UPAYA PENEGAKAN HUKUM PAJAK

Adi Sucipto 13500001

Desi Sintia 13500016

Farhan Hajarudin 13500020

Frebi Setia Pringga 13500022

Siti Wulandari 13500047

Sanksi Pajak

Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas:A. sanksi administrasiB. sanksi pidana perpajakan

PEMBERIAN SANKSI ATAU HUKUMAN MEMPUNYAI EMPAT BUAH LATAR BELAKANG FALSAFAH, YAITU:

1.Retribution

2.Deterence

3.Incapacitation

4.Rehabilitation

PERAN PENGADILAN PAJAK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Ada tiga hal yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu :

1. Dari segi bentuk formal pengadilan pajak yang berada di bawah kewenangan

administratif eksekutif.

2. Dari segi subtansi di mana pengadilan pajak tidak mengenal upaya banding untuk

memberi kesempatan bagi pencari keadilan untuk menemukan kebenaran hakiki.

3. Adanya kewajiban bagi para pencari keadilan untuk menyetor terlebih dahulu

sejumlah 50% dari nilai uang yang dipersengketakan kepada pemerintah

sementara sengketa tersebut akan diperiksa.

LEMBAGA PAKSA BADAN DALAM PENGADILAN PAJAK

Pemungutan pajak didasarkan kepada Pasal 23

UUD 1945

kemudian dalam amandemen keempat diganti

menjadi Pasal 23A UUD 1945. Mekanisme

yang diciptakan pemerintah agar memberikan

daya paksa bagi para wajib pajak yang

“Bandel” yaitu dengan cara Gijzeling atau

lembaga paksa badan.

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Rumusan “Sengketa Pajak” ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.

PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG PERPAJAKAN

1.Urgensi Pencegahan

2.Prevatisasi dan Praktisi Perpajakan

3.Terjadinya Kejahatan/Pidana Perpajakan

4.Perlunya Program Pencegahan Kejahatan Perpajakan

(Prevention Taxes Crime Program)

TRIMA KASIH

PERTANYAAN

1. Apakah ada yang harus diperbaiki dalam hukum pajak di indonesia? (yahya)

2. Apakah ada keterkaitan anatara? (slide 3) (ajeng)3. Apakah yang dimaksud lembaga badan paksa dan siapa dia?

(arita)4. Apa yang harus kita (mahasiswa) dalam rangka membantu

penegakan hukum perpajakan Indonesia? (anggi)5. Bagaimana tindakan dalam perpajakan yang masuk APBN

terhadap daerah yang tidak mendapatkan pemerataan? (badriyah)

6. Jika posisi (kelompok 4) sebagai pemerintah, bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwasanya pajak digunakan dengan benar? (indra)