penegakan hukum di indonesia
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan
kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan
masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan
sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari
sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik
perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek
sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda
(Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut
Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan,
kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang
diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari
aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.
Namun, apakah hukum di Indonesia berjalan sesuai alurnya? Jawabannya iya, namun tak
sedikit yang tidak berjalan sesuai alur.
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menerangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD
1945 perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya,
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat),
tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat), dan pemerintah berdasarkan sistem konsitusi
(hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dan perwujudan hukum
tersebut terdapat dalam UUD 1945 serta peraturan perundangan di bawahnya. Tetapi kenapa
sistem hukum di negeri ini selalu menjadi topik yang tak bosan-bosannya diperbincangkan
dan selalu membuat masalah. Apakah sistem yang berlaku tidak sesuai dengan karakter
bangsa Indonesia? Apakah para pelaku hukum yang tidak mengetahui ganjaran setiap
tindakan penyelewengan yang mereka lakukan? Atau apakah ganjaran dari sistem hukum
tersebut yang kurang tegas untuk mengatasi berbagai macam permasalahan tindak pidana?
Hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang
carut marut, mengapa? Karena dengan adanya pemberitaan mengenai tindak pidana di
televisi, surat kabar, dan media elektronik lainnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
hukum di Indonesia carut marut. Banyak sekali kejadian yang menggambarkannya, mulai dari
1
tindak pidana yang diberikan oleh maling sandal hingga maling uang rakyat. Sebenarnya
permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu
sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi
kekuasaan, maupun perlindungan hukum.
Hukum Negara ialah aturan bagi Negara itu sendiri, bagaimana suatu Negara
menciptakan keadaan yang relevan, keadaan yang menentramkan kehidupan sosial
masyarakatnya, menghindarkan dari segala bentuk tindak pidana maupun perdata. Namun
tidak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, pemberitaan di media masa sungguh
tragis. Bahkan dari Hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan
bahwa 56,0 persen publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia,
hanya 29,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2 persen tidak menjawab. Sebuah
fenomena yang menggambarkan betapa rendahnya wibawa hukum di mata publik.
Dengan landasan pemikiran ini, penulis akan mencoba memaparkan mengenai hukum,
penegakannya, aspek-aspek yang menjadi subjek dan objeknya, serta penerapannya di tengah
masyarakat yang tidak puas dengan keadaan penegakan hukum di Indonesia sekarang ini.
B. RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut.
1. Definisi Negara Indonesia sebagai Negara hukum.
2. Sistem dan penegakan hukum di Indonesia.
3. Penegakan hukum dan dampak yang timbul dari penegakan hukum di Indonesia.
4. Penegakan hukum dan ketidakpuasan masyarakat terhadap penerapannya.
5. Solusi dan cara menghadapai permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia.
C. TUJUAN
Tujuan dalam pembahasan ini adalah interpretasi terhadap rumusan permasalahan ini,
yaitu.
1. Untuk mengetahui defenisi Negara sebagai Negara hukum.
2. Untuk mengetahui sistem penegakan hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum dan dampak yang timbul dari penegakan
hukum di Indonesia.
4. Untuk mengetahui penegakan hukum dan ketidakpuasan masyarakat terhadap
penerapannya.
2
5. Untuk mengetahui solusi dan cara menghadapai permasalahan dalam penegakan
hukum di Indonesia.
D. MANFAAT
Adapun manfaat yang diharapkan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut.
1. Dapat mengetahui dasar-dasar dalam pembentukan hukum Negara Indonesia.
2. Dapat mengetahui sistem penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Dapat mengetahui dampak dalam penegakan hukum di Indonesia.
4. Dapat mengetahui kenapa masyarakat tidak puas dengan penegakan hukum di
Indonesia.
5. Dapat mengetahui dan menilai bagaimana solusi dalam pemecahan permasalahan
hukum di Indonesia.
6. Khusus bagi pemerintahan, memberikan gambaran mengenai sistem penegakan
hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta diharapkan dapat menilai, menelaah
dan membuat suatu keputusan dalam pemecahan masalah penegakan hukum
tersebut.
3
BAB II
PEMBAHASAAN
A. DEFINISI NEGARA INDONEISA SEBAGAI NEGARA HUKUM
a. Negara
Sebelum menelaah lebih jauh mengenai definisi Negara sebagai Negara hukum, perlu
diketahui terlebih dahulu istilah-istilah Negara serta aspek yang terdapat di dalamnya. Istilah
Negara terjemahan dari de staat (bahasa Belanda), the state (bahasa Inggris), L’etat (bahasa
Perancis), statum (bahasa Latin), lo stato (bahasa Italia), dan der staat (dalam bahasa Jerman).
Dari sekian banyak istilah yang digunakan untuk Negara, istilah Negara mengandung banyak
arti dari beberapa ahli, yakni sebagai berikut.
Prof. Nasroen
Negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup dan oleh sebab itu harusjuga ditinjau
secara sosiologis agar dapati dijelaskan dan dipahami.
Aristoteles
Negara (polis) adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan
yang sebaik-baiknya.
Hans Kalsen
Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
Soenarko
Negara ialah suatu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, tempat
kekuasaan Negara berlaku sepenuhnya sebagai souvereign (kedaulatan).
G. Pringgodigdo, S. H
Negara ialah suatu organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-
unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, rakyat yang
hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).
4
M. Solly Lubis, S. H
Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia secara komunitas. Negara itu
mempunyai syarat-syarat tertentu , yaitu mempunyai daerah tertentu, rakyat tertentu, dan
mempunyai pemerintahan.
Fr. Oppenheimer
Bila di suatu masyarakat tertentu terdapat suatu diferensiasi politik (antara pihak yang
memerintah dan pihak yang diperintah) dan seterusnya, maka terdapatlah suatu Negara.
Kesimpulannya, Negara adalah suatu bentuk organisasi yang melakukan pergaulan
(karena adanya perbedaan) tertentu dimana terdapat sistem yang mengaturnya (bersifat
memaksa) dengan unsur-unsur yang di dalamnya untuk mencapai tingkat kehidupan sebaik-
baiknya.
Unsur-unsur terjadinya Negara menurut Oppenheim-Lauterpacht ada tiga unsur
pokok Negara, yaitu adanya rakyat, adanya wilayah atau daerah tertentu, dan pemerintah yang
berdaulat. Unsur ini disebut sebagai unsur konstitutif, artinya jika salah satu unsur tersebut
tidak ada, maka Negara pun tidak ada. Kemudian ada unsur deklaratif (bukan merupakan
unsur yang mutlak) yaitu pengakuan dari Negara lain, artinya jika ada pengakuan dari
Negara-negara lain, menyatakan bahwa Negara baru tersebut diterima sebagai anggota baru
dalam pergaulan antarnegara.
Secara umum suatu organisasi dapat disebut sebaagi Negara apabila memenuhi syarat
atau unsur mutlak dan unsur yang tidak mutlak sebagai pelengkap adanya Negara tersebut.
Tetapi dalam perkembangan sejarah, jelas terlihat ada semacam bentuk kenegaraan yang
mengikatkan diri dengan Negara lain karena alasan tertentu, bahkan ada daerah yang
berpemerintahan sendiri. Oleh karena itu, dapat dibedakan antara bentuk Negara dan bentuk
kenegaraan. Adapun bentuk Negara yang banyak dianut di dunia adalah Negara kesatuan
(unitaris), yaitu Negara yang bersusun tunggal, Negara yang hanya terdiri atas satu Negara,
satu pemerintahan, satu kepala Negara, satu undang-undang dasar negara, dan satu lembaga
legistalif untuk seluruh wilayah negaanya, contohnya Indonesia. Bentuk Negara yang kedua
adalah Negara serikat (federasi), yaitu Negara yang terdiri atas gabungan beberapa Negara
yang semula berdiri sendiri, kemudian bergabung menjadi suatu Negara serikat, sehingga
menjadi Negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada Negara serikat,
contoh Negara Amerika Serikat.
5
b. Hukum
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan
kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan
masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan
sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang
berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan
kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas
kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.
Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang,
antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum
perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata
negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha
negara, hukum internasional, hukum adat, hukum
islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum
lingkungan.
Hukum Pidana
Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang
mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan
dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa
pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.
Hukum Perdata
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu
dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau
hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau
kendaraan.
Hukum Acara
Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut
hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa
yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum
materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang
menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk
menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum
6
materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha
negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai
terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Sistem hukum yang terdapat di dunia antara lain, Sistem hukum Eropa Kontinental,
Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara
persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika
Serikat), sistem hukum adat/kebiasaan, sistem hukum agama.
c. Indoneisa sebagai Negara Hukum
Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan
(machstaat), dan pemerintah berdasarkan sistem konsitusi (hukum dasar), bukan absolutisme
(kekuasaan yang tidak terbatas). Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
perubahan ketiga yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai
konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tiga
prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga Negara yaitu, supremasi hukum, kesetaraan
dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan denagn
hukum.
Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang 1945 serta peraturan
perundang-undangan di bawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan rakyat.
Negara hukum Indonesia menganut konsep Negara hukum materiil (welfare state), artinya
Negara yang pemerintahannya memiliki keleluasan untuk turut campur tangan dalam urusan
warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.
Negara hukum berkaitan dengan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, salah
satu ciri dari Negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM. Oleh karena itu, Negara
hukum bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya.
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama,
dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis
pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang
merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum
agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum
atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan.
Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-
7
undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari
masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.
Hukum Pidana Indonesia
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi
dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil
mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di
Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum
pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.
Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun
1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
Hukum Perdata Indonesia
Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum
publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan
umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari
(hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata
mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya
kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan
usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya
hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat
dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan
diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi.
Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda, BW diberlakukan
mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di
Perancis dengan beberapa penyesuaian.
Buku I tentang Orang: mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga,
yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum.
Buku II tentang Kebendaan: mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang
mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda,
antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan.
Buku III tentang Perikatan: mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut
juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu
8
hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan,
antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari
(ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat
dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.
Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian: mengatur hak dan kewajiban subyek
hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam
hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.
Hukum Tata Negara
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain
dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan
hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata
negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu
keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara
tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti
yang abstrak.
Hukum Tata Usaha (Administrasi) Negara
Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan
administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam
menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata
negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan
hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh
suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara
dimana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha negara juga sering disebut
HTN dalam arti sempit.
Hukum Acara Pidana Indonesia
Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara
beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana
di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.
Hukum Acara Perdata Indonesia
Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara
beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara
9
perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu (misalnya; Het Herziene
Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO).
Hukum antar Tata Hukum
Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan
atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.
Hukum Adat di Indonesia
Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.
Hukum Islam di Indonesia
Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belum
adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui
pemilu atau referendum maupun amandemen terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten.
Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui
Pengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yaitu : Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh
Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan
khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut
kewenangan peradilan umum.
B. SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
a. Sistem
Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan
kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk
kesatuan secara keseluruhan. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang
kait-mengait satu sama lain.
Menurut Prof. Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-
sama untuk melakukan sesuatu maksud. Apabila salah satubagian rusak atau tidak dapat
menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-
tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. Unsur-unsur dalam sistem
mencakup antara lain:
1. Seperangkat komponen, elemen, dan bagian
2. Saling berkaitan dan bergantung
10
3. Kesatuan yang terintegrasi
4. Memiliki peranan dan tujuan tertentu
5. Interaksi antarsistem membentuk sistem lain yang lebih besar.
Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu Negara tertentu
yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.
b. Penegakan Hukum di Indonesia
Operasionalisasi dari konsep Negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitutsi
Negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara yang menempati posisi
sebagai hukum Negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia. Di bawah UUD
1945 terdapat berbagai aturan hukum/perundang-undangan yang bersumber berdasarkan pada
UUD 1945.
Legal order merupakan satu kesatuan sistem hukum yan tersusun secara tertib di
Indonesia dituangkan dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud sumber hukum adalah
sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri
atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila
sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang
tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut.
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah;
1. Keputusan Presiden
2. Peraturan Daerah.
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya
keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan
kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan
11
mereka tanpa menggunakan hati nurani. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan
yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negri maupun luar negri.
Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati
peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa
dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum
yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di
Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara
tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua
proses dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang
dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri
dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidana
itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku
aparatnya yang jauh dari kebaikan.
Corak hukum yang sebagian besar telah bobrok oleh pelaku yang hanya
mementingkan pribadi atau kelompok. Walaupun ada kebaikan-kebaikan serta berjalannya
hukum sesuai alur, namun itu hanya sebagian kecil dari kerusakan sistem yang berlaku
sekarang.
Hukum di Negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan
inkonsistensi hukum di Indonesia, seperti pemberian hukuman kepada para pejabat Negara
yang menyalahi aturan hukum, misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa
oknum polisi yang mau bahkan terkadang minta disuap agar kasus ini tidak diperpanjang,
polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini
merupakan contoh-contoh dalam lingkungan terdekat kita. Masih banyak kasus-kasus yang
dapat dijadikan contoh dari penyelewengan hukum di Indonesia.
Kita dapat mengambil beberapa contoh tentang salahnya penegakan hukum di
Indonesia Saat seseorang mencuri sandal misalnya, seperti yang pernah diberitakan belum
12
lama ini, ia disidang dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang briptu yang harganya
bisa dibilang murah, sedangkan para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa merajalela,
menikmati tanpa dosa, karena mereka memandang rendah hukum yang ada di Indonesia.
Karena kenyataannya memang lebih banyak benarnya, kita ambil contoh Arthalyta Suryani,
dia menempati rutan dengan sarana eksklusif, bisa dikatakan eksklusif, sampai-sampai ada
ruang untuk berkaraoke, ini juga bisa dijadikan sebagai pembelian hukum di Indonesia.
Kasus korupsi dinilai sebagai penyakit yang sangat kronis, meski Pemerintah Susilo
Bambang Yodhoyono-Budiono berjanji tidak pandang bulu dalam penegakan supremasi
hukum di Indonesia. Pada kenyataan tidak sejalan dengan harapan kita semua, banyak kasus
korupsi yang dalam pengusutannya tidak mampu menguak fakta apalagi menangkap dalang
intelektualnya. Banyak oknum penegak hukum yang ikut terlibat dalam pusaran kasus
korupsi, sehingga tidak dapat ditangkap dan diadili sesuai hukum.
Kejadian diatas merupakan segelintir masalah penegakan hukum yang bersarang di
Indonesia dan merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus-kasus penegakan hukum
yang semakin semrawut. Walaupun tak semua penegakan hukum di Indonesia ini semuanya
berbau negatif, namun sebagian besar semuanya mengarah kea rah sana. Tidak jujur jika
semua penegakan hukum di Indonesia baik dan tidak jujur pula bila semua penegakan hukum
di Indonesia buruk. Pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yodhoyono.
C. DAMPAK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Penyelewengan atau inkonsistensi di Indonesia berlangsung lama bertahun-tahun
hingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan rahasia umum, hukum
yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan, contoh paling dekat dengan lingkungan
adalah, penilangan penegemudi kendaraan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Mereka yang
melanggar tata tertib lalu lintas tidak jarang
ingin berdamai di tempat atau menyelewengkan
hukum, kemudian seharusnya aparat yang
menegakkan hukum tersebut dapat menangi
secara hukum yang berlaku di Indonesia, namun
tidak jarang penegak hukum tersebut justru
mengambil kesempatan yang tidak terpuji itu
untuk menambah pundi-pundi uangnya.
Oleh karena itu, akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah penyelewengan hukum
tersebut diantaranya, yaitu:
13
1. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum
Masyarakat berependapat hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi
soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena mereka
percaya bahwa uanglah yang berbicara, dan dapat meringankan hukuman mereka,
fakta-fakta yang ada diputar balikan dengan materi yang siap diberikan untuk
penegak hukum. Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan secara
tuntas karena para petinggi Negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan
hukum dengan menyuap sana sini agar kasus ini tidak terungkap, akibatnya
kepercayaan masayarakatpun pudar.
2. Penyelesaian konflik dengan kekerasan
Penyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri ayam
yang dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga. Konflik yang terjadi di
sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan,
seperti kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar suku yang memperebutkan
wilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas degan kekerasan.
Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan
masalah secara geografis, mereka. Ini membuktikan masayarakat Indonesia yang
tidak tertib hukum, seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam dapat
ditangani oleh pihak yang yang berwajib, bukan dihakimi secara seenakanya,
bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.
3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi
Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga Negara Indonesia yang
memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi.
Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk
meringankan terdakwa, sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi
penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih
condong pada banayknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang
terlibat dalam kasus hukum tersebut.
4. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan
Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia,
mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan
kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau
dicabut izin memproduksinya di Indonesia.
14
D. KETIDAKPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI
INDONESIA
Ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini merupakan
fakta dan data yang ditunjukkan dari hasil survei terhadap masyarakat oleh Lembaga Survei
Indonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa 56,0 persen publik menyatakan tidak puas dengan
penegakan hukum di Indonesia, hanya 29,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2
persen tidak menjawab. Mereka yang tak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia
merata di semua segmen. Mereka yang tinggal di kota maupun desa, berpendidikan tinggi
maupun rendah, mereka yang berasal dari ekonomi atas maupun ekonomi bawah.
Namun demikian, mereka yang tinggal di desa, berasal dari ekonomi bawah, dan
berpendidikan rendah lebih tak puas jika dibandingkan dengan mereka yang berada di kota
dan berpendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka yang berada di desa dan
kelompok ekonomi bawah lebih sering menghadapi kenyataan merasa diperlakukan tidak adil
jika berhadapan dengan aparat hukum. Ketidakpuasaan responden terhadap penegakan hukum
di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun yaitu 37,4 persen (Survei LSI Januari
2010), sebesar 41,2 persen (Oktober 2010), sebesar 50,3 persen (September 2011), sebesar
50,3 persen (Oktober 2012), dan terakhir 56,6 persen (April 2013).
Uraian di atas menunjukkan betapa rusaknya hukum di Indonesia. Mungkin yang tidak
mendapat sorotan adalah lembaga pemasyarakatan karena tidak banyak orang yang
mengamatinya. Tetapi lembaga ini sebenarnya juga tidak dapat dikatakan sempurna. Lembaga
yang seharusnya berperan dalam memulihkan sifat para warga binaan (terpidana) ternyata
tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah narapidana yang melebihi dua kali
lipat dari kapasitasnya menjadikan nasib narapidana juga semakin buruk. Mereka tidak
tambah sadar, tetapi justru belajar melakukan tindak pidana baru setelah berkenalan dengan
narapidana lainnya. Tentunya ini jauh dari konsep pemidanaan yang sesungguhnya bertujuan
untuk merehabilitasi terpidana. Bahkan fakta yang ada hari ini, beberapa narapidana dengan
leluasanya membuat “aturan” sendiri dengan merubah hotel prodeo tersebut menjadi hotel bak
bintang lima.
E. MENGATASI PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan
lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika
dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan
yang dipersepsi masyarakat (the absence of justice). Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat
15
dari pengabaian hukum (diregardling the law), ketidakhormatan pada hukum (disrespecting
the law), ketidakpercayaan pada hukum (distrusting the law) serta adanya penyalahgunaan
hukum (misuse of the law). Sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan bidang
hukum antara lain:
1. Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial
2. Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial
3. Inkonsistensi dalam penegakan hukum
4. Masih adanya intervensi terhadap hukum
5. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat
6. Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum
7. Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum
8. Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yang mengacu
pada kepentingan the powerfull daripada the needy.
Konsep Reformasi Hukum Setelah melihat kondisi hukum yang terpuruk tersebut
maka tidak ada kata lain selain terus mengedepankan reformasi hukum yang telah digagas
oleh bangsa ini. Kegiatan reformasi Hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai
supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain:
Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh
aparatur negara.
1. Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak.
2. Aparatur penegak hukum yang professional
3. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan
4. Pemajuan dan perlindungan HAM
5. Partisipasi publik
6. Mekanisme control yang efektif.
Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang
disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi:
16
1. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa strukstur hukum merupakan pranata
hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum,
lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.
2. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum
tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untukmenciptakan keadilan dan
dapat diterapkan dalam masyarakat.
3. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum
itu sendiri.
Kiranya dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang
harus dilakukan antara lain:
1. Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk
sumber daya manusianya yang berkualitas
2. Perumusan kembali hukum yang berkeadilan
3. Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran
hukum
4. Pengikutsertaan rakyat dalam penegakkan hukum
5. Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum,
dan
6. Penerapan konsep Good Governance (Pemerintahan yang baik).
Ada berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia,
yaitu :
1. Didalam rangka penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan
agar lebih memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat dan kepentingan nasional
sehingga mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhinya.
2. Penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tapi menimbang
serta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur
kemanusiaan dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan.
Hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut
nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun
demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan
menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materiil. Dengan ini
diharapkan tidak ada keputusan yang kontroversial dan memberikan keputusan
yang seadil-adilnya sehigga yang terjadi pada nenek minah tidak terjadi lagi.
17
3. Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku, arogan,
hitam putih. Tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya
mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena
hukum yang ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya
akan menghasilkan putusan-putusan yang kontoversial dan tidak memenuhi rasa
keadilan yang sebenarnya.
4. Hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang
yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa
memperdulikan rasa keadilan. Tapi hakim seharusnya mengikuti perundang-
undangan dengan mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga
keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.
5. Komisi Yudisial sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakiki
seharusnya memberi peringatan dan sanksi yang tegas kepada hakim yang
memberikan putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan, juga
yang melanggar kode etik.
6. Meningkatkan pembinaan integritas, kemampuan atau ketrampilan dan ketertiban
serta kesadaran hukum dari pelaksana penegak hukum tentang tugas dan
tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum benar-benar
melaksanakan asas persamaan hak di dalam hukum bagi setiap anggota
masyarakat.
7. Mencukupi kebutuhan personal, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan
penegakan hukum. Meningkatkan kesejahteraan penegak hukum. Sehingga tidak
ada hakim yang terlibat kasus korupsi.
8. Memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informal
secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan
hukum diIndonesiasehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang
berlaku.
9. Menyediakan bantuan hukum bagi si miskin dan buta hukum.
Melaksanakan asas proses yang tepat, cepat dan biaya ringan di semua tingkat
peradilan.
10. Pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak
menjalankan tugas dengan semestinya.
11. Harus ada reformasi institusional didalam tubuh lembaga penegak hukum. Bukan
hanya reformasi didalam tubuh Polri dan KejaksaanRItapi juga pada lembaga
penegak hukum lain Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan Lembaga
18
Perlindungan Saksi dan korban ( LPSK ). Hal ini dikarenakan carut-marutnya
hukum yang ada di Indonesiajuga disebabkan karena adanya oknum-oknum yang
tidak bertanggungjawab didalam tubuh lembaga penegak hukum. Kejaksaan sudah
mencanangkan adanya pembaruan didalam tubuh Kejaksaan yakni terkait tentang
perekrutan jaksa, kode perilaku, standar minimum profesi, dan pengawasan sanksi
disiplin. Selain itu saat Kejaksaan juga merencanakan pemangkasan tiga ribu
jabatan jaksa, pengektifan peran pengawasan dan pembinaan, bidang intelejen
ditugasi mencegah perbuatan tercela jaksa, pemberian reward and punishment.
Kepolisian juga telah merencakan meminta setiap jajaran merancang target dalam
waktu tertentu, mengadakan kontrak kerja dan pakta integritas, mengevaluasi
secara rutin kinerja jajaran, transparansi sistem rekrutmen anggota polisi dan
proses pelayanan administarasi.
12. Adanya penghargaan bagi jaksa dan hakim berprestasi yang memberikan
terobosan-terobosan dalam penegakan hukum diIndonesia. Dengan adanya
penghargaan ini diharapkan setiap jaksa maupun hakim berlomba untuk
memberikan terobosan yang bermanfaat bagi penegakan hukum diIndonesia.
13. Perlunya Kapolri dan Jaksa Agung yang berwibawa, yang mempunyai kredibilitas
tinggi.
Selain pencegahan, pengejaran (dalam contoh kasus) dan pengusutan kasus-kasus
korupsi, pemerintah harus terus berusaha mengejar aset dan memulihkan kerugian negara.
Disamping itu, pemerintah juga harus tetap melanjutkan upaya serupa untuk mengatasi aksi
terorisme dan bahaya lainnya yang dapat memecahbelah keutuhan NKRI serta mencegah
berkembangnya radikalisme dan juga meningkatkan pemberantasan segala kegiatan ilegal,
mulai dari penebangan liar (illegal Logging), penangkapan ikan liar (illegal fishing) hingga
penambangan liar (illegal mining), baik yang lokal maupun yang transnasional. Dari semua
itu kiranya korupsi yang akan menjadi sebuah bahaya laten harus menjadi prioritas utama
untuk diberantas. Melihat kenyataan, bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak akan
mengalami kemajuan yang begitu pesat, tetapi kemajuan itu akan tetap ada. Hal ini terlihat
dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan penegakkan hukum dengan didukung oleh
aparat penegak hukum lainnya. Kasus mafia peradilan yang akhir-akhir ini banyak disorot
masyarakat akan menjadikan penegak hukum lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Meskipun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masih
sangat rendah. Keberanian lembaga-lembaga hukum bangsa ini akan menjadi titik cerah bagi
penegakan hukum. Namun selain itu kesadaran masyarakat dalam menaati hukum akan
19
menjadi hal yang mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia. Karena lemahnya
penegakan hukum selama ini juga akibat masyarakat yang kurang menaati hukum.
20
BAB III
PENUTUPAN
A. KESIMPULAN
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan
akan terus berkembang jika unsur di dalam sistem itu sendiri tidak ada perubahan, tidak ada
reformasi di bidang itu sendiri. Karakter bangsa Indonesia yang kurang baik merupakan aktor
utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negari ini. Perlu ditekankan sekali
lagi, walaupun tidak semua penegakan hukum di Indonesia tidak semuanya buruk, namun
keburukan penegakan ini seakan menutupi segala keselaran hukum yang berjalan di mata
masyarakat. Begitu banyak kasus-kasus hukum yang silih berganti dalam kurun waktu relatif
singkat, bahkan bersamaan kejadiaannya. Perlu ada reformasi yang sebenarnya, karena
permasalahan hukum ini merupakan permasalahan dasar suatu Negara, bagaimana masyarakat
bisa terjamin keamanannya atau bagaimana masyarakat bisa merasakan keadilan yang
sebenarnya, hukum lah yang mengatur semua itu, dan perlu digaris-bawahi bahwa hukum
sebanarnya telah sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi pihak-pihak yang ingin
mengambil keuntungan baik pribadi maupun kelompok merupakan penggagas segala
kebobrokan hukum di negeri ini.
Perlu banyak evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklanjutan
yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian menjadi. Perlu ada ketegasan
tersendiri dan kesadaran yang hierarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya.
Perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak
kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur Negara atau
pihak-pihak berkepentingan lainnya. Karena baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk
bangsanya dan buruk untuk hukum di negeri ini, buruk pula konsekuensi yang akan diterima
oleh masayarakat dan Negara.
Jadi, penerapan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, harus dilaksanakan, karena sudah demikian
ketetapan itu berlaku. Merupakan karekteristik yang harus tertanam dalam diri pribadi
ataupun kelompok kepentingan. Kita harus malu dengan Undang-Undang tersebut, harus
malu dengan pendiri bangsa yang rela menumpahkan darah demi memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia, kita harus menghargai semua perjuangan itu dengan hal yang tidak
dapat membuat negeri ini malu di mata masyarakat ini sendiri bahkan dunia luar. Bangsa yang
besar tidak hanya berdasarkan luasan wilayahnya ataupun betapa banyaknya jumlah
penduduk, tetapi dengan menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu dengan
21
menjalankan ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya keamanan, ketentraman dan
kesejahteraan masyarakat.
B. KRITIK DAN SARAN
Kritik dan saran sangat kami harapkan dalam makalah ini, segala kekurangan yang ada
dalam makalah ini mungkin karena kelalaian atau ketidaktahuan kami dalam penyusunannya.
Segala hal yang tidak relevan, kekurangan dalam pengetikan atau bahkan ketidakjelasan
dalam makalah ini merupakan proses kami dalam memperlajari bidang studi ini dan
diharapkan kami yang menulis ataupun bagi pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah
ini.
22
DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga
Hanafi, A. Hafizar, dkk. 1997. Tata Negara. Jakarta: Yudhistira
Winarno. Pendidikan Kewarganegaraan
Anonim. 2013. Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2013 dalam
(http://rahayusimanungkalit.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum-di-Indonesia.-
html)
Anonim. 2013. Penegakan Hukum di Indonesia Sangat Memprihatinkan. Diakses pada
tanggal 19 April 2013 dalam (http://news.okezone.com/read/2013/04/10/339/789007/-
penegakan-hukum-di-indonesia-sangat-memprihatinkan)
Anonim. 2013. Hukum. Diakses pada tanggal 19 April 2013 dalam (http://id.wikipedia.org/-
wiki/Hukum)
Anonim. 2013. Hukum Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2013 dalam
(http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia)
Anonim. 2013. Masalah Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2013
dalam (http://ervinanana.blogspot.com/2012/03/masalah-penegakan-hukum-di-indone-
sia.html)
Anonim. 2013. Mengatasi Masalah Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses pada tanggal 19
April 2013 dalam (http://justiceinmanyrooms.wordpress.com/2012/02/10/mengatasi-
masalah-penegakan-hukum-di-indonesia/)
Anonim. 2013. Wajah Hukum Indonesia. Diakses pada tanggal 19 April 2013 dalam
(http://sindycateichal.blogspot.com/2012/05/wajah-hukum-indonesia.html)
Anonim. 2013. Foto-Kegiatan/Law. Diakses pada tanggal 19 April 2013 dalam
(http://hukum.pasuruankota.go.id/wp-content/gallery/foto-kegiatan/law.jpg)
23