PIDANA SEUMUR HIDUP DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

OLEH:

IKHWAN NUR MUSTOFA NIM: 08370045

PEMBIMBING: 1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag. 2. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2012

ii  

ABSTRAK

Hukuman ialah suatu balasan yang dijatuhkan kepada terpidana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana setelah melakukan tindak pidana. Penerapan hukuman hendaklah memenuhi aspek perlindungan masyarakat ataupun individu, supaya dalam pelaksanaan hukuman ada nilai keseimbangan yang dijalankan antara individu dan masyarakat. Pidana seumur hidup ialah pidana yang dijatuhkan kepada terpidana dalam kurun waktu tak terbatas. Dalam hal ini jika melihat dari tujuan pemidanaan, pidana seumur hidup hanya mengedepankan aspek perlindungan masyarakat dan mengabaikan aspek perlindungan individu. Penerapan hukuman seperti ini tidak mampu terlaksana dengan baik karena masih adanya kendala dalam pelaksanaan tujuan pemidanaannya.

Melihat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini memilih judul Pidana Seumur Hidup di Indonesia Perspektif Hukum Islam, maka sebagai permasalahan yang hendak diungkap adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pidana seumur hidup di Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dilakukan dengan melihat undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analisis yakni penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap objek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pidana seumur hidup di Indonesia selama ini tidak dapat memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat secara sekaligus. Perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif dalam pemidanaan sebagai implementasi ide monodualistik mutlak perlu diberikan agar pemidanaan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan menghormati, mencintai sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Tidak terpenuhinya aspek perlindungan individu untuk kembali ke masyarakat dikarenakan pidana seumur hidup di Indonesia terhalang oleh kendala-kendala yuridis yang salah satunya yaitu pasal 15 KUHP yang apabila terpidana telah menjalani 2/3 masa hukuman maka ia berhak mendapatkan pelepasan bersyarat, sedangkan pidana seumur hidup sendiri tidak diketahui batas masa hukumannya sehingga menyulitkan untuk menghitung dari 2/3 masa hukuman. Kemungkinan bagi narapidana seumur hidup memperoleh remisi dengan syarat pidananya telah diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu dengan cara mengajukan grasi, tetapi hal ini sangat jarang diberlakukan karena hal ini disebabkan tidak ada jaminan apabila pidana seumur hidup dimintakan grasi pasti akan diubah menjadi pidana penjara sementara. Sedangkan dalam hukum Islam meskipun pidana seumur hidup diperbolehkan, tetapi penjatuhan hukumannya tidak dipakai sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh taubat dan membaiknya pribadi terhukum. Dengan demikian tidak perlu membatasi masa tertinggi untuk membebaskannya karena pembebasan terhukum tergantung pada keadaan dirinya bukan kepada masa tertentu, karena itu terhukum dapat bebas apabila ia bertaubat atau tetap menjalani hukuman sampai mati jika ia tidak bertaubat atau pribadinya tidak menjadi baik.

iii  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ikhwan Nur Mustofa Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan

seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ikhwan nur Mustofa

NIM : 08370045

Judul : Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan

Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai

salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat

dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

 

Yogyakarta, _6 Sya’ban 1433 H_ 26 Juni 2012 M

iv  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ikhwan Nur Mustofa Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan

seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ikhwan Nur Mustofa

NIM : 08370045

Judul : Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan

Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai

salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat

dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

 

v  

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/215/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : Pidana Seumur Hidup di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh: Nama : Ikhwan Nur Mustofa NIM : 08370045 Telah dimunaqasyahkan pada : 3 Juli 2012 dengan nilai : 90 (A-) Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

 

vi  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06 / RO

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikhwan Nur Mustofa

NIM : 08370002

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya

atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil

karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan

disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2012

 

vii  

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan

pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543

b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

Alif

Ba’

Ta’

Tsa

Jim

Ha

Kha

Dal

Dzal

Ra’

Zai

Sin

Syin

Ṣad

Ḍad

Ṭa

Tidak dilambangkan

B

T

Ṡ

J

H

Kh

D

Ż

R

Z

S

Sy

Ṣ

Ḍ

Ṭ

Tidak dilambangkan

Be

Te

Es (titik di atas)

Je

Ha (titik di bawah)

Ka dan ha

De

Zet (titik di atas)

Er

Zet

Es

Es dan ye

Es (titik di bawah)

De (titik di bawah)

Te (titik di bawah)

viii  

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

و

هـ

ء

ي

Ẓa

‘Ain

Gain

Fa’

Qaf

Kaf

Lam

Mim

Nun

Wau

Ha’

Hamzah

Ya

Ẓ

‘

G

F

Q

K

L

M

N

W

H

’

Y

Zet (titik di bawah)

Koma terbalik (di atas)

Ge

Ef

Qi

Ka

El

Em

En

We

Ha

Apostrof

Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

دةمتعد

عدة

ditulis

ditulis

Muta'addidah

‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة

علة

ditulis

ditulis

Hikmah

'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam kata bahasa Indonesia, seperti salat , zakat dan sebagainya, kecuali

bila dikehendaki lafal aslinya).

ix  

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

ولياء ألا 'Ditulis Karāmah al-auliyā آرامة

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

Ditulis Zakāh al-fiṭri زآاة الفطر

D. Vokal pendek

____

فعل

____

ذآر

____

يذهب

fathah

kasrah

ḍammah

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

A

fa'la i

żukira

u

yażhabu

E. Vokal panjang

fatḥah + alif

جا هلية

fatḥah + ya’ mati

تنسى

kasrah + ya’ mati

آريم

ḍammah + wawu mati

فروض

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

A

jāhiliyyah

ā

tansā

ῑ

karῑm

ū

furūd

x  

F. Vokal rangkap

Fatḥah + ya’ mati

بينكم

fatḥah + wawu mati

قول

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ai

bainakum

au

qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

اانتم

اعدت

لئن شكرتم

ditulis

ditulis

ditulis

A’antum

U’idat

La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القران

القياس

ditulis

ditulis

Al-Qur’ān

Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء

الشمس

ditulis

ditulis

As-Samā’

As-Syam

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض

اهل السنة

ditulis

ditulis

żawi āl-furūd

ahl al-sunnah

xi  

MOTTO Berusahalah sampai tetes keringat membasahi raga, karena

setiap tetes keringat dari usaha akan menjadi serpihan kristal keberhasilan dari usaha keras.

*******

Jika ingin menjadi orang yang besar, maka bersiaplah dengan angin yang kencang.

*******

Angka “0” bukan angka kegagalan... Namun, angka “0” adalah angka bermulanya suatu keberhasilan.

(Jika berani merubah kelemahan menjadi kelebihan..) *******

xii  

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku tercinta

Dan untuk Almamaterku Jinayah Siyasah

Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

xiii  

KATA PENGANTAR

سيدنا محمد الحمدهللا رب االعالمين والصالة والسالم على أشرف اآلنبياء والمرسلين

شهد أن محمدا عبده و رسوله ال نبي أشهد أن الاله إالاهللا وأ. وعلى اله وصحبه أجمعين

.بعده

Puji syukur terhadap Allah swt. dengan melantunkan nama-Mu yang Maha

Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum

tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan yakin

bahwa Nabi Muhammad utusan Engkau. Sholawat serta salam selalu tercurah

kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang patut dicontoh, manusia terbaik di

atas yang terbaik, manusia brilian di atas yang terbrilian, sehingga kata-kataku

seolah habis untuk sekedar melukiskan jasa-jasa beliau terhadap bumi dan umat

manusia, dan engkaulah guru dari maha guru.

Atas berkat rahmat Allah swt, skripsi yang berjudul “Pidana Seumur

Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” telah selesai disusun. Penyusun

menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan

keterbatasan kemampuan. Penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan

uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan

skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

perkenankan penyusun dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih

kepada :

xiv  

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan

Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing I yang disela-sela

kesibukannya meluangkan waktu guna memberikan bimbingan,

masukan dan nasehat dengan sabar dan penuh keikhlasan sehingga

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah bersedia

memberikan bimbingan beserta saran-saran yang bermakna sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

telah memberikan masukan dan nasehat dalam menjalani studi di

Fakultas Syari’ah ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

terutama Dosen jurusan Jinayah Siyasah yang telah sabar

menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga

pada TU Fakultas Syari’ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah

xv  

Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian

studi dan skripsi ini.

8. Ayahanda Amat Juwari, S.Sos, dan Ibunda Maesaroh yang selalu

memberikan kasih sayang dan doa yang sangat tulus, pengorbanan

beliau berdualah yang membuat penulis bersemangat dalam menjalani

hari-hari sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

9. Kakakku Habib Prihantoro, S.Pd.I, yang selalu sabar menghadapi

tingkah laku penulis yang nakal dan adikku Suci Hanni Maghfiroh yang

selalu berikan inspirasi karena kelucuannya. Karena senyum dan do’a

mereka, penulis mampu semangat menyelesaikan skripsi ini.

10. Bpk. Puji Sutarto sekeluarga yang telah menjadi keluarga kedua penulis

selama menimba ilmu di Yogyakarta. Penulis meminta maaf atas

ketidaksopanan penulis apabila empat tahun ini tinggal bersama kalian.

11. Terimakasih tidak lupa penulis haturkan untuk “bunga mawarku”

Khafidza Rizqiana yang selalu mencurahkan kasih sayang, yang

mendukung baik spirituil dan materiil, dan selalu memberi semangat

untuk menyelesaikan studi ini. Senyummu bawa inspirasi dalam

semangatku.

12. Untuk teman-teman seangkatan Jinayah Siyasah 2008 yang telah

memberikan keikhlasannya dalam menjalin silaturahim kepada penulis.

Pertemanan ini kan menjadi kenangan yang tak terlupakan dan akan

selalu menjadi tali ukuwah islamiyah kita.

xvi  

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah

SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan

sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara,

serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1433 H 21 Mei 2012 M

xvii  

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

ABSTRAK ...................................................................................................... ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................. iii

PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................................. v

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .............................................................. vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ......................................... vii

MOTTO .......................................................................................................... xi

PERSEMBAHAN ........................................................................................... xii

KATA PENGANTAR .................................................................................... xiii

DAFTAR ISI ................................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................... 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................ 6

D. Telaah Pustaka ........................................................................ 7

E. Kerangka Teoritik ................................................................... 9

F. Metode Penelitian .................................................................... 14

G. Sistematika Pembahasan ......................................................... 16

xviii  

BAB II HUKUMAN DALAM ISLAM ................................................... 18

A. Pengertian Hukuman dalam Islam .......................................... 18

B. Macam-macam Hukuman dalam Islam................................... 20

C. Dasar Pemberian dan Pelaksanaan Hukuman dalam Islam .... 25

D. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam ............................... 31

BAB III PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM

PIDANA DI INDONESIA .......................................................... 40

A. Pengertian Pidana Seumur Hidup ........................................... 40

B. Sejarah Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum

Pidana di Indonesia ................................................................. 43

C. Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam

Perundang-undangan di Indonesia .......................................... 44

D. Kebijakan Pidana Seumur Hidup dalam Praktek .................... 55

E. Pidana Seumur Hidup Dilihat dari Aspek-aspek

Tujuan Pemidanaan ................................................................. 61

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN SEUMUR HIDUP DALAM

HUKUM ISLAM ......................................................................... 68

A. Kebijakan Seumur Hidup dalam Hukum Islam ...................... 68

B. Pidana Seumur Hidup Dilihat dari Tujuan Pemidanaan

dalam Hukum Islam ................................................................ 72

xix  

BAB V PENUTUP .................................................................................... 76

A. Kesimpulan .............................................................................. 76

B. Saran- Saran ............................................................................. 77

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS ...................... I

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH .................................... IV

CURRICULUM VITAE ........................................................ VI

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam

sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh

hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebab,

sebagaimana diketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial

(zoon politicion), yang berarti ia merupakan makhluk yang senantiasa

ingin berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya dalam

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.1

Manusia sebagai makhluk sosial dalam rangka memenuhi

kebutuhan hidupnya itu, maka sangat terbuka peluang untuk timbulnya

ketidakteraturan tersebut. Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing

perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan

tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia didukung dengan sanksi

negatif yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum

juga merupakan salah satu sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini,

maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga

masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang

membahayakan diri sendiri serta harta bendanya. Jadi, barang siapa yang

melanggar hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Hukum yang

1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1990), hlm. 27.

2

mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan

dimana aturan pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena

itu, hukum pidana disebut sebagai hukum sanksi istimewa.2

Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang sering

menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, di samping

masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah

kesalahan. Ketiga masalah tersebut masing-masing mempunyai persoalan

tersendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar

manusia yakni hak-hak asasi manusia.

3

Masalah pidana merupakan masalah yang sensitif, mengingat

masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat

manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol

sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.

4

Kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana

dan pemidanaan nampak dari pendapat-pendapat yang pada intinya

menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari KUHP suatu bangsa

adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidananya ini akan tercermin

nilai sosial budaya tersebut.

5

2Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati Indonesia, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1985), hlm. 11. 3Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 16. 4Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cet. I, (Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 131. 5Ibid.

3

Dalam hukum pidana paksaan disertai suatu siksaan atau

penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam

jenisnya. Menurut KUHP pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas:6

1. Pidana Pokok (utama) yang terdiri dari:

a. Pidana Mati.

b. Pidana Penjara:

1) Pidana Seumur Hidup.

2) Pidana penjara dalam waktu tertentu (setinggi-tingginya 20

tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).

c. Pidana kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-

tingginya 1 tahun).

d. Pidana Denda.

e. Pidana Tutupan (berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 1946 Berita

Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)

2. Pidana tambahan yang terdiri:

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.

c. Pengumuman putusan hakim.

Sebagai bagian dari pidana (penjara), pidana penjara seumur hidup

(untuk selanjutnya akan disebut “pidana seumur hidup”) juga mengandung

banyak aspek yang bersifat paradoksal, yang juga sering diperdebatkan

oleh para ahli hukum. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam

6C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka,

1986), hlm. 257.

4

sistem pemidanaan di Indonesia tidak berarti bahwa pidana seumur hidup

telah diterima masyarakat tanpa syarat. Banyak pihak yang merasa

keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena

dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu karena dengan

putusan demikian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi kembali

ke dalam masyarakat.7

a. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan

pidana di Indonesia baik yang ada dalam KUHP maupun dalam

undang-undang di luar KUHP termasuk dalam ketentuan/aturan

pelaksanaannya cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan

masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana

pencegah kejahatan.

Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-

undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum

mengimplementasikan gagasan/ide monodualistik sebagai nilai-nilai dasar

dalam masyarakat Indonesia. Belum diimplementasikannya nilai-nilai

monodualistik dalam pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan

pidana seumur hidup dalam kebijakan legislative di Indonesia tidak dapat

memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada

masyarakat. Ketidakmampuan pidana seumur hidup memberikan

perlindungan yang integrative kepada individu dan masyarakat nampak

dari kenyataan sebagai berikut:

7Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 62.

5

b. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di

Indonesia tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas

pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak

pidana selama menjalani pidananya.8

Dilihat dari tolok ukur tersebut kebijakan tentang pidana yang ada

dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini belum mencerminkan

nilai-nilai keseimbangan dalam Pancasila. Kebijakan tentang pidana

seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan sekarang ini

cenderung hanya melindungi masyarakat yang merupakan refleksi atas

fungsi pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Sementara aspek

perlindungan terhadap individu kurang diperhatikan.

9

Dalam Islam hukuman seumur hidup yang merupakan bagian dari

hukuman penjara mestinya hanyalah sebagai hukum muayyidat yang

menjadi penguat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Sedangkan penjara, pengasingan atau sanksi hukum lainnya hanyalah

pelengkap. Untuk itu hukum pidana Islam memandang efektivitas

hukuman seperti penjara atau lainnya disesuaikan dengan kondisi

kekinian. Penjara bukan satu-satunya media untuk menyadarkan dan

menjerakan seseorang untuk berhenti untuk melakukan pelanggaran

hukum.

10

8Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,

(Universitas Muhammadiyah Malang: UMM Press, 2004), hlm. 1. 9Ibid., hlm. 119.

10Imam Yahya, http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalam-perspektif-fiqh-jinayat.html. Akses 1 April 2012.

6

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk

mengkaji tentang Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum

Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,

maka perlu dilakukan perluasan penelitian. Adapun rumusan pokok

permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pidana

seumur hidup di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas,

maka penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui kebijakan pidana seumur

hidup di Indonesia perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi

beberapa hal yaitu:

1. Secara ilmiah, memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih jauh

tentang pidana seumur hidup.

2. Secara akademisi, berfungsi menambah referensi yang telah ada dan

memberikan wawasan pengetahuan yang lebih dalam tentang

Kebijakan Pidana Seumur Hidup di Indonesia Perspektif Hukum

Islam.

7

3. Secara praktis, menjadi sebuah sumbangan pemikiran dan landasan

rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum

(sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin

ilmu Syari’ah khususnya dalam bidang pengembangan ilmu Jinayah

Siyasah atau Hukum Pidana Islam yang penyusun tekuni.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, kajian penelitian

mengenai kebijakan pidana seumur hidup di Indonesia perspektif hukum

Islam masih sangat jarang. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Skripsi Mahmud Syafii, Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta jurusan Jinayah Siyasah yang judulnya

“Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008

Perspektif Hukum Pidana Islam”.11

Skripsi Nopiyanti Fajriyah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut

Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Jinayah Siyasah

yang judulnya “Eksistensi Penjara Dalam Mewujudkan Kemaslahatan

Penelitian ini membahas tentang

deskripsi tentang perkembangan stelsel pidana penjara dalam RUU KUHP

yang kemudian ditinjau dari hukum pidana Islam.

11Mahmud Syafii, “Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP

2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

8

Umat Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Islam”.12

Skripsi Ari Arkanudin, Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta jurusan Jinayah Siyasah yang judulnya “Sanksi

Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana

Islam”.

Dalam penelitian ini

membahas efektivitas pidana penjara di Indonesia serta tujuan pidana

penjara ditinjau dari sistem pemidanaan Islam.

13

12Nopiyanti Fajriyah, “Eksistensi Penjara Dalam Mewujudkan Kemaslahatan

Umat Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

13Ari Arkanudin, “Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi pidana

penjara yang ada dalam RUU KUHP 2008 yang kemudian dianalisis

melalui perspektif hukum pidana Islam.

Adapun dari literatur dari buku yang terkait dengan penelitian ini

adalah karya Tongat: “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum

Pidana Di Indonesia”. Dalam buku ini membahas tentang deskripsi,

argumentasi serta prospek kebijakan ideal tentang pidana seumur hidup

dalam kebijakan kriminal di Indonesia di masa yang akan datang.

9

E. Kerangka Teoritik

Pidana penjara seumur hidup pada dasarnya merupakan jenis

pidana absolut (sudah ditentukan waktunya). Dilihat dari sudut penjatuhan

pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat

pasti (definite sentence) karena sifat pidana dikenakan jangka waktu yang

pasti (a definite period of time), yaitu menjalani pidana sepanjang

hidupnya walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidup

seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktek, dapat juga

dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat “in determinate” karena si

terpidana tidak tahu pasti kapan dia dapat dilepaskan kembali ke

masyarakat.14

Selain itu juga Barda Nawawi Arief

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini

sangat sulit bagi narapidana seumur hidup mendapatkan pelepasan

bersyarat (conditional Release “als voor waardelijke invrij heidstelling”)

Pengurangan masa pidana (remisi) maupun proses asimilasi (proses

membawa napi dalam kehidupan masyarakat).

15

14Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga,

edisi revisi, (Bandung: Citra Aditya Bhakti , 2005), hlm. 237. 15Ibid., hlm. 238.

menyatakan bahwa pidana

penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga

menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan

dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain

terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga

10

sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan

terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti

terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai

akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana

penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan

terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan

kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman

penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat

dan harga diri manusia.

Senada dengan beberapa pendapat di atas tentang pidana penjara

menurut Tongat bahwa pidana penjara sebagai pidana berupa pembatasan

kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan

menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang

menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib

bagi mereka yang telah melanggar16. Disebabkan sifatnya yang pasti itu,

Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Tongat17

Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam

teori. Dari mulai teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan.

menyatakan bahwa

orang keberatan terhadap pidana seumur hidup sebab dengan putusan yang

demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam

masyarakat.

16Tongat, “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”.,

hlm. 35. 17Ibid.

11

Dalam teori pemidanaan dikenal teori absolut, atau teori retributif, atau

teori pembalasan (vergerldingstheorien). Menurut teori ini, pidana

dimaksudkan untuk membalas tindakan pidana yang dilakukan seseorang.

Jadi, pidana dalam teori ini hanya untuk pidana itu sendiri. Teori ini

dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut-pengikutnya

dengan jalan pikirannya masing-masing, seperti: Immanuel Kant, Hegel,

Herberet dan Stahl.18 Ditambahkan oleh Muladi dan Barda19

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan

dendam, yang paling penting ialah pemberian bimbingan dan

pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada

terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota

masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan

yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya

rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut

pemasyarakatan.

kaitannya

dengan pembalasan mereka berkomentar “pidana merupakan akibat

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

melakukan kejahatan. Jadi, pada dasarnya pembenaran dari pidana itu

terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.

20

18Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum

Pidana, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 131. 19Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana,

(Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10-11. 20Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

hlm. 3.

12

Hukum Islam sebagai hukum agama yang paling dominan di

Indonesia, dengan demikian memiliki kedudukan yang strategis sebagai

bahan bagi pembentukan hukum nasional. Untuk itu, pembahasannya tidak

hanya berkutat pada pencarian legitimasi legal-formal, akan tetapi harus

diarahkan pada seberapa banyak hukum Islam menyumbangkan nilai-

nilainya dalam rangka pembentukan hukum nasional sehingga terwujud

kemajuan, ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara di Indonesia.21 Makhrus22

Di dalam hukum pidana Islam, berat ringannya hukuman

diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya digolongkan dalam

pembahasan hukuman takzir yang jenisnya bervariasi. Mulai dari yang

paling berat yaitu hukuman mati sampai yang teringan yaitu hakim cukup

memberikan hukuman ancaman, teguran maupun peringatan.

juga menyimpulkan

dalam kaitannya pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan

(retribution), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Jangka panjang dari aspek

ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (social

defence).

23

21Ahmad Bahiej, dkk., Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer,

(Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUKA, 2006), hlm. 106. 22Makhrus Munajat, Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam

Perspektif Islam, (Yogyakarta: Fakultas IAIN Yogyakarta, 2001), hlm. 66. 23A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),

hlm. 325.

13

Dalam hukum Islam macam hukuman jika dilihat dari bentuk atau

sasaran dari hukuman itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai berikut:24

1. ‘Uqūbah badaniyyah (hukuman fisik), yaitu hukuman yang ditetapkan

atas tubuh manusia. Masuk dalam kategori ini antara lain hukuman

bunuh, jilid dan penjara.

2. ‘Uqūbah nafsiyyah (hukuman psikologis), merupakan pengganti

hukuman diberikan dalam bentuk psikologis, seperti nasehat dan

peringatan.

3. ‘Uqūbah maliyyah (hukuman denda), yaitu hukuman dalam bentuk

materiil seperti hukuman diyat.

Terhadap jenis pidana had baik macamnya maupun kadarnya sudah

ditentukan dengan dalil yang qath’i dulu arti penguasa tidak boleh

merubah atau mengurangi hukuman yg sudah ditentukan, seperti hukuman

terhadap orang yang membuat kerusakan di muka bumi misalnya

pencuriaan yaitu bentuknya pidana badan kadarnya dipotong tangannya

atau diasingkan dari tempat tinggal mereka. Sebagaimana firman Allah:

الذين يحا ربون اهللا ورسوله ويسعون فى االرض فسا دا ان انما جزاءا

ايديهم وارجلهم من خالف اوينفوا من االرض يقتلوا اويصلبوا اوتقطع

24Fعظيم االخرة عذاب فى الدنيا ولهم فى ذلك لهم خزي

25 Pembentukan hukum dengan cara maslahah mursalah semata-mata

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk

24Ocktoberrinsyah, “Hukuman Mati (Pergumulan antara Normativitas Islam

dan HAM),” Asy-Syir’ah, No. II, vol. 38, Th. 2004, hlm. 267. 25Al-Mā idah (5): 33.

14

mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dan kerusakan bagi

manusia.26

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research)

yang objek utamanya adalah data literatur dan tulisan-tulisan yang

berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran

secara lengkap dan sistematis terhadap objek yang diteliti.

Berdasarkan pengertian di atas, sifat penelitian dimaksudkan

untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan

dengan penelitian ini secara jelas dan rinci yang kemudian akan

dianalisis untuk menjawab permasalahan “Pidana Seumur Hidup Di

Indonesia Perspektif Hukum Islam”.

26Kamal Mukhtar, dkk., Ushul Fiqh Jilid I (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti

Wakaf, 1995), hlm. 143.

15

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan digunakan untuk memecahkan masalah dan

menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Pendekatan yang

digunakan penyusun dalam menyusun penelitian ini ialah

menggunakan pendekatan historis. Dengan pendekatan ini

dimaksudkan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya suatu

peristiwa.

Selain itu, dalam penyusunan skripsi ini penulis juga

menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya ialah dalam

pendekatan ini dilakukan dengan melihat undang-undang dan

peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan

buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini, yang

kemudian dikaji dan ditelaah yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer meliputi KUHP dan Undang-undang

yang berkaitan dengan hukum pidana serta buku tentang, at-

Tasyrῑ al-Jinā’ῑ al-Islāmῑ karya Abdul Qādir Awdah, Pidana

Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Di Indonesia karya Tongat,

S.H., M.Hum., Asas-asas Hukum Pidana Islam karya A. Hanafi,

M.A., Teori-teori dan Kebijakan Pidana karya Muladi dan Barda

16

Nawawi Arief dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek

penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber

tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang

berkaitan dengan penelitian ini, antara lain: artikel, bulletin, koran,

atau karya ilmiah para sarjana dan informasi lain yang relevan.

5. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis.

Metode yang dipakai dalam menganalisa penelitian ini nantinya

menggunakan analisis dengan penalaran deduktif.27

G. Sistematika Pembahasan

Deduktif

merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang

bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat

khusus sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti

menguraikan materi penelitian yang dibagi menjadi lima bab dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang

masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

27Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,

1984). hlm. 42.

17

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

Bab Kedua, penyusun mengkaji hukuman dalam Islam. Pada

pembahasan ini terdiri atas pengertian hukuman dalam Islam, macam-

macam hukuman dalam Islam, dasar pemberian dan pelaksanaan

hukuman, tujuan pemidanaan dalam hukum Islam.

Bab Ketiga, membahas mengenai kebijakan pidana seumur hidup

di Indonesia. Pembahasan ini terdiri atas: pengertian pidana seumur hidup,

sejarah pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia,

kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di

Indonesia, kebijakan pidana seumur hidup dalam praktek, pidana seumur

hidup dilihat dari aspek-aspek tujuan pemidanaan,

Bab Kempat, merupakan analisis kebijakan pidana seumur hidup

dalam hukum Islam. Pembahasan ini terdiri atas: kebijakan seumur hidup

dalam hukum Islam, pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan

dalam Islam.

Bab Kelima, yaitu bab penutup yang memuat tentang kesimpulan

dari berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang

nantinya disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pada dasarnya kebijakan tentang pidana seumur hidup di Indonesia

belum memenuhi nilai-nilai keseimbangan, yaitu masih cenderung hanya

melindungi masyarakat yang merupakan refleksi fungsi pidana sebagai

alat pencegah kejahatan. Dalam hukum Islampun kebijakan pidana seumur

hidup harus mengedepankan aspek perlindungan individu dan masyarakat,

hal dimaksudkan supaya dari pihak individu dapat menjalani hukuman

dengan semestinya dan dari pihak masyarakat dapat terhindar dari

gangguan kejahatan. Namun, hukum Islam dalam menentukan batas masa

maksimal hukuman seumur hidup itu tidak terbatas waktu, tetapi hukum

Islam masih memberikan peluang bagi terpidana seumur hidup untuk

bebas jika terpidana tersebut telah lama mendekam di dalam penjara dan

benar-benar telah menunjukkan perubahan yang baik sehingga ia bertobat.

Dilihat dari konsep tujuan pemidanaan antara hukum positif

dengan hukum Islam, pidana seumur hidup sudah seiring sejalan dengan

kemaslahatan masyarakat dan individu. Perlindungan kepada individu dan

masyarakat secara integratif dalam pemidanaan sebagai implementasi ide

monodualistik mutlak perlu diberikan agar pemidanaan benar-benar sesuai

dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hukum Islam

77

meskipun pidana seumur hidup diperbolehkan, tetapi penjatuhan

hukumannya tidak dipakai sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh

taubat dan membaiknya pribadi terhukum. Dengan demikian tidak perlu

membatasi masa tertinggi untuk membebaskannya karena pembebasan

terhukum tergantung pada keadaan dirinya bukan kepada masa tertentu,

karena itu terhukum dapat bebas apabila ia bertaubat atau tetap menjalani

hukuman sampai mati jika ia tidak bertaubat atau pribadinya tidak menjadi

baik.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut di atas maka

diajukan saran sebagai berikut :

1. Pidana seumur hidup yang dalam perundang-undangan pidana selama

ini hendaknya mengandung nilai-nilai dasar dalam masyarakat,

sehingga tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat,

akan tetapi juga kepada perlindungan individu.

2. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia (secara

nasional), maka seyogyanya diupayakan pengenaan terhadap pidana

seumur hidup itu hendaknya lebih manusiawi serta tidak

mempengaruhi hak-haknya sebagai manusia untuk hidup bersama

dengan keluarganya.

3. Adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai penjatuhan pidana

berikut dengan kualifikasi terhadap penjatuhan pidana penjara.

78

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur’an

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Fikih/Hukum Islam

Abdul Qādir Awdah, at-Tasyrῑ al-Jinā’ῑ al-Islāmῑ , 2 Juz, Beirut: Dâr al Kâtib al- Arabî, t.t.

_________________, “at-Tasyrῑ ’ al-Jinā’i al-Islāmῑ Muqāranan bil

Qānūnil Waḍ ’iy”, dalam Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor, PT. Kharisma Ilmu, t.t.

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Uṣ ul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.

Ahmad Bahiej, dkk., Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer,

Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUKA, 2006. Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam

Islam, cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang,

1976. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih

Jinayah, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Kamal Mukhtar, dkk., Ushul Fiqh Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,

1995. Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras,

2009. _______________, Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam

Perspektif Islam, Yogyakarta: Fakultas IAIN Yogyakarta, 2001. M. Abu Zahrah, Uṣ ul al-Fiqh, Kairo:Muktabah Muhaimar, 1957. Ocktoberrinsyah, “Hukuman Mati (Pergumulan antara Normativitas Islam

dan HAM),” Asy-Syir’ah, No. II, vol. 38, Th. 2004. _____________, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam”, In Right, No.

I, vol. I, Th. 2011.

79

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Bandung: Pustaka

Setia, 2000. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet. XXVII, Bandung: Sinar Baru Algensindo,

1994.

C. Hukum Pidana

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga

Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bhakti , 2005. ____________, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan

Konsep KUHP Baru, Jakata: Kencana Prenada Media Group, 2008. ____________, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan

dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedelapan, Jakarta: Balai

Pustaka, 1986. M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, Bandung: Remadja Karya, 1986. Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, Malang: Averroes

Press, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cetakan pertama,

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995. ______, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1985 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana,

Bandung: Alumni, 1992. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, cetakan

pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

80

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986. Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,

Universitas Muhammadiyah Malang: UMM Press, 2004. Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cetakan

ketiga, Jakarta-Bandung: 1981. Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum

Pidana, Jakarta: Grasindo, 2008. D. Lain-lain Anton M. Moeliono, et al. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan kedua,

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Ari Arkanudin, “Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif

Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Bambang Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia, Jakarta: Bina

Aksara, 1983. Http : //imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalam-perspektif-fiqh-

jinayat.html Mahmud Syafii, “Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP

2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Nopiyanti Fajriyah, “Eksistensi Penjara Dalam Mewujudkan Kemaslahatan

Umat Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Otto Yudianto, “Kebijakan Legislatif dalam Mewujudkan Ide

Pemasyarakatan Terhadap Pidana Seumur Hidup”, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997

Slamet Muljana, Perundang-undangan Madjapahit, Jakarta: Bratara, 1967. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1990. Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,

1984.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS

NO HALAMAN FN TERJEMAHAN

BAB I

1. 14 25 Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

BAB II

2. 21 34 Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.

3. 29 50 Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

4. 30 51 Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

5. 30 52 Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan iu agar kamu mendapat keberuntungan.

II

6. 30 53 Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

7. 31 54 Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

8. 34. 62 Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

9. 36 65 Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mu’jizat dari mu’jizat-mu’jizat sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).

10. 36 66 Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pengajaran?

11. 36 67 Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

12. 38 72 Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula).

III

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.

13. 40 77 Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

IV

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Iddris bin Abbas bin Usman bin Syafi’i, lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Ayahnya telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Fatimah binti ‘Abdullah al-Azzidiyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, Ia diberi gelar Mujjadid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah ‘Umar bin Abdul Aziz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur’an 30 juz.

Al- Imām Asy- Syāfi’ῑ

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khalid az-Zanji di Mekkah, sedangkan yang di Madinah adalah Imam Malik Ibn Anas. Di Irak ia berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan (murid Imam Abu Hanafi). Guru Imam Syafi’i sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Irak atau antara ilmu fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut di atas yang menuntun as-Syafi’i untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi’i yang tersohor ialah ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm. Imam Syafi’i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma’mun. Kemudian ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M, pada malam jum’at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari jum’at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sugra di kota Kairo didekat Masjid Yazar (Mesir).

Beliau melakukan suatu terobosan besar menembus sistem hukum konvensional dengan hujahnya yang tajam dan pikiran yang cemerlang. Beliau berupaya menjadikan hukum Islam sebagai sandaran hukum konvensional. Beliau lahir pada 1906 M (1324 H) di Mesir dan wafat 1954 M (1374 H) dalam usia 48 tahun. Al-Ustadz Abdul Qadir Audah (almarhum) adalah seorang putera Mesir yang hidupnya sangat sederhana, tidak suka hidup mewah dan hatinya sangat bersih. Semasa mudanya hatinya sudah bergejolak anti terhadap kemungkaran (kejahatan/kezaliman) dan kemaksiatan. Begitulah sejak ia masih di bangku sekolah. Pada tahun 1930 Ia keluar dari Kuliyatul Huquq (Fakultas Hukum) dan beliaulah satu-satunya lulusan fakultas tersebut yang langsung diangkat sebagai anggota parlemen dan merangkap sebagai hakim di pemerintahan Mesir. Perhatiannya pada bidang hukum lebih besar, oleh karena itu meskipun ia sebagai

‘Abdul al- Qadir ‘Awdah

V

anggota parlemen, namun waktunya selalu dipergunakan untuk mendamaikan segala persengketaan yang terjadi. Di parlemen beliau bertemu dengan Ustadz Hasan Albanna anggota parlemen dari provinsi Ismailiyah. Fikirannya selalu ada persamaan, yaitu daulah Islamiyah sebagai cita-citanya.

Sebagai hakim, Abdul Qadir Audah terkenal sebagai orang yang berani dalam kebenaran dan selalu konsekuen terhadap segala perkataan dan perbuatan. Maka pada suatu ketika pernah diajukan padanya perkara Ikhwanul Muslimun dengan pihak pemerintah dengan tegas ia menyatakan, memutuskan bahwa pelarangan terhadap Ikhwanul Muslimun adalah salah, tidak berdasar hukum, oleh karena itu Ikhwanul Muslimun berhak hidup.

Lahir di Sungailiat, Bangka, 20 Oktober 1968. Pendidikan dasar sampai menengah ditempuh di kota kelahirannya, yaitu SD Maria Goretti Sungailiat Bangka (1975-1981), setelah menamatkan pendidikan dasarnya beliau melanjutkan di SMP Setia Budi Sungailiat Bangka (1981-1984), kemudian beliau melanjutkan di SMAN 508 Sungailiat Bangka (1984-1987). Disamping itu, beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Diniyah al-Awwaliyah Alhidayah Bangka (1979-1983) dan Madrasah Diniyah al-Wustha Alhidayah Bangka (1983-1986). Beliau juga melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Syari’ah Jurusan Perdata-Pidana Islam (1987-1993) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah lulus S1, beliau melanjutkan studinya dengan mengambil Program Magister Prodi Aqidah dan Filsafat (1995-1997) PPs IAIN SUKA dan langsung melanjutkan S3 dan mendapat gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama PPs IAIN SUKA Yogyakarta (1997-2011).

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

Beliau menjadi Dosen Tetap Jurusan Jinayah Siyasah (JS) Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga (1999–sekarang), selain menjadi Doktor pengajar di PPs UIN SUKA beliau menjadi Sekretaris Program Doktor Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2010), Sekretaris “Jurnal Asy-Syir`ah” Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2007), Ketua Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan (K-3) pada Student Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006). Di luar institusi beliau sampai saat ini menjadi Ketua I MUI Kecamatan Kemalang Klaten (2010-sekarang), dan masih banyak berbagai jabatan yang beliau miliki baik dari institusi universitas maupun yang ada di luar institusi.

Aktif menulis di berbagai jurnal dan beberapa karya yang beliau miliki dan telah diterbitkan dalam bentuk jurnal diantaranya: Riddah dan HAM, Perang dalam Islam, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam, Hukuman Mati (Pergumulan Antara Normativitas Islam dan HAM), Sejarah Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia, Tujuan Pemidanaan Dalam Islam, dan masih banayak lagi karya-karya beliau yang sampai saat ini mampu menjadi acuan pembelajaran.

VI

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ikhwan Nur Mustofa

Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 15 Juli 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Jl. Nyai Wagen RT 03/01, Kelurahan Keseneng,

Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo,

Jawa Tengah, 54119.

Alamat Yogyakarta : Gendeng, GK IV No. 1001 A, RT 85/20, Baciro,

Gondokusuman, Yogyakarta, 55225.

Nama Orang Tua

Ayah : Amat Juwari, S. Sos

Ibu : Maesaroh

Pekerjaan Orang Tua : PNS

Alamat Orang Tua : Jl. Nyai Wagen RT 03/01, Kelurahan Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 54119.

Pendidikan

1. TK Siswa Budi II Surabaya (1995-1996) 2. SDN Ketintang IV Surabaya (1996-1999)

SDN Keseneng (1999-2002) 3. MTsN Purworejo (2002-2005) 4. MAN Purworejo (2005-2008) 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan

Jinayah Siyasah, tahun akademik 2008-2012)