PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

DI SMK NUSANTARA PISANGAN CIPUTAT- TANGERANG

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Untuk Memenuhi

Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd)

Oleh:

NURHASANAH

108018200040

PROGRAM STUDIMANAJEMEN PENDIDIKAN

JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1434H/2013 M

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

DI SMK NUSANTARA PISANGAN CIPUTAT- TANGERANG

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Untuk Memenuhi

Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd)

Oleh:

Nurhasanah

108018200040

Di Bawah Bimbingan:

Dr. H. Fathi Ismail

NIP. 19491012 197803 1 003

PROGRAM STUDIMANAJEMEN PENDIDIKAN

JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1434H / 2013 M

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara

disusun oleh Nurhasanah, NIM 108018200040, Program Studi Manajemen

Pendidikan, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah melalui

bimbingan dan dinyatakan sah sebagai karya ilmiah yang berhak untuk diujikan

pada sidang munaqasah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.

Jakarta, 4 Mei 2013

Yang mengesahkan,

Dosen Pembimbing

Dr. H. Fathi Ismail, MM.

NIP. 19491012 197803 1 003

UJIAN REFERENSI

Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul

"Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di SMK Nusantara Pisangan Ciputat-

Tangerang" disusun oleh:

Nama : Nur Hasanah

NIM : 108018200040

Jurusan/Prodi : Kependidikan Islam/ Manajemen Pendidikan

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Telah diuji kebenarannya oleh dosen pembimbing pada tanggal 08 Februari 2013.

Jakarta 12 Mei 2013

Dosen Pembimbing

Dr. H. Fathi Ismail, MM.

NIP. 19491012 197803 1 003

SURAT PERYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhasanah

Nim : 108018200040

Jurusan/ Prodi : Kependidikan Islam- Manajemen Pendidikan

Fakultas : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA

Bahwa skripsi yang berjudul Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di SMK

Nusantara Pisangan Ciputat- Tangerang adalah benar hasil karya sendiri di bawah

bimbingan dosen:

Nama Pembimbing : Dr. H. Fathi Ismail, MM.

NIP : 194910121978031003

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya siap

menerima konsekuansi apabila terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya.

Jakarta, 8 Februari 2013

Yang Menyatakan

Nurhasanah

i

ABSTRAK

Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam

penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa

dukungan biaya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi dan menganalisis hal-

hal yang berkenaan dengan Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK

Nusantara, seperti perencanaan pembiayaan, penatausahaan, dan

pertanggungjawaban pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian:

kepala sekolah, direktur keuangan sekolah, bagian pembukuan, bagian pelaporan

keuangan, kasir sekolah, dan kepala tata usaha. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa: proses penyusunan RAPBS dilakukan oleh bagian keuangan dan tidak

semua guru dilibatkan, hanya Direktur perguruan, ketua yayasan, kepala sekolah,

bagian kesiswaan, dan ketua jurusan. Penggunaan pembiayaan pendidikan ditinjau

dari sisi keuangan, mengingat jumlah pemasukan yang terbatas. Setiap

pengeluaran harus disetujui oleh direktur yayasan, kepala yayasan dan bagian

keuangan sekolah.

Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan yang dilakukan melalui 3 cara yaitu

pertama perencanaan, dimana dalam perencanaan semua kegiatan yang

berhubungan dengan KBM sudah dimuat dalam RAPBS yang disusun setiap

tahun atau pada awal pembelajaran, yang kedua yaitu Penatausahaan, dimana

semua pemasukan atau pengeluaran sekolah dicatat dalam buku kas sekolah,

untuk pengeluaran harus disertai dengan bukti seperti kwitansi atau bon, hal

tersebut untuk menghindari penyelewengan pembiayaan sekolah. Ketiga adalah

Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pembiayaan dilakukan dengan cara

pelaporan keuangan setiap 1 hari 1 kali yang dilaporkan bagian kasir langsung ke

yayasan. laporan bulanan yaitu pelaporan pengeluaran keuangan sekolah setiap 1

bulan satu kali, bentuk laporan tahunan yaitu pelaporan keuangan yang dilakukan

direktur keuangan ke Yayasan setiap 1 tahun sekali.

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan masih terdapat beberapa

kelemahan antara lain, dalam perencanaan masih terdapat beberapa pos yang

belum dialokasikan dalam RAPBS, dalam penatausahaan yaitu belum ada

penutupan kas secara rutin dan membuat berita acara penutupan kas, dan dalam

pertanggungjawaban yaitu belum ada pemeriksaan kas secara langsung,

seharusnya pemeriksaan kas minimal sekali dalam tiga bulan oleh yayasan.

Kata kunci: Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, satu-satunya

Dzat yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat dan salam sejahtera kepada

junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya dan para sahabatnya.

Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini

pada Jurusan Manajemen Pendidikan dengan judul Pengelolaan Pembiayaan

Pendidikan Dalam Mewujudkan Sekolah Yang Akuntabilitas di SMK Nusantara.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis sedikit banyak mengalami

kesulitan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan

pengalaman, penulis menyadari betul bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna,

masih banyak kekurangan baik dari segi penyajian, pengkajian materi, bahasa

maupun tata cara penulisan, karenanya penulis dengan lapang hati menanti kritik

dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga dapat menjadi lebih baik

lagi.

Akhirnya Penulis berharap Skripsi dapat berguna dan memberikan

sumbangan yang bermanfaat bagi lingkungan akademik dimana Penulis selama ini

menurut ilmu, maupun pihak lain yang membutuhkan. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya yang tiada henti-hentinya

kepada kita semua. Amin Yaarabbal Alamin. Kemudian penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. Rifat Syauqi, MA. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Dr. H. Fathi Ismail, Mm Selaku pembimbing yang telah meluangkan

waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, dorongan dan

pengarahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Drs. Rusydy Zakaria, M.Ed.M.Phil. Selaku Ketua Jurusan Kependidikan

Islam-Manajemen Manajemen Pendidikan Universitas Islam Jakarta.

4. Drs. H. Muarif Syam. M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan

Islam-Manajemen Pendidikan Universitas Islam Jakarta.

iii

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah

mendidik dan membina selama perkuliahan berlangsung.

6. Bapak/Ibu Kepala dan Karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Bapak Drs. H. Faisal Bakar, SE. Selaku Kepala Sekolah SMK

NUSANTARA Legoso Raya Ciputat Timur beserta jajaran guru dan

karyawan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

8. Kepada Ibunda (almarhumah ) dan Ayahanda tercinta ( Samsiat) yang

telah banyak memberikan dorongan, motivasi, moril, serta doa yang tak

pernah putus sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

9. Kepada kakak ( Kusnadi dan istri) dan ayuk-ayukku (Darlini dan suami,

Zuraidah dan suami, Nur Aidah dan suami, Zuryanah) serta keponakanku

(Aisyah, Nabila, Bilqis, dan Ayu) yang telah banyak memberikan tawa

disetiap hari-hari penulis.

10. Teman-teman seperjuangan jurusan Kependidikan Islam-Manajemen

Pendidikan yang selalu dekat dihati yang senantiasa memberikan dorongan

kepada penulis.

11. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wataiala jualah penulis

memohon, semoga jasa dan amal baik yang telah mereka sumbangkan

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wata’ala,

Aamiin.

Jakarta, 9 Februari 2013

Penulis

iv

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK ......................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................. vi

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

B. Identifikasi Masalah .............................................................. 6

C. Pembatasan Masalah ............................................................. 6

D. Rumusan Masalah ................................................................. 6

E. Tujuan Penelitian ................................................................. 7

F. Manfaat Penelitian ................................................................ 7

G. Penelitian Terdahulu ............................................................. 7

BAB II ACUAN TEORITIK

A. Hakekat Pengelolaan Biaya Pendidikan................................ 9

B. Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan ............... 15

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan ............................. 15

2. Akunting ......................................................................... 23

3. Penilaian (Auditing) Pertanggungjawaban ..................... 27

C. Model- model Pembiayaan Pendidikan/ Sekolah ................. 28

D. Sumber-Sumber Biaya Pendidikan ....................................... 29

E. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Biaya Pendidikan ..................... 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................... 37

v

B. Metode penelitian .................................................................. 37

C. Instrumen Penelitian.............................................................. 37

D. Populasi dan Sampel ............................................................. 38

E. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 38

F. Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data ................................ 41

G. Analisis data .......................................................................... 41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian .................................................... 44

1. Sejarah singkat SMK NUSANTARA. ............................ 44

2. Visi misi dan Tujuan ...................................................... 46

3. Keadaan siswa dan Guru SMK NUSANTARA ............ 46

4. Fasilitas ........................................................................... 48

5. Hak Kepemilikan ............................................................ 48

6. Struktur Organisasi. ........................................................ 49

7. Keadaan karyawan SMK Nusantara ............................... 50

B. Hasil Penelitian ..................................................................... 50

1. Pembiayaan Pendidikan di SMK NUSANTARA. .......... 50

2. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SMK Nusantara ... 55

a. Perencanaan Pembiayaan ......................................... 55

b. Penata usahaan .......................................................... 60

c. Pertanggungjawaban Pembiayaan ............................ 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................... 65

B. Saran ...................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 67

LAMPIRA

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi- kisi Instrumen Pengumpulan Data ........................................ 41

Tabel 3.2 Jumlah siswa dan siswi ................................................................. 47

Tabel 3.3 Fasilitas sekolah ............................................................................ 48

Tabel 3.4 Struktur Organisasi SMK Nusantara Ciputat Tangerang .............. 49

Tabel 3.5 Bagian keuangan dan para Staff .................................................... 56

Tabel 3.6 Rincian RAPBS SMK Nusantara .................................................. 58

vii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Guru Dan Karyawan

2. Lampiran 2 Hasil Wawancara

3. Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

4. Lampiran 4 Surat permohonan bimbingan skripsi

5. Lampiran 5 Daftar Referensi

6. Lampiran 6 Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

7. Lampiran 7 Daftar Murid Penerima Beasiswa

8. Lampiran 8 Rincian biaya masuk PSB

9. Lampiran 9 Rekap Tunggakan SPP siswa '

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan Sumber Daya

Manusia. Tak ada satu halpun yang dilakukan oleh manusia yang tidak

berhubungan dengan pendidikan. Bahkan sadar atau tidak kita selalu

mengalami proses pendidikan setiap harinya. Sejak kecil hingga dewasa

manusia selalu melakukan proses pendidikan baik secara formal maupun

informal. SDM dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan,

kemampuan, keahlian serta keterampilanya sesuai dengan kebutuhan berbagai

bidang dan sektor. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat menjadi lebih

bermoral dan mengetahui yang tidak pernah diketahui sebelumnya.

Pendidikan sebenarnya adalah hak semua manusia, tidak perduli dia miskin

atau kaya, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak adalah hak semua

manusia yang diikuti dengan kesempatan dan kemampuan serta kemauanya.

Salah satu masalah fundamental di dalam sistem pendidikan nasional

adalah sulitnya memperoleh informasi keuangan sekolah yang terstandarisasi.

Oleh karena itu, pembenahan manajemen keuangan sekolah harus dimulai

dengan cara menyusun teknik-teknik pengelolaan keuangan sekolah yang

komprehensif sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku

secara umum.

2

Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu

dan kualitas proses pendidikan. Meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu-

satunya faktor keberhasilan, tampa adanya pembiayaan yang mencukupi maka

pendidikan yang berkualitas hanya dala angan-angan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan

merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan. Komponen

pembiayan pendidikan dan keuangan pada tingkat satuan pendidikan

merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksanya kegiatan proses

belajar mengajar disekolah bersama komponen-komponen lain.1 Dengan kata

lain, setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, maupun disadari atau

tidak.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang menyerahkan masalah

pendidikan kedaerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan

pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam

pengelolaanya kepada sekolah. Kepala sekolah memiliki tanggungjawab

penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban

keuangan sekolah.2

Maka dari itu, kepala sekolah dituntut kemampuanya untuk mengelola

keuangan sekolah baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pertanggungjawabanya.

Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya,

agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang

tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka

Manajemen Berbasis Sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah

untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan

kebutuhan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan

selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apa lagi dalam kondisi

krisis pada sekarang ini.

1 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group). 2010.

H 1. 2 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung PT. Remaja Rosda Karya).

2006. H. 190.

3

Pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses

merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan serta mengawasi

pelaksanaan dana, baik biaya operasional maupun biaya kapital, disertai bukti-

bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang

dikeluarkan. Tujuan utama mengelola sekolah adalah bagaimana sekolah

dapat menghasilkan output yang berkualitas dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu, sekolah harus

menyediakan dana sebagai salah satu sumber yang sangat menentukan

berhasil tidaknya tujuan tersebut dicapai. Dalam mencocokkan sumber-

sumber yang disediakan oleh lingkungan eksternal dengan output sekolah,

kepala sekolah harus memperhatikan unsur-unsur dasar, seperti sumber input,

output sekolah, dan umpan balik kepada sekolah dan lingkunganya.

Pada dasarnya tujuan pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah

bagaimana pembiayaan pendidikan dapat menghasilkan produktivitas yang

bermutu dengan proses belajar mengajar. Sebagaimana tujuan pengelolaan

pendidikan yang dikutip dari Baihaqi:

Salah satu tujuan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan adalah

tercapainya produktivitas pendidikan, di mana produktivitas senantiasa

dikaitkan dengan nilai ekonomi suatu kegiatan, yakni bagaimana mencapai

hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber dana yang sekecil

mungkin. Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan

proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan

pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks produktivitas

pendidikan, sumber-sumber pendidikan dipadukan dengan cara-cara yang

berbeda. Perpaduan tersebut memerlukan teknik-teknik yang berbeda dan

untuk menguasai teknik-teknik tersebut dilakukan melalui proses belajar.

Pendidikan dapat menjamin kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan

kemasyarakatan dan dapat memberikan andil terhadap peningkatan

kemampuan secara ekonomis.3

3Http://Prodipps.Unsyiah.Ac.Id/Jurnalmap/Images/Jurnal/2012/Agustus/Baihaqi2.Pdf,

Baihaqi1,Nasirusman2,Cutzahri3.Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah

Kuala.

4

Oleh karena itu, kepala sekolah harus melihat dengan jeli bagaimana

dia berperan sebagai administrator dalam memberdayakan seluruh sumber

dana yang ada, demi kepentingan sekolah dan pencapaian tujuan sekolah

seperti yang diharapkan oleh seluruh pelanggan pendidik (stakeholder).

Tanggung jawab pembiayaan pendidikan dalam manajmen keuangan pada

satuan pendidikan baik pada tingkat dasar maupun menengah mengakomodasi

tuntutan eksternal dan internal dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Hal yang penting adalah menempatkan fungsi pengelolaan keuangan benar-

benar menunjukan sasaran pembelajran yang berimplikasi pada mutu

pendidikan yang kompetitif. Oleh karena itu, strategi penggunaan anggaran

sekolah menjadi penting untuk menjamin perolehan mutu yang dimaksud.

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48, pengelolaan

dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan

akuntabilitas. Prinsip keadilan berarti besarnya biaya pendidikan sesuai

dengan kebutuhan setiap sekolah masing-masing. Sedangkan efesiensi

merupakan perbandingan antara masukan dengan keluaran dengan hasil, hal

tersebut dapat dilihat dari penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang

dikeluarkan serta hasil. Akuntabilitas publik yaitu penggunaan uang sekolah

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang ditetapkan.

Transparansi artinya adanya keterbukaan dalam pengelolaan biaya pendidikan

yaitu keterbukaan sumber pendapatan dan jumlahnya, rincian penggunaannya,

dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan

berbagai pihak untuk mengetahuinya.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan

menengah yang secara khusus mempersiapkan lulusannya untuk menjadi

tenaga kerja yang terampil, terdidik dan profesional, serta mampu

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah tentunya

membutuhkan biaya yang memadai dengan besarannya lebih banyak bila

dibandingkan dengan kebutuhan sekolah menengah umum lainnya.

5

Pembiayaan pada SMK pasca pemberlakuan otonomi daerah tidak

seperti sentralisasi di mana kebutuhan akan operasional sekolah semua dapat

terpenuhi baik dalam hal ketersediaan bahan pembelajaran seperti bahan

praktek siswa pada perbengkelan maupun biaya perawatan dan pemeliharaan

alat. Sekarang pembiayaan untuk operasional hal-hal tersebut sangatlah

minim.

Berdasarkan pengamatan bahwa SMK NUSANTARA mengalami

kemajuan yang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dalam kurun waktu 10 tahun

SMK NUSANTARA sudah memiliki 3 jenjang pendidikan yaitu SMP, SMA

dan SMK (1, 2). SMK 1 terbagi beberapa program studi yaitu Pariwisata,

Teknik Informatika dan Bisnis Manajemen. Sedangkan SMK 2 terbagi

beberapa program studi yaitu Farmasi, keperawatan dan Analis. SMK

NUSANTARA merupakan lembaga pendidikan swasta yang ada di Legoso

ciputat. Terkait dengan pembiayaan pendidikan sekolah, sumber pendapatan

SMK NUSANTARA diperoleh dari wali murid yang berupa SPP tiap bulan,

uang pangkal siswa, serta sumbangan dari pihak luar. Karena dengan semua

itu SMK NUSANTARA dapat berkembang sampai sekarang ini. Dana SPP

dan uang pangkal siswa digunakan untuk membiayai semua kegiatan yang ada

si sekolah. Sedangkan sumbangan dari luar digunakan untuk tambahan biaya

kegiatan sekolah, karena dana sumbangan dari luar tidak rutin dalam tiap

tahunya. Dari uraian diatas jelas sekali bahwa dana SPP sangat mempengaruhi

berjalan atau tidaknya kegiatan di sekolah, untuk itulah maka pemasukan dana

SPP setiap tahun harus rutin. lain halnya yang dihadapi SMK Nusantara

pemasukan dana SPP tidak lancar , banyak para siswa terlambat membayar

SPP, keterlambatan pembayaran SPP mencapai 2 Milyar lebih dari semua

kelas dan jurusan.

Selain dari permasalahan pembiayaan pendidikan di atas, masalah

berikutnya tidak hanya besarnya dana yang diberikan, akan tetapi juga

ketepatan dana tersebut untuk dialokasikan dalam peningkatan mutu

pendidikan. Jangan sampai biaya yang besar hanya terbuang sia-sia

lantaran pengelolaan atau pemanfaatan yang tidak strategis atau tepat guna.

6

Masalah yang lebih penting adalah apakah pengelolaan pembiayaan

pendidikan di SMK Nusantara sudah memenuhi pengelolaan pembiayaan

yang baik atau belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan

yang baik.

Berdasarkan uraian diatas itulah yang menjadi alasan penulis untuk

meneliti lebih jauh tentang Pengelolaan Pembiayaan pendidikan dalam

Mewujudkan Sekolah yang Accountable di SMK NUSANTARA tahun 2011/

2012. Dalam hal ini, penulis mengambil judul penelitian tentang

“Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di SMK Nusantara Legoso Raya-

Ciputat ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi permasalahan

pengelolaan pembiayaan pendidikan pada sektor: Perencanaan Penyusunan

anggaran sekolah, penatausahaan dalam pengerjaan buku kas belum

sempurna, dan belum terlaksananya pemeriksaan kas secara rutin.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan hasil penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih

terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

2. Penatausahaan laporan pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dimaksudkan agar penelitian tidak melebar

permasalahannya, sehingga mudah untuk memahami hasilnya. Adapun pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara ?

7

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan atau aktifitas yang didasari pasti mempunyai tujuan

yang hendak dicapai. Adapun tujuan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK

Nusantara.

2. Memberikan masukan bagi para pengelola pendidikan baik para tata

usaha, kepala sekolah, dan instansi yang terkait dalam penyelenggaraan

pendidikan

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak,

diantaranya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

khazanah kepustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan

Kependidikan Islam serta menjadi bahan masukan bagi mahasiswa Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam untuk penelitian

yang terkait atau sebagai contoh untuk penelitian dimasa yang akan

datang, khususnya mengenai Pengelolaam Pembiayaan Pendidikan dalam

Mewujudkan Akuntabilitas pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Secara praktik, hasil penelitian memberikan masukan bagi para pengelola

pendidikan, baik para tata usaha, kepala sekolah dan instansi yang terkait

dalam penyelenggaraan pendidikan, untuk dapat meningkatkan dan

mengembangkan lembaga pendidikan melalui peranan pembiayaan

pendidikan di era desentralisasi.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis Koiruddin mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan

di UIN Syarif Hidayatullah 2002 dengan judul Implementasi Sistem

Pengelolaan Biaya Pendidikan di SMP Darma Karya Pamulang.

Menjelaskan bahwa:

8

a. Peran kepala sekolah sebagai manajer benar-benar mengawasi alokasi

dana yang diterima dari yayasan maupun instansi lain, serta dalam

RAPBS Kepsek terlibat didalamnya.

b. Sistem pengelolaan biaya pendidikan menggunakan 4 langkah proses

pengelolaan diantaranya adalah: perencanaan, pengaturan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan.

c. Upaya yang dialkukan oleh SMP dalam meningkatkan kualitas

pengelolaan pembiayaan pendidikan yaitu dengan melibatkan

masyrakat untuk ikut serta memberikan atau menjadi donatur

didalamnya.

2. Skripsi yang ditulis Achmad Abu Bakar jurusan Manajemen Pendidikan

2008 dengan judul Pelaksanaan Manajemen Keuangan Sekolah (Studi

Kasus di SMA Islam Al-Azhar 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan).

a. Lembaga pendidikan SMA Islam Al-Azhar 3 dalam menyusun

perencanaan keuangan sekolah dilakukan ketika akan memasuki awal

tahun pembelajaran baru

b. Pengelolaan keuangan sekolah yang berlaku bahwa YPI Al-Azhar

yang mengatur akan keuangan sekolah-sekolah. Kegiatan evaluasi

keuangan sekolah dilakukan pada akhir semester dengan melibatkan

tenaga terkait penggunaan keuangan sekolah . Laporan

pertanggungjawaban yang telah dipelajari dan dikaji oleh pihak

manajemen SMA Islam Al-Azhar 3 dengan Biro Keuangan YPI Al-

Azhar dijadikan sebagai bahan referensi dalam meningkatkan efektif

dan efesien baik ketika penyusunan maupun ketika pengelolaan

keuangan tersebut.

9

BAB II

ACUAN TEORITIK

A. Hakekat Pengelolaan Biaya Pendidikan

Masalah pembiayaan pendidikan merupakan hal utama yang sangat

mempengaruhi proses belajar mengajar disekolah.

E. Mulyasa berpendapat bahwa; masalah keuangan merupakan

masalah yang cukup mendasar di sekolah. Karena seluruh komponen

pendidikan disekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah.

Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara

langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan

prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar

mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk

menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana

pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah

pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas

senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.4

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengatur struktur permodalan,

pengalokasian, dan mengendalikan keuangan perusahan/ pendidikan sehingga

4 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).

2006. H 193.

10

dicapai hasil optimal.5 Dalam organisasi yang bersifat bisnis pengelolaan

betul- betul merupakan faktor yang sangat menentukan kelangsungan

organisasinya, mengingat bahwa hanya dengan pengaturan yang bersifat

efesienlah perusahaan dimungkinkan untuk meraih keuntungan sehingga

kelangsungan perusahan dapat terjamin.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata managemen yang berasal

dari bahasa inggris dan kemudian di indonesia menjadi manajemen. Menurut

Suharsimi Arikunto dalam bukunya “Pengelolaan Kelas dan Siswa” bahwa

pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola

dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efesien.6 Didalam kegiatan

pengelolaan pembiayaan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu: Budgeting

(anggaran), Accounting (pembukuan), Auditing (pemeriksaan).7

Pengelolaan dana pendidikan dari masyarakat, baik langsung maupun

tidak langsung perlu dilakukan dengan baik melalui langkah- langkah

sitematis sesuai dengan prinsip- prisip manajemen. Jika pengelolaan berjalan

baik serta akuntabel akan memberikan berbagai manfaat seperti yang

dikemukakan Mintarsih (2004):

Memungkinkan penyelengaraan pendidikan secara efisien dan efektif;

Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai

salah salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga

pendidikan swasta);Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau

penyimpangan- penyimpangan dana dari rencana semula;Penyimpangan akan

dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan baik sesuai dengan yang

diharapkan, apabila kebocoran ini terjadi, maka akan berakibat buruk, baik

pada pengelola keuangan atasan langsung dan bendaharawan maupun kepada

lembaga pendidikan itu sendiri. 8

5 Atmodiwirio Seobagio, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: PT. Ardadizzya

Jaya, 2000). H 237. 6 Arikunto Suharsimi. Pengelolaan Kelas dan Siswa.(Jakarta: Rajawali Pers, 1998). H 2

7 Amirullah Haris. Pengantar Manajemen. (Graha Ilmu: 2003). H 91

8 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan ( Bandung: PT. Refika Aditama). H 273.

11

Berdasarkan hal diatas, pengelolaan pembiayaan pendidikan lebih

difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh

perhitungan, serta mengawasi.

Para ahli pembiayaan pendidikan memiliki cara yang berbeda dalam

menafsirkan makna biaya pendidikan. Namun dari sejumlah pengertian yang

ada, arti biaya pendidikan bermuara pada pengertian utama, yaitu pengeluaran

atau pemanfaatan uang untuk keperluan pendidikan. Pengertian pembiayaan

pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi pendidikan yang

menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan sejumlah pengeluaran yang

tediri dari pengeluaran rutin dan tidak rutin.

Menurut undang- undang sistem pendidikn nasional ( UU RI No.2 Th.

1998). Pembiayaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1

meliputi: Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga

administrasi. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Biaya perluasan dan pengembangan.9

Definisi biaya menurut Supriyono (2000) biaya adalah pengorbanan

ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa,

biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi

biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut

Dedi Supriadi dalam bukunya mendifinisikan biaya sebagai semua jenis

pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam

bentuk uang barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).10

Dari beberapa pengertian pembiayan diatas, dapat penulis simpulkan

bahwa keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas yang berhubungan

dengan uang, sedangkan keuangan dalam pendidikan yaitu segala urusan

aktivitas kegiatan pendidikan yang melibatkan uang.

Berdasarkan UU NO 20 Tahun 2003 Pendanaan Pendidikan, bagian

kesatu tentang Tanggung Jawab pendidikan dan sumber pendanaan

pendidikan, pasal 46 dan 47 yang berbunyi:

9 Bumi Aksara, Undang- Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar

Grafika, 1992). H 101. 10

Supriadi Dedi, Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU (Jakarta: Depdiknas 2001 ).

H 3

12

Pasal 46, Tanggung Jawab Pendanaan:

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan mengenai tanggung jawab pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 47, Sumber Pendanaan Pendidikan:

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,

kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan

perundang- undangan yang berlaku.Ketentuan mengenai sumber

pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.11

Dalam merencanakan suatu pembiayaan pendidikan, apalagi

pendidikan merupakan salah satu bagian dari bisnis maka pengelolaan

keuangan sangat menentukan dalam meraih keuntungan dan menjamin

kelangsungan lembaga tersebut. Balanced scorecard baik diterapkan pada

masa kini untuk peningkatan kinerja keuangan namun tidak meninggalkan

aspek yang lain. Dalam kenyataannya tidak dapat dihindarkan lagi bahwa

perlu biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional, riset dan

pengembangan, pembekalan, investasi masa depan, dsb.

Dilihat dari jenisnya, setidaknya biaya pendidikan terdiri atas dua

macam, yaitu

1. Biaya langsung (direct cost)

Biaya langsung adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan

proses pendidikan. Sifat kepentingan yang dipenuhi dalam biaya

pendidikan langsung ini bersifat melekat dengan kebutuhan pendidikan

yang harus segera di penuhi.12

Biasanya biaya langsung ini telah

direncanakan oleh sekolah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan. Salah satu tempat yang mudah diidentifikasi

dari biaya langsung ini adalah biaya yang tertera dalam RAPBS sekolah.

11

http://www.serdosdiktis.net/serdos/file/dokumen/UUNo20.pdf. 12

Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan , Standarisasi Biaya Pendidikan Di

Sekolah/ Madrasah. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. H 4.

13

Biaya langsung ini lebih mudah di kontrol dan dievaluasi, karena

komponen-komponenya demikian jelas.

Biaya langsung ialah biaya yang langsung digunakan untuk

operasional sekolah dan langsung dikeluarkan untuk kepentingan

pelaksanaan proses belajar mengajar, terdiri atas dana pembangunan dan

dana rutin.13

Dana pembangunan adalah dana yang digunakan untuk pembelian

tanah bangunan, ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, konstruksi

bangunan, serta pergantian dan perbaikan.

Dana rutin adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Dana rutin digunakan

untuk menunjang pelaksanaan program belajar mengajar, pembayaran gaji

guru dan personil sekolah administrasi kantor, pemeliharaan serta

perawatan sarana dan prasarana. Dan untuk menghitung dana rutin yang

dibutuhkan seorang siswa per tahun disekolah digunakan analisis unit cost.

2. Biaya tidak langsung (indirect cost).

Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa,

orang tua dan masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak

langsung. Sifat kepentingan dalam pemenuhan biaya tidak langsung ini

agak renggang dengan kebutuhan pendidikan jika dibandingkan dengan

sifat kepentingan biaya langsung. Selain tempat pengeluaranya yang

berbeda (bisa oleh siswa, orang tua, atau masyarakat), biaya tidak

langsung dikeluarkan dalam waktu yang tidak terbatas dengan jenis

pengeluaran yang tidak pasti. Sifat pengeluaranya pun agak sulit untuk di

kontrol, terkecuali dengan suatu penjaringan data yang lebih mendalam

dari sumber-sumber yang terkait.

Berdasarkan pendekatan unsur biaya (ingredient approach),

pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item

pengeluaran, yaitu: Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran,

Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, Pemeliharaan sarana dan

13

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya). H 168.

14

prasarana sekolah, Kesejahteraan pegawai, Administrasi.

Pembinaan teknis educative dan Pendataan.14

Berdasarkan catatan Depdiknas Didasmen, pengelolaan keuangan

adalah kegiatan sekolah untuk merencanakan, menggunakan,

mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada

pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Suad Hasan dan

Enny Pudjiastuti: Manajemen keuangan menyangkut kegiatan

perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan

pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan

pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk

membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk

itu tujuan manajemen keuangan adalah: Meningkatkan efektivitas dan

efisiensi penggunaan keuangan sekolah, Meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi keuangan sekolah dan Meminimalkan penyalahgunaan

anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas

kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan

bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-

jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan

perundangan yang berlaku.

Dari uraian pendapat di atas, penulis dapat simpulkan bahwa

manajemen keuangan adalah aktivitas yang menggunakan prinsip

manajemen yang meliputi perencanaan keuangan, menganalisis

penggunaan uang, dan mengendalikan penggunaan keuangan lembaga

atau organisasi sebagai bentuk pelaksanaan keuangan untuk mengambil

keputusan.

Maka berdasarkan pengertian tersebut manajemen keuangan disini

mengarah pada uang dan bagaimana mengatur keuangan agar sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dalam

14

Nanang Fattah , Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosda

Karya). Cet 2. H 24

15

pendidikan menuntut lembaga pendidikan formal melakukan suatu usaha

pengelolaan sumber keuangan, pemanfaatan keuangan, mengevaluasi serta

mempertanggungjawabkan dengan baik

B. Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap

pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila

diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan

keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian

atau auditing. 15

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan,

yakni penyusunan anggaran, dan pengembangan rencana anggaran belanja

sekolah (RAPBS).16

Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses

penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional

yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam

kurun waktu tertentu.

a. Penyusunan Anggaran Keuangan Sekolah

Untuk mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah,

yang sangat bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah kepala

sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah

dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan

program pendidikan kedalam keuangan merupakan hal penting dalam

penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja

bukan pekerjaan rutin, melibatkan pertimbangan tentang maksud-

maksud dasar dari pendidikan dan program. Berdasarkan perspektif

tersebut pembuatan anggaran belanja dapat membuka jalan bagi

15

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan. ( Bandung:

Alfabeta, 2010 ). Cet 3. H 257 16

Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).

2006. H198

16

pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan

pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara pencapainnya.

Dalam manajemen berbasis sekolah penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah

dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta

dewan sekolah dibawah pengawasan pemerintah.

Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk

rupiah untuk jangka yang dilakukan oleh sekolah. Ada 3 bagian

penyusunan rencana anggaran suatu unit atau lembaga yaitu: (Target

penerimaan, Rencana pengeluaran dan Sumber dana lainya, yaitu sisa

dana periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan).

Anggaran belanja suatu sekolah pada dasarnya adalah:

Penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode

kebijaksanaan keuangan. Didukung dengan data yang mencerminkan

kebutuhan, tujuan, proses pendidikan, dan hasil sekolah yang

direncanakan.

Secara khusus ada tiga macam pendekatan tentang penyusunan

anggaran belanja yang biasa dipergunakan disekolah, yaitu (1)

Comparative Approach, Pendekatan comparative, secara sederhana

melaksanakan pendekatan dengan Melakukan perbandingan laporan

atau catatan penerimaan dengan pengeluaran antara satu tahun

anggaran berikutnya.(2)PPBES, dan (3) Functional Approach.17

Angaran pembiayaan pendidikan mencakup antara lain:

Pertama, Anggaran rutin yaitu anggaran yang sifatnya

konsumtif dan mencakup berbagai segi belanja pegawai,

belanja barang, perjalanan dan lain- lain. Kedua, Anggaran

pembangunan yaitu anggaran yang sifatnya investasi atau

mengandung efek perkembangan ekonomi dikemudian hari

yaitu mencakup 2 tujuan Yaitu Pembentukan modal seperti

sarana prasarana, dan Pembentukan human kapital seperti

pendidikan, seminar penelitian dan lain-lain.18

17

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2001). H 317. 18

Piet Sahertian, Dimensi- Dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah. ( Surabaya:

Usaha Nasional, 1994). H 208.

17

Menurut buku Manajemen sekolah karangan Rohiat,

manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan,

pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana

sesuai yang direncanakan.19

Tujuan manajemen keuangan adalah

untuk mewujudkan tertibnya administrasi keuangan sehingga

penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan keuangan yang berlaku. Manajemen memiliki aturan

keuangan tersendiri, terdapat pemisahan tugas dan fungsi antara

otorisator, otosrisator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat

yang berwenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan

penerimaan dan pengeluaran uang. Ordonator adalah pejabat yang

berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas

segala tindakan yang dilakukan otorisator.

Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan

penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat

berharga lain yang dapat yang dapat dinilai dengan uang dan

diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.20

Dalam kaitanya dengan proses penyusunan anggaran ini,

Liphan (1985) mengungkapkan empat fase kegiatan pokok sebagai

berikut:

1) Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi

tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam

penampilan operasional yang dapat di ukur, menganalisis

alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost-affectivivenes

dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk

mencapai sasaran.

2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan

dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya,

distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan

dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan

dan bahan- bahan yang tersedia.

19

Rohiat, Manajemen Sekolah (Teori Dasar Dan Praktik).(Bandung: PT. Refika Aditama,

2009). H 27. 20

Rohiat, Manajemen Sekolah (Teori Dasar Dan Praktik). (Bandung: PT. Refika

Aditama, 2009) . H 27.

18

3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan

pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi,

membuat perhitungan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan

prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan

pertanggungjawaban keuangan.

4) Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan

program belajar mengajar, menilai bagaimana mencapai

sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan

anggaran yang akan datang.21

Dari kutipan-kutipan diatas tersebut penulis menyimpulkan

bahwa dalam proses perencanaan diawali dengan mengidentifikasi

keadaan, melihat dan menimbang potensi yang tersedia dan

memahami kebutuhan, keadaan dan masalah yang akan dihadapi agar

perencaan kompeten dan relavan untuk dilaksanakan agar tercapainya

tujuan pendidikan yang diharapkan.

b. Pengembangan anggaran pembiayaan sekolah

Proses pengembangan RAPBS pada umumnya menempuh

langkah langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Pada Tingkat Kelompok Kerja

Kelompok kerja yang dibentuk sekolah, yang terdiri dari

para pembantu kepala sekolah memiliki tugas antara lain

melakukan identifikasi kebutuhan- kebutuhan biaya yang harus

dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan

perhitungan sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh

kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang

diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan

yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan

pendidikan, khususnya proses belajar- mengajar maka dapat

dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.

21

Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group). 2010.

Hal 162

19

2) Pada Tingkat Kerjasama Dengan Komite Sekolah

Kerjasama antara komite sekolah dengan kelompok yang

telah terbentuk di atas, dilakukan untuk melakukan rapat pengurus

dan rapat anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang

harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS.

3) Sosialisasi dan Legalitas

Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite sekolah

selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap

sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi

dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan

RAPBS kepada kantor inspeksi pendidikan untuk mendapat

pertimbangan dan pengesahan.

Penyusunan anggaran berangkat dari rencana kegiatan atau

program yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan berapa biaya

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, bukan dari

jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana itu dihabiskan. Langkah-

langkah penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: Menginventarisasi

rencana yang akan dilaksanakan, Menyusun rencana berdasar skala

prioritas pelaksanaanya, Menentukan program kerja dan rincian program,

Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, dan

Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.

Langkah 1 menyusun rencana biaya. Proses penyusunan rencana

biaya dan pendanaan dilakukan melalui tahap- tahap sebagai berikut: (1)

menghitung daftar biaya satuan dari semua kegiatan yang telah

dirumuskan. Cara menghitung biaya satuan dengan Menentukan jenis

satuan dan jumlah satuan standar. (2) Menghitung biaya atau harga

satuan yaitu dengan cara Menghitung biaya satuan, Menyusun rencana

biaya pengembangan sekolah selama 4 tahun, Menghitung,, perkiraan

sumber pendanaan.dan Menyusun rencana kegiatan dan anggaran

sekolah

20

Tahap II Menyusun Biaya Satuan. Daftar biaya satuan dapat

disusun dengan cara yaitu Menentukan jenis satuan dan jumlah satuan

standar dan Menghitung biaya atau harga satuan. Untuk menghitung

biaya satuan miasalnya dengan menghitung jumlah orang, maka kita

harus membuat analisis harga satuan per orang.

Tahap III Menyusun Rencana Biaya dan Pendapatan. Rencana

biaya pendapatan adalah rencana kebutuhan dana untuk setiap program

dan kegiatan, baik untuk pengembangan maupun untuk operasiaonal.

Beberapa sumber pendapatan sesuai dengan urutan tingkat kepastian

perolehan dana yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Sumbangan

masyarakat melalui komite sekolah belum dapat dipastikan, APBD

kabupaten/ kota, Donatur (Perusahaan/ industri, Alumni, perorangan, dan

sebagainya). 22

Pengelolaan pembiayaan pendidikan atau yang disebut dengan

manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam buku yang ditulis oleh Tim

Dosen Administrasi Pendidikan UPI menyatakan bahwa manajemen

konsep manajemen yang dapat di gambarkan dalam kalimat seperti “

membuat keputusan, memberi perintah, menetapkan kebijakan,

menyediakan pekerjaan dan system reward (imbalan), dan

memperkerjakan orang untuk melaksanakan kebijakan”. Manajemen

menetapkan tujuan yang akan dicapai dengan mengintegrasikan

pengetahuan dan keterampilan dengan kecakapan dan pengalaman

personil. Supaya berhasil, manajemen harus melaksanakan secara efektif

fungsi- fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan

dan pengorganisasian fungsi utama manajemen eksekutif, sedangkan

pengawasan merupakan fungsi manajemen operasional.

Komponen biaya pendidikan di sekolah yang paling mudah

ditemukan terdapat dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja

Sekolah (RAPBS). RAPBS ini terdiri dari rencana pendapatan dan

22

Muhaimin, “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya dalam penyusunan Rencana

Pengembangan Sekolah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) cet- 2, h 357-372

21

pengeluaran atau belanja sekolah untuk jangka waktu satu tahun.

Komponen pengeluaran atau belaja sekolah secara garis besarnya dapat

dibagi kedalam dua jenis yaitu gaji dan non gaji. Komponen gaji

digunakan untuk membayar gaji dan kesejahteraan guru. Sementara itu

komponen non gaji meliputi sejumlah sub komponen, seperti pengadaan

alat pelajaran, bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, sarana

madrasah, pembinaan siswa, dan pengelolaan sekolah.

Secara ideal, proporsi biaya dapat dibagi sebagai Gaji dan

kesejahteraan guru dan pegawai lainya 30%, Peningkatan kegiatan proses

Belajar Mengajar (KBM) 25%, Dana pemeliharan sarana dan prasarana

pendidikan 15%, Peningkatan pembinaan siswa 10%, Rumah tangga

sekolah 10%, dan Biaya pengawasan, pelaporan dan peningkatan guru

serta pegawai 10%, Pengeluaran dana tersebut belum termasuk untuk

pembangunan gedung baru dan serta penambahan lahan/ areal sekolah.23

Didalam buku Manajemen Berbasis Sekolah karangan E.

Mulyasa24

proses pengaturan pembiayaan/ keungan disekolah meliputi

penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.

1) Penerimaan

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dalam

melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber.

Penerimaan dana dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan

baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam

pengelolaan penerimaan keuangan, namun dalam pelaksanaanya

pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan.

Dalam buku pedoman rencana, program dan penganggaran

dikemukakan bahwa sumber dana pendidikan antara lain meliputi

anggaran rutin (DIK), anggaran pembangunan (DIP), dana penunjang

pendidikan (DPP): dana BP3, donatur dan lain-lain yang dianggap

sah oleh semua pihak terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya

23

Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan , Standarisasi Biaya Pendidikan Di

Sekolah/ Madrasah. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. 24

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Hal 177

22

bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat (pasal 33 No.2

Tahun 1989). Disamping itu, sejalan dengan semangat manajemen

berbasis sekolah, sekolah dapat menggali dan mencari sumber-

sumber dana dari masyarakat, baik secara perorangan maupun secara

lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan

semangat globalisasi.

2) Penggunaan/ Pengeluaraan

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan

untuk kepentingan sekolah khususnya kegiatan belajar mengajar

secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan

dana, pengeluarnya harus didasarkan pada kebutuhan- kebutuhan

yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah

(RAPBS).

Dana yang berasal dari SPP dan DPP pada umumnya

digunakan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, pengadaan

sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar,

penyelenggaraan EBTANAS, dan pengiriman STTB/NEM,

perjalanan dinas supervisi, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, serta

pendataan. Sesuai dengan semangat manajemen berbasis sekolah,

kepala sekolah berwenang penuh untuk mengatur masalah pendanaan

pendidikan di sekolah nya. Meskipun demikian, ia harus tetap

memperhatikan perangkat peraturan yang ada dan selaras dengan

rincian pengeluaraan.

Menurut buku Administrasi Pendidikan, karangan Oteng

Sutisna, Bahwa penentuan pengeluaran biaya pendidikan melibatkan

pertimbangan tentang tiap kategori belanja berikut:

a) Pengawasan umum. Dalam kategori ini termasuk sumber-sumber

keuangan yang ditetapkan bagi pelaksanaan tugas- tugas

administratif dan manajerial. Gaji para administrator, para

pembantu administratif, serta biaya perlengkapan kantor dan

pembekalan semuanya tercakup dlam kategori pengawasan

umum.

23

b) Pengajaran. Kategori ini meliputi gaji guru dan pengeluaran bagi

buku- buku pelajaran, alat-alat, dan perlengkapan yang

diperlukan dalam pengajaran. Biasanya kategori ini merupakan

70%-75% dari keseluruhan anggaran.

c) Pelayanan bantuan. Pengeluaran yang bertalian dengan

pelayanan-pelayanan kesehatan, bimbingan, dan perpustakaan

termasuk dalam kategori ini.

d) Pemeliharaan gedung. Pergantian dan perbaikan perlengkapan,

pemeliharaan gedung, dan halaman sekolah adalah contoh-contoh

dalam kategori ini.

e) Operasi. Biaya telepon, air, listrik, sewa gedung dan tanah, dan

gaji personil pemeliharaan gedung termasuk dalam kegori ini.25

2. Akunting

Akunting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil

kegiatan ekonomi.

Menurut Arrens dan Loebbecke menjelaskan bahwa akuntansi

merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran

kejadian- kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis

dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk

pengambilan keputusan.26

Fungsi akuntansi bagi badan usaha dan masyarakat adalah menyajikan

informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh pimpinan ataupun

pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Agar penyajian lebih tepat, maka

seorang akuntan harus memiliki pengetahuan baik mengenai prinsip-prinsip

dan aturan-aturan dalam penyusunan informasi akuntan. Disamping itu,

seorang akuntan harus mengembangkan sistem yang dapat menjamin bahwa

semua peristiwa ekonomi yang terjadi dalam organisasi dapat tercatat dengan

mencukupi pada saat yang tepat dengan biaya yang pantas.

Kegiatan akuntansi memerlukan sistem akuntansi yang benar didalam

sistem akuntansi terdiri dari catatan- catatan akuntansi (buku cek,

jurnal, dan buku besar) serta serangkaian proses dan prosedur yang

ditetapkan untuk staff, sukarelawan, dan para profesional. Tujuan

sistem transaksi akuntansi ini adalah untuk memastikan bahwa data

keuangan diinputkan secara tepat kedalam catatan akuntansi, serta

laporan-laporan yang disajikan secara akurat dan tepat waktu.27

25

Sutisna Oteng, Administrasi Pendidikan ( Bandung: Angkasa). H 150 26

Tim Dosen Administrasi UPI, Manajemen Pendidikan (Bandung : Alfabeta), 2010. H 265. 27

Bastian Indra, Akuntansi Pendidikan ( Jogjakarta: Erlangga). 2006. H 75.

24

Komponen- komponen sistem akuntansi, secara tradisional sistem

akuntansi terdiri dari komponen- komponen berikut:

a. Bagan perkiraan/ akun.

Bagan perkiraan adalah daftar masing-masing item, dimana

pencatatanya dibagi ke dalam 5 kategori yaitu: Aktiva, Utang, Aktiva

Bersih, Pendapatan, dan Belanja.

b. Buku Besar

Buku besar mengklasifikasikan informasi pencatatan, dimana

bagan perkiraan atau akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Buku

besar merupakan suatu buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan

yang telah dicatat dalam jurna. Akun- akun tersebut digunakan untuk

mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, atau hutang dan ekuitas. Jadi

dalam buku besar memuat semua catatan yang berhubungan dengan

pendapatan dan pengeluaran keuangan sekolah dengan rinci.

c. Jurnal

Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi akuntansi,

sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Jurnal mengatur informasi secara

kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi.

Jurnal adalah untuk mencatat transaksi yang dilakukan institusi

pendidikan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu

terjadiny, dengan menunjukan akun yang harus di debet atau

dikredit beserta jumlah nilai uangnya masing- masing.28

Setiap transaksi yang terjadi dalam institusi pendidikan, sebelum

dibukukan kedalam buku besar, harus dicatat terlebih dahulu dalam suatu

jurnal. Oleh karena itu, buku jurnal selain didefinisikan seperti yang

diatas, juga disebut sebagai buku catatan pertama. Jurnal transaksi tersebut

ayat jurnal dimana antara ayat jurnal yang satu dengan yang lainnya harus

diberi jarak satu baris, sehingga batas antara jurnal satu dengan lainya

jelas terlihat.

28

Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan (Yogyakarta: Erlangga). 2006. H 58.

25

d. Buku Cek

Buku cek menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar. Sebagian

besar transaksi keuangan akan dicatat melalui buku cek, dimana tanda

penerimaan yang disetor ke dan dari saldo pembayaran akan dibuat.

Dibawah ini ada beberapa kelengkapan yang diperlukan dalam

penyelenggaraan tata usaha keuangan sekolah, antara lain:

Kutipan Dasar Isian Kegiatan (DIK) yang menyangkut perincian

biaya bagi sekolah yang bersangkutan. Buku register SPM ( Surat

Perintah Menuangkan) sebagai buku bantu yang berisi kolom-

kolom. SPM dikeluarkan KPN (Kantor Pembendaharaan Negara)

atas dasar SPP (Surat Permintaan Pembayaran ) yang diajukan

bendahara. Pembayaran SPP harus melalui bendahara dan

dibukukan dalam buku kas umum. Buku bantu/ buku harian (buku

penolong) yang digunakan untuk melakukan pencatatan harian

(pengeluaran dan penerimaan). Buku kas umum, buku ini dapat

digunakan secara umum, yaitu untuk mencatat setiap penerimaan

dan pengeluaran uang, dan juga memuat secara umum bagian, pos,

dan mata anggaran yang berhubungan dengan penerimaan serta

pengeluaran uang baik yang berupa uang tunai di bank atau giro

pos. Buku kas umum berbentuk Skontro, Buku kas umum

Tabelaris, Arsip bukti pengeluaran dan Laporan keuangan.

Disamping SPJR bulanan, bendaharawan harus mengirimkan

laporan keuangan triwulan dan tahunan, dengan menggunakan format

yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 29

Laporan

keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu aktivitas

pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam

bentuk laporan keuangan atau ikhtisar- ikhtisar lainya yang dapat

digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau

mengambil suatu keputusan. Dalam menyusun suatu laporan keuangan

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum,

prinsip- prinsip akuntansi, serta tekhnik- tekhnik dari segala sesuatu yang

29

Gunawan Ari, Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro ). (Jakarta: PT.

Rineka Cipta,1996). H 163

26

dicakup dalam ruang lingkup akuntansi, dinamakan siklus akuntansi.

Adapun tahapan siklus akuntansi pendidikan.

Tahap pertama pencatatan yaitu Kegiatan pengidentifikasian dan

pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan. Kegiatan pencatatan

bukti transaksi kedalam buku harian atau jurnal . Memindah bukukan

(posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun

buku besar. Tahap kedua pengikhtisaran yaitu Penyusunan neraca saldo

(trial balance) berdasarkan akun- akun buku besar, Pembuatan ayat jurnal

penutup, Pembuatan neraca saldo setelah penutupan, Pembuatan ayat

hurnal pembalik. Tahap ketiga pelaporan yaitu Laporan suplus defisit,

Laporan arus kas, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan . Laporan

keungan/ pembiayaan adalah hasil akhir dari proses akuntansi

(pembukuan) yang menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan

kegiatan, kemajuan, realisasi pencapaian target pendapatan, dan realisasi

pembiayaan.

Ada beberapa komponen laporan keuangan, antara lain: (1)

Laporan keuangan neraca. Neraca, ibarat sebuah foto, hanya

menampilkan gambaran institusi pendidikan pada saat tanggal

neraca saja. Sebagai perbandingan, laporan ini juga menampilkan

foto pada periode yang sama tahun lalu. Jadi foto tersebut

merupakan gambaran posisi keuangan (financial position) darin

satu lembaga. (2) Laporan surplus Defisit (laporan laba rugi).

Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan kinerja

keuangan entittas (dalam satu periode akuntansi). 30

Dalam akuntansi. Laba atau rugi merupakan selisih dari seluruh

pendapatan dan seluruh biaya. Jika total pendapatan lebih besar dari total

biaya, maka surplus laba akan terjdi. Dan jika total biaya lebih besar dari

total pendapatan, maka yang terjadi adalah defisit/ rugi.

30

Bastian Indra, Akuntansi Pendidikan ( Jogjakarta: Erlangga). 2006. .

27

3. Penilaian (Auditing) Pertanggungjawaban

Dalam proses kegiatan pengelolaan pembiayaan pendidikan hal yang

tak kalah penting yaitu eveluasi dan pertanggungjawaban, hal ini dilakukan

guna mengetahui telah sejauhmana eefektifitas konsep dan pelaksanaan

pengelolaan pembiayaan pendidikan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan,

sebagaimana kutipan berikut ini:

Pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh

pengeluaran dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah

dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini juga

juga disebut evaluasi ataupun evaluation involves auditing31

.

Pertanggungjawaban (auditing) menurut comark (1970) auditing is

determining that what itended is what is being performed and, further

that what is being performed is appropriate for the task. Auditing

merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud

sesuai dengan yang dilaksanakan. Sedangkan apa yang dilaksanakan

sesuai dengan tugas.32

Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing

yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban

penerimaan, penyimpanan, dn pembayaran atau penyerahan uang yang

dilakukan Bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, setiap akhir tahun

anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang

dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban diberitahukan

didalam rapat dewan sekolah, yang di ikuti komponen- komponen sekolah,

masyarakat dan pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah

dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan dan triwulan kepada

Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Administrasi Keuangan

Daerah (BAKD), dan Kantor Dinas Pendidikan33

Pertanggungjawaban uang sekolah yang menyangkut seluruh

pengeluaran dana sekolah dalam kaitanya dengan apa yang telah dicapai

31

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. . . . . H. 178. 32

Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).

2006. H 204. 33

Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya).

2006. H 206

28

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini juga disebut evaluasi

atau evaluation involves.

C. Model- model Pembiayaan Pendidikan/ Sekolah

Menurut John dan Morphet (1975) bentuk prinsip dari model biaya

sekolah (pendidikan) seperti berikut :

1. Flat Grant Model, model bantuan flat grant (hibah bagi rata) merupakan

kesempatan yang baik bagi sekolah sebab dapat menerima bantuan

sebesar pajak yang diperoleh oleh wilayah/ daerah.

2. Full state funding, Merupakan rencana yang dimungkinkan untuk

menghapus semua perbedaan dari masing- masing daerah, baik dalam

penggunaan dana maupun perolehannya.

3. Foundation plan, model ini menentukan tarif pajak minimum dari

tingkat pembelajaran minimal di setiap sekolah pada setiap wilayah.

Tiap sekolah diizinkan untuk melewati batas minimal jika diperlukan.

Foundation plan dirancang untuk mengkali 4 masalah besar dalam

keungan pendidikan yaitu: (1) untuk menyamaratakan pembelanjaan

dalam kondisi yang langka dalam sumber daya, (2) sebagai penetapan

standarisasi pajak bagi keperluan minimal sekolaj, (3) untuk pemisahan

wewenang pengaturan sekolah antara pusat dan daerah, (4) untuk

menetapkan propinsi dalam perbaikan yang berkesinambungan.

4. Guaranted tax base (GTB), model ini adalah model yang mengatur

pembagian keuangan bagi dana pendidikan dimana membedakan

persentase dana yang diterima. Wilayah yang kurang makmur

menerima dana yang lebih banyak dibanding wilayah yang makmur.

5. Precentage equalizing, model ini menyoroti sisi pengeluaran

pendidikan yang harus digunakan.

6. Power equalizing, model ini memerintahkan wilayah yang lebih kaya

untuk membayarkan sebagian yang diterima sekolah untuk

dikembalikan kepada negara, kemudian di atur untuk diserahkan

kepada wilayah yang berpendapatan kurang.34

Didalam pendidikan mengenal 2 pendekatan yang biasa digunakan

dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, yaitu:

1. Pendekatan makro

Pendekatan makro adalah pendekatan analisis biaya yang

berdasarkan pada perhitungan keseluruhan pengeluaran pendidikan yang

diterima dari berbagai sumber dana yang kemudian jumlah pengeluaran

34

Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan. ( Bandung: PT. Refika Aditama). H 275.

29

itu dibagi oleh jumlah siswa. Pendekatan ini diperlukan pemerintah untuk

mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan rill di sekolah. Karena itu,

melalui pendekatan ini analisis biaya dapat memperoleh besaran- besaran

biaya dalam cakupan yang luas dengan melibatkan komponen- komponen

biaya yang banyak dan variatif.

2. Pendekatan mikro

Pendekatan mikro adalah pendekatan analisis biaya yang

berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakn

oleh siswa. Analisis biaya ini digunakan untuk memperoleh kejelasan

mengenai unsur- unsur terkecil dalam biaya pendidikan dengan lingkup

keperluan yang sangat sempit, sedangkan analisi biaya makro diperlukan

untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan umum (generalisasi) yang

tepat untuk keperluan pengambilan kebijakan tentang pembiayaan

pendidikan.

D. Sumber-Sumber Biaya Pendidikan

Operasi program pendidikan suatu sekolah memerlukan dana untuk

berbagai macam keperluan, pembiayaan gaji, pengadaan sumber daya material

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengajaran sekolah.

Disamping untuk keperluan gaji dan pengadaan material, masih banyak lagi

dana yang harus dikeluarkan untuk berbagai keperluan seperti Ekstensi atau

perluasan tahun dan hari sekolah, Perbaikan preservice dan inservice program

persiapan, Mengadakan jenjang karier para guru, Melaksanakan program

pengajaran individual yang didasarkan pada kebutuhan para siswa,

Mempertinggi persyaratan tamatan sekolah menengah atas, Menetapkan

kompetensi minimal didalam keterampilan dasar, Menyelenggarakan kursus-

kursus tambahan program komputer dan program-program spesialisasi lain.

Adapun menurut buku Pembiayaan Pendidikan di Indonesia membagi

empat golongan sumber dana antara lain:

1. Hasil penerimaan umum pemerintah, pada dasarnya merupakan

seumber yang terpenting untuk pembiayaan pendidikan. Termasuk

dalam golongan ini semua penerimaan pemerintah disemua tingkat

30

pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman dari

pemerintah. Besarnya biaya dan penerimaan pemerintah tersebut

ditentukan oleh aparat keuangan pemerintah ditingkat pusat maupun

daerah, yang dipertimbangkan berdasarkan prioritas-prioritas

pendidikan dibandingkan dengan kegiatan pemerintah dibidang

lainnya.

2. Penghasilan pemerintah khusus diperuntukan pendidikan, meskipun

ini merupakan suatu bagian penerimaan pemerintah, perlu dipisahkan

dalam pembahasan ini. Termasuk dalam golongan ini bantuan atau

pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan pendidikan, seperti

bantuan UNICEF atau UNESCO, pinjaman dari Bank Dunia dan

sebagainya.

3. Iuran sekolah adalah pembayaran orang tua murid langsung kepada

sekolah, berdasarkan jumlah anak mereka yang dididik di sekolah

tersebut. Keputusan mengenai sekolah yang mana anak-anak mereka

akan dididik dan apakan iuran sekolah tersebut akan dibayar adalah

hak orang tua murid. Walaupun jumlah iuran itu biasanya ditentukan

oleh pemerintah,atau sekolah atau yayasan. Peranan orangtua murid

dalam menentukan jumlah biasanya terbatas kepada keanggotaannya

badan sekolah, yayasan dan sebagainya.

4. Sumbangan-sumbangan sukarela lainnya, termasuk juga sumbangan

perorangan, Sumbangan dari masyarakat, berupa uang tunai, barang-

barang, jasa-jasa, hadiah dan segala usaha sekolah sendiri untuk

mengumpulkan dana.35

Pembiayaan pendidikan (educational finance), yakni sumber biaya

pendidikan. Revenue untuk membiayai kegiatan pendidikan diperoleh dari

berbagai sumber. Untuk biaya pendidikan di sekolah, seperti halnya pada

pendidikan persekolahan lainya, Sumber-sumber biaya yang dapat diandalkan

untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan berasal dari

pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Mengenai sumber-sumber biaya pendidikan di sekolah dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber biaya dari pemerintah

Dana yang berasal dari pemerintah bisa bersumber dari berbagai

masukan. Pertama dari rakyat yang dipungut melalui pajak pendapatan

perusahaan dan industri, dan ketiga dari bantuan atau pinjaman luar negeri.

35

Doresman, Ruth, Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia (Jakarta: PT. Penerbit

Indonesia Raya, 1975). H 21-23.

31

Dana bantuan untuk biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah

dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang kemudian

dibagikan ke lembaga pendidikan, sesuai dengan besaran biaya yang

diperlukan. Selain itu, sumber biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat

dapat diperoleh pula dari dana yang di alokasikan Pemerintah Daerah

(provinsi/ kabupaten/ kota) yang di alokasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut buku Dimensi Adminitrasi pendidikan karangan Piet

Sahartien, sumber biaya dari pemerintah pusat maupun daerah berupa dana

pembangunan dan dana rutin. Dana pembangunan melalui DIP untuk

inovasi pendidikan, rehabilitasi, gedung, alat laboraturium, alat workshop,

buku paket dan sebagaimanya.36

Dana rutin dialokasikan melalui DIK

(daftar isian kegiatan). Kebutuhan anggaran pembangunan maupun rutin

harus diajukan berupa DUP dan DUK pada pertengahan atau akhir tahun.

Anggaran pembangunan dalam DIP berlaku tiga tahun sedangkan

anggaran rutin melalui DIK berlaku satu tahun anggaran.

2. Sumber biaya dari keluarga siswa

Keluarga merupakan kontributor yang cukup penting bagi

keberlangsungan pendidikan di sekolah. Prediksi Asian Development

Bank (ADB) tentang kontribusi keluarga terhadap pendidikan memperkuat

prediksi sebelumnya tentang besarnya peran serta orang tua siswa dalam

mendukung penyelenggaraan pendidikan. ADB (Clark, 1998) melaporkan

bahwa pada tahun 1995/ 1996 biaya yang dikeluarkan orang tua siswa

pada sekolah swasta sebesar Rp 840.000 per siswa per tahun. Dari jumlah

tersebut Rp. 519.000 (62%) dibayar ke sekolah, sedangkan sisanya Rp.

321. 000 dikeluarkan secara langsung orang tua siswa untuk keperluan

yang menunjang kelangsungan pendidikan anaknya.

36

Sahertian Piet, Dimensi- Dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah ( Surabaya:

Usaha Nasional). H 211

32

3. Sumber biaya dari masyarakat

Sumber dana yang berasal dari masyarakat dan keluarga siswa

merupakan sumber dana yang utamauntuk penyelenggaraan pendidikan

swasta. Asian Development Bank (ADB) 1995/ 1996 memprediksi bahwa

86% dari total biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di

sekolah bersumber dari non pemerintah (masyarakat dan keluarga). Ini

menunjukan bahwa perhatian masyarakat dan orang tua siswa terhadap

keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut cukup besar. Satuan biaya

pendidikan yang biasanya berlaku di sekolah Umum maupun sekolah

swasta antara lain adalah:

a. Satuan biaya per siswa

Secara sederhana satuan biaya per siswa merupakan hasil bagi

dari jumlah biaya pendidikan pada suatu unit pengelolaan pendidikan

di sekolah oleh jumlah siswa yang belajar di sekolah tersebut. Saat ini

nilai satuan biaya per siswa ini belum diperoleh angka yang benar-

benar rill, karena satuan biaya ini lebih sering hanya mencerminkan

pada satuan biaya yang berorientasi pada subsidi pemerinta. Padahal

dalam kenyataanya biaya yang dikeluarkan sekolah dapat berasal dari

berbagai sumber yang beragam termasuk didalamnya dari orang tua

siswa, alumni, pengusaha, dan sumber- sumber lainya.

b. Satuan biaya per sekolah

Satuan biaya per sekolah diperoleh dengan cara membagi

jumlah dari seluruh biaya yang telah dialokasikan untuk sekolah oleh

jumlah sekolah yang menerima biaya tersebut.

Meski kenyataanya satuan biaya rill pendidikan persekolah

berbeda sesuai dengan kondisi objektif sekolah dan keadaan

masyarakat pengguna jasa sekolah, satuan biaya persekolah ini

dapat memberikan gambaran umum tentang perbandingan rata-rata

pengeluaran atau pemanfaatan uang oleh sekolah pada lingkup

wilayah tertentu (desa, kota, kabupaten, propinsi) pada kurun

waktu satu tahun. 37

37

Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Standarisasi Biaya Pendidikan Di

Sekolah/ Madrasah: Jakarta Departemen Agama RI, 2003. H 14.

33

E. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Biaya Pendidikan

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48, pengelolaan

dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas publik. Prinsipprinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang

didirikan oleh masyarakat terdiri atas prinsip-prinsip umum dan prinsip-

prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi keadilan, efisiensi, transparansi

dan akuntabilitas publik.

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip.

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa

pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu

mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut,

yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.38

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang

manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan.

Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan

berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga

pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian

penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa

memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka

meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam

penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu

transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara

pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh

informasi yang akurat dan memadai.

38

David Wijaya, Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas

Pendidikan, http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%2080-

96%20Implikasi%20Manajemen%20Keuangan%20Sekolah.pdf.

34

Bentuk transparansi yang dilakukan manajemen sekolah adalah

sikap sekolah yang terbuka dalam melaporkan program sekolah dan sistem

penilaian atau evaluasi yang dilakukan secara objektif. Sedangkan bentuk

akuntabilitas sekolah kepada masyarakat, dilakukan melalui usaha sekolah

agar tujuan pembelajaran baik berdasarkan tujuan nasional, tujuan

lembaga dan tujuan kurikuler, tercapai dengan sebaik-baiknya.39

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua

warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan

dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di

ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang

membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang

tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari

orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan

informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

2. Akuntabilitas

Sekolah merupakan lembaga publik yang memberikan layanan

kepada pelanggan atau pengguna jasannya. Layanan yang diberikan harus

didasarkan kepada terciptannya kepuasan publik sebagai pelanggan.

Sebagai lembaga publik, sekolah wajib untuk memuaskan pelanggannya

secara terus menerus. Sekolah yang memuaskan pelanggan merupakan

wujud akuntabilitas dan kredibilitas dihadapan pelanggannya.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain

karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk

mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam

manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang

berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung

39

Amirudin Siahaan, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah.. (Ciputat: Quantum

Teaching, 2006).h 145.

35

jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua,

masyarakat dan pemerintah.

Ada tiga pilar utama yang menjadi syarat terbangunnya

akuntabilitas, yaitu : Adanya transparansi para penyelenggara sekolah

dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen

dalam mengelola sekolah. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang

dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Dan

adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam

menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya

yang murah dan pelayanan yang cepat

Akuntabilitas publik berarti penggunaan uang sekolah dapat

dipertang-gungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang ditetapkan.

Ada tiga syarat utama agar dapat tercipta akuntabilitas publik, yaitu: (1)

adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan, dalam hal masukan

dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah; (2) adanya

standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan

wewenang; serta (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana

sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan

prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan proses yang cepat.

Pengelolaan biaya pendidikan yang transparan dan akuntanbel

akan mendorong terjadinya pengelolaan biaya pendidikan yang efekif.

Sedangkan pengelolaan yang efektif pada dasarnya melaksanakan

manajemen yang meliputi proses : perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan pengendalian

(controlling) berbagai usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber –

sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen diperlukan dan selalu ada dalam setiap organisasi baik yang

berorientasi profit maupun non profit, di mana bisa berbentuk perusahaan

perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, rukung tetangga, dsb.

36

3. Efektif

Dalam kamus besar bahasa indonesia (190; 219) dikemukakan

bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan

kesannya). Jadi Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil

mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan

tujuan operasional.40

4. Efesiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan.

Efficiency ”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004).

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan

keluaran (out put) atau antara daya dan hasil.

Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) dengan

keluaran (output) atau antara daya (tenaga, pikiran, waktu, dan biaya)

dengan hasil. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

penggunaan waktu, tenaga, dan biaya; serta hasil (outcomes). Daya yang

dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut

dapat dilihat dari dua hal:

a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya:

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu,

tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang

ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara

penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan..

b. Dilihat dari segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan

waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-

banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya

40

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Hal 82

37

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di SMK NUSANTARA yang berada

di Legoso Raya No. 30 Pisangan Ciputat – Tangerang. Penelitian ini

dilakukan pada masa dan bulan belajar mengajar efektif 2011/ 2012 sehingga

memudahkan penelitian untuk menjaring data dan informasi yang dibutuhkan

dari responden. Hal ini untuk memungkinkan peneliti memahami lebih dalam

obyek penelitian kemudian benar-benar mendapatkan gambaran jelas tentang

obyek tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,

yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek,

suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada

masa sekarang. Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini dengan

tujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan pelaksanaan pembiayaan

pendidikan.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau

alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai

38

intrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap

peneliti sebagai intrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode

penelitian kualitati, penguasaan wawasan terhadap bidang yang ditelit,

kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik

maupun logistiknya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang

merupakan perhatian peneliti. Objek penelitian dapat berupa makhluk hidup,

benda-benda, system , prosedur dan fenomena. Yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah SMK Nusantara.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, oleh

karenanya pengambilan sampel harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa

sehinga dapat diperoleh sampling yang benar-benar mampu menggambarkan

keadaan populasi yang sebenarnya, dengan kata sampel harus representative.

Cara mengambil sampel yaitu dengan teknik pengambilan sampel yang

disebut teknik sampling.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi

oleh Spradley dinamakan “sosial situaction” atau situasi sosial yang terdiri

dari tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity)

yang berinteraksi secara sinergis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah

olehnya.. Untuk memperoleh hasil penelitian yang signifikan penulis

menggunakan metode dan instrumen pengumpulan data berupa:

39

1. Metode Interview (wawancara)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor

yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor

tersebut adalh: pewawancara, responden, topik penelitian tertuang

dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.41

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondenya sedikit/kecil.

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud

tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pelaku, yaitu pihak

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang

diwawancarai (interviewed) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu.42

Sutopo mengemukakan wawancara merupakan salah satu sumber

informasi riset yang sangat penting didekati dengan interview.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara lisan dimana 2 orang atau lebih bertatapmuka mendengarkan secara

langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan.43

Penulis

menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh

tentang SMK NUSANTARA , untuk mencari informasi dan data tentang

pengelolaan pembiayaan pembiayaan pendidikan.

Sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan

instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (interview

guide).

Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang

meminta untuk untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi

pertanyaan bisa menvalup fakta, data, pengetahuan, konsep,

41

Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survey ( Jakarta: LP3ES), 1989. H 193. 42

Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1993).h

135. 43

Cholid Narbuko, Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara 2004. Hal 83)

40

pendapat persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus

masalah atau variabel- variabel yang dikaji dalam penelitian.44

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara

Tanya jawab secara tulisan yang dilakukan peneliti dengan Kepala

Sekolah, dan Direktur keuangan sekolah, Bag. Pembukuan. Bagian

pelaporan, dan kepala tata usaha sekolah Untuk memperoleh informasi

mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara.

2. Metode Observasi (pengamatan)

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis

fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 1981: 136). Hal ini senada

dikemukakan Mardalis (2002: 63) bahwa observasi digunakan dalam

rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian atau studi yang

disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-

gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Dalam hal ini peneliti

mengamati secara langsung kondisi objek sekolah untuk mendapatkan

data yang diperlukan dan informasi mengenai Pengelolaan Biaya

Pendidikan di SMK Nusantara .

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

rapat, lengger, agenda dan sebagainya.. Teknik dokumentasi sebagai

sumber data diharapkan dapat mendukung hasil penelitian yang lebih

kredibel. Untuk itu dibuat pedoman dokumentasi sebagai berikut:

a. Profil SMK NUSANTARA .

b. Struktur organisasi

c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

d. Rekapitulasi siswa dan siswi yang terlambat membayar SPP

e. Rekapitulisasi siswa dan siswi penerima beasiswa

44

Syaodih Nana, Metode Penelitian Pendidikan . ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2010). H. 216.

41

F. Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap

fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih

tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian.

Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus

ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan

instrumen penelitian. Jadi intrumen penelitian adalah suatu alat yang

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati.

Kisi- kisi instrumen pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kisi- kisi Instrumen Pengumpulan Data

Dimensi Sub dimensi

Perencanaan Pembiayaan

Pendidikan (RAPBS)

- Pola Penyusunan RAPBS

- Identifikasi Sumber Dana

- Penggunaan Dana

- Pengeluaran Dana

Pembukuan laporan

pengelolaan pembiayaan

pendidikan

- Pencatatan Penggunaan

Pengeluaran

- Tahap pengikhtisaran

- Pelaporan

Akuntabilitas Pengelolaan

Pembiayaan

- laporan penggunaan Dana

- Bentuk-bentuk

pertanggungjawaban

G. Analisis data

Analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

bahan- bahan lain, sehingga dapat lebih mudah di pahami, dan temuanya

dapat diinformasikan kepada orang lain.

42

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif

deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pengumpulan data sekaligus

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau vertifikasi.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

akan memberikan yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin

mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dialkukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering

digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing/ Verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Menurut buku berjudul metode penelitian pendidikan karangan

Drs. S. Margono, kegiatan pengolahan data sebagai berikut:

a. Pengklasifikasikan data, yaitu menggolongkan aneka ragam

jawaban kedalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas.

Pengklasifikasian perangkat kategori dibuat dengan mendasar

kriterium yang tunggl, bahwa setiap perangkat ketgori harus dibuat

lengkap, sehingga tidak ada satupun jawaban responden yang tidak

mendapat tempat, dan ketegori yang satu dengan yang lainya harus

terpisah secara jelas tidak saling tumpang tindih.

43

b. Koding, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban

responden dengan jalan menandai masing-masing kode tertentu.

Bila analisis kuantitatif maka kode yang diberikan adalah angka.

Bila angka itu berlaku sebagai skala pengukuran maka disebut

skor.

c. Tabulasi, yaitu usaha penyajian data, terutama pengolahan data

yang akan menjurus ke analisis kuantitatif, biasanya menggunakan

tabel, baik tabel ditribusi frekuansi maupun tabel silang.45

45

Margono. Metode penelitian Pendidikan. ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). H 191.

44

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah singkat SMK NUSANTARA.

Sekolah Nusantara ini pada dasarnya dibawah naungan Yayasan

Al-Dianan Nusantara (YAN) berdiri pada tanggal 05 Mei 1995, nama Al-

diana Nusantara diambil dari nama pemiliknya yaitu Al adalah nama

tengah dari Bapak Dr. H. Alimudin Al- Murtala, MM dan nama Diana

adalah dari nama belakang istrinya bernama Drs. Hj. Rosdianah, SE.

Nama Nusantara itu sendiri dicantumkan karena mengigat Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK ) merupakan suatu sekolah yang

diperuntukkan bagi putra/i Bangsa Indonesia yang bersifat umum/

campuran dari berbagai suku dari sabang sampai mareuke. Awal mulanya

Yayasan Aldiana Nusantara (YAN) ini membuka Akademik Pariwisata

Nusantara yaitu pada tahun 1998 yang berada di Jl. Ir. H. Juanda

disampaing IAIN Jakarta ( UIN sekarang ) dengan status gedung masih

mengontrak.

Pada tahun 2001 Yayasan Al-diana Nusantara membuka kembali

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara yang berada di Jl. Legoso

Raya No.30 Pisangan Ciputat, dengan status gedung masih mengontrak.

Untuk jurusan yang pertama SMK Nusantara membuka jurusan/ dibidang

Pariwisata (Akomodasi perhotelan) peminatnya cukup memadai.

45

Mengingat minat dan prosfek kedepan menjanjikan maka pada tahun 2004

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara ini membuka kembali dua

jurusan yaitu pertama Jurusan Usaha Jasa Pariwisata yang bergerak

dibinga Tour dan Travel dan kedua Bisnis Manajmen ( Penjualan). Pada

tahun 2006 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara membuka

kembali 2 jurusan yaitu Jurusan Farmasi dan Tehnik Informatika.

Banyak upaya yang dilakukan pihak Sekolah demi memajukan

Sekolah dan meningkatkan prestasi belajar khususnya untuk siswa/ i agar

memiliki keahlian dibidangnya masing –masing. Salah satu yang

dilakukan pihak sekolah yaitu melaksanakan kerjasama kepada pihak

Hotel – hotel yang berbintang 1 sampai dengan bintang 5 yang ada di

Jabotabek bahkan yang ada diluar negeri juga, begitu juga untuk jurusan

Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dan Penjulan. Sebelum siswa/i terjun

langsung ke DU/ DI pihak sekolah mewajibkan kepada siswa/ i harus

mengikuti praktek-praktek di lab baik itu praktek bahasa inggris, bahasa

jepang, bahasa mandarin, praktek di lab penjualan, parakte House keeping,

FO, praktek komputer dan kegiatan-kegiatan yang mendukung

peningkatan prestasi belajar. Sehingga bila siswa/i telah memiliki bekal

maka akan mudah mempraktekkannya di Dunia Usaha /Dunia Industri.

Pada tahun 2005 Yayasan Aldianan Nusantara membeli tanah yang

luasnya 1600 m2,

kemudian dibagun gedung Sekolah menengah

Kejuruan SMK Nusantara yang disebut dengan Gedun Baru yang berada

di Jl. Tarumanegara Dalam No.1 Pisangan Ciputat Tangerang, digunakan

untuk jurusan Akomodasi Perhotelan, Usaha Jasa Pariwisata, Farmasi

kemudian Gedung yang berada di Jl. Legoso Raya No.30 Pisangan

Ciputat masih digunakan untuk jurusan Penjualan dan Tehnik Informatika,

akan tetapi mulai tahun ajaran baru tahan 2008 gedung yang berada pada

Jl. Legoso Raya No. 30 Pisangan Ciputat tidak dipakai untuk SMK

Nusantara karena semua jurusan akan dipindahkan di Gedung Baru

semua.46

46

Hasil studi dokumentasi

46

2. Visi misi dan Tujuan

Adapaun visi dan misi SMK Nusantara diantaranya adalah :

Visi : Menciptakan tenaga kerja yang profesional yang berahlak mulia.

Misi :

- Memelihara budaya bangsa sebagai aset pariwisata

- Mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan budaya bangsa yang

bermoral dan religius.

- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bersifat teoritis

dalam rangka profesional.

- Mengedepankan pendidikan agama dalam menciptakan tenaga

kerja yang berakhlak mulia.

- Mendidik tenaga kerja terampil melalui guru industri

berpengalaman dan dapat dipertanggung jawabkan guna

kepentingan dunia kerja dalam dan luar negeri.

- Industri sebagai partner dalam mengembangkan kompetensi siswa/

i job training dan penempatan kerja.

- Setiap alumni dibekali sikap mental dan mampu bersaing dalam

memasuki dunia kerja.

Tujuan

Menjadikan tenaga kerja professional yang berprestasi Mandiri dan

Religius, untuk ditempatkan di dunia industri baik di dalam maupun diluar

negeri.

3. Keadaan siswa dan Guru SMK NUSANTARA

a. Jumlah Guru Dan Karyawan

Tenaga pendidik yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Nusantara merupakan tenaga pendidik yang profesional dan disiplin

tinggi. Tenaga pendidik merupakan lulusan dari berbagai universitas yang

ada di jakarta dan sekitarnya yang memenuhi syarat yang memadai karena

tenaga pendidik telah lulus S1 bahkan sudah banyak yang telah

menyelesikan S2.

47

Jumlah tenaga pendidik dan karyawan yaitu 85. Karyawan yang

bekerja di Sekolah Menengah Kejuruan rata-rata telah menyelesaikan

pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), akan tetapi

karyawan yang bekerja masih menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya.

Mengingat pentingnya pendidikan dan kualitas dapat memberikan suatu

kemudahan sesuai dengan tarap yang telah ditentukan.

b. Jumlah Siswa/ I SMK Nusantara

Jumlah siswa/ i Sekolah Menegah Kejuruan (SMK ) nusantara

tahun diklat 2011/2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jumlah siswa dan siswi

NO

PROGRAM

KEAHLIAN

K E L A S

JUMLA

H

KET.

I II III

1

2

3

4

5

6

7

8

Akomodasi

Perhotelan

Boga

Usaha Jasa Pariwisata

Pemasaran

RPL

MM

TKJ

AK

71

49

22

79

40

77

72

120

54

49

27

65

62

60

72

139

90

45

22

100

74

-

60

127

215

143

71

244

178

137

204

386

JUMLAH 1576

Suatu lembaga pendidikan formal yang berkualitas banyak

diminati oleh masyarakat. Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak

mereka ke lembaga pendidikan yang berkualitas memiliki alasan yang

tepat yaitu keinginan mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik.

Sebagaimana yang terjadi pada SMK Nusantara yang telah mendapatkan

akreditasi A [Amat Baik] dari Departemen Pendidikan Nasional, Kini

SMK Nusantara mendapatkan perhatian yang begitu besar dari masyarakat

khususnya masyarakat kelas menengah atas hal ini dapat dilihat dari

banyaknya antusias masyarakat yang mendaftarkan anak mereka ke

lembaga tersebut.

48

4. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang melancarkan atau memudahkan

siswa dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siswa dapat memahami

pelajaran karena didukung oleh fasilitas yang memadai.

Fasilitas yang dimilki oleh Sekolah Menegah Kejuruan (SMK)

Nusantara sudah cukup media sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sehingga masing –masing jurusan dapat memahami pelajarannya dengan baik

ditambah praktek –praktek kejuruan yang dapat memperjelas dan memahami

ilum yanag didapat didalam kelas mengenai pelajaran mereka.

Fasilitas yang miliki pada dasarnya banyak sekali, akan tetapi ada

beberapa penulis catat fasilitas yang dianggap penting antara lain :

Tabel 3.3

Fasilitas sekolah

NO. NAMA FASILITAS JMLH KEADAAN KET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lab Bahasa Inggris

Lab Bahasa Jepang

Lab Bahasa Mandarin

Lab Penjualan

Lab Farmasi

Lab Komputer

House Keeping

FO

Hotel Nusantara

Lab Perpustakaan

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

5. Hak Kepemilikan

Hak kepemilikan tanah dan gedung adalah hak milik sepenuhnya

Yayasan Aldianan Nusantara, dengan luas tanah 2000 m2. Jumlah kelas

yang sebanyak 39 kelas selain ruang TU, dan ruang guru. Hak kepemilikan

tanah dan gedung yaitu pada tahun 2005. Dan sampai saat ini Yayasan Aldiana

Nusnatara masih dalam tahap pembagunan.

49

6. Struktur Organisasi.

Tabel 3.4

STRUKTUR ORGANISASI

SMK NUSANTARA CIPUTAT TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

KEPALA SEKOLAH

Drs. H. Faisal Bakar, SE

INDUSTRI

KOMITE SEKOLAH

MASYARAKAT

YAN

Dir.Pendidikan

Bid. KESISWAAN

Bahrozih, SE, MM

KAJUR

APH

Slamet

Rudjito,

SE, MM

KAJUR

UJP

Kartini,

SE

KAJUR

BOGA

Tarudin,

S.Pd

KAJUR

FAR

Nurul

Badriah,

S.Si

BP / BK

1. Rizki

Herliana, S.Psi

2. Suma

Hartadinata

, ST

3. Dra.Kanaah

Djamal,SE

4. M. Arief

Noor, Spd,

SE

KAJUR

BM

Dra.

Kanaah

Djamal,

SE

KAJUR

TI

Amran

Mursali

m,ST

W A L I K E L A S

GURU NORMATIF, ADAFTIP, PRODUKTIF

S I S W A

WK. KEP SEK

M. Arief Noor, S.Pd, MM

Bid. KURIKULUM

N. Herlina, M.Pd

50

Struktur organisasi yang saat ini berlaku di SMK Nusantara tidak

mengalami suatu perubahan dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan

bahwa struktur organisasi yang dibuat sangat membantu akan alur

koordinasi dan perintah suatu bagian untuk menjalankan fungsi serta tugas

yang menjadi hak dan kewajibannya. Dapat kita lihat bahwa kepala

sekolah bahwa merupakan jabatan tertinggi dalam institusi pendidikan

yang memiliki power untuk mengintruksikan kesegenap jajaran yang

berada di bawahnya untuk melakukan suatu kegiatan yang berkenaan

dengan proses belajar mengajar sesuai dengan fungsi dan tugasnya serta

Kepala Sekolah dapat bekoordinasi dengan sekolah untuk mengatasi

permasalahannya.

7. Keadaan karyawan SMK Nusantara

Wujud dari lembaga pendidikan yang berkualitas adalah

pelaksanaan administrasi serta pelayanan teknis yang baik untuk

menunjang prosespendidikan. Kini tenaga kependidikan yang tugasnya

sebagai pelayan administrasi ditangani oleh 100% oleh tenaga yang

memiliki kualifikasi serta sertifikasi pada bidangnya. Keadaaan Guru dan

karyawan SMK Nusantara telampir.

B. Hasil Penelitian

1. Pembiayaan Pendidikan di SMK NUSANTARA.

Sebagai sekolah swasta yang mandiri, maka Sumber pemasukan

adalah dari masyarakat/ orang tua siswa yang berupa SPP dan biaya

lainya. Jadi uang SPP sangat penting untuk kelancaran pembiayaan

pendidikan. Jika uang SPP terhambat, maka pelaksanaan pembiayaan

keuangan di SMK Nusantara juga terhambat, karena semua aktivitas dan

kegiatan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan disekolah pihak

Yayasan bekerjasama dengan Bagian keuangan dalam pelayanan

pembayaran SPP, para peserta didik dapat melakukan transaksi

pembayaran melalui kasir yang berada bagian administrasi sekolah pihak

51

Biro Keuangan SMK Nusantara pun memberikan pelayanan pembayaran

dengan pelayanan yang sopan dan ramah. Direktur Keuangan sekolah

akan melakukan pemanggilan wali murid bagi para siswa yang terlambat

dalam pembayaran SPP. Hingga saat ini dana yang telah diperuntukan

dapat dikatakan sedikit banyaknya telah memberikan kontribusi terhadap

keberhasilan pendidikan.47

Pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara meliputi:

a. Uang PSB dan DU.

Supaya kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan

baik, maka perlu adanya dana yang mendukung tercapainya tujuan

pendidikan yang di inginkan. Sebagai lembaga pendidikan Swasta

yang berdiri sendiri maka pemasukan keuangan sekolah hanya dari

masyarakat, dan dengan tampa ada dana dari masyarakat maka proses

pendidikan tidak akan terlaksana.

Pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara yang

pertama adalah dari siswa berupa uang PSB (Pendaftaran Siswa Baru)

dan Daftar ulang. Uang PSB meliputi pertama, uang formulir calon

siswa baru yang berlaku hanya untuk para siswa yang akan mendaftar

untuk masuk ke sekolah sebesar Rp. 75. 000,00 setiap siswa. Kedua,

yaitu uang Daftar Ulang hanya untuk kls II dan kls III, pendaftaran

ulang ini dilakukan siswa apabila dia ingin melanjutkan proses belajar

ke tingkat selanjutnya misalnya dari kls II ke kls III dan apabila ada

siswa tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan

maka siswa tersebut di anggap mengundurkan diri atau berhenti dari

sekolah, uang daftar ulang setiap siswa sebesar Rp. 60.000, 00 setiap

jurusan dari kls II sampai kls III. Dan uang PSB dan DU yang ketiga

adalah uang pasphoto dan raport, biaya ini lebih besar dari biaya

sebelumnya karena untuk pasphoto dan raport yang diperlukan untuk

kelancaran proses belajar mengajar, untuk hal ini setiap siswa uang

pasphoto dan raport sebesar Rp. 100.000.

47

Hasil wawancara dengan Bpk. Muntohar, SE (Direktur keuangan Sekolah)

52

b. Uang pangkal

Uang pangkal dibayarkan pada waktu siswa telah resmi masuk

ke sekolah dan telah terdaftar sebagai siswa SMK Nusantara. Uang

pangkal setiap jurusan berbeda, untuk jurusan APH, UPW, TKJ, RPL,

DAN MM sebesar Rp. 2. 175. 000. Untuk jurusan Boga sebesar Rp. 2.

200. 000. Dan untuk jurusan PM dan AK sebesar Rp. 1.225. 000 biaya

ini berbeda setiap gelombang. Uang pangkal sudah termasuk

pembayaran gedung atau bangunan sekolah, pembelian baju batik, jas

almamater, seragam olahraga, seragam untuk hari jum’at, baju praktek

dan dasi.

c. Uang MBS

MBS atau Masa Bimbingan Siswa dilakukan pada waktu para

siswa akan memasuki sekolah yaitu sebelum pembelajaran akan

dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk mengenalkan kepada para siswa

tentang keadaan sekolah atau lingkungan sekolah, mengenalkan

kepada siswa kepada para warga sekolah, dan tujuan yang paling

utama adalah supaya siswa baru dapat saling mengenal baik antara

sesama siswa baru maupun kakak senior atau kakak kelas yang

terlebih dahulu sudah masuk dan belajar di sekolah tersebut.

Pelaksanaan MBS biasanya berlangsung selama 1 hari atau 2

hari, yang menjadi peserta adalah semua siswa baru yang sudah

membayar uang MBS yang telah ditentukan oleh pihak sekolah

sebesar Rp. 90. 000, 00 untuk jurusan APH, UPW, TKJ, RPL dan

MM. untuk jurusan Boga sebesar Rp. 90. 000,00.dan jurusan PM,

Boga dan AK sebesar Rp. 90. 000, 00. Biaya setiap gelombang

berbeda, maksudnya adalah ada 3 gelombang yang diberlakukan untuk

siswa baru yang akan mendaftar untuk menjadi siswa SMK Nusantara,

gelombang 1 untuk 150 pendaftar, gelombang kedua untuk 150

pendaftar, dan yang ketiga untuk 150 pendaftar. Hal ini berlaku untuk

semua pembayaran yang dilakukan oleh siswa baru berupa

53

pendaftaran, uang pangkal, praktek, spp, kesiswaan dan kesehatan,

uang MBS, dan buku UANG 3 buah.

d. SPP

Pemasukan yang paling besar dari masyarakat adalah uang SPP

yang rutin dibayarkan oleh para sisa setiap bulanya yang mana dana

tersebut digunakan untuk proses belajar mengajar. Akan tetapi kendala

yang dihadapi di SMK Nusantara adalah banyaknya Siswa terlambat

dalam membayar SPP dan uang pembangunan, namun hal tersebut

tidak mempengaruhi proses belajar mengajar, proses belajar mengajar

tetap terlaksana dengan baik. Dalam dokumentasi Pembiayaan bagian

keuangan SMK Nusantara pada tahun 2011 jumlah siswa yang

terlamabat membayar SPP sebanyak 1. 373 181. 550 per tanggal 15

november 2011.

Dan Untuk mengatasi jumlah tunggakan SPP siswa, pihak

sekolah memberikan peraturan sebagai berikut:

1) Bagi siswa yang mempunyai tunggakan tidak di izinkan untuk

mengikuti ujian sekolah seperti MID Semester, Ujian Semester

Ganjil, Ujian Semester Genap. Sebelum siswa yang bersangkutan

membayar tunggakan SPP minimal 50% dari tunggakan.

2) Bagi siswa yang mempunyai tunggakan SPP diatas 2 juta, Bagian

Keuangan sekolah akan melakukan pemanggilan wali murid.

3) Dan bagi siswa yang kurang mampu, pihak sekolah memberikan

keringan untuk pembayaran SPP atau penerima Beasiswa. Siswa

yang mendapat keringanan biaya/ beasiswa sebanyak 88 orang

yang terdiri dari berbagai jurusan. Daftar siswa- siswi penerima

beasiswa/ keringan biaya di SMK Nusantara tahun 2011-2012

terlampir.

Untuk menanggulangi jumlah tunggakan yang banyak setiap

tahunnya, pihak sekolah melakukan subsidi silang untuk mengatasi

kekurangan dana disekolah. Kalau tidak dilakukan subsidi silang maka

kegiatan sekolah tidak akan berjalan karena kekurangan biaya. Dan

54

selama melakukan subsidi silang tak pernah terjadi masalah, semua

terselesaikan sesuai rencana, dan guru- guru mendapatkan gaji pas

pada waktunya. 48

SPP untuk gelombang- 1, 2 dan 3 tidak berbeda, untuk jurusan

APH, UPW, TKJ, RPL dan MM sebesar Rp. 185. 000. Jurusan Boga

Rp. 200. 000. Dan jurusan PM dan AK Rp. 135. 000.

e. Kesiswaan dan kesehatan

Uang kesehatan dan uang kesiswaan. Uang kesiswaan sudah

termasuk pembayaran untuk OSIS (Organisasi Intra Sekolah), asuransi

dan kartu pelajar. Dana Asuransi bertujuan untuk mengantisipasi

jikalau ada kejadian yang tidak di inginkan terjadi pada siswa mislanya

kecelakaan, sekolah bertanggungjawab terhadap siswa. Asuransi yang

diberlakukan oleh sekolah sebesar Rp. 90.000. per-siswa. Dan dana

osis digunakan untuk membiayai segiatan siswa dalam berorganisasi

disekolah misalnya kegiatan OSIS yang rutin setiap tahun adalah LDK

(Latihan Dasar Kepemimpinan) selama 3 hari dan biasanya dilakukan

diluar sekolah.

Uang kesehatan sebesar untuk kelas X jurusan APH, UPW,

TKJ, RPL, MM Rp. 125. 000. Jurusan Boga dan AK Rp. 125. 000.

Nominal untuk pembayaran kesehatan sama setiap jurusan maupun

tingkatan. Uang kesehatan ini dipergunakan untuk membiayai para

siswa jikalau ada yang sakit, uang kesehatan.

f. Buku UAN

Buku UAN 3 buah yaitu buku Matematika, Bahasa indonesia

dan buku Bahasa inggris dan setiap siswa diwajibkan membayar Rp.

115. 000, nominal untuk pembayar buku tersebut sama setiap jurusan.

Pembelian buku UAN di awal tahun ajaran atau pada waktu siswa

akan masuk ke sekolah bertujuan supaya buku tersebut dapat dipelajari

siswa dari kelas 1, dan ketika para siswa sudah menginjak kelas 3

menguasai UAN dengan maksimal.

48

Hasil wawancara dengan Bapak Muntohar Direktur keuangan.

55

Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik sangat

mempengaruhi penggunaan keuangan sekolah yang efektif dan efesien

untuk membiayai seluruh kegiatan belajar mengajar demi tercapainya

tujuan yang sekolah yang di inginkan, maka diperlukan kemampuan

untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan yang memadai tentunya

sehingga pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan sesuai acuan

efektif dan efesiensi.

2. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SMK Nusantara

Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara Meliputi

beberapa hal, yaitu:

a. Perencanaan Pembiayaan

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan

merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan

tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Jadi perencanaan suatu proses

pemikiran atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan. terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur.an baik secara tegas

maupun secara sindiran agar sebelum mengambil suatu tindakan haruslah

dibuat perencanaan firman Allah Subhanahu Wata.ala berbunyi:

Artinya: Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa

dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. [Surat (2) Al-

Baqoroh: 197].

Allah Subhanahu Wata.ala memerintahkan kita untuk berbekal di

dalam menghadapi suatu pekerjaan atau suatu tidakan. Hal ini

mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan atau tindakan itu haruslah

dimulai dengan suatu perencanaan yang konkret, guna menghindari

kekeliruan yang dapat merugikan.

Setiap sekolah pasti memiliki sistem pengelolaan pembiayaan

pendidikan yang berbeda- beda, hal tersebut dalam dilihat dari penerapan

kebijakan pembiayaan pendidikan yang berlaku pada suatu sekolah.

56

Begitu juga di SMK nusantara. Lembaga pendidikan SMK Nusantara

dibawah naungan yayasan Aldiana Nusantara, dalam hal ini keuangan

adalah sentral. Yang dalam hal ini sistem pelaksanaan manajemen

keuangan diatur sepenuhnya oleh Yayasan SMK Nusantara, yang dibantu

oleh bagian keuangan sekolah. Adapun pihak- pihak yang bekerja

dibagian keuangan adalah:

Tabel 3.5

Bagian keuangan dan para Staff

Nama Jabatan

Muntohar Direktur Keuangan

Mad Nur. SE Bag. Pelaporan Keuangan

Jaelani Bag. Pembukuan

Neng Fitriah Bag. Kasir

Tahap awal dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK

Nusantara adalah perencanaan pembiayaan yaitu dengan penyusunan

RAPBS (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah) atau

anggaran sekolah. Proses penyusunan anggaran Tidak semua pihak

terlibat dalam penyusunan RAPBS yaitu jajaran yayasan Aldiana

Nusantara, bagian keuangan sekolah, dan ketua jurusan sekaligus

perwakilan dari guru- guru., RAPBS di susun setiap awal tahun ajaran dan

untuk 1 tahun pembelajaran. Anggaran dihitung pada saat kegiatan MBS (

Masa Belajar Siswa), MBS dilakukan pada saat siswa masuk dan siswa

diterima di sekolah . disana mulai dihitung jumlah siswa, jumlah dana

setiap siswa, dan semua yang berhubungan dengan pengeluaran siswa

selama satu tahun. Kalaupun ada pengeluaran dana secara mendadak

sejumlah Rp. 15.000 (biaya untuk photocopy, pembelian alat-alat untuk

proses KBM, dan lain-lain), maka langsung ditangani oleh bagian

keuangan, tidak masuk dalam RAPBS. Dalam penyusunan RAPBS Tidak

semua pihak terlibat, hanya beberapa pihak yang ikut serta seperti kepala

57

sekolah, kepala tata usaha sekolah, bag kesiswaan, ketua jurusan, kepala

sekolah, dan direktur yayasan.49

Sumber pendapatan keuangan di SMK Nusantara diperoleh dari

orang tua siswa yang berupa (uang pangkal,SPP, uang PSB dn daftar

ulang, uang MBS, uang praktek, uang kesehatan dan kesiswaan, uang

ujian dan uang kegiatan akhir tahun), pemerintah yang berupa (beasiswa,

BBE, BOMM, perpustakaan, komputer dan yayasan pendidikan), saldo

awal tahun serta sumber lain. Dana pendapatan ini dikeluarkan untuk gaji

guru dan karyawan, beasiswa prestasi dan tidak mampu, untuk kecakapan

hidup (praktek), untuk KBM/KBK, untuk iuran sekolah, untuk komputer

pembelajaran, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana, daya dan

jasa, kegiatan ekstrakrikuler, lainnya dan saldo akhir tahun. Dimana dana

tersebut digunakan untuk seluruh kegiatan yang ada disekolah seperti yang

telah direncanakan dalam RAPBS. .

Di SMK Nusantara, Untuk penggunaan keuangan cash max Rp

100.000 dapat menggunakan keuangan bersumber dari keuangan kas

harian sekolah dengan persetujuan Kepala Sekolah dan bagian keuangan

tentunya, namun jika penggunaan keuangan lebih dari Rp 100.000 maka

pihak sekolah wajib mangajukan proposal kepada bagian keuangan dan

kemudian bagian keuangan mngejukan ke pihak yayasan agar dana yang

dibutuhkan dalam kegiatan tersebut cair atau dapat digunakan setelah

adanya persetujuan dari pihak yayasan SMK nusantara.

Dalam mewujudkan pembiayaan pendidikan yang efektif dan

efesien. Bagian keuangan mengehemat dalam pengeluaran dana. Dana

yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhaan, apabila ada dana yang

dianggap oleh bagian keuangan tidak perlu, maka anggaran yang di ajukan

akan ditunda atau dibatalkan. Untuk pengeluaran dana setiap bagian harus

tertulis dalam RAPBS atau proposal yang diajukan, tidak semua anggaran

yang diajukan terlaksana, pihak yayasan terlebih dahulu mempelajari

49

Hasil wawancara dengan Bpk. Drs. H. Faisal Bakar, SE (kepala sekolah SMK

Nusantara)

58

setiap anggaran yang diajukan, mungkin terdapat anggaran yang terlalu

besar, atau mungkin ditunda karena berbagai alasan, hal tersebut

dilakukan supaya dapat menghemat dana sekolah.

Tabel 3.6

Rincian RAPBS SMK Nusantara

No Penerimaan Pengeluaran

1 Uang PSB dan daftar ulang

Jumlah Rp. 191. 345. 000

Biaya PSB dan daftar ulang

Jumlah Rp. 189. 355. 150.

2 Uang MBS

Jumlah Rp. 52. 650. 000

Biaya MBS

Jumlah Rp. 50. 729. 150

3 Uang pangkal dan seragam

Jumlah Rp. 1.239.550. 000

Biaya pangkal dan seragam

Jumlah Rp. 1. 214. 506.000

4 Uang rutin SPP

Jumlah Rp. 3. 309. 960. 000

Biaya rutin SPP

Jumlah Rp. 3.297. 820. 600.

5 Uang praktek

Jumlah Rp. 925. 915. 000.

Biaya praktek

Jumlah Rp. 924. 519.400.

6 Uang kesiswaan

Jumlah Rp. 149. 400. 000.

Uang kesiswaan

Jumlah Rp. 148. 073. 000.

7 Uang kesehatan

Jumlah Rp. 207. 500. 000.

Uang kesehatan

Jumlah Rp. 148. 073. 000.

8 Uang Ujian Mid Semester Ganjil

Jumlah Rp. 174. 300. 000.

Uang Ujian Mid Semester Ganjil

Jumlah Rp. 172. 706. 910.

9 Uang Ujian Semester Ganjil

Jumlah Rp. 224. 100. 000

Uang Ujian Semester Ganjil

Jumlah Rp. 221. 671. 810.

10 Uang Ujian Mid Semester Ganjil

Jumlah Rp. 174. 300. 000.

Uang Ujian Mid Semester Ganjil

Jumlah Rp. 172. 706. 910.

11 Uang Ujian Mid Semester Genap

Jumlah Rp. 150. 795. 000.

Uang Ujian Mid Semester Genap

Jumlah Rp. 149. 939. 285.

59

12 Uang Ujian Kompetensi Nasional

Jumlah Rp. 289. 750. 000

Uang Ujian Kompetensi Nasional

Jumlah Rp. 286. 602. 325.

13 Uang Pendalaman UN

Jumlah Rp. 122. 175. 000

Uang Pendalaman UN

Jumlah Rp. 121. 537. 375

14 Uang kegiatanakhir tahun

Jumlah Rp. 534. 855. 000.

Uang kegiatanakhir tahun

Jumlah Rp. 531. 621. 450.

Jumlah Rp. 7. 746. 595. 000. Jumlah Rp. 7. 746. 595. 000.

Dan didalam RAPBS diatas terdapat dana yang tak tertagih,

maksudnya adalah dana yang dikeluarkan sekolah untuk para siswa yang

berprestasi dan siswa yang tidak mampu (daftar nama-nama siswa yang

berprestasi dan tidak mampu terlampir).

Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara belum

menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan pembiayaan yang baik.

1) Transparansi, sekolah yang baik adalah sekolah yang melakukan

prinsip transparansi,dimana transparansi adalah keterbukaan sekolah

untuk memberitahukan keuangan sekolah kepada wali murid/ wali

siswa. Dalam hal ini SMK nusantara belum sepenuhnya melakukan

prinsip transparansi, hal tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan

sekolah hanya bagian keuangan saja yang mengetahui, dan para orang

tua siswa tidak mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan yang

ada di SMK Nusantara.

2) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sekolah kepada masyarakat

terhadap tercapainya tujuan nasional, tujuan lembaga dan tujuan

kurikuler, tercapai dengan sebaik-baiknya. Bentuk akuntabilitas SMK

Nusantara kepada masyarakat adalah khususnya SMP dari kelas 1

sampe kelas 3 sudah diadakan bimbingan belajar (BIMBEL) dari awal

tahun ajaran sampai akhir pembelajaran. Dan untuk SMK BIMBEL

hanya diadakan pada bulan november sampai menjelang ujian

nasional, Dan hanya mata pelajaran yang di ujikan.

60

3) Efesiensi dan efektifitas telah dijalankan dalam pembiayaan di SMK

Nusantara, hal tersebut dapat dilihat dalam pemakaian dana setiap

bagian/ jurusan, dana yang dikeluarkan harus jelas tujuan dan

manfaatnya.

Pada dasarnya pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK

Nusantara sudah dapat dikategorikan memenuhi pengelolaan pembiayaan

yang baik, akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih kurang dalam

pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara, salah satunya

yaitu masih terdapat pos anggaran pembiayaan pendidikan untuk

kelancaran KBM diluar RAPBS, seharusnya semua pembiayaan sudah

tertuang dalam RAPBS selama 1 tahun pembelajaran,akan tetapi masih

ada beberapa pengeluaran yang diluar RAPBS dan itu pengeluran yang

rutin dilakukan seperti: biaya photocopy, biaya rapat,dan lain-lain.

b. Penata usahaan

Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu

dilakukan adalah kegiatan membukukan atau penatausahaan. Pembukuan

mencakup dua hal yaitu : pengurusan yang menyangkut kewenangan

menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak

lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Bagian

keuangan mempunyai hak untuk menyetujui atau tidaknya penggunaan

dana yang dikeluarkan oleh setiap bagian, tidak semua permintaan dana

selalu disetujui. Persetujuan pengeluaran dana sekolah meliputi

persetujuan Yayasan Aldiana Nusantara dan direktur keuangan sekolah.

Setelah itu, Bagian keuangan sekolah menindaklajuti penerimaan dana

dari siswa berupa modal awal tahun dari uang pendaftaran siswa baru,

uang daftar ulang, dan sebagainya. Menurut Bapak Jaelani penatausahaan

di SMK Nusantara yaitu semua pemasukan dan pengeluaran sekolah

dicatat dalam buku besar sekolah selama 1 tahun. Apabila catatan

keuangan sudah mencapai 1 tahun kemudian di pindahkan ke buku

61

keuangan yayasan yang akan disimpan untuk dijadikan arsip sekolah

sebagai bahan perbadingan pembiayaan pendidikan setiap tahunya.50

Untuk penatausahaan pengeluaran pembiayaan pendidikan dicatat

dalam buku pengeluaran kas sekolah yang dipegang oleh Bpk. Jaelani.

Dan Bukti- bukti pembelian atau kwitansi di rekap dalam file besar yang

berada di bagian pembukuan pembiayaan SMK Nusantara.

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara,

bagian keuangan menggunakan buku-buku yang biasa digunakan oleh

sekolah lain dalam pengelolaan pembiayaan sekolah, misalnya buku kas

keuangan sekolah yang memuat semua pengeluaran dan pendapatan

sekolah selama masa belajar mengajar, yang kedua buku yang dipakai

adalah buku besar sekolah yang dipakai untuk pencatatan penggunaan

dana sekolah selama 1 tahun, baik pengeluaran yang digunakan oleh tiap

bagian maupun pengeluaran yang dipakai oleh seluruh karyawan SMK

Nusantara dalam waktu yang lama yaitu 1 tahun. Yang ketiga adalah File

besar yang digunakan untuk merekap bukti- bukti pendanaan yang

dikeluarkan oleh sekolah, seperti kwitansi pembelian barang untuk

keperluan belajar mengajar, bon- bon bukti pembayaran, dan lain-lain.

Sekolah mewajibkan bagi setiap karyawan yang melakukan pembelian

atau menggunakan keuangan sekolah harus disertai dengan bukti seperti

nota atau bon, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan bagian keuangan

memberikan laporan kepada pihak yayasan dan untuk mengurangi

kesalahpahaman antar bagian terhadap penggunaan dana yang

dikeluarkan.

Dalam penatausahaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara

masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah dalam pengerjaan

buku kas umum sekolah belum sempurna, hal tersebut dapat dilihat dalam

penutupan buku kas umum, seharusnya setiap satu bulan sekali buku kas

umum ditutup dan akan dibuka lagi bulan selanjutnya. Kelemahan yang

kedua yaitu tidak ada berita acara yang dibuat bagian keuangan mengenai

50

Hasil wawancara dengan Bapak Jaelani bagian pembukuan.

62

pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara, berita acara dalam

pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara. Kelemahan

selanjutnya adalah, belum ada pemerikasaan penatausahaan keuangan

sekolah oleh yayasan, seharusnya pihak yayasan memeriksa

penatausahaan setiap 1 kali dalam sebulan, hal tersebut untuk meliahat

apakah dana yang dikeluarkan digunakan sesuai kebutuhan atau

sebaliknya.

c. Pertanggungjawaban Pembiayaan

Merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana

pengelolaan pembiayaan yang dilakukan pihak sekolah sesuai dengan

Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang dalam proses

perencanannya diterapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sekolah (APBS) sehingga tidak lepas dari tujuan yang ditetapkan

sebelumnya sehingga perlu dilakukan evaluasi melalui laporan

pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dengan cara mengoreksi dan

memeriksa ulang seluruh rencana pembiayaan dan penjabarannya guna

mengetahui posisi anggaran atau biaya yang sebenarnya.

Sebagai sekolah yang akuntabilitas, SMK Nusantara melakukan

beberapa hal dalam pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan kepada

pihak yayasan yaitu antara lain adalah:

1) Pada setiap akhir tahun anggaran, bagian keuangan harus membuat

laporan keuangan sekolah kepada yayasan untuk dicocokkan dengan

RAPBS. Laporan keuangan yang dibuat bedsarakan anggaran

keuangan setiap bagian yang telah dipergunakan selama satu tahun.

2) Laporan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara, meliputi

pembiayaan keluar dilampiri dengan bukti atau bon, jadi semua bentuk

pengeluaran yang dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu harus

disertai dengan nota atau bon, hal tersebut bertujuan untuk

meminimalisir penyalahgunaan dana. Semua bukti pengeluaran

disimpan dalam box besar sekolah yang diletakan di kantor kepala

sekolah untuk di jadikan arsip sekolah

63

3) Semua pembiayaan pendidikan yang di SMK Nusantara dicatat dalam

buku besar keuangan termasuk pemsukan dan pengeluaran sekolah

untuk dijadikan dokumentasi sekolah dan sebagai acuan untuk

pembiayaan sekolah dimasa yang akan datang. Dokumentasi yang

telah ada digunakan sebagai alat evaluasi bagi pembiayaan pendidikan

di SMK Nusantara setiap tahunya, atau dijadikan perbandingan

pengelolaan pembiayaan pertahunnya.

4) Setiap pengeluaran untuk pembiayaan pendidikan harus

ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua yayasan SMK

Nusantara. Akan tetapi sebelum itu, setiap anggaran yang di ajukan

kepada pihak yayasan akan dipelajari terlebih dahulu oleh yayasan,

apakah anggaran yang di ajukan layak untuk disetujui atau tidak, tidak

semua anggaran disetujui oleh pihak yayasan, anggaran yang disetujui

adalah anggaran yang bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar

siswa, hal ini untuk mengantisipasi penggunaan dana yang seefektif dn

seefisien mungkin demi tercapainya tujuan pendidikan yang

diharapkan.

Setelah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembelajaran usai

dilakukan yang menggunakan keuangan sekolah selanjutnya adalah

membuat laporan pertanggungjawaban [LPJ] dibuat oleh semua yang telah

ditunjuk sebagai penanggungjawab atas dana yang telah dikeluarkan. LPJ

tersebut kemudian akan diperiksa oleh direktur bagian keuangan,

hasilnya/temuan tersebut dijadikan sebagai bahan referensi terhadap

kegiatan yang akan dilakukan apakah sesuai dengan perencanaan atas

proposal yang telah diajukan. Laporan pertanggungjawaban menjadi

bahan referensi terhadap perencanaan keuangan serta pengelolaan

keuangan guna meningkatkan efesiensi serta efektifitas dari penggunaan

dana tersebut

Ada 3 bentuk laporan pembiayaan pendidikan yang berlaku di

SMK Nusantara. Pertama, laporan harian pembiayaan sekolah yang

dilakukan oleh bagian kasir kepada yayasan yang disebut LBKN (lembar

64

bukti kas masuk),laporan ini meliputi pengeluaran sekolah perhari

meliputi biaya perlengkapan KBM, biaya operasional sekolah, dan biaya

tak terduga lainya. Laporan pembiayaan tersebut rutin dilakukan oleh

bagian kasir keyayasan setiap hari. Yang kedua adalah laporan bulanan

pembiayaan sekolah, laporan ini mengenai keuangan masuk dan semua

biaya operasional sekolah yang terpakai selama satu bulan, pembayaran

gaji guru, biaya rapat, biata perlengkapan sekolah dan KBM, biaya

pemeliharaan sekolah dean biaya peningkatan mutu sekolah, yang

dilaporkan ke yayasan SMK Nusantara, laporan ini hanya dilakukan setiap

akhir bulan. Yang ketiga adalah laporan tahunan, bentuk laporan ini

adalah semua pemasukan dan pengeluaran sekolah yang terpakai selama

satu tahun. Laporan pembiayaan pendidikan dilakukan dalam 3 hal seperti

yang diatas adalah salah satu cara SMK Nusantara supaya keuangan

dapat berguna sesuai dengan fungsinya, dan dapat mengurangi

penggelapan uang yang terjadi di SMK Nusantara.51

Dalam pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan masih

terdapat kelemahan yaitu belum terlaksananyya pemeriksaan kas secara

rutin. Pemeriksaan kas pihak yayasan ke direktur keuangan minimal 3

bulan sekali kemudian membuat berita acara pemeriksaan kas.

51

Hasil wawancara dengan Bapak Mad Nur bagian pelaporan keuangan.

65

BAB V

PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini, akan diketengahkan tiga pokok bahasan, yaitu

mengenai kesimpulan yang diambil, saran-saran yang dapat dikemukakan dari

hasil penelitian, dan kata penutup untuk mengakhiri laporan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pengelolaan Pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara belum efektif.

Hal tersebut dapat dilihat dalam perencanaan yaitu penyusunan RAPBS.

Dalam penyusunan RAPBS tidak semua pihak dilibatkan, guru dan komite

sekolah tidak dilibatkan. Hanya Direktur Yayasan, kepala sekolah, bagian

keuangan, dan ketua jurusan sebagai perwakilan dari guru-guru..

2. Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan masih terdapat kelemahan

yaitu belum semua pos membuat perencaan anggaran secara matang,

masih banyak pengeluaran untuk proses kelancaran KBM diluar RAPBS.

3. Dalam Penatausahaan Pembiayaan Pendidikan adalah dalam Pengerjaan

Buku Kas Umum belum sempurna, hal tersebut dapat dilihat di SMK

Nusantara tidak ada penutupan kas, seharusnya penutupan kas harus

dilakukan secara rutin yaitu setiap satu bulan sekali kemudian membuat

berita acara penutupan kas.

66

4. Dalam pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan masih terdapat

kelemahan yaitu belum terlaksananyya pemeriksaan kas secara rutin.

Pemeriksaan kas pihak yayasan ke direktur keuangan minimal 3 bulan

sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan kas.

5. Pengelolaan pembiayaan sudah di administrasikan secara tertib dan sudah

menyusun laporan secara berkala yaitu laporan harian, laporan bulanan

dan laporan tahunan.

B. Saran

1. Untuk Yayasan Al-Diana Nusantara untuk lebih meningkatkan

pemerikasaan keuangan sekolah, pemeriksaan diadakan minimal setiap

bulan, hal tersebut untuk meminimalisir penyelewengan keuangan

sekolah.

2. Bagi Kepala sekolah Hendaknya peluang-peluang yang ada dapat

dipergunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin demi tercapainya

tujuan pendidikan yang diharapkan, dan lebih turut ikut campur dalam

masalah tunggakan SPP siswa yang ada di SMK Nusantara.

3. Bagi manajemen keuangan SMK Nusantara untuk lebih cermat lagi dan

lebih tegas lagi dalam mengeluarkan keuangan sekolah mulai dari

perencanaan, pelaksanaan/ pencatatan sampai kepada pengawasan/

pertanggungjawaban.

4. Manajemen keuangan sekolah untuk lebih melibatkan para guru dalam

penyusunan RAPBS sekolah, jangan hanya melibatkan ketua jurusan saja,

akan tetapi para guru- guru diikutsertakan supaya para guru mengetahui

pengelolaan pembiayaan pendidikan yang ada di SMK Nusantara

termasuk keuangan yang ada disekolah.

67

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi. Pengelolaan Kelas dan Siswa.(Jakarta: Rajawali Pers, 1998).

Amirullah Haris. Pengantar Manajemen. (Graha Ilmu: 2003).

Amirudin Siahaan, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah.. (Ciputat: Quantum

Teaching, 2006).

Atmodiwirio Soebagio. Manajemen Pendidikan Indonesia. ( Jakarta : PT.

Ardadizzya Jaya, 2000).

Bastian Indra, Akuntansi Pendidikan ( Jogjakarta: Erlangga). 2006. .

Baihaqi1 dkk. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah

Kuala,http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmap/images/Jurnal/2012/Agustu

s/baihaqi2.pdf.

Bumi Aksara, Undang- Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:

Sinar Grafika, 1992).

Cholid Narbuko, Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara 2004. )

David Wijaya, Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas

Pendidikan,http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%2080-

96%20Implikasi%20Manajemen%20Keuangan%20Sekolah.pdf

Fattah Nanang, Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya).

Gunawan Ari, Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro ). (Jakarat:

PT. Rineka Cipta,1996).

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan

Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003) .

Margono, Metode penelitian Pendidikan. ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).

Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,

1993).

Muhaimin, “Manajemen Pendidikan” Aplikasinya dalam penyusunan Rencana

Pengembangan Sekolah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)

Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group).

2010.

68

Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda

Karya). 2006.

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

Piet Sahertian , Dimensi- Dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah

(Surabaya: Usaha Nasional).

Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan , Standarisasi Biaya Pendidikan

Di Sekolah/ Madrasah. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Rohiat, Manajemen Sekolah (Teori Dasar Dan Praktik). (Bandung: PT. Refika

Aditama, 2009) .

Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survey ( Jakarta: LP3ES), 1989.

Suharsaputra Uhar, Administrasi Pendidikan ( Bandung: PT. Refika Aditama).

Supriadi Dedi, Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU (Jakarta: Depdiknas

2001 ).

Sutisna Oteng, Administrasi Pendidikan (Bandung: Angkasa)

Syaodih Nana, Metode Penelitian Pendidikan . ( Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2010).

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan. ( Bandung:

Alfabeta, 2010 ).

Wijaya David, Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas

Pendidikan,http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%2080-

96%20Implikasi%20Manajemen%20Keuangan%20Sekolah.pdf

HASIL WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Drs. H. Faisal Bakar, SE.

Pendidikan terakhir : S1

Jabatan : Kepala Sekolah

Pertanyaan dan Jawaban

1. Bagaimanakah Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK

Nusantara?

Jawaban :

Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara semuanya dikelola

oleh bagian keuangan, saya sebagai kepala sekolah tidak banyak terlibat dalam

pengelolaan pembiayaan pendidikan. Karena pembiayaan hanya diketahui oleh

bagian keuangan dan yayasan. Pihak lain tidak mengetahui tentang pembiayaan

yang ada di SMK Nusantara termasuk saya, hanya beberapa hal saja saya ikut

dilibatkan.

2. Apakah peran kepala sekolah dalam Pengelolaan Pembiayaan

Pendidikan?

Jawaban :

Peran saya dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan hanya menandatangani

setiap pengeluaran pembiayaan pendidikan yang sebelumnnya sudah disetujui

oleh yayasan. Setiap pengeluaran pembiayaan pendidikan harus di sah kan oleh

Yayasan, kemudian saya sebagai kepala sekolah hanya menandatangani.

3. Siapa saja kah yang terlibat dalam penyusunan RAPBS?

Jawaban :

Dalam penyusunan RAPBS tidak semua pihak dilibatkan, hanya beberapa

orang yang ikut terlibat, diantaranya adalah Direktur perguruan YAN,ketua

yayasan, Kepala sekolah, Bag. kesiswaan, Ketua jurusan.

4. Apakah guru ikut terlibat dalam penyusunan RAPBS?

Jawaban :

Guru tidak ikut terlibat dalam penyusunan RAPBS. Para guru diwakilkan oleh

ketua jurusan masing-masing, karena ketua jurusan sudah cukup untuk

mewakilkan para guru-guru di SMK Nusantara. Ketua jurusan masing-masing

menyampaikan kepada guru-guru atas hasil dalam penyusunan RAPBS setiap

tahun.

5. Darimana sajakah pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK

Nusantara?

Jawaban :

Pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara berupa dari siswa dan

sumbangan dari pihak luar. Pemasukan yang rutin adalah dari siswa berupa

SPP. Hanya dengan SPP itulah SMK Nusantara bisa membiayai semua proses

belajar mengajar di SMK Nusantara.

6. Apakah bapak mengetahui bentuk pentausahaan yang dilakukan SMK

Nusantara?

Jawaban :

Bentuk pentausahaan yang dilakukan SMK Nusantara adalah dengan dengan

mencatat semua pemasukan dan pengeluaran pembiayaan pendidikan dalam

buku besar keuangan sekolah.

10 . Apakah bagian keuangan melaporkan keuangan kepada kepala sekolah?

Jawaban :

Tidak, karena bagian keuangan melaporkan keuangan langsung kepada

yayasan. Karena keuangan hanya diketahui oleh bagian keuangan dan Yayasan

saja.

11. Kepada siapa saja laporan pembiayaan pendidikan di sampaikan?

Jawaban :

Biasanya laporan pembiayaan pendidikan di sampaikan oleh bagian kasir

kepada Bagian keuangan kemudian dilaporkan kepada yayasan. Keuangan

semuanya dipegang oleh pihak yayasan.

12. Apakah bapak pernah memeriksa kas bagian keuangan? Dan berapa

kali dalam 1 tahun?

Jawaban :

Saya tidak pernah memeriksa kas bagian keuangan, karena yang biasanya

memeriksa kas bagian keuangan adalah pihak yayasan. Dan saya tidak ikut

dilabtkan dalam pemeriksaan kas sekolah yang ada dibagian keuangan.

HASIL WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Muntohar, SE.

Pendidikan terakhir : S1

Jabatan : Direktur Keuangan

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apakah kebijakan inti yang Bpk. Berlakukan dalam Pengelolaan

Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara?

Jawaban :

Kebijakan inti yang saya berlakukan di SMK Nusantara adalah apabila butuh

biaya operasional untuk kelancaran proses belajar mengajar harus membuat

daftar anggaran atau RAPBS untuk pengajuan dana ke Yasayan, dimana nanti

anggaran tersebut itu disetujui oleh Direktur perguruan, Ketua yayasan,

kemudian kepala sekolah. Setiap pemakain dana harus sesuai dengan

kebutuhan. Sebelum yayasan mengetahui, dipelajari terlebih dahulu

anggaranya, mungkin terdapat anggaran yang teralalu besar, atau anggaran

yang bermasalah, tidak semua pengajuan anggaran pembiayaan pendidikan

disetujui, ada sebagain ditunda karena berbagai alasan, ditunda untuk satu

bulan atau dua bulan, hal tersebut dilakukan karena Yayasan memilah-milih

anggaran mana yang lebih penting akan didahulukan.

2. Bagaimana Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara?

Jawaban :

Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara adalah keuangan

sentral, maksudnya semua penerimaan dan pembayaran keuangan siswa

melalui kasir, kemudian masuk ke yayasan, jadi semua keuangan langsung

setor ke yayasan setiap hari,tidak ada keuangan dikelola disekolah.

3. Kapan penyusunan RAPBS dilakukan ?dan Siapa saja kah yang terlibat

dalam penyusunan RAPBS?

Jawaban :

RAPBS di susun setiap awal tahun ajaran dan untuk 1 tahun pembelajaran.

Anggaran dihitung pada saat kegiatan MBS ( Masa Belajar Siswa), MBS

dilakukan pada saat siswa masuk dan siswa diterima di sekolah . disana mulai

dihitung jumlah siswa, jumlah dana setiap siswa, dan semua yang berhubungan

dengan pengeluaran siswa selama satu tahun.

Dalam penyusunan RAPBS yang dilibatkan direktur perguruan, Ketua

Yayasan, Kepala sekolah, Bag kesiswaan, ketua jurusan, dan guru diwakilkan

oleh ketua jurusan.

4. Apakah penggunaan biaya disekolah sudah sesuai dengan RAPBS?

Jawaban :

Penggunaan biaya disekolah sudah sesuai dengan Anggaran yang di RAPBS,

semua berjalan sesuai yang dibuat di RAPBS. Kalaupun ada pengeluaran dana

secara mendadak sejumlah Rp. 15.000 (biaya untuk photocopy, pembelian alat-

alat untuk proses KBM, dan lain-lain), maka langsung ditangani oleh bagian

keuangan, tidak masuk dalam RAPBS. Dan kalau ada pengeluaran tidak sesuai

dengan anggaran yang telah dibuat, terkadang kurang, terkadang pas atau pun

terkadang lebih maka akan dibuat anggaran lagi, kalau lebih dikembalikan ke

yayasan digunakan untuk hal yang lain mengingat operasional sekolah lebih

banyak.

5. Darimana sajakah pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK

Nusantara?

Jawaban :

pemasukan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara adalah dari siswa

berupa: Uang Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan Daftar Ulang (DU), Uang

pangkal, Uang Masa Bimbingan Siswa (MBS), SPP, uang kesiswaan dan

kesehatan, serta uang pembelian buku UN kelas 3.

6. Apakah banyak siswa yang terlambat membayar SPP?

Jawaban :

Sejauh ini tahun 2011-2012 masih banyak siswa terlambat membayar SPP,

jumlah keterlambatan siswa sampai Rp. 1. 373. 181. 550 dari semua jurusan

yang ada di smk Nusantara. Untuk jurusan Akomodasi Perhotelan (APH) itu

menunggak menbayar SPP sebesar Rp. 212.228. 700. Untuk jurusan Usaha

Jasa Perhotelan (UJP) sebesar Rp. 112. 106. 900. Jurusan Tata Boga sebesar

Rp. 178. 256. 400. Untuk jurusan Pemasaran sebesar Rp. 209. 117. 800.

Jurusan akuntansi Rp.236. 818. 200. Untuk jurusan Tekhnik Komputer dan

Jaringan (TKJ) sebesar Rp. 153. 212. 200. Untuk jurusan Rangkaian Perangjat

Lunak (RPL) sebesar Rp. 45. 833. 500. Dan jurusan Multimedia (MM) sebesar

Rp. 115. 605.500.

7. Apa usaha sekolah untuk mengatasi jumlah tunggakan SPP yang hampir

mencapai 2 Milyar?

Jawaban :

Untuk mengatasi jumlah tunggakan SPP siswa yang menumpuk, sekolah

memberlakukan peraturan sebagai berikut:

a. Bagi siswa yang mempunyai tunggakan tidak di izinkan untuk mengikuti

ujian sekolah seperti MID semester, ujian semester ganjil dan ujian

semester genap sebelum siswa yang bersangkutan membayar tunggakan

minimal 50% dari tunggakan yang ada.

b. Bagi siswa yang mempunyai tunggakan SPP diatas dua juta per orang,

bagian keuangan akan melakukan pemanggilan kepada wali murid yang

bersangkutan untuk melunasi tunggakan.

c. Dan bagi siswa yang kurang mampu, pihak sekolah memberikan

keringanan biaya yaitu dengan bantuan berupa beasiswa kepada setiap

siswa yang kurang mampu. Dan siswa yang mendapat beasiswa atau siswa

kurang mampu tahun 2011-2012 sejauh ini berjumlah 88 orang.

8. Apakah dana SPP sudah mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan

yang ada disekolah? Dan apa usaha sekolah dalam mengatasinya?

Jawaban :

Sejauh ini dana SPP cukup untuk membiayai semua kegiatan yang ada

disekolah ini. Selama saya menjabat sebagai bagian keuangan, belum pernah

ada guru berteriak karena kekurangan gaji. Walaupun banyak tunggakan akan

tetapi proses belajar mengajar disekolah ini tidak terhambat sama sekali, itu

dikarenakan bagian keuangan mengadakan subsidi silang antara dana satu

dengan dana yang lainya. Jadi semuanya bisa diatasi tampa ada masalah yang

ditimbulkan.

9. Apakah penggunaan dana sekolah sudah melakukan prinsif efektif dan

efeisen?

Jawaban :

Dalam mewujudkan pembiayaan pendidikan yang efektif dan efesien. Bagian

keuangan mengehemat dalam pengeluaran dana. Dana yang dikeluarkan

harus sesuai dengan kebutuhaan, apabila ada dana yang dianggap oleh bagian

keuangan tidak perlu, maka anggaran yang di ajukan akan ditunda atau

dibatalkan. Untuk pengeluaran dana setiap bagian harus tertulis dalam

RAPBS atau proposal yang diajukan, tidak semua anggaran yang diajukan

terlaksana, pihak yayasan terlebih dahulu mempelajari setiap anggaran yang

diajukan, mungkin terdapat anggaran yang terlalu besar, atau mungkin

ditunda karena berbagai alasan, hal tersebut dilakukan supaya dapat

menghemat dana sekolah.

10. Apakah pengelolaan pembiayaan pendidikan sudah melakukan prinsip

transparansi dan akuntabilitas?

Jawaban :

1) Dalam hal ini SMK nusantara belum sepenuhnya melakukan prinsip

transparansi, hal tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan sekolah hanya

bagian keuangan saja yang mengetahui, dan para orang tua siswa tidak

mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan yang ada di SMK

Nusantara.

Dan Bentuk akuntabilitas SMK Nusantara kepada masyarakat adalah

khususnya SMK dari kelas 1 sampe kelas 2 sudah diadakan bimbingan

belajar (BIMBEL) dari awal tahun ajaran sampai akhir pembelajaran. Dan

untuk SMK BIMBEL hanya diadakan pada bulan november sampai

menjelang ujian nasional, Dan hanya mata pelajaran yang di ujikan.

11. Apakah setiap pengeluaran pembiayaan sekolah harus disertai

dengan bukti?

Jawaban :

Iya, tentu pengeluaran pembiayaan sekolah harus disertai dengan bukti, hal

tesebut untuk meminimalisir penyalahgunaan dana yang dikeluarkan oleh

sekolah.

12. Apakah setiap pengeluaran biaya pendidikan dicatat dalam buku

besar atau buku kas sekolah?

Jawaban :

Iya setiap pengeluaran biaya pendidikan dicatat dalam buku besar atau

buku kas sekolah, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan bagian

keuangan untuk melaporkan pemasukan dan pengeluaran kepada yayasan.

13. Menurut Bapak, Apakah SMK Nusantara sudah melakukan

pentausahaan pembiayaan pendidikan yang baik?

Jawaban :

Menurut saya iya, SMK Nusantara sudah melakukan penatausahaan yang

baik, hal tersebut dapat dilihat dalam setiap penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan dicatat dalam buku kas sekolah. Dan setiap pengeluaran

disertai dengan bukti sepeerti bon atau nota.

14. Bagaiamanakah bentuk laporan pertanggungjawaban pembiayaan

pendidikan di SMK Nusantara?

Jawaban :

laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara

dilakukan oleh Bagian keuangan langsung kepada yayasan. Laporan

pembiayaan melakukan 3 bentuk laporan yaitu laporan harian, laporan

bulanan dan laporan tahunan. Untuk lebih jelasanya yang mengetahui

adalag bagian pelaporan keuangan sekolah yaitu Bapak Mad Nur.

HASIL WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Jaelani, SE.

Pendidikan terakhir : S1

Jabatan : Bagian. Pembukuan

Pertanyaan

1. Bagaimana Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Nusantara?

Jawaban :

Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara semuanya dikelola

oleh yayasan. Dan bagian keuangan beserta jajaranya hanya menerima

pemasukan dan pengeluaran pembiayaan pendidikan dan langsung diserahkan

kepada yayasan. Jadi semua pembiayaan pendidikan dikelola oleh yayasan.

2. Apakah bapak mengetahui kapan penyusunan RAPBS dilakukan? Dan

siapa saja yang terlibat?

Jawaban :

Penyusunan RAPBS dilakukan setiap satu tahun sekali, setiap awal

pembelajaran. Pihak yang terlibat hanya Direktur Yayasan, Ketua Yayasan,

kepala sekolah, dan ketua jurusan disetiap masing-masing jurusan, guru tidak

ikut dilibatkan karena sudah diwakilkan oleh ketua jurusan.

3. Bagiamana tertib penatausahaan yang berlaku di SMK Nusantara?

Jawaban :

Semua pemasukan dan pengeluaran sekolah dicatat dalam buku besar sekolah

selama 1 tahun. Apabila catatan keuangan sudah mencapai 1 tahun kemudian

di pindahkan ke buku keuangan yayasan yang akan disimpan untuk dijadikan

arsip sekolah sebagai bahan perbadingan pembiayaan pendidikan setiap

tahunya. Dan Bukti- bukti pembelian atau kwitansi di rekap dalam file besar

yang berada di bagian pembukuan pembiayaan SMK Nusantara

4. Apakah setiap pengeluaran pembiayaan sekolah harus disertai dengan

bukti?

Jawaban :

Tentu, setiap pengeluaran pembiayaan harus disertai dengan bukti seperti bon

atau nota. Hal tersebut untuk pembuktian bahwa pengeluaran pembiayaan

sesuai dengan penggunaan yang dibutuhkan. Selain itu, untuk mengurangi

penyalahgunaan dana, dana yang seharusnya untuk dipakai untuk proses

kelancaran KBM akan tetapi dimasukan ke kantong pribadi atau

penyalahgunaan dana. Dan Bukti- bukti pembelian atau nota di rekap dalam

file besar yang berada di bagian pembukuan pembiayaan SMK Nusantara

5. Apakah setiap pengeluaran biaya pendidikan dicatat dalam buku besar

atau buku kas sekolah?

Iya. Setiap pengeluaran dan penerimaan dicatat dalam buku besar dan buku kas

milik bagian keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk pelaporan keuangan

kepada yayasan. Hal tersebut juga bertujuan untuk bahan perbandingan antara

pemasukan dan pengeluaran, dan setiap tahunya catatan pengeluaran dan

pemasukan di arsipkan dalam file besar yang berada di bagian keuangan.

6. Apakah Direktur Yayasan pernah memeriksa kas bagian keuangan?

Jawaban :

Untuk pemeriksaan kas Direktur Yayasan tidak rutin dalam melakukan

pemeriksaan keuangan karena Bagian keuangan yang langsung melaporkan

pembiayaan pendidikan yang ada disekolah kepada Yayasan setiap hari.

7. Buku- buku apa sajakah yang digunakan dalam penatausahaan di SMK

Nusantara?

Jawaban :

Buku- buku yang biasa digunakan dalam penatausahaan di SMK Nusantara

tidak beda jauh dengan buku-buku bagian keuangan sekolah lainnya, misalnya

buku kas keuangan sekolah yang memuat semua data pemasukan dan

pengeluaran selama proses belajar mengajar, buku yang kedua adalah buku

besar yaitu buku yang digunakan hanya untuk mencatat penggunaan dana

setiap bagian selama satu tahun, dan yang ketiga adalah buku file besar yang

digunakan untuk merekap bukti- bukti pengeluaran pembiayaan yang

dikeluarkan oleh sekolah seperti bon atau nota untuk keperluan sekolah.

HASIL WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Responden : Mad Nur, SE.

Pendidikan terakhir : S1

Jabatan : Bagian. Pelaporan Keuangan

Pertanyaan

1. Bagiamana pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Nusantara?

Jawaban :

Saya kurang mengetahui tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK

Nusantara karena saya hanya mengurusi laporan pembiayaan pendidikan.

Menurut saya, pengelolaan pembiayaan pendidikan semuanya dikelola oleh

yayasan.

2. Apakah bapak mengetahui kapan penyusunan RAPBS dilakukan? Dan

siapa saja yang terlibat?

Jawaban :

Penyusunan RAPBS biasanya dilakukan oleh sekolah setiap awal tahun atau

awal pembelajaran. Yang dilibatkan dalam penyusunan adalah Direktur

Yayasan, ketua yayasan, bagian keuangan, kepala sekolah, dan ketua jurusan.

3. Sejauh ini masih adakah siswa yang menunggak membayar SPP? Dan

berapa jumlahnya?

Jawaban :

Untuk tahun 2011-2012 masih banyak siswa yang menunggak, tidak pernah

tidak ada tunggakan, tunggakan selalu ada setiap tahunya. Walaupun setiap

tahun anggaran semakin berkurang.

Jumlah tunggakan saat ini sebesar Rp. 1. 373. 181. 550.

4. Apa usaha sekolah untuk mengatasi jumlah tunggakan SPP yang hampir

mencapai 2 milyar?

Jawaban :

Untuk mengatasi jumlah tunggakan yang banyak bagian keuangan melakukan

peraturan seperti tidak mengikutsertakan bagi siswa yang menunggak tidak

ukut dalam ujian atau ulangan yang diselenggarakan oleh sekolah.

5. Apakah bagian keuangan melaporkan keuangan kepada kepala sekolah?

Jawaban :

Tidak, bagian keuangan langsung melaporkan pembiayaan pendidikan

langsung kepada yayasan. Hal tersebut sesuai dengan sistem pengelolaan

pembiayaan pendidikan yang berlaku di SMK Nusantara yang mengharuskan

bagian keuangan melaporkan semua pendapatan dan pengeluaran langsung

kepada yayasan.

6. Kepada siapa saja laporan pembiayaan pendidikan di sampaikan?

Jawaban :

Pembiayaan pendidikan yang berlaku di SMK Nusantara adalah sentral,

maksudnya semua pengelolaan keuangan dilakukan diyayasan, jadi semua

pemasukan dan pengeluaran langsung dilaporkan keyayasan, tidak ada

pengelolaan disekolah. Laporan pembiayaan dimulai dari bagian kasir, kasir

melaporkan kebagian keuangan, dan kemudian bagian keuangan langsung

melaporkan ke Yayasan.

7. Bagaimana bentuk laporan pembiayaan pendidikan yang berlaku di SMK

Nusantara?

Jabawaban :

Ada 3 bentuk laporan pembiayaan pendidikan yang berlaku di SMK Nusantara.

a. Laporan harian, yaitu laporan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh

bagian kasir kepada yayasan yang disebut LBKN (lembar bukti kas masuk)

laporan ini meliputi pengeluaran sekolah perhari.

b. Laporan bulanan pembiayaan sekolah, laporan ini mengenai keuangan

masuk dan keuangan keluar yang terpakai selama satu bulan, dan laporan

ini rutin dilakukan oleh bagian keuangan kepada yayasan setiap akhir

bulan.

c. Laporan tahunan yaitu bentuk laporan yang disampaikan oleh bagian

keuangan kepada yayasan mengenai pemasukan dan pengeluaran

pembiayaan pendidikan selama satu tahun. Tidak hanya pemasukan dan

pengeluaran saja, termasuk juga permasalahan yang dihadapi bagian

keuangan selama satu tahun, misalnya seperti jumlah tunggakan SPP setiap

tahunya apakah semakin meningkat dari tahun sebelumnya, atau semakin

berkurang jumlah tunggakan dari tahun lalu.

8. Apakah ada pemeriksaan kas secara rutin? Dan siapa yang saja yang iktu

terlibat dalam pemeriksaan kas?

Untuk pemeriksaan kas Direktur yayasan tidak melakukan pemeriksaan secara

rutin, kadangkala pemeriksaan kas 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Dalam

pemeriksaan kas biasanya yang terlibat adalah hanya pihak didalam saja seperti

Direktur yayasan saja yang memeriksa. Karena biasanya bagian keuanganlah

yang rutin melaporkan tentang segala yang berkenaan dengan pembiayaan

pendidikan di SMK Nusantara.