MODUL

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

DISUSUN OLEH :

NADYA HABIBARACHMA

(7101413352)

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

ii

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap bangsa untuk mencapai

kemajuan. Kualitas pendidikan masyarakat yang baik, tentunya akan memberikan efek positif

bsgi kemajuan bangsa dan negaranya. Pendidikan memiliki banyak aspek yang harus dikelola

secara baik dan benar. Salah satu yang menjadi aspek utama dalam manajemen pendidikan ialah

konsep dasar dalam mengelola pembiayaan pendidikan. Hal ini perlu mendapat kajian tersendiri

mengingat hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting dan paling menentukan

keberhasilan setiap usaha pendidikan.

Modul ini mencoba memaparkan tentang konsep pembiayan pendidikan serta segala

kegiatannya yang ada dalam manajemen keuangan pendidikan. Modul ini dilengkapi dengan

ilustrasi serta soal-soal latihan yang diharapkan mampu untuk mengasah pemahaman pembaca

setelah mempelajari modul ini.

Demikian proses penyusunan modul ini tidak lepas dari segala kekurangan. Untuk itu

penulis sangat mengharapkan adanya kritik serta saran yang membangun untuk memperbaiki

modul ini pada kesempatan berikutnya. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada

pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan modul ini sehingga modul ini dapat

terselesaikan dengan baik. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan

yang membacanya.

Semarang, Desember 2015

Penyusun

iii

Daftar Isi

Kata Pengantar .................................................................................................................... ii

Daftar Isi ............................................................................................................................. iii

1. Materi 1 : Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan ......................................................... 4

2. Materi 2 : Pembiayaan dalam Pendidikan ...................................................................... 7

3. Materi 3 : Budgeting ....................................................................................................... 16

4. Materi 4 : Forecasting Budgeting ................................................................................... 21

5. Materi 5 : Laporan Budgeting ........................................................................................ 24

6. Materi 6 : Penyusunan Anggaran ................................................................................... 26

7. Materi 7 : Auditing ......................................................................................................... 31

8. Materi 8 : Analisis Laporan Keuangan ........................................................................... 41

9. Materi 9 : Isu-Isu Pembiayaan Pendidikan ..................................................................... 46

Daftar Pustaka ..................................................................................................................... 38

4

MATERI I

Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang

akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang

terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen

keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen

keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan

dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban.

2. Manajemen Keuangan Pendidikan

Menurut Depdiknas manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/

ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah

dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari

perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan

sekolah.

Dalam istilah lain manajemen keuangan pendidikan dapat kita sebut dengan

pembiayaan pendidikan. Pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang

yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan

yang mencakup gaji guru, peningkatan professional guru, pengadaan sarana ruang

belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile pengadaan alat-alat dan buku

pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan

5

pendidikan, dan supervisi pendidikan. Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah

tanggung jawab bersama antara pemerinttah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah darerah untuk menyediakan anggaran

pendidikan berdasarkan prinsip, keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Pendidikan

Di dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal,

yaitu: budgeting (penyusunan anggaran), accounting (pembukuan), dan auditing

(pemeriksaan).

3.1 Budgeting (Penyusunan Anggaran)

Istilah anggaran sering kali ditangkap sebagai pengertian suatu rencana.

Namun dalam bidang pendidikan sering dijumpai dua istilah yakni RAPBN (Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan RAPBS (Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Sekolah).dalam dua istilah tersebut anggaran bukanlah

sebuah rencana. Istilah rencana telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah

anggaran sebagai suatu rencana.

3.2 Accounting (Pembukuan)

Kegiatan kedua dari administrasi pembiayaan adalah pembukuan atau

kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama

pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau

mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan.

Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima,

menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan

menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan pengurusan bendahara.

6

Sesuai dengan yang disebutkan dalam ICW (Indische Comptabiliteits Wet,

kemudian diubah menjadi Indonesische Comptaniliteits Wet, peraturan akutansi,

peraturan tentang perbendaharaan yang berlaku untuk Indonesia) pasal 77,

Bendaharawan ialah orang aatu badan yang oleh Negara diserahi tugas menerima,

menyimpan, membayar, menyerahkan uang, surat berharga, dan barang-barang yang

termaksud di dalam pasal 55. ICW, sehingga dengan jabatannya itu ia atau mereka

mempunyai kewajiban mempertanggung jawabkan apa yang menjadi urusannya

kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

3.3 Auditing (Pemeriksaan)

Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban

penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan

bendaharawan kepada pihak-pihak yag berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam

Departemen, mempertanggung jawabkan pengurusan keuangan ini kepada BPK

melalui departemen masing-masing.

Soal Latihan

1) Menurut pendapat Anda, seberapa pentingkah pengelolaan di bidang

pembiayaan dalam pendidikan?

2) Jelaskan peranan manajemen dalam pembiayaan pendidikan!

7

MATERI II

PEMBIAYAAN DALAM PENDIDIKAN

1. Definisi Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan

dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji

guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar,

perbaikan ruang belajar, pengadaan parabot/mebeler, pengadaan alat-alat pelajaran,

pengadaan buku-buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan

pengelolaan pendidikan, dan supervisi pembinaan pendidikan serta ketataushaan sekolah.

Secara teoritis, konsep biaya di bidang lain mempunyai kesamaan dengan bidang

pendidikan, yaitu lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang

menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang

dimiliki oleh seorang lulusan.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran

karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan

sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (out put) sekolah dapat dilakukan dengan

cara menganalisis biaya satuan (unit cost) per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya

rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang

ada di sekolah (Enrollment) dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya

biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai

berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

2. Macam-macam Biaya Pendidikan

1) Biaya Langsung dan Tidak langsung (Direct and Indirect Cost)

8

Biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang

secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat Anwar (1991:30). Biaya yang secara langsung

menyentuh aspek dan proses pendidikan. Contohnya biaya untuk gaji guru, dan

pengadaan fasilitas belajar mengajar Gaffar (1991:57). Biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa

berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru

baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri Fattah

(2000:23).

Biaya tidak langsung (indirect cost) diartikan sebagai biaya yang

umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti

pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat

sekolah yang tidak mencari laba (cost of tux exemption), bebas nya sewa

perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan

serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama

dipergunakan (implicit rent and depreciation) Fattah (2000:24).

2) Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan (Recurrent and Capital Cost)

Biaya rutin dan pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung

(direct cost). Biaya rutin (recurrent cost) adalah biaya yang digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya

ini digunakan untuk menunjang pelaksanan program pengajaran, pembayaran gaji

guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan

sarana dan prasarana. Menurut Gaffar (1987:162) biaya rutin dihitung

9

berdasarkan "per student enrolled". Menurutnya biaya rutin dipengaruhi oleh tiga

faktor utama, yaitu: rata-rata gaji guru per tahun, ratio guru, murid dan proporsi

gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin. Biaya pembangunan (capital cost)

adalah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas,

perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan

mobelair, biaya penggantian dan perbaikan. Menurut Gaffar (1987:165) biaya

pembangunan dihitung atas dasar "per student place". Menurutnya dalam

menghitung biaya pembangunan ada beberapa faktor yang harus

dipertimbangkan, yaitu: tempat yang menyenangkan untuk murid belajar, biaya

lokasi atau tapak (site), dan biaya perabot dan peralatan.

3) Biaya Pribadi dan Biaya Masyarakat (Private and Social Cost)

Biaya pribadi (private cost) adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk

membiayai sekolah anak nya dan termasuk di dalamnya forgone opportunities.

Dalam kaitan ini Jones (1985:5) mengatakan "In the context of education these

include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals". Dengan kata

lain biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu.

Biaya masyarakat (social cost) adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat

untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dalam kaitan ini

Jones (1985:5) mengatakan "Sometimes called public cost, the include cost of

educations financed through taxation. Most public school expenses are examples

of sosial costs". Dengan kata lain biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang

dibayar oleh masyarakat.

4) Monetary Cost dan Non Monetery Cost

10

Monetery cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang baik

langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan.

Sedangkan Non monetery cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak

dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung

maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya

materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

3. Satuan Biaya Pendidikan

Analisis efesiensi keuangan sekolah dalam pemanfataan sumber-sumber

keuangan sekolah dan hasil (output) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa

biaya satuan (unit cost) per siswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa

yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah

dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut

jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam

upaya peningkatan mutu pendidikan.

Didalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan

makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah

pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi

jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi

pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

4. Manfaat Biaya Pendidikan

Dalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang

sebagai salah satu investasi (human investment) dalam hal ini, proses pengetahuan dan

keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan

11

tetapi merupakan suatu investasi. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu investasi

yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan

investasi untuk masyarakat yang mana dengan pendidikan sesungguhnya dapat

memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang

akan datang. Hal ini, secara langsung dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan sangat

erat kaitannya dengan suatu konsep yang disebut dengan human capital.

5. Model Pembiayaan Pendidikan

Menurut beberapa ahli, terdapat sebelas model atau system pembiayaan yang digunakan

di berbagai Negara. Kesebelas model tersebut antara lain sebagai berikut :

a) Model flat grant (flat grant models)

Menurut Lunenburg dan Ornstein, model flat grant ini adalah model bantuan

negara untuk sekolah di daerah-daerah berdasarkan penggalian jumlah tertentu menurut

jumlah yang dipertimbangkan. Model ini merupakan model pembiayaan pendidikan

paling kuno, sederhana, dan metode keuangan sekolah yang paling tidak memadai.

Bantuan negara untuk sekolah di daerah-daerah setempat berdasarkan pengalian jumlah

tertentu menurut jumlah yang dipertimbangkan.

b) Model landasan perencanaan (foundation plan models)

Menurut Lunenburg and Orsnstein, model ini berupakan pendekatan yang paling

umum dan tujuannya untuk menjamin pengeluaran tahunan yang minimal per siswa

seluruh sekolah di daerah, terlepas dari kekayaan yang dapat dikenakan pajak lokal.

Mekanisme model pembiayaan ini adalah : (1) negara menentukan biaya per siswa per

tahun untuk program pendidikan; (2) negara menentukan angka pajak minimum; dan (3)

negara mengabulkan permintaan setiap sekolah setempat akan jumlah yang sama

12

terhadap perbedaan antara jumlah yang dinaikkan pada jumlah angka minimum dengan

jumlah yang dikehendaki untuk membiayai tawaran-tawaran pendidikan yang minimum.

c) Model perencanaan pokok jaminan pajak (guaranted tax based plan models)

Dalam model ini anggaran pendidikan ditentukan oleh seberapa besar pajak yang

akan digunakan untuk pendidikan. Menurut Lunenburg dan Ornstein model ini

merupakan rencana jaminan pajak dan mempunyai filosofi ekonomi yang sama seperti

perencanaan, persamaan kemampuan, dan kapasitas yang berhubungan dengan

keuangan dan pengeluaran sebanyak mungkin. Model ini dibatasi dengan penafsiran

penilaian per siswa yang mana jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah

setempat.

d) Model persamaan (equalization models)

John and Morphet mengemukakan dalam model ini, sumbangan-sumbangan

negara dialokasikan pada sekolah di daerah-daerah setempat dalam proporsi yang

terbalik pada kemampuan pembayaran pajak setempat.

e) Model persamaan persentase (precentage equalizing)

Menurut Jones, pada model ini sumbangan-sumbangan negara dibagikan pada

sekolah daerah-daerah setempat dalam proposi yang terbalik sesuai kemampuan

pembayaran pajak setempat. Sumbangan lebih banyak disediakan untuk tiap murid,

guru, atau kebutuhan yang lain yang dibagikan ke daerah-daerah yang kurang makmur

daripada yang lebih makmur.

f) Model perencanaan persamaan kemampuan (power equalizing plan)

13

Menurut Lunenburg dan Ornstein12, model ini merupakan suatu rencana Negara

dengan membayar sebagian kecil pengeluaran sekolah setempat dalam perbandingan

inverse untuk daerah yang makmur (kaya).

g) Model pendanaan negara sepenuhnya (full state funding model)

Model pendanaan negara sepenuhnya adalah semua pendanaan sekolah akan

dikumpulkan di tingkat negara dan didistribusikan ke sekolah distrik dengan dasar

yang sama. Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminasi

perbedaan local dalam hal pembelanjaan dan perpajakan.

h) Model sumber pembiayaan (the resource-cost model)

Model ini menyediakan suatu proses penentuan bagaimanakah pembiayaan

pendidikan yang memadai agar didaptkan bantuan financial yang mencerminkan

kebutuhan yang mana kondisi ekonomi masyarakatnya berbeda setiap daerah.

i) Model surat bukti/ penerimaan (models choice and voucher plans)

Menurut Lunenburg dan Ornstein14, model surat bukti adalah suatu pendekatan

yang dilakukan negara dengan memberikan banyak pilihan bagi sekolah dan orangtua

di tempat anak mereka bersekolah. Ada dua prinsip dasar model ini, yaitu anak dari

setiap keluarga adalah pusat kesatuan mendasar dalam menentukan bantuan anggaran

pendidikan dan bantuan dapat digunakan dalam sekolah-sekolah umum atau sekolah

kejuruan.

j) Model rencana bobot siswa (weighted student plan)

Menurut Lunenburg dan Ornstein 15 , model ini adalah siswa-siswa

dipertimbangkan dalam proporsi sifat-sifat yang khusus (contohnya cacat atau

14

merugikan) atau siswa program khusus (contoh kejuruan atau siswa yang pandai dua

bahasa) untuk menentukan biaya pengajaran per siswa.

k) Pendanaan berbasis anak (child-based funding/ CBF)

Menurut Jones, perencanaan pendanaan berbasis anak yang diterapkan untuk

sekolah negeri dan sekolah swasta juga akan meningkatkan isu akan perundang-

undangan, tetapi lebih kurang secara substansinya ada. Bantuan nyata berupa

tanggungan secara menyeluruh atau kredit pajak untuk membantu anak-anak sekolah.

Di Indonesia sendiri tidak ada aturan baku model pembiayaan pendidikan yang

digunakan. Akan tetapi, pembiayaan yang ada lebih menunjukkan bauran pembiayaan

pendidikan meliputi pembiayaan oleh pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah

(APBD), masyarakat, dan sebagian investor. Sementara itu model bantuan pembiayaan

pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, lembaga-lembaga

donor maupun masyarakat umumnya bersifat campuran dari beberapa model

pembiayaan. Hasil penelitian menginformasikan bahwa sistem penganggaran

pendidikan di Indonesia sangat rumit. Tidak terdapat mekanisme yang teratur untuk

mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pembiayaan sekolah atau

membandingkan perbedaan biaya-biaya antar jenjang dan jenis pendidikan. Belum ada

data komprehensif mengenai biaya dan penganggaran pendidikan sebagai bahan bagi

pemerintah dalam mengembangkan dan menentukan kerangka kebijakan mobilisasi,

alokasi sumber-sumber, dan efektifitas penggunaan biaya pendidikan.

Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian biaya pendidikan menurut pemahaman Anda!

15

2. Dari beberapa model pembiayan yang ada, menurut anda model manakah

yang paling baik digunakan? Kemukakan alasan anda!

3. Berikan salah satu contoh penerapan dari Direct Cost dan Indirect Cost!

4. Bagaimana pendapat anda tentang system pembiayaan pendidikan yang

ada di Indonesia saat ini?

16

Materi III

Budgeting

1. Pengertian Budgeting

Budgeting atau penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan

anggaran (budget). Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara

kualitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu

dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu

lembaga.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain,

yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan

pendidikan. Masih dalam buku yang sama menurut (Nanang Fattah, 2006:23) Anggaran

penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai

sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah

jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan

di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah

dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain serta dari

waktu ke waktu.

2. Faktor yang mempengaruhi Budgeting

Dalam penyusunan anggaran atau Budgeting, terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi penyusunan anggaran tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah

sebagai berikut :

17

a) Faktor intern adalah faktor-faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Factor-

faktor tersebut antara lain berupa penjualan tahun lalu, kebijaksanaan perusahaan,

modal kerja yang dimiliki, tenaga kerja yang dimiliki, kapasitas perusahaan yang

dimiliki, dll.

b) Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang ada diluar perusahaan tapi

mempengaruhi kehidupan perusahaan. Factor-faktor tersebut antara lain berupa

keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, penghasilan masyarakat,

pendidikan masyarakat, penyebaran penduduk, agama, adat-istiadat dan kebiasaan

masyarakat, dll.

3. Bentuk Penyusunan Budgeting

Terdapat beberapa desain dalam penyusunan anggaran atau Budgeting yang sering

digunakan. Di bawah ini merupakan penjelasan dari desain-desain penganggaran

tersebut.

1) Ceiling Budget

Tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan dinamakan Ceiling

Budget. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara

menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan/pemberian, atau

secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada sumber yang

diketahui dan jumlah yang terbatas.

2) Line-Item Budget

Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis, digunakan

untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. Line item Budgeting

18

merupakan anggaran yang lebih terfokus pada biaya input (personil,operasional,dll)

berapa besarnya biaya sumber dana untuk program tertentu.

Keunggulan dari bentuk Line Item Budgeting adalah mudah dibuat, kebijakan

sentralistis dan berorientasi pada input. Namun Line Item Budgeting juga memiliki

kelemahannya antara lain : (1) Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan

dengan rencana pembangunan jangka panjang ; (2) Pendekatan incremental

menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak teliti secara menyeleruh efektifitasnya ;

(3) Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau

investasi ; (4) Anggaran line item bersifat tahunan, anggaran tahunan tersebut sebenarnya

terlalu pendek terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-

praktik yang tidak diinginkan ; (5) Pengendalian belanja tidak efektif dan pemborosan.

3) Performance and Program Budgets

Tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program

berdasarkan mana dana digunakan, dan dengan cara demikian membantu dalam

evaluasinya. Dengan cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi

(seperti kesehatan atau keamanan publik) atau berdasarkan jenis pengeluaran (seperti

kepegawaian dan peralatan) atau berdasarkan sumber penghasilan seperti pajak kekayaan

atau biaya-biaya pemakaian (user fees), para administrator dan para anggota legislatif

bisa mendapatkan laporan-laporan yang tepat mengenai transaksi-transaksi keuangan,

untuk mempertahankan baik efisiensi ke dalam maupun pengawasan dari luar.

4) Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting)

Anggaran Berbasis Nol adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan

kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi

19

secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang

bersangkutan. Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan

yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan

konsep Zero Based Budgeting disini dapat menghilangkan incrementalism dan line-item,

karena anggaran diasumsikan dimulai dari nol. Penyusunan anggaran yang bersifat

incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan

anggaran ditahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau

jumlah penduduk. Sedangkan pada sistem ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun

lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada

kebutuhan saat ini juga. Dengan ZBB, seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang

baru sama sekali (dimulai dari nol lagi). Item anggaran yang sudah tidak relevan dan

tidak mendukung pencapaian tujuan dapat dihilangkan dari struktur anggaran, atau

mungkin mucul item yang baru.

4. Hubungan Budget Dengan Manajemen

Manajemen diartikan sebagai suatu ilmu dan seni untuk membuat perencanaan

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), pengkoordinasian

(coordinating), dan pengawasan (controlling) terhadap orang-orang dan barang-barang,

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi budget yang pokok

adalah sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja.

Apabila dibandingkan dengan kelima fungsi manajemen tersebut, nampak bahwa Budget

memiliki kaitan erat dengan manajemen, khususnya dalam hal penyusunan rencana

(planning), pengkoordinasian kerja (coordinating), dan pengawasan kerja

20

(controlling).atau dengan kata lain, budget membantu manajemen dalam menjalankan

fungsi-fungsinya.

Budget sebagai sebuah alat bagi manajemen (manajer) juga mengandung

beberapa kelemahan, antara lain:

a. Budget disusun dengan melakukan penaksiran-penaksiran (forecasting).

Betapapun cermatnya penaksiran tersebut dilakukan, namun tetap sulit

mendapatkan hasil taksiran (forecast) yang benar-benar akurat dan sama sekali

tidak berbeda dengan kenyataan nanti.

b. Taksiran-taksiran dalam Budget yang diperoleh dengan mempertimbangkan

berbagai faktor, data dan informasi, baik yang bersifat terkendali (controllable)

maupu yang bersifat tak terkendali (uncontrollable). Dengan demikian, jika

terjadi perubahan-perubahan terhadap faktor, data dan informasi tersebut, maka

akan berubah pula keakuratan hasil taksiran yang bersangkutan.

c. Berhasil atau gagalnya realisasi pelaksanaan sebuah Budget sangat bergantung

pada orang-orang pelaksananya. Budget yang baik daan sempurna tidak akan bisa

direalisasikan dengan baik apabila para pelaksanyanya tidak mempunyai

keterampilan serta kemampuan yang memadai.

Latihan Soal

1. Bagaimana menurut Anda pengelolaan keuangan di satuan pendidikan pada umumnya?

2. Jelaskan fungsi organiziningi dalam penganggaran!

3. Menurut pendapat Anda model anggaran apakah yang paling cocok diterapkan di

pendidikan kita?

21

Materi IV

Forecasting Budgeting

1. Pengertian Forecasting Budgeting

Budget Penaksiran (forecasting budget) adalah budget yang memuat seluruh taksiran-taksiran

(forecast), baik taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaaan dalam periode tertentu yang

akan datang, maupun taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat

tertentu yang akan datang. Forecasting budgeting dibagi menjadi dua kelompok yaitu

operasional budget dan financial budget.

1) Budget Operasional (operating budget)

Operasional Budget adalah budget yang memuat taksiran-taksiran yang berkaitan

dengan kegiatan-kegiatan perusahaan dalaam periode tertentu yang akan datang. Pada dasarnya

kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu itu meliputi dua sektor yaitu sektor

penghasilan dan biaya :

1) Sektor penghasilan (revenue) ialah pertambahan aktiva perusahaan yang

mengakibatkan bertambahnya modal sendiri, tetapi bukan karena penambahan setoran

modal dari pemiliknya, dan bukan karena penambahan setoran modal baru dari para

pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan aktiva perusahaan yang

disebabkan karena bertambah utang. Dari sudut hubungannya dengan usaha utama

perusahaan penghasilan dapat dibedakan menjadi dua sektor :

1) Sub-sektor penghasilan utama (operating revenues). Ialah penghasilan yang

diterima perusahaan, yang berasal dan berhubungan erat dengan usaha pokok

perusahaan.

22

2) Sub-sektor penghasilan bukan utama (non operating revenues). Ialah penghasilan

yang diterima perusahaan yang tidak berasal dan tidak berhubungan erat dengan

usaha pokok perusahaan.

2) Sektor biaya (expenses) ialah pengurangan aktiva perusahaan yang mengakibatkan

berkurangnya modal sendiri, tetapi bukan karena pengurangan (pengambilan) modal

oleh para pemiliknya dan bukan pula merupakan pengurangan aktiva perusahaan yang

disebabkan karena berkurangnya utang.

1) Sub-sektor biaya utama (operating expences) ialah biaya yang menjadi tanggungan

perusahaan dan berhubungan erat dengan usaha pokoknya.

Biaya pabrik yaitu semua biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan tempat di

mana proses produksi berlangsung, meliputi : Biaya bahan mentah, upah tenaga

langsung, biaya pabrik tak langsung, biaya bahan pembantu, upah tenaga kerja tak

langsung, biaya pemeliharaan pabrik, biaya reparasi pabrik, depresiasi mesin,

depresiasi gedung pabrik, depresiasi peralatan pabrik, biaya listrik pabrik.

Biaya administrasi ialah semua biaya yang terjadi dan terdapat di dalam lingkungan

kantor administrasi perusahaan, serta biaya-biaya lain yang sifanya untuk keperluan

perusahaan secara keseluruhan, meliputi gaji karyawan kantor, biaya pemeliharaan

kantor, biaya perbaikan kantor, depresiasi peralatan kantor, depresiasi Gedung

kantor, biaya listrik kantor, biaya telepon kantor, biaya asuransi kantor.

Biaya penjualan ialah semua biaya yang terjadi serta terdapat dalam lingkungan

bagian penjualan, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan bagian penjualan

23

2) Sub-sektor biaya bukan utama (non operating budgeting) ialah biaya yang menjadi

beban tanggungan perusahaan, yang tidak berhubungan erat dengan usaha pokok

perusahaan. Atas dasar kelengkapan isinya income statement dibedakan menjadi dua

bagian yaitu :

a. Master income statement budget yaitu budget tentang penghasilan dan biaya

perusahaan yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar (global) dan kurang

dijabarkan dijabarkan secara terperinci. Misalnya taksiran semesteran, tahunan

dan sebagainya.

b. Income statement supporting budget (budget penunjang rugi laba) ialah budget

tentang penghasilan dan biaya perusahaan yang berisi taksiran yang lebih

terperinci, seperti budget penjualan, budget-budget produksi

2) Financial Budget

Financial budget merencanakan tentang posisi financial perusahan pada suatu saat

tertentu yang akan datang (harta, utang dan modal). Atas dasar kelengkapan isinya

dibedakan menjadi :

a. Master balance sheet budget ialah budget tentang posisi financial perusahaan

pada suatu saat tertentu yang akan datang yang berisi taksiran-taksiran secara

garis besar (global) dan kurang dijabarkan secara lebih terperinci. Misalnya

posisi financial akhir semester, akhir tahun dsb.

b. Balance sheet supporting budget, ialah budget tentang aktiva, tentang utang dan

modal sendiri yang berisi taksiran-taksiran yang lebih terperinci, seperti

misalnya terperinci dari waktu kewaktu (bulanan), terperinci menurut sumber

atau asalnya, terperinci menurut penggunaanya dan sebagainya.

24

Latihan Soal

1. Jelaskan pentingnya forecasting budgeting dalam kegiatan penganggaran!

2. Jelaskan contoh penerapan finansial budgeting dan operasional budgeting!

Materi V

Laporan Budgeting

1. Pengertian Laporan Budgeting

Laporan budget (budget report) adalah laporan yang sistematis dan terperinci tentang

realisasi pelaksanaan budget, beserta analisa dan evaluasinya, dari waktu ke waktu selama

periode yang akan datang. Laporan budget menunjukkan analisa perbandingan antara

angka-angka yang tercantum dalam budget dengan angka-angka realisasi pelaksanaannya

yang tercantum dalam catatan akuntansi. Analisis perbandingan ini juga menunjukkan

apakah telah terjadi penyimpangan-penyimpangan antara buget dengan pelaksanaannya

(realisasinya), apakah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu bersifat positif

(menguntungkan) ataukah bersifat negatif (merugikan), dan sekaligus menunjukkan pula

faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dengan

penyimpangan tersebut dapat dinilai (dievaluasi) apakah kegiaatn pelaksanaan budget

dapat dikatakan berhasil ataukah kurang berhasil, apakah efisien ataukah kurang

efisien.

Dari analisa dan evaluasi tersebut, pimpinan perusahaan membuat kebijaksanaan sebagai

tindak lanjut (follow-up) untuk menghadapi periode berikutnya. Bila penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi bersifat positif (menguntungkan), maka kebijaksanaan tindak

lanjutnya diarahkan agar supaya yang positif tersebut akan terulang kembali pada periode-

25

periode berikutnya. Bila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bersifat negatif

(merugikan), maka kebijaksanaan tindak lanjutnya diarahkan agar supaya yang negatif itu

tidak akan terulang kembali pada periode-periode berikutnya. Laporan budget perlu

disusun secara teratur (berkala) dengan selang waktu yang tidak terlalu lama, karena nalisa

dan evaluasi ini penting bagi penyusunan kebijaksanaan tindak lanjut untuk menghadapi

periode-periode berikutnya.

3. Kegunaan Laporan Budget

Laporan Budget berguna bagi manajemen untuk menyusun kebijakan tindak lanjut (follow-

up) agar pada periode-periode berikutnya pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih baik.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan Budget

1) Semua budget yang telah disusun sebelumnya, khususnya budget tentang kegiatan

operasional selama periode tertentu

2) Catatan Akuntansi tentang realisasipelaksanaan Budget-Budget yang bersangkutan.

Latihan Soal

1. Jelaskan manfaat pelaporan budgeting!

2. Mengapa pelaporan budgeting perlu dilakukan secara rutin atau teratur?

26

Materi VI

Penyusunan Anggaran

1. Pengertian Rekening

Rekening merupakan suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan

dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Bentuk rekening/perkiraan yang

paling sederhana adalah rekening/perkiraan "T", dimana sisi kiri adalah Debet dan sisi kanan

adalah Kredit. Dasar pencatatan untuk mendebet dan mengkredit adalah persamaan akuntansi

dengan tambahan beban dan pendapatan.

2. Bentuk Rekening

2.1. Aktiva/Aset

Aktiva adalah sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola dengan baik

agar mendapat keuntungan dimasa depan. Aset dimasukkan dalam neraca dengan

saldo normal debit.Aset biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti:

a. Aset lancar

Pengertian Aset lancar (current asset) dalam akuntansi adalah jenis aset yang

dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun. Contoh aset

lancar antara lain adalah kas, piutang, investasi jangka pendek, persediaan, dan

beban dibayar di muka. Pada suatu neraca, aset biasanya dikelompokkan

menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Perbandingan antara aset lancar dan

kewajiban lancar disebut sebagai rasio lancar. Nilai ini sering digunakan

sebagai tolok ukur likuiditas suatu perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan

untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b. Investasi jangka panjang

27

Adalah aset yang dapat digunakan dalam waktu relatif panjang.sesuai namanya

jatuh temponya jelas lebih panjang bisa 10, 20 th. Contohnya obligasi.

dengan membeli obligasi suatu perusahaan, kita menenamkan modal ke

perusahaan tsb dan sebagai gantinya akan mendapat bunga. Berbeda dng

saham (investasi jangka pendek), yang akan kita dapatkan adalah dividen.

Saham disebut surat andil sedang obligasi disebut surat utang.

c. Aset tetap/Berwujud tetap

Dalam akuntansi bermotor, furnitur adalah aset berwujud yang dimiliki untuk

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan

kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk

digunakan selama lebih dari satu periode. Jenis aset tidak lancar ini biasanya

dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual

kembali. Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik

perlengkapan kantor, komputer, dan lain-, alat-alat produksi, mesin, kendaraan,

lain. set tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak.

Kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari depresiasi atau

penyusutan. . semua aset ini dapat rusak atau hancur, misal bangunan

mempunyai resiko mengalami kebakaran dan hancur karena bencana alam,

d. Aset tidak berwujud

Pengertian Aset tidak berwujud (intangible asset) adalah jenis aset yang tidak

memiliki wujud fisik. Jenis utama aset tidak berwujud adalah misalnya

keahlian seorang dokter, mekanik kendaraan, artis, hak cipta, paten, merek

dagang, rahasia dagang, dan goodwill. Aset jenis ini mempunyai umur lebih

28

dari satu tahun (aset tidak lancar) dan dapat diamortisasi selama periode

pemanfaatannya, yang biasanya tidak lebih dari 40 tahun.

2.2.Utang/pasiva

Pasiva (liabilities) adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak

ketiga (kreditur). Pasiva (liabilities) sesuai dengan jangka waktu atau umurnya

dibagi dalam :

Utang jangka pendek (current liabilities)

Utang jangka pendek, yaitu utang yang harus segera dilunasi, paling lambat

umur dari utang ini satu tahun atau 1 periode akuntansi. Yang termasuk

utang jangka pendek di antaranya:

Utang Wesel/Wesel Bayar: yaitu wesel yang harus kita bayar kepada

pihak lain yang pernah kita berikan kepadanya. Biasanya umur utang

wesel adalah 30 hari, 60 hari, atau 90 hari.

Utang Dagang (Account Payable): ialah utang kepada rekanan

(suplier) yaitu utang dalam rangka kegiatan perusahaan, atau utang

ini terjadi karena membeli barang yang belum dibayar.

Biaya-biaya yang harus dibayar: yaitu biaya-biaya yang belum kita

lunasi dalam periode pembukuan tertentu. Misalnya utang gaji, utang

upah dan utang-utang biaya lainnya.

Utang jangka panjang (long term liabilities)

Utang jangka panjang (long term liabilities) Yang termasuk utang ini adalah

semua utang yang pembayarannya relatif lama. Seperti utang obligasi (bond

payable), utang hipotek (mortage payable) dan sebagainya.

29

2.3.Modal/Capital

Komponen terakhir dari pasiva adalah modal (capital). Modal/capital diperoleh dari

selisih atau nilai lebih assets dengan liabilities. Nilai lebih ini merupakan hak dari

pemilik perusahaan. Dalam finansial dan akunting, modal biasanya menunjuk

kepada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga

kelanjutan bisnis. Awalnya, dianggap bahwa modal lainnya, misal modal fisik,

dapat dicapai dengan uang atau modal finansial. Jadi di bawah kata modal berarti

cara produksi.

Pada dasarnya ada empat jenis tipe modal:

a. Pinjaman Jangka Pendek

Didefenisikan sebagai pinjaman yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau

kurang, dan digunakan apabila kebutuhan akan dana tambahan bersifat

sementara. Ciri pentingnya yaitu, sering mengawali reaksi berantai, diakhiri

pelunasan.

b. Pinjaman Jangka Menengah

Biasanya digunakan untuk menyediakan modal dalam angka 1-5 tahun.

Pinjaman seperti itu hampir selalu diamortisasi, artinya dicicil selama jangka

waktu pinjaman. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber modal

agribisnis yang memungkinkan pertumbuhan atau modernisasi tanpa memaksa

pemilik untuk melepaskan haknya untuk mengendalikan bisnis.

c. Pinjaman Jangka Panjang

30

Pinjaman jangka panjang mempunyai masa pakai lebih dari 5 tahun.

Umumnya, pinjaman jangka panjang juga mematok sesuatu suku bunga atau

tingkat pengembalian yang akan tetap berlaku untuk seluruh pinjaman.

2.4.Pengertian Pendapatan/Revenue

Pada hakekatnya konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan

proses arus yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jangka waktu

tertentu. Paton dan Littleton menyebutnya sebagai produk perusahaan dan

besarnya diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pelanggan

(konsumen). Laba akan timbul bilamana jumlah rupiah aktiva menunjukkan

pendapatan melebihi jumlah rupiah total biaya yang dibebankan.

2.5.Pengertian Prive

Prive adalah pengambilan aktiva perusahaan yang dilakukan oleh pemilik

perusahaan. Rekening ini digunakan untuk menampung pengambilan pribadi oleh

pemilik. Rekening prive terdapat pada perusahaan perseorangan dan perusahaan

persekutuan. Untuk perusahaan persekutuan rekening prive digunakan untuk

menampung transaksi pengambilan pribadi masing-masing pemilik.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan rekening dalam Akuntansi?

2. Mengapa modal dimasukkan ke dalam pasiva?

3. Jelaskan pentingnya pembukuan dalam system pendidikan!

31

Materi VII

Auditing

1. Pengertian Auditing

Menurut Mulyadi, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan

mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan

kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian haisl-

hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sehingga secara umum dapat diartikan

bahwa audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan

independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam

melaksanakan audit faktor-faktor berikut harus diperhatikan:

a. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria (standar) yang

dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut.

b. Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk

menentukan lingkup tanggungjawab auditor.

c. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk

memenuhi tujuan audit.

d. Kemampuan auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen

dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan

yang akan diambilnya.

32

2. Tujuan Auditing

Tujuan dari adanya audit laporan keuangan adalah memberikan pendapat atas

kewajaran penyajian laporan keuangan organisasi sesuai dengan prinsip akuntansi

yang diterima umum di Indonesia. Selain itu,terdapat beberapa alasan dilakukannya

audit yaitu:

a. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan

sumber daya ekonomi publik.

b. Transaksi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan semakin

kompleks.

c. Walaupun sekarang ini masyarakat semakin mampu membaca laporan

keuangan, tetapi mereka tetap butuh orang yang memiliki keahlian profesional

untuk menguji informasi dalam Laporan Keuangan tersebut.

d. Pihak manajemen organisasi merasa perlu melakukan verifikasi kebenaran

laporan keuangan, untuk meminimalisir kesalahan.

e. Menambah kredibilitas dan kinerja perusahaan melalui laporan keuangan.

f. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

g. Identifikasi terhadap kelemahan sistem.

Dalam proses auditing suatu anggaran, dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu audit

internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan oleh pihak dari dalam suautu

instansi tersebut sendiri dan berfungsi untuk memeriksa semua kegiatan keuangan

instansi tersebut dan juga terdapat audit eksternal yang dilakukan oleh pihak di luar

instansi yang bersangkutan, hal ini dilakukan untuk double check terhadap evaluasi

keuangan dan menghindari adanya penyimpangan yang mungkin terjadi. Terdapat

33

beberapa perbedaan antara audit internal dan audit eksternal, antara lain sebagai

berikut :

A. Internal Audit

a. Dilakukan oleh Internal Auditor yang merupakan orang dalam perusahaan

(pegawai perusahaan).

b. Pihak Luar Perusahaan menganggap internal auditor tidak independen

(inappearance).

c. Tujuan pemeriksaannya adalah untuk membantu manajemen (top

management, middle management, dan Lower management) dalam

melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian,

saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.

d. Laporan internal auditor tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan

keuangan, tetapi berupa temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai

penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan, pengendalian

intern, beserta saran-saran perbaikannya.

e. Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada Internal Auditing Standards

yang ditentukan oleh Institute of Internal Auditors, atau Norma

Pemeriksaan Intern yang ditentukan BPKP atau BPK dan norma

pemeriksaan satuan pengawasan intern BUMN/BUMD oleh SPI ( Institut

Akuntan Publik Indonesia belum menyusun Standar Pemeriksaan Intern).

f. Pemeriksaan intern dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang

tahun, karna internal auditor punya waktu yang lebih banyak di

perusahaannya.

34

g. Pimpinan (Penanggung Jawab) Pemeriksaan intern tidak harus seorang

Registered Accountant.

h. Internal Auditor mendapatkan gaji dan tunjangan sosial lainnya sebagai

pegawai perusahaan.

i. Sebelum menyerahkan laporannya, internal auditor tidak perlu meminta

"Surat Pernyataan Klien" (Client Representation Letter).

j. Internal Auditor tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun

tidak material.

B. External Audit

a. Dilakukan oleh Eksternal auditor (Kantor Akuntan Publik) yang

merupakan orang luar perusahaan.

b. Eksternal Auditor adalah pihak yang independen.

c. Tujuan pemeriksaannya adalah untuk dapat memberikan pendapat

mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh

manajemen perusahaan.

d. Laporan Eksternal Auditor berisi opini mengenai kewajaran laporan

keuangan, selain itu berupa management letter, yang berisi pemberitahuan

kepada manajemen mengenai kelemahan dan pengendalian intern beserta

saran-saran perbaikannya.

e. Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan

Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

35

f. Pemeriksaan ekstern dilakukan secara sampling, karena waktu yang

terbatas dan akan terlalu tinggi audit fee jika pemeriksaan dilakukan

secara rinci.

g. Pemeriksaan ekstern dipimpin oleh penanggung jawabnya yang mana

adalah seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor

register (registered public accountant).

h. Eksternal auditor mendapat audit fee atas jasa yang diberikannya.

i. Sebelum menyerahkan laporannya, eksternal auditor terlebih dahulu harus

meminta "Surat Pernyataan Klien"(Client Representation Letter).

j. Eksternal Auditor hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material,

yang bisa mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

4. Tipe Audit

4.1 Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakuakan oleh auditor indipenden

terhadap laporan keuangan yang disajikan olehbkliennyabuntuk menyatakan

pendapat mengenai kewaaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan

keuangan ini, auditor indipenden menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar

kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap

laporan keuangan tersebut disajikan secara tertulisa dalam bentuk laporan audit,

laporan audit dibagikan kepada pemakai informasi keuangan

4.2 Audit Kepatuhan (Compliance Audit)

Audit kepatuhan adlah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang

diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan

36

umumnya dilaporakan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit

kepatuhan banyak ditemui dalam pemerintahan.

4.3 Audit Operasional (Operational Audit)

Audit operasional merupakan riview scara sistematik kegiatan organisasi atau

nbagain daripadanya, dalam hubungan nya dengan tujuan tertentu. Tujuan

operasional adalah:

Mengevaluasi kinerja

Mengidentifikasikan kesempatan peningkatan

Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lanjut

5. Tipe Auditor

A. Auditor independent

Adalah auditor professional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum,

terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit

tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi

keuangan seperti : kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi

pemerintah (terutama instansi pajak).

Untuk berpraktik sebagai auditor independent, seseorang harus memenuhi

persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Auditor independent harus

telah lulus dari jurusan akuntansi fakultas ekonomi atau memenuhi ijazah yang

disamakan, telah mendapat gelar akuntan dari panitia ahli pertimbangan persamaan

ijazah akuntan, dan mendapat izin praktik dari menteri keuangan.

Profesi auditor ini mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lain (seperti profesi

dokter dan pengacara). Profesi dokter dan pengacara dalam menjalankan

37

keahliannya memperoleh honorarium dari kliennya, dan mereka berpihak kepada

kliennya. Profesi auditor independent memperoleh honorarium dari kliennya dalam

menjalankan keahlian, namun auditor independent harus independen, tidak memihak

kepada kliennya. Pihak yang memanfaatkan jasa auditor independent terutama

adalah pihak selain kliennya. Oleh karena itu, independensi auditor dalam

melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut

dibayar oleh kliennya karena jasa yang diberikannya tersebut.

B. Auditor pemerintah

Adalah auditor professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas

pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh

unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan

yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja

di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah

auditor yang bekerja di BPKP dan BPK, serta instansi pajak.

C. Auditor inten

Adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun

perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan

prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik

atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan

efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang

dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

38

6. Standar Audit

Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut

Akuntansi Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan

lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan

pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar

dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA

merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar

auditing.

PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum

didalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus

diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA

yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk didalam

PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi

resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI

dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan

dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan

perlausan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat

bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.

Standar umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

39

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Standar pekerjaan lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten

harus disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang

akan dilakukan.

Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,

permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan

pendapat atas laporan keungan yang diaudit.

Standar pelaporan

1. Laporan Auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak

konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi

tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan

keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian

tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat

40

diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor

dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat

petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika

ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Latihan Soal

1. Jelaskan mengapa perlu adanya auditing dalam kegiatan pengelolaan keuangan?

2. Menurut Anda, dapatkah seorang audit internal menjaga integritas dan independensinya

terhadap institusinya?

3. Sebut dan jelaskan 2 fenomen yang terkait dengan penyimpangan dalam proses auditing yang

pernah terjadi!

41

Materi VIII

Analisis Laporan Keuangan

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan

secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjwaban anggaran yang

berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci sesuai dengan sumber

datanya.

Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan

secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staff sekolah. Pertanggungjawaban anggaran

rutin dan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketetntuan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan surat

pertanggungjawaban (SPJ) kepada walikota/bupati melaui bagian keuangan secretariat

daerah

2. Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan

secretariat daerah maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan I

3. Apabila sampai dgn tgl 20 bulan berikutnya SPJ belum juga dikirimkan, maka

dikeluarkan Surat Peringatan II

Kelengkapan Lampiran SPJ:

1. Surat pengantar

2. Sobekan BKU lembar 2 dan 3

3. Daftar penerimaan dan pengeluaran per pasal/komponen

4. Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP

5. Laporan keadaan kas rutin/pembangunan

42

6. Register penutupan kas setiap 3 bulan sekali

7. Ftcp SPMU Beban tetap dan beban sementara

8. Ftcp rekening Koran dari bank yang ditunjuk

9. Daftar perincian penerimaan dan pengeluran pajak

10. Bukti setor PPN/PPh

11. Daftar realisasi penerimaan dan penluaran pajak

12. Bukti pengeluaran/kuitansi asli

Bukti pendukung lainnya

1. Biaya perjalanan dinas (kuitansi)

- Surat perintah tugas

- Surat perintah perjalanan dinas

2. Penunjukkan langsung barang dan jasa

s/d 1juta dilampiri kuitansi dan faktur pajak

diatas 1jt s/d 5 jt dilampiri : surat penawaran, surat pesanan, kuitansi, faktur pajak, berita

acara serah terima/penyelesaian pekerjaan

diatas 5 jt

Dalam menyusun laporan budgeting dapat menggunakan antara lain dengan 2 model, yaitu

model tradisional budgeting dan performance budgeting.

1) Tradisional budgeting

Tradisional Budgeting sering disebut sebagai line item budgeting yaitu penyusunan

anggaran yang dilakukan pada dan darimana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan

untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini relative

43

dianggap paling tua namun sangat popular penggunaannya karena sangat mudah

digunakan.

Contoh laporan budgeting model Line Item

SWASTA

44

45

46

Materi IX

Isu Isu Pembiayaan Pendidikan

Isu tentang pembiayaan pendidikan yang selalu hangat diperbincangan adalah mengenai bantuan

pemerintah terhadap pendidikan di Negara kita melalui berbagai program seperti BOS, BOP, dan

BLU.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya

operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan

dibiayai dengan dana BOS.

BOP merupakan biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya yang ditanggung

dalam program pembebasan BOP hanya biaya operasional yang meliputi 9 komponen, yakni :

pendaftaran siswa baru, penggandaan/ pengadaan buku teks, bahan ajar dan LKS, pemberian insentif

guru, pengembangan profesi guru, pembiayaan persputakaan dan administrasi sekolah, kegiatan

ekstra kurikuler, pengadaan alat peraga dan bahan praktikum laboratorium, pembiayaan ujian

sekolah dan ulangan, serta perawatan ringan sekolah, sedangkan BKM merupakan bantuan yang

akan diberikan kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk membantu mengatasi

kesulitan biaya dalam mengikuti pendidikan di sekolah.

Pemberian bantuan melalui program-program tersebut diharapkan dapat memperbaiki tatanan

pendidikan di Indonesia dan juga meningkatkan pendidikan anak-anak di Indonesia. Namun,

meskipun program-program tersebut telah dijalankan dengan baik, masih terdapat banyak

kekurangan seperti misalnya walaupun pemberian bantuan pendidikan sudah diberikan kepada anak-

anak kurang mampu, namun masih banyak anak-anak di Indonesia yang putus ataupun berhenti

ataupun tidak mempunyai motivasi untuk bersekolah. Hal inilah yang kemudian menjadi tugas

47

pemerintah terutama Dinas Pendidikan untuk mengatasi masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah

di Indonesia.

Soal Latihan

1. Menurut Anda bagaimana system pembiayaan pendidikan di Indonesia?apakah sudah

efektif atau masihkah ada kekurangan?

2. Menurut Anda bantuan seperti apa yang masih dibutuhkan untuk perbaikan pendidikan di

Inonesia?

3. Bagaimana tanggapan Anda tentang perhatian pemerintah terhadap pendidikan di

Indonesia?

48

Daftar Pustaka

http://supriakuntansisy.blogspot.co.id/2011/04/opini-audit.html

http://rudisiswoyoalfikir.blogspot.co.id/2014/04/makalah-konsep-manajemen-keuangan.html

http://habapendidikan.blogspot.co.id/2012/03/manajemen-keuangan-pendidikan.html

https://www.academia.edu/15705103/Konsep_Dasar_Manajemen_Keuangan_Pendidikan

http://kuliahgratis.net/pengertian-biaya-pendidikan/

http://riarestianggraeni.blogspot.co.id/2014/10/standar-pembiayaan-pendidikan.html

http://ethatha03.blogspot.co.id/2013/11/penyimpangan-auditorkap-dan-sanksinya.html

http://majasari31.blogspot.co.id/2013/05/tipe-auditor.html

http://bujang4lawang.blogspot.co.id/2013/05/tipe-audit.html

http://coretanauditor.blogspot.co.id/2014/11/mungkin-ada-yang-masih-bingung.html

http://dasar-akuntansi.blogspot.co.id/2009/09/rekeningperkiraan-dasar-dasar-akuntansi.html

http://restigirlzz.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-dan-tujuan-audit.html