pembiayaan pendidikan mikro.edwin wahyudin

34
Jurnal: Operasionalisasi Pembiayaan Pendidikan di Madrasah (Pembiayaan Pendidikan dengan Pendekatan Mikro) Oleh: Edwin Wahyudin, S.Ag,S.Pd. (NIM 2.214.6.033) Abstract Islamic school as an organization must allows management functions to run the organisation. In orther that, organization can implement 5 M (man, machine, method, money, and minute). One of the existence of them that must be calculated is a budgeting. An organization can not run well if it doesn’t have a budgeting. And It happens to Islamic school as an organization as well. In budgeting, Islamic school must identify how much income will be earned in a period and it has to map what will be conducted, who will carry out it, and how to do it to develop Islamic school based on income that it has achieve it. Then, the Islamic school must consider how much the BEP it has by considering how much fixed cost should be paid, how much cost variable, and also it is cost overhead. By having that, the Islamic school will not 1

Upload: edwin-wahyudin

Post on 07-Apr-2016

237 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

Jurnal:

Operasionalisasi Pembiayaan Pendidikan di Madrasah

(Pembiayaan Pendidikan dengan Pendekatan Mikro)

Oleh: Edwin Wahyudin, S.Ag,S.Pd. (NIM 2.214.6.033)

Abstract

Islamic school as an organization must allows management functions to run the

organisation. In orther that, organization can implement 5 M (man, machine,

method, money, and minute). One of the existence of them that must be

calculated is a budgeting. An organization can not run well if it doesn’t have a

budgeting. And It happens to Islamic school as an organization as well.

In budgeting, Islamic school must identify how much income will be earned in a

period and it has to map what will be conducted, who will carry out it, and how

to do it to develop Islamic school based on income that it has achieve it.

Then, the Islamic school must consider how much the BEP it has by considering

how much fixed cost should be paid, how much cost variable, and also it is cost

overhead. By having that, the Islamic school will not have deficit and at least it

can survive by using the cost the Islamic school has earned everytime.

Keyword: Islamic school, budgeting, break event point

1

Page 2: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

Abstrak

Madrasah atau sekolah merupakan sebuah organisasi yang keberjalanannya

harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen. Agar bisa berjalannya sebuah

organisasi, maka harus diperhatikan 5 M (man, machine, method, money, and

minute). Salah satu hal yang keberadaannya harus diperhitungkan adalah uang

atau dana atau pembiayaan. Sebuah organisasi tidak akan bisa berjalan jika

tidak memiliki biaya untuk menjalankannya. Begitupun dengan

sekolah/madrasah.

Dalam hal pembiayaan ini, madrasah/sekolah harus mampu mengidentifikasi

berapa besar pendapatan yang akan diperoleh dalam satu kurun waktu tertentu

dan sekolah/madrasah harus mampu memetakan apa yang harus

dibelanjakan/dilakukan untuk mengembangkan madrasah/sekolah tersebut

berdasarkan pendapatan yang diterima tadi.

Selanjutnya, sekolah/madrasah harus menghitung berapa biaya Break Event

Point (BEP) yang dimiliki oleh sekolah/madrasah dengan melihat berapa fixed

cost yang harus dibayarkan, berapa variable costnya dan berapa pula overhead

costnya. Dengan begitu, sekolah tidak akan mengalami kerugian atau setidaknya

sekolah/madrasah dapat bertahan hidup dengan biaya yang dimiliki berdasarkan

pendapatan setiap waktunya.

Kata Kunci: madrasah, pembiayaan, break event point

Pengantar

Sebuah lembaga yang baik sangat memerhatikan keterhubungan antarfungsi

manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta

pengendalian dan evaluasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga yang

telah ditentukan sebelumnya. Sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang

memiliki sub-sub sistem yang saling berhubungan, saling mengikat satu sama

lain, sehingga mampu mewujudkan suatu proses kerja yang saling menunjang

agar tujuan bisa dicapai dengan efektif.

Lembaga itu merupakan kumpulan individu yang digolongkan/dikelompokan

oleh kegiatan yang terencana, yang bergantung pada kerja sama, baik yang

2

Page 3: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

dengan sengaja dilakukan oleh anggota maupun kerja sama yang tidak sengaja

dilakukan oleh para anggota. Dikatakan sebagai sebuah lembaga karena meliputi

fisik, biologis, perorangan, dan komponen sosial yang dengan kegiatan

terencana akan memiliki keterhubungan yang sistematik antarbagaiannya

tersebut (Banghart & Thrull, 1973: 102).

Madrasah merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang jasa

pendidikan. Sebagai lembaga, madrasah merupakan sebuah organisasi yang

memiliki visi, misi, tujuan, dan program-program. Untuk menggerakkan

kelembagaannya tersebut, madrasah memiliki komponen-komponen yang tidak

boleh tidak ada eksistensinya seperti kepala madrasah, guru-guru, pegawai,

siswa, kurikulum, tempat belajar, peralatan/media yang menunjang, serta biaya.

Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat vital dalam penyelenggaraan

pendidikan. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan

efektivitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Jika suatu kegiatan dibiayai

dengan biaya yang relatif rendah, tetapi mampu menghasilkan produk yang

berkualitas tinggi, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut

telah mampu dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Matin, 2014:1). Oleh

karena itu, dalam hal pembiayaan ini pun, madrasah harus membuat

perencanaan pembiayaan (rencana anggaran) yang dapat mendukung terhadap

berjalannya program madrasah dengan baik, efektif dan efisien.

Untuk mampu melaksanakan sebuah kegiatan yang efektif, diperlukan

pendekatan penggunaan biaya yang efektif dan efisien. Pendekatan yang biasa

digunakan dalam mekanisme pembiayaan sebuah kegiatan suatu organisasi

adalah pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan,

alternatif, dan efektivitas (Matin, 2014:1). Selain itu, pembiayaan kegiatan

(rencana anggaran) harus juga melihat pengalaman masa lalu, melihat masa

depan, perubahan yang diinginkan demi menuju perbaikan mutu layanan

madrasah. Untuk itu, rencana anggara madrasah tersebut hendaknya memenuhi

tujuan sebagai berikut:

1. Menjadikan perencanaan lebih baik

2. Memberikan gambaran program madrasah

3. Membantu analisis keuangan/kelayakan pelaksanaan

3

Page 4: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

4. Membuat perkiraan yang seimbang antara penerimaan dan antisipasi

pengeluaran

5. Pengeluaran yang diizinkan

6. Membantu administrasi keuangan, menerapkan prosedur pembukuan dan

penarikan/pembayaran dana yang sehat

7. Membantu pengaturan kegiatan ekstra kurikuler (Syarifuddin, 2005:85).

Dengan demikian, perencanaan pembiayaan suatu madrasah akan dikatakan

baik jika telah mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan semua program

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dengan perumusan rencana

pembiayaannya yang disertai rincian dan penjelasan. Agar tidak terjadi besar

pasak daripada tiang, madrasah harus mengidentifikasi juga berapa besar

pendapatan yang akan diperoleh dalam satu tahun ke depan sehingga bisa

mengkalkulasikan berapa biaya yang dapat dikeluarkan dan memilih program

mana yang diprioritaskan untuk dibiayai.

Namun, pada kenyataannya di lapangan, masih banyak madrasah yang belum

dapat menyusun rencana anggaran kegiatan madrasah dengan baik. Mereka

belum mampu mengidentifikasi program-program mana yang harus dibiayai dan

dari mana sumber pembiayaannya, serta bagaimana cara merumuskan

pembiayaan atas program yang telah ditentukannya tersebut. Bahkan, banyak

madrasah tidak mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikannya terhadap

masyarakat karena memang tidak memiliki program untuk itu, baik peningkatan

fisik bangunan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,

peningkatan layanan, peningkatan program bermutu, dan peningkatan kualitas

siswanya itu sendiri. Ada beberapa alasan mengapa masih banyak madrasah

yang tidak memiliki atau tidak mampu membuat perencanaan anggaran dengan

baik dan tidak mampu membuat rencana kegiatan untuk pengembangan dirinya

agar menjadikan madrasahnya memiliki layanan yang bermutu baik/unggul di

mata masyarakat, yaitu: a) tidak memiliki tenaga administrasi yang handal atau

mengerti tentang ilmu pembukuan, b) pendapatan yang sedikit sehingga hanya

bisa dipakai untuk kegiatan rutin, c) pimpinan yang tidak memiliki visi dan misi

yang jelas, d) adanya otoritas pemilik (jika yayasan/swasta) terhadap

keberlangsungan pendidikan di madrasah sehingga kepala madrasah dan

4

Page 5: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

jajarannya tidak mampu atau tidak memiliki semangat untuk mengembangkan

madrasah yang dikelolanya.

Untuk hal tersebut, dianggap penting adanya sebuah panduan untuk

menyelenggarakan pendidikan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab

dalam hal pembiayaannya sehingga menjadikan lembaga pendidikan tersebut

bersih dari malfungsi dan malpraktik pendidikan yang akan merugikan lembaga

pendidikan itu sendiri.

Manajemen Keuangan Madrasah

A. Konsep Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan

pimpinan dalam memproses urusan keuangan, menggunakan fungsi

manajemen, menggerakkan para pejabat/petugas keuangan (Syarifuddin,

2005:89). Berdasarkan pendekatan fungsi manajemen, manajemen

keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan (Riduwan,

2013:256). Fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus

dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.

Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan

dana (Suad Husnan, 1992:4).

Kaitannya dengan manajemen keuangan madrasah, manajemen keuangan

itu dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan pimpinan madrasah, baik

oleh dirinya maupun para pejabat/petugas keuangan yang digerakkannya

untuk memproses keuangan, baik dalam hal menggunakan maupun dalam

mendapatkannya. Secara umum, manajemen madrasah terdiri atas

beberapa individu yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok: 1) kelompok

manajemen tingkat pelaksana (operational management) meliputi para

supervisor atau dalam hal ini koordinator kegiatan, 2) kelompok manajemen

menengah (middle management), meliputi bendahara, wakil kepala (waka)

bidang kurikulum, waka bidang kesiswaan, waka bidang sarana prasarana,

dan waka bidang hubungan masyarakat, kepala unit pelaksana teknis (UPT)

Laboratorium, kepala UPT Perpustakaan, Asrama, dll., dan 3) manajemen

5

Page 6: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

eksekutif (executive management) atau disebut juga manajemen puncak

(top management), dalam hal ini kepala madrasah.

Manajemen keuangan madrasah ini bersifat formal karena sudah diatur

dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2010-2014.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang

Standar Biaya Operasi nonpersonalia Tahun 2009 untuk SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB.

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

81/PMK.05/2012 tentang Belanja Sosial pada Kementerian/Lembaga.

B. Madrasah sebagai Sebuah Organisasi Sektor Publik

Madrasah atau Sekolah Islam dibangun dan dibesarkan oleh masyarakat.

Madrasah berdiri tidak diprakarsai oleh pemerintah. Tokoh-tokoh islam,

terutama yang memiliki kelebihan ilmu dan tempat, mendirikan lembaga-

lembaga pendidikan untuk memajukan pendidikan para generasi umat islam

agar mereka memiliki akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan

mampu berguna bagi masyarakat yang mandiri. Madrasah ini bisa dikatakan

sebagai organisasi karena memiliki karakteristik sebuah institusi yang

dikatakan sebagai sebuah organisasi.

Madrasah merupakan organisasi yang unik dan termasuk organisasi

nonprofit. Ia lahir untuk masyarakat, terlebih madrasah swasta. Berdasarkan

6

Page 7: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

kelahirannya sampai sekarang, lebih dari 90% madrasah dipegang dan

dikendalikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, madrasah sebagai lembaga

nonprofit memiliki keleluasaan untuk melakukan perubahan sesuai dengan

tren dan kebutuhan pelanggan (masyarakat), baik dalam hal pembiayaan,

persaingan, dan dalam hal lainnya (Allison & Kaye, 2005: 1).

Selain itu, madrasah dapat bertahan karena memiliki kontrol internal.

Dikatakan seperti itu karena madrasah, terlebih madrasah swasta, dapat

bertahan dan berkembang atau bahkan mundur dan “bangkrut” karena

keadaan atau kemampuan pengendalian dirinya. Pengendalian diri ini

disebut dengan kontrol internal. Kontrol internal yang didefinisikan dengan

luas adalah efektif ketika pengurus dan manajemen memiliki jaminan

tanggung jawab bahwa:

Mereka tahu untuk apa efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan dapat

diterima.

Pernyataan keuangan yang dipublikasikan dan laporan internal

disiapkan agar dapat diterima. Oleh karena itu, hendaknya para

anggota dapat merefleksikan apa yang telah dilakukan organisasi dan

apakah laporan disiapkan dengan tinjauan yang menyeluruh, berikut

bermacam-macam inventaris?

Hukum, peraturan, dan aturan internal yang aplikatif dapat patuh

terhadap standar produksi, standar pembukuan, dan standar yang

lainnya. Apakah organisasi mampu mengikuti aturan hukum negara

dan apakah mampu mengimplementasikan aturan keseluruhan

organisasi.

Merchant (1985: 10) menulis bahwa kontrol internal yang baik dapat

dikatakan sebagai sesuatu yang menyenangkan ketika seseorang percaya

diri terhadap hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dengan tiba-tiba.

Oleh karena itu, informasi harus disiapkan oleh anggota yang mendukung

kontrol internal untuk optimalisasi perdagangan di antara yang rusak dan

penghargaan yang diharapkan dalam pembuatan keputusan. CoCo (1995:2)

menjelaskan bahwa pengendalian/pengawasan termasuk di dalamnya

identifikasi dan pelonggaran risiko dan tidak hanya risiko yang dikenal yang

7

Page 8: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

berhubungan dengan prestasi dari suatu tujuan yang spesifik, tetapi juga

organisasi itu dapat merujuk pada peluangnya itu sendiri (Pfsiter, 2009:27) .

Madrasah merupakan sebuah organisasi nirlaba, baik yang bersifat publik

maupun swasta. Organisasi nirlaba publik diciptakan oleh komunitas formal

dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat. Madrasah sebagai

organisasi nirlaba publik dibuat, dikembangkan, dan dikendalikan oleh

pemerintah sebagai komunitas formal.

Madrasah sebagai sebuah organisasi nirlaba swasta diciptakan oleh

kelompok orang yang memiliki perhatian pada jenis layanan pendidikan di

dalam masyarakat atas dasar nirlaba (bukan ditujukan untuk mencari

keuntungan yang bersifat materi). Sumber lembaga berasal dari bantuan

sukarela untuk sebagian atau seluruh sumber lembaganya.

C. Penganggaran

Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan

anggaran. Penganggaran ini merupakan suatu proses pengambilan

keputusan untuk mengatur pemakaian sumber daya pada masa yang akan

datang. Dalam penyusunan anggaran pendidikan, terdapat dua langkah

pokok, yaitu: 1) mengembangkan paket keputusan yang meliputi analisis

dan uraian setiap kegiatan yang berlainan menjadi satu atau beberapa paket

keputusan, dan 2) melakukan pemeringkatan paket keputusan, yang

meliputi penilaian dan perankingan paket-paket yang telah dikembangkan

dalam urutan prioritas, memakai analisis biaya atau penilaian subjektif

(Matin, 2014:4-5). Anggaran (budget) merupakan rencana operasional yang

dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun

waktu tertentu (Fatah, 2000). Budget may be defined as the financial plan

for the future, usually for one year but posibly a longer and shorter period of

time (Jones, 1985: 22).

Pengertian di atas mengungkapkan bahwa peran anggaran dalam

pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik

8

Page 9: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

tentu berkeinginan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

maksimal, tetapi sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang

dimiliki, maka anggaran memiliki fungsi dan peran penting.

Anggaran dapat dikatakan juga sebagai pernyataan mengenai estimasi

kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dalam ukuran finansial.

1. Karakteristik Anggaran

Anggaran/pembiayaan pendidikan pada dasarnya terdiri atas dua sisi,

yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran (Syarifuddin, 2005:85). Sisi

penerimaan menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang

diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana, misalnya dari

pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik, dan sumber-sumber

lainnya. Sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya

yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program (Abubakar &

Kurniatun; Riduwan, 2013: 258-259). Oleh karena itu, baik penerimaan,

pengeluaran, dan penyusunan anggaran perlu dikelola sedemikian rupa

sehingga akan terlihat jelas efektivitas dan efisiensi dalam pengaturan

keuangan di suatu lembaga pendidikan termasuk di dalamnya

madrasah.

2. Fungsi Anggaran

Anggaran, di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian

manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam

mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah

(Fatah, 2000:49). Menurut Nordiawan (2006:48-49), anggaran itu

memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai alat perencanaan

b. Sebagai alat pengendalian

c. Sebagai alat kebijakan

d. Sebagai alat politik

e. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi

f. Sebagai alat penilaian kinerja

g. Sebagai alat motivasi

9

Page 10: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

3. Prinsip-prinsip dan Prosedur Anggaran

Menurut Fatah (2000:49), prinsip penyusunan anggaran bila dikaitkan

dengan fungsinya sebagai alat perencanaan dan pengendalian adalah

sebagai berikut:

a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam

sistem manajemen organisasi

b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan

anggaran

c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi

d. Adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling

bawah

4. Bentuk-bentuk Anggaran

a. Anggaran butir per butir

Bentuk anggaran ini adalah bentuk konvensional. Bentuk ini paling

mudah karena simpel, setiap pengeluaran dikelompokkan

berdasarkan kategori-kategori atau jenis butir, misalnya gaji, upah,

honor menjadi satu kategori.

b. Anggaran program

Bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap

program. Anggaran program dihitung berdasarkan jenis program.

c. Anggaran berdasarkan kinerja

Bentuk ini menekankan pada kinerja (performance) dan bukan pada

keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan dalam suatu

program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang

dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung

masukan dana dan tenaga yang dapat dipergunakan untuk

mencapai tujuan suatu program.

d. PPBS/SP4 (Planning Programing Budgeting System/Sistem

Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran)

10

Page 11: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

Bentuk ini dipopulerkan oleh Robert McNamara tahun 1960 di AS.

PPBS/SP4 merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan

mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara

sistematis. Dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan

dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

e. Anggaran berbasis nol (Zero Based Budget/ZBB)

Bentuk pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau

program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak

secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi

setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan

tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada

tujuan organisasi (Abubakar & Kurniatun; Riduwan, 2013: 261-264).

D. Akuntansi

Akuntansi atau accounting merupakan bahasa yang digunakan untuk

menjelaskan hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Henke O. Emerson

(1991:3) menyatakan bahwa accounting is the language used to describe the

result of economic activities”. Kegiatan-kegiatan itu melibatkan konversi

sumber daya yang ada menjadi barang dan jasa yang dipakai (Abubakar &

Kurniatun; Riduwan, 2013:265).

Kegiatan akuntansi memerlukan sistem akuntansi yang benar. Sistem

akuntansi terdiri atas catatan-catatan akuntansi (buku cek, jurnal, dan buku

besar) serta serangkaian proses dan prosedur yang ditetapkan untuk staf,

sukarelawan, dan para profesional. Tujuan sistem akuntansi ini adalah untuk

memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinputkan secara

tepat ke dalam catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang perlu disajikan

secara akurat dan tepat waktu (Bastian, 2007:75).

Sistem akuntansi terdiri atas beberapa komponen, di antaranya: bagan

perkiraan/akun, buku besar, jurnal, dan buku cek.

E. Auditing

11

Page 12: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti

tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang

dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat

menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh

seorang yang independen dan kompeten (Arens & Loebecke, 1996:1).

Auditing may be defined as the review of finansial transaction to assure their

accuracy, completeness, legality, and comparability with general accepted

practices (Jones, 1985:22).

Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan

sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan

pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus

dapat diukur. Informasi yang dapat diukur memiliki berbagai bentuk.

Ada beberapa jenis audit, di antaranya:

a. audit laporan keuangan; audit laporan keuangan ditujukan untuk

menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan

kriteria-kriteria tertentu.

b. audit operasional; audit operasional merupakan penelaahan atas bagian

manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk

menilai efisiensi dan efektivitasnya.

c. audit ketaatan; audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah

auditi (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah

ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

12

Page 13: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

Implementasi

a. Penyusunan RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah)

Dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah

(RAPBS) atau rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM), kepala

madrasah bersama-sama dengan guru mengajukan anggaran berdasarkan

kegiatan yang ada serta kegiatan yang direncanakan dalam rangka

peningkatan madrasah. Kegiatan madrasah yang butuh penganggaran

biasanya dikelompokkan kepada pokok hardware, software, dan brainware.

Bidang pokok hardware yang dialokasikan dalam penganggaran kegiatan

madrasah misalnya penambahan ruang kelas, rehabilitasi ruangan,

perlengkapan laboratorium, pengayaan media pembelajaran, dan hal lain

yang bersifat fisik. Hal yang termasuk pada bidang pokok software adalah

kurikulum, program-program khas, serta layanan dan komunikasi. Adapun

hal yang termasuk pada bidang brainware adalah pengadaan guru,

peningkatan kualitas guru, dan peningkatan kualitas siswa.

Menurut standar undang-undang, RKAM disusun untuk memenuhi

kriteria/standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian

pendidikan. Poin-poin standar tersebut dirinci dibuat butir-butir kecil

berupa kegiatan yang membutuhkan penganggaran sesuai dengan visi, misi,

dan tujuan madrasah.

Contoh:Tabel Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah

N

o.

Rincian

Kegiatan

Rinci

an

Biay

a

Vo

l.

Sa

t.

Sat.

Bia

ya

Jumlan Sumber Biaya Waktu

Pelaksan

aanRinci

an

Tot

al

Pemerin

tah

Masyar

akat

Lainn

ya

1. Pemenuhan

Standar Isi

1.1 Penyemp

urnaan

dokumen

KTSP

13

Page 14: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

1.2 Pengemb

angan

silabus

1.3 Lain-lain

2. Pemenuhan

Standar Proses

2.1 penyiapan

perangkat

pembelajaran

b. Manajemen Sumber-Sumber Biaya

Madrasah harus bisa mengidentifikasi berapa biaya yang akan diperoleh

dan berasal dari mana saja. Dengan begitu, madrasah bisa menentukan

program apa yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan dan

pengembangan madrasah dalam kurun waktu tertentu.

Sumber-sumber keuangan atau biaya yang dimiliki oleh madrasah, biasanya

berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari orang tua siswa,

dari masyarakat, yayasan dan sekolah/madrasah, serta dari bantuan luar

negeri.

Sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN), baik untuk membiayai kegiatan rutin

yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai

kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Di

samping itu, pada tingkat sekolah/madrasah terdapat dana dari pemerintah

pusat berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya ditentukan

oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah/madrasah.

Sebagai contoh untuk BOS MA Pusat adalah Sasaran program BOS-MA

adalah semua Madrasah Aliyah negeri dan swasta di seluruh Provinsi di

Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

Besar biaya satuan BOS-MA yang diterima oleh madrasah dihitung

berdasarkan jumlah siswa per madrasah dengan besaran Rp.

1.000.000,-/siswa/tahun. Jumlah besaran tersebut disalurkan dalam dua

periode, yaitu Rp. 500.000,- untuk periode Januari-Juni 2014, dan Rp.

14

Page 15: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

500.000,- untuk periode Juli-Desember 2014 (Dijen Pendis Kemenag RI,

2014).

Sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Tingkat Provinsi

maupun APBD tingkat Kota/Kabupaten. Dana dari APBD digunakan untuk

mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang

bersangkutan, baik untuk kegiatan rutin amupun untuk kegiatan

pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa Biaya

Operasional Sekolah (BOS) Provinsi dan BOS Kota/Kabupaten yang

jumlahnya ditentukan oleh kesanggupan keuangan pemerintah daerah yang

bersangkutan yang jumlahnya pun ditentukan oleh karakteristik siswa dan

jenjang sekolah/madrasah.

Untuk Provinsi Jawa Barat, besaran program BOS SMK/SMA/MA adalah

sebagai berikut:

Tabel Besaran Unit Cost BOS PROVINSI

No. Program Unit Cost (Rp)

1. BOS SMK NEGERI 300.000

2. BOS SMK SWASTA 500.000

3. BOS SMA NEGERI 200.000

4. BOS SMA SWASTA 400.000

5. BOS MA NEGERI 200.000

6. BOS MA SWASTA 400.000Sumber: Pedoman BOS Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

15

Page 16: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

Sumber dana dari orang tua siswa adalah berasal dari Sumbangan

Pembinaan Pendidikan (SPP) yang selanjutnya menjadi Dana Pembinaan

Pendidikan (DPP), dan dari sumbangan organisasi Persatuan Orang Tua

Murid dan Guru (POMG). Namun, untuk sekarang, pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis.

Oleh karena itu, khususnya sekolah-sekolah negeri tidak diperkenankan

mengambil dana SPP dari orang tua, kecuali dana-dana untuk

pengembangan lain, misalnya untuk kunjungan pendidikan, berkemah,

praktik, dan yang lainnya yang kesemuanya itu akan dikembalikan kepada

siswa dalam bentuk program. Sementara untuk sekolah-sekolah swasta,

jumlah SPP/DPP dari orang tua sangat bergantung pada kebutuhan sekolah

tersebut.

Sumber dana dari bantuan luar negeri adalah berupa pinjaman ( loan) dan

hibah (grant) dari negara-negara asing atau dari badan-badan yang berada

di luar negeri. Bedanya, kalau bantuan berupa loan, pemerintah harus

mengembalikan dana bantuan tersebut. Sementara untuk bantuan hibah,

pemerintah tidak perlu mengembalikan atau tidak perlu membayar kembali

kepada negara yang memberikan bantuan tersebut.

Sumber dana dari masyarakat dapat berupa sumbangan yang tidak

mengikat, baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau

sekolah/madrasah-sekolah/madrasah yang ada di dalam maupun di luar

negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap

pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan (Matin, 2014:120-121).

c. Manajemen Penggunaan Biaya

Manajemen penggunaan biaya pendidikan di setiap sekolah/madrasah

sangat beragam, sangat bergantung kepada kebutuhan, karakteristik,

jumlah siswa dan guru, serta fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing

sekolah tersebut.

Setiap sekolah/madrasah harus mampu mengidentifikasi berapa besar

biaya yang diperoleh dalam setiap tahunnya, baik yang diperoleh dari orang

tua, masyarakat, bantuan luar negeri, pemerintah daerah dan pemerintah

16

Page 17: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

pusat. Setelah itu, sekolah membuat rancangan sesuai kebutuhan yang

didasarkan pada 8 standar pendidikan yang ingin dikembangkan di

madrasah yang bersangkutan untuk bisa memberikan layanan pendidikan

yang prima dan menjadikan sekolah/madrasah tersebut unggul.

Contoh untuk manajemen penggunaan biaya di madrasah adalah sebagai

berikut:

Tabel: RKA MA Multiteknik Asih Putera Kota Cimahi

PENERIMAANNo. Urut

No. Kode Uraian Jumlah

I 1 PENDAPATAN MADRASAH

  1.1 Iuran Orang Tua Siswa (SPP) Rp 988,490,000.00

    a. Kelas X Rp 329,800,000.00

    b. Kelas XI Rp 358,300,000.00

    c. Kelas XII Rp 300,390,000.00

       

  1.2 Uang Pengembangan Rp 366,475,000.00

    a. Kelas X Rp 318,975,000.00

    b. Pindahan kelas XI Rp 28,500,000.00

    c. Pindahan kelas XII Rp 19,000,000.00

  1.3 Life Skill Rp 81,000,000.00

    a. Kelas X Rp 74,000,000.00

    b. Kelas XI Rp 5,000,000.00

    c.Kelas XII Rp 2,000,000.00

       

II 2 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Rp 206,000,000.00

  2.1 BOS pusat Rp 121,000,000.00

  2.2 BOS Provinsi Rp 56,800,000.00

  2.3 BOS Kabupaten/Kota Rp 28,200,000.00

       JUMLAH PENERIMAAN Rp

17

Page 18: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

1,641,965,000.00

PENGELUARANNo. Urut No. Kode Uraian Jumlah

I 1 BIAYA UMUM Rp 468,508,000.00   1.1 Upah/Gaji Rp 448,800,000.00   1.2 Alat dan Bahan Rp 9,328,000.00   1.2 Daya dan Jasa Rp 10,380,000.00        II 2 BIAYA OPERASIONAL Rp 453,599,500.00

  2.1 Kurukulum Rp 243,820,000.00   2.2 Kesiswaan Rp 153,482,000.00   2.3 Manajemen Aset Rp 56,297,500.00                                                                                                                        

JUMLAH PENGELUARAN Rp 922,107,500.00 d. Analisa Break-Event Point

Break Even Point atau BEP “titik impas” adalah suatu analisis untuk

menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada

konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul

serta mendapatkan keuntungan / profit. Dengan kata lain, posisi jumlah

pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat

keuntungan ataupun kerugian dalam suatu sekolah/madrasah.

Break Even Point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana

banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus

diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. BEP amatlah

penting kalau kita membuat usaha agar kita tidak mengalami kerugian, apa

itu usaha jasa atau manufaktur.

18

Page 19: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

Bukan hanya untuk sekolah/madrasah saja BEP ini harus dilakukan, tetapi

untuk sekolah pun, sepertinya, analisis BEP ini mesti bisa dilakukan. Banyak

keuntungan yang dapat diperoleh jika sebuah sekolah atau madrasah

melakukan analisis ini, di antaranya:

1. Alat perencanaan untuk hasilkan laba

2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta

hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat

penjualan yang bersangkutan.

3. Mengevaluasi laba dari sekolah/madrasah secara keseluruhan

4. Mengganti system laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan

dimengerti

(1) Biaya Tetap (Fixed Cost)

Fixed Cost merupakan biaya yang tetap atau konstan, baik adanya

tindakan produksi yang dilakukan oleh sekolah/madrasah maupun tidak

berproduksi. Contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan

mesin, dll. Di sekolah/madrasah, yang termasuk biaya ini adalah

gaji/upah pegawai, peralatan habis pakai, program yang berjalan secara

berkala dan reguler, serta biaya perawatan alat atau tempat.

(2) Biaya Variabel (Variabel Cost)

Variabel Cost merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis

tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang

direncanakan meningkat, berarti variabel cost pasti akan meningkat.

Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, buku-buku pelajaran/

pencetakan bahan ajar, biaya listrik, biaya air (PAM), dll.

(3) Biaya Overhead (Overhead Cost)

Overhead cost merupakan biaya di luar biaya produksi atau jasa.

Beberapa jenis biaya overhead sekolah/madrasah atau mungkin juga

sekolah/madrasah, yang merupakan lembaga non-profit di bidang

layanan sosial adalah sebagai berikut:

19

Page 20: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

1. Biaya bahan mentah tidak langsung (bahan penolong)

Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi

atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya

relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut.

2. Biaya tenaga kerja tidak langsung (termasuk gaji)

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja sekolah/madrasah yang

upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk

atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari

upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk

tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga keja tidak langsung terdiri

dari :

Karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu, seperti

departemen-departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel

dan depertemen gudang

Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi,

seperti kepala departemen produksi, karyawan adminstrasi

sekolah/madrasah, dan mandor.

3. Biaya Reparasi dan Pemeliharaan

Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang (spareparts),

biaya bahan habis pakai (factory supplies) dan harga perolehan jasa dari

pihak luar sekolah/madrasah untuk keperluan perbaikan dan

pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan sekolah/madrasah,

mesin-mesin dan equipmen, kendaraan, perkakas laboraturium, dan

aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan sekolah/madrasah.

4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-

biaya depresiasi emplasemen sekolah/madrasah, bangunan

sekolah/madrasah, mesin dan equipmen, perkakas laboraturium, alat

kerja dan aktiva tetap lain yang digunakan di sekolah/madrasah.

20

Page 21: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-

biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipmen,

asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi

karugian trial-run.

6. Biaya overhead sekolah/madrasah lain yang secara langsung

memerlukan pengeluaran uang tunai

Biaya overhead sekolah/madrasah yang termasuk dalam kelompok ini

antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar

sekolah/madrasah, biaya listrik PLN dan sebagainya. Oleh karena begitu

banyaknya jenis biaya-biaya yang terjadi di dalam sekolah/madrasah,

maka memerlukan perhatian khusus. Untuk merencanakan besarnya

dana yang harus dianggarkan.

SUMBER BACAAN

Abubakar & Taufani C. Kurniatun. “Manajemen Keuangan”. Manajemen Pendidikan.

Riduwan. Ed. Bandung: Alfabeta, 2013.

Allison, Michael & Jude Kaye. Strategic Planning for Nonprofit Organization: A Practical

Guide and Workbook. New York: J Wiley & Son, Inc., 2005.

Arens &Loebecke. Auditing, Pendekatan Terpadu (Edisi Indonesia), Prentice Hall; Jakarta:

Salemba Empat, 1991.

Banghart, Frank W. & Albert Trull, Jr. Educational Planning. New York: Macmillah

Company, 1973.

Deddi, Nordiawan. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Departemen Agama RI. Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Agama

RI,2005.

21

Page 22: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

Dinas Pendidikan Jawa Barat. Pedoman Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jenjang

Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Barat. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendidikan, 2014.

Dirjen Pendis Kemenag RI. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Madrasah Aliyah. Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI, 2014.

Emerson, Henke O. Introduction to Nonprofit Organization Accounting. (third edition).

Boston: PWS-Kent Publishing Co., 1988.

Encu, Asep. Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah. Bandung: Pustaka Billah,

2014.

Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Rosdakarya, 2000.

Indra, Bastian. Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik, PSASP. Jakarta: Erlangga, 2007.

Jones, H. Thomas. Introduction to School Finance: Technique and Social Policy. New York:

MacMillan Publishing Company, 1985.

Matin. Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali

Pers, 2014.

Pfister, Jan. Managing Organizational Culture for Effective Internal Control: From

Practice to Theory. Berlin: Physica-Verlag, 2009.

Suad, Husnan. Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan. Yogyakarta: BPFE, 1992.

Syarifuddin. Pengelolaan Madrasah: Pendekatan Teoritis dan Praktis. Bandung: PSPM,

2005.

TITLE: School budgeting for hard times; confronting cutbacks and critics.

AUTHOR: Poston, William K.

PUBLISHER: Corwin Press Inc.

PUBLISH DATE: 2011

PAGES: 186

PRICE: $31.95

BINDING: Paperback

LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION: LB2830

22

Page 23: Pembiayaan Pendidikan Mikro.edwin Wahyudin

REVIEW: Arguing that the needs of curriculum and learning should drive the budgeting process, former

teacher and administrator Poston (educational leadership and policy studies, Iowa State U.) outlines a

performance-basedbudgeting system for school system leaders that increases productivity, fosters

organizational unity, and promotes improved performance in programs and activities. He explains its

rationale; discusses budget planning, financial prudence and productivity, organizing and goal setting,

and the process of performance-based budgeting; and gives instructions on designing and

building budgeting increment packages, determining priorities and component funding levels, building

the budget recommendation, evaluating the process, and putting ideas into action. (©2011 Book

News, Inc., Portland, OR)

Jumlah kata: 140

Copyright Book News, Inc. Apr 2011

23