polri : penegakan hukum untuk indonesia maju

23
POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU JUDUL

Upload: others

Post on 17-Nov-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

POLRI : PENEGAKAN HUKUM

UNTUK INDONESIA MAJU

JUDUL

Page 2: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

MASYARAKAT

ADIL

MAKMUR

SEJAHTERA

TOP

MIDDLE

LOW

TOP

MIDDLE

LOW

TINGKAT PENGANGGURAN TINGKAT KEMISKINAN GINI RASIO

AMAN KONDUSIFPERSYARATAN

UTAMA

Page 3: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU
Page 4: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU
Page 5: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

TUJUAN HUKUM

KEADILANKEPASTIAN HUKUMKEMANFAATAN

(Gustav Radbruch - 1961)

EFEK DETERRENT & EFEK JERA

REKAYASA SOSIAL

KETERATURAN SOSIAL

LAW ABIDING CITIZEN

“There are not enough jails, not enough police, not enough courts to enforce a law not supported by

the people”-Hubert H. Humphrey, Wakil

Presiden Ke-38-

HUKUMPENEGAK HUKUM

MASYARAKATSARAN – SARAN & FASILITAS

BUDAYA HUKUM

FAKTOR-FAKTOR PENGARUHI GAKKUM “SOERJONO SOEKANTO”

KONSEP PENEGAKAN HUKUM

Page 6: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

• RULE OF THE LAW• RULE BY THE LAW

POLEMIK HUKUM

PERWAKILAN

HUKUM

PENEGAK HUKUM

MASYARAKAT & BUDAYA

Page 7: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

HUKUM POTRETMASA LALU

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

KEJAHATAN CANGGIH

Page 8: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

BOOK IN LAW

AND

LAW IN ACTION

HUKUM

TEGAK

SISTEM CJS

SUMBER

DAYA

MANUSIA

SARANA

PRASARANA

KERJASAMA

ANGGARAN

?

Page 9: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

HUKUMTIDAK TEGAK

Page 10: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU
Page 11: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

COMMENDER WISH KABARESKRIM

Page 12: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

KUALITAS MENURUN

NARKOBA

PECAH BELAH/HOAX/KEBENCIAN

RADIKALISME NEGARA TERUS HIDUP

BERKEMBANG

PORNO GRAFI/AKSI PERGAULAN BEBAS

TANTANGAN PEMBANGUNAN SDM

NEGARA

ANAK MUDA

GANGGUAN ANCAM GENERASI MUDA

Page 13: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

NOE CORTEX

NARKOBA

• KOMUNITAS MASYARAKAT• GAKKUM• BERSAMA-SAMA

TINGKATKAN KUALITAS HIDUP

JOY WAR

SEMUA ELEMEN TERPAPAR

PENGARUH NARKOBA

SERANG SYARAF PIKIRAN PEMIMPIN / ANAK MUDA

“NINA BOBOKAN”

PEMAKAIPENGEDAR

BANDAR

GANGGUAN ANCAM GENERASI MUDA

Page 14: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

GANGGUAN ANCAM GENERASI MUDA

HOAX & UJARAN KEBENCIAN

LAHIR TIDAK BISA MEMILIH

PROXY WAR

MENGGUNAKAN BONEKA

BERAGAM KEYAKINAN

SARA

- PENDIDIKAN- CEK & RICEK- GAKKUM

Page 15: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

GANGGUAN ANCAM GENERASI MUDA

RADIKALISME DOKTRIN TENTANG

MELAKUKAN KEKERASAN

RADIKALISME ONLINE

JALAN MENYELESAIKAN

MASALAH

MENDAPAT KEBAHAGIAN

TUJUAN HIDUP

Page 16: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

PEMAHAMAN YANG MEYAKINI TENTANG SESUATU HAL SEBAGAI

KEBENARAN MUTLAK DIMANA PIHAK LAIN YANG MEMILIKI

PEMAHAMAN BERLAWANAN ATAU BERBEDA DENGAN PEMAHAMAN

TERSEBUT SEBAGAI PIHAK YANG HARUS DIHADAPI DAN DITIADAKAN

DENGAN CARA - CARA KEKERASAN DAN MELANGGAR NORMA,

KAIDAH SERTA ATURAN HUKUM.

PEMAHAMAN TENTANG SESUATU HAL SEBAGAI KEBENARAN MUTLAK

PIHAK YANG MEMILIKI PEMAHAMAN YANG BERBEDA ATAU BERLAWANAN HARUS

DI HADAPI DAN DITIADAKAN DITIADAKAN ATAU DI HADAPI DENGAN CARA KEKERASAN DAN MELANGGAR

RKH

UNSUR - UNSUR

Page 17: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

EKSKLUSIF – OUT GROUP IN GROUP

MENTAL BLOCK

INTOLERAN TIDAK MAU HIDUP

BERDAMPINGAN DAN TIDAK MENGHARGAI

ORANG LAIN DI LUAR KELOMPOKNYA

Page 18: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

HIDUP KONSUMSINYA “JUAL DIRI”

HIV AIDS

HAMIL LUAR NIKAH

KORBAN

BEBAN

HIDUP

• PORNOGRAFI / AKSI

• PERGAULAN BEBAS

PERGAULAN BEBAS

Page 19: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

KEMISKINAN

KORUPSI• ILLEGAL LOGGING• MAYNIG• FISHING

KARHUTLAH KESEJAHTERAAN

NEGARA KUATPERBANKAN

KEKAYAAN

NEGARA

PROFESIONALISME DAN MORALITAS APARAT

KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN

NEGARA

Page 20: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

Korupsi 13.8

Inefisiensi

birokrasi11.1

Akses ke

pembiayaan 9,2

Infrastruktur

tidak

memadai

8.8

Kebijakan

tidak stabil8.6

Instabilitas

pemerintah6.5

Tarif pajak 6.4

Etos kerja

buruh5.8

Regulasi Pajak 5.2

Inflasi 4.7

Pendidikan

tenaga kerja

rendah

4.3

Kejahatan dan

Pencurian 4

Peraturan

Tenaga Kerja4

Kebijakan kurs

asing3.3

Kapasitas

inovasi minim2.5

Kesehatan

masyarakat

buruk

1.8

KORUPSIPENGHAMBAT UTAMA

INVESTASI DI INDONESIA

Suvei World Economic Forum thd

pelaku bisnis mengungkap sejumlah

faktor utama penghambat investasi

di Indonesia, dari 16 faktor,

Faktor Korupsi menempatkan

posisi pertama

dampak korupsi

menghambat investasi

Biaya ekonomi yg tinggi

Menciptakan

ketidakpastian hukum

Alokasi sumber daya

tidak efisien

Distribusi ekonomi tdk

merata

Persaingan tidak sehat

Skor Skor

Tumpang tindih regulasi (pusat dan daerah)

yang mengatur perizinan shg masuknya

investasi asing jadi berbelit

Potret kendala investasi di Indonesia

benturan persepsi lokal & pendatang terkait

perebutan Sumber Daya (ekonomi, alam,

tenaga kerja, dll) yg berpotensi konflik sosial

Potensi gangguan pada bidang keamanan (unras,

pungli, premanisme dll)

Porgram BKPM, tahun 2020, ada investasi

7000 Trilliun yg mulai dibangun

Total proyek PSN yg berhasil realisasi sejak

2016 sebanyak 92 PSN,

dgn nillai investasi Rp. 467, 4 Trilliun

Target PSN 2016-2019, sebanyak 223 proyek

dengan nilai total Rp. 4.202 Trilliun

Page 21: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

PENANGANAN KORUPSI

Page 22: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU

KESIMPULANPENEGAKAN HUKUM MENJAGA GENERASI MUDA,

KEKAYAAN NEGARA, DAN KETERATURAN SOSIAL.

INDONESIA MENJADI NEGARA YANG BESAR DAN

MAJU SANGAT OPTIMIS DILANDASI DENGAN MODAL

DASAR : LETAK GEOGRAFIS, KEKAYAAN ALAM,

DEMOGRAFI BERKUALITAS, STABILITAS POLITIK DAN

KEAMANAN, SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI

SELURUH ELEMEN BANGSA BERSATU UNTUK

KEMAJUAN INDONESIA

Page 23: POLRI : PENEGAKAN HUKUM UNTUK INDONESIA MAJU