rencana strategi - organisasi.surabaya.go.id filec. penyusunan rancangan akhir renstra skpd d....
TRANSCRIPT
1
RENCANA STRATEGI
KECAMATAN SAWAHAN TAHUN 2016-2021
Tahun 2016
2
3
I. PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.1.1. Pengertian Renstra
Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi
tahapan, tatacara Penyusunan, dan Evaluasi pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah yang salah satu diantaranya adalah Renstra
SKPD.
Perencanaan Pembangunan Nasional , pemerintah daerah dalam
melaksanakan pembangunan di daerah harus menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM-D) dan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) untuk itu perlu disusun
dimasing-masing SKPD rencana pembangunan jangka menengah
lima tahun kedapan atau disebut juga Rencana Strategi SKPD
(RENSTRA SKPD) tahun 2016 – 2021.
Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5
(lima) tahun.
Proses Penyusunan Renstra SKPD meliputi beberapa tahapan
diantaranya adalah Persiapan Penyusunan Renstra SKPD,
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Akhir
Rancangan Renstra SKPD dan Penetapan Renstra SKPD.
I.1.2. Proses Penyusunan Renstra
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD
dan Renja SKPD disusun berdasarkan:
4
a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu ;
b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif ; dan
c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi
nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang
menjadi tanggungjawab SKPD ;
Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a diatas,
bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan
keluaran / hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam
anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 1
Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap
program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan
perspektif dituangkan dalam prakiraan maju.
Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana
dimaksud pada huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan
program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan
proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten
dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran
program dan kegiatan pembangunan daerah.
Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b,
merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan
kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan
harga yang ditetapkan sesuai perundang-undangan.
Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud pada huruf c,
bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan,
5
harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan
perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Sebagaimana tertuang dalam
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra SKPD dibawah :
I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Proses Penyusunan Renstra SKPD adalah meliputi beberapa
tahapan diantaranya adalah :
a. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD
b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD
c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD
d. Penetapan Renstra SKPD
Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud adalah
memuat :
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Penelaahan RTRW
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra
SKPD Provinsi
6
a. Visi
b. Misi
c. Tujuan
d. Strategi
e. Kebijakan
f. Program dan Kegiatan
Renstra SKPD disusun sesuai dengan fungsi SKPD, serta
berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif. Visi , Misi
serta Tujuan strategi dan Kebijakan, dirumuskan dalam rangka
mewujudkan pencapaian sasaran Program, yang di tetapkan dalam
RPJMD.
Visi SKPD adalah merupakan keadaan yang ingin di wujudkan
SKPD pada akhir periode Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan
fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dalam RPJMD.
Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
dapat di lihat pada gambar . 1.2
7
8
I.2. Landasan Hukum
I.2.1. Ketentuan tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kota Surabaya
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
No. 73 Tahun 2016 Bab II bahwa Bahwa Kecamatan
merupakan perangkat Daerah yang di bentuk dalam rangka
meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik, Pemberdayaan
masyarakat dan kelurahan.
Kecamatan sebagaimana dimaksud di pimpin oleh Camat
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota
melalui Sekretaris Daerah.
Kecamatan Sebagaimana dimaksud di bedakan menjadi 2 (dua )
tipe yaitu :
a. Kecamatan Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas
Kecamatan dengan beban kerja yang besar.
b. Kecamatan Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas
Kecamatan dengan beban Kerja yang Kecil.
Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A sebagaimana di maksud
terdiri dari :
a. Kecamatan
b. Sekretaris Kecamatan membawahi :
1. Sub bagian umum dan Kepegawaian
2. Sub bagian Keuangan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
9
f. Seksi Perekonomian
g. Seksi Pembangunan
h. Kelurahan
i. Kelompok Jabatan Fungsional
Susunan Organisasi Kecamatan Tipe B sebagaimana di maksud
terdiri dari :
a. Kecamatan
b. Sekretaris Kecamatan membawahi :
1. Sub bagian umum dan Kepegawain
2. Sub bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Perekonomian dan pembangunan
7. Kelurahan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan
Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang di bentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat .
Kelurahan di pimpin oleh Kepala Kelurahan yang di sebut Lurah
selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung Jawab kepada Camat.
Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
a. Kelurahan
b. Sekretaris Kelurahan
c. Seksi Pemerintahan
10
d. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan
e. Seksi Kesejahteraan dan perekonomian
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Sebagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun
2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya,
pada Bab II Tugas dan Fungsi Bagian Kesatu Camat Pasal 2 dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Tugas Camat
a. Mengkoordinasikan urusan Pemerintahan umum ;
b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
ketertiban Umum
d. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Walikota;
e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
Umum ;
f. Membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan ;
g. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Daerah yang ada di
Kecamatan ;
h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Daerah yang ada di
Kecamatan
i. Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang undangan
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan Fungsinya
11
1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas
Kecamatan di Bidang Kesektariatan yang meliputi menyusun dan
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi
lain, melaksanakan pengawasan dan Pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan Pelaporan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang di
berikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris camat
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Program,
anggaran dan perundang undangan.
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan Publik
c. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/ non perizinan / rekomendasi.
d. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi Kepegawaian.
e. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan
f. Pelaksanaan penatausahaan Barang milik Daerah
g. Pelaksanaan urusan rumah tangga dokumentasi, hubungan
masyarakat, dan Protokol
h. Pelaksanaan Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
i. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyelenggaraan tugas tugas Kepala
seksi dan Lurah
j. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang
tertuang dalam Dokumen perencanaan strategis.
k. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Dinas yang
tertuang dalam dokumen Perencanaan strategis
l. Peksanaan Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
12
m. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Penyusunan laporan
pelaksanaan tugas
n. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang di berikan oleh camat sesuai
Tugas dan Fungsinya.
2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan,
pembinaan kelurahan dan administrasi kependudukan. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai
fungsi:
a. Melaksanakan Administrasi Kependudukan
b. Melaksanakan Administrasi Pertanahan
c. Melaksanakan Administrasi Pajak Daerah dan retribusi
d. Melaksanakan Penyusunan Program di Bidang Pemerintahan
e. Melaksanakan Program di Bidang Pemerintahan
f. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan
instansi lain di bidang tata pemerintahan
g. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian di bidang Pemerintahn
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan tugas
i. Melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan Fungsinya.
Seksi Kesejahteraan Rakyat , mempunyai tugas :
a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian
di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan
13
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkoordinasian bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin;
d. melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan
rakyat;
e. melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat;
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
a. membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota ;
b. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum;
d. melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta aset milik Daerah;
e. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan
perlindungan masyarakat;
14
melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;
f. melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
g. melaksanakan program di bidang ketentraman dan ketertiban
umum;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :
a. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian
di bidang ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan, penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja;
b. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
c. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian
di bidang pekerjaan umum dan pematusan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta karya, tataruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tingkat Kecamatan;
15
e. melaksanakan penyusunan program di bidang perekonomian dan pembangunan;
f. melaksanakan program di bidang perekonomian dan pembangunan;
g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang perekonomian dan pembangunan;
h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian dan pembangunan;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kelurahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
g. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
16
Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kelurahan di bidang kesekretariatan yang meliputi:
a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran
dan laporan kelurahan;
b. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah
tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
e. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas
di bidang ketatausahaan;
g. melaksanakan koordinasi tugas-tugas Kepala Seksi di Kelurahan;
h. melaksanakan monitoring barang dan aset daerah yang ada di
wilayah Kelurahan;
i. melaksanakan fasilitasi administrasi pelayanan masyarakat;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kelurahan di bidang pemerintahan yang meliputi:
a. melaksanakan administrasi kependudukan;
b. melaksanakan administrasi pertanahan;
c. melaksankakan administrasi pajak daerah dan retribusi;
17
d. melaksanakan penyusunan program di bidang pemerintahan;
e. melaksanakan program di bidang pemerintahan;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan;
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di
bidang pemerintahan;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang
ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan yang meliputi :
a. membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota;
b. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban umum;
d. melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta aset milik Daerah;
e. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan
perlindungan masyarakat;
f. melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;
18
g. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang pekerjaan umum dan pematusan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta karya, tataruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
h. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tingkat Kecamatan;
i. melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
j. melaksanakan program di bidang ketentraman, ketertiban umum
dan pembangunan;
k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
dibidangketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang kesejahteraan
rakyat dan perekonomian yang meliputi :
a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di
bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
19
c. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkoordinasian bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin;
d. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di
bidang ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan, penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
f. melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan
rakyat dan perekonomian;
g. melaksanakan program di bidang kesejahteraan
rakyat dan perekonomian;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang
kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dalam pasal (5) ayat (2) dimana RPJM Daerah merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,
memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan
Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program
20
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Sementara tertuang dalam pasal (7) ayat (1) menyebutkan
bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman
kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Bertolak pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang Pasal 18 ayat (1) dimana
Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di
daerah dan ayat (4) Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan untuk
keterpaduan Rancangan Renja antar SKPD dan antar Rencana
Pembangumam Kecamatan, pada pasal 20 ayat (1) menyebutkan
Musrenbang RKPD Kota dimulai dari Musrenbang Kelurahan dan
Kecamatan. Sehingga Kecamatan dalam hal ini sangat berperan
dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya.
Didalam Pasal (1) ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemangku kepentingan
adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan
manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan
kabupaten / kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM / Ormas,
tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten / kota / desa, pengusaha /
investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten / kota,
pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan
kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
21
Sedangkan Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011
22
I.3. Maksud dan Tujuan
I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra SKPD
Maksud Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), sebagaimana tertuang dalam
Permendagri Nomor 54 Thun 2010 adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis
SKPD jangka pendek (5 tahun) ;
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan SKPD,
usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja lima tahun lalu menjadi
rencana strategis SKPD ;
I.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra SKPD
Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), sebagaimana tertuang dalam
Permendagri Nomor 54 Thun 2010 adalah :
1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi
Pemerintah Kota ;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan SKPD dalam
jangka 5 tahun ;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD ;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja ;
23
I.4. Sistematika Penulisan
Pendahuluan berisi latar belakang sebagai dasar penyusunan
Renstra SKPD, landasan hukum sebagai dasar
penyusunan Renstra SKPD, maksud dan tuajan
penyusunan Renstra SKPD dan sistematika penyusunan
Renstra SKPD ;
Gambaran Pelayanan SKPD berisi Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi SKPD, Sumber daya SKPD, Kinerja
Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pelayanan
SKPD ;
Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD berisi tentang
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi, Perumusan Isu – Isu berdasarkan Tugas dan
Fungsi, Telaah Visi, Misis dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Provinsi
dan Kota, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan
Isu – Isu Strategis ;
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi tentang Visi
dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
SKPD serta Strategi dan Kebijakan SKPD
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif, berisi tentang perencanaan
program yang dibreakdown sampai dengan pagu
indikatif ;
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD, berisi tentang Indikator Kinerja yang
berorientasi dan bersinergi dengan Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota ;
24
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
II.1.1. Tugas SKPD
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 94
Tahun 2008, Bab II Tugas dan Fungsi, pasal 2, disebutkan bahwa :
Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum ;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan ;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum ;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan ;
f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan ;
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada poin diatas, Camat
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang meliputi aspek :
a. Perizinan ;
b. Rekomendasi ;
c. Koordinasi ;
d. Pembinaan ;
e. Pengawasan ;
f. Fasilitasi ;
g. Penetapan ;
h. Penyelenggaraan ; dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
25
II.1.2. Fungsi SKPD
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2008, Bab II Tugas dan
Fungsi, Camat mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ;
b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
berkaitan dengan pelaksanaan tugas ;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas ;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya ;
II.1.3. Struktur Organisasi SKPD
Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008,
pada Lampiran I dapat digambarkan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai
berikut :
26
II.2. Sumber Daya SKPD
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8
Tahun 2008 Bagian Kelima Kecamatan pasal 46 dan Bagian Keenam Kelurahan,
Pasal 47, dimana kebutuhan sumber daya manusia cukup mumpuni dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat dibreakdown baik dari sisi
SDM maupun sarana prasarana penunjang, sebagaimana penjelasan dibawah :
Susunan Kepegawaian dan sarana prasarana pendukung, sebagai berikut :
a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Adapun jumlah pegawai pada bagian ini terdiri dari 3 (tiga) orang PNS dan 3
(tiga) orang Non PNS, serta ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa :
1 unit Komputer dan Printer dan 4 meja kursi.
Sub Bagian Keuangan
Pada Bagian Keuangan terdapat jumlah pegawai PNS 3 (tiga) orang dan
tlengkapi dengan 2 (dua) unit Komputer dan 1 (satu) Printer.
c. Seksi Tata Pemerintahan
Pada bagian Seksi tata Pemerintahan terdapat jumlah pegawai PNS 9
(sembilan) orang dan non PNS 2 (dua) orang. Ditunjang dengan 4 (empat) unit
komputer dan 3 (tiga) printer
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
Pada bagian ini terdapat jumlah PNS , 4 (empat) orang dan Jumlah Non PNS 1 (satu)
orang serta di lengkapi dengan 2 (dua) unit Komputer dan 1 (satu ) unit Printer.
KECAMATAN
SEKSI TATA
PEMERINTAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKSI FISIK DAN
PRASARANA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM
SEKSI PEREKONOMIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
27
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pada bagian ini terdapat jumlah PNS sebanyak 18 (delapan belas) orang , dan Non
PNS sebanyak 1(satu) orang, serta di tunjang dengan 1 unit komputer dan printer, 1 unit
mobil operasional.
f. Seksi Perekonomian
Pada bagian ini jumlah PNS 2 orang, serta di tunjang 1 (satu) unit komputer dan
printer.
g. Seksi Fisik dan Prasarana
Pada Bagian ini Jumlah PNS terdiri dari 2 (dua) orang, dan di lengapai dengan
1(satu) unit komputer dan Printer
II.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Dari review yang disampaikan pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa
Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sawahan berdasarkan survey Kepuasan
masyarakat , adalah terdapat beberapa indicator pelayanan diantaranya :
· Kepuasan Masyarakat terhadap persyaratan Pelayanan.
· Kepuasan masyarakat terhadap Prosedur Pelayanan
· Kepuasan Masyarakat terhadap waktu Pelayanan
· Kepuasan masyarakat terhadap biaya pelayanan.
Berdasarkan survey Pelayanan public, bahwa secara umum kinerja
Pelayanan Publik Kecamatan Sawahan pada tahun lalu sudah baik, yaitu
mencapai 75,11 % oleh karenanya akan terus di pertahankan dan di
tingkatkan tingkat pelayanannya.
Sedangkan realisasi anggaran Kecamatan Sawahan pada tahun lalu yang
meliputi 16 kegiatan. dengan tingkat serapan sebesar 92, 94 %, hal ini dapat terlihat
, bahwa target kinerja yang dibebankan kepada Kecamatan Sawahan bisa
terlaksana dengan baik.
28
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Era Globalisasi dan masa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mewajibkan
sedapatnya segala bentuk pelayanan menjadi terintegrasi dan terpadu, dalam
Renstra Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 telah dilaksanakannya
Pelayanan Surabaya Single Window (SSW), yang mana pelayanan tersebut
melayani segala bentuk pelayanan perijinan melalui Teknologi Informasi Website,
sehingga masyarakat akan dengan mudah melakukan aplikasi pelayanan perijinan.
Akan tetapi Pelayanan SSW masih belum menyentuh pada peran aktif
Pemerintahan Tingkat Bawah (Kelurahan dan Kecamatan), sehingga peran
Kelurahan dan Kecamatan masih belum terlihat disana. Kompetisi dalam era MEA
menjadikan Kelurahan dan Kecamatan harus siap sedia dalam berbagai macan lini
pelayanan, untuk saat ini pelayanan masih berkutat pada pelayanan kependudukan
saja. Dan sedikit distribusi sebagian kewenangan Pemerintah Kota Surabaya
kepada Kecamatan, yakni diantaranya Pelayanan SIUP, TDP, SKRK dan IMB
walaupun masih bersifat parsial, karena semua masih bermuara pada SKPD di
Pemerintah Kota Surabaya.
Ketika semua bentuk pelayanan telah terintegrasi dengan system TI, bisa
dipastikan bahwa suatu saat Kelurahan dan Kecamatan akan mempunyai tugas dan
fungsi sebagai pengawas terhadap hasil – hasil perijinan yang telah diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Surabaya.
II.4.1. Analisis Renstra Kota dan Renstra SKPD
Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Renstra SKPD merupakan
penerjemahan daripada RPJMD Kota, sehingga Renstra SKPD akan selalu
bersinergi, sinkron dan berkontribusi secara langsung dalam pelaksanaan
Renstra Kota. Korelasi tersebut tertuang dalam Tabel 03.
II.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 – 2034 bahwa Kecamatan Sawahan
termasuk dalam :
1. Kawasan rawan Bencana kebakaran , Kecamatan Sawahan dengan tingkat Kepadatan penduduk
2. Kawasan perdagangan dan jasa yang pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan komersial
perdagangan dan jasa pelayanan yaitu Mayjen Sungkono ,Arjuno, Kedung doro
terdapat juga beberapa Hotel, dan lainnya.
a. Toko Modern terdapat banyak supermarket (Alfa Mart, Indo Mart, Carefour, dan
lainnya);
b. Kawasan Permukiman.
c. Sektor Usaha Informal, terdapat 161 Usaha Kecil Masyarakat;
29
III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan pada analisa SWOT yang dilakukan Kecamatan Sawahan
didapatkan hasil bahwa ada beberapa faktor yang timbul yakni :
Faktor Internal :
Strengths (Kekuatan), berasal dari :
Data Base PMKS, PSKS , UMKM serta PKL
Jumlah PNS dan Non PNS
Kompetensi SDM PNS dan Non PNS
Keberadaan dan Implementasi SOP Penertiban dan Monitoring
Weaknesses ( Kelemahan), berasal dari :
Sarana Prasarana Pengolahan sampah
Jumlah SDM Layanan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Kwalitas sarana dan Prasarana
Faktor Eksternal :
Opportunities (Peluang), berasal dari :
Kerjasama dengan Jajaran samping
Perda Perwali
Demografi Penduduk
Koordinasi dan Mekanisme Kerja antara SKPD terkait dengan Kecamatan
Threats (Ancaman), berasal dari :
Partisipasi masyarakat dan Kelompok Masyarakat
Aspek Legal dan Pemasaran Produk UMKM
Perilaku Penduduk Musiman dalam tertib administrasi Kependudukan
Arus Urbanisasi yang tidak Potensial
III.2. Perumusan Isu – Isu Strategis berdasarkan Tugas
Dari hasil kajian terhadap faktor – faktor didalam penganalisaan metode
SWOT didapatkan perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah
sebagai berikut :
Adanya data yang akurat dan bisa di pertanggung jawabkan untuk Peningkatan
Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Sawahan
Terwujudnya Layanan administrasi yang cepat dan Tepat
Dalam Pelaksanaan Kegiatan adanya kerja Sama dengan Jajaran samping.
30
III.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi
pembangunan kota, yaitu:
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha;
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung
kota;
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah
lingkungan;
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar
pulau dan internasional;
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,
serta pengembangan industri kreatif;
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
Setelah dilakukan kajian dan diskusi yang cukup panjang, dari 10 (sepuluh)
misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didapatkan bahwa, untuk SKPD
Kecamatan meliputi 6 (enam) misi yang harus dijalankan oleh SKPD Kecamatan,
yakni misi – misi sebagai berikut (Misi 2, 3, 4, 6, 8 dan 9) :
Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan
berusaha;
Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung
kota;
Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
31
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan;
Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa,
serta pengembangan industri kreatif;
Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka
akan memunculkan program – program yang akan dilaksanakan oleh SKPD
Kecamatan Sawahan , diantaranya :
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Penataan Daerah Otonom
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
III.4. Penentuan Isu – Isu Strategis
Dari hasil kajian terhadap faktor – faktor didalam penganalisaan metode
SWOT dan analisa terhadap perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
sesuai dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah sebagai berikut :
Adanya data yang akurat dan bisa di pertanggungjawabkan untuk Peningkatan
Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Sawahan
Terwujudnya Layanan administrasi yang cepat dan Tepat
Dalam Pelaksanaan Kegiatan, adanya kerja sama dengan jajaran Samping
32
BAB IV
IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
IV.1. Visi dan Misi SKPD
Dari hasil analisa pada Bab III diatas didapatkan hasil berupa Visi dan Misi
SKPD Kecamatan Sawahan sebagai berikut :
Visi SKPD Kecamatan sawahan :
TANGGAP , PEDULI DAN MEMBERDAYAAN UMKM, PELAYANAN
MASYARAKAT SERTA MEWUJUDKAN SITUASI YANG KONDUSIF
Misi SKPD Kecamatan Sawahan :
1. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas luasnya kesempatan
berusaha
2. Memelihara Keamanan dan Ketertiban umum
3. Mewujudkan Penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota
4. Memperkuat nilai nilai budaya lokal dalam sendi sendi kehidupan masyarakat
.
5. Memantapkan tata kelola Pemerintahan
6. Memantapkan daya saing usaha- usaha ekonomi lokal, inovasiproduk dan
jasa serta pengembangan industri kreatif.
IV.1.1. Perumusan Visi
Perumusan visi berisi gambaran arah pembangunan atau kondisi
masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan
fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, seperti
penjelasan sebelumnya.
IV.1.2. Pokok – Pokok Visi dan Penjelasan Visi
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, didapatkan pokok – pokok visi
sebagai berikut :
Sentosa
Berbasis ekologi
Berkarakter
Berdaya Saing Global
Layanan Administrasi
Koordinasi dan Kompetensi SDM
33
Bertolak pada pokok – pokok visi diatas, dapat dijelaskan maksud dari
visi SKPD Kecamatan sawahan , yakni :
Guna mencapai visi yang ditetapkan perlu adanya data yang akurat
dan bisa di pertanggung jawabkan untuk Peningkatan Pemberdayaan
UMKM., serta perlu adanya layanan administrasi yang cepat dan Tepat dan
juga Pelaksanaan kegiatan adanya kerja sama dengan jajaran samping,
menuju Kecamatan Sawahan yang berdaya saing dalam peningkatan
pembangunan.
IV.1.3. Perumusan Misi
Untuk mencapai visi maka perlu adanya misi yang nantinya
mendukung tujuan dan sasaran, adapun misi SKPD Kecamatan Sawahan
adalah :
1. Memberdayakan Masyarakat Kecamatan Sawahan dan menciptakan
seluas luasnya kesempatan berusaha
2. Memelihara Keamanan dan Ketertiban umum
3. Mewujudkan penataan Ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota
4. Memperkuat nilai nilai budaya lokal dalam sendi sendi kehidupan
masyarakat .
5. Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang baik
6. Memantapkan daya saing usaha usaha ekonomi lokal , inovasi produk
dan jasa, serta pengembangan indusrti kreatif.
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
IV.2.1. Perumusan Tujuan
Tujuan adalah Pernyataan pernyataan tentang hal hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi , melaksanakan Misi, memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis Daerah yang dihadapi .
Dengan telah adanya visi dan misi maka dapat dirumuskan tujuan
SKPD Kecamatan Sawahan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan peraturan daerah
2. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi
PMKS
3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
34
4. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara
terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna
dan ramah lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
6. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
7. Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
8. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
1.1 III.2.3 Sasaran IV.2.2. Perumusan Sasaran
Sasaran adalah hasil yang di harapkan dari suatu tujuan yang di
formulasikan secara terukur , Spesifik , mudah dicapai, Rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
Bertolak pada tujuan diatas maka dapat pula dirumuskan sasaran
SKPD Kecamatan Sawahan , sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
2. Mewujudkan data PMKS yang update
3. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
4. Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta
masyarakat
5. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
6. Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
generasi muda
7. Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
8. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
9. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
35
IV.3. Strategi dan Kebijakan
IV.3.1. Perumusan Strategi
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran
dengan efektif dan efisien. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan
strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.
STRATEGI
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang di jabarkan
dalam kebijakan kebijakan dan program-program .
Adapun strategi Kecamatan sawahan dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan adalah :
1. Meningkatkan kwalitas hidup keluarga miskin, dengan melakukan
Pemberdayaan UMKM
2. Mewujudkan Kwalitas Pelayanan Kependudukan yang baik
dengan melayani sepenuh hati.
3. Mewujudkan Prosentase administrasi Kependudukan selesai tepat
waktu
4. Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum dengan
melakukan pengawasan terhadap ketentraman dan ketrtiban umum
5. Mewujudkan data PMKS yang Update dengan melakukan
monitoring terhadap data PMKS dan PSKS
6. Meningkatkan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak
dengan mengkatifkan fungsinya fasilitas PKBM ( Pusat Krisis
Berbasis masyarakat)
7. Mengoptimaliasasi sistem pengelolaan kebersihan persampahan
secara terpadu dengan melakukan pembinaan terhadap kader
pengelolaan persampahan
8. Mewujudkan wawasan ,karakter dan nilai nilai kebangsaan dengan
melakukan pembinaan terhadap kader wawasan kebangsaan
Kecamatan
36
KEBIJAKAN
Bertolak pada Vsi, Misi Tujuan dan Strategi yang diambil Kecamatan
Sawahan adalah Peningkatan Kwalitas Pelayanan melalui peningkatan SDM.
aspek dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (pemberi layanan
= Petugas Kecamatan) maupun aspek eksternal (penerima layanan =
masyarakat). Aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri
sebagai subyek maupun obyek dari pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat jika aspek internal dapat dicapai maka aspek eksternal akan
secara otomatis tercapai.
37
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagaimana dijelaskan pada Bab IV diatas bahwa korelasi antara Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD (
RPJM SKPD ) sangat erat sekali, sehingga RPJM SKPD harus bersinergi dengan
RPJM Kota Surabaya.
Seperti dilihat dari Tabel 5.1, dapat dijelaskan bahwa Program dan Kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sawahan tetap berorientasi pada Program
dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, termasuk
didalamnya perencanaan Kegiatan dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggran ( RKA
– DPA ) dalam rentang waktu lima tahunan, yang nantinya sebagai acuan Kecamatan
Sawahan dalam pelaksanaannnya. Termasuk didalamnya tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai melalui tolok ukur ( indikator ) yang bersinergi dengan tujuan dan
sasaran Pemerintah Kota Surabaya. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Program , Indikator Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil.
Program kerja Kecamatan Sawahan kota Surabaya untuk periode lima tahun meliputi :
1. Program Penegakan Peraturan Daerah dengan indicator Program adalah
persentase Wilayah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Ketentraman dan
Ketertiban Umum, serta kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengawasan ,
pengendalian dan evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan indicator Program adalah
Persentase PMKS yang di tangani serta kegiatan yang dilaksanakan meliputi
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
3. Program Perlindungan Perempuan dan anak dengan indicator Program adalah
Persentase berfungsinya PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat ) di
Kecamatan serta kegiatan yang dilaksanakan Penguatan kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan anak
4. Program Pengelolaan Kebersihan dengan indicator Program adalah tingkat
pertumbuhan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan Persampahan
5. Program Penataan administrasi Kependudukan dengan indicator Program
adalah Persentase terlayaninya administrasi Kependudukan di Kecamatan serta
38
kegiatan yang dilaksanakan meliputi Peningkatan Pelayanan Publik dalam
Bidang kependudukan .
6. Program Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam Konteks
Budaya Lokal dengan indicator Program adalah Persentase kader wawasan
Kebangsaan Kecamatan serta kegitan yang dilaksanakan meliputi Sosialisasi
Wawasan Kebangsaan
7. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran dengan indicator Program
Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksebilitas pemasaran Produknya
serta kegitan yang dilaksanakan meliputi Monitoring dan Pendataan harga bahan
pokok dan UMKM
8. Program Perencanaan pembangunan Daerah dengan Indicator program
Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan pelaporan Dokumen
Perencanaan Strategis dan / atau sektoral serta kegiatan yang dilaksanakan
meliputi :
· Monitoring dan Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
· Penyusunan dan evaluasi Perencanaan Strategis
9. Program Penataan Daerah Otonom dengan indicator program Persentase
Kelurahan yang data Profil Kelurahannya Update serta kegiatan yang
dilaksanakan meliputi
· Operasional Kelurahan Banyu Urip
· Opesional Kelurahan Kupang Krajan
· Operasional Kelurahan Putat jaya
· Operasional Kelurahan Petemon
· Operasional Kelurahan Sawahan
· Dan Operasional Kelurahan Pakis
10.Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan Indicator Program
Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan administrasi perkantoran dan
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
perangkat Daerah
11.Program Pembangunan dan pengelolaan sarana dan Prasarana Kedinasan
dengan Indicator Program Persentase sarana dan prasarana Perkantoran
dalam kondisi baik dan Kegiatan yang di laksanakan meliputi Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perkantoran
39
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Seperti dilihat dari Tabel 6.1, dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja SKPD
Kecamatan Sawahan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
SKPD Kecamatan Sawahan dalam lima ( 5 ) tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang akan dilaksanakan
oleh Kecamatan Sawahan tetap berorientasi pada Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, termasuk didalamnya perencanaan
Kegiatan dan Anggaran, Daftar Pelaksanaan Anggran ( RKA – DPA ) dalam rentang
waktu lima tahunan, yang nantinya sebagai acuan Kecamatan Sawahan dalam
pelaksanaannnya. Termasuk didalamnya indikator tujuan dan indikator sasaran yang
hendak dicapai melalui tolok ukur ( indikator ) yang bersinergi dengan tujuan dan
sasaran Pemerintah Kota Surabaya. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.
40
41
L A M P I R A N
42
43
44
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD
INTERNAL EKSTERNAL (KEWENANGAN SKPD)
(DILUAR
KEWENANGAN
SKPD) ...... 0) (2) (3) (4) . (5) . ier k
Memberdayakan
Masyarakatdan
menciptakan seluas
luasnya kesempatan
berusaha
Persentase PMKS yang
ditangani yang berhasil
direhabilitasi
Data dari Dinas
Sosial, Bapemas
& KB Kota
Surabaya
Tersedianya
DataBase PMKS,
PSKS dan Gakin
adanya data yang akurat
yang bisa di pertanggung
jawabkan
r
k
>
meningkatnya PMKS yang
ditartgdrtpft»«W>‘ •
Perlindu$}g$nV6ferf>i!kja
n dan anak
memelihara
Keamanan dan
ketertiban umum
Pengawasan,
Pengendalian dan
evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
Perda Kota
Surabaya
Penurunan
Pelanggaran Perda
Pada kasus dan
lokasi yang sama
Terciptanya Masyarakat
yang tertib Hukum
Meningkatkan Kualitas
dan Intensitas
pengawasan dan
Pengendalian
Pelaksanaan Peraturan
Daerah
Mewujudkan
Penataan Ruang
yang terintegrasi,
dan Memperhatikan
Daya Dukung Kota
Optimalisasi sistem
pengelolaan kebersihan
dan persampahan secara
terpadu yang berbasis
masyarakat dengan
penerapan teknologi
tepat guna dan ramah
lingkungan
Kader
Lingkungan /
Warga yang
belum mengikuti
Bimtek
Persampahan
Pembinaan kader
lingkungan
Terwujudnya Fasilitas
Pengelolaan Sampah
dengan teknologi Tepat
guna
Fasilitas Pengelolaan
sampah dengan teknilogi
Tepat Guna
Memantapkan tata
Kelola
Pemerintahan yang
Baik
Memantapkan Kwalitas
Pelayanan Publik
Memaksimalkan
Kompetensi
SDM PNS dan
Non PNS dan
sarana
Prasarana yang
ada
Perda Perwali Kota
Surabaya
Memaksimalkan
Kompetensi SDM PNS dan
Non PNS dan sarana
prasarana yang ada
Kurangnya Jumlah SDM
PNS dan non PNS dan
sarana Prasarana
Memperkuat nilai
nilai budaya Lokal
dalam sendi sendi
Kehidupan
Masyarakat
Memantapkan
wawasan, karakter, dan
nilai-nilai kebangsaan
generasi muda
Partisipasi
Komunitas
dalam kegiatan
yang mendorong
nilai nilai
Kebangsaan
Pembinaan generasi
muda terhadap
wawasan, karakter
dan nilai nilai
Kebangsaan
Terbentuknya generasi
muda berwawasan,
karakter dan nilai nilai
kebangsaan
Terbentuknya generasi
muda berwawasan,
karakter dan nilai nilai
kebangsaan
Memantapkan Daya
saing usaha usaha
Ekonomi Lokal,
InovasiProduk dan
jasa, Pengembangan
industri Kecil
Pembinaan UMKM
Data dari Dinas
Koperasi &
UMKM dan
Bapemas dan KB
Kota Surabaya
Terwujudnya usaha
mikro dan uasaha
Kecil yang memiliki
Izin
Terwujudnya usaha mikro
dan uasaha Kecil yang
memiliki Izin
Belum maksimalnya
Pemasaran hasil produksi
Usaha Kecil Binaan (
UMKM)
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Sawahan Kota. Surabaya Tabel 07
Tabel 07
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Sawahan Kota. Surabaya
45
Tabel 09 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Kecamatan Sawahan Tanggap dan Peduli Terhadap pemberdayaan UMKM, Pelayanan Masyarakat serta ingin mewujudkan Situasi
Keamanan yang kondusif
No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor
Penghambat Fendorong (1) (2)
Memelihara Keamanan dan ketertiban Umum
(3) (4) ir (5)
1 meningkatkan Kwalitas dan
Intensitas Pengawasan dan
pengendalian Pelaksanaan
Peraturan Daerah
Tingginya Arus Urbanisasi
yang tidak potensial Penurunan
Pelanggaran Perda Program Penegakan Peraturan Daerah
2
Memberdayakan masyarakat dan menciptakan
seluas-luasnya kesempatan berusaha Meningkatnya PMKS yang
ditangani dan Perlindungan
Perempuan dan anak
Meningkatnya Pelayanan
Pemenuhan Kebutuhan
dasar dan Rehabilitasi
PMKS
Tersedianya data
Base PMKS, PSKS
dan Gakin
Program pela-yanan dan re-habilitasi
kesejahteraan sosial Program perlindungan perempuan dan anak
-
Meningkatkan pelayanan
perlindungan perempuan dan
anak
Belum maksimalnya
partisipasi masyarakat
dalam Pelaksanaan
Kegiatan Penanganan
Perlindungan Perempuan
dan anak
Menurunnya tingkat
Kekerasan
Terhadap
Perempuan dan
anak
3
Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi
dan memperhatikan daya dukung kota
Meningkatnya Timbunan
Sampah ke TPA
Belum adanya Kesadaran /
Prilaku masyarakat dalam
Pengelolaan Kebersihan (
membuang sampah
sembarangan)
Kerja bakti /
gotong royong
dalam Kegiatan
Pengelolaan
kebersihan Program pengelolaan kebersihan
4 Memantapkan Tata Kelola tata Kelola
Pemerintahan yang baik Kurangnya Jumlah SDM PNS/
Non PNS dan sarana Prasarana Demografi Penduduk yang
meningkat SOP Pelayanan
Program Penataan Administrasi Kependudukan 5 Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam
sendi- sendi kehidupan masyarakat
Pembinaan kader wawasan
kebangsaan
Belum maksimalnya
partisipasi Lembaga/
Komunitas dalam kegiatan
yang mendorong nilai nilai
kebangsaan
Kerja bakti /
gotong royong dan
kegiatan
Keagamaan
Program pengembangan wawasan dan karakter
kebangsaan dalam konteks budaya lokal
6 Memantapkan Daya saing Usaha usaha
Ekonomi lokal, Inovasi Produk dan Jasa serta
Pengembangan Industri Kecil
Belum maksimalnya Pemasaran
hasil Produksi usaha kecil
binaan (UMKM)
Aspek Legal dan pemasaran
produk UMKM
Tersedianya Data
base UMKM, PKL
dan Koperasi Program perluasan jangkauan pemasaran
46
Tabel 18 Perumusan Perwujudan Visi
No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi
1 Memberdayakan masyarakat
dan menciptakan seluas-
luasnya kesempatan berusaha
adanya data yang akurat dan bisa
dipertanggungjawabkan untuk
Peningkatan Pemberdayaan
UMKM di Kecamatan
Kecamatan
Sawahan
Tanggap dan
Peduli terhadap
Pemberdayaan
UMKM,
Pelayanan
masyarakat serta
ingin
mewujudkan
Situasi
Keamanan yang
kondusif
2 Memelihara keamanan dan
ketertiban umum TerwujudnyaLayanan
administrasi yang Cepat dan
Tepat
3 Mewujudkan Penataan Ruang
yang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung
kota
Dalam Pelaksanaan Kegiatan,
adanya kerja Sama dengan
Jajaran Samping
47
Tabel 19 Perumusan Perwujudan Visi
Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi
Kecamatan Sawahan
Tanggap dan Peduli
terhadap pemberdayaan
UMKM, Pelayanan
Masyarakat serta ingin
mewujudkan Situasi
Keamanan yang kondusif
Memberdayakan Masyarakat
Memberdayakan Masyarakat
dan menciptakan
seluasluasnya Kesempatan
Berusaha
Memelihara Keamanan Memelihara Keamanan dan
Ketertiban
Penataan ruang Mewujudkan Penataan ruang
yang terintegrasi dan
memperhatikan daya Dukung
Kota Budaya Lokal Memperkuat nilai nilai
budaya lokal dalam sendi
sendi Kehidupan masyarakat
Tata Kelola Pemerintahan Memantapkan tata Kelola
Pemerintahan yang baik
Ekonomi Lokal Memantapkan daya saing
usaha usaha ekonomi lokal,
Inovasi Produk dan Jasa
serta pengembangan Industri
Kreatif
48
Tabel 25 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD.. KECAMATAN SAWAHAN Kota Surabaya
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan BIS! i
pada
lir
:>de
atrn
Unit Kerja SKPD
Penanggung
jawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kinerj
a
ak)
perii
Rnn
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
d) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) \ U \
(20) (21) Meningkatka
n kualitas dan
intensitas
pengawasan
dan
pengendalian
pelaksanaan
peraturan
daerah
Meningkat
kan
ketentram
an dan
ketertiban
umum di
kecamata
n
Persentase
wilayah
kecamatan
yang
ketentraman
dan
ketertiban
umumnya
terjaga
Program
Penegakan
Peraturan
Daerah
=>Persentase
wilayah
kecamatan yang
dilakukan
pengawasan
ketentraman
dan ketertiban
umum
100% 199.860.237 100% 207.231.600 100% 227.954.760 100% 275.825.259 100% 275.825.259
Kasi Trantib Umum
Pengawasan
Pengendalia
n dan
Evaluasi
Kegiatan
Polisi
Pamong
Praja
Jumlah
pelaksanaan
Pengawasan,
pengendalian
dan evaluasi
kegiatan polisi
pamong praja
336 kali
336 kali
336 kali
336 kali
336 kali
49
Meningkatka
n
pelayanan
pemenuhan
kebutuhan
dasar dan
rehabilitasi
PMKS
Mewuj
udk an
data
PMKS
yang
update
Mewujud
kan data
PMKS
yang
update
Program
pela-
yanan
dan re-
habilitasi
kesejaht
eraa n
sosial
=>Persent
ase PMKS
yang
ditangani 102.605.986 60% 108.929.225 60% 116.511.465 60% 133.324.920 60% 141.480.802 60% 141.480.802 kasi Kesra
Monitoring
dan
Pendataa
n PMKS
dan PSKS
Meningkat
kan
perlindung
an
perempuan
dan anak
Meningk
at
kan
pelayana
n
periindu
ng
an
perem
pua n
dan
anak
Persentas
e tindak
lanjut
temuan
permasala
han
perempua
n dan
anak
Program
perlindun
ga
n
peremp
uan dan
anak
=>Persenta
se
berfungsiny
a fasilitas
PKBM
(Pusat
Krisis
Berbasis
Masyarakat
) di
kecamatan
100% 138.599.645 100% 141.782.433 100% 150.509.595 100% 173.454.690 100% 182.253.353 Kesra
Optimalisasi Mewujudk sistem an
pengelolaan kebersihan kebersihan lingkungan dan melalui
persampahan peningkata secara n peran
terpadu yang serta berbasis masyarak
a masyarakat t dengan
penerapan
teknologi
tepat guna
Han ramah ---------
Persentas
e kader
penge-
lolaan
persam-
pahan
Peningkat
an
Peran
Serta
Masyarak
at
dalam
Pengelola
an
Persampa
ha
n
Jumlah
kader
lingkungan
yang dibina
453.540.667 4,37% 481.569.480 6,56% 506.368.441 8,75% 560.503.337 10.93% 621.881.978 Fisik dan prasarana
Program
pengelola
an
kebersiha
n
=>Tingkat
pertumbuha
n
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
kebersihan
100% 453.540.667 100% 481.569.480 100% 506.368.441 100% 560.503.337 100% 621.881.978.735
50
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
Mewujudk
an
pelayanan
administra
si
kependud
u kan yang
berkualita
s
Peningkata
n
Pelayanan
Publik
dalam
Bidang
Kependudu
k
an
Jumlah Laporan
Pelayanan
Publik Dalam
Bidang
Kependudukan
100% 3.105.641.939 100% 3.293.994.717 100% 3.497.554.458 100% 4.030.461.914 100% 4.235.100.845
Tata
Pemerintahan
Program
Penataan
Administras
i
Kependudu
k
an
Mewujudkan
wawasan,
karakter, dan
nilai-nilai
kebangsaan
Mendukun e pemantap
a
n
wawasan,
karakter,
dan nilai-
nilai
kebangsaa
n generasi
muda
Persentase
kader
wawasan
kebangsaan
kecamatan
Sosialisasi
Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Peserta
Sosialisasi
Wawasan
Kebangsaan
100% 135.572.000 100% 138.977.280 100% 152.875.008 100% 168.162.508 100% 184.978.758
tata
Pemerintahan
Program
pengemban
gan
wawasan
dan
karakter
kebangsaan
dalam
konteks
budaya
lokal
Meningkatkan
produktivitas
UMK sektor
produksi
barang dan
jasa
Mendukun e produktivi
t as UMK
sektor
produksi
barang
dan
Persentase
data UMK
yang update
Monitoring
dan
Pendataan
Harga
Bahan
Pokok dan
UMKM
32.080.640 40% 32.609.836 50% 32.609.836 53% 35.870.819 55% 39.457.900 60% 43.403.690
Perekonomian
Program
perluasan
jangkauan
pemasaran
51
^ t
Meningkatka
n tata kelola
administrasi
pemerintahan
yang baik
Tingkat
capaian
keberhasil
a
n
pelaksana
a n
program
=>Persentase
ketepatan
waktu
penyusunan
dan
pelaporan
dokumen
perencanaan
strategis
dan/atau
Monitoring
dan
Penyelengg
a
raan
Musrenban
g
RKPD
Tingkat
Kecamatan
100% 14.390.918 100% 14.806.664 100% 16.287.330 100% 17.916.063 100% 19.707.669
Fisik dan Prasaran
Program
Perencana
a n
Pembangun
an Daerah
Meningkatka
n tata kelola
administrasi
pemerintahan
yang baik
Mewujudk
an tertib
administra
si
pemerinta
Mewujudkan
tertib
administrasi
pemerintahan
Penyusunan
dan
Evaluasi
Perencana
a n
Strategis
9
Dokumen 81.120.000
9
Dokumen 83.157.562
9
Dokumen 91.473.318 9
Dokumen 100.620.649 9 Dokumen 110.682.713
Program
Perencana
a n
Pembangun
an Daerah
Meningkatka
n tata kelola
administrasi
pemerintahan
yang baik
Mewujudk
an tertib
administra
si
pemerinta
Persentase
kelurahan
yang berhasil
Operasional Kelurahan
100% 6.031.227.330 100% 6.634.350.063 100% 7.297.785.063 100% 8.027.563.569 100% 847.048.442
Progra
m
Penata
an
Daerah
Otono
m
52
* %
Meningkatka
n tata keioia
administrasi
pemerintahan
yang baik
Mewujudk
an tertib
administra
si
pemerinta
han
Persentase
kinerja Pe-
ngelolaan
Sarana, Pra-
sarana & Ad-
ministrasi
Penyediaan
Barang dan
Jasa
Perkantoran
Perangkat
Daerah
• -
100% 627.095.756 100% 636.400.033 100% 700.040.036 100% 770.044.039 100% 847048442
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatka
n tata kelola
administrasi ;
pemerintahan
yang baik
Indeks ke-
puasan
SKPD
terhadap
peme-
nuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
per-
kantoran
Persentase
kinerja Pe-
ngelolaan
Sarana, Pra-
sarana & Ad-
ministrasi
Perkantoran
Pengadaan
dan
Pemelihara
a n Sarana
dan
Prasarana
Perkantoran
100% 120.010.743 100% 123.789.913 100% 136.168.904 100% 149.785.794 100% 164764373
Program
Pembangun
an dan
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
kedinasan
53
Toggle navigation
• ePata • Indikalor
o Indikator o Target Indikator
Identifikasi J Faktor Evaluasi Faktor
I o Indikator Tidak Tercapai
S*VQIm EORMULASI ISU STRATEGIS
oResume Urusan - eData - Properties - Value
PerihalIdentifikasi misi gabungan2,3,4,6,8,9
SKPD Kec. Sawahan
Tahun 2016
o Value EDATA Urusan - Penyedia o Resume Edata SIPD
Alternatif isu strategis perlu dinilai untuk dapat menentukan prioritas isu Rerplaijap didasarkan pada:
Perumusan Visi Misi Peta Posisi TOWS Summary
MMffi®#feftBnpak Bagi Publik (M) ° Ubah profil
DayaWllkgunan Daerah (DlJ)
Kemungkinan/Kemudahan untuk Di-Capai/Ditangani
(C)
Pokol?Tsu terkandung dalam Visi-Misi Kota (VMK)
Bobot = 30
Bobot = 20
Bobot = 20
Bobot = 30
FAKTOR
U .. ___
M (30”
nilai
■
RIA
■
°)
nilai x
bobot
DU (2(
nilai
)%)
nilai x
bobot
m r C
(20°/
nilai
“)
nilai x
bobot
■
VMK i
nilai
. - ■
.... ...
30%)
.
nilai x
bobot
RANK
fU.C ’T
IDENTIFIKASI ISU
(narasi isu dibuat
berdasarkan deskripsi
faktor) - ■
OPPORTUNITIES Kerja sama dengan jajaran samping (2, 3, 4, 6,8,,9)
4 1.2 4 0.8 4 0.8 4 1.2 4 n Dalam Pelaksanaan Kegiatan
, adanya kerja Sama dengan
OPPORTUNITIES Perda Pervvali Usaha Kesejahteraan Sosial,
Trantibum, kebersihan, (2, 3,4)
3 0.8999c 3 0.6000C 3 0.6000( 3 0.89991 3 Terciptanya Masyarakat
Yang Tertib Hukum ‘
OPPORTUNITIES Demografi Penduduk (2, 4,) 3 0.89991 3 0.6000( 3 0.6000( . . 4
1.2 3.3 Terwujudnya
Peningkatan
Pemberdayaan perempuan
54
OPPORTUNITIES koordinasi dan Mekanisme Kerja antara
SKPD terkait dengan Kecamatan (8)
3 0.8999« 3 0.6000C 3 0.600CK 3 0.8999« 3 - ------------------ - . ... , Dalam Pelaksanaan
Kegiatan, adanya
koordinasi dan
...........- .... .......... i OPPORTUNITIES Geografis Wilayah (3,4,) 4 1.2 4 0.8 4 0.8 4 1.2 4 —i
adanya wilayah yang
mendukung kebutuhan
ekonomi dan kebutuhan
i WEAKNESS sarana Prasarana Pengolahan Sampah (4) 4 1.2 4 0.8 4 0.8 4 1.2 4
Kurangnya Sarana
prasarana dalam
Pengolahan Sampah
__ _ i WEAKNESS Jumlah SDM layanan (8) 3 0.8999« 3 0.6000C 3 0.6000( 3 0.8999« 3 : -------- i
Kurangnya SDM layanan
pada Peningkatan
Pelayanan Publik di
i
WEAKNESS Jumlah Sarana dan Prasarana (2, 3, 4, 9) 4 1.2 4 0.8 4 0.8 4 1.2 4 — ..............-M
Kurangnya Sarana dan
Prasarana dalam
Pelaksanaan kegiatan
. . _ ... .j
WEAKNESS Kwalitas Sarana dan Prasarana (2, 9,) 4 1.2 4 0.8 4 0.8 4 1.2 4 — -- — ■ i
Masih Terdapat Sarana Dan
Prasarana dalam
Pelaksanaan kegiatan WEAKNESS Jumlah SDM PNS dan Non PNS (4) 4 1.2 4 0.8 4 0.8 4 1.2 4 ------------------------------------ Kurangnya SDM PNS dan Non
PNS dalam mendukung
Kegiatan STRENGTHS
Data Base PMKS, PSKS, GAKIN Dan
Gender, UMKM,PKL, dan Koperasi (2, 9)
5 1.5 5 1 5 1 5 1.5 5 1 —........ . ..... . ■ ■■ i
adanya data yang akurat
dan bisa dipertanggungj
awabkan
i
STRENGTHS jumlah sdm PNS dan non PNS (2,) 3 0.8999« 3 0.600CK 3 0.6000t 3 0.8999« 3 ------------------------------------ 3 adanya kompetensi PNS
dalam mendukung kegiatan
kecamatan
• STRENGTHS
Kompetensi SDM PNS dan Non PNS(2,3,8,
9)
3 0.8999« 3 0.6000( 3 0.6000( 3 0.8999« 3 i
adanya Kompetensi SDM dan
Non PNS dalam mendukung
kegiatan
i STRENGTHS
Keberadaan dan Implementasi SOP
Penertiban dan Monitoring ( 3, 4, 6, 8, 9, )
5 1.5 5 1 5 1 5 1.5 5 2 ------------------------------------ 3
Terwujudnya Layanan
administrasi yang Cepat
dan Tepat
'I STRENGTHS ! PKBM dan TBM (6) 3 0.8999« 3 0.6000( 3 0.6000( 3 0.89991 3 ■...................... i
adanya sarana yang
memfasilitasi program
pemerintah dalam THREATS Partisipasi masyarakat dan kelompok
Masyarakat (2, 4, 8,)
3 0.8999« 3 0.6000( 3 0.6000( 3 0.89991 3 ------ n
Kurangnya partisipasi
masyarakat terhadap
program , PMKS,
55
THREATS Partisipasi Masyarakat (4, 8,) : 3 0.8999« 3 0.600W 3 0.6CM30C
3 0.8999« 3 ..... ■"
Kurangnya Partisipasi
Masyarakat terhadap
Peningkatan kualitas
----- 1
THREATS Aspek Legal dan Pemasaran Produk
UMKM (9)
:4 1.2 4 0.8 4 0.8 4 1.2 4 — .. — - -------------------- ''l
Kurangnya Pengawasan
terhadap Aspek Legal dan
Pemasaran Produk
... ___________ i
THREATS Perilaku Penduduk Musiman dalam tertib
administrasi Kependudukan (8)
3 0.8999« 3 0.6000( 3 0.6000( 3 0.8999« 3 ■■ i
Kurangnya Pengawasan
terhadap Terhadap Perilaku
Penduduk
------------------------------------ 1
THREATS arus urbanisasi yang tidak Potensial (2) 3 0.8999« 3 0.6000C 3 0.6000C 3 0.8999« 3 —i Kurangnya Pengawasan
terhadap arus Urbanisasi
yang tidak
__ __________ i
Copyright €> e-indicators 2017 BAPPEKO - SURABAYA
56
" > •* *- «St.. <•' H j* •'
? e-indicators Toggle navigation
• cData • Indikator
o Indikator o Target
Indikator
o
Identif Faktor Evaluasi Faktor Formulasi Isu Strategis Peta Posisi TOWS Summary o Indikator Tidak Tercapai
SMfQIiriEERUMUSAN VISI MISI
oResume Urusan - eData - Properties - Value
Perihal Identifikasi misi gabungan 2,3,4,6,8,9
SKPD Kec. Sawahan
Tahun 2016
o Value EDATA Urusan - Penyedia o
Resume Edata SIPD
VISI
PERTIM: sxmtw DESKRIPSI - ■ - ' - t ... -. • --.V.-. .
POKOK VISI
..... . .....- ■ .................. .........
NARASI VISI
POKOK HwLtMPH
O
--------------------------------- — ................ i
Sentosa (2,3)
Berbasis ekologi (4)
Berkarakter (6)
i
- - —i
Sentosa (2,3)
Berbasis ekologi (4)
Berkarakter (6)
Berdaya saing global (8,9 Layanan
Administrasi Koordinasi Kompetensi
SDM
Kecamatan Sawahan Tanggap &
Peduli Terhadap Pemberdayaan UMKM,
Pelayanan Masyarakat serta ingin
mewujudkan Situasi Keamanan yang
Kondusif -------------w—Logout------- 1 -----------
MISI KDH TERPILIH YANG
TERKAIT
------------------------ ■ ................................................................... i
Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-
luasnya kesempatan berusaha (2)
Memelihara keamanan dan ketertiban umum (3)
1
HASIL PERUMUSAN ISU
STRATEGIS 1 adanya data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk
Peningkatan Pemberdayaan UMKM di Kecamatan
2 Terwujudnya Layanan administrasi yang Cepat dan Tepat
3 Dalam Pelaksanaan Kegiatan , adanya kerja Sama dengan Jajaran
Samping
PERTIMBANGAN
TUPOKS1 SKPD
Pernyataan / Narasi Visi SKPD
Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Kecamatan Sawahan Tanggap & Peduli Terhadap Pemberdayaan UMKM, Pelayanan Masyarakat serta ingin mewujudkan Situasi Keamanan yang Kondusif
57
Hasil Perumusan Isu Strategis 1 adanya data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk Peningkatan Pemberdayaan UMKM di Kecamatan
2 Terwujudnya Layanan administrasi yang Cepat dan Tepat
3 Dalam Pelaksanaan Kegiatan , adanya keija Sama dengan Jajaran Samping
MISI SKPD
Copyright & e-indicators 2017 BAPPEK.O - SURABAYA