revisi rencana strategis (renstra) sekretariat...

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU TAHUN

2014-2019

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI RIAU

PEMERINTAH DAERAHPROVINSI RIAU

iiREVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRDTAHUN 2014-2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya1.5. Sistematika Penulisan12568

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU2.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi2.3. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Riau2.4. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Riau2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

101216

2020

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok danFungsi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah3.3. Telaahan Renstra Kemeterian dan Provinsi3.4. Penetuan Isu-isu Strategis

23

27

3131


iiiREVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRDTAHUN 2014-2019

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1. Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Riau4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau4.3. Strategi dan Kebijakan33

35

38

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF5.1. Program dan Kegiatan5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 41

45

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMD

60

BAB VII PENUTUP7.1. Kaidah Pelaksanaan7.2. Kaidah Pembiayaan 6565

LAMPIRAN


ivREVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRDTAHUN 2014-2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pola Keterkaitan RPJPD, RPJMD, RENSTRA-SKPD, RKPD DANRENJA SKPD 7

Gambar 2. Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau Sesuai PerdaNomor 4 Tahun 2016 16


vREVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRDTAHUN 2014-2019

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkanGolongan 17

Tabel 2.2. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau BerdasarkanJabatan/Eselon 17

Tabel 2.3. Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkanTingkat Pendidikan 18

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan 18Tabel 2.5. Sarana Prasarana Penunjang (Peralatan dan Perlengkapan)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi RiauS/D 31 Desember 2016 19

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Periode2009-2013 20

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SekretariatDPRD Provinsi Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 30

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SekretariatDPRD Provinsi Riau 37

Tabel 4.2. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator SasaranSekretariat DPRD Provinsi Riau 39

Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Riau 40Tabel 5.1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran dan Strategi 46Tabel 6.1. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Periode2014-2018 63

Tabel 6.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan DaerahProvinsi Riau 64


viREVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRDTAHUN 2014-2019


1REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRDTAHUN 2014-2019

1.1. LATAR BELAKANGBerdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalahsuatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutanpilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. SedangkanPembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponenbangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatanpembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaiantujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionalyang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapterhadap perubahan.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dariRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuaidengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai denganamanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yangmenyatakan bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsiSatuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah danbersifat indikatif. Renja-SKPD juga disusun dengan berpedoman kepada RenstraSKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatanpembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Riau adalah dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau untuk periode 5 (Lima) tahun yakni untuk tahun 2014-2019.Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dantindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruhkomponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Kerja PerangkatDaerah dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

BAB IPENDAHULUAN



Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur diLingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagaiarah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragamanpola berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungandengan telah disusunnya Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 danperubahan RKPD Tahun 2014-2016, maka Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau menindaklanjuti dengan menyusun Revisi RenstraSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2014-2019 sebagaipanduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahunan yang jugaberpedoman pada Revisi RPJMD 2014-2019 tersebut, dan sekaligus dimaksudkanuntuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaiansasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutanpembangunan, Revisi Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumenperencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untukmenyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok danfungsinya, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungandengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. RevisiRencana Strategis memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalandalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunanRencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau setiaptahunnya dan Hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut akan dilaporkan melaluiLaporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.1.2. LANDASAN HUKUMPenyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau untuk pengembangan Provinsi Riau ini dibuat denganmengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera padaUndang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalahsalah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunannasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagaiinstrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.



Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RevisiRencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau iniadalah :1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahSwatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1646);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubahterakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan LembaranNegara Nomor 4817);10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman PenyusunanPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi RiauTahun 2016 Nomor 4);16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2017 tentang Revisi RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor );



17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2014;18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015;19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2016.

1.3. MAKSUD DAN TUJUANPenyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yangakan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiRiau Tahun 2014-2019 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana,monitoring dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau dalam menyusun program kegiatan selama 5 tahun kedepan.Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatandan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepatbagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalammemberikan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau serta kepada Masyarakat berdasarkanprinsip “Good Governance“ sebagaimana Rencana Strategis Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 antara lain sebagaiberikut :1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisicapaian pelayanan serta mendukung kebijakan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SekretariatDewan;2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapandalam menyusun rencana kerja tahunan;3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi sertakebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunanprogram kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riauselama 5 tahun mendatang.



1.4. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAANLAINNYARencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiRiau merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau untuk 5 (lima) tahun kedepan yang disusun sesuai dengantugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiRiau serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Riau dan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau merupakan penjabaran dari visi, misi,dan program Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Riau yang penyusunannyaberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kebijakankeuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan programSatuan Kerja Perangkat Daerah, rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasidan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau merupakan penjabarandari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau danmengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangkaekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, danpendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yangditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau adalah turunan dari Renstra Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Riau yang merupakan dokumen perencanaan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk periode 1 (satu) tahun.Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis danmengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau, yangmemuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh Pemerintah Provinsi Riau maupun yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat.



Gambar 1.

POLA KETERKAITAN RPJPD, RPJMD,RENSTRA-SKPD, RKPD DAN RENJA-SKPD

R P J M D1. Isu Strategis2. Visi3. Misi4. Strategi dan Kebijakan5. Tujuan dan Sasaran6. Program*7. Indikasi Kegiatan*

Renstra-SKPD1. Isu Strategis2. Visi3. Misi4. Strategi dan Kebijakan5. Tujuan dan Sasaran6. Program*7. Indikasi Kegiatan*

R K P D1. Mengadopsi Komponen 1 – 5 pada

RPJMD2. Kegiatan* (berpedoman pada

Indikasi Kegiatan RPJMD)

Renja-SKPD1. Mengadopsi Komponen 1 – 5

pada Renstra-SKPD2. Kegiatan* (berpedoman pada

Indikasi Kegiatan pada Renstra-SKPD)

Keterkaitan Antar Dokumen PerencanaanSaling MempengaruhiMempedomani

Keterkaitan Antar Komponen Dokumen PerencanaanMempedomani RumusanKeselarasan RumusanSubstansi yang Ditekankan*

RPJPD1. Visi2. Misi3. Arah Pembangunan Daerah



1.5. SISTEMATIKA PENULISANPenyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 disusun menurut sistematikasebagai berikut :KATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR GAMBARDAFTAR TABELLAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya1.5. Sistematika PenulisanBAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD2.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi2.3. Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Riau2.4. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiRiau2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi RiauBAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok danFungsi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah3.3. Telaahan Renstra Kemeterian dan Provinsi3.4. Penetuan Isu-isu Strategis



BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1. Visi dan Misi4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah4.3. Strategi dan KebijakanBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF5.1. Program dan Kegiatan5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatifBAB 6 INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB 7 PENUTUP7.1. Kaidah Pelaksanaan7.2. Kaidah PembiayaanLAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI RIAU



2.1. KONDISI UMUM DAERAH MASA KINISekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melaksanakanPenyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalamrangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Provinsi sebagai LembagaPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan merupakan pejabat DaerahProvinsi.Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah dinyatakan bahwa Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,DPRD Provinsi memiliki fungsi :1. Pembentukan Perda Provinsi, dengan memuat daftar urutan dan prioritasrancangan Perda Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggarandan dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi, DPRD Provinsimelakukan koordinasi dengan Gubernur. Fungsi ini dilaksanakan dengan :a. Membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujuirancangan Perda Provinsi;b. Mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; danc. Menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.2. Anggaran, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersamaterhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan olehGubernur, fungsi ini dilaksanakan dengan cara :a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD;b. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi;c. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Perubahan APBD Provinsi;dand. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggung jawaban APBDProvinsi.

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU



3. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :a. Pelaksanaan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur;b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait denganpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; danc. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BadanPemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BadanPemeriksa Keuangan DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasilpemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.DPRD provinsi dapat melakukan pembahasan terhadap laporan hasilpemeriksaan laporan keuangan tersebut dan DPRD provinsi dapatmeminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporankeuangan kepada Badan Pemeriksa KeuanganUntuk menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana telah dijelaskansebelumnya, DPRD provinsi mempunyai tugas :1. Membentuk Perda Provinsi bersama Gubernur;2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentangAPBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBDProvinsi;4. Memilih Gubernur;5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presidenmelalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan danpemberhentian;6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsiterhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Provinsi;7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lainatau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi;dan10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan.



Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakanbahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRDprovinsi, dibentuk Sekretariat DPRD provinsi.Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD provinsi ditetapkandengan Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sekretariat DPRD provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yangdiangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuanpimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. SekretarisDPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi berasal dari pegawai negerisipil.2.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi RiauBerdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau,Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan unsurpelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas danfungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakanadministrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yangdiperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengankebutuhan.Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi :1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;3. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;dan5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugasdan fungsinya.



Adapun fungsi masing-masing struktur yang ada didalam SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :1. Sekretarisa. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasikesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas danfungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahliyang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinyasesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi danpemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.b. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsipenyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraanadministrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaandan pengoordinasian tenaga ahli, perumusan kebijakan, pelaksanaankebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi padaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.2. Kepala Bagian Umuma. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasidan evaluasi pada Subbagian Umum dan Protokol, Subbagian RumahTangga dan Perlengkapan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat danPerpustakaan;b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian umum mempunyaifungsi :1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada BagianUmum;2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksahasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum;3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepadaSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas dan fungsinya.



c. Kepala Bagian Umum membawahi :1) Subbagian Umum dan Protokol2) Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan BarangMilik Daerah3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan3. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukuma. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum mempunyai tugasmelakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Rapat danRisalah, Subbagian Produk Hukum, dan Subbagian Komisi, Fraksi danHubungan antar Lembaga;b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KepalaBagian Persidangan dan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada BagianPersidangan dan Produk Hukum;2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksahasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Persidangan danProduk Hukum;3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepadaSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas dan fungsinya.c. Kepala Bagian persidangan dan produk hukum membawahi :1) Subbagian Rapat dan Risalah2) Subbagian Produk Hukum3) Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga4. Bagian Keuangan dan Perencanaana. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukankoordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan,Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas, dan Subbagian Verifikasidan Pelaporan.;



b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bagian Keuangan danPerencanaan mempunyai fungsi :1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada BagianKeuangan dan Perencanaan;2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksahasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Keuangan danPerencanaan;3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepadaSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas dan fungsinya.c. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan membawahi :1) Subbagian Perencanaan2) Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas3) Subbagian Verifikasi dan Pelaporanb. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi RiauBerdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip pembentukanperangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, karakteristik, potensi,kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah, dipandang perlu untukmembentuk, mengatur dan menata kembali susunan Organisasi PerangkatDaerah Provinsi Riau dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2. BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAUSESUAI PERDA NO. 4 TAHUN 2016

2.3. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

a. Sumber Daya ManusiaUntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu didukung oleh sumber dayaaparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas danfungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dananggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jumlah pegawai yaitusebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang, dengan penjelasan sebagaiberikut :

Sekretaris DPRD

KelompokJabatan Fungsional

BAGIANUMUM

BAGIAN PERSIDANGANDAN PRODUK HUKUM

BAGIAN KEUANGANDAN PERENCANAAN

Subbagian Umum danProtokol

Subbagian Rumah Tangga,Perlengkapan dan

Pengelolaan Barang MilikDaerah

Subbagian HubunganMasyarakat dan

Perpustakaan

Subbagian Rapat danRisalah

SubbagianProduk Hukum

Subbagian Komisi, Fraksidan Hubungan Antar

Lembaga

SubbagianPerencanaan

Subbagian Keuangan danPerjalanan Dinas

Subbagian Verifikasi danPelaporan



1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bedasarkan GolonganBila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimanaterlihat pada Tabel 2.1, Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah106 orang (58,9%)Tabel 2.1.

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riauberdasarkan Golongan

No. GOLONGAN JUMLAH1. Golongan IV 11 Orang2. Golongan III 106 Orang3. Golongan II 60 Orang4. Golongan I 3 OrangJ U M L A H 180 OrangSumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Desember 20162. Jumlah Pegawai Negeri Sipil bedasarkan jabatan/eselonDari 180 orang pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaituSekretaris DPRD Provinsi Riau; 3 orang dengan jabatan eselon III, yangterdiri dari 3 orang Kepala Bagian, serta 9 orang dengan jabatan eselon IVyang terdiri dari 9 orang Kepala Sub Bagian dan sisanya sebanyak 167orang adalah staf.

Tabel 2.2.Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Berdasarkan Jabatan/Eselon

No. JABATAN/ESELON JUMLAH1. Eselon II 1 Orang2. Eselon III 3 Orang3. Eselon IV 9 Orang4. Staf/Non Struktural 167 OrangJ U M L A H 180 OrangSumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Desember 2016



3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil bedasarkan tingkat pendidikanJika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, maka komposisi pegawai denganpendidikan Strata 1 yang terbanyak yaitu berjumlah 78 orang atau sekitar43,3% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkansumber daya aparatur yang cukup dan terus ditingkatkan.Tabel 2.3.

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riauberdasarkan Tingkat Pendidikan

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH %1. Strata 2 14 Orang 7,82. Strata 1 78 Orang 43,33. Diploma 3 5 Orang 2,84. SLTA/SMU/D.I/D.II 76 Orang 42,25. Sekolah Menengah Pertama 4 Orang 2,26. Sekolah Dasar 3 Orang 1,7J U M L A H 180 Orang 100,00Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Desember 2016Selain jenjang pendidikan formal, dalam kaitannya untukpenjenjangan jabatan aparatur, sebagian pegawai telah mengikuti pelatihanpenjenjangan dimulai dari Diklatpim IV sampai dengan Diklatpim II.

Tabel 2.4.Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

NO. PELATIHAN PENJENJANGAN JUMLAH1. Diklatpim II 2 Orang2. Diklatpim III 5 Orang3. Diklatpim IV 6 OrangJ U M L A H 13 OrangSumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Desember 2016Pada Tabel 2.4. terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yangterbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 6 orangpegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, atausejumlah 46,1 dari total.



b. Peralatan dan Perlengkapan KantorDalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok danfungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riaudidukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan/Peralatan) sepertiKomputer, Printer, Perangkat Teknologi Informasi, Mesin Scanner danFotocopy, Kendaraan dinas, Ruang Kerja dan khusus untuk pejabat strukturaleselon II dan III disediakan kendaraan dinas dan lain sebagainya, untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada Daftar Invetaris Kantor pada Lampiran 2.5 sebagaiberikutTabel 2.5

Sarana Prasarana Penunjang ( Peralatan dan Perlengkapan )Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

S/D 31 Desember 2016

NO NAMA BARANGJUMLAH

( DALAM BIDANG /UNIT / BUAH)1 Tanah 1 Set2 Peralatan dan Mesin 5132 Unit3 Gedung 20 Unit4 Monument 1 Set5 Rambu-Rambu 1 Set6 Jalan, Irigasi dan Jaringan 219 Buah7 Aset Tetap Lainnya 503 Buah8 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 UnitSumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Desember 2016



2.4. KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI RIAUKinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai denganmenggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkanuntuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Riau sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukurankeberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan AnggotaDPRD dalam menjalankan fungsinya.

Tabel 2.6Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Periode 2009-2013

NO INDIKATOR KINERJA 2009 2010 2011 2012 2013

1 JUMLAH PENYELESAIANPRODUK HUKUM YANGDIHASILKAN OLEH DPRDBERSAMA PEMERINTAHDAERAH;7PRODUKHUKUM 9PRODUKHUKUM 12PRODUKHUKUM 13PRODUKHUKUM 14PRODUKHUKUM

Capaian kinerja yang tergambar diatas memperlihatkan tingkatpelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riaudalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan FungsiDPRD Provinsi Riau selama periode 5 tahun (2009-2013).2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSIRIAU Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutanperkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arusinformasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Riau mengambil langkah-langkah menuju perubahan,serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan tuntutan akanpartisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakanpublik dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (goodgovernance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara



Pemerintahan Daerah utamanya bagi Institusi/Lembaga DPRD sebagai LembagaWakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang sertamengeliminir kelemahan dan ancaman maka Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Riau dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Riau ini.Namun demikian, kedepan terdapat permasalahan–permasalahan yangterkait dengan pengembangan pelayanan dan dukungan Sekretariat DewanPerakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau antara lain:1. Penyusunan kegiatan anggaran belanja langsung khususnya ProgramPeningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Indikator KinerjaUtama (IKU) belum optimal2. Penyusunan target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasionaldan proposional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehinggamemberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD3. Pengembangan profesionalitas aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau4. Perlunya pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid



Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu prosesperencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat padagilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapatditerima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yangdimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan ataudikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikanbagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidakdiantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidakdimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-halyang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masayang akan datang.Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasamelekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian inidikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riaubaik internal maupun eksternal; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/WakilKepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dankelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalampembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasiterhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi SekretariatDPRD.

BAB IIIISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGASPOKOK DAN FUNGSI



3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOKDAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH PROVINSI RIAUFaktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat pentingdalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan denganterlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas pokok danfungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yaknikondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapaitujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiriatas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness),serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis,yaitu peluang (opportunity) dan ancaman / tantangan (threath), pendekatan inijuga dikenal dengan sebutan SWOT.Mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang(opportunity) dan tantangan (threath) dalam menjalankan pelayanan dandukungan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau bisa digambarkanmelalui pelayanan penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidangtugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sangatdipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait prosesdemokratisasi dan desentralisasi serta pesatnya perkembangan teknologiinformasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintah daerahpada umumnya.Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnyatuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan danperumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) antara laintransparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatanpada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasiSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau selama beberapawaktu kedepan yang terdiri atas kondisi Internal dan eksternal sebagai berikut :



1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :a. Kekuatan (Strengths)Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :1) Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategismelalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah2) Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD denganPimpinan dan anggota DPRD3) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan;4) Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yangmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.b. Kelemahan (Weaknesses)Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :1) Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalampelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional danhandal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahanyang terjadi.2) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalamrangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yangtersedia4) Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanandan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.



2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :a. Peluang (Oppoturnities)Pada sisi peluang terdapat faktor-faktor strategis antara lain :1) Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggotaDPRD2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluranaspirasi secara demokratis;3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas danfungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah4) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiyang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembanganAplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibiltaspelaksanaan tugas pokok dan fungsi5) Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangkamendukung kinerja DPRDb. Tantangan / Ancaman (Threats)Pada sisi tantangan/ancaman, terdapat faktor-faktor strategis antara lain :1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan daerahdengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintahpusat;2) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalampenetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD3) Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalamrangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh diSekretariat DPRD



3. Pilihan Langkah Strategisa. Langkah Strategis Kekuatan (Strengths) – Peluang (Oppoturnities)1) Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melaluioptimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yangtersedia serta pemanfaatan perkembangan Iptek dan tenaga ahli.2) Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang sertaadanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukunganterhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.b. Langkah Strategis Kekuatan (Strengths) – Tantangan / Ancaman (Threats)1) Jadikan keberadaan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yangharmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggotaDPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campurtangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untukperwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di SekretariatDPRD;2) Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untukmengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opiniinferior terhadap institusi.c. Langkah Strategis Kelemahan (Weaknesses) – Peluang (Oppoturnities)1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRDuntuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melaluipemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;2) Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangankelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.d. Langkah Strategis Kekuatan (Strengths) – Kelemahan (Weaknesses)1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRDuntuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;2) Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sertapengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasihambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasibirokrasi secara menyeluruh.



4. Faktor- faktor Kunci keberhasilanFaktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakanfaktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapaitujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasiharuslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilantersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebihdahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melaluipendekatan analisis SWOT/TOWS.Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadapfaktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kuncikeberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRDProvinsi Riau adalah sebagai berikut :a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untukmemenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatanperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan danpembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan SekretariatDPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;b. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangankelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas danfungsi DPRD sebagai lembaga perwakilanc. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sertapengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasihambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasibirokrasi secara menyeluruh3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAHVisi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 berdasarkan RevisiRPJMD Provinsi Riau yakni : ”Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju,Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan,Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur” Makna dari uraianvisi tersebut adalah menempatkan masyarakat Provinsi Riau sebagai subyek dansekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau berperansebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.



Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat Provinsi Riau yangmemusatkan pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahandan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif,efesien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa depan.Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan denganmemperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, sertamemperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misiRPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019, sebagai berikut :1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan4. Menurunkan Kemiskinan5. Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta PemantapanKehidupan Politik6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup SertaPariwisata9. Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan.Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukunganterhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, maka dalam RevisiRPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan salah satu Perangkat Daerahpelaksana Misi Kelima yaitu : “Mewujudkan Pemerintahan yang Handal danTerpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik” dengan tujuan “MewujudkanPemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan KehidupanPolitik” dan sasarannya yaitu “Terwujudnya Good Governance And CleanGovernment” yang akan dilaksanakan melalui program-program pada SekretariatDPRD Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :a. Program Utama :1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahb. Program Penunjang1. Program Pengembangan Data/Informasi2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan KeuanganAdapun indikator kinerja utama terkait visi, misi, dan program kepaladaerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah Skor LPPD, dengan kondisi awal ditahun 2014 ditargetkan berjumlah 2,50, di tahun 2015 ditargetkan berjumlah 2,60,di tahun 2016 ditargetkan berjumlah 2,95, di tahun 2017 ditargetkan berjumlah3,24 dan kondisi akhir di tahun 2018 ditargetkan berjumlah 3,53.Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka Faktor Penghambat danPendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dirumuskan sebagaimana Tabel 3.1dibawah ini.



3.1. TELAAHANRENSTRAKEMENTERIANDANPROVINSIRencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiRiau 2014-2019 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait denganRencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI, karena secara teknis SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tidak berkaitan secaraorganisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat Jendral DPR. Hal itu sesuaidengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.3.2. PENENTUANISU-ISUSTRATEGISDari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadiperhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah :1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untukmemenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatanperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan danpembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRDsebagai institusi yang kapabel di bidangnya;2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangankelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas danfungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan3. Belum tersedianya standar / manual / pedoman dalam rangkapenyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadappenyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan sertadukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankantugas dan fungsinya.



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau harusmelakukan berbagai upaya guna menghadapi isu-isu tersebut, diantaranya sebagaiberikut :1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yangprofessional2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangankelembagaan, untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagailembaga perwakilan3. Menyiapkan standar / manual / pedoman dalam rangka penyelenggaraanpelayanan dan dukungan yang sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugasdan fungsi DPRD;4. Terus meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna peningkatan kapasitas DPRDdalam menjalankan tugas dan fungsinya.



4.1. VISI DAN MISI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINSI RIAUBerdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umummengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapanvisi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatulangkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnyamembentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depanideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengandemikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakanperwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakinioleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerahakan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut.Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansipemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dantetap eksis, antisipatif,inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaranmenantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingindiwujudkan instansi pemerintah.Rumusan visi hendaknya : (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuahorganisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadiperekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuahorganisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaranharus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;(e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi;dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN



Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu : (a) menarik komitmen danmenggerakkan orang; (b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;(c) menciptakan standar keunggulan; dan (d) menjembatani keadaan sekarang dankeadaan masa depan. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasisehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampumengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatanmembangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yangdimiliki oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yakni :“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA TERHADAP DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU”Sebagai arahan pencapaian masa depan bagi Sekretariat DPRD ProvinsiRiau visi tersebut memiliki makna :1. Membangun komitmen bersama akan pentingnya peran Sekretariat DPRDsebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, yakni menjadi lembaga yang harus mampu memberikandaya dukung terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan 3fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah;2. Daya dukung yang harus diberikan berupa dukungan Sumber Daya Aparaturyang profesional, sarana dan prasarana yang fungsional serta sistemadministrasi dan mekanisme kerja yang tertib dan modern sehinggamemungkinkan DPRD dapat bekerja secara optimal melaksanakan tugas danfungsinya;3. Melalui visi tersebut juga diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergisantara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta dengan seluruh stake holdersdapat terjalin secara baik.Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan olehinstansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Denganpernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yangberkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansipemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.



Misi instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misijuga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturanperundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strateji yangtelah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukanpihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untukperubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkunganstrategis. Rumusan misi hendaknya mampu : (a) Melingkup semua pesan yangterdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;(c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansipemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.Setiap satuan kerja harus memastikan agar visi yang telah ditetapkanbersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusunsuatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apayang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsurdalam tahapan tersebut adalah penetapan misi satuan kerja.Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis.Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban ataudilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telahditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dansekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akandiwujudkan. Atas dasar itu, maka misi Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah“MENINGKATKAN PELAYANAN BAGI PENINGKATAN KAPASITASKINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU”

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAUTujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi denmenunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang.Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan denganmengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dananalisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akantetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masamendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, programdan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.



Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRDProvinsi Riau Tahun 2014- 2019 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagaiberikut :“MENINGKATNYA PELAYANAN BAGI PENINGKATAN KAPASITASKINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU”Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaranmenggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akandilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkandiharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansipemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yanglebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yangdimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilanpencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikatorsasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunansecara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam RencanaStrategis.Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaranyang ingin dicapai adalah :1. Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD;2. Terfasilitasinya Rapat-Rapat Pimpinan Dan Anggota DPRD TerdokumentasiDan Tepat Waktu;3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas dan Fungsi Pimpinandan Anggota DPRD;4. Terhimpunnya Dokumen Akuntabilitas dan Kinerja Sekretariat DPRD SesuaiPeraturan yang Berlaku;5. Tersusunnya Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Audit SeuaiKetentuan yang berlaku;Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD besertaindikator kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :



Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau

TUJUAN SASARAN INDIKATORKINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN

2015 2016 2017 2018 20192 3 4 5 6 7 8 9“MENINGKATKANPELAYANANBAGIPENINGKATANKAPASITASKINERJA DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHPROVINSI RIAU”

1. MeningkatkanKepuasanTerhadapPelayananKepadaPimpinan danAnggota DPRD;

Indeks KepuasanAnggota DPRDterhadapPelayananSekretariat DPRD - - 60 66 72

2. TerfasilitasinyaPelaksanaanRapat-RapatPimpinan DanAnggota DPRDTerdokumentasiDan TepatWaktu;

Persentaseterlaksananyarapat-rapat dewanterdokumentasidan tepat waktu - - 75% 80% 85%

3. MeningkatnyaSarana danPrasaranaPenunjangPelaksanaanTugas danFungsiPimpinan danAnggota DPRD

PersentaseTersedianyaSarana danPrasaranaPelaksanaan Tugasdan FungsiPimpinan danAnggota DPRD- - 75% 80% 85%

4. TerhimpunnyaDokumenAkuntabilitasdan KinerjaSekretariatDPRDJumlah dokumenSAKIP sesuaidengan Peraturanyang berlaku 6 6 8 8 10

5. TersusunnyaLaporanKeuangan danTindak LanjutHasil AuditSeuai Ketentuanyang berlaku

Jumlah laporantindak lanjut hasilaudit0 1 1 1 1



4.1. STRATEGIDANKEBIJAKANPada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakanSKPD dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPDadalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaranjangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sertarencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangkamenengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaranjangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritasRPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam RenstraSKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap programprioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel 4.2.berikut ini :



5.1. PROGRAM DAN KEGIATANProgram adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untukmendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansipemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapaisasaran tertentu.Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomidan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangankinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang berkaitandengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD(fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadappenyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akandilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah adasebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapaprogram yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluascakupannya.Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa padapemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yangberdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukunganterhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Riau.Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakansebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenaivisi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yag telah ditetapkan, khususnya juga agardapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di ProvinsiRiau, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang ditungkan ke dalamprogram-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF



Program Utama dan Kegiatannya

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahProgram ini di maksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja danpelaksanaan atas tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan Keputusan /Perda yang ditetapkan oleh DPRD.Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :- Pembahasan rancangan peraturan daerah- Penyusunan Ranperda yang berasal dari Inisiatif DPRD- Pembahasan LKPJ, Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD, PembahasanAPBD-P dan Pembahasan APBD- Rapat-rapat alat kelengkapan dewan- Rapat-rapat paripurna- Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD- Rapat Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD- Kegiatan reses- Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Advokasi- Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD- Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan- Hearing / Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Agama dan Unsur MasyarakatLainnya- Program Legislasi Daerah- Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD- Orientasi dan Pembekalan Kapasitas Bagi Anggota DPRD Hasil Pemilu 2014- Bulletin Parlementaria- Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat KelengkapanDewan- Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga

Program Pendukung dan Kegiatannya

1. Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram ini dimaksudkan untuk terselenggaranya pelayanan adminstrasiperkantoran dalam rangka mendukung kinerja DPRD Provinsi Riau



Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini, antara lain :- Penyediaan jasa surat menyurat- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik- Penyediaan jasa administrasi keuangan- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional- Penyediaan jasa kebersihan kantor- Penyediaan alat tulis kantor- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor- Penyediaan peralatan rumah tangga- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan- Penyediaan bahan logistik kantor- Penyediaan makanan dan minuman- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah- Penyediaan jasa keamanan kantor- Penyediaan jasa Dokumentasi kantor- Penyediaan jasa Jasa Kehumasan dan Keprotokolan- Penyediaan jasa sosialisasi, Informasi dan Publikasi dan Kehumasan SKPD

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram ini dimaksud untuk peningkatan ketersediaan sarana dan prasaranayang layak pakai untuk menunjang kegiatan dewanKegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :- Pengadaan kendaraan dinas/operasional- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas- Pengadaan perlengkapan gedung kantor- Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas- Pengadaan peralatan gedung kantor- Pengadaan Meubeler- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaran penunjang kantor



- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumahjabatan/dinas- Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor- Penataan Aset Sekretariat DPRD Provinsi Riau

3. Peningkatan Disiplin AparaturProgram ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin aparatur melaluipenyediaan pakaian dinas beserta atributnya.Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD- Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram ini di maksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur,sehingga terbentuk sumber daya aparatur yang profesional.Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :- Pendidikan dan Pelatihan Formal- Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi(Studi Komperatif)- Pembangunan Karakter Teamwork dan Assesment Bagi Anggota DPRD danSekretariat DPRD- Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuanganProgram ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan melalui penyusunan laporan kinerja DPRD danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran



- Penyusunan Rencana Startegis (Renstra)- Penyusunan Rencana Kerja (Renja)- Penyusunan Penetapan Kinerja (Penja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)- Monitoring dan Evaluasi- Penyusunan Rencaana Kerja Tahunan (RKT) DPRD- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun- Penyusunan Revisi Rencana Startegis (Renstra)- Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP)- Evaluasi dan Audit Internal Pelaksanaan Standar Operasi Prosedur (SOP)- Evaluasi dan Audit Eksternal (surveillance) Pelaksanaan Standar OperasiProsedur (SOP)

6. Program Pengembangan Data/InformasiProgram ini di maksudkan untuk pengembangan data dan informasi tentangpelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang disampaikan kepada Publik.Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :- Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran TahunanKebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5(lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD,maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkindiidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peranserta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun programpemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukansangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perludiidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan denganprogram dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perludikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkanbenar-benar dapat dilaksanakan.Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategiskemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalambentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suaturencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisi antaratujuan, sasaran, dan strategi sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 5.1.Sinkronisasi Tujuan, Sasaran dan Strategi

TUJUAN SASARANSTRATEGIKebijakan Program(1) (2) (3) (4)Meningkatkan PelayananBagi PeningkatanKapasitas Kinerja DewanPerwakilan RakyatDaerah

Meningkatkan KepuasanTerhadap PelayananKepada Pimpinan danAnggota DPRD

TerfasilitasinyaPelaksanaan Rapat-Rapat Pimpinan DanAnggota DPRDTerdokumentasi DanTepat Waktu;Meningkatnya Saranadan PrasaranaPenunjang PelaksanaanTugas dan FungsiPimpinan dan AnggotaDPRD

Terhimpunnya DokumenAkuntabilitas danKinerja Sekretariat DPRDTersusunnya LaporanKeuangan dan TindakLanjut Hasil Audit SeuaiKetentuan yang berlaku

Efektifitas pelayananbagi pelaksanaankegiatan-kegiatandan penyediaankeperluan tugasPimpinandanAnggota DPRDsesuai peraturanPerundang-undangan yangberlaku.Menyusun agendarapat-rapat,mempersiapkan,menyelenggarakandanmendokumentasikankegiatan tepatwaktu.Menghitungkebutuhan danmenyediakansarana danprasarana sesuaikemampuankeuangan daerahsertamemaksimalkanpengelolaan saranadan prasarana yangada.

a. Program Utama :1. ProgramPeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerahb. Program Penunjang1. ProgramPengembanganData/Informasi2. Program PelayananAdministrasiPerkantoran3. ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur4. ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur5. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur6. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan



5.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIFIndikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilanpembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kelompok sasaran adalah sasaranatau fokus objek pelaksanaan. Strategi meliputi Kebijakan, Program dan kegiatandalam kerangka pencapaian sasaran organisasi.Sedangkan Pendanaan Indikatif adalah rincian dana yang dialokasikanuntuk kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada SinkronisasiTujuan Sasaran dan Strategi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabelberikut ini.



Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukurtingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapanindikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untukmemberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilanpembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembagayang profesional dan berintegritas.Adapun Tujuan dan sasaran RPJMD yang di dukung pencapaiannya olehindikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalahsebagai berikut :MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG HANDAL DAN TERPERCAYA

SERTA PEMANTAPAN KEHIDUPAN POLITIK

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

MEWUJUDKANPEMERINTAHAN YANGHANDAL DAN TERPERCAYASERTA PEMANTAPANKEHIDUPAN POLITIK

TERWUJUDNYAGOOD GOVERNANCEAND CLEANGOVERMENT

Opini BPK

Nilai akuntabilitas

Skor LPPD

Nilai keterbukaaninformasi

Nilai Reformasi Birokrasi

BAB VIINDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, makaIndikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dansasaran Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Riauyaitu mewujudkan pemerintah yang terpercaya (handal) adalah Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD denganformulasi perhitungan adalah Survey Kepuasan, dengan sasaran yang ingin dicapaiyakni MENINGKATNYA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU KEPADA DPRDPROVINSI RIAU SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA melalui strategiMENINGKATKAN DUKUNGAN BAGI PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA DPRD dalamrangka mewujudkan sistem pemerintahan yang terpercaya dimana indikator kinerjasetiap tahunnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 6.1.INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

PERIODE 2014-2018

NO INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019

1 Indeks Kepuasan Anggota DPRDTerhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

- - 60 66 72

2 Persentase terlaksananya rapat-rapatdewan terdokumentasi dan tepat waktu - -

75% 80% 85%

3 Persentase Tersedianya Sarana danPrasarana Pelaksanaan Tugas danFungsi Pimpinan dan Anggota DPRD

- -75% 80% 85%

4 Jumlah dokumen SAKIP sesuai denganPeraturan yang berlaku

6 6 8 8 10

5 Jumlah laporan tindak lanjut hasil audit 0 1 1 1 1

Adapun misi Pemerintah Provinsi Riau Mewujudkan Pemerintahan YangHandal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik, yang menjadi bagianataupun kontribusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalahIndikator Sasarannya adalah dapat dilihat pada table berikut :


REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRDTAHUN 2014-2019

Tabel 6.2.KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAUPELAKSANA : SEKRETARIAT DPRD

Misi 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG HANDAL DAN TERPERCAYA SERTA PEMANTAPAN KEHIDUPAN POLITIK

NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKANUMUM

PROGRAMPEMBANGUNAN

DAERAH

INDIKATORKINERA

(OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA

BIDANG URUSAN SKPDPELAKSANAKONDISI

AWALKONDISIAKHIR

1 Terwujudnya GoodGovernance and CleanGoverment

Mewujudkan SistemPemerintahan yangterpecaya

Peningkatankualitaspelayanan dantata kelolapemerintahan

ProgramPeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah

Indeks kepuasananggota DPRDterhadappelayananSekretariat DPRD

- 0.72 Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi KeuanganDaerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian,Dan Persandian

SekretariatDPRD

2 TerfasilitasinyaPelaksanaan Rapat-Rapat Pimpinan DanAnggota DPRDTerdokumentasi DanTepat Waktu;

Menyusun agendarapat-rapat alat-alatkelengkapan dewan danmelaksanakan tepatwaktu sesuai hasil yangdiharapkan

Peningkatan tatatertib dan jadwalBanmus

ProgramPeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah

Persentaseterlaksananyarapat-rapat dewanterdokumentasidan tepat waktu

- 75% Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi KeuanganDaerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian,Dan Persandian

SekretariatDPRD

3 Meningkatnya Saranadan PrasaranaPenunjangPelaksanaan Tugasdan Fungsi Pimpinandan Anggota DPRD

Pemenuhan pelayananadministrasi danpenyediaan sarana danprasarana pendukungtugas dan fungsiPimpinan dan AnggotaDPRD Riau

Peningkatankualitaspelayananadministrasi danketresediaansarana danprasarana

Program PelayananAdministrasiPerkantoran danProgram PenngkatanSarana danPrasarana Aparatur

PersentaseTersedianyaSarana danPrasaranaPelaksanaanTugas dan FungsiPimpinan danAnggota DPRD

- 75% Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi KeuanganDaerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian,Dan Persandian

SekretariatDPRD


REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRDTAHUN 2014-2019



7.1. KAIDAH PELAKSANAANRevisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan penyempurnaan penjabaran secaraoperasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi sesuai dengan RevisiRPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019.Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan dasar / acuan untuk penyusunanRencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan danstaf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalammelaksanakan tugas dan fungsinya.7.2. KAIDAH PEMBIAYAANPembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan programdan kegiatan dalam Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 berasal dari Aggaran danPendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.Revisi Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Riau dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan selama 5 tahun, padaprinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau Tahun2014-2019, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, yaitusebagai berikut :1. Kesinambungan antara Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Riau dengan Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Riau2. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dengan Tujuan dan Sasaran RPJMDPemerintah Provinsi Riau

BAB VIIPENUTUP



3. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna mendukung suksesnya ProgramRPJMD Pemerintah Provinsi Riau

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

2011 114.596.909.121,04 91.025.764.419,00 19.790.102.650,00 19.296.916.904,00

2012 155.836.287.932,73 105.863.744.574,00 22.534.855.300,00 21.846.143.506,00

2013 174.849.805.748,00 117.501.890.469,00 22.834.330.300,00 21.677.781.443,00

2014 184.868.181.044,00 121.367.242.446,00 24.846.344.680,00 24.197.810.238,00

2015 209.710.614.640,00 151.043.238.945,00 27.888.522.780,00 26.391.236.739,00

2016 377.604.839.065,00 312.038.962.022,00 35.752.571.050,00 29.575.801.041,00

Sumber Data : Laporan Keuangan Tahun 2011 s.d 2016 (audited)

Tahun

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

DPRDSekretariat DPRD

0,00

50.000.000.000,00

100.000.000.000,00

150.000.000.000,00

200.000.000.000,00

250.000.000.000,00

300.000.000.000,00

350.000.000.000,00

400.000.000.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Sekretariat DPRD Anggaran Sekretariat DPRD Realisasi

0,00

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

30.000.000.000,00

35.000.000.000,00

40.000.000.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Realisasi Anggaran DPRD Provinsi Riau

DPRD Anggaran DPRD Realisasi

2015 2016 2017 2018 20192 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatkan Kepuasan

Terhadap Pelayanan Kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD;

Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap

Pelayanan Sekretariat DPRD - - 60 66 72

2. Terfasilitasinya Pelaksanaan

Rapat-Rapat Pimpinan Dan

Anggota DPRD Terdokumentasi

Persentase terlaksananya rapat-rapat

dewan terdokumentasi dan tepat waktu 90% 92% 94% 96% 98%

3. Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Penunjang

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pimpinan dan Anggota DPRD

Persentase Tersedianya Sarana dan

Prasarana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pimpinan dan Anggota DPRD 88% 88% 90% 95% 95%

4. Terhimpunnya Dokumen

Akuntabilitas dan Kinerja

Sekretariat DPRD

Jumlah dokumen SAKIP sesuai dengan

Peraturan yang berlaku 6 6 8 8 10

5. Tersusunnya Laporan Keuangan

dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Seuai Ketentuan yang berlaku

Jumlah laporan tindak lanjut hasil audit

0 1 1 1 1

Tabel 4.1.

TUJUAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA PADA TAHUN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau

SASARAN

“MENINGKATKAN PELAYANAN

BAGI PENINGKATAN KAPASITAS

KINERJA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI

RIAU”

37REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2014-2019

39 REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2014-2019

Tabel 4.2. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang : 1) Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan

anggota DPRD 2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

penyaluran aspirasi secara demokratis; 3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah

4) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibiltas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

5) Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

Tantangan : 1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan

daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;

2) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD

3) Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD

Kekuatan : 1) Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan

strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2) Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD

3) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan; 4) Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD

yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Alternatif Strategi 1) Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi

melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan Iptek dan tenaga ahli.

2) Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

Alternatif Strategi 1) Jadikan keberadaan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya

hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;

2) Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.

Kelemahan : 1) Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD

dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

2) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia

4) Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

Alternatif Strategi 1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur

Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2) Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Alternatif Strategi 1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat

DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

2) Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh

40 REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2014-2019

Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Riau

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

STRATEGI

KEBIJAKAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

Meningkatkan Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Meningkatkan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.(Hak-hak Anggota Dewan yang diatur UU)

Efektifitas pelayanan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan penyediaan keperluan tugas Pimpinan danAnggota DPRD sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Terfasilitasinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Pimpinan Dan Anggota DPRD Terdokumentasi Dan Tepat Waktu.

Persentase terlaksananya rapat-rapat dewan terdokumentasi dan tepat waktu.

Meningkatkan penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan dan Anggota DPRD.

Menyusun agenda rapat-rapat, mempersiapkan, menyelenggarakan dan mendokumentasikan kegiatan tepat waktu.

3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Meningkatkan ketersediaan sarana administrasi, jasa penunjang, peralatan dan perlengkapan pelaksanaan tugas.

Menghitung kebutuhan dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah serta memaksimalkan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada.

4. Terhimpunnya Dokumen Akuntabilitas dan Kinerja Sekretariat DPRD.

- - -

5. Tersusunnya Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Seuai Ketentuan yang berlaku.

- - -

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

20 01 00100,00% 43.494.177.584 100,00% 46.663.797.680 100,00% 50.717.682.750 100,00% 46.663.797.680 100,00% 46.663.797.680 100,00% 234.203.253.374

65 org 24.846.344.680 65 org 27.888.522.780 65 org 31.204.715.000 65 org 27.888.522.780 65 org 27.888.522.780 325 Org 139.716.628.020Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

188 org 18.647.832.904 187 org 18.775.274.900 180 org 19.512.967.750 187 org 18.775.274.900 187 org 18.775.274.900 929 Org 94.486.625.354Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

Persentase Capaian

Pelayanan Sekretariat

DPRD Terhadap

Pelaksanaan Tugas Dan

Fungsi DPRD Sesuai

Ketentuan Yang Berlaku.

1. Fasilitasi Penggantian Antar

Waktu (PAW) Anggota DPRD

Provinsi Riau

Jumlah paripurna PAW

Anggota DPRD Provinsi

Riau

- 0 3 kali 447.870.000 3 kali 652.867.094 3 kali 1.790.955.218 3 Kali - Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

1. Penyediaan Pengganti Antar

Waktu (PAW)Anggota DPRD

Provinsi Riau

Jumlah paripurna PAW


Riau

3 Kali 337.065.000 3 Kali 409.245.000 3 kali 447.870.000 3 kali 652.867.094 3 kali 1.790.955.218 3 Kali 746.310.000 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

2. Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses 3 Kali Reses; 7 Dapil 22.383.670.000 3 Kali Reses 29.349.090.000 3 Kali (7 Dapil) 29.405.990.000 3 Kali (7 Dapil) 29.610.987.094 3 Kali (7 Dapil) 30.749.075.218 6 Kali Reses 51.732.760.000 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi Riau

Jumlah kunjungan alat

kelengkapan dewan

Kunjungan Kerja Dalam Daerah 26

Kali, Kunjungan Kerja Luar Daerah

48 Kali

33.541.564.000 133 Kali 109.590.834.400 119 Kali 47.427.870.400 119 Kali 47.632.867.490 119 Kali 48.770.955.618 207 Kali 143.132.398.400 Sekretariat DPRD Luar dan

Dalam

Provinsi

Riau

4. Peningkatan Kapasitas


Provinsi Riau

Jumlah Anggota

DPRD yang

Mengikuti Bintek,

Workshop, Seminar dan

Teamwork Assesment

65 orang x 8 Kali 10.061.830.500 8 Kali Bimbingan Teknis,

Workshop, Seminar 1 Kali

Teamwork Assesment

12.934.482.000 65 org, 8 Kali

Bimbingan Teknis,

Workshop, Seminar, 1

kali Teamwork

Assesment

7.306.775.000 65 org, 8 Kali

Bimbingan Teknis,


kali Teamwork

Assesment

7.511.772.094 65 org, 8 Kali

Bimbingan Teknis,


kali Teamwork

Assesment

8.649.860.218 1040 Kali

Bimbingan Teknis /

Workshop / Seminar

/ Teamwork

Assesment

22.996.312.500 Sekretariat DPRD Luar

Provinsi

Riau

5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

dan Advokasi

Jumlah Tenaga

Ahli, Kelompok

Pakar/Tim Ahli, dan

Advokasi

31 orang 5.318.484.000 82 Orang, 1 Tahun 3.064.500.000 75 org, 1 Tahun 4.024.500.000 75 org, 1 Tahun 4.229.497.094 75 org, 1 Tahun 5.367.585.218 113 Orang, 8.382.984.000 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

6. Kunjungan Luar Negeri


Provinsi Riau

Jumlah Kunjungan Luar

Provinsi Riau

Luar Negeri

Pimpinan dan


Riau.

1 Kali Perjalanan Luar Negeri 7.694.286.000 1 Kali 12.750.408.600 1 Kali 11.481.311.600 1 Kali 11.686.308.694 1 Kali 12.824.396.818 2 Kali 20.444.694.600 Sekretariat DPRD Luar

Provinsi

Riau

7. Kunjungan Kerja Alat

Kelengkapan Dewan

Jumlah Kunjungan

Kerja Alat

Kelengkapan Dewan.

Kunjungan Kerja Dalam Daerah 18

Kali; Kunjungan Kerja Luar Daerah

27 Kali

19.364.658.000 Perjalanan Dinas Dalam

Daerah 17 Kali / Tahun dan

Perjalanan Dinas Luar Daerah

36 Kali / Tahun

43.589.997.200 35 Kali Kunjungan

Kerja Alat

Kelengkapan Dewan


Kerja Alat

Kelengkapan Dewan


Kerja Alat

Kelengkapan Dewan

32.461.885.018 Perjalanan Dinas

Dalam Daerah 35

Kali / Tahun dan

Perjalanan Dinas

Luar Daerah 63 Kali

/ Tahun

62.954.655.200 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

8 Hearing / Dialog dan

Koordinasi Dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat / Tokoh Agama

Jumlah Pekanbaru

Pekanbaru 7,026,600.00

Hearing/Dialog dan

Koordinasi yang dilakukan.

- 0 3 Kali / Komisi, 6 Kali /

Anggota

9.388.090.000 2 Kali / Komisi, 6 Kali

/ Anggota

8.533.580.000 2 Kali / Komisi, 6 Kali

/ Anggota

8.738.577.094 2 Kali / Komisi, 6 Kali

/ Anggota

9.876.665.218 3 Kali / Komisi,

6 Kali / Anggota


Riau

9. Program Legislasi Daerah Jumlah Kunjungan

konsultasi Badan Legislasi

Daerah

untuk Perda yang akan

dibahas.

13 Orang, 21 Ranperda 5.590.214.000 31 Ranperda 12.495.827.000 31 Ranperda, 31

Kunjungan Konsultasi

9.440.850.000 31 Ranperda, 31


9.645.847.094 31 Ranperda, 31


10.783.935.218 52 Ranperda 18.086.041.000 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

10. Pemeliharaan kesehatan dan

pengobatan pimpinan dan

anggota DPRD

Jumlah Pimpinan

dan Anggota DPRD

beserta keluarga yang

mendapatkan Jasa

Perawatan Kesehatan

(Medical Check

Up).

0,00% 325 orang 515.118.000 325 orang 720.115.094 325 orang 1.858.203.218 975 Orang 3.093.436.312 Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Persentase

Terselenggaranya Rapat-

Rapat Sesuai Agenda Yang

Disusun.

11. Pembahasan LKPJ,

Pembahasan

Pertanggungjawaban APBD,

Pembahasan APBD-P dan

Pembahasan APBD

Jumlah Perda

Pertanggungjawaban

APBD, Perda APBD-P dan

Perda APBD serta

Rekomendasi DPRD atas

LKPJ.

1 Rekomendasi, 4 Peraturan

Daerah

7.326.544.000 3 Raperda, 1 Rekomendasi 12.062.992.800 3 Perda, 1

Rekomendasi

9.081.874.800 3 Perda, 1

Rekomendasi

9.286.871.894 3 Perda, 1

Rekomendasi

10.424.960.018 6 Perda dan 2

Rekomendasi


Riau

12. Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Jumlah Pekanbaru

Pekanbaru 4,798,544.00

Rancangan Peraturan

Daerah (Ranperda) yang

dibahas.

10 Raperda 10.476.690.000 12 Raperda 16.620.937.600 16 Ranperda 14.439.082.400 16 Ranperda 14.644.079.494 18 Raperda 15.782.167.618 22 Raperda 27.097.627.600 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

9. Penyusunan Ranperda yang

berasal dari DPRD Provinsi

Riau

Perda yang berasal dari

DPRD Provinsi Riau

11 Perda 9.101.956.000 15 Raperda 27.023.053.000 15 Perda 20.038.520.000 18 Perda 20.243.517.094 20 Perda 21.381.605.218 26 Raperda 36.125.009.000 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

SEKRETARIAT DPRD

Meningkatkan Pelayanan

Sekretariat DPRD

Terhadap Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi DPRD

Sesuai Ketentuan Yang

Berlaku (Hak-Hak

Anggota Dewan Yang

Diatur UU)

Indeks Kepuasan Anggota

DPRD Terhadap Pelayanan

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Terfasilitasinya

Pelaksanaan Rapat-Rapat

Pimpinan Dan Anggota

DPRD Terdokumentasi

Dan Tepat Waktu

Jumlah Rapat Yang Terlaksana

Dibagi Jumlah Agenda Yang

Ditetapkan Dikali Seratus

Persen


Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

1 2 4 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG

DPRD

BELANJA DPRD

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawabLokasi

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Tabel 5.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Sekretariat DPRD

Provinsi Riau

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Meningkatkan

Kepuasan Terhadap

Pelayanan Kepada

Pimpinan dan Anggota

DPRD

3. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan

Dewan

Jumlah rapat Alat

Kelengkapan

Dewan yang dilaksanakan.

Terselenggaranya Rapat Pimpinan

24 kali, Rapat Komisi 72 kali,

Rapat Badan Anggaran 24 kali,

Rapat Badan Kehormatan 24 kali,

Rapat Badan Musyawarah 24 kali,

Rapat Badan Pembentukan

Peraturan Daerah 24 kali, Rapat

Panitia Khusus / Konsultasi lainnya

/ intern 60 kali, Rapat

1.077.008.120 924 Kali Rapat-Rapat Alat

Kelengkapan

2.364.112.000 264 Kali Rapat-Rapat

Alat Kelengkapan

Dewan


Alat Kelengkapan

Dewan


Alat Kelengkapan

Dewan

3.654.097.230 1.848 Kali Rapat-

Rapat Alat

Kelengkapan


Riau

4. Rapat-Rapat Paripurna Jumlah rapat paripurna 1 Kali Sidang Paripurna 1.209.494.100 1 Kali Rapat Paripurna

Istimewa HUT Provinsi Riau

1.754.217.100 1 Kali Rapat Paripurna

Istimewa HUT

Provinsi Riau


Istimewa HUT

Provinsi Riau


Istimewa HUT

Provinsi Riau

2.930.062.318 2 Kali Rapat

Paripurna Istimewa

HUT Provinsi Riau


Riau

13. Rapat Koordinasi dan

Komunikasi Pimpinan dan

Sekretaris DPRD Provinsi Riau

Jumlah keikutsertaan

dalam pertemuan ADPSI

dan Forkom Sekretaris

DPRD.

1 Tahun 2.527.128.400 9 Kali 891.883.400 12 org, 3 kali, 2

kegiatan, 3 kali

1.384.375.400 12 org, 3 kali, 2

kegiatan, 3 kali

1.589.372.494 12 org, 3 kali, 2

kegiatan, 3 kali

2.727.460.618 18 Kali; 2 Tahun 3.419.011.800 Sekretariat DPRD Luar dan

Dalam

Provinsi

Riau

1. Penyediaan Jasa Sosialisasi,

Informasi, Publikasi dan

Kehumasan SKPD

Rentang waktu

penyediaan jasa

sosialisasi,

informasi,

publikasi dan kehumasan.

1 Tahun 4.424.270.000 1 Tahun 9.581.579.573 1 Tahun 10.146.196.000 1 Tahun 10.229.516.113 1 Tahun 10.316.635.446 1 Tahun 44.698.197.132 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

2 Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat yang dikirim Materai 13.650 Lembar, Perangko

12 Bulan, dan Pengiriman Paket 12

Bulan

177.900.000 13.650 Lbr, 12 Bulan 177.900.000 13.650 lembar, 12

Bulan

177.900.000 13.650 lembar, 12

Bulan

261.220.113 13.650 lembar, 12

Bulan

348.339.446 68.250 Lbr; 60

Bulan


Riau

3 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Rentang waktu

penyediaan jasa

komunikasi, air dan listrik.

12 bulan 3.165.225.000 12 bulan 3.851.900.000 12 bulan 3.851.900.000 12 bulan 3.935.220.113 12 bulan 4.019.339.446 12 bulan 18.823.584.559 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

4. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah tenaga administrasi

keuangan yang disediakan

- 0 3.000 Lbr, 3.050 blok / lbr /

buku, 24.675 lbr

96.090.000 3000 Lbr, 3.050 blok

/ lbr / buku, 24.675

lbr

96.090.000 3000 Lbr, 3.050 blok

/ lbr / buku, 24.675

lbr

179.410.113 3000 Lbr, 3.050 blok

/ lbr / buku, 24.675

lbr

266.529.446 12.000 Lbr, 12.200

blok / lbr / buku,

98.700 lbr; 12

Bulan

638.119.559 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

5. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor yag disediakan

5 Jenis Alat dan Perlengkapan 260.400.000 2 Jenis Belanja, 12 bulan 262.495.000 3 Jenis Belanja, 12

bulan

262.495.000 3 Jenis Belanja, 12

bulan

345.815.113 3 Jenis Belanja, 12

bulan

432.934.446 16 Jenis Belanja; 60

bulan


Riau

6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas

/ Operasional

Jumlah kendaraan

operasional yang

dipelihara

151 unit 260.868.100 161 unit, 1 Tahun 262.495.000 151 unit, 1 tahun 262.495.000 151 unit, 1 tahun 345.815.113 151 unit, 1 tahun 432.934.446 765 unit; 5 Tahun 1.564.607.659 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

7. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Rentang waktu

penyediaan jasa kebersihan

kantor

12 bulan 955.500.000 12 bulan 1.142.612.200 12 bulan 1.566.768.800 12 bulan 1.650.088.913 12 bulan 1.737.208.246 12 bulan 7.052.178.159 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rentang waktu

penyediaan alat tulis

kantor


Riau

7. Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Rentang waktu

penyediaan barang

cetakan dan penggandaan


Riau

8. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Rentang waktu

penyediaan komponen

instalasi listrik

12 bulan 163.082.650 12 bulan 256.318.650 12 bulan 201.249.000 12 bulan 284.569.113 12 bulan 371.688.446 12 bulan 1.276.907.859 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

9. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

disediakan

5 Jenis Alat dan Perlengkapan 37.200.000 40 Tabung, 252 Tabung 47.280.000 85 tabung 23.550.000 85 tabung 106.870.118 85 tabung 193.989.456 5 Jenis Alat dan

Perlengkapan; 547

tabung


Riau

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

Rentang waktu

penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

12 bulan 999.821.000 12 bulan 1.228.834.000 12 bulan 1.184.460.000 12 bulan 1.267.780.113 12 bulan 1.354.899.446 12 bulan 6.035.794.559 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

11. Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan dan

minuman yang disediakan

Makanan 85.570 Porsi / Tahun,

Snack 63.600 Kotak / Tahun, Air

Minum Mineral 63.600 Botol /

Tahun

4.280.000.000 251.433 Porsi / Tahun 4.604.555.000 102.800 Porsi /

62.400 Kotak /

60.400 Botol

3.804.560.000 102.800 Porsi /

62.400 Kotak /

60.400 Botol

3.887.880.113 102.800 Porsi /

62.400 Kotak /

60.400 Botol

3.974.999.446 953,803 Porsi; 5

Tahun


Riau

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Frekwensi rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

10 Kali 1.138.246.000 1 Tahun 1.288.568.508 10 kali 895.160.000 10 kali 978.480.113 10 kali 1.065.599.446 40 Kali 5.366.054.067 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

13. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor

Rentang waktu

penyediaan jasa keamanan

kantor

75 Orang 1.890.000.000 136 Orang 3.916.800.000 136 Orang 4.157.622.800 136 Orang 4.240.942.913 136 Orang 4.328.062.246 619 Orang 18.533.427.959 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

1. Pengadaan Perlengkapan

Rumah Jabatan / Dinas

Jumlah perlengkapam

rumah dinas yang

disediakan

7 Jenis 2.564.408.000 61 Jenis 2.831.063.000 13 Jenis Belanja

Kegiatan

787.450.000 13 Jenis Belanja

Kegiatan

889.896.066 13 Jenis Belanja

Kegiatan

996.767.732 107 Jenis 8.069.584.798 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

2. Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakan

16 Jenis 2.737.078.300 14 Jenis Kelengkapan Gedung

Kantor

2.621.364.700 13 Jenis Belanja

Kegiatan


Kegiatan


Kegiatan

2.897.412.432 69 Jenis 13.734.490.898 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

3. Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan / Dinas

Jumlah peralatan rumah

dinas/jabatan yang

diadakan

2 Jenis 252.000.000 20 Jenis 211.500.000 2 Jenis Belanja 286.650.000 2 Jenis Belanja 389.096.066 2 Jenis Belanja 495.967.732 30 Jenis 1.635.213.798 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terfasilitasinya

Pelaksanaan Rapat-Rapat

Pimpinan Dan Anggota

DPRD Terdokumentasi

Dan Tepat Waktu

Jumlah Rapat Yang Terlaksana

Dibagi Jumlah Agenda Yang

Ditetapkan Dikali Seratus

Persen

Meningkatkan

Kepuasan Terhadap

Pelayanan Kepada


DPRD

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana Penunjang

Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Pimpinan dan

Anggota DPRD

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Terlaksananya Penyediaan

Sarana Dan Prasarana Kerja

Aparatur Yang Sesuai Standar

Kerja

4. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan

13 Jenis 12.213.289.700 21 Jenis 8.212.194.700 10 Jenis 6.814.594.700 10 Jenis 6.917.040.766 10 Jenis 7.023.912.432 64 Jenis 41.181.032.298 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

5. Pengadaan Meubeleur Jumlah mebeuler yang

diadakan

9 Jenis 5.716.790.000 9 Jenis Belanja 2.607.016.000 11 Jenis Belanja 4.079.971.000 11 Jenis Belanja 4.182.417.066 11 Jenis Belanja 4.289.288.732 51 Jenis Belanja 20.875.482.798 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

6. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Rumah Jabatan

Jumlah rumah jabatan

yang duipelihara

4 unit rumah dinas 730.000.000 4 unit rumah dinas 1.037.500.000 4 Unit Rumah 787.211.107 4 Unit Rumah 889.657.174 4 Unit Rumah 996.528.848 20 unit rumah dinas 4.440.897.129 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau


Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang

dipelihara

5 unit rumah dinas 2.474.915.320 5 unit rumah dinas 860.811.000 4 Unit Rumah 794.481.000 4 Unit Rumah 896.927.066 4 Unit Rumah 1.003.798.732 32 unit rumah dinas 6.030.933.118 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau


Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor

yang dipelihara

1 Komplek Gedung Kantor, 12

Bulan

9.246.971.400 1 Komplek Gedung Kantor, 12

Bulan

8.042.059.400 1 Komplek Gedung

Kantor, 12 Bulan


Kantor, 12 Bulan


Kantor, 12 Bulan


Kantor; 60 Bulan


Riau


Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

Perawatan kendaraan dinas /

operasional 37 unit R-4, Pergantian

Suku Cadang, Ban dan Accu,

Kendaraan Dinas / Operasional 37

unit R-4, Bahan Bakar Minyak

Kendaraan Dinas / Operasional

149.850 Liter

3.587.500.000 82 unit Kendaraan Dinas /

Operasional Roda 4 dan Roda

2

2.820.055.000 27 unit R4, 3 unit R6,

51 unit R2, 142.100

liter

2.667.300.000 27 unit R4, 3 unit R6,

51 unit R2, 142.100

liter

2.769.746.066 27 unit R4, 3 unit R6,

51 unit R2, 142.100

liter

2.876.617.732 209 unit Kendaraan

Dinas / Operasional

; 2 Tahun


Riau


Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara

20 Jenis 194.975.000 1 Jenis Belanja, 12 Bulan 269.975.000 16 Jenis Belanja 199.800.000 16 Jenis Belanja 302.246.066 16 Jenis Belanja 409.117.732 69 Jenis Belanja; 24

Bulan


Riau


Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan / Dinas

Jumlah perlengkapan

rumah dinas/jabatan yang

dipelihara

5 unit rumah jabatan / dinas 774.961.000 1 Jenis Belanja, 12 Bulan 774.500.000 5 Unit Rumah, 12

bulan

774.500.000 5 Unit Rumah, 12

bulan

876.946.066 5 Unit Rumah, 12

bulan

983.817.732 20 unit rumah; 48

Bulan


Riau

12. Rehabilitasi Sedang / Berat

Gedung Kantor

Jumlah bangunan kantor

yang direhab

- 0 - 0 1 Gedung Kantor 4.970.204.700 1 Gedung Kantor 5.072.650.766 1 Gedung Kantor 5.179.522.432 3 Gedung Kantor 15.222.377.898 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

1, Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

beserta kelengkapannya

yang diadakan

PSH 150 stell, PDH 75 stel, PSR 75

stell, PDL 65 stel, PDH PNS 190

stel

1.025.310.000 4 stel Pakaian untuk 65 oarng

Anggota DPRD Provinsi Riau

dan 2 stel untuk 185 orang

Pegawai Sekretariat DPRD

Provinsi Riau

879.348.000 5 Stel untuk 65 orang

Anggota DPRD

Provinsi Riau, 3 stel

untuk 190 orang

Pegawai Sekretariat

DPRD Provinsi Riau


Anggota DPRD


untuk 190 orang

Pegawai Sekretariat

DPRD Provinsi Riau


Anggota DPRD


untuk 190 orang

Pegawai Sekretariat

DPRD Provinsi Riau

941.840.000 3.870 Stell 4.614.788.000 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

2, Pengadaan Pakaian Khusus dan

Hari-Hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus

yang diadakan

Pakaian Daerah Riau 65 stel,

Pakaian Olahraga 190 stel

292.250.000 - 0 - 0 - 0 - 0 Pakaian Daerah Riau

65 stel, Pakaian

Olahraga 190 stel


Riau

1. Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah Asn yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

30 orang, 3 Kali 878.988.700 88 orang, 2 Kali 1.491.198.038 73 Orang, 2 Kali 738.280.700 73 Orang, 2 Kali 756.648.950 73 Orang, 2 Kali 775.808.950 3378 orang; 5 Kali 4.640.925.338 Sekretariat DPRD Luar

Provinsi

Riau

2. Pembinaan Fisik dan Mental

Aparatur

Rentang waktu

pelaksanaan

kegiatan

pembinaan Fisik dan

Mental Aparatur

275 orang, 2 Kali 99.300.000 14 org, 12 bulan, 2 kegiatan 653.322.800 11 orang, 12 bulan 112.022.800 11 orang, 12 bulan 130.391.050 11 orang, 12 bulan 149.551.050 319 orang 1.144.587.700 Sekretariat DPRD Luar

Provinsi

Riau

1. Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan

Smesteran yang disusun

1 Dokumen 64.196.000 2 Dokumen 98.847.608 2 Dokumen 12.936.000 2 Dokumen 22.720.233 2 Dokumen 32.930.233 9 Dokumen 231.630.074 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

6. Penyusunan Revisi Rencana

Startegis (Renstra) SKPD

Jumlah dokumen revisi

renstra

- 0 1 Dokumen 109.903.914 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 109.903.914 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

4. Penyusunan Rencana Kerja

(Renja) SKPD

Jumlah dokumen rencana

kerja SKPD yang disusun

4 Dokumen Renja SKPD, 1

Dokumen RKT DPRD, 2 Dokumen

RKA-SKPD dan DPA-SKPD dan 2

Dokumen RKAP-SKPD dan DPPA-

SKPD

324.806.000 2 Dokumen 246.388.078 9 Dokumen 258.890.000 9 Dokumen 258.890.000 9 Dokumen 258.890.000 38 Dokumen 1.347.864.078 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

7. Penyusunan Penetapan Kinerja

(Penja), Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), Laporan

Akuntanbilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Jumlah Dokumen

Penetapan Kinerja

(PENJA) Dokumen

Rencana Kinerja

(RKT) Dokumen

Laporan

Dokumen Penetapan Kinerja

(Penja) 1 Dokumen, Tersusunnya

Dokumen Rencana Kerja Tahunan

(RKT) 1 Dokumen, Tersusunnya

Dokumen Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (LAKIP) 1

Dokumen

100.000.000 1 Dokumen 110.898.423 3 Dokumen 115.651.400 3 Dokumen 115.651.400 3 Dokumen 115.651.400 4 Dokumen 557.852.623 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

2. Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen

Prognosis Realisasi

Anggaran yang disusun


Riau

3. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun yang disusun


Riau

5. Monitoring dan Evaluasi Jumlah Bahan Evaluasi

Program/

Kegiatan (Laporan

Kegiatan Akhir

Tahun, Laporan

LKPJ, dan Laporan

LPPD) Sekretariat DPRD

Provinsi Riau

1 Dokumen Lapoan Keuangan

Akhir Tahun, 1 Dokumen Laporan

LKPJ dan 1 Dokumen Laporan

LPPD

100.000.000 1 Dokumen, 12 Bulan 285.068.070 3 Dokumen, 12 Bulan 268.645.000 3 Dokumen, 12 Bulan 268.645.000 3 Dokumen, 12 Bulan 268.645.000 13 Dokumen 1.191.003.070 Sekretariat DPRD Provinsi

Riau

Meningkatkan

Kepuasan Terhadap

Pelayanan Kepada


DPRD

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana Penunjang

Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Pimpinan dan

Anggota DPRD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah Dokumen SAKIP

Sesuai Dengan Peraturan Yang

Berlaku

Terhimpunnya Dokumen

Akuntabilitas dan Kinerja

Sekretariat DPRD

Meningkatkan

Kapasitas dan

Akuntabilitas Kinerja

Lembaga

Tersusunnya Laporan

Keuangan Dan Tindak

Lanjut Hasil Audit Seuai

Ketentuan Yang Berlaku

Jumlah Laporan Tindak Lanjut

Hasil Audit

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


Sarana dan Prasarana Kerja


Kerja


Sumber Daya Aparatur




Kerja




Kerja

1 Terwujudnya Good

Governance and

Clean Goverment

Mewujudkan Sistem

Pemerintahan yang

terpecaya

Peningkatan kualitas

pelayanan dan tata

kelola pemerintahan

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Indeks kepuasan

anggota DPRD

terhadap

pelayanan

Sekretariat DPRD

- 0,72 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian,

Dan Persandian

Sekretariat DPRD

Tabel 6.2.

PELAKSANA : SEKRETARIAT DPRD

Misi 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG HANDAL DAN TERPERCAYA SERTA PEMANTAPAN KEHIDUPAN POLITIK

NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DAERAH

INDIKATOR

KINERA

(OUTCOME)

CAPAIAN KINERJA

BIDANG URUSANSKPD

PELAKSANAKONDISI

AWAL

KONDISI

AKHIR

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU

64REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2014-2019

revisi rencana strategis (renstra) sekretariat...

Documents