Makalah Penegakan Hukum Baru

Januari 14, 2009 oleh makalahhukum

PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PELUANGMENCIPTAKAN KEADILAN

PENDAHULUAN Penegakan  hukum  merupakan  pusat  dari  seluruh  “aktivitaskehidupan”  hukum  yang  dimulai  dari  perencanaan  hukum,pembentukan  hukum,  penegakan  hukum  dan  evaluasi  hukum.Penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  interaksi  antaraberbagai  perilaku  manusia  yang  mewakili  kepentingan  –kepentingan  yang  berbeda  dalam  bingkai  aturan  yang  telahdisepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapatsemata-mata  dianggap  sebagai  proses  menerapkan  hukumsebagaimana pendapat kaum  legalistik. Namun proses penegakanhukum  mempunyai  dimensi  yang  lebih  luas  daripada  pendapattersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensiperilaku  manusia.  Dengan  pemahaman  tersebut  maka  kita  dapatmengetahui  bahwa  problem-problem  hukum  yang  akan  selalumenonjol  adalah  problema  “law  in  action”  bukan  pada  “law  in  thebooks”.Pada  saat  ini  dapat  mengamati,  melihat  dan  merasakanbahwa  penegakan  hukum  berada  dalam  posisi  yang  tidakmenggembirakan.  Masyarakat  mempertanyakan  kinerja  aparatpenegak  hukm  dalam  pemberantasan  korupsi,  merebaknya  mafiaperadilan, pelanggaran hukum dalam penelitian APBN dan APBD dikalangan  birokrasi.  Dafatar  ketidakpuasan  masyarakat  dalampenegakan  hukum  semakin  bertambah  panjang  apabila membukakembali  lembaran –  lembaran  lama seperti kasus Marsinah, kasus wartawan  Udin,  kasus  Sengkon  dan  Karta,  kasus  Tanah  Keret  diPapua dan lain-lainnya.Pengadilan  yang  merupakan  representasi  utama  wajahpenegakan  hukum  dituntut  untuk  mampu  melahirkan  tidak  hanyakepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial danpemberdayaan  sosial  melalui  putusan  –  putusan  hakimnya.Kegagalan  lembaga  peradilan  dalam  mewujudkan  tujuan  hukumdiatas  telah  mendorong  meningkatnya  ketidakpercayaanmasyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum.

Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakatterhadap  lembaga-lembaga  hukum  telah  berada  pada  titik  nadir.Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporanatau  ulasan  yang  berhubungan  dengan  lembaga-lembaga  hukumkita. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kitasemua  adalah  merosotnya  rasa  hormat  masyarakat  terhadapwibawa hukum.Bagaimana  juga masih banyak warga masyarakat yang  tetapmenghormati putusan – putusan yang telah dibuat oleh pengadilan.Meskipun  demikian  sah-sah  juga  kiranya  apabila  masyarakatmempunyai penilaian  tersendiri  terhadap putusan  tersebut. Adanyapenilaian  dari  masyarakat  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  /pengadilan  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  struktur  sosialmasyarakatnya. Hukum  tidaklah steril dari perilaku – perilaku sosiallingkungannya.  Oleh  karena  itu  wajar  kiranya  apabila  masyarakatmempunyai  opini  tersendiri  setiap  ada  putusan  pengadilan  yangdipandang  bertentangan  dengan  nilai  –  nilai  keadilan  hidup  dantumbuh di tengah – tengah masyarakat. Persoalannya  tidak  akan  berhenti  hanya  sebatas munculnyaopini  publik,  melainkan  berdampak  sangat  luas  yaitu  merosotnyacitra lembaga hukum di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakatakan  luntur  dan mendorong munculnya  situasi  anomi. Masyarakatkebingungan nilai – nilai mana yang benar dan mana yang salah.

SUMBER WIBAWA HUKUMDalam  pikiran  para  yuris,  proses  peradilan  sering  hanyaditerjemahkan  sebagai  suatu  proses  memeriksa  dan  mengadilisecara  penuh  dengan  berdasarkan  hukum  positif  semata-mata.Pandangan  yang  formal  legistis  ini  mendominasi  pemikiran  parapenegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang,itulah yang akan menjadi hukumnya.Kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakanhukum yang kaku,  tidak diskresi dan cenderung mengabaikan  rasakeadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum.Proses  mengadili  –  dalam  kenyataannya  bukanlah  proses  yuridissemata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal  dan  bunyi  undang  –  undang,  melainkan  proses  yangmelibatkan  perilaku  –perilaku  masyarakat  dan  berlangsung  dalamstruktur  sosial  tertentu.  Penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh MarcGalanter  di  Amerika  Serikat  dapat  menunjukkan  bahwa  suatuputusan  hakim  ibaratnya  hanyalah  pengesahan  saja  dari

kesepakatan  yang  telah  dicapai  oleh  para  pihak. Dalam  perspektifsosiologis,  lembaga  pengadilan  merupakan  lembaga  yang  multifungsi  dan  merupakan  tempat  untuk  ”record  keeping”,  ”site  ofadministrative  processing”,  ”ceremonial  changes  of  status”,”settlement negotiation”, ”mediations and arbitration”, dan warfare. Produk  dari  pengadilan  adalah  putusan  hakim.  Dari  sinilahawal  dapat  dibangunnya  wibawa  hukum.  Dalam  putusan  hakim,wibawa  hukum  dipertaruhkan.  Para  petinggi  hukum  tidak  perluberteriak-teriak  minta  kepada  masyarakat  agar  menghormatipengadilan. Cukuplah apabila pengadilan di tingkat PN, PT ataupunMA membuat  putusan  yang  bermutu  tinggi, maka  rasa  hormat  ituakan datang dengan sendirinya.Kiranya  masyarakat  dapat  memberikan  penilaian  tersendiriterhadap mutu putusan para hakim. Haruslah disadari benar bahwamenegakkan  wibawa  pengadilan  tidakkah  semudah  membaliktelapak  tangan.  Sistem  peradilan  di  Indonesia  yang  merupakanwarisan  kolonial  Belanda  sedikit  banyak  menyulitkan  dalamprakteknya.  Sisa-sisa  perilaku  sebagai  bangsa  terjajah  masihtampak  di  kalangan  para  hakim.  Sebagai  contoh,  sampai  saat  inikita masih  bisa melihat  digunakannya Osterman  Arrest  dari  HogeRaad Belanda sebagai contoh  tentang Perbuatan Melawan Hukum(PMH). Dari  sisi  ini  setidaknya  kita  dapat melihat  adanya  tiga  hal,yaitu : pertama, hakim-hakim kita tidak mempunyai kepercayaan diriuntuk  mengutip  yuriprudensi  dari  Mahkamah  Agung  Indonesia.Kedua, kemungkinan memang  tidak ada putusan hakim  (MA) yangdapat  dianggap  berkualitas  kasus  itu.  Ketiga,  menganggapyuriprudensi asing selalu lebih valid dan bermutu.Munculnya  kritik-kritik  terhadap  keberadaan  lembagaperadilan  tidak  lain  karena  peradilan  kita  tidak  dapat memberikanpengayoman  kepada  warg  masyarakat.  Putusan  pengadilan  yangdiharapkan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yangterganggu  tidak  dapat  terpenuhi.  Adanya  isu  mafia  peradilan,keadilan  dapat  dibeli,  munculnya  bahasa-bahasa  yang  sarkastis dengan  plesetan  HAKIM  (Hubungi  Aku  Kalau  Ingin  Menang),KUHAP  diplesetkan  sebagai  Kurang  Uang  Hukuman  Penjara,tidaklah  muncul  begitu  saja.  Kesemuanya  ini  merupakan  ”produksampingan” dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri.Ungkap-ungkapan  ini  merupakan  reaksi  dari  rasa  keadilanmasyarakat yang terkoyak karena bekerja lembaga-lembaga hukumyang  tidak  profesional maupun  putusan  hakim/putusan  pengadilanyang  semata-mata  hanya  berlandaskan  pada  aspek  yuridis.

Berlakunya  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat,  mengembantujuan  untuk  mewujudkan  keadilan,  kepastian  hukum  dankemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untukmenuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat,maka  pengadilan  harus  senantiasa  mengedapkan  empat  tujuanhukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalandengan  apa  yang menjadi  dasar  berpijaknya  hukum  yaitu  ”hukumuntuk  kesejahteraan masyarakat”. Dengan  demiian,  pada  akhirnyatidak  hanya  dikatakan  sebagai  Law  and  Order  (Hukum  danKetertiban)  tetapi  telah  berubah  menjadi  Law,  Order  dan  Justice(Hukum,  Ketertiban,  dan  Ketentraman).  Adanya  dimensi  keadilandan ketentraman yang merupakan manifestasi bekerjanya  lembagapengadilan,  akan  semakin  mendekatkan  cita-cita  pengadilansebagai pengayom masyarakat.

MEMBUDAYAKAN PERILAKU ANTIKORUPSIDalam  10  tahun  terakhir,  gelombang  perubahan  yangmenakjubkan  telah  terjadi  di  Indonesia.  Pemerintah  telah  memilihjalan  untuk  melaksanakan  program  desentralisasi  secara  besar-besaran dan telah melaksanakan pemilihan umum secara langsunguntuk  memilih  presiden,  gubernur,  bupati,  dan  walikota.  Hal  iniharuslah  dilihat  sebagai  proses  transisi  secara  damai  dari  rezimotoriter  kepada  rezim  demokrasi  yang  diikuti  pula  dneganperubahan – perubahan kelembagaan dan transformasi regulasi.Dalam konteks inilah masalah korupsi di Indonesia perlu untukdikaji.  Korupsi  bukanlah  sesuatu  yang  khas  Indonesia.  Hampir  dikebanyakan negara korupsi selalu  terjadi. Korupsi merebak hampirdi  semua  negara  di  dunia  baik  negara  industri  maupun  negaraberkembang. Survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasionalmenunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara korupdi  dunia.  Dalam  bidang  pemberantasan  korupsi,  skor  Indonesiahanya  sejajar  dengan Nigeria  dan  Bangladesh  dan  tertinggal  jauhapabila dibandingkan dengan Philipina maupun Malaysia.Hasil  survei  ini mencerminkan  transparansi  yang  lebih  besarmengenai  korupsi  di  Indonesia  dan  menunjukkan  bahwamasyarakat Indonesia menjadi salah satu masyarakat yang terbuka.Masyarakat  mengakui  bahwa  korupsi  secara  objektif  terjadi  diberbagai  sektor  dan masyarakat  juga  berpendapat  bahwa  korupsimerupakan  kejahatan  yang  harus  dibasmi.  Korupsi  merupakanancaman yang besar bagi transmisi politik dan ekonomi di Indonesiakarena  korupsi  melemahkan  kemampuan  negara  untuk

menyediakan  barang  –  barang  publik  dan  mengurani  kredibilitas negara  di mata  rakyat. Dalam  jangka  panjang  korupsi merupakanancaman bagi keberlangsungan demokrasi.Survei  nasional  yang  dilaksanakan  oleh  Partnerhip  forGovernance  Rerofm  in  Indonesia  menyajikan  sumber  informasiyang kaya tentang persepsi 2.300 rumah tangga, pejabat publik danpengusaha. Hasil  survei mengungkapkan  bahwa  75 %  respondenberpendapat  bahwa  korupsi  sangat  lazim  di  sektor  publik.  Disamping  itu,  65  %  rumah  tangga  melaporkan  telah  mengalamisecara  langsung  dan  70  %  responden  melihat  korupsi  sebagai“penyakit  yang  harus  diberantas”.  Survei  juga  mengungkapkantingkat  kemarahan  publik  dan  kemuakan  terhadap  korupsi.  80  %responden  menghendaki  agar  pejabat-pejabat  yang  korupdipenjarakan  dan  disita  kekayaannya.  Sebagian  kecil  respondenmenghendaki pejabat tersebut dipermalukan di depan umum. Nyaristidak  ada  dukungan  untuk  memberikan  amnesti  atau  tumpanganbagi pelaku korupsi di masa lalu.Survei  tersebut  menawarkan  tiga  temuan  yang  signifikan.Pertama,  orang  tidak  terlalu  percaya  pada  lembaga  –  lembaganegara.  Lembaga-lembaga  yang  dianggap  paling  paling  koruptermasuk  di  sektor  peradilan  (Kepolisian,  Pengadilan,  Kejaksaandan Departemen Kehakiman), instansi – instansi pendapatan (DinasPabean  dan  Instansi  perpajakan),  Departemen  Pekerjaan  Umumdan  Bank  Indonesia.  Kedua,  lembaga  –  lembaga  yang  dirankingpaling korup juga dianggap kurang efisien dalam penyampaian jasa.Ketiga,  survei  tersebut  memberi  wawasan  terhadap  penyebab-penyebab  aktual  di  Indonesia. Walaupun  hasil  survei menunjukkakepercayaan  yang  kuat  bahwa  korupsi  disebabkan  oleh  gajipegawai  yang  rendah,  rendahnya  moral  perorangan,  serta  tidak adanya pengendali – pengendali dan akuntabilitas, namun analisisdata  yang  cermat  menunjukkan  bahwa  empat  variabel  tersebutberkorelasi  dengan  manajemen  bermutu  tinggi,  nilai  –  nilaiorganisasi  yang  anti  korupsi,  manajemen  kepegawaian  bermututinggi dan manajemen pengadaan barang bermutu tinggi.Sebagai warisan yang sudah berkembang sejak  jaman VOC,pemberantasan  korupsi  diyakini  akan  sulit  dilakukan  karena  akanmenentang  kepentingan  –  kepentingan  kelompok  yang  kuat,terorganisasi  secara  rapi  dalam  kelompok  –  kelompok  yang  salingmenguntungkan.  Terjadinya  distorsi  –  distorsi  secara  sistematisdalam struktur yang menghalalkan sistem  insentif sehingga mampumengubah  cara  pengambilan  keputusan  masyarakat  sehingga

mengubah  pula  perilaku  masyarakat  yang  bebas  korupsi  akantergambar suasana sebagai berikut  :  (1) Birokrasi sebagai pelayanpublik merasa bertanggung  jawab atas pelayanan mereka, merasatakut  untuk  memungut  biaya  tidak  resmi  dan  akan  mendapatkantakut  untuk  memungut  biaya  tidak  resmi  dan  akan  mendapatkaninsentif  resmi  karena  bertindak  jujur.  (2) Masyarakat menganggapaturan  –  aturan  akan  ditaati  sehingga  masyarakat  memposisikanperilakunya  dalam  kerangka  peraturan  tersebut.  (3)  Masyarakattidak  perlu  membayar  insentif  tidak  resmi  (komisi,  suap,  uangpelicin)  karena  mengetahui  bahwa  tanpa  membayar  pun  akandilindungi  hak-haknya  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik  yangberkualitas.

Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa upaya untukmembangun perilaku anti korupsi memerlukan waktu yang lama dankomitmen yang kuat dari para pemimpinnya serta pengawasan terusmenerus  dari  masyarakat  dan  media  massa.  Oleh  karena  itumengharapkan  Indonesia  mampu  memberantas  korupsi  danmembudayakan  perilaku  antikorupsi  dalam  waktu  singkat,  adalahharapan  yang  berlebihan.  Dibutuhkan  waktu  yang  lama  melaluiproses  yang  disebut  oleh  Peter  L  Berger  sebagai  prosesinternalisasi yang dimulai dari bangku-bangku sekolah dasar.Indonesia  menemukan  momentum  untuk  memulai  perangmelawan  korupsi  dengan  dilakukan  perubahan  mendasar  dalambidang  ketatanegaraan  yang  memungkinkan  dilaksanakannyapemilihan  umum  yang  jujur,  bebas,  adil  dan  pemilihan  langsungpresiden pada  tahun 2004. Hal  ini membuat presiden dan anggotaparlemen lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Pemilihan kepaladaerah secara langsung sebagai amanat UU Nomor 32 tahun 2004tentang  pemerintahan  daerah  akan  meningkat  akuntabilitas  ditingkat lokal. Pergeseran ini diyakini akan membuat para pemegangkekuasaan publik  lebih berhati – hati karena masyarakat menuntutakuntabilitas  yang  lebih  besar  sebagai  imbalan  dari  suara  yangdiberikan pada saat pemlilihan kepala negara dan kepala daerah.Pergeseran  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesiaharuslah  dilihat  sebagai  peluang  untuk membangun  perilaku  barudalam penciptaan sebagai peluang untuk membangun perilaku barudalam  penciptaan  keadilan  dan  pemberantasan  korupsi  melaluikontrak politik antara  calon kepala daerah dan  konstituennya. Daritahun  2005  sampai  dengan  tahun  2009  akan  terjadi  pemilihan  33Gubernur, 349 Bupati dan 91 Walikota. Oleh karena  itu perubahan sistem  ketatanegaraan  ini 

haruslah  dijadikan  sebagai  momentumuntuk membangun peningkatan akuntabilitas publik.Perubahan dalam kerangka akuntabilitas juga tercermin dalamkelengkapan pranata hukum yang disiapkan oleh pemerintah untukmemerangi  korupsi  dan membangun  perilaku  antikorupsi.  Pranatahukum ini bersumber dari Ketetapan MPR bulan Oktober 1999 yangmenetapkan  sebagai  tujuan  reformasi  yaitu  suatu  aparat  negarayang  berfungsi  dalam  penyelenggaraan  jasa  kepada  rakyat  yangprofesional,  efisien,  produktif,  transparan,  dan  bebas  dari  kolusi,knrupsi dan nepotisme. Pranata hukum  lainnya adalah UU Nomor.28  tahun  1999  tentang  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  KKNyang  mengharuskan  pejabat-pejabat  publik  mengumumkan  hartakekayaannya  dan menyetujui  audit  secara  berkala,  UU  Nomor  31tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yangmendefinisikan  secara  lebih  luas  tentang  pidana  korupsi  danmenetapkan  gugatan  dan  prosedur  penuntutan,  dan  amandemenUU  tersebut  melalui  UU  Nomor  2  tahun  2001  yang  meletakkanbeban  pembuktian  kepada  terdakwa.  Selain  itu  juga  sudahdiundang-undangan UU tentang Pencucian Uang dan UU Nomor 30tahun  2002  tentang  Komisi  Anti  Korupsi.  Dari  segi  pengelolaankeuangan negara telah pula diundangkan UU Nomor 17 tahun 2003tentang  Keuangan  Negara,  UU  Nomor  1  tahun  2004  tentangPerbendaharaan  Negara  dan  UU  Nomor  15  tahun  2004  tentangTatacara  Pemeriksaan  dan  Pertanggungjawaban  KeuanganNegara. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pranata hukum diIndonesia sudah cukup memadai untuk melakukan pemberantasankorupsi  di  Indonesia  sudah  cukup  memadai  untuk  melakukanpemerantas-an korupsi dan membangun perilaku anti korupsi. Dari segi kelembagaan, selain lembaga-lembaga konvensionaldalam  penegakan  hukum  seperti  kejaksaan  dan  kepolisian,  telahpula  dibentuk  komisi  ombudsman  nasional  yang  bertugasmenangani pengaduan-pengaduan, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)  yang  bertugas  secara  khusus  untuk  menangkap  danmemeriksa  pelaku  korupsi  dan  pusat  pelaporan  dan  analisistransaksi  keuangan  (PPATK)  yang  bertugas  untuk  memantautransaksi  yang  mencurigakan  dan  melaporkan  transaksi  tersebutkepada Jaksa Agung.

PENUTUPHaruslah  disadari  benar  bahwa  upaya  menegakkan  hukumtidaklah semudah membalik telapak tangan. Kejadian-kejadian yang

sekarang  menimpa  lembaga  hukum  hanyalah  satu  proses  untukmenuju  terciptanya  wibawa  hukum.  Sikap  mawas  diri  merupakanlangkah  terpuji  yang  seyogyanya  dibarengi  dengan  upaya-upayayang  bersifat  sistemik  dari  lembaga-lembaga  hukum  mulaikejaksaan,  kepolisian,  kehakiman,  dan  organisasi  penasehathukum.  Sudah  saatnya  lembaga-lembaga  penegak  hukummelakukan  :  Pertama,  evaluasi  berkesinambungan  atas  semuaprogram  dan  kebijaksanaan  yang  sudah  dicanangkan,  agar  dapatmengurangi kendala yang dihadapi  ; Kedua, klarifikasi kasus-kasusbesar  yang  diputuskan  oleh  pengadilan,  sehingga  masyarakatmengetahui  secara  jelas  pertimbangan  hukum  dan  dasar-dasarhukum  yang  digunakan.  Ketiga,  adalah  reorientasi  visi  dan  misilembaga penegak hukum agar mengutamakan keadilan substansial.Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang  hukum mutlak  perlu. Di  dalam  era  global  seperti  sekarang ini,  dengan  perubahan  sosial  yang  begitu  cepat,  aparat  penegakhukum  harus  tanggap  dan  melakukan  penyesuaian  diri  denganmeningkatkan  kemampuan.  Adanya  perbedaan  penafsiran  bunyisuatu pasal, seharusnya tidak perlu terjadi. Pemahaman yang samaterhadap  suatu  konstruksi  hukum  akan  sangat  mendukungkeberhasilan proses penegakan hukum. Koordinasi dan penyamaanpersepsi  antar  aparat  penegak  hukum  (Polisi,  Jaksa,  Hakim,  danPengacara)  harus  dikembangkan  sejak  dini.  Pembenahan  palingdini  dapat  dimulai  dari  sistem  rekrutmennya.  Seperti  yang  kitaketahui,  rekrutmen  untuk  jabatan-jabatan  inti  dalam  hukum  sepertihakim, Jaksa, maupun advokat berasal dari populasi sarjana hukumyang  sangat  bervariasi mutunya.  Pada  umumnya  dapat  dikatakanbahwa mereka yang melainkan untuk jabatan hakim, maupun jaksabukanlah  lulusan  yang  terbaik.  Seleksi  pelamar  terutama  yangmenyangkut  tentang  kemahiran,  pengetahuan,  dan  kemampuanhukum tidaklah ketat.Di  negara  maju,  untuk  seleksi  jabatan  hakim,  jaksa,  danadvokat  benar-benar  memperhatikan  mutu  pengetahuan,kemahiran,  dan  kemampuan  hukum.  Seleksi  untuk  memperolehjabatan  inti  ini  sangat  ketat. Di  Jepang, hakim,  jaksa, dan advokatharus  mengikuti  pendidikan  khusus  setelah  mereka  lulus  dari

Ke dua

Penegakan hukum, bicara soal penegakan hukum di Indonesia, pikiran kita tentu masih teringat sebuah sindiran  yang menjadi “guyonan” umum sehari-hari, bahwa  koruptor kelas kakap yang korupsi milyaran bahkan trilyunan begitu gampangnya dibebaskan dari dakwaan, masih bisa berkeliaran dengan bebas,

rekreasi ke luar negeri, masih bisa jalan-jalan di tempat hiburan, bahkan ada yang sudah di putus dengan hukuman penjara pun masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan “enjoynya”. Padahal mereka jelas-jelas mencuri uang Negara, pengkhianat amanah 200 juta penduduk Indonesia, tapi kenapa seolah-olah hukum “sangat bersahabat” dan menjadi “kaki tangan” mereka. Sementara pencuri ayam, pencuri semangka, pencuri jagung bisa terkena dan terancam hukuman tiga bulan penjara  bahkan  lima tahun penjara padahal mencurinya karena untuk mempertahankan hidupnya. (temporaktif.com 2009/12/08; Prasaja.web.id).Kita juga masih ingat bagaimana kasus upaya kriminalisasi terhadap KPK dan kasus Prita yang makin menunjukkan potret penegakan hukum di Indonesia masih suram, masih jauh dari ketidakberpihakan dan masih jauh dari tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan keadilan. Bukan tidak mungkin kasus-kasus lain pun sebenarnya banyak yang seperti itu. Mungkin kebetulan kasus ini saja yang baru terungkap ke masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tersurat dalam sila ke-5 pancasila seolah-olah hanya menjadi slogan tidak mengaplikasi pada kehidupan bangsa ini..Kebijakan Pemerintah dan Kondisi FaktualBanyak kasus korupsi di Indonesia yang sampai saat ini tidak jelas kapan akan selesainya, seperti kasus BLBI (Rp 138,4 T), HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young(Rp 15,025 T), Korupsi di BAPINDO(Rp 1,3 T), dan yang baru-baru ini kasus BANK Century (Rp 6,7 T)yang begitu “njelimet penyelesaiannya” dan masih banyak lagi kasus-kasus yang belum selesai (forum.vivanews.com).Kita mengetahui bersama pemerintahan SBY-Boediono telah mengeluarkan program 5 tahunnya dan juga program 100 harinya yang berakhir tanggal 31 januari, telah berkomitmen menyelesaikan masalah korupsi dan kasus penegakan hukum yang menyangkut mafia hokum, tetapi bagaimana hasilnya di lapangan?? Maka disini perlu pengawalan agar program ini tidak hanya omong kosong dan perlu adanya evaluasi bagaimana program ini dijalankan, apakah realita yang ada dilapangan sama dengan apa yang di upayakan???. Peran Mahasiswa    Peran mahasiswa sebagai moral force dan social control disini harus benar-benar dijalankan dalam rangka upaya penegakan hukum di Indonesia, bagaimana posisi mahasiswa yang begitu krusial sebagai kaum intelektual yang mampu menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah tidak boleh disia-siakan demi egoisme dan individualisme semata. Banyak rakyat yang membutuhkan suara-suara kita, tapi apakah kita mau bersuara untuk mereka ??? tergantung apakah kepedulian terhadap orang lain itu masih ada atau ditelan hedonisme…….

Ke tiga

perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informatika di era globalisasi bukanlah suatu hal yang fiktif melainkan sudah menjadi kenyataan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Penyebaran informasi telah melintasi batas-batas wilayah dan perbedaan waktu sudah tidak lagi memisahkan manusia. Dengan kemajuan dan perkembangan telekomunikasi multimedia, ruang lingkup dan kecepatan komunikasi lintas batas meningkat, ini berarti masalah hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi dan penegakan serta pemilihan hukum yang berlaku terhadap suatu sengketa multi-yurisdiksi akan bertambah penting dan konfleks

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka face to face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi.

Fenomena perdagangan dengan kecangihan teknologi yang dikenal dengan internet (electronic commerce yang disingkat dengan e-commerce ) hanyalah salah satu bentuk dari perubahan perilaku masyarakat yang timbul akibat revolusi teknologi informasi.

Kita memang tidak dapat membantah bahwa penerapan teknologi informasi akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena itu perlu untuk diperhatikan bagaimana upaya melakukan transformasi teknologi dan industri dalam mengembangkan struktur sosial yang kondusif. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dan peranan hukum, upaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga menumpulkan visi inovatifnya.

Peranan hukum diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu akan berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Perubahan yang tidak direncanakan dengan sebuah kebijakan hukum acap kali akan menimbulkan berbagai persoalan baru dalam masyarakat. Di sinilah hukum akan berfungsi dalam menghadapi perubahan masyarakat.

Untuk menjerat pelaku kejahatan melalui internet, Tim penyusun RUU KUHP Baru juga telah berusaha memasukkan pasal-pasal baru untuk menghadapai masalah cyber crime yaitu Pasal 188 untuk data komputer, Pasal 189 untuk terminal komputer, Pasal 190 untuk akses ke system komputer dan Pasal 191 tentang jaringan telepon yang termasuk jaringan komputer (Mardjono Reksodiputro, 2001:3).

Menurut Heru Soepraptomo (2001:4) tim interdep juga pernah berencana menyisipkan satu dua pasal dalam KUHP dengan harapan agar pasal-pasal tersebut dapat dioperasionalkan dalam menghadapi kejahatan komputer. Namun rencana itu belum kunjung direalisasi, padahal dengan berkembangannya pemakaian internet, e-commerce, e-business, e-banking untuk pelbagai kepentingan sudah mendesak agar dapat dilakukan langkah-langkah yang kongkrit. Langkah-langkah ini merupakan hal yang penting untuk penegakan hukum terhadap cyber crime. Jika kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan dibidang cyber crime adalah; penipuan, kecurangan, pencurian dan perusakan, yang dilakukan secara langsung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran)

Ke empat

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979).

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979):

1. Undang-undang tidak berlaku surut.

2. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,

3. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu.

6. Undang-undang tidak dapat diganggu guat.

7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golngan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.

4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.

2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.

3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.

4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.

5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.

6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.

7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan ihak lain.

10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitingan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983):

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.

2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.

3. Yang kurang-ditambah.

4. Yang macet-dilancarkan.

5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa

baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasanagn nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut ( Purbacaraka & Soerjono soekantu):

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Ke lima

Orang dapat menganggap lain atas istilah krisis penegakan hukum itu dan memberi tekanan pada

faktor-faktor yang telah menentukan isi sesungguhnya dari hukum. Namun untuk mencapai

supremasi hukum yang kita harapkan bukan faktor hukumnya saja, namun faktor aparat penegak

hukum juga sangat berpengaruh dalam mewujudkan supremasi hukum walaupun tidak itu saja.

Orang mulai tidak percaya terhadap hukum dan proses hukum ketika hukum itu sendiri masih

belum dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Pengadilan sebagai

institusi pencari keadilan sampai saat ini belum dapat memberikan rasa puas bagi masyaralat

bawah. Buktinya para koruptor milyaran bahkan triliunan rupiah masih berkeliaran dialam bebas,

bolak-balik keluar negeri, hiburan kemana saja bisa dilakukan. Padahal mereka jelas-jelas korup

uang negara. Bahkan ada yang sudah di putus dengan hukuman penjara pun masih bisa

melakukan aktivitas sehari-harinya. Sedangkan kalau kita lihat ke bawah pencuri, jambret,

perampok kecil-kecilan yang terpaksa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dan

mempertahankan hidupnya harus dihajar dan dianiaya dalam proses penyidikan dikepolisian.

Dan memang ini adalah merupakan kejahatan dan melanggar hukum, tetapi kalau dibandingkan

dengan para koruptor (penjahat kera putih) yang hanya dapat dilakukan orang diatas dapat begitu

saja lepas dari jeratan hukum. Dan ini adalah faktor aparat penegak hukumnya yang belum

mampu menegakan supremasi hukum. Kepolisian sebagai aparat yang berhubungan langsung

dengan masyarakat dan mempunyai tugas sebagai pelindung dan pengayom, menjadi tugas yang

disampingkannya. Polisi ditingkat sektor terutama, dengan uang tebusan dari keluarga seorang

penjahat atau yang sudah mempunyai status tersangka bisa keluar dan tidak diproses sesuai

dengan hukum yang berlaku, padahal sebenarnya sudah sangat jalas didalam KUHAP, yang nota

bene hukum produk manusia ini menekankan bahwa perkara pidana adalah perkara yang tidak

mengenal Winwin solution , seperti dalam perkara perdata. Dalam contoh di atas membuktikan

ketidak profesional atau polisi yang hanya mencari duit lewat pemerasan saja. Bukti tersebut

banyak sekali penulis dapat memberikan fakta. Kasus serupa tidak hanya dilakukan oleh pihak

kepolisian saja tetapi di tingkat pengadilan pun ada, seperti dalam kasus asuransi jiwa manulaif,

ketidak profesionalan polisi dan hakim ini disebabkan karena moral dan pendidikannya yang

tidak baik. Kesalahan moral tidak seperti kesalahan seperti salah tendang dalam permainan sepak

bola atau salah tamplek dalam bulu tangkis tetapi kesalahan moral adalah kesalahan dari hati

yang paling dalam/luhur dan di pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Memanglah sulit untuk mencari orang yang mempunyai moral yang baik sekarang ini, mungkin

disebabkan kerena keadaan ekonominya. tetapi penulis mempunyai gagasan bahwa moral akan

terbentuk dengan berdasarkan Agama sebagi keyakinan bukan Ilmu, jadi berprilaku secara

agama dan berfikir secara ilmu, dari segi pendidikan para aparat penegak hukum sekarang ini

juga belum menunjukkan kepintarannya, penulis mempunyai gagasan bahwa untuk memperbaiki

aparat penegak hukum di Indonesia khususnya hakin dan jaksa, perlulah bangsa ini mempunyai

lembaga/ konstitusi yang jelas berdasarkan aturan yang jelas pula. Kekecewaan atau ketidak

puasan pencari keadilan dapat kita lihat dalam setiap kasus yang masuk dan diproses didalam

pengadilan (kasus Perdata) atau banyaknya para pihak yang berperkara di pengadilan yang

setelah diputus oleh hakim pengadilan tingkat pertama, melakukan upaya hukum, (banding,

kasasi, peninjauan kembali) ini membuktikan bahwa setiap keputusan di pengadilan belum dapat

memberikan rasa adil dan puas. Dan walaupun memang setiap orang berhak untuk melakukan

upaya hukum sesuai peraturan yang berlaku.

(Disampaikan dalam diskusi interaktif Unit Pengabdian dan Studi Hukum Fakultas Hukum UJB

Yogyakarta koordinator devisi pengabdian dan advokasi hukum UPSH FH UJB)

            Berbagai macam Undang-Undang telah di syahkan, direvisi dan di berlakukan KUHP,

KUHPerdata dan peratuaran lain di Indonesia yang peningglan kolonial sudah tidak cocok lagi

untuk jaman sekarang ini. Dan untuk mengatasinya. pemerintah khususnya legislatif sudah

Undang-Undang tersebut. Didalam hasil revisi ternyata memang telah direvi namun benar juga

walaun hasinya maksimal namun kalu kita lihat secara rasional aturan yang dibuat oleh manusia

dan untuk diberlakukan untuk manusi memang harusbersumber dari sesuatu dimana hukum itu

dari pembuat aturan hukum sejati, lain tidaklain adalah sang pembuat hukum sejati itu adlah

Allah Aza wa Jalla. 

            Kalau telaah lebih dekat lagi krisis penegakan hukum yang telah menjamur terjadi di

indonesia ini. Dari berbagai kasus dari tingat pejabat sampai rakyat semuanya mengacu pada

keberpihakan hukum pada kalangan tertentu saja. Tak jarang hukum di Indonesia ini hanya untuk

kalangan yang berduit. Yang tidak mempunyai uang  tidak mempunyai hak atas hukum

walaupun dia benar. Kalau dilihat dari struktur Negara kita Indonesia adalah negara hukum tapi

kenapa banyak pelanggar hukum. Ini sebuah pertayaan yang selalu muncul dalam benak kita.

Krisis Penegakan hukum telah menjamur dinegeri ini, mungkin ironis sekali jika hal ini

menjadikan negara kita  sebagai Negara hukum namun miskin hukum dan banyak miskin dalam

hal lain lagi. Hal ini dikarenakan landasan berpijak hukum kita adalah hukum Kolonial  yang

penuh dengan bentuk diskriminasi dan celah. Tak dapat disanggkal lagi penyebab krisis hukum

ini kalau kita kaji lebih mendalam adalah diterapkanya hukum-hukum buatan manusia yaitu

hukum Kolonial produk zaman belanda yang sudah tak relevan lagi seperti KUHP (Kitab

Undang_Undang Hukum Pidana), KUHPerdata (Kitab Undang_Undang Hukum Perdata).

Penyebab krisis hukum ini adalah tidak diterapkanya hukum-hukum yang bersumber dari

Allah dan didak adanya institusi yang sempurna yang mengatur segala permasalahan hukum di

Negara kita ini, serta tidak adanya pemimpin yang menerapkan aturan-aturan yang merujuk dari

suatu aturan yang sempurna yaitu ISLAM. Jelas yang terjadi penyimpangan dalam penegakan

hukum itu sendiri. Karena hukum di Indonesia ini produk dari manusia. Sehingga pembuat

hukum biasa yang menguntungkan si pembuat hukum itu sendiri. Jadi krisis penegakan hukum

saat ini tidak lain hanya bentuk dari kecerobohan manusia itu sendiri yang diberi hak untuk

membuat hukum/ aturan. Karena hak yang membuat hukum hanya milik  Allah.

Solusi praktis dalam penerapan hukum ini hanya satu yaitu kembali pada aturan dari si

penguasa manusia itu yaitu hukum Allah. Dan tiada orang lain yang akan menerapkan hukum

Allah ini adalah pemimpin yang didedikasikan sebagai orang yang akan menerapkan hukum dari

Allah itu sendiri yang berupa AL-QURAN dan AL-HADIST. Maka diperlukan pemimpin yang

tahu tentang penerapan hukum-hukum Allah. KHILAFAH adalah pemimpin itu, Daulah

Khilafah bentuk negaranya. secara ringkas, Imam Taqiyyuddin An Nabhani mendefinisikan

Daulah Khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin dan non muslimin

di dunia untuk menegakkan hukum-hukum yang bersumber dari sang penguasa jagat raya ini

yaitu Syariat Islam. (Imam Taqiyyuddin An Nabhani, Nizhamul Hukmi fil Islam, hal. 17). Karena

hanya dengan hukum ini dunia akan sejahtera apalagi hanya untuk negara indonesia ini. Sejarah

membuktikan idiologi kapitalisme dan sosialis komunis telah gagal dalam membangun

masyarakat yang makmur di muka bumi ini. apalagi sosialis komunis yang telah turun dalam

pentas dunia yang telah mengalami kegagalan dalam mensejahterakan rakyatnya dengan sistem

kolektifnya yang sebenarnya hanya untuk orang-orang tertentu.    Kapitalisme baru kira-kira 80

tahun memimpin dunia ini telah membawa masyarakat ini ke dalam keterpurukan diberbagai

bidang, dari bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan sosial budaya dan khususnya untuk

aspek hukum itu sendiri. Kesenjangan yang teramat dalam terjadi di negara yang kaya ini. Ada

pepatah “ tikus mati dilumbung padi” artinya dinegeri kaya dengan berbagai kekayaan namun

kekurangan pangan bahkan mati kelaparan, sangat ironis sekali hal ini bisa terjadi.

http://cana23.multiply.com/journal/item/9

http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia/

http://makalahhukum.wordpress.com/2009/01/14/makalah-penegakan-hukum-baru/

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1989, Perkembangan Pemikiran  tentang PembinaanHukum Nasional, Jakarta, Akademika Presindo.

Adamson, Walter L., 1980 Hegemony and Revolution  : A Study ofAntonio  Gramsci’s  Political  and  Culture  Theory.  Berkeley,University of California Press.

Darmaputera,  Eka,  1997,  Pancasila,  Identitas  dan  Modernitas,Jakarta, BPK Gunung Mulia.

Glenn,  H  Patrick,  2000.  Legal  Traditions  of  The  World,  OxfordUniversity Press.