Anggun Prima Gilang Rupaka21080111400051

UAS HUKUM LINGKUNGANNama : Anggun Prima Gilang Rupaka

NIM : 21080111400051Dosen Pengampu : Prof. Dr. FX. Adji Samketo

1. Terkait dengan implementasi konsep Pembangunan Berkelanjutan,

ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social

responsibility) sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas Tahun 2007 secara teoretik merupakan ketentuan

yang terkait dengan implementasi salah satu prinsip dalam konsep

Pembangunan Berkelanjutan .

a. Sebutkan prinsip yang dimaksud ;

b. Jelaskan bagaimana relasi (kaitan) prinsip tersebut dengan

adanya tanggung jawab sosial perusahaan.

Jawaban:

a. Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 Tahun 2007 BAB V pasal

74 yang membahas tentang Perseroan Terbatas berkaitan dengan

tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dalam undang–undang

tersebut dijelaskan kewajiban dari perusahaan untuk menuiakan

tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Adapun prinsip yang

terkandung adalah Polluter pays principle prinsip pencemar

(perusahaan) harus membayar atas kompensasi atas aktifitas

industrinya.

b. Polluter Pays Principle mempunyai hubungan yang kuat dengan CSR (Corporate Social

Responsibility). Kerena prinsip dari Polluter Pays Principle adalah adanya nilai

tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan akibat aktifitasnya yang

melakukan pencemaran. CSR sendiri tidak memiliki misi mencari keuntungan (non-

profit) semata namun kegiatan ekonominya juga harus mempertimbangkan

konsekuensi sosial atau lingkungan dalam masa sekarang maupun jangka panjang.

Sehingga dapat terjadi pembangunan berkelanjutan.

2

2. Pada tahun 1998 pemerintahan RI telah merencanakan pembangunan

Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di kawasan Muria Kudus. Rencana

tersebut banyak ditentang oleh LSM di dalam maupun luar negeri

sampai sekarang. Pemerintah Australia pun mengkhawatirkan rencana

ini,sebab bila terjadi kebocoran, dampaknya akan menimbulkan

bencana di Australia bagian utara. Akan tetapi analisis-analisis kalangan

LSM yang memprotes rencana itu ditolak oleh pemerintah RI , dengan

alasan pemerintah menjamin tidak akan terjadi kebocoran. Pemerintah

juga berpendapat bahwa analisis-analisis LSM tersebut tidak didukung

dengan temuan atau pembuktian kuat secara ilmiah, sehingga protes

LSM ditolak.

Berikan jawaban Saudara dari perspektif penjabaran konsep Pembangunan Berkelanjutan :

a. Apakah tindakan-tindakan protes LSM tersebut bisa dibenarkan.

Berikan jawaban yang lengkap.

b. Apakah tindakan pemerintah yang menolak protes-protes tersebut

bisa dibenarkan. Berikan jawaban jelas,tegas dan lengkap.

Jawaban:

a. Tindakan LSM ini dapat dibenarkan secara hukum, karena LSM mempunyai hak

gugat lingkungan atau sering disebut dengan legal standing. Namun perlu menjadi

catatan bahwa hak gugat yang dimiliki oleh LSM bukan hak untuk menggugat ganti

rugi tapi lebih pada untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Apalagi

undang-undang konstitusi kita juga memberikan kewenangan pada setiap penduduk

Indonesia kebebasan untuk berpendapat dan berserikat. Yaitu pada UUD 45 no. 28 dan

bagi penulis aksi protes dari LSM adalah bagian dari kebebasan untuk berserikat dan

berpendapat.

Protes LSM merupakan protes dari sebagian masyarakat yang takut

akan kejadian meledaknya reaktor nuklir seperti yang terjadi di

Chernobyl dan Fukushima. Sebenarnya ketakutan tersebut kurang

mempunyai alasan yang kuat. Kejadian di Chernobyl merupakan

3

kesalahan konstruksi, tidak adanya pelindung reaktor apabila

meledak menyebabkan bencana yang tidak terelakkan disana.

Ledakan di reaktor Fukushima terjadi karena faktor alam yaitu

gempa bumi disertai tsunami yang melanda jepang beberapa waktu

lalu. Masyarakat sering meneriakkan ketidakadilan dalam

pemerataan ekonomi, namun bila pemerintah akan melakukan

langkah-langkah yang akan mensejahterakan masyarakat, mereka

cenderung menolak dan apatis. Energi merupakan pilar utama

perekonomian, energi murah maka segalanya dapat terjangkau.

b. Pemerintah punya hak untuk menolak karena segala langkah

pemerintah telah melalui proses pemikiran yang panjang. Banyak

faktor yang mempengaruhi pemerintah untuk menolak protes LSM

tersebut. Seperti proyek 10 juta MW yang dicanangkan pemerintah

dengan membangun pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia.

Pembangkit listrik yang ramah lingkungan seperti PLTA, panas bumi

serta Pembangkit listrik tenaga gas alam jumlahnya sangat sedikit

dan tidak dapat menyamai daya PLTU batu bara. Namun, PLTU

memiliki masalah pencemaran yang banyak pula. Dilematis

memang, tapi bila pemerintah bisa tegas maka kemakmuran

bersama dapat diwujudkan.

3. Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Hidup masih terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat

di dalam UU Nomor 23 Tahun 1997. Ketentuan-ketentuan tersebut

antara lain adalah tentang :

a. Class Action ;

b. Hak Gugat Lingkungan ;

c. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan ;

d. Sistem Pembuktian Formil ;

4

e. Prinsip Strict Liability

Jelaskan masing-masing pengertian tersebut di atas (dalam konteks hukum lingkungan)

Jawaban:

a. Class action gugatan perwakilan kelas dalam artian jika terdapat

masyarakat secara luas terkena dampak pencemaran atau

kerusakan lingkungan akibat dari aktifitas suatu perusahaan. Maka

dalam kasus seperti ini undang-undang memberikan wewenang hak

kepada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan didampingi perwakilan

dari masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah

yang besar yang telah dirugikan akibat pencemaran suatu pihak.

b. Hak gugat lingkungan adalah hak yang dimiliki oleh organisasi

lingkungan hidup untuk menggugat suatu pihak atau perusahaan di

pengadilan, karena dianggap pihak tertentu dianggap melakukan

pencemaran lingkungan

c. Penyelesain sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah

penyelesaian masalah tanpa dibawa ke pengadilan dengan kata lain

bermusyawarah antar kedua belah pihak dengan didampingi

stakeholder atau pihak terkait. Tujuan dari penyelesaian ini adalah

untuk mencari kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi

atau menentukan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh

pencemar supaya tidak melakukannya lagi di masa yang akan

datang. Hasil yang ingin di capai dari mekanisme ini adalah Win-Win

Solution

d. Sistem pembuktian formil adalah usaha untuk memberikan bukti

terhadap suatu kasus lingkungan. Juga anggapannya bukan semata-

mata berdasarkan asumsi tapi bukti formil. Dalam sistem ini yang

terpenting bukan materil tapi adalah bukti formilnya.

e. Prinsip strict liability arti dari prinsip ini adalah adanya tanggung

jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (strict liability)

merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU No. 23 tahun 1997

5

Tentang Lingkungan Hidup kemudian dipertegas di UU No. 32 Tahun

2009 Pasal 88 “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau

kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah

B3, atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan

hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa

perlu pembuktian unsur kesalahan”.

4. Penegakan hukum lingkungan meliputi tahap pentaatan (compliance)

dan tahap penindakan (enforcement), yang meliputi aspek hukum

administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

a. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sistem penegakan hukum

lingkungan di tinjau dari aspek hukum administrasi dan dari aspek

hukum pidana

b. Sebut dan jelaskan wujud-wujud sanksi administrasi yang dapat

digunakan untuk penegakan hukum lingkungan di Indonesia

sekarang.

Jawaban:

a. Penegakan hukum lingkungan dari aspek hukum administrasi adalah

salah satunya dengan mencabut hak ijin operasi suatu perusahaan

karena dianggap telak melakukan pelanggaran seperti pencemaran.

Sedangkan dalam aspek hukum pidana adalah upaya hukum yang

terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan

hukuman penjara atau denda. Hukum pidana bertujuan untuk

menimbulkan efek jera namun tidak dapat menyelesaikan masalah

lingkungan.

b. Implementasi hukum administrasi yang digunakan untuk penegakan

hukum lingkungan antara lain penutupan pabrik tekstil Sritex yang

mencemari lingkungan karena melebihi ambang batas yang

ditetapkan. Surat teguran tidak membuat jera jadi pemerintah

6

melakukan tindakan tegas dengan menutup dan mencabut ijin

usahanya.

5. Terkait dengan upaya penanggulangan pemanasan global, negara-negara

telah menyepakati isi substansi Protokol Kyoto.

a. Jelaskan hubungan antara UNFCCC dengan Protokol Kyoto.

Jawabannya juga menjelaskan isi UNFCCC hingga garis besar isi

Protokol Kyoto.

b. Protokol Kyoto memuat 3 (tiga) mekanisme pengurangan emisi

karbon dalam rangka menanggulangi pemanasan global. Sebut dan

jelaskan 3 (tiga) mekanisme tersebut sejelas-jelasnya disertai contoh

penerapannya.

Jawaban:

a. UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change)

dibentuk pada KTT Bumi Rio de Janiero yang dihadiri 172 negara.

Tujuan pembentukkan UNFCCC adalah meningkatkan kerjasama

secara berkesinambungan dengan mengadakan konferensi-

konferensi yang dibuat melalui pertemuan atau forum-forum

bilateral, regional dan multilateral seperti G8, G20, dan MEF (Major

Economic Forum), dan juga dengan sejumlah organisasi LSM tingkat

internasional, perwakilan-perwakilan antar negara dan organisasi

kemasyaraktan dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Otoritas

tertinggi UNFCCC dipegang oleh pertemuan anggota yang dilakukan

setiap tahunnya yang dikenal dengan nama Conference of Parties

(COP) semenjak tahun 1995. Konferensi UNFCCC 2007 adalah satu

agenda dari serangkaian panjang kegiatan mempersiapkan haluan

baru dalam usaha mengatasi dampak pemanasan global. Haluan

baru ini nantinya akan menggantikan haluan yang lama, yakni,

Protokol Kyoto yang berakhir pada tahun 2012. Pasca konferensi

UNFCCC 2007 di Bali, dilanjutkan dengan beberapa pertemuan

sejenis di Polandia (2008) dan Denmark (2009). Protokol Kyoto

7

sendiri adalah sebuah persetujuan internasional mengenai

pemanasan global yang juga dimediasikan dalam Konvensi Rangka

Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, atau UNFCCC. Penggodokan

Protokol Kyoto ini telah dimulai sejak tahun 1997, namun baru

disetujui secara final pada tahun 1999. Sedang berlakunya Protokol

Kyoto ini mulai tahun 2005-2012. Negara-negara yang meratifikasi

protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran

karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya (Metana, Nitrogen

Oksida, Hidrofluorokarbon, Klorofluorokarbon dan Trifluorometil

Sulfur Pentafluorida).

b. Tiga mekanisme pengurangan emisi karbon dalam rangka

mengurangi dampak pemanasan global anata lain:

1. Joint Implementation (JI), mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju

untuk membangun proyek bersama dengan negara berkembang yang dapat

menghasilkan kredit penurunan atau penyerapan emisi GRK.

2. Emission Trading (ET), mekanisme yang memungkinkan sebuah negara maju untuk

menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya. ET dapat

dimungkinkan ketika negara maju yang menjual kredit penurunan emisi GRK

memiliki kredit penurunan emisi GRK melebihi target negaranya. Emission trading

atau dikenal juga dengan carbon trading dapat menguntungkan negara berkembang

yang memiliki hutan yang luas, seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan dana yang

diberika dapat digunakan untuk konservasi hutan-hutan yang rusak atau terbakar.

3. Clean Development Mechanism (CDM), mekanisme yang memungkinkan negara

non-ANNEX I (negara-negara berkembang) untuk berperan aktif membantu

penurunan emisi GRK melalui proyek yang diimplementasikan oleh sebuah negara

maju. Nantinya kredit penurunan emisi GRK yang dihasilkan dari proyek tersebut

dapat dimiliki oleh negara maju tersebut. CDM juga bertujuan agar negara

berkembang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, selain itu CDM adalah

satu-satunya mekanisme di mana negara berkembang dapat berpartisipasi dalam

Protokol Kyoto.

8

6. Pengelolaan lingkungan hidup di negara-negara mengalami

perkembangan. Dari sekedar mengandalkan konsep Atur dan Awasi

(Command and Control) menuju Atur Diri Sendiri (Self Regulating).

a. Berikan penjelasan mengapa terjadi perkembangan pengelolaan

lingkungan dari konsep Command and Control menuju

pengembangan Self Regulating

b. Berikan contoh konkret tentang pengelolaan lingkungan berbasis

konsep self-regulating tersebut.

Jawaban:

a. Pengelolaan dengan konsep command and control dirasa sangat

kaku dan terlalu administratif serta birokratif dalam pelaksanaanya

sehingga kurang bisa efektif dalam implementasinya. Sehingga

pengembangan self-regulating adalah salah satu usaha alternative

dari pengelolaan lingkungan yang lebih meniti beratkan kesadaran

pribadi. Yang sering disebut dengan ADS (atur diri sendiri)

b. Self-regulating sudah dilakukan sejak lama di negara-negara maju. Rasa saling

memiliki sungguh sangat besar sehingga bila ada yang melakukan pelanggaran bukan

penegak hukum yang bergerak dahulu, namun masyarakat sekitar. Tindakan

masyarakat bukan seperti main hakim sendiri seperti yang banyak terjadi di Indonesia.

Salah satu contoh dari ADS atau self regulating yang mulai marak

adalah dilaksanakannya konsep eco efesiensi oleh seorang tertentu

dalam mengelola UKM (usaha kegiatan menengah-nya) seperti

pengusaha kain batik karena prinsip dari eko efesiensi adalah

menggunakan dan memanfaatkan seefektif mungkin sumber daya

yang dibutuhkan untuk keperluan produksi. Menggunakan bahan-

bahan dari alam dengan bijak dan berprinsip konservasi merupakan

salah satu tindakan ADS yang sederhana. Dan seminimal mungkin

melakukan pencemaran serta menggunakan kembali sisa hasil

produksi yang masih bisa digunakan,

9