penegakan hukum pemilukada
TRANSCRIPT
Pelanggaran dalam Pemilukada
dan Penanganannya Secara
Hukum
Muktiono, SH., M.Phil.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: [email protected], [email protected]
Transformasi Pengaturan
• Putusan MK Nomor 72–73/PUU/2004 Dari Rezim Pemerintah Daerah (UU 32/2004) menjadi bagian dari Rezim Pemilu diatur dalam UU Pemilukada tersendiri
• Alasan Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945 “…mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”
• Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung …”
Transfomasi Pengaturan:
Dinamika Penyelenggaraan
• Internasional Crisis Group (ICG) Tahun 2010, ± 10 persen dari 200
Pemilukada diwarnai aksi kekerasan (Mojokerto, Jawa Timur, Tana Toraja di
Sulawesi Selatan dan Toli-toli di Sulawesi Tengah)
lemahnya posisi penyelenggara Pemilu (KPUD, Panwaslu) dan konflik
antar peserta Pilkada
• Terdapat 170 Penetapan Hasil Pemilukada diperkarakan ke MK oleh
Pasangan Calon yang kalah.
Transformasi Pengaturan:
Menuju “Emergency”
• Bagian VIII UU. No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah jo. UU No. 12 / 2008 ttg Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004
• UU No. 22/2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada Tidak Langsung)
• UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah
• Perppu No. 1/2014 ttg Pemilihan Guberur, Bupati, dan Walikota
• Pasal 205 Mencabut UU No. 22/2014
• Pasal 204 Peraturan Pelaksana masih berlaku sepanjang tidan bertentangan dengan Perppu No. 1/2014
Pelanggaran Pemilukada
• Bab XX Perppu No. 1/2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:
1. Pelanggaran Kode Etik;
2. Pelanggaran Administrasi;
3. Penyelesaian Sengketa;
4. Tindak Pidana Pemilihan;
5. Sengketa Tata Usaha Negara;
6. Perselisihan Hasil Pemilih
Pelanggaran Kode Etik
• Pelanggaran etika oleh Penyelenggara Pemilihan Sumpah Jabatan
• Lembaga penyelesaian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP)
Pelanggaran Administrasi
• Pelanggaran terkait tata cara atau tata laksana secara administrativ dalam setiap tahapan Pemilihan
• Rekomendasi atas terjadinya pelanggaran administrasi dibuat oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota Wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Diselesaikan
• Jangka Waktu Pemeriksaan dan Pemutusan Pelanggaran Administrasi oleh KPU (Provinsi, Kabupaten, Kota) maksimal 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima
• Jika tidak ditindaklanjuti Sanksi Peringatan lisan/tertulis oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota
Penyelesaian Sengketa
• Sengketa Pemilihan:
Sengketa antarpeserta Pemilihan
Sengketa antarpeserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan
• Lembaga Penyelesai Sengketa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
• Waktu penyelesaian (memeriksa dan memutus) maksimal 12 (dua belas) hari sejak laporan atau temuan diterima
• Proses: Menerima Sengketa Mengkaji Mempertemukan Musyawarah dan Mufakat Kesepakatan (Keputusan bersifat final dan mengikat )
Tindak Pidana Pemilihan
• Tindak Pidana baik yang berupa pelanggaran maupun kejahatan terhadap
ketentuan Pemilihan
• Penyidik Polisi hasil dan berkas perkara Penuntut Umum (maksimal 14
(empat belas) hari sejak laporan diterima)
• Penuntut Umum (PU) mempunyai waktu maksimal 3 (tiga) hari jika ingin
mengembalikan berkas perkara ke Penyidik Polisi Penyidik Polisi
maksimal 3 (tiga) hari Penuntut Umum
Tindak Pidana Pemilihan
• Hukum Acara Peradilan di PN KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh Perppu
• Majelis Hakim merupakan Majelis Khusus untuk perkara tindak pidana Pemilihan
• Waktu perkara diterima sampai diputus maksimal 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara
• Waktu mengajukan banding maks. 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan
• Pelimpahan berkas banding oleh PN ke PT maks. 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima
• PT memeriksa dan memutus Maks. 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima
• Putusan banding oleh PT bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain)
Tindak Pidana Pemilihan
• Putusan Pengadilan maks. 3 (tiga) hari setelah dibacakan harus sudah disampaikan ke PU Jaksa setelah menerima Maks. 3 (tiga) hari harus melaksanakan isi putusan
• Putusan Mempengaruhi perolehan suara maks. 5 hari sebelum KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota) menetapkan hasil Pemilihan harus sudah selesai Wajib ditindaklanjuti oleh KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota)
• Salinan Putusan harus diterima KPU (Provinsi/Kabupate/Kota) pada hari yang sama dengan saat dibacakannya Putusan
Sengketa Tata Usaha Negara
• Sengketa TUN akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
• Dilakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Pronisi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan
• Gugatan maks. 3 (tiga) hari setelah Keputusan Bawaslu/Panwas dikeluarkan jika tidak, gugatan tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi
• Gugatan Lengkap PTTUNmaks. 21 (dua puluh satu hari) harus diperiksa dan diputus Upaya hukum hanya berupa Kasasi ke MA maks. 30 hari diputus Final dan mengikat maks. 7 (tujuh) hari KPU harus melaksanakan isi Putusan (PTTUN atau MA)
• Majelis Hakim di PTTUN maupun MA adalah Mejelis Khusus TUN
Perselisihan Hasil Pemilihan
• Perselisihan antara KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan Peserta Pemilihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
• Penetapan Signifikan mempengaruhi: masuk ke putaran berikutnya maupun penetapan calon terpilih
• Permohonan Pembatalan Penetapan Pengadilan Tinggi (ditunjuk MA)
• Waktu 3 x 24 jam sejak pengumuman penetapan
• Pengajuan dilengkapi alat bukti dan Surat Keputusan Penetapan
• Batas perbaikan jika Permohonan tidak lengkap 3 x 24 jam
• Putusan dibuat maks. 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima
Perselisihan Hasil Pemilihan
• Permohonan Keberatan Putusan PT ke MA maks. 3 (tiga) hari sejak
putusan dibacakan
• MA Maks. 14 (empat belas) hari memutus sejak permohonan keberatan
diterima
• Putusan MA bersifat final dan mengikat
• KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menindaklanjuti putusan PT atau
MA