PENEGAKAN HUKUMPENEGAKAN HUKUM

Pengertian Hukum

Hukum adalah segala bentuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada tempat tertentu dan beresiko sanksi bagi yang melanggar. Sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 amandemen ke-3 pasal  (1) ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.

Fungsi Hukum

FUNGSI POKOK HUKUMFUNGSI POKOK HUKUM

1.1. Sebagai sarana kontrol sosialSebagai sarana kontrol sosial

TUJUAN HUKUMTUJUAN HUKUM

1.1. Menjaga ketertibanMenjaga ketertiban

2.2. Keseimbangan sosial,Keseimbangan sosial,

3.3. Kepentingan masyarakatKepentingan masyarakat

PENEGAKAN HUKUMPENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum Penegakan hukum merupakan kegiatan menserasikan hubungan merupakan kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaida dan sikap tindak sebagai nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaida dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara dan mempertahankan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (SUTIYOSO, BAMBANG, 2004 : 57-67).kedamaian pergaulan hidup. (SUTIYOSO, BAMBANG, 2004 : 57-67).

Selain itu Selain itu penegakan hukum penegakan hukum juga diartikan sebagai upaya aparatur juga diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram.masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram.

Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

1.Penyelidik ialah pejabat polisi negara Repulik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikkan.

2.Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

Aparat Penegak Hukum

3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.

4. Hakim yaitu pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.

5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memeberikan bantuan hukum.

Aparatur Penegakan Hukum

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1.Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

2.Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,

3.Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah

Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Penegakan

HukumMenurut Soerjono Soekanto faktor-faktor  yang mempengaruhi

penegakkan hukum :

1.Faktor hukum

2.Faktor Penegak Hukum

3.Faktor sarana atau Fasilitas

4.Faktor Masyarakat

5.Faktor Kebudayaan

Penegakan Hukum Terpenuhi bila Penegakan Hukum Terpenuhi bila 5 PILAR HUKUM BERJALAN DENGAN BAIK :5 PILAR HUKUM BERJALAN DENGAN BAIK :

1. Instrumen hukum yang baik1. Instrumen hukum yang baik

2. Aparat penegak hukum yang tangguh2. Aparat penegak hukum yang tangguh

3. Peralatan yang memadai3. Peralatan yang memadai

4. Masyarakat yang sadar hukum4. Masyarakat yang sadar hukum

5. Birokrasi yang mendukung5. Birokrasi yang mendukung

Masalah Penegakan HukumMasalah Penegakan Hukum

a.a. Kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dan hukum secara sosiologis Kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dan hukum secara sosiologis

(das sein)(das sein)

b.b. Kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan Kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan

perilaku hukum masyarakat senyatanya.perilaku hukum masyarakat senyatanya.

c.c. Perbedaan antara law in the book dan law in action.Perbedaan antara law in the book dan law in action.

FAKTOR HUKUM/PERUNDANG-FAKTOR HUKUM/PERUNDANG-

UNDANGANUNDANGAN

a.a. Konsistensi asas-asasKonsistensi asas-asas

b.b. Proses perumusanProses perumusan

c.c. Tingkat kemampuan operasionalisasi hukumTingkat kemampuan operasionalisasi hukum

d.d. Perlukah mempertahankan UU yang tidak sejalan dengan rasa keadilan.Perlukah mempertahankan UU yang tidak sejalan dengan rasa keadilan.

FAKTOR PENEGAK HUKUMFAKTOR PENEGAK HUKUM

a.a. Kualitas penegak hukum profesional atau tidakKualitas penegak hukum profesional atau tidak

b.b. Lemahnya wawasan pemikiranLemahnya wawasan pemikiran

c.c. Minimnya keterampilan untuk bekerjaMinimnya keterampilan untuk bekerja

d.d. Rendahnya motivasi kerjaRendahnya motivasi kerja

e.e. Rusaknya moralitas personal aparatRusaknya moralitas personal aparat

f.f. Tingkat pendidikan yang rendah (Polisi)Tingkat pendidikan yang rendah (Polisi)

g.g. Sangat sedikit program pengembangan SDM dikalangan organisasi penegakan Sangat sedikit program pengembangan SDM dikalangan organisasi penegakan

hukum.hukum.

FAKTOR SARANA & PRASARANAFAKTOR SARANA & PRASARANA

1.1. Harus dilayani alat teknologi modern belum memadai untuk sosialisasi hukumHarus dilayani alat teknologi modern belum memadai untuk sosialisasi hukum

2.2. Ketersediaan sarana/prasrana tempat menjalani pidanaKetersediaan sarana/prasrana tempat menjalani pidana

3.3. Tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah Tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah

orang yang harus dilayaniorang yang harus dilayani

4.4. Fasilitas fisik, peralatan operasional dan finansial minim.Fasilitas fisik, peralatan operasional dan finansial minim.

FAKTOR KESADARAN HUKUM FAKTOR KESADARAN HUKUM

MASYARAKATMASYARAKATa.a. Persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, fungsi penegak hukum Persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, fungsi penegak hukum

berbeda dengan hukum modern.berbeda dengan hukum modern.

b.b. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua strataKesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua strata

c.c. Banyaknya tindakan main hakim sendiriBanyaknya tindakan main hakim sendiri

FAKTOR PERUBAHAN SOSIALFAKTOR PERUBAHAN SOSIAL

a.a. Perubahan tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi sosialPerubahan tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi sosial

b.b. Benturan nilai lama dengan nilai baru menimbulkan dualisme nilai dalam Benturan nilai lama dengan nilai baru menimbulkan dualisme nilai dalam

masyarakatmasyarakat

c.c. Ketidakserasian nilai menimbulkan keracuan nilai dan ketidakpastian yang Ketidakserasian nilai menimbulkan keracuan nilai dan ketidakpastian yang

merangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan patalogismerangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan patalogis

FAKTOR POLITIK/PENGUASA NEGARAFAKTOR POLITIK/PENGUASA NEGARA

a.a. Campur tangan pemerintah dan kelompok kepentingan dalam usaha penegakan Campur tangan pemerintah dan kelompok kepentingan dalam usaha penegakan

hukumhukum

b.b. Interversi pihak eksekutif atau lembaga ekstra yudisial dalam proses perkara yang Interversi pihak eksekutif atau lembaga ekstra yudisial dalam proses perkara yang

sedang berlangsung membatasi kebebasan hakim memeriks dan mengadilisedang berlangsung membatasi kebebasan hakim memeriks dan mengadili

c.c. Terjadi dalam peradilan kasus kejahatan politik.Terjadi dalam peradilan kasus kejahatan politik.

MENUJU MASA DEPAN PEMBANGUNAN MENUJU MASA DEPAN PEMBANGUNAN

DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIADAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

a.a. Menata kembali sistem kekuasaan kehakiman.Menata kembali sistem kekuasaan kehakiman.

b.b. Sistem legalisasi nasionalSistem legalisasi nasional

c.c. Sistem manajemen penegakan hukum yang aspiratif, produktif dan berwawasan Sistem manajemen penegakan hukum yang aspiratif, produktif dan berwawasan

global.global.