Tugas Kelompok

VALUE FOR MONEY AUDIT

Disusun Oleh:

Scania Evana Putri1202112679Gita Mustika1202112753Novi Fitriyani 1202112830Monalisa 1202154438

JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS RIAU2014

30 MEI 2014RMK 15 (VALUE FOR MONEY AUDIT)RMK Materi 6 (PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK)14 April 2014BAB 15VALUE FOR MONEY AUDIT

A. PendahuluanUntuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lemabga pemerintah maka diperlukan perluasabn sistem pemeriksaan, tidak sekedar convensional audit, namun perlu juga dilakukan value for money audit (VFM audit). Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan (financial and compliance audit), sedangkan dalam pendekatan baru ini selain audit keuangan dan kepatuhan juga perlu dilakukan audit kinerja (performance audit). Istilah audit untuk performance audit adalah VFM audit atau disingkat 3Es audit (economy, efficiency, dan effectiveness audit).B. Karakteristik VFM AuditPengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi., kesesuaiannya dengan kriteria/standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak [engguna laporan tersebut (Malan, 1984).Audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisien operasi, efektvitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hokum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar knerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan,1984). Secara teknis, kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingakt yang ekonomis, efektif, dan efisisen.Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan convensional audit adalah dalam laooran audit. Dalam laporan convensional, hasil audit adalah berupa pendapat auditor secra independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.C. Audit Ekonomi dan Efisiensi.Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menetukan:1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien.2. Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis dan efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada perode yang bersangkutan dengan :1. Standar yang telah ditetapkan sebelumnya.2. Kinerja tahun-tahun sebelumnya3. Unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.Prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi sama dengan jenis audit yang lainnya. Seacra umum, tahapan-tahapan audit yang dilakukan meliputi :1. Perencanaan audit2. Me review sistem akuntansi dan pengendalian interen3. Menguji sistem akuntansi dam pengendalian interen4. Melaksanakan audit5. Menyampaikan laporan.

D. Audit EfektivitasAudit efektivitas bertujuan untuk menentukan :1. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan2. Kesesuain hasil dengan tujuan yang ditetakan sebelumnya3. Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternative lain yang memeberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.Meskipun efektifitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program yaitu : 1. Proksi untuk mengukur dampak/ pengaruh2. Evaluasi oleh konsumen3. Evaluasi yang menitikberatkan pada proses bukan pada hasil.

Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut : 1. Apakah program tersebut relevan atau realistic2. Apakah pengaruh dari program tersebut3. Apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan4. Apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil.

Penekanan kehiatan audit pada ekonomi, efisiensi, efektifitas suatu organisasi memberikan cirri khusus yang membedakan audit kinerha dengan jenis audit yang lainnya. Bagan berikut menjelaskan karakteristik audit kinerja yang merupakan gabungan antara audit manajemen dan audit program :

Audit ManajemenEkonomi

Audit Kinerja/ value for money auditEfisiensi3E

Audit ProgramEfektivitas

Value for money audit secara umum mempunyai tiga kategori kegiatan yaitu :1. By-product VFM workPekerjaan value money audit yaitu merupakan tujuan sekunder disamping pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting, pekerjaan ini biasanya kurang terstuktur dibandingkan dengan kegiatan/tugas yang lainnya. Tipe pekerjaan ini biasanya berupaya untuk mencari penghematan-penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja. Perubahan yang dilakukan mungkin hanya sebagian kecil tapi seringkali memiliki manfaat yang substansial.2. An arrangement reviewPekerjaan value for mney audit yang dilakukan untuk menjamin/ memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi ysng diperlukan untuk mencapai value for money. Dalam organisasi yang memberikan jasa kompleks, operasi yang ekonomis, efisien, dan efektif hanya dapat dilakukan jika terdapat serangkaian peraturan formal untuk mengontrol penggunaan sumber daya. 3. Performance reviewPekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara obyektif value for money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria (pembanding) yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kinerja masa lalu, target yang telah ditetapkan sebelumnya atau kinerja organisasi sejenis lainnya.Untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik (pemerintahan) diperlukan beberapa prasyarat. Prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yaitu :1. Auditor (orang/ lembaga yang melakukan audit), auditee (pihak yang diaudit), recipent (pihak yang menerima hasil audit)2. Hubungan akuntabilitas antara auditee dan audit recipent (otoritas yang lebih tinggi)3. Independensi antara auditor dan auditee4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk audit recipentAuditor seringkali disebut sebagai pihak pertama, dan memegang peran untama dalam pelaksanaan audit kinerja karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. Pihak auditee biasanya terdiri dari manajemen atau pekerja suatu organisasi yang bertanggungjawab kepada recipent dan biasas disebut pihak kedua. Recipent merupakan pihak-pihak yang menerima laporan dan biasa disebut pihak ketiga yang terdiri dari dari beberapa kelompok antara lain : tingkatan yang lebih tinggi dalam organisasi yang sama, dewan komisaris, stickholder, masyarakat, dan investor baik secara individual maupun kelompok.Sebagaimana profesi di bidang lainnya, untuk menjadi seorang auditor sektor publik diperlukan beberapa syarat, yaitu :1. Seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan (audit);a. Mempunyai pemahaman tentang akun-akun yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menaati undang-undang yang ada.b. Auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktik audit.c. Auditor harus memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif.2. Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku.3. Seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggungjawab, karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi-organisasi sektor publik, terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat.Management and technical reviewTelaah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan metide yang digunakan oleh entitas untuk menentukan apakah 1. Rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan2. Terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggungjawab manajemen3. Manajemen telah secara jelas mengkomunikasikan ekspektasinya kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas operasi4. Pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara reguler dengan menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari rencana dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya.Special studiesTelaah yang diarahkanuntuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. E. STANDAR AUDIT PEMERINTAHAN (SAP) TAHUN 1995Audit kinerja terhadap lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintah (SAP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun1995. SAP tersebut merupakan buku standa untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah meliputi : pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN, dan BUMD atau badan hukum lain yang mempunyai kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah.Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut SAP meliputi :1. Standar umuma) Staf yang bertugas untuk melaksanakan audit bersikap kolektif dan profesionalb) Organisasi/ lembaga audit dan auditor harus Bersikap independenc) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksamad) Memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus di review oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern).2. Standar pekerjaan lapangan audit kinerja, yang terdiri dari :a) Perencanaan harus direncanakan secara memadaib) Supervisi (pengawasan) supervisi staf dengan baikc) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan waspada terhadap situasi yang dapat berupa indikasi perbuatan melanggar hukum maupun penyalahgunaan wewenang.d) Pengendalian manajemen auditor harus memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit.3. Standar Pelaporan Audit Kinerja, Terdiri atas 5 hal meliputi:a) Bentuk : Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit.b) Ketepatan waktu : Menerbitkan laporan untuk kesediaan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentingan.c) Isi laporan, meliputi :1) Tujuan, Lingkup, Metodologi Audit Melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit2) Hasil Audit Melaporkan temuan audit yang signifikan, dan jika mungkin melaporkan kesimpulan auditor.3) Rekomendasi Auditor harus menyampaikan Rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan atas bidang yang bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas audit4) Pernyataan Standar Audit auditor harus melaporkan bahwa audit melaksanakan berdasarkan SAP5) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan6) Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang7) Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar8) Pengendalian manajemen9) Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab10) Hasil/prestasi kerja yang patut dihargai11) Hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut12) Informasi istimewa dan rahasiad) Penyajian pelaporan Laporan harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas.e) Distribusi pelaporan Laporan tertulis audit diserahkan olej organisasi/ lembaga audit kepada : (1) Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit, (2) Kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang meminta audit, (3) Pejabat lain yang mempunyai tanggungjawab atas pengawasan secara hokum atau pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit, dan (4) Kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima laporan tersebut.F. AUDIT KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAHTerdapat tiga aspek utema yang mendukung terjadinya peemerintahan yang baik (good governance) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan yang pada dasarnya berbeda pada konsepsi maupun aplikasi. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan.Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin terlaksananya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. Sedangkan, pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan pihak independensi dan berkompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.G. PERMASALAHAN AUDIT KINERJA LEMBAGA PEMERINTAH DIINDONESIAOtonomi yang luas,nyata dan bertanggung jawab akan membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.Pemberiaan kepercayaan kepada auditor untuk memeriksa lembaga pemerintahan, telah menjadi bagian terpenting bagi terciptanya kuntabilitas publik. Bagi auditor, dituntut untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan indenpensi atas perannya yang besar tersebut.Untuk mengawasi jalannya pemerintahan saat ini terdapat lembaga lembaga pengawas dan pemeriksa yang sifatnya indenpenden yang memiliki tugas yang berbeda diantaranya terdapat badan ombudsmen, KPKPN, dan BPK. Disamping itu masyarakat diharapkan juga berperan aktif dalam proses pengawasan penyelenggaraan negara (watchdog) dengan cara memberikan informasi, dan menyampaikan saran dan pendapat nya secara bertanggung-jawab.Reposisi Lembaga PemeriksaPenyelewengan dan KKN dari pemerintah pusat ke daerah harus diantisipasi dan salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh DPRD. Beberapa kelemahan audit pemerintahan di indonesia adalah sebagai berikut :1. Kelemahan yang bersifat Inherent Tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Pengauditan terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah bila telah ditetapkan kriteria kinerja yang harus dicapai pemerintah daerah. Belum adanya standar akuntansi keuangan pemerintahan yang baku. Pada dasarnya, pengauditan terhadap pemerintah daerah adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.2. Kelemahan yang bersifat Struktural Terkait dengan masalah struktur lembaga pemeriksa pemerintah pusat dan daerah diindonesia. Banyaknya lembaga pemeriksa fungsional yang overlapping satu dengan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan Reposisi yaitu berupa pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari lembaga lembaga pemeriksa pemerintah tersebut, apakah auditor internal atau auditor eksternal.Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi seperti Oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawasan Intern Dilingkungan Bumn/Bumd, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota, Dan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.Sedangkan, audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang berada diluar organisasi yang diperiksa dan merupakan lembaga pemeriksa yang independen. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai auditor ekstenal adalah BPK.Reposisi lembaga pemeriksa tersebut akan efektif apabila semua lembaga pemeriksa yang ada melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara baik. Reposisi lembaga pemeriksa merupakan salah satu cara untuk memberdayakan lembaga pemeriksaan negara yang beberapa waktu lalu mengalami distorsi. Jika lembaga pemeriksa telah ditata ulang, maka diharapkan dapat diikuti dengan standar akuntansi keuangan sektor publik dan standar auditing pemerintahan secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKAMardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi