asp kelas e kelompok 3

Download ASP Kelas E Kelompok 3

Post on 02-Dec-2015

41 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cznzgh

TRANSCRIPT

BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar Belakang MasalahLaporan keuangan dan laporan penganggaran merupakan laporan yang harus dibuat oleh setiap instansi baik pemerintah maupun swasta. Hal ini dikarenakan setiap instansi/perusahaan diharuskan semakin transparan, bersifat akuntabilitas, dan fairness agar dapat meningkatkan kemampuan perusahaan baik dibidang bisnis maupun nirlaba untuk bersaing dengan pihak lain yang berada di industri yang sama. Oleh karena itu, Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta (UPN Veteran) juga diharuskan menyusun laporan keuangan dan penganggaran. Menurut PSAK 45, Laporan keuangan di bidang nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Sedangkan laporan anggaran diintepretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran memiliki tujuan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi.Berdasarkan pengertian dan tujuan dari laporan keuangan dan laporan anggran diatas, maka dapat dipahami bahwa penyusunan laporan keuangan dan laporan anggaran merupakan hal yang penting. Pihak UPN Veteran juga melakukan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan laporan anggaran yang dibuat oleh UPN Veteran hanya Laporan Anggaran Belanja dan Laporan Anggaran Pendapatan.Menyadari pentingnya pelaporan keuangan dan laporan anggaran, kelompok kami tertarik untuk mengangkat topik mengenai proses penyusunan laporan keuangan dan laporan anggaran. Kami memilih di bidang nirlaba dikarenakan kami menyadari masih kurangnya pengetahuan mengenai laporan keuangan dan anggaran di bidang nirlaba, selama ini kami lebih berfokus pada perusahaan di bidang bisnis. Oleh karena itu, kelompok kami mengambil judul Proses Penyusunan Laporan Keuangan dan Anggaran UPN Veteran untuk penelitian ini.1.2. Rumusan MasalahKondisi yang ada dalam teori seringkali tidak sejalan dengan apa yang ada di dunia praktek. Hal ini mungkin dikarenakan adanya pertentangan antara peraturan atau kualitas sumber daya yang rendah sehingga praktik sering kali tertinggal oleh teori. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:a. Bagaimana proses penyusunan Laporan Keuangan untuk UPN Veteran Yogyakarta?b. Bagaimana proses penyusunan Anggaran untuk UPN Veteran Yogyakarta?1.3. Tujuan PenelitianBerdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:a. Memberikan gambaran secara deskriptif mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan UPN Veteran Yogyakarta.b. Memberikan gambaran secara deskriptif mengenai proses penyusunan anggaran UPN Veteran Yogyakarta.1.4. Manfaat PenelitianHasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman maupun masyarakat mengenai proses penyusunan laporan keuangan pemerintah dan penganggaran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pengetahuan ini diharapkan juga dapat membantu teman-teman maupun masyarakat yang akan ataupun telah bekerja di Universitas Negeri.

BAB IILANDASAN TEORI

2.1. Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik 2.1.1. Teori Pelaporan Dalam Sektor Publik Dalam organisasi sektor publik, ada dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan dan hal ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Sedangkan pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu.Jenis laporan keuangan sektor publik yang minimal harus dipenuhi dan terintegrasi, meliputi:a) Laporan Posisi Keuangan Menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu periode tertentu.b) Laporan Kinerja Keuangan Menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu.c) Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto Menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.d) Laporan Arus Kas Menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.e) Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan Menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai dan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 dan Permendagri No 13 Tahun 2006 juncto Permendagri No 59 Tahun 2007, Catatan atas Laporan Keuangan entitas publik harus mencakup: (1)Kebijakan Fiskal/Keuangan Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-Undang APBN/Perda APBD, (2)Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, (3)Kebijakan Akuntansi, (4) Penjelasan tentang Perkiraan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas (ada 3 yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas).Berbagai persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik di Indonesia yaitu: 1) Harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.2) Penyediaan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya berdasarkan anggaran yang ditetapkan serta peraturan perundang-undangan. 3) Penyuguhan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang dicapai.4) Pemasokan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.5) Penyediaan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan akan berkaitan dengan sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.6) Pemberian informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.7) Pengembangan sistem dan standar akuntansi di organisasi sektor publik berdasarkan sistem pencatatan double entry dengan basis akrual.

2.1.2. Sistem Pelaporan Keuangan Sektor Publika. Dasar Kas (Cash Base)Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Laporan keuangan berbasis kas memang sederhana dan memiliki keuntungan utama dasar kas, yaitu mudah dipahami serta ditafsirkan. Informasi dan keputusan yang dilibatkan dalam analisis akun dapat dianalisis secara politis, ekonomis, dan sosial. Secara umum, batas periode akuntansi dipisahkan oleh 2 titik, yaitu awal dan akhir tahun. Karena itu, muncul 2 kesulitan. Pertama, biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tahun ini, tidak dicatat apabila belum dibayar menurut dasar kas. Kedua, potensi kesengajaan memanipulasi akun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Akuntasi berbasis kas mampu menyediakan informasi yang penting dan objektif. Di sisi lain, informasi tentang pendapatan dan modal serta biaya operasi organisasi selama periode tertentu tidak dapat disajikan. Keuntungan dan kerugian merupakan hal penting bagi organisasi baik sektor publik maupun sektor swasta.b. Dasar Akrual (Accrual Base)Penerapan dasar akrual akan mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan seperti penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan. Penerapan dasar akrual lebih mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditur dan debitur. Keunggulan dasar akrual ada 3, yaitu penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasi berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, dasar akrual menunjukkan gambaran tentang pendapatan sebagai alat ukur kinerja menghadapai persaingan pasar yang ditentukan dengan nilai perolehannya, dan dasar akrual dapat dijadikan alat ukur modal. Beberapa masalah aplikasi dasar akrual adalah penentuan pos dan besaran transaksi dicatat dalam jurnal yang dilakukan oleh individu yang bertugas mencatatnya; relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi; jika dibandingkan dengan dasar kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit sehingga biaya administrasinya menjadi lebih mahal; dan peluang terjadinya manipulasi keuangan sulit dikendalikan.c. Akuntansi Dana (Fund Accounting)Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Bagi sektor publik, dana kas sektor publik cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karena sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik, sehingga sistem akuntansi lebih memprioritaskan pengelolaan dana kas. Fungsi akuntansi dana adalah sebagai pengendali anggaran dan berkonsentrasi pada pesanan yang dikirimkan.

2.1.3. Siklus Akuntansi Keuanan Sektor Publik Siklus keuangan sektor publik terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :1. Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain.2. Analisis bukti transkasi adalah menganalisis bukti pendukung setiap transaksi yang berisi informasi kegiatan transaksi tersebut dan digunkan sebagai dasar pencatatan.3. Mencatat data transaksi adalah pencatatan oleh bendahara berupa jurnal akan dilakukan setalah analisis bukti transaksi.4. Mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat adalah pencatata ke dalam buku besar yang dikelompokkan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam daftar nama kelompok akun.5.