bab i pendahuluan 1.1 latar belakang...renstra skpd dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses...

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI

RENSTRA TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Latar belakang dalam bab pendahuluan ini adalah untuk

mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi

Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan

RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan

dengan Renja SKPD.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam

jangka waktu tertentu.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus

memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah

maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari

tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya

rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka

menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu,

demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan

dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan

melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

untuk jagka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap

mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra SKPD

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas



dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai pedoman dalam

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

tahunan dan lima tahunan sesuai dengan target indikator kinerja

yang telah ditetapkan dalam Renstra. Proses penyusunan Renstra

mulai dari persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan

Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan

Renstra.

Pada dasarnya, Renstra SKPD harus dapat menjawab 3

pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan

pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun

mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah

strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam

konteks ini sangat penting bagi Renstra SKPD untuk

mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih

dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis

dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program

prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun

2016-2021.

Hubungan antara Renstra Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan

lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana tertera di bawah ini :



Gambar 1

Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD dalam Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

DaerahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3853);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4697);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik



18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);




tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 28);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali

Nomor 125);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011

Nomor 9 );


tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 13 );


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali;

2. Menjadi Acuan dalam pembuatan Renja SKPD;



3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan

organisasi;

4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang

koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan

prima;

Tujuan dari Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Tahun 2016-2021 adalah:

1. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun

waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan

dan pembangunan;

2. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;

3. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian

kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;

4. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima

kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan;

5. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan

kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah

ditetapkan;

6. Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA SKPD

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali.

a. Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali merupakan unsur

perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tupoksi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali, bahwa Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang lingkungan hidup

b. Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang lingkungan hidup;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi SKPD

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125), terdiri dari :

1) Kepala Badan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas

memimpin pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan

Hidup

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :



a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang lingkungan hidup;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan

hidup;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya

2) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan surat-

menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan,

barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan,

perencanaan, dan pelaporan

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Badan

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan keuangan; dan

c. pengelolaan perencanaan dan pelaporan

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

memimpin penyelenggaraan pengelolaan dan pengolahan

administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah

tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, administrasi

kepegawaian dan pengelolaan barang

4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin

pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan,

pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi

keuangan.

5) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

memimpin pelaksanaan pengumpulan data penyusunan

dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, menilai serta

menyusun laporan

6) Bidang Tata Lingkungan Melaksanakan tugas pokok

menyiapkan bahan rencana dan program, pengoordinasian

pelaksanaan teknis, fasilitasi, pelayanan administrasi dan

teknis, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan bidang tata

lingkungan



Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Tata Lingkungan

Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian

penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH) daerah;

b. penyiapan rumusan bahan pertimbangan perencanaan

pembangunan dan perizinan usaha dan/atau kegiatan yang

menimbulkan dampak lingkungan;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian dokumen

lingkungan serta konsep pengesahannya yang terdiri dari

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UKL/UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Lingkungan (SPPL); dan pengoordinasian penyelenggaraan

pelayanan administrasi dan teknis bidang tata lingkungan

7) Sub bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata

Lingkungan mempunyai tugas pokok menyediakan bahan

rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, pengembangan

teknis, fasilitasi, pelayanan administrasi dan teknis,

pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang pengkajian dampak

lingkungan

8) Sub Bidang Pengembangan dan Penataan Lingkungan

mempunyai tugas menyediakan bahan rencana program dan

kegiatan, pelaksanaan, pengembangan teknis, fasilitasi,

pelayanan administrasi dan teknis, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan bidang pengembangan dan penataan lingkungan

9) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan

program, pengoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi,


pelaporan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengendalian

Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Badan Lingkungan

Hidup mempunyai fungsi



a. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan

teknis pengendalian pencemaran lingkungan meliputi

pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran

air, udara, limbah padat, dan Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3);

b. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan

teknis pengendalian kerusakan lingkungan meliputi

pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan

lahan, kerusakan sumber daya air, sumber daya alam,

kawasan konservasi, kawasan lindung, dan keanekaragaman

hayati, serta perubahan iklim;

c. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan

pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

d. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pencemaran dan kerusakan

lingkungan; dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan

administrasi dan teknis bidang pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan

10) Sub Bidang Pengendalian pencemaran Lingkungan

melaksanakan tugas pokok menyediakan bahan rencana

program dan kegiatan, pelaksanaan, pengembangan teknis,

fasilitasi, pelayanan administrasi dan teknis, pemantauan dan

evaluasi, pelaporan bidang pengendalian pencemaran

lingkungan.

11) Sub Bidang Pengendalian kerusakan Lingkungan Melaksanakan

tugas pokok menyediakan bahan rencana program dan kegiatan,

pelaksanaan, pengembangan teknis, fasilitasi, pelayanan

administrasi dan teknis, pemantauan dan evaluasi, pelaporan

bidang pengendalian kerusakan lingkungan

12) Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan

Melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan

program, pengoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi,


pelaporan bidang Penaatan Lingkungan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan



Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penaatan dan

peningkatan kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan

teknis penaatan lingkungan dan peningkatan kapasitas

lingkungan;

b. penyiapan bahan dan pengoordinasian pengawasan

pelaksanaan, pengawasan penerapan dan penaatan hukum

lingkungan, pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan

/atau kerusakan lingkungan, dan fasilitasi penyelesaian

sengketa lingkungan;

c. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan

sumber daya manusia dan kelembagaan, pemberian

penghargaan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang

lingkungan;

d. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan

manajemen lingkungan, perangkat ekonomi lingkungan,

sistem informasi lingkungan, dan imbal jasa lingkungan; dan

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan

teknis bidang penaatan lingkungan dan peningkatan

kapasitas lingkungan

13) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Melaksanakan

tugas pokok menyediakan bahan rencana program dan kegiatan,



bidang peningkatan kapasitas lingkungan

14) Sub Bidang Penaatan Lingkungan Melaksanakan tugas pokok

menyediakan bahan rencana program dan kegiatan,



bidang penaatan lingkungan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali berasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor

16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor

16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125) adalah sebagai

berikut:



Gambar 2

Struktur Organisasi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBIDANG PENGENDALIAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTB

KEPALA

BIDANG

TATA LINGKUNGAN

SUBBIDANG PENGEMBANGAN DAN

PENATAAN LINGKUNGAN

SUBBIDANG PENGKAJIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN



PENCEMARAN LINGKUNGAN

BIDANG PENAATAN LINGKUNGAN DAN

PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN

SUBBIDANG PENINGKATAN KAPASITAS

LINGKUNGAN

SUBBIDANG PENAATAN LINGKUNGAN



2.2. Sumber Daya SKPD

Jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam

menunjang/mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berupa Aset Tetap yang

dikelompokkan dalam Peralatan dan Mesin serta Gedung dan

Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH

1 Pria 18 orang

2 Wanita 14 orang

Jumlah 32 orang

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berdasarkan pangkat /

golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

Tabel 2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No. Jabatan Eselon Jumlah Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.

Kepala......

Sekretaris....

Kepala Bidang

Kepala Subbid

Kepala Subbag

Staf

Tenaga Kontrak

Jabatan Fungsional

IIb

III a

III b

IV a

IV a

-

1

1

3

6

3

17

2

-

Jumlah 32

…



Tabel 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No. Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan

1.

2.

3.

4.

Golongan IV

Golongan III

Golongan II Golongan I

Non Golongan

6

22

2

2

J U M L A H 32

Tabel 4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasca Sarjana (S-2)

Sarjana (S-1)

Diploma (D-3)

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sekolah Menengah Pertama

(SMP)

Sekolah Dasar (SD)

8

18

2

3

-

1

J U M L A H 32

2.3. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam

menunjang/mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berupa Aset Tetap yang

dikelompokkan dalam Peralatan dan Mesin serta Gedung dan

Bangunan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5

Sarana dan Prasarana Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

s.d Bulan Juni Tahun 2016

14 Papan kegiatan 3 buah 3 - -

15 Peta 2 buah 2 - -

16 Proyektor + Atfachment/LCD 3 buah 3 - -

17 Lemari Kayu 12 buah 12 - -

18 Meja Besi 1 buah 1 - -

19 Meja Kayu 42 buah 42 - -

20 Kursi Rapat 85 buah 85 - -

21 Kursi Kayu 59 buah 54 5 -

22 Mesin Absen 1 buah 1 - -

23 Alat Pemotong K 2 buah 1 1 -

24 Perforator Besar 3 buah 2 1 -

Jumlah Kondisi Barang

No. Jenis Barang Barang Baik Rusak Rusak Keterangan

Ringan Berat

1 2 3 4 5 6 7

1 Tanah 1 bidang 1 - -

2 Gedung 1 buah 1 - -

3 Mobil 4 buah 6 1 1

4 Sepeda Motor roda 3 2 buah - 2 -

5 Sepeda Motor 4 buah 4 - -

6 Mesin Ketik 1 buah 1 - -

7 Mesin Calculator 10 buah 10 - -

8 Lemari Besi 3 buah 1 2 -

9 Rak Besi 3 buah - 3 -

10 Rak Kayu 8 buah 8 - -

11 Filling Besi 7 buah 6 1 -

12 Filling Kayu 5 buah 5 - -

13 Brand Kas - - - -



25 Proyektor + Atfachment/LCD 2 buah 1 - 1

26 Meja Rapat 20 buah 20 - -

27 Meja Telp 1 buah 1 - -

28 Meja Panjang 2 buah 2 - -

29 Kursi Putar 22 buah 20 - 2

30 Kursi Lipat 61 buah 30 10 21

31 Meja Komputer 18 buah 16 2 -

32 Dingklik 2 buah - 2 -

33 Jam Elektronik 12 buah 10 1 1

34 A C 4 unit 4 - -

35 Kipas Angin 9 buah 7 - 2

36 Kompor Gas 1 buah 1 - -

37 Cassette Recorder - - - -

38 Alat Perekam - - - -

39 Wireless 2 buah 2 - -

40 Penyimpan Arus/UPS 4 buah 3 1 -

41 Photo Tustel 2 buah 2 - -

42 Roll Meter 5 buah 5 - -

43 Lambang Garuda 1 buah 1 - -

44 Gambar Pres/Wkl 1 buah 1 - -

45 Gambar Pres/Wkl 1 buah 1 - -

46 Tiang Bendera 2 buah 1 - -

47 Tangga Aluminium 1 buah - 1 -

48 Kaca Rias 6 buah 6 - -

49 Dispenser 2 buah 1 - 1

50 Alat Pemadam 5 buah 5 - -

51 Komputer Unit 22 unit 14 5 3

52 Lap Top 12 buah 11 - 1

53 Printer 8 buah 7 - 1



54 Meja Kerja Eselon 1 buah 1 - -

55 Kursi Kerja Eselon 6 buah 6 - -

56 Camera Digital 3 buah 1 1 1

57 Telephone (PABX) 13 buah 12 - 1

58 Pesawat Telephone 1 buah 1 - -

59 Intercome 1 buah 1 - -

60 Facsimile 1 buah 1 - -

61 Fleksi 1 buah 1 - -

2.4. Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19

Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk

Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota maka Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan pelayanan SPM-LH

yang terdiri dari :

1). Pelayanan pencegahan pencemaran air;

2). Pelayanan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak

bergerak;

3). Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah

untuk produksi biomassa;

4). Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Adapun waktu pelaksanaan SPM-LH berdasarkan Permen LH tersebut

diatas adalah mulai tahun 2008 s/d 2013. Tetapi dengan

dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor SE.2 / Menlhk-II / 2015 tentang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah, dinyatakan

bahwa meskipun UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah telah memberikan perubahan urusan bidang lingkunga hidup,



dimana sebelumnya urusan dimaksud merupakan urusan wajib yang

memerlukan pelayanan dasar dan kemudian menjadi urusan wajib

non pelayanan dasar, dalam kerangka peraturan perundangan tentang

pemerintahan daerah dimaksud pemerintah daerah wajib

memprioritaskan urusan wajib yang memiliki pelayanan dasar. Akan

tetapi dalam rangka pengejawantahan semangat mengarusutamaan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan

dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga Negara akan

lingkungan hidup yang sehat dan baik, maka dengan tanpa

bermaksud mencampuri urusan kewenangan daerah, seluruh

indicator bidang lingkungan hidup yang sebelumnya merupakan

urusan wajib dan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun

daerah kabupaten/kota tetap dilaksanakan.

Gambaran kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tingkat capaian kinerja



TABEL

Tabel 6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD

Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun

ke-

Rasio Capaian pada Tahun

ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Pencegahan Pencemaran Air 10 6 8 10 10 10 6 8 10 10 10 60 80 100 100 100

2. Pengendalian Pencemaran

Udara Dari Sumber Tidak

Bergerak

10

4 6 8 10 10 4 6 8 10 10 40 60 80 100 100

3. Informasi Status Kerusakan

Lahan dan / Atau Tanah

Untuk Produksi Biomassa

73,783.00

ha 40 60 80 100 100 41 46 67 100 113 41 46 67 100 113

4. Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat Akibat Adanya

Dugaan Pencemaran dan /

atau Perusakan Lingkungan

100

70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan SPM-LH secara

umum dapat berjalan dengan baik, walaupun masih beberapa

kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah :

a. Kurangnya SDM, baik dari segi jumlah maupun kapasitas SDm,

khususnya yang memiliki keahlian di Bidang Lingkungan Hidup

dan yang bersertifikasi PPNS untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup;

b. analisa / uji kualitas tanah dan / atau lahan untuk produksi

biomassa sehingga harus menggunakan jasa pihak ke tiga.

c. Masih rendahnya kesadaran dan komitmen sebagian pelaku usaha

dalam pengelolaan lingkungan, meskipun telah diadakan

pembinaan.

d. Pemahaman terhadap teknis pelaksanaan SPM di daerah yang

mungkin berbeda persepsi dalam aplikasi di lapangan

Sedangkan capaian indikator kinerja yang tercantum di RPJMD Kabupaten

Boyolali disajikan pada Tabel 7 dibawah ini :



Tabel 7

Realisasi Indikator Kinerja Sampai Akhir RPJMD 2011-2015

Sasaran Strategis INDIKATOR KINERJA satuan Target Realisasi Capaian

kinerja (%) Keterangan

Menurun dan terkendalinya tingkat

pencemaran lingkungan hidup

Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mempunyai

dokumen lingkungan

Dok 60 295 491

Meningkatnya jumlah peternak sapi dan industri tahu

yang memiliki IPAL

Unit 60 69 115

Tingkat pencemaran udara dan air (SO2, CO dan NO2) % 100 100 100

Tingkat pencemaran udara dan air ( tingkat BOD, COD

dan TSS)

% 100 36 36

Persentase kasus pelanggaran lingkungan hidup yang

tertangani

% 100% 100% 100

Peningkatan pengelolaan daerah

tangkapan air dan resapan air di luar

kawasan hutan

Bertambahnya jumlah sumur resapan Unit 175 205 117



1. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mempunyai dokumen

lingkungan

a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan adanya koordinasi

yang cukup baik antar SKPD dan juga pemrakarsa usaha dan

atau kegiatan yang cukup pro aktif dalam pengelolaan lingkungan

dan penekanan bahwa dokumen lingkungan merupakan

persyaratan diterbitkannya ijin usaha, membuat atensi

pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dalam mengajukan

dokumen UKL/ UPL meningkat, selain itu kepedulian dan

kesadaran pelaku usaha terhadap permasalahan lingkungan juga

meningkat

b. Target 60 dokumen UKL/ UPL, tercapai 295 atau 491 %. Program

kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan

tingkat kinerja yang baik bahkan meningkat, namun demikian

masih perlu upaya-upaya yang lebih nyata untuk merealisasikan

apa yang ada pada dokumen UKL/UPL . dengan meningkatkan

monitoring, evaluasi dna pembinaan terhadap pelaksanaan

UKL/UPL

2. Meningkatnya jumlah peternak sapi dan industri tahu yang memiliki

IPAL

a. Keberhasilan capaian indikator ini semakin meningkatnya

kesadaran peternak/ industry tahu untuk mengelola limbahnya

menjadi lebih bermanfaat, baik secara ekologis maupun ekonomis..

sehingga banyak kelompok ternak dan industry tahu yang

mengajukan proposal bantuan pembuatan IPAL Biogas

b. Target 60 IPAL Biogas , tercapai 69 atau 115 %. Program kegiatan

secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja

yang baik , namun demikian perlu upaya-upaya peningkatan

dengan lebih selektif dalam pemilihan lokasi sesuai aspek

lingkungan, monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan IPAL

Biogas yang telah dibuat, meningkatkan kesadaran

usaha/kegiatan untuk sedapat mungkin dapat secara mandiri

membuat IPAL Biogas tersebut ke depannya. Melalui

pembangunan IPAL Biogas, maka limbah yang berasal dari kotoran

ternak (sapi) dan industri tahu dapat dikendalikan (tidak dibuang

langsung ke media) dengan diolah melalui IPAL, parameter limbah

dapat diturunkan/dinetralisir hingga 75-90 %.



Dengan demikian tingkat pencemaran lingkungan dapat

diturunkan melalui keberadaan IPAL tersebut

Pencemaran Udara

a. Keberhasilan capaian target kinerja Hasil Kualitas udara

disebabkan bebrapa factor yang mempengaruhi hasil kualitas

udara, antara lain ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam upaya

pengendalian pencemaran udara, masih belum begitu padat arus

lalu lintas, kendaraan yang sesuai dengan uji emisi, masih cukup

banyak tanaman yang bisa meminimalisasi kadar cemaran udara.

Untuk kualitas udara/ Tingkat Pencemaran Udara, berdasarkan

hasil uji yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali Tahun 2015 terhadap lokasi pantau yang telah ditentukan

meliputi Kawasan Perumahan (Pemukinan Surowedanan, RS

Pandan Arang), Kawasan Perusahaan (PT Prima Sejahtera, (PT

Wika Beton, PT Bengawan Readymix, CV Mugiharjo) dan Kawasan

Padat Lalu Lintas (Terminal Boyolali, Pasar Sunggingan), Kawasan

Perkantoran ( Kantor Bupati ) semua parameter masih dibawah

baku mutu yang telah ditentukan sehingga capaian kinerjanya

adalah 100 %.

b. Target 100% memenuhi baku mutu, dapat tercapai 100 %

parameter yang dibawah baku mutu yang dipersyaratkan sesuai

lokasi, apabila dilihat dari sisi kualitas udara pada lokasi lokasi

pantau memang masih dibawah baku mutu, dan menunjukkan

kinerja yang baik. Namun ke depan tetap perlu dilakukan upaya-

upaya untuk mempertahankan tingkat kualitas udarar dengan

meningkatkan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait (DPU,

Perhubungan, perindustrian dll), pembinaan usaha dan/atau

kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara,

peningkatan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga

kebersihan udara misalnya dengan pananaman pohon, tidak

membakar sampah dll

Pencemaran air

a. Kegagalan capaian indicator kinerja tingkat kualitas air

disebabkab beberpa factor yang mempengaruhi tingkat

pencemaran air di lokasi pantau, antara lain pembuangan limbah

domestic, baik padat maupun cair ke badan air, pengunaan



pupuk kimia dan obat-obatan pertanian yang kurang

memperhatikan sisi lingkungan dan adanya erosi lapisan tanah

bagian atas ek badan air karena kurangnya tanaman penahan

tanah dari arus air hujan

b. Target 100% memenuhi baku mutu, hanya tercapai 43 %

parameter yang dibawah baku mutu yang dipersyaratkan (untuk

kelas air II), apabila dilihat dari sisi kualitas air pada lokasi lokasi

pantau memang masih kurang menggembirakan, hal disebabkan

beberapa factor yang telah disebutkan di atas, namun demikian

bukan berarti program/ kegiatan tidak menunjukkan kinerja

yang baik. Ke depan perlu dilakukan upaya-upaya untuk

meningkatkan kualitas air dengan meningkatkan koordinasi

dengan dinas/ instansi terkait (pertanian, perindustrian dll),

peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah

rumah tangga, peningkatan kesadaran petani dalam pengelolaan

lahan dsb.

3. Persentase kasus pelanggaran lingkungan hidup yang tertangani

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya

dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan

pihak-pihak terkait permasalahan lingkungan yang terjadi.

b. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya

dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan

pihak-pihak terkait permasalahan lingkungan yang terjadi.

c. Target 100% aduan dapat ditindaklanjuti , tercapai 100 atau 100

%. Artinya setiap adanya aduan dugaan terjadi pencemaran dan

atau perusakan lingkungan telah ditindaklanjuti. Program

kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan

tingkat kinerja yang baik , namun tentu saja mungkin belum

dapat memuaskan semua pihak, terutama pihak yang merasa

kalah, oleh karena itu kedepan perlu benar-benar diupayakan

dalam menangani permasalahan dapat member rasa keadilan dan

kepuasan kepada semua pihak, sehingga tidak menimbulkan

permasalahan baru, mengatasi masalah tanpa masalah baru.



Bertambahnya jumlah sumur resapan.

a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya

koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait/ dinas instansi

dalam penempatan lokasi sumur resapan yang sesuai dengan

kriteria dan tujuan pembuatan sumur resapan tersebut, serta

banyaknya permintaan terhadap dibangunnya sumur resapan

tercapai 205 atau 117 %.

b. Program kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat

menunjukkan tingkat kinerja yang baik, namun demikian perlu

upaya-upaya peningkatan dengan lebih selektif dalam pemilihan

lokasi sesuai aspek lingkungan, monitoring dan evaluasi

terhadap keberadaan sumur resapan Biogas yang telah dibuat

sehingga diketahui kondisi terkini dan pemanfaatannya apakah

masih terawatt dan apakah masih dapat berfungsi sebagaimana

yang diharapkan, sehingga tidak sekedar bisa membuat saja,

namun perlu juga diperhatikan aspek pemeliharaannya yang

masih sering dilupakan

Tabel 8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali

Selama 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra 2010 – 2015 , sumber

dana yang dikelola Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

terdiri dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus Bidang

Lingkungan Hidup (DAK-LH), dimana setiap tahunnya mengalami

peningkatan sekitar 16-98 %, yang disajikan pada grafik dibawah ini:

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan pendanaan BLH2011 - 2015 Anggaran

Pertumbuhan pendanaan BLH2011 - 2015 Realisasi



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pagu anggaran yang

dikelola Badan Lingkungan Hidup setiap tahunnya mengalami peningkatan

antara 16-98%, dengan peningkatan yang cukup significant terjadi pada

tahaun anggaran 2014 serta 2015. Adapun rincian pagu dan realisasi

anggaran setiap program dan kegiatan per tahun disajikan pada Lampiran

II dokumen ini

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik tantangan

maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar

peningkatkan kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat

tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan

Bappeda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Beberapa faktor internal yang terdapat di dalam lingkungan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali adalah:

2. Tantangan

a. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dan daerah dalam rangka

penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan lingkungan

hidup

b. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan

lingkungan hidup

c. Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

d. Masih tingginya tingkat pencemaran, baik air, udara, B3, padat /

sampah yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM,

menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel,

transportasi maupun kegiatan lainnya

e. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena kerusakan tanah

untuk produksi biomasa, telah menurunkan daya dukung lingkungan

dan mengancam keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS)

f. Banyaknya alih fungsi lahan

g. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dan tenaga ahli /

analis yang dibutuhkan oleh laboratorium lingkungan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali



2. Peluang

a. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

b. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana

c. Kepedulian keterlibatan swasta dalam penanganan masalah

lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibillity (CSR).

d. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan

semakin meningkat

e. Perkembangan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan

kinerja



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era

otonomi daerah sebagai kelanjutan dari era penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan sebelumnya, hampir semua daerah

di Indonesia termasuk Kabupaten Boyolali dihadapkan pada berbagai

permasalahan lingkungan hidup yang semakin meningkat. Fenomena

terjadinya permasalahan lingkungan baik berupa pencemaran dan

kerusakan lingkungan maupun problem lingkungan social, tidak

mungkin terjadi dalam waktu sesaat pada periode terakhir tetapi

permalsalahan tersebut tentunya sesuai prosses kejadiannya telah

berlangsung lama dari periode waktu ke waktu

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan

secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan

SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan

aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat

dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan

perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu

trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis

internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun

analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan

ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali merupakan urusan

wajib, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali adalah berikut :

Tabel 9

Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi Badan Lingkungan

Hidup

No. Tupoksi Isu Strategis/Permasalahan

1. membantu Bupati

dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah di

bidang lingkungan

hidup

Permasalahan daya dukung

lingkungan hidup yang

berkelanjutan, antara lain belum

optimalnya penanganan

persampahan, pencemaran dan

bencana alam, sedangkan isu

strategis Perlindungan Lingkungan

Hidup Implementasi Green economi

antara lain :

a. Isu Peningkatan Tanggap Bencana

b. Isu Pengendalian Pemanfaatan

Sumber Daya Alam

c. Isu Pelestarian Lingkungan Hidup

Dengan Adanya Perencanaan

Pembangunan Berkelanjutan

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2016-

2021 Kabupaten Boyolali

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Boyolali Tahun 2016-2021 menetapkan visi yang merupakan rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, yaitu "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju

dan Lebih Sejahtera".



Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan

Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

a. Boyolali melanjutkan semangat Pro Investasi.

b. Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan.

c. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera.

d. Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing.

e. Boyolali lumbung padi dan pangan nasional

f. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan

g. Boyolali lebih maju dan berteknologi.

Badan Lingkungan Hidup Kabupatan Boyolali mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok

tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang lingkungan hidup;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati,

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung :

1. Misi ke 1, yaitu Boyolali, melanjutkan semanagat Pro Investasi

(Uraikan keterkaitan tupoksi SKPD dengan Misi terkait)

Sesuai tugas pokok Badan Lingkungan Hidup yaitu membantu

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

lingkungan hidup dan fungsi sebagai pemberian dukungan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup

tentu sangat berkepentingan terhadap misi ini. Misi ini

berorientasi pada penyediaan sistem layanan investasi yang

kondusif guna meningkatkan daya tarik bagi investor dan kenaikan

nilai investasi, dalam koridor investasi berawasan keberlanjutan

lingkungan hidup. Misi pro investasi dimaksudkan mendinamisir

dunia usaha, aktivitas perekonomian dan hubungan industrial

yang berwawasan lingkungan, misi ini sebagai dasar kebijakan



yang mensinergikan tumbuhnya investasi dengan keberlanjutan

lingkungan. Jadi pengembangan investasi di Kabupaten Boyolali

diprioritaskan pada pengembangan kota ramah lingkungan

Konsep Kabupaten Hijau adalah konsep pembangunan yang berwawasan

keberlanjutan kehidupan generasi yang akan datang di planet bumi.

Elemen Kabupaten Hijau meliputi :

a. Perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan;

b. Ruang terbuka hijau yang ideal ;

c. Konsumsi energi yang efisien;

d. Pengelolaan limbah;

e. Bangunan hemat energi;

f. Sistem transportasi berkelanjutan;

g. Pelibatan aktif masyarakat sebagai “ komunitas hijau ”

Badan Lingkungan Hidup akan mempunyai peran yang sangat krusial

dalam pelaksanaan misi ini, karena lingkungan hidup sebagai kata kunci

untuk mendukung semangat pro investasi bukan sebagai penghambat

dan penghalang masuknya investasi ke Kabupaten Boyolali, Badan

Lingkungan Hidup sebagai pengawal pelaksanaan pembangunan dengan

Konsep Kabupaten Hijau nya.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Badan Lingkungan

Hidup sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap

pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang

keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama.

Dalam perjalanan pelaksanan program tentunya terdapat faktor

penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Badan

Lingkungan Hidup, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini



Tabel 10

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Visi Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera

No

Misi dan

Program KDH dan

Wakil KDH

terpilih

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi 1 : Boyolali,

melanjutkan semangat Pro

Investasi

Permasalahan

daya dukung lingkungan

hidup yang berkelanjutan,

antara lain belum optimalnya

penanganan persampahan,

pencemaran dan bencana

alam

1. Profesionalisme

SDM yang belum

memadai seseuai dengan tuntutan

kompetensi. 2. Jumlah SDM

yang terbatas 3. Pemanfaatan

sarana dan prasarana yang belum optimal

1. Belum sinergisnya

mekanisme kerja dan koordinasi

inter maupun antar Bidang/ Sekretaiat serta

dengan dinas/instansi

terkait

1. Sumberdaya

yang berkualitas

2. Integritas

Kepemimpin

an di Badan

Lingkungan

Hidup

3. Sarana dan

Prasarana

yang

dimiliki.

4. Adanya

dukungan

dana dari

APBD dan

Pusat.

2.

1.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan

Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Telaahan terhadap Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Tengah dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan,

sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali dengan Renstra Kementerian/Provinsi

Jawa Tengah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta

tugas dan fungsinya masing-masing.



Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali telah berkontribusi terhadap pencapaian

sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L; dan

b. apakah tingkat capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra

SKPD provinsi atau Renstra K/L.

1.3.1. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sejalan dengan visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 maka

Kementerian LHK juga mempunyai visi yang sama yaitu “Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”. Sedangkan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019 yang

akan dilaksanakan adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada

toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya

berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan

kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi

perekonomian nasional.

Sedangkan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung

lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator

kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-

68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun

dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan

tutupan hutan;

b. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara

lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan

LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan

ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu

(termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport;

c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta

keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat

keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.



Sejalan dengan sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Menjaga kualitas lingkungan

hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan

kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup, (IKLH), Badan Lingkungan Hidup yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang

lingkungan hidup juga menetapkan nilai Indek Kualitas Lingkungan

Hidup IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan

kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan

periode tertentu. Adapun rencana strategi pencapaian yang akan

dilaksanakan adalah :

- Lebih meningkatkan nilai kualitas udara, dengan harapan dapat

menutup nilai dari tutupan vegetasi;

- Meningkatkan status mutu air sungai menjadi sesuai dengan baku

mutu yang dipersyaratkan;

- Menambah tutupan vegetasi.

1.3.2. Telaah Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sebagai salah

satu perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk

turut serta dalam mewujudkan visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-

2018, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2048 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan

Mandiri.”

Tujuan pembangunan lingkungan hidup tahun 2013-2018 adalah :

a. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan

b. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi bencana , kelestarian

ekosistem serta penanganan kawasan dataran tinggi Dieng;

c. Meningkatkan upaya pengendalian kerusakan lingkungan dan

pelestarian ekosistem melalui konservasi.

d. Meningkatkan kemitraan bersama masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya, keterampilan dan kemandirian.

Sedangkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun 2013-

2018 adalah:

a. Meningkatnya kinerja pengelolaan imbah UMKM, industry

menengah dan besar; ADIPURA; penanganan kasus lingkungan;

kualitas dokumen AMDAL; dan kualitas laboratorium lingkungan;



b. Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir; informasi

status mutu udara ambient; penanganan kawasan dataran tinggi

Dieng;

c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH;

d. Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar

kawasan hutan

e. Meningkatnya kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup;

f. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam

PLH.

Dari sasaran tersebut diatas, hampir semuanya sejalan dengan yang

dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Boyolali kecuali

pada penanganan kawasan dataran tinggi Dieng dan penanganan lahan

kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan. Sedangkan program dari

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang

dapat diakses oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam

mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah adalah :

a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

b. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

c. Peingkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup;

d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

e. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tabel 11

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terhadap Sasaran Renstra Provinsi dan Renstra K/L

No Indikator Kinerja

Capaian Sasaran

Renstra SKPD

Kabupaten Boyolali

Sasaran pada Renstra SKPD

Provinsi

Sasaran pada

Renstra K/L

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Jumlah aduan yang

ditindaklanjuti

15 kasus 20 kasus 50 kasus

2 Program Adipura 5 kali 19 kabupaten 25 provinsi

3 Jumlah tanaman ttutupan lahan

diluar kawasan hutan

15000 batang 100000 batang 1 juta batang



1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama

lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk

mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang

terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan

struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan,

perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan

SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi

program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD

dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai

dengan RTRW tersebut

Tabel 12

Sinkronisasi RTRW Kab. Boyolali dengan RPJMD

Kabupaten Boyolali dan Renstra SKPD

RTRW 2011 - 2031 RPJMD Kab Boyolali 2016-

2021 Renstra SKPD

Tujuan RTRW:

“Mewujudkan Pemerataan

Pembangunan Yang Terintegrasi

di Seluruh Wilayah Kabupaten

Boyolali yang Berbasis Pertanian

dan Pengembangan Aneka

Industri”

Misi 1: Boyolali,

Meneruskan semangat Pro

Investasi

Misi 2: Boyolali membangun

untuk lebih maju dan

berkelanjutan.

Misi 4: Boyolali, sehat,

produktif, berdaya saing

Misi 5: Boyolali, lumbung

padi dan pangan nasional

Misi 6: Boyolali kota susu,

produsen daging dan hasil

ternak/perikanan

Misi 7: Boyolali Lebih maju

dan berteknologi

Misi 1: Boyolali,

melanjutkan semangat

pro investasi



Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah:

Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Tujuan dan Sasaran

Renstra SKPD

1. Pengembangan kawasan

strategis sesuai kepentingan

fungsi daya dukung lingkungan:

(i) meningkatkan kegiatan yang

mendorong pengembalian fungsi

lindung; (ii) menjaga kawasan

lindung dari kegiatan budidaya;

(iii) mempertahankan luasan

hutan lindung; (iv) meningkatkan

keanekaragaman hayati

kawasan lindung; dan (v)

mengembangkan ruang terbuka

hijau pada kawasan

perlindungan setempat, kawasan

perlindungan bawahannya, dan

ruang evakuasi bencana alam.

Tujuan 2: Meningkatkan

daya saing perekonomian

yang bersahabat dengan

lingkungan

Sasaran:

1. Terwujudnya tata kelola

daerah yang ramah

lingkungan;

Tujuan/Sasaran :

Meningkatkan daya saing

perekonomian yang

bersahabat dengan

lingkungan

Sasaran:

1. Terwujudnya tata kelola

daerah yang ramah

lingkungan

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,

dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,

dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

untuk pembangunan;

2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

3. kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap

perubahan iklim; dan

6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati



Tabel 13

Hasil Integrasi KLHS Terhadap Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD

No Muatan

Substansi RPJMD

Integrasi KLHS Terhadap RPJMD Integrasi KLHS

Terhadap Renstra SKPD

1. Isu strategis

(Bab IV)

Isu strategis pembangunan

berkelanjutan diatas dapat diintegrasikan

kedalam BAB IV: Subbab 4.2: Isu

Strategis. Adapun secara rinci integrasi

isu strategis sebagai berikut :

4.2.1. Isu Strategis Perlindungan

Lingkungan Hidup

Implementasi Green Economy

1). Point b: Isu Pengendalian

Pemanfaatan Sumber Daya

Alam

Diusulkan ada tambahan

kalimat terkait permasalahan:

Kerusakan lingkungan akibat

aktivitas pertambangan di

kawasan lindung.

2). Point c: Isu Pelestarian

Lingkungan Hidup Dengan

Adanya Perencanaan


Diusulkan ada tambahan

kalimat terkait permasalahan:

Kemerosotan

keanekaragaman hayati,

Meningkatnya luasan lahan

kritis, Ketersediaan sumber air

baku menurun, dan

Menurunnya kualitas sumber

daya air bersih.

Pelayanan terhadap

masyarakat terkait

dengan fasilitasi

dokumen lingkungan

dan Ijin Lingkungan

2. Visi, misi,

tujuan dan

sasaran (Bab

V)

Berdasarkan kajian konsistensi visi, misi,

tujuan dan sasaran, strategi dan arah

kebijakan, kebijakan umum dan program

pembangunan daerah (RPJMD)

rancangan awal RPJMD Kabupaten

Boyolali Tahun 2016-2021 terhadap

prinsip pembangunan berkelanjutan

yang meliputi Prinsip Keterkaitan,

Kegiatan terkait

dengan konservasi

lahan terbuka hijau.

Pelayanan terhadap

masyarakat terkait

dengan Fasilitasi

Penyusunan

Dokumen



No Muatan

Substansi RPJMD



Keseimbangan, dan Keadilan, maka

diusulkan untuk menambahkan

beberapa hal:

1). Catatan Perbaikan terhadap Tujuan

dan Sasaran:

Dalam pembangunan berkelanjutan

aspek lingkungan mengandung arti

bahwa pembangunan yang dilakukan

harus dapat mengurangi sebesar-

besarnya penurunan kualitas

lingkungan hidup dan harus dapat

mensejahterakan masyarakat.

Terkait dengan tujuan ke 2 RPJMD

“Meningkatkan daya saing

perekonomian yang bersahabat

dengan lingkungan”, menurut kamus

besar bahasa indonesia, arti kata

bersahabat dengan kata dasar

“sahabat” adalah teman. Hal ini

kurang sesuai dengan konsep dari

pembangunan berkelanjutan di mana

aspek lingkungan dipandang sebagai

“cara pandang” secara menyeluruh

sebagai supply dalam aspek sosial

dan ekonomi dalam pemenuhan

kebutuhan hidup. Dalam kamus

bahasa indonesia, cara pandang

disebut juga dengan “wawasan”,

sehingga alternatif perbaikan pada

tujuan ke 2 RPJMD lebih ditekankan

pada perbaikan kosa kata yang

digunakan dan diharapkan dapat

memperluas arti, sehingga

pembangunan yang berwawasan

lingkungan mempunyai artian upaya

sadar dan terencana yang dilakukan

menggunakan dan mengelola

sumberdaya secara bijaksana dalam

pembangunan yang terencana dan

Lingkungan



No Muatan

Substansi RPJMD



berkesinambungan.

Usulan kalimat Tujuan 2:

Meningkatkan daya saing

perekonomian yang berwawasan

lingkungan

3. Strategi dan

arah

kebijakan

umum (Bab

VI)

Adapun secara rinci integrasi strategi

dan arah kebijakan umum sebagai

berikut :

a. Strategi Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil kajian KLHS

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten

Boyolali Tahun 2016-2021,

dirumuskan beberapa masukan terkait

dengan program dan kegiatan

prioritas yang diindikasikan

menimbulkan dampak terhadap

pelestarian lingkungan dan

keanekaragaman hayati. Program

tersebut meliputi :

1) Pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan

Kegiatan terkait

dengan Pengelolaan

Sampah secara

mandir melalui Bank

Sampah, serta

Penanganan

Sampah B3

4. Kebijakan

umum dan

program

pembangunan

daerah (Bab

VII)

Adapun secara rinci integrasi kebijakan

umum dan program pembangunan

daerah sebagai berikut:

1). Tabel VII.1. Misi 1, Boyolali

melanjutkan semangat Pro Investasi

Urusan: Lingkungan Hidup

Kebijakan 3:

Meningkatkan pengelolaan sampah

mandiri

Tambahkan muatan substansi dalam

kebijakan umum terkait: Upaya

dalam meningkatkan sarana dan

prasarana pengelolaan sampah yang

ramah lingkungan

Kegiatan terkait

dengan Pengelolaan

Sampah secara

mandir melalui Bank

Sampah, serta

Penanganan

Sampah B3



1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali menggunakan konsep dan prinsip

manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts),

kelemahan (Weaknesses), peluang (Oportunities) serta tantangan

(Threats). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT

adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada

periode 2010-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2016-2021.

Belum tercapainya target pada periode 2010-2015 diakibatkan oleh

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan,

antara lain belum optimalnya penanganan persampahan,

pencemaran dan bencana alam

2. Sumber daya manusia yang belum memadai baik secara kualitas

maupun kuantitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang

diangkat dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Lingkungan Hidup Implementasi Green economi

2. Peningkatan Tanggap Bencana

3. Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam

4. Pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Adanya Perencanaan




BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi

masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan

fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi

SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik

SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun

dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek

kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Visi ( Bupati Boyolali)

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali adalah :

“"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera"

Makna pernyataan visi Bupati Kabupaten Boyolali 2016-2021

dijabarkan berikut ini guna membangun kesamaan persepsi, sikap

(komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan

dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Pro investasi, berarti melanjutkan peningkatan kemudahan segala

layanan dan perijinan investasi, Visi pro investasi diupayakan melalui (i).

Pengembangan sistem “one stop service”; (ii). Membuka pusat informasi

investasi (iii). Penataan regulasi yang menjamin investasi dan eksekusi

sistem produksinya tidak membahayakan keberlanjutan lingkungan serta

humanis; (iv) peningkatan sarana prasarana dan aparat pelaksana yang

memadai.

Maju, mewakili gambaran kondisi peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat Kabupaten Boyolali secara fisik maupun non fisik didukung

oleh sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing. Maju juga

diarahkan pada terbentuknya kemandirian berbasis potensi unggulan

daerah melalui sinergitas pemangku kepentingan dan kerjasama antar

daerah. Indikator yang digunakan mengukur adalah tercapainya (i). Daya

saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi (ii).

Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan

dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya

kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaandan daerah terpencil



(iii). Peningkatan kapasitas keuangan daerah, dan (iv). Meningkatnya

investasi pembangunan. Visi Maju akan dicapai melalui misi meningkatkan

pembangunan prasarana dan sarana daerah serta memanfaatkan dan

mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Sejahtera, direpresentasikan dengan konsep nyaman, aman, dan

mapan. Ketiga konsep ini mewakili kondisi masyarakat yang terpenuhi

kebutuhan ekonomi maupun sosial, secara adil dan merata.

Nyaman, berarti mengembangkan Kabupaten Boyolali sebagai daerah

yang nyaman untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja,

mengakses pelayanan publik, tempat persinggahan, rekreasi, dan berkreasi

melestarikan adat istiadat.

Aman, mencerminkan kondusivitas wilayah mencakup tertib

pemerintahan dan, tertib bermasyakat pendukung terwujudnya keamanan

dan ketentraman masyarakat.

Mapan, adalah tingginya pendapatan masyarakat sehingga

meningkatnya daya beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan,

papan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya

Tabel 14

Penyusunan Penjelasan Visi

Visi Pokok-

pokok Visi Penjelasan Visi

Pro Investasi

Mewujudkan Boyolali Yang Maju

dan Lebih Sejahtera

Pro investasi

peningkatan kemudahan segala layanan dan perijinan investasi

Maju

gambaran kondisi peningkatan kualitas

kehidupan masyarakat Kab. Boyolali secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul dan

berdaya saing

Sejahtera

konsep nyaman, aman, dan mapan. Ketiga konsep ini mewakili kondisi masyarakat yang

terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial, secara adil dan merata

Aman

kondusivitas wilayah mencakup tertib pemerintahan dan, tertib bermasyakat

pendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat

Nyaman

mengembangkan Kab. Boyolali sebagai daerah

yang nyaman untuk tempat tinggal, tempat berusaha/bekerja, mengakses pelayanan

publik, tempat persinggahan, rekreasi, dan berkreasi melestarikan adat istiadat

Mapan

tingginya pendapatan masyarakat sehingga meningkatnya daya beli untuk memenuhi

kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar

lainnya



Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mendukung mewujudkan visi Kepala

daerah. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas

penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan

upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi

penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk

mencapai visi SKPD.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan

memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan

internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan

tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas

jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai

perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya

menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami

tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan

Penjabaran misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Boyolali yang tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

1. Misi 1 Boyolali, “ melanjutkan semangat Pro Investasi “

Sesuai tugas pokok Badan Lingkungan Hidup yaitu membantu

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

lingkungan hidup dan fungsi sebagai pemberian dukungan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup

tentu sangat berkepentingan terhadap misi ini. Misi ini

berorientasi pada penyediaan sistem layanan investasi yang

kondusif guna meningkatkan daya tarik bagi investor dan kenaikan

nilai investasi, dalam koridor investasi berawasan keberlanjutan

lingkungan hidup. Misi pro investasi dimaksudkan mendinamisir

dunia usaha, aktivitas perekonomian dan hubungan industrial

yang berwawasan lingkungan, misi ini sebagai dasar kebijakan

yang mensinergikan tumbuhnya investasi dengan keberlanjutan

lingkungan. Jadi pengembangan investasi di Kabupaten Boyolali

diprioritaskan pada pengembangan kota ramah lingkungan



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah

ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan

sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 beserta indikator

kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 15 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatkan

daya saing

perekonomian

yang

bersahabat

dengan

lingkungan

1. Terwujudnya

tata kelola

daerah yang

ramah

lingkungan,

Luasan RTH 132,43 135,43 138,43 141,43 143,73

sumur resapan

dan sejenisnya

1540 1540 1540 1540 1540

Cakupan

pengelolaan

sampah

mandiri

2 2 2 2 2

2.

Meningkatnya

aktivitas

perekonomian

yang

bersahabat

dengan

lingkungan

(green

economy)

Prosentase

aduan dugaan

pencemaran

dan/atau

prusakan

lingkugnan

ditindaklanjuti

100 100 100 100 100

Prosentase

usaha/kegiatan

yang ramah

lingkungan

10 12 15 18 20



4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan

kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka

menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah

serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan

jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD

mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja

hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan

fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya

menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran

dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,

strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan

strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi

juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan

masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di

dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali untuk mencapai tujuan dan sasaran

jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan

kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali. Dalam pemilihan strategi

dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana matrik berikut

ini :



Tabel 16

Penentuan Alternatif Strategi

Matrik SWOT

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang (O) :

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

2. Adanya dukungan dana/ fasilitas dari Pemerintah dan Provinsi

3. Adanya dukungan dari dunia usaha /Coorporate Social Responsibility (CSR).

4. Adanya perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja.

5. Adanya program peningkatan

Sumber Daya Manusia (SDM)

melalui kegiatan pendidikan dan

pelatihan.

Tantangan (T): 1. Banyaknya usaha/kegiatan yang

berpotensi menimbulkan pencemaran/ kerusakan lingkungan

2. Aspek lingkungan dianggap sebagai penghambat perkembangan industri

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

4. Penurunan kualitas lingkungan 5. Pesatnya laju pertumbuhan industri

dan transportasi. 6. Banyaknya alih fungsi lahan. 7. Kurangnya penegakan dan kesadaran

hukum masyarakat. 8. Masih adanya sikap egosektoral/

egobidang pada unit kerja dan SKPD yang dapat menghambat pelaksanaan koordinasi

Kekuatan (S) :

1. Sumberdaya yang berkualitas 2. Integritas Kepemimpinan di

Badan Lingkungan Hidup

3. Sarana dan Prasarana yang

dimiliki.

4. Adanya dukungan dana dari

APBD dan Pusat.

3.

Alternatif Strategi :

1. Optimalkan kualitas SDM untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan secara maksimal.

2. Manfaatkan integritas kepemimpinan di Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka peningkatan PLH.

3. Optimalkan pemanfaatan fasilitas/ sarana untuk merespon adanya kemajuan teknologi untuk pengelolaan lingkungan yang baik.

4. Menegakkan peraturan di bidang lingkungan untuk peningkatan pengelolaan lingkungan.

Alternatif Strategi : 1. Optimalkan kualitas SDM Badan

Lingkungan Hidup untuk melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan.

2. Memanfaatkan struktur organisasi yang jelas untuk membagi pekerjaan sesuai dengan tupoksi guna meningkatkan pelayanan terhadap penanganan masalah lingkungan.

1. 3.Optimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kelemahan (W):

1. Profesionalisme SDM yang belum memadai seseuai dengan tuntutan kompetensi.

2. Jumlah SDM yang terbatas 3. Pemanfaatan sarana dan

prasarana yang belum optimal

4. Belum sinergisnya mekanisme kerja dan koordinasi inter maupun antar Bidang/ Sekretaiat serta dengan dinas/instansi terkait

Alternatif Strategi :

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat dari pemerintah pusat dan provinsi.

2. Atasi kurang optimalnya pemanfaatan sarana prasarana kerja dengan memanfaatkan dukungan dana/fasilitas dari Pusat dan Provinsi.

3. Atasi kurang optimalnya pemanfaatan sarana prasarana kerja dengan memanfaatkan dukungan dari dunia usaha/CSR

1. 4. Meningkatkan koordinasi inter maupun intra bidang/sekretariat serta dengan dinas/instansi terkait secara intensif.

Alternatif Strategi : 1. Atasi SDM yang kurang berkualitas

untuk menghadapi adanya ancaman terhadap pencemaran/ kerusakan lingkungan.

2. Atasi mekanisme kerja dan koordinasi inter maupun antar Bidang/Sekretariat yang belum optimal untuk menghadapi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

3. Atasi belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menangani dampak pesatnya laju pertumbuhan pembangunan/ industri dan transportasi.

1.



Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut, maka telah dapat

dihasilkan beberapa strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan

dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan

kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021.

Tabel 17

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera

MISI I : Boyolali melanjutkan semangat Pro Investasi

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tujuan 1

Meningkatkan

daya saing perekonomian yang

bersahabat dengan

lingkungan

1. Sasaran 1.1

Terwujudnya tata kelola daerah yang

ramah lingkungan,

2. Sasaran 1.2

Meningkatnya aktivitas

perekonomian yang bersahabat dengan

lingkungan (green economy)

1. Strategi 1.1

Reformasi tata kelola pemerintahan

yang kolaboratif

dan berwawasan

pembangunan berkelanjutan

Penegakan Regulasi

pengembangan bisnis/usaha ramah

lingkungan

Peningkatan

skema KPS (kerjasama

Pemerintah -Swasta) untuk peningkatan

kapasitas pembangunan

daerah



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam

rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus

dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali. Kegiatan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian

visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam

rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran

tertentu.Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah

ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun

kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang

dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat

kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome

maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan

kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang

bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya

dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Rencana Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun

2016 – 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 18

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Lokasi

Kinerja Program

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD

SKPD Penang

gung

(outcome) dan Kegiatan

(output) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp jawab

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Tujuan 1 Sasaran 1 Program Pengelolaan RTH

Meningkatk

an daya

saing

perekonomia

n,

pemberdaya

an ekonomi

kerakyatan

yang

bersahabat

dengan

lingkungan

Terwujudnya tata kelola

daerah yang ramah

lingkungan

Kegiatan

Penataan RTH luasan RTH 11.200.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

0 43.200.000

Pemeliharaan RTH

paket pemelh RTH

2.900.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

0 14.900.000

Koordinasi Pelaksanaan Program MIH

130.000

30.000

35.000

40.000

50.000

0 285.000

Tujuan 1 Sasaran 2 Meningkatnya

aktifitas perekonomian

yang bersahabat

dengan lingkungan

(gren economy)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Kegiatan.

Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura

kec 2 110.000

2 12.000

2 130.000

2 140.000

2 150.000

10 542.000

Pemantauan Kualitas Lingkungan

112.000

120.000

140.000

150.000

165.000

0 687.000




Kode Program dan

Kegiatan


pada Tahun Awal

Perencanaan


Kerja

Lokasi Kinerja

Program Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD

SKPD Penang

gung



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang LH

Tertanganinya kasus lingkungan

15 60.000

15 65.000

15 70.000

15 75.000

15 80.000

75 350.000

Terlaksananya pengawasan penaatan lingkungan

20 20 20 20 20 100 0

Pengkajian Dampak Lingkungan (16.07)

Kajian dampak lingkungan hidup

0 1 80.000

1 100.000

1 120.000

1 140.000 4 320.000

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

15 70.000

15 90.000

15 100.000

15 120.000

15 130.000

75 390.000

Koordinasi penyusunan AMDAL

Terbinanya Pemprakarsa/Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan

35 46.000 40 65.000 45 80.000 50 95.000 55 110.000 225 396.000

BLH

Peningkatan peranserta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan hidup

sekolah menerapkan pengell lingk (adiwiyata)

15 65.000

15 75.000

15 80.000

15 90.000

15 100.000

75 410.000




Kode Program dan

Kegiatan


pada Tahun Awal

Perencanaan


Kerja

Lokasi Kinerja



SKPD

SKPD Penang

gung



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Pengkajian Pengembangan Sistem Intensif dan disinsentif (16.15)

data/ informasi Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup, sistem intensif dan disintensif

0 45.000 55.000 70.000 85.000 0 255.000

Tujuan 2 Sasaran 1 Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

Kegiatan

Pengembangan Data dan informasi lingkungan

dokumen SLHD

1 55000 1 65000

1 70000 1 75000 1 85000 5 350000

Tujuan 2 Sasaran 1 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Kegiatan

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industri

diketahuinya data kualitas

udara ambien

11 65.000

11 75.000

11 90.000

11 100.000

11 110.000

55 440.000

Pengujiankadar polusi limbah padat dan limbah cair

diketauinya data kualitas

air

11 65.000

11 75.000

11 90.000

11 100.000

11 110.000

55 440.000




Kode Program dan

Kegiatan


pada Tahun Awal

Perencanaan


Kerja

Lokasi Kinerja



SKPD

SKPD Penang

gung



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/ cair yang menimbulkan polusi

bertambahnya IPAL/

IPAL Biogas

60 1.000.000

40 1.000.000

40 1.000.000

40 1.000.000

40 1.000.000

220 5.000.000

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

ketaatan pelaku

usaha thd PLH dlm dokumen

lingk

30 50.000

30 60.000

30 75.000

30 80.000

30 90.000

150 355.000

Tujuan 2 Sasaran 1 Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Kegiatan

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

bertambahnya taman

hijau

120.000

130.000

140.000

145.000

150.000

0 685.000

Pengendalian dampak perubahan iklim

penanaman tanaman

keras

2000 100.000

2000 120.000

2100 130.000

2100 140.000

2200 150.000

10400 640.000

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

bertambahnya sumur resapan

30 150.000

40 160.000

40 175.000

40 180.000

40 200.000

190 865.000

Peningkatan peranserta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

bertambahnya lubang resapan biopori

750 75.000

1000 100.000

1000 120.000

1100 130.000

1200 150.000

5050 575.000




Kode Program dan

Kegiatan


pada Tahun Awal

Perencanaan


Kerja

Lokasi Kinerja



SKPD

SKPD Penang

gung



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Tujuan 2 Sasaran 1 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan

Kegiatan

Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

tersedianya prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

1 5.000.000

1 5.000.000

1 5.000.000

1 5.000.000

1 5.000.000

5 25.000.000

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Peningkatn operasional pelayanan persampahan

12 1.370.000

12 1.400.000

12 1.430.000

12 1.450.000

12 1.475.000

60 7.125.000

Terwujudnya TPS

6 6 6 6 6 30

Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

Bertambahnya teknologi persampahan

1 100.000

1 150.000

1 175.000

1 200.000

1 200.000

5 825.000

Peningkatan peranserta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- bangunan Bank

sampah

1 200.000

1 220.000

1 230.000

1 2.400.000

1 250.000

5 3.300.000

- pengurangan timbulan sampah

12 12 12 12 12 60



Tujuan Sasaran

Indikat

or

Sasara

n

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bagian

Penang

gung

jawab

Lokasi

Kinerja

Program

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Meningkatkan

kualitas

manajemen

perkantoran

Meningkatn

ya kualitas

manajemen

perkantoran

Tingka

t tertib

admini

strasi

perkant

oran

sebesar

100%

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.

Penyediaan

jasa surat-

menyurat

bulan 12

2,000.0

12

3,000

12

3,500

12

4,000

12

5,000

60

12,000

Sekreta

riat

BLH

2. Penyediaan

jasa

komunikasi

sumberdaya

air & listrik

Bulan 12

75,000.0

12

120,000

12

150,00

0

12

200,000

12

250,000

60

570,000

Sekreta

riat

3. Penyediaan

jasa

kebersihan

12

150,000.0

12

180,000

12

200,00

0

12

230,000

12

250,000

60

660,000

4. Penyediaan

jasa

perbaikan

peralatan

kantor

Jenis 12

10,000.0

12

12,000

12

15,000

12

18,000

12

20,000

60

50,000

Sekreta

riat

5. Penyediaan

alat tulis

kantor

Paket 12

7,500.0

12

12,000

12

15,000

12

17,500

12

20,000

60

49,500

Sekreta

riat

6. Penyediaan

barang

cetakan dan

penggandaan

Paket 12

11,500.0

12

13,000

12

15,000

12

18,000

12

21,000

60

52,000

Sekreta

riat



7. Penyediaan

komponen

instalansi

listrik/penerang

an bangunan

kantor

Paket 12

5,000

12

6,000

12

7,500

12

9,000

12

10,000

60

25,000

Sekretari

at

8. Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Paket 1

150,000.0

1

150,000

1

200,000

1

230,000

1

250,000

5

630,000

Sekretari

at

9. Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Bulan 12

4,500.0

12

6,000

12

7,500

12

9,000

12

10,000

60

25,000

Sekretari

at

10. Penyediaan

logistik kantor

bulan 12

230,000.0

12

250,000

12

300,000

12

330,000

12

350,000

60

930,000

11. Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Jenis 12

6,000.0

12

7,000

12

8,000

12

10,000

12

12,600

60

29,600

Sekretari

at

12. Penyediaan

makanan dan

minuman

Bulan 12

30,000.0

12

36,000

12

40,000

12

45,000

12

50,000

60

131,000

Sekretari

at

13. Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

keluar daerah

Bulan 12

215,000.0

12

240,000

12

275,000

12

300,000

12

350,000

60

890,000

Sekretari

at

14. Penyediaan

jasa Pegawai

Pemerintah

dengan

Perjanjian Kerja

12

150.0

12

170

12

200

12

230

12

250

60

650

Optimalis

asi

pemanfaat

an sarana

dan

prasarana

Efektivita

s

pemanfaat

an sarana

dan

prasarana

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

0

-

1. Pengadaan

kendaraan

dinas/

operasional

Unit 1

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1

-

Sekretari

at



2.

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

bulan 12

60,000.0

12

100,000

12

140,000

12

160,000

12

175,000

60

635,000

Sekreta

riat

2.

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al

Unit 12

200,000.0

12

225,000

12

240,000

12

250,000

12

275,000

60

1,190,000

Sekreta

riat

Akurasi

hasil

evaluasi

Program

SKPD

Ketepatan

waktu

penyusun

an laporan

capaian

kinerja

dan

keuangan

Program

Peningkatan

dan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja SKPD

0

-

1. Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Paket 1

10,000.0

1

15,000

1

18,000

1

20,000

1

22,500

5

85,500

Sekreta

riat

5.

Meningkatk

an

kapabilitas

dan

profesionali

sme

aparatur

pemerintah

Meningka

tnya

kemampu

an SDM

aparatur

pemerinta

h

Jumlah

aparatur

pemerinta

h yang

memiliki

keahlian

di bidang

tugasnya

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

0

-

1.

Pendidikan dan

Pelatihan

Formal

Orang 6

30,000.0

6

40,000

6

50,000

6

60,000

6

65,000

30

245,000

Sekreta

riat

Program

Perencanaan

Pembangunan

0

-

1. Penyusunan

Renstra dan

renja SKPD

SKPD

Paket 1

25,000.0

1

10,000

1

12,000

1

15,000

1

18,000

5

80,000

Sekreta

riat



BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Indikator kinerja

ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan

mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang berkontribusi langsung pada

pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut

ini :

Tabel 16

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Contoh: SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

NO Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Bertambahnya luasan RTH publik

289.4

300.3 302.3 304.3 306.3 308.3 308.3

Luasan RTH Jalur Hijau

Jalan

0,9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.2 6.2

2 Jumlah sumur resapan

dan sejenisnya

5930 1540 1540 1540 1540 1540 13630

3 Cakupan pengelolaan

sampah mandiri

5 2 2 2 2 2

4 Jumlah Informasi SDA

dan LH

5

paket

1 1 1 1 1 10

5 Cakupan pelayanan

pemberian rekomendasi

lingkungan

303 40 40 40 40 40 503



NO Indikator

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6 Prosentase

usaha/kegiatan yang

ramah lingkungan

5 10 12 15 18 20 20



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali serta berpedoman kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten

Boyolali Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Untuk mewujudkan visi dibutuhkan peran aktif pada stakeholder

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat

mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang di implementasikan dalam

kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan

evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan

SKPD. Diharapkan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka

mendukung visi Bupati Boyolali “Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang

Lebih Maju dan Sejahtera”.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam

Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun

akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan, dapat dilakukan

perubahan/revisi muatan Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



Gambar 2

Struktur Organisasi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

SUBBAGIAN

KEUANGAN



KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTB

KEPALA

BIDANG

TATA LINGKUNGAN

SUBBIDANG PENGEMBANGAN DAN

PENATAAN LINGKUNGAN

SUBBIDANG PENGKAJIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN



PENCEMARAN LINGKUNGAN

BIDANG PENAATAN LINGKUNGAN DAN

PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN

SUBBIDANG PENINGKATAN KAPASITAS

LINGKUNGAN

SUBBIDANG PENAATAN LINGKUNGAN



Tabel 6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD

Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun

ke-

Rasio Capaian pada Tahun

ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Pencegahan Pencemaran Air 10 6 8 10 10 10 6 8 10 10 10 60 80 100 100 100

2. Pengendalian Pencemaran

Udara Dari Sumber Tidak

Bergerak

10

4 6 8 10 10 4 6 8 10 10 40 60 80 100 100

3. Informasi Status Kerusakan

Lahan dan / Atau Tanah

Untuk Produksi Biomassa

73,783.00

ha 40 60 80 100 100 41 46 67 100 113 41 46 67 100 113

4. Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat Akibat Adanya

Dugaan Pencemaran dan /

atau Perusakan Lingkungan

100

70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Tabel 7

Realisasi Indikator Kinerja Sampai Akhir RPJMD 2011-2015

Sasaran Strategis INDIKATOR KINERJA satuan Target Realisasi Capaian kinerja (%)

Keterangan

Menurun dan terkendalinya tingkat

pencemaran lingkungan hidup

Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mempunyai

dokumen lingkungan

Dok 60 295 491

Meningkatnya jumlah peternak sapi dan industri tahu

yang memiliki IPAL

Unit 60 69 115

Tingkat pencemaran udara dan air (SO2, CO dan NO2) % 100 100 100

Tingkat pencemaran udara dan air ( tingkat BOD, COD

dan TSS)

% 100 36 36

Persentase kasus pelanggaran lingkungan hidup yang

tertangani

% 100% 100% 100

Peningkatan pengelolaan daerah

tangkapan air dan resapan air di luar

kawasan hutan

Bertambahnya jumlah sumur resapan Unit 175 205 117



Tabel 18

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali


Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Lokasi

Kinerja Program


SKPD

SKPD Penanggung

(outcome) dan Kegiatan (output)

target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp jawab

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Tujuan 1 Sasaran 1 Program Pengelolaan RTH

Meningka

tkan daya

saing

perekono

mian,

pemberda

yaan

ekonomi

kerakyata

n yang

bersahaba

t dengan

lingkunga

n

Terwujudnya tata kelola daerah yang

ramah lingkungan

Kegiatan

Penataan RTH

luasan RTH 11.200.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

0 43.200.000

Pemeliharaan RTH

paket pemelh RTH

2.900.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

0 14.900.000

Koordinasi Pelaksanaan Program MIH

130.000

30.000

35.000

40.000

50.000

0 285.000

Tujuan 1 Sasaran 2 Meningkatnya aktifitas perekonomi

an yang bersahabat

dengan lingkungan

(gren economy)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Kegiatan.




Kode Program dan

Kegiatan


Awal Perencanaan


Kinerja Program


SKPD

SKPD Penanggung



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura

kec 2 110.000

2 12.000

2 130.000

2 140.000

2 150.000

10 542.000

Pemantauan Kualitas Lingkungan

112.000

120.000

140.000

150.000

165.000

0 687.000

Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup

Tertanganinya kasus lingkungan

15 60.000

15 65.000

15 70.000

15 75.000

15 80.000

75 350.000

Terlaksananya pengawasan penaatan lingkungan

20 20 20 20 20 100 0

Pengkajian Dampak Lingkungan (16.07)

Kajian dampak lingkungan hidup

0 1 80.000

1 100.000

1 120.000

1 140.000 4 320.000

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

15 70.000

15 90.000

15 100.000

15 120.000

15 130.000

75 390.000

Koordinasi penyusunan AMDAL

Terbinanya Pemprakarsa/Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan

35 46.000 40 65.000 45 80.000 50 95.000 55 110.000 225 396.000

BLH




Kode Program dan

Kegiatan


Awal Perencanaan


Kinerja Program


SKPD

SKPD Penanggung



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Peningkatan peranserta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan hidup

sekolah menerapkan pengell lingk (adiwiyata)

15 65.000

15 75.000

15 80.000

15 90.000

15 100.000

75 410.000

Pengkajian Pengembangan Sistem Intensif dan disinsentif (16.15)

data/ informasi Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup, sistem intensif dan disintensif

0 45.000 55.000 70.000 85.000 0 255.000

Tujuan 2 Sasaran 1 Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

Kegiatan

Pengembangan Data dan informasi lingkungan

dokumen SLHD

1 55000 1 65000

1 70000 1 75000 1 85000 5 350000

Tujuan 2 Sasaran 1 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Kegiatan




Kode Program dan

Kegiatan


Awal Perencanaan


Kinerja Program


SKPD

SKPD Penanggung



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industri

diketahuinya data kualitas

udara ambien

11 65.000

11 75.000

11 90.000

11 100.000

11 110.000

55 440.000

Pengujiankadar polusi limbah padat dan limbah cair

diketauinya data kualitas

air

11 65.000

11 75.000

11 90.000

11 100.000

11 110.000

55 440.000

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/ cair yang menimbulkan polusi

bertambahnya IPAL/ IPAL

Biogas

60 1.000.000

40 1.000.000

40 1.000.000

40 1.000.000

40 1.000.000

220 5.000.000

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

ketaatan pelaku usaha thd PLH dlm

dokumen lingk

30 50.000

30 60.000

30 75.000

30 80.000

30 90.000

150 355.000

Tujuan 2 Sasaran 1 Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Kegiatan

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

bertambahnya taman hijau

120.000

130.000

140.000

145.000

150.000

0 685.000




Kode Program dan

Kegiatan


Awal Perencanaan


Kinerja Program


SKPD

SKPD Penanggung



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Pengendalian dampak perubahan iklim

penanaman tanaman

keras

2000 100.000

2000 120.000

2100 130.000

2100 140.000

2200 150.000

10400 640.000

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

bertambahnya sumur

resapan

30 150.000

40 160.000

40 175.000

40 180.000

40 200.000

190 865.000

Peningkatan peranserta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

bertambahnya lubang

resapan biopori

750 75.000

1000 100.000

1000 120.000

1100 130.000

1200 150.000

5050 575.000

Tujuan 2 Sasaran 1 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan

Kegiatan

Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

tersedianya prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

1 5.000.000

1 5.000.000

1 5.000.000

1 5.000.000

1 5.000.000

5 25.000.000




Kode Program dan

Kegiatan


Awal Perencanaan


Kinerja Program


SKPD

SKPD Penanggung



-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Peningkatn operasional pelayanan persampahan

12 1.370.000

12 1.400.000

12 1.430.000

12 1.450.000

12 1.475.000

60 7.125.000

Terwujudnya TPS

6 6 6 6 6 30

Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

Bertambahnya teknologi persampahan

1 100.000

1 150.000

1 175.000

1 200.000

1 200.000

5 825.000

Peningkatan peranserta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- bangunan Bank sampah

1 200.000

1 220.000

1 230.000

1 2.400.000

1 250.000

5 3.300.000

- pengurangan timbulan sampah

12 12 12 12 12 60



Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bagian

Penang

gung

jawab

Lok

asi

Kinerja

Program

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

(outcome)

dan

Kegiatan

(output)

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

Meningkatk

an kualitas

manajemen

perkantoran

Meningka

tnya

kualitas

manajeme

n

perkantor

an

Tingkat

tertib

administra

si

perkantor

an sebesar

100%

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.

Penyediaan jasa

surat-menyurat

bulan 12

2,000.0

12

3,000

12

3,500

12

4,000

12

5,000

60

12,000

Sekreta

riat

BLH

2. Penyediaan

jasa komunikasi

sumberdaya air

& listrik

Bulan 12

75,000.0

12

120,000

12

150,000

12

200,000

12

250,000

60

570,000

Sekreta

riat

3. Penyediaan

jasa kebersihan

12

150,000.0

12

180,000

12

200,000

12

230,000

12

250,000

60

660,000

4. Penyediaan

jasa perbaikan

peralatan kantor

Jenis 12

10,000.0

12

12,000

12

15,000

12

18,000

12

20,000

60

50,000

Sekreta

riat

5. Penyediaan

alat tulis kantor

Paket 12

7,500.0

12

12,000

12

15,000

12

17,500

12

20,000

60

49,500

Sekreta

riat

6. Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

Paket 12

11,500.0

12

13,000

12

15,000

12

18,000

12

21,000

60

52,000

Sekreta

riat

7. Penyediaan

komponen

instalansi

listrik/penerang

an bangunan

kantor

Paket 12

5,000

12

6,000

12

7,500

12

9,000

12

10,000

60

25,000

Sekreta

riat



8. Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Paket 1

150,000.0

1

150,000

1

200,000

1

230,000

1

250,000

5

630,000

Sekreta

riat

9. Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Bulan 12

4,500.0

12

6,000

12

7,500

12

9,000

12

10,000

60

25,000

Sekreta

riat

10. Penyediaan

logistik kantor

bulan 12

230,000.0

12

250,000

12

300,000

12

330,000

12

350,000

60

930,000

11. Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Jenis 12

6,000.0

12

7,000

12

8,000

12

10,000

12

12,600

60

29,600

Sekreta

riat

12. Penyediaan

makanan dan

minuman

Bulan 12

30,000.0

12

36,000

12

40,000

12

45,000

12

50,000

60

131,000

Sekreta

riat

13. Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

keluar daerah

Bulan 12

215,000.0

12

240,000

12

275,000

12

300,000

12

350,000

60

890,000

Sekreta

riat

14. Penyediaan

jasa Pegawai

Pemerintah

dengan

Perjanjian Kerja

12

150.0

12

170

12

200

12

230

12

250

60

650

Optimalis

asi

pemanfaat

an sarana

dan

prasarana

Efektivita

s

pemanfaat

an sarana

dan

prasarana

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

0

-

1. Pengadaan

kendaraan

dinas/

operasional

Unit 1

-

0

-

0

-

0

-

0

-

1

-

Sekreta

riat



2. Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

bulan 12

60,000.0

12

100,000

12

140,000

12

160,000

12

175,000

60

635,000

Sekret

ariat

2. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al

Unit 12

200,000.0

12

225,000

12

240,000

12

250,000

12

275,000

60

1,190,000

Sekret

ariat

Akurasi

hasil

evaluasi

Program

SKPD

Ketepatan

waktu

penyusun

an laporan

capaian

kinerja

dan

keuangan

Program

Peningkatan

dan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja SKPD

0

-

1. Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Paket 1

10,000.0

1

15,000

1

18,000

1

20,000

1

22,500

5

85,500

Sekret

ariat

5.

Meningkatk

an

kapabilitas

dan

profesionali

sme

aparatur

pemerintah

Meningka

tnya

kemampu

an SDM

aparatur

pemerinta

h

Jumlah

aparatur

pemerinta

h yang

memiliki

keahlian

di bidang

tugasnya

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

0

-

1. Pendidikan

dan Pelatihan

Formal

Orang 6

30,000.0

6

40,000

6

50,000

6

60,000

6

65,000

30

245,000

Sekret

ariat

Program

Perencanaan

Pembangunan

0

-

1. Penyusunan

Renstra dan

renja SKPD

SKPD

Paket 1

25,000.0

1

10,000

1

12,000

1

15,000

1

18,000

5

80,000

Sekret

ariat


RENSTRA TAHUN 2016 - 2021

bab i pendahuluan 1.1 latar belakang...renstra skpd dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses...

Documents