Penegakan Hukum dan B@LIS Infara

H Irawan Evaluator Perizinan Fasilitas Kesehatan DPFRZR - BAPETEN

PEMBINAAN & ON THE SPOT LICENSING 2019

KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN KEPALA BAPETEN(Perka Bapeten)

PEDOMANPedoman/Juklak

HIRARKI PERATURAN KETANAGNUKLIRAN

UUD 1945

UU No.10/1997

PP: 33/2007, 29/2008, 61/2013, 58/15

Perka: 11/15; 6/15; 16/14; 15/14;8/11; 03/2013

Pedoman Teknis

INSPEKSI IZIN

ATURAN

PENDUKUNG TEKNIS

TIGA PILAR PENGAWASAN

terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;

menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;

memelihara tertib hukum dlm pelaksanaan pemanfaatan tenaga

nuklir;

meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir utk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;

mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan

menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.

Tujuan Pengawasan (UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 15)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 KETENAGANUKLIRAN

• Pasal 17:1. Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin,

kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

2. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin

3. Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

PERIZINAN

Pasal 431) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana

dalam denda

paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).2) Dalam hal tidak mampu membayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),denda

terpidanadipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

SANKSI PENGGUNA TIDAK PUNYA IZINUndang Undang Nomor 10 Tahun 1997

KETENAGANUKLIRAN

Pasal 191)Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor

nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.

2)Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Pengawas.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 PEKERJA

SANKSI PEKERJA TIDAK PUNYA IZINUndang Undang Nomor 10 Tahun 1997

KETENAGANUKLIRANPasal 421)Barangsiapa melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2)Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan Kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Inspeksi dan Penegakan Hukum

Tujuan:Fasilitas dapat memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan dalam Pemanfataan SRP serta mematuhi ketentuan peraturan perundangan-udangan

Strategi:➢ Melaksanakan Inspeksi berbasis resiko (Graded Approach)➢ Monitoring dan tindak lanjut Temuan Inspeksi➢ Membangun sistem penegakan hukum yang mampu terap➢ Melakukan Penilaian Kinerja Fasilitas

Periode Inspeksi

Kelompok Resiko Kegiatan

Tahun/ Inspeksi

TINGGIRadiografi Industri , Irradiator, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir 1

SEDANGWell Loging, Gauging Aktivitas tinggi, CT Scan, Impor/ekspor, Pengangkutan dan Penelitian 2

RENDAHGauging Aktivitas Rendah, Fotofluorografi, Radiodiganostik dan Lainnya 3 - 4

1500 Fasilitas/Tahun

Dokumen Inspeksi (FIHI dan LKF)

LKFData SRP dan Fasilitas (Perka 7 Tahun 2009)

(PENGGUNA)

FIHIPetunjuk Temuan

Hasil Inspeksi(INSPEKTUR)

LHI:1. Hasil Penilaian Keselamatan2. Temuan Inspeksi

FIHI : Formulis Isian Hasil InspeksiLHI : Laporan Hasil InspeksiLKF : Laporan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas (SRP)

Pelaksanaan Inspeksi

Tidak PATUH (Temuan Pelanggaran)

PATUH(Tidak Ada Temuan)

Sanksi (Pidana/Administrasi)

Penghargaan (BSSA)

LAPORAN HASIL INSPEKSI (LHI dan IKK)

Kategorisasi Temuan

Pelanggaran Terhadap PP 29/2008 dan PP 33/2007➢Membahayakan Pekerja, Masyarakat dan lingkungan (Ps 79)➢Berpotensi Membahayakan Pekerja, Masyarakat dan lingkungan (Ps 82)

Pelanggaran Terhadap PP 29/2008 dan PP 33/2007➢ Ketidaksesuaian Persyaratan Keselamatan (Pasal 81)

Pelanggaran UU No 10 Tahun 1997➢ Tidak Memiliki Izin Pemanfaatan (Pasal 17)➢ Tidak memiliki SIB (Pasal 19)➢ Tidak Mengelola Limbah (Pasal 44)

Kategori I PELARANGAN

Kategori II PENGHENTIAN

OPERASI

Kategori III PERINGATAN

TERTULIS

Skema Umum Gakum

Pidana:● Pidana Formil (UU No 10/1997) oleh POLRI dg Bantuan BAPETEN● Pidana Materil (UU lain terkait) oleh POLRI dg Instansi Terkait

Administrasi (PP):● Pemberian Sanksi Administrasi oleh BAPETEN

➢ Pelarangan Penggunaan➢ Penghentian Operasi➢ Pembekuan Izin➢ Pencabutan Izin➢ Penundaan Proses Perizinan

Pelaksanaan Gakum

PEMBINAAN PERINGATAN SANKSI

Sosialisasi

Bimbingan

Pembinaan oleh Instansi Terkait

Teguran Tertulis

Penghentian Sementara

Pelarangan

Administrasi

Pidana

Pelaksanaan Gakum

Proses Penegakan Hukum JumlahInstansi

Keterangan

Kepolisian 6 6 Kesehatan

Pengadilan 2 2 Kesehatan

Keputusan / Ketetapan Hukum 15 5 Industri,10 Kesehatan

Dihentikan oleh Kepolisian 3 3 Kesehatan

TOTAL 26 5 Industri,21 Kesehatan

Data Gakum FRZR, per Juli 2017.

Pelaksanaan Gakum

Pelaksanaan Gakum

B@lis INFARA

B@lis INFARA

B@lis INFARA

B@lis INFARA

B@lis INFARA

No. Aspek yang dinilai Persentase

1. Kondisi Perizinan(berlaku, sedang proses, kedaluwarsa, tidak ada)

30%

2. Sumber Daya Manusia(Ketersediaan, Kompetensi, Kesesuaian Data)

25%

3. Pemantauan Dosis Radiasi(Pelaksanaan, Rutinanitas, Kecukupan, Dokumentasi)

10%

4. Pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi (Pelaksanaan, Rutinitas, Dokumentasi)

10%

5. Perlengkapan Proteksi Radiasi dan Keamanan Sumber (Ketersediaan, Keseuaian, Sertifikat Kalibrasi)

10%

6. Pengukuran Paparan Radiasi (Pelaksanaan, Ketersediaan, Keselamatan, Dokumentasi)

10%

7. Dokumen dan Rekaman (Ketersediaan, Kesesuaian) 5%

Laporan Keselamatan Fasilitas

LKF Tahunan (Rutin setiap tahun)

LKF Inspeksi(Pada saat akan diinspeksi)

Perencanaan Inspeksi Penilaian IKK

Laporan Keselamatan Fasilitas (LKF)

Indeks Keselamatan dan Keamanan

Nilai IKK Hasil Penilaian

90 - 100 Baik Sekali

70 - 89 Baik

50 - 69 Cukup

0 - 49 Kurang

IKK Baik Sekali akan diikutsertakan sebagai Kandidat Penerima BSSA

B@lis INFARA

B@lis INFARA

B@lis INFARA

Stiker Hasil Inspeksi (Fasilitas)

HIJAU = Baik/Baik Sekali

KUNING = Cukup MERAH

= Kurang

Kantor BAPETENJl. Gajah Mada No. 8 , Jakarta

10120, Telp: +62-21-63858269/70 , Fax: +62-21-63858275PO.Box. 4005 10040.

e-mail: info@bapeten.go.id

Terima Kasih