penegakan hukum di undelimited area yang berbatasan …

Penegakan Hukum Di Undelimited …..│Shannet, Kresno, Roslin│244

Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI

Shannet Febriyanti1, Kresno Buntoro2, Roslin Panjaitan3 1 3 Politeknik Angkatan Laut Program Magister Terapan Prodi Strategi Operasi Laut, Jakarta Indonesia

2 Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Jakarta-Indonesia e-mail: [email protected]

Received: 12-07-2020, Accepted: 17-11-2020

Abstrak Indonesia merupakan negara Kepulauan yang diakui oleh internasional menentukan batas wilayah menurut hukum Internasional UNCLOS 1982. Saat ini masih memiliki batas wilayah yang belum ditentukan dengan negara tetangga salah satunya batas wilayah ZEE dengan Negara Vietnam di Laut Natuna Utara. Hal ini dapat menimbulkan insiden dalam penegakan hukum di ZEEI. Penelitian menggunakan metode kualitatif eksplanatory dengan analisis data menggunakan Soft System Methodology (SSM). Penegakan hukum oleh Negara Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam terkendala dengan belum adanya Provisional Arrangement tentang penegakan hukum antara Indonesia dengan Vietnam hal ini diatur di dalam Pasal 74 UNCLOS 1982, untuk mengatasi insiden dalam penegakan hukum di perbatasan ZEE yang belum disepakati maka ditegaskan terkait tentang wilayah tumpang tindih antara negara Indonesia dan Vietnam agar berpedoman pada Surat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-142/LN00.00/7/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih.

Kata Kunci: batas wilayah yang belum di tentukan, Penegakan Hukum, Insiden

Abstract

Indonesia is an archipelagic country that is recognized by the international community to determine territorial boundaries according to the 1982 UNCLOS international law. Currently, it still has undefined territorial boundaries with neighboring countries, one of which is the EEZ with Vietnam in the North Natuna Sea. This can lead to incidents in law enforcement in ZEEI. The research used qualitative explanatory methods with data analysis using Soft System Methodology (SSM) and data processing using NVivo. Law enforcement by the State of Indonesia in the North Natuna Sea bordering Vietnam is constrained by the absence of a Provisional Arrangement on law enforcement between Indonesia and Vietnam, this is regulated in Article 74 UNCLOS 1982, to deal with incidents in law enforcement at the EEZ border that have not been agreed upon, it is emphasized Regarding overlapping areas between Indonesia and Vietnam, it should be guided by the Letter of the Coordinating Minister for Politics, Law and Security Number B-142 / LN00.00 / 7/2019 dated 23 July 2019 concerning Guidelines for Law Enforcement in Overlapping Areas.

Keywords: Undelimitid area, Law enforcement, Incident

Pendahuluan.

Wilayah dan sumber daya Negara

Indonesia sudah saatnya mengalami

perubahan cara pandang yang signifikan,

dari landward menuju seaward. Fadel

Muhammad (2011) di Yogyakarta,

menegaskan Indonesia membutuhkan

revolusi biru, yang artinya penekanan

pembangunan nasional perlu diarahkan ke

245│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2020, Volume 8 Nomor 2

laut, tidak lagi pembangunan di darat1. Hal

ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko

Widodo yang disampaikan dalam pidato pada

KTT Asia Timur (East Asia Summit) di

Myanmar International Convention Center

(MICC), Nay Pyi Taw, Myanmar yaitu Indonesia

sebagai negara maritim harus menegaskan

dirinya sebagai poros maritim dunia. Pada mata

kuliah Sea Power oleh Dr Marsetio kepada

perwira mahasiswa Dikreg Seskoal Angkatan

ke 58 disampaikan tentang konsep negara

maritim yaitu negara yang mampu

memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya,

untuk itu diperlukan strategi untuk membangun

Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang

tangguh dan berdaulat. Sebagai negara

kepulauan batas maritim merupakan satu hal

yang penting, dikarenakan batas tersebut

mengatur hak dan kewenangan serta

kewajiban suatu negara.

Hukum internasional merupakan

keseluruhan kaidah dan asas hukum yang

mengatur hubungan atau persoalan yang

melintasi batas negara. Dengan demikian

hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari

adanya negara-negara. Sebaliknya, suatu

negara hanya dapat berfungsi berdasarkan

kedaulatan yang dimilikinya, yang secara

internal diwujudkan dalam bentuk supremasi

dari lembaga-lembaga pemerintahan dan

1 Hartono, Peran Teknologi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Kajian Laut Pulau Terluar danPpertahanan NKRI (Makalah, Universitas Gajah Mada Yogyakarta), 2 2 Malcolm N. Shaw dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional, 161

secara eksternal dalam bentuk supremasi

negara sebagai sebagai subjek hukum

internasional2.

Menurut Oppenheim, tanpa adanya wilayah

dengan batas-batas tertentu, suatu negara

tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum

internasional3. Dalam perkembangan negara,

batas wilayah memengaruhi kedaulatan suatu

negara, dan apabila belum ditentukan batas

wilayah, seringkali menjadi konflik antar

negara. Konferensi Hukum Laut Internasional I

di Jenewa yang berhasil mengodifikasi aturan

hukum laut yang lebih dikenal dengan United

Nations Convention on the Law of the Sea 1958

(UNCLOS) diajukan namun belum mendapat

perhatian, selanjutnya diajukan kembali pada

Konferensi Hukum Laut Jenewa II pada tahun

19604. Pada Tahun 1973 karena banyaknya

permasalahan hukum laut Internasional maka

Majelis Umum PBB mengadakan Konferensi

Hukum UNCLOS.

Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan

Konferensi Hukum Laut PBB tahun 1960 atau

yang lebih dikenal dengan UNCLOS II, pada

konferensi tersebut sama halnya dengan

konferensi yang pertama belum menghasilkan

produk hukum laut yang disepakati oleh

masyarakat internasional. Selanjutnya

dilakukan kongres yang sama pada tahun 1973

sampai dengan 1982 yang menghasilkan

3 Oppenheim dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional, 161. 4 Djalal Hasjim, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta, 11.


UNCLOS III tahun 1982 dan telah diberlakukan

sejak tanggal 16 November 19945.

Di dalam ketentuan hukum internasional

telah mengakui batas wilayah yang

memengaruhi kedaulatan dan kewenangan

dari suatu negara. Dimana Indonesia telah

meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

1985 tentang Ratifikasi United Nations

Convention on the Law of the Sea (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum

Laut). Hukum internasional telah mengakui

status Indonesia sebagai negara kepulauan

sehingga memberikan dasar hukum

internasional yang kuat dalam upaya Indonesia

menegakkan kedaulatan negara.

Penerapan prinsip-prinsip negara

kesatuan dan laut wilayah atau laut teritorial

selebar 12 mil di luar atau di sekeliling

perairan nusantara, selain itu diterapkannya

prinsip-prinsip 200 mil Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen di luar

perairan nusantara dan laut wilayah

Indonesia. Di luar laut teritorial Indonesia

memiliki hak berdaulat atas kekayaan alam

(tentang perikanan) di ZEE, serta

kewenangan-kewenangan untuk mengatur

atas perlindungan lingkungan, pelaksanaan

penelitian ilmiah kelautan, pemeliharaan

lingkungan laut, dan pembangunan pulau-

5 Ida Kurnia, “Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, Jurnal Hukum Prioris Vol. 2 Nomor.1, 44.

pulau buatan, anjungan-anjungan, dan

bangunan-bangunan lainnya di laut6.

Dasar laut di luar laut wilayah (Landas

Kontinen), Indonesia memiliki hak berdaulat

atas kekayaan alam yang terkandung

didalamnya baik terhadap jenis-jenis

perikanan yang berada di dasar laut

(sedentary species), maupun terhadap migas

ataupun mineral lainnya, hal ini diatur di

dalam UNCLOS 1982. Hak berdaulat

Indonesia dapat mencapai jarak 350 Mil dari

garis pangkal nusantara, yaitu sampai ke

batas dasar laut internasional yang dikelola

oleh Badan Dasar Laut Internasional

(Internasional Seabed Authority) yang

berkedudukan di Jamaica7.

Indonesia memiliki sepuluh negara

tetangga namun belum seluruhnya

menetapkan perbatasan ZEE dengan negara

tetangga. Perbatasan ZEE dengan Australia

di Laut Arafura, Laut Timor, di Selatan

Sumbawa antara Pulau Jawa dengan Pulau

Christmas, begitupun Indonesia belum

menetapkan batasan ZEE dengan negara-

negara ASEAN lainnya baik dengan negara

Thailand dan Malaysia di bagian Utara Selat

Malaka, maupun dengan Malaysia dan

Vietnam di Laut Natuna Utara, ataupun

dengan Malaysia dan Filipina di Laut

Sulawesi.

6 Djalal Hasjim, MA, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, 68. 7 Ibid. hal 69


Pada 14 Juli 2017, Pemerintah Indonesia

mengumumkan peta nasionalnya yang telah

direvisi secara terbuka 8 . Di dalam peta

nasional berisi perkembangan baru, termasuk

menggambarkan garis klaim ZEE Indonesia

di Pulau Natuna Utara. Pulau ini juga

memberi nama baru ke wilayah laut ini

sebagai Laut Natuna Utara9. Ada dua alasan

untuk mengganti nama wilayah laut ini.

Pertama, Indonesia mencoba mengklarifikasi

wilayah tersebut bagi para aktor yang

mengeksploitasi landas kontinen di bawah

kolom air; dan kedua, peta baru akan

menyediakan area yang lebih jelas bagi

lembaga penegak hukum Indonesia untuk

menjaga zona tersebut.

Penetapan batas negara akan

berpengaruh terhadap pelaksanaan

penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah

yurisdiksi Negara Kesatuan Republik

Indonesia sehingga diperlukan penetapan

batas-batas maritim sesuai dengan ketentuan

yang berlaku di UNCLOS 1982 yang telah

diratifikasi pemerintah Indonesia melalui

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

tentang Pengesahan United Nations

Convention on the Law of the Sea 1982.

8 Tom Allard, Bernadette Christina Munthe, “Asserting Sovereignty, Indonesia Renames Part of South China Sea”, 14 July 2017, The Reuters, available at https://www.reuters.com/article/ us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-china -sea-idUSKBN19Z0YQ. 9 Evan Laksmana, “Why Indonesia’s new map is not (all) about the South China Sea”, 1 Agustus 2017, The Strategist, available at https://www.aspistrategist.org.au/indonesias-new-map-not -south-china-sea/

Pembahasan penetapan batas laut antara

Indonesia dengan negara Vietnam telah

berlangsung lama, namun sampai saat ini

antara Indonesia dengan Vietnam hanya baru

disepakati terkait delimitasi landas kontinen

oleh kedua negara tersebut pada tahun 2003

di Hanoi Vietnam yang tertuang dalam


tentang Pengesahan Persetujuan Antara

Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

tentang Penetapan Batas Landas Kontinen.

Sedangkan terkait dengan penetapan batas

zona ekonomi eksklusif antara Indonesia

dengan Vietnam sampai saat ini belum ada

kesepakatan.

Vietnam menegaskan bahwa pembatasan

ZEE harus sama dengan penetapan batas

landas kontinen yang disepakati antara kedua

negara pada tanggal 26 Juni 200310. Namun,

sesuai dengan UNCLOS 1982, rezim ZEE

dan landas kontinen berbeda 11 . Indonesia

sebagai negara kepulauan dimana lebar laut

ZEE diukur sesuai dengan ketentuan di dalam

UNCLOS 1982, sehingga tergambar daerah

yang belum disepakati (Undelimited area)

seperti di dalam peta di bawah ini.

10 Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Republic of Indonesia concerning the delimitation of the continental shelf boundary (with map). Hanoi, 26 June 2003. Available at https://treaties.un.org/doc/publication/unts/no%20volume/part/i-44165.pdf 11 Article 56 paragraph 3 unclos states that “The Rights Set Out In This Article (Eez) With Respect To The Seabed And Subsoil Shall Be Exercised In Accordance With Part Vi.” Part vi is the regime of the continental shelf.


Gambar 1.1. Peta Nomor 38 A Undelimited Area di Laut Natuna Utara

Sumber Staf Operasi Koarmada I

Dengan belum adanya batas ZEE yang

ditentukan antara Indonesia dengan Vietnam,

hal ini tentu akan menjadi permasalahan dalam

penegakan hukum di undelimited area oleh dua

belah pihak. Dalam hal ini bahwa kedua belah

pihak saling klaim terhadap pemanfaatan

sumber daya alam hayati perikanan di ZEE

tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai

insiden antara aparat penegak hukum

Indonesia maupun Vietnam dalam penegakan

hukum terhadap nelayan Vietnam yang

melakukan penangkapan ikan di ZEE laut

Natuna Utara.

Gambar 1.3. Grafik Pelanggaran illegal fishing tahun 2017 s.d. 2019

Sumber Staf Operasi Koarmada I


Penegakan hukum terhadap kapal-kapal

ikan asing Vietnam di zona ekonomi eksklusif

Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara pada

tahun 2017 mengalami peningkatan terlihat

data yang tergambarkan pada grafik di atas.

Dalam penegakan hukum di ZEEI Natuna

Utara pada tanggal 27 Februari 2019 telah

terjadi insiden (penjelasan) pada saat

penegakan hukum yang dilakukan oleh KRI

Tjiptadi menangkap kapal penangkap ikan

Vietnam yang diduga melakukan penangkapan

ikan illegal di wilayah Indonesia. Selama

tindakan hukum terhadap kapal penangkap

ikan ini, kapal Coast Guard Vietnam dan kapal

pengawas penangkapan ikan melakukan

upaya untuk mengahalangi pihak berwenang

Indonesia untuk menangkap kapal penangkap

ikan Vietnam. Hal ini terjadi kembali pada

tanggal 11 Juli 2019, pada saat kapal Bakamla

dengan KM Bintang Laut dibantu oleh kapal KP

Hiu 11 dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghalau

enam kapal ikan asing Vietnam yang saat itu

dikawal oleh kapal Coast Guard Vietnam. Hal

ini terjadi terjadi di daerah ZEE yang belum

disepakati batas wilayah antara Indonesia

dengan Vietnam. Hal ini menjadi permasalahan

di lapangan antara penegak hukum Indonesia

dan penegak hukum Vietnam.

Hal tersebut dilakukan oleh nelayan-

nelayan Vietnam sebagai suatu bentuk atau

1 Dalam hukum internasional, kebiasaan internasional dapat terbentuk dari tindakan negara (state practices) yang dilakukan sejak lama dan terus-menerus (continous). Akibatnya, tindakan negara yang telah berubah menjadi kebiasaan

cara menunjukkan kepada Indonesia bahwa

penguasaan laut secara de facto telah

dilakukan oleh Vietnam dan penguasaan

tersebut telah berlangsung sejak lama serta

Vietnam sendiri telah menjadikannya sebagai

salah satu zona penangkapan ikan tradisional

(traditional fishing zone) mereka dan jika

dibiarkan akan menjadi kebiasaan

internasional 1 . Seperti halnya Indonesia

sebagai negara kepulauan yang berhak

mengklaim rezim ZEE tersebut. Terkait dalam

hal mengamankan sumber daya alam negara

tersebut, salah satunya negara pantai memiliki

wewenang melaksanakan pengawasan,

penangkapan kapal-kapal yang melanggar

ketentuan negara pantai2 . Menyikapi kondisi

tersebut, pemerintah melalui Menteri

Kordinator Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan telah mengeluarkan surat nomor B-

142/LN00.00/7/2019 tentang pedoman dalam

penegakan hukum di wilayah tumpang tindih

(undelimited water). Namun demikian di dalam

Pasal 74 UNCLOS 1982 negara yang

berbatasan ZEE perlu membuat suatu

provisional arrangement of practical nature

yang tidak menghambat akhir batas maritim.

Adapun hipotesis sementara jika penegakan

hukum di undelimited area laut Natuna Utara

dapat dilaksanakan maka hak berdaulat

tercapai untuk itu diperlukan suatu kesepakatan

atau perjanjian tentang penegakan hukum

internasional tersebut dapat mengikat negara lain sebagai norma hukum. 2 Mauna Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, 376.


antara Indonesia dengan Vietnam, maka

diperlukan analisis tentang penegakan hukum

di undelimited area di laut Natuna Utara yang

berbatasan dengan Vietnam guna

mempertahankan hak berdaulat di ZEEI.

Kerangka Teori

1. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak lagi

dilihat sebagai satu-satunya alternatif dalam

pengaturan masyarakat. Hal ini

dilatarbelakangi oleh pemikiran yang maju dan

tidak terbatas kepada apa yang tertulis dalam

aturan perundang-undangan saja maka

penegakan hukum yang dilakukan 18

Rahardjo, Satjipto. (2009). Membangun dan

Merombak Hukum Indonesia, oleh penyidik

dapat dikatakan sebagai model “penyidikan

yang progresif” yang diharapkan dapat

mewujudkan penegakan hukum yang

proporsional, profesional, dan intelektual.

2. Trinitas Peran Angkatan Laut dari Ken Both

Angkatan Laut di seluruh dunia memiliki peran

yang berlaku secara universal yaitu peran

militer, peran polisionil, dan peran diplomasi.

3. Teori Kedaulatan Kedaulatan menurut Boer

Mauna adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki

oleh suatu negara untuk secara bebas

melakukan berbagai kegiatan sesuai

kepentingannya asal saja kegiatan tersebut

tidak bertentangan dengan hukum

internasional. Kedaulatan menurut Boer Mauna

adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh

suatu negara untuk secara bebas melakukan

berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal

saja kegiatan tersebut tidak bertentangan

dengan hukum internasional. Kedaulatan

menurut Boer Mauna adalah kekuasaan

tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk

secara bebas melakukan berbagai kegiatan

sesuai kepentingannya asal saja kegiatan

tersebut tidak bertentangan dengan hukum

internasional.

Penelitian sebelumnya

Ela Riska, Diplomasi Maritim Indonesia

Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal

(Illegal Fishing) Oleh Nelayan Cina di ZEEI

Perairan Kepulauan Natuna, Universitas

Andalas, Padang, Tulisan ini menjelaskan

upaya diplomasi maritim terhadap kasus illegal

fishing oleh nelayan China di ZEEI perairan

Kepulauan Natuna dapat diperankan oleh

maritime forces dan pemerintah. Adapun

diplomasi maritim yang dapat

diimplementasikan antara lain dalam bentuk

cooperative maritime diplomasi.

Permasalahan dan Gap Analysis

Adapun yang akan menjadi pembahasan

ada dua dalam jurnal ini sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaturan penegakan

hukum di undelimited area menurut hukum

Internasional?

b. Bagaimana penyelesaian insiden dalam

penegakan hukum di undelimited area Laut

Natuna Utara yang berbatasan dengan

Vietnam?

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan


tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu

diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan

kegunaan3. Penelitian kualitatif bertujuan untuk

mencari tahu makna tertentu dari fenomena

berdasarkan pandangan-pandangan dari

partisipan. Peneliti berusaha menyelidiki isu

yang berhubungan dengan penegakan hukum

di undelimited area Laut Natuna Utara yang


mempertahankan hak berdaulat di ZEEI. Untuk

meneliti isu-isu ini, penggalan informasi

dikumpulkan dari berbagai individu sebagai

narasumber kunci dengan pendekatan

eksplanatori. Data yang diperoleh dari penelitian

ini akan dianalisis dengan teknik analisis SSM.

SSM dikembangkan oleh Peter Checkland sejak

sekitar tahun 1960 di Universitas Lancaster,

Inggris. SSM adalah metodologi berbasis

berpikir serba sistem dan pemecahan masalah

yang dikategorikan sebagai metodologi pluralis

yang memperlakukan dunia nyata sebagai

bersifat kompleks4.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Penegakan hukum di

undelimited area Laut Natuna Utara yang


mempertahankan hak berdaulat di ZEEI saat

ini.

Berdasarkan Pasal 57 United Nations

Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)

3 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2.

1982, Perairan Laut Natuna bagian utara

merupakan perbatasan Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) Indonesia. 54 Dalam Pasal 2


menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan

dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana

ditetapkan berdasarkan undang-undang yang

berlaku tentang perairan Indonesia yang

meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air

di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus)

mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah

Indonesia.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,

Republik Indonesia mempunyai dan

melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan

eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan

konservasi sumber daya alam hayati dan non

hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya

serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan

lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi

ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan

tenaga dari air, arus dan angin.

Amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1985 dalam pelaksanaan penegakan

peraturan perundang-undangan di wilayah ZEE

dilaksanakan oleh TNI AL. Mekanisme

penegakan hukum di undelimited area tidak

hanya sebatas melakukan penyidikan yang

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana namun penegakan hukum di

undelimited area dalam arti luas, dimana

4 Hardjosoekarto, Sudarsono. Soft Systems Methodology (Metode Serba Sistem Lunak). Jakarta: UI-Press. 7.


penegakan hukum dapat dikatakan penegakan

kedaulatan di laut, dengan kata lain hal ini dapat

di laut dapat dilaksanakan tidak hanya di dalam

lingkup wilayah negara, melainkan dapat juga

menjangkau ke luar batas wilayah negara yang

bersangkutan. Dalam pengertian umum

penegakan hukum diartikan sebagai suatu

kegiatan untuk melaksanakan atau

memberlakukan ketentuan hukum.

Penegakan hukum saat ini berdasarkan

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004

Tentang Perikanan, penyidikan tindak pidana di

bidang perikanan di wilayah pengelolaan

perikanan Negara Republik Indonesia

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

45 Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL,

dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Analisis Data dan Intrepretasi Hasil

Menggunakan Soft System Methodology.

Checkland (1990) menyusun dalam

pembuatan RichPicture diawali dengan

melakukan tiga tahap analisis, yaitu Analisis

Satu (Intervensi), Analisis Dua (Sosial), dan

Analisis Tiga (Politik). Pada tahapan ini akan

dianalisis aspek-aspek yang mempengaruhi

penelitian dengan analisis intervensi, analisis

sosial dan analisis politik untuk memperoleh

Rich Picture. Berikut

System Thinking penegakan hukum di



mempertahankan hak berdaulat di ZEEI

Root definition pada penelitian ini akan

dirumuskan dalam dua pertanyaan yang

merepresentasikan pertanyaan penelitian.

Sesuai dengan teori SSM, pembahasan root

definition menggunakan rumus PQR yang

diperlukan untuk menjawab pertanyaan Apa,

Mengapa, dan Bagaimana (What, Why, dan

How), rumus PQR yang dimaksud adalah

sebagai berikut:

Selanjutnya root definition yang telah

dirumuskan akan diuji dan disempurnakan

dengan analisis Cutomers, Actors,

Tranformation, Worldview, Owners,

Environment (CATWOE). Identifikasi dengan

analisis CATWOE ini sesuai dengan langkah-

langkah pengolahan data SSM. Model

konseptual yang nanti akan dibuat

menggunakan dasar dari hasil

pengidentifikasian CATWOE tersebut.

Tabel 1 Root Definitions Penelitian

Root Definitions

Pertanyaan Penelitian (dalam bentuk pernyataan)

Relevant System

RD 1 Pengaturan penegakan hukum di Undelimited Area menurut hukum Internasional.

Membuat regulasi penegakan hukum di Undelimited Area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam (P), dengan


memperhatikan aturan internasional dan koordinasi antar lembaga terkait (Q), untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEEI.

RD 2 Penyelesaian insiden dalam penegakan hukum di Undelimited Area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam.

Melakukan upaya penyelesaian insiden dengan penegakan hukum di Undelimited Area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam (P), dengan memperhatikan perbatasan dan negara yang berbatasan, aturan dan diplomasi (Q), untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEEI.

Berikut adalah analisis CATWOE dan

analisis 3E pada root defentions (RD-1 dan

RD-2), dimana analisis CATWOE merupakan

alat bantu pengingat (memotic) yang dibuat

benar-benar menggambarkan sebuah

aktivitas yang relevan.

Tabel 2 RD-1: Analisis CATWOE dan 3E

RD-1 Membuat regulasi yang tepat tentang penegakan hukum di Undelimited Area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam (P), dengan memperhatikan aturan internasional dan koordinasi antar lembaga terkait (Q), untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEEI (R).

ANALISA CATWOE

C (Customer) KKP dan Kemenlu.

A (Actor) TNI AL, Bakamla, dan KKP.

T (Transformation) Membuat pengaturan (MoU dan kerja sama) di Undelimited Area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEEI.

W (Worldview) Laut Natuna merupakan perairan yang rawan akan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di laut. Selain itu, karena posisi strategis, wilayah itu sarat kepentingan berbagai negara. Karena itu, Indonesia perlu melakukan pengaturan yang sesuai untuk mempertahankan hak berdaulat di ZEEI dan menetapkan batas wilayah ZEEI.

O (Owners) TNI AL, KKP, Kemenlu dan Bakamla.

E (Environment) Arah Kebijakan TNI dan TNI AL, arah politik luar negeri, perkembangan balingstra dan kemampuan SDM dalam diplomasi serta memperhatikan perkembangan hukum laut internasional yang berlaku.

KRITERIA 3E

Efficacy Pengaturan atau regulasi dilakukan sesuai dengan Pasal 74 UNCLOS, kepentingan Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam dengan memperkuat hubungan diplomasi dan kerja sama internasional.

Efficiency Bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain yang yang memiliki kepentingan yang sama serta menggandeng akademisi dan pengamat untuk melaksanakan kajian penyusunan regulasi yang tepat tentang penegakan hukum di undelimited area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam


Effectiveness Meningkatkan kehadiran unsur-unsur patroli di undelimited area Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam melalui pengaturan pola penggelaran operasi dan pengaturan sektor patroli terpilih.

Conceptual Models Penegakan hukum di

Undelimited Area di Laut Natuna Utara yang



Tahapan SSM selanjutnya adalah

membentuk model konseptual (yang

merupakan tahapan keempat dari tujuh tahap

SSM) dengan cara menghubungkan seluruh

kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka

melakukan proses T (pada tabel analisis

CATWOE), sehingga menjadi suatu sistem

yang utuh. Langkah ini dilakukan dengan

menggabungkan seluruh langkah-langkah

yang telah dilakukan pada tahapan ketiga atau

root defenition dalam penentuan sistem yang

relevan untuk digunakan dalam penyelesaian

permasalahan penelitian.

Gambar 1 Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-1

Pengaturan penegakan hukum di




menurut hukum Internasional.

Dalam perkembangan konsep negara

kepulauan membeahkan hasil. UNCLOS

diadopsi di Montego Bay Jamaika pada tanggal

10 Desember 1982, setelah Deklarasi Djuanda

dan diumumkan pada tanggal 13 Desember

1957. Selain pengakuan Indonesia sebagai

“negara kepulauan dan pengakuan kedaulatan

Indonesia atas “kepulauan dan perairan”

menjadi satu kesatuan, Konvensi juga mengakui

kedaulatan Indonesia lebih dari 12 mil laut

teritorial yang mengelilingi "perairan kepulauan"

dan pengakuan hak-haknya untuk memiliki

"zona berdekatan" hingga 24 mil dari garis

pangkal kepulauannya, selain kedaulatan

dimana Indonesia sebagai negara kepulauan


memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi lain atas

Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil dari

garis pangkal kepulauan, dan hak berdaulat atas

Landas Kontinen semua jalan ke tepi luar

"margin kontinental. Konvensi Hukum Laut

Internasional (UNCLOS) yang diadopsi pada

tahun 1982 dan mulai berlaku 16 November

1994, diratifikasi oleh Indonesia oleh undang-

undang No. 17 tahun 1985. UNCLOS saat ini

telah diratifikasi 125 oleh oleh 160 negara dan

Uni Eropa. Di Asia Tenggara/ASEAN, hanya

Thailand, Kamboja, Timor Leste yang belum

meratifikasinya.

Menurut Satjipto Rahardjo,56 hukum tidak

lagi dilihat sebagai satusatunya alternatif dalam

pengaturan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi

oleh pemikiran yang maju dan tidak terbatas

kepada apa yang tertulis dalam aturan

perundang-undangan saja maka penegakan

hukum yang dilakukan oleh penyidik dapat

dikatakan sebagai model “penyidikan yang

progresif” yang diharapkan dapat mewujudkan

penegakan hukum yang proporsional,

profesional, dan intelektual.

Terkait teori tersebut, Penegakan hukum di

ZEE secara hukum Internasional diatur dalam

UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan

peraturan nasional, sebagaimana tercantum

dalam beberapa pasal yaitu:

a. Pasal 29 UNCLOS 1982 yang mengatur

tentang definisi kapal perang.

b. Pasal 73 UNCLOS 1982 yang mengatur

tentang Penegakan Peraturan Negara

Pantai.

c. Pasal 110 UNCLOS 1982 yang mengatur

tentang hak kapal perang melakukan

pemeriksaan kapal laut bebas.

d. Pasal 224 UNCLOS 1982 yang mengatur

tentang kewenangan pemaksaan pentaatan

kendaraan air asing.

e. Pasal 62 ayat (4) UNCLOS 1982

memberikan kewenangan terhadap negara

pantai untuk membuat peraturan yang

berkaitan dengan kegiatan kapal asing di

ZEE.

f. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 Tentang Perikanan,

Berdasarkan hasil analisa perbandingan

model konseptual ditemukan rentang antara real

world dan system thinking di mana aktivitasnya

belum dilakukan (gap penelitian) oleh instrumen

terkait. Berikut pembahasan masing-masing

gap penelitian dianalisa dengan menggunakan

teori dan hasil wawancara penelitian:

Tabel 4.9: Analisa Gap Pertanyaan Penelitian 1

Sumber: Olahan Peneliti


Dalam hal perbatasan ZEE yang belum

disepakati oleh negara pantai yang

berdampingan, maka didalam Pasal 74

UNCLOS 1982, bahwa penetapan batas ZEE

antar negara yang pantainya berhadapan dan

berdampingan diadakan persetujuan atas

dasar hukum internasional, sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta

Mahkamah Internasional, untuk mencapai

pemecahan yang adil, apabila tidak mencapai

persetujuan maka negara-negara yang

bersangkutan harus menggunakan prosedur

penyelesaian sengketa. Sambil menunggu

suatu persetujuan sebagaimana ditentukan,

negara-negara yang bersangkutan dapat

mengadakan pengaturan sementara yang

bersifat praktis dan selama masa peralihan ini

tidak membahayakan atau mengahalangi

dicapainya suatu persetujuan akhir.

Pengaturan demikian tidak boleh merugikan

bagi tercapainya penetapan akhir mengenai

perbatasan.

Dalam Teori hukum progresif bahwa

penegakan hukum yang dilakukan oleh

penyidik dapat dikatakan sebagai model

“penyidikan yang progresif” yang diharapkan

dapat mewujudkan penegakan hukum yang

proporsional, profesional, dan intelektual.

Dalam prakteknya penegakan hukum di

undelimited area laut Natuna Utara yang

berbatasan dengan Vietnam telah

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum

Indonesia terhadap kapal ikan baik kapal ikan

Indonesia maupun kapal ikan asing, bahkan

untuk kapal ikan asing telah dilaksanakan

penegakan hukum sampai dengan adanya

putusan pengadilan Indonesia berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan tidak adanya protes dari negara yang

dijatuhkan putusan pengadilan tersebut.

Masyarakat yang berada di Laut Natuna

Utara saat ini memanfaatkan sumberdaya

perikanan terbukti di daerah Laut Natuna

Utara terdapat WPPNRI yang telah

ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan.

Penyelesaian Insiden penyelesaian

insiden dalam penegakan hukum di

Undelimited Area Laut Natuna Utara yang

berbatasan dengan Vietnam.

Dari Tahun 2017 sampai dengan 2020

dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh

aparat hukum Indonesia terdapat insiden

dalam penegakan hukum dengan coast guard

Vietnam. Mengatasi insiden yang terjadi

Indonesia dalam hal ini melalui Menteri Luar

Negeri telah mengadakan pertemuan dan

membuat nota protes dalam menyelesaikan

insiden yang terjadi.

Berdasarkan ketentuan hukum

Internasional yang berlaku, proses

penegakan hukum antar negara bertetangga

yang belum disepakati batas perlu

memperhatikan prinsip seperti exercise of

restrint, proposional dan tidak terhindarkan,

kecuali terhadap negara ketiga. Hal ini dapat


dilihat dalam salah satunya putusan Arbitral

Tribunsi Guyana dengan Suriname oleh

International Tribunal for the Law of the Sea

(ITLOS). Selain itu dalam Pasal 74 ayat (3)

UNCLOS 1982, negara-negara yang

berbatasan ZEEnya 136 perlu membuat

suatu Provisional Arrangement Of Pratical

Nature yang tidak menghambat dan

mempengaruhi delimitasi akhir batas maritim.

Sementara itu, dalam hukum nasional

Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1983 Tentang ZEE, Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan,


Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Perikanan tidak diatur

mengenai penegakan hukum di wilayah

tumpang tindih. Hal ini menyebakan dilema

didalam tindakan aparat penegak hukum di

Indonesia di wilayah tersebut.

Pada tahun 2019 Indonesia melalui

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum

Dan Keamanan Republik Indonesia

mengeluarkan Surat Nomor

B142/LN00.00/7/2019 tentang pedoman

penegakan hukum di wilayah tumpang tindih

yang di dalamnya dalam hal ini disebutkan

beberapa insiden antara lain melibatkan kapal

perikanan salah satunya antara KRI Tjiptadi

381 milik TNI AL dan Kapal Pengawas

perikanan Vietnam KN-264 dan KN21 pada

tanggal 27 April 2019 di Laut Natuna. Selain

itu dalam pedoman penegakan hukum di

wilayah tumpang tindih yang di dalamnya

dalam hal ini disebutkan beberapa insiden

antara lain melibatkan kapal perikanan salah

satunya antara KRI Tjiptadi 381 milik TNI AL

dan Kapal Pengawas perikanan Vietnam KN-

264 dan KN-21 pada tanggal 27 April 2019 di

Laut Natuna. Dikatakan dalam pedoman

tersebut kewenangan aparat penegak hukum

dalam menangani pelanggaran pidana oleh

kapal asing (khususnya kapal ikan

asing/perikanan) di wilayah perairan tumpang

tindih meliputi pendeteksian, penghentian

kapal dan pemeriksaan kapal. Apabila

terdapat provisional arrangement/pengaturan

sementara di wilayah perairan tumpang tindih

maka dilakukan proses tindak lanjut oleh

aparat yang berwenang sesuai isi peraturan

sementara tersebut.

Jika kapal asing yang melakukan tindak

pidana baik perikanan maupun non perikanan

di wilayah undelimited area maka dilakukan

prosedur penegakan hukum sesuai ketentuan

yang berlaku kecuali terhadap kapal asing

claimant state. Bagi kapal asing berbendera

claimant state yang melakukan tindak pidana

perikanan, dan/atau kegiatan yang melanggar

ketentuan hukum internasional antara lain

mengancam upaya manajemen dan

konservasi perikanan dilakukan tindakan

pengusiran. Dalam hal penegakan hukum

kapal negara Indonesia bertemu dengan

kapal patroli negara lain, maka diterapkan

prinsip saling menahan diri dan

berkomunikasi sesuai prosedur yang berlaku.


Dalam mekanisme komunikasi adalah

sebagai berikut:

a. Setiap penangkapan dan penahanan

harus dilaporkan kepada Kementerian

Luar Negeri c.q Direktorat Jenderal

Protokol dan Konsuler, paling lambat 24

jam setelah tiba di pelabuhan (diadhoc),

137 untuk dibuatkan notifikasi diplomatik

kepada perwakilan negara asing terkait.

b. Instansi yang melakukan penangkapan

menyampaikan laporan awal (real time),

yang sekurang-kurangnya memuat

kronologis kejadian (lokasi kejadian,

identitas kapal, dugaan tindak pidana dan

kewarganegaraan ABK, dan tindak lanjut)

kepada instansi pusat serta focal point (jika

diatur dalam provisional

arrangement/pengaturan sementara) serta

Kementerian Luar Negeri c.q Direktorat

Jenderal Protokol dan Konsuler.

c. Perwakilan negara asing terkait yang

warga negaranya mengalami

penangkapan dan penahanan di Indonesia

memiliki hak untuk mendapatkan akses

kekonsuleran terhadap warga negaranya

setelah mendapatkan persetujuan

Kementrian Luar Negeri melalui Nota

Diplomatik.

d. Hak akses kekonsuleran wajib diberikan

kepada perwakilan negara asing oleh

kementerian/instansi terkait setelah

mendapatkan rekomendasi tertulis dari

Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan hasil analisa perbandingan

model konseptual ditemukan rentang antara

real world dan system thinking dimana

aktivitasnya belum dilakukan (gap penelitian)

oleh instrument terkait. Berikut pembahasan

masing-masing gap penelitian dianalaisa

dengan menggunakan teori dan hasil

wawancara penelitian.

Tabel 4.14: Analisa Gap Pertanyaan Penelitian 2

Sumber: Olahan Peneliti

Dalam Teori Kedaulatan menurut Boer

Mauna adalah kekuasaan tertinggi yang

dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas

melakukan berbagai kegiatan sesuai

kepentingannya asal saja kegiatan tersebut

tidak bertentangan dengan hukum

internasional. Untuk itu Indonesia telah

membuat suatu pedoman yang akan

mengurangi insiden yang terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dijelaskan dengan

menggunakan analisa SSM, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:


a. Pengaturan penegakan hukum di

undelimited area penegakan hukum di




menurut hukum Internasional diatur dalam

Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur bahwa

negara pantai dalam melaksanakan hak

berdaulatnya untuk melakukan ekslporasi,

eksploitasi, konservasi dan pengelolaan

sumber kekayaan hayati di ZEE

mengambil tindakan termasuk menaiki

kapal, memeriksa, menangkap dan

melakukan proses peradilan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang ditetapkannya, dalam hal

ini negara pantai dapat melakukan

penegakan hukum dan menetapkan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku di ZEE.

b. Penyelesaian Insiden dalam penegakan

hukum di Undelimited Area Laut Natuna

Utara yang berbatasan dengan Vietnam

dalam Pasal 74 ayat (3) UNCLOS 1982,

negara-negara yang berbatasan ZEEnya

perlu membuat suatu Provisional

Arrangement Of Pratical Nature yang tidak

menghambat dan mempengaruhi

delimitasi akhir batas maritim. Namun hal

ini belum dilaksanakan antara Indonesia

dan Vietnam. Indonesia sudah

mengeluarkan surat Pedoman Surat

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan

Keamanan Nomor B-142/LN00.00/7/2019

tanggal 23 Juli 2019 tentang Pedoman

Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang

Tindih.

Referensi

Djalal Hasjim, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta,

Evan Laksmana, “Why Indonesia’s new map is not (all) about the South China Sea”, 1 Agustus 2017, The Strategist, available at https://www.aspistrategist.org.au/indonesias-new-map-not -south-china-sea/

Hartono, Peran Teknologi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Kajian Laut Pulau Terluar dan pertahanan NKRI (Makalah, Universitas Gajah Mada Yogyakarta),

Hardjosoekarto, Sudarsono. Soft Systems Methodology (Metode Serba Sistem Lunak). Jakarta: UI-Press.

Ida Kurnia, “Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, Jurnal Hukum Prioris Vol. 2 Nomor.1, 44.

Malcolm N. Shaw dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional,

Oppenheim dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional,

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

Tom Allard, Bernadette Christina Munthe,

“Asserting Sovereignty, Indonesia Renames Part of South China Sea”, 14 July 2017, The Reuters, available at https://www.reuters.com/article/ us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-china-sea-dUSKBN19Z0YQ.

penegakan hukum di undelimited area yang berbatasan …

Documents