Darmawan Soegandar, S.Pd., MAB.

MANAJEMEN KEUANGAN

SEKOLAH PUBLIK

Bintang Merah

2010

1

PENGANTAR

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis tentang

pengelolaan keuangan di madrasah penulis menemukan

bahwa:

1. Besarnya hubungan secara bersama-sama antara variabel

akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap

pengelolaan keuangan madrasah (Y) tergolong tinggi yakni

0,768. Sedangkan kontribusi secara bersama-sama variabel

X1 dan X2 terhadap Y sebesar 59% sedangkan sisanya 41%

ditentukan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian

penulis. Dari hasil analisis deskriptif indikator pada

variabel pengelolaan keuangan (Y) ditemukan bahwa

indikator yang paling kuat adalah organisasi dan

koordinasi sebesar 83,36% sedangkan indikator terendah

adalah indikator pengawasan sebesar 77,99%.

2. Akuntabilitas yang dimaksud adalah besar hubungan

variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan

adalah 0,762 sedangkan kontribusi variabel X1 terhadap Y

sebesar 58,1% sedangkan sisanya 41,9% ditentukan

variabel lain. Sedangkan pengujian hipotesis menyatakan

bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan

2

terhadap pengelolaan keuangan. Dari hasil analisis

deskriptif indikator pada variabel akuntabilitas (X1)

ditemukan indikator yang paling kuat adalah indikator

laporan keuangan periodik dan tahunan sebesar 82,31%

sedangkan indikator paling lemah adalah indikator kualitas

penyusunan APBM sebesar 66,85%.

3. Transparansi yang dimaksud adalah besar hubungan

variabel transparansi terhadap pengelolaan keuangan

adalah 0,636 sedangkan kontribusi variabel X2 terhadap Y

sebesar 40,4% sedangkan sisanya 59,6% ditentukan

variabel lain. Sedangkan pengujian hipotesis menyatakan

bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap

pengelolaan keuangan. Dari hasil analisis deskriptif

indikator pada variabel transparansi (X2) ditemukan

indikator yang paling kuat adalah indikator jaminan

integritas sebesar 81% sedangkan indikator paling lemah

adalah indikator ketersediaan informasi bagi publik sebesar

68,81%.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyarankan sebagai

berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas yang nantinya

akan berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan

3

keuangan madrasah, maka perlu adanya peningkatan

kualitas penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja

Madrasah (APBM) yang salah satu caranya adalah

melakukan standarisasi APBM, dan pelatihan – pelatihan

yang cukup untuk mensosialisasikannya. Sehingga seluruh

kepentingan stakholders bisa tertampung dalam APBM

untuk meningkatkan dan memajukan madrasah di masa

depan.

2. Untuk meningkatkan transparansi penting untuk di buat

media penyampaian keadaan pengelolaan keuangan

madrasah kepada stakeholders internal dalam batas – batas

tertentu. Sehingga akan timbul pengawasan internal yang

baik dalam pengelolaan keuangan madrasah. Walau bagai

manapun guru dan komite madrasah adalah pelaku utama

warga madrasah dalam peningkatan kualitas madrasah

yang di akui haknya dalam undang – undang untuk

mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan keuangan

madrasah.

Harapan saya ketika menyusun buku ini adalah sebagai salah

satu upaya untuk melakukan perbaikan pada pengelolaan

keuangan di sekolah/madrasah. Tentu saja masih ada 59%

faktor lain dari pengelolaan yang belum termasuk dalam

4

penelitian saya. Oleh karenanya saya masukkan beberapa

bagian dari variabel lain yang mempengaruhi pengelolaan

keuangan di sekolah/madrasah. Dengan harapan khusus

memberi referensi bagi pihak lain sebagai praktisi dalam

pengelolaan keuangan sekolah/madrasah, para pengambil

kebijakan dalam pengelolaan keuangan di pendidikan dasar

dan menengah maupun para peneliti lain yang menaruh minat.

Khusus untuk hal-hal yang bersifat teknis, penulis banyak

mengcopy-faste dari juklak dan pedoman pengelolaan

keuangan. Hal ini penulis lakukan untuk menghindari

subjektifitas penulis, karena pengelolaan keuangan secara

teknis memiliki aturan tersendiri yang harus bebas pendapat.

Demikian harap maklum dan semoga dapat mengambil

manfaat.

Bandung, Mei 2010

Salam Hormat,

Darmawan Soegandar

5

Aku janjikan satu hal kepadamu Ra, cintaku:

Aku bukan lah Karbon yang di panaskan ditempa kemudian jadi arang

lalu mendebu.

Aku pastikan kepadamu dan putri putri matahariku:

Aku lah Karbon yang di bakar ditempa dan jadilah aku berlianmu!

6

DAFTAR ISI

PENGANTAR .................................................................. 1

DAFTAR ISI ...................................................................... 6

BAB I PENDAHULUAN .................................................. 8

BAB II AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI...... 32

1. Akuntabilitas ................................................................. 32

2. Transparansi .................................................................. 43

A. Hubungan antara Akuntabilitas dengan

Pengelolaan Keuangan .................................................. 47

B. Hubungan antara Transparansi dengan

Pengelolaan Keuangan .................................................. 52

C. Hubungan antara Akuntabilitas dan Transparansi

dengan Pengelolaan Keuangan ..................................... 55

BAB III PENYUSUNAN APBS ....................................... 57

A. Proses Perencanaan Keuangan Sekolah ........................ 57

B. Sumber-Sumber Pendapatan Sekolah .......................... 67

C. Masalah-Masalah Terkait dengan Penyusunan

RAPBS ......................................................................... 76

BAB IV PELAKSANAAN PEMBELANJAAN

DAN PEMBUKUAN KEUANGAN SEKOLAH ............. 88

7

A. Pembelanjaan Keuangan Sekolah ................................. 88

B. Penyelenggaraan Pembukuan Keuangan

Sekolah yang Transparan .............................................. 97

BAB V PENGAWASAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

SEKOLAH ........................................................................ 104

A. Konsep Pengawasan Keuangan Sekolah....................... 104

B. Langkah-langkah Pengawasan ...................................... 105

C. Sasaran dan Jenis Pengawasan ...................................... 106

D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Sekolah .......................................................................... 117

BAB VI PENUTUP DAN KESIMPULAN

UMUM ............................................................................... 120

A. Pengertian Manajemen Keuangan ............................... 120

B. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah ......................... 121

C. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan .......................... 122

Daftar Pustaka .................................................................... 127

8

BAB I

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi

manajamen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya

kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di

substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan

manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan

atau pengendalian.

Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu

memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan,

pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan

pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991)

Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan

merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang

meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan Dengan demikian,

manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai

rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari

9

perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan

pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

a. Perencanaan dan Pengendalian Manajerial

Perencanaan dan pengendalian manajerial merupakan

suatu proses siklus yang berlanjut dan saling

berkesinambungan, sehingga salah satu tahap akan terkait

dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi.

Jones dan Pendlebury (Mardiasmo, 2002: 63) membagi proses

perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi

sektor publik menjadi lima tahap, yaitu: a) Perencanaan tujuan

dan sasaran dasar. Tahap ini merupakan proses perumusan

tujuan dasar dari organisasi yang tergambarkan dengan visi

dan misi organisasi. Perencanaan ini dilakukan diluar

perencanaan operasional. Perencanaan ini dirumuskan dan

disusun oleh manajemen tingkat atas dan merupakan proses

perencanaan yang rumit dan pelik karena menyangkut

keberlangsungan organisasi dan terkait dengan harapan dan

tujuan dasar organisasi, b) perencanaan operasional. Tahap ini

merupakan perencanaan yang dirumuskan dan disusun untuk

tercapainya tujuan dan sasaran dasar organisasi, c)

penganggaran. Tahap ini adalah proses penyusunan anggaran

untuk mendukung perencanaan operasional yang telah disusun

10

serta untuk melaksanakan tujuan-tujuan dan target-target

organisasi dalam jangka pendek (kegiatan operasional), d)

pengendalian dan pengukuran. Tahap ini merupakan proses

pengendalian, pengawasan dan pengukuran atas anggaran yang

telah disepakati untuk dilaksanakan. Tahap ini juga merupakan

proses pelaksanaan tujuan-tujuan dan target-target jangka

pendek organisasi (kegiatan operasional), e) pelaporan,

analisis dan umpan balik. Tahap ini merupakan proses akhir

dari siklus perencanaan dan pengendalian manajerial. Tahap

ini terdiri atas proses pelaporan hasil kegiatan operasional

yang telah dicapai selama periode berlangsung, analisa atas

seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan maupun kegiatan

yang gagal dilaksanakan, serta umpan balik untuk pelaksanaan

kegiatan periode berlangsung ataupun periode berikutnya.

Siklus perencanaan dan pengendalian manajerial tersebut

diilustrasikan dengan gambar proses perencanaan dan

pengendalian manajerial organisasi sektor publik berikut:

11

Sumber: Jones and Pendlebury dalam Mardiasmo (2002: 63)

Gambar 1. Akutansi Sektor Publik

Sedangkan anggaran sendiri memiliki beberapa fungsi

utama (Mardiasmo, 2003: 77-82) yaitu, sebagai alat

perencanaan, anggaran merupakan alat untuk mencapai visi

dan misi organsasi. Anggaran digunakan untuk merumuskan

tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi

yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merencanakan

12

berbagai program dan kegiatan serta merencanakan alternatif

sumber pembiayaan.

Sebagai Alat Pengendalian, Anggaran digunakan untuk

mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif, mengawasi

kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program karena

anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan

(penerimaan) dan pengeluaran pemerintah sehingga

pembelanjaan yang dilakukan dapat diketahui dan

dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sebagai Alat Kebijakan Fiskal, Anggaran digunakan untuk

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal

pemerintah. Anggaran juga digunakan untuk mendorong,

memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi

masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan

ekonomi.

Sebagai Alat Politik, Anggaran merupakan dokumen

publik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif

atas penggunaan dana publik. Sebagai Alat Koordinasi dan

Komunikasi, Penyusunan anggaran memerlukan koordinasi

dan komunikasi dari seluruh unit kerja sehingga apabila terjadi

inkonsistensi suatu unit kerja dapat dideteksi secara cepat.

13

Sebagai Alat Penilaian Kinerja, Kinerja eksekutif akan dinilai

berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi

pelaksanaan anggaran. Sebagai Alat Motivasi, Anggaran

hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai

(challenging but attainable) atau menuntut tetapi dapat

diwujudkan (demanding but achiveable) sebagai motivasi bagi

seluruh pegawai agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif

dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi.

Anggaran menjadi penting karena beberapa alasan, yaitu,

Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan

pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran

diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan

masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang,

sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran

diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah

bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran

publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik.

b. Pemahaman Pengelolaan dari Sisi Pendidikan

Walaupun bukan satu-satunya sumber kinerja, keuangan

madrasah tentu merupakan bagian yang tak terbantahkan

14

sebagai pokok penting dalam pengembangan madrasah.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya

yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi

pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam

implementasi MBS, yang menuntut kemampuan madrasah

untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan

kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan

pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian

manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan

pada suatu madrasah merupakan komponen produksi yang

menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di

madrasah bersama dengan komponen-komponen yang lain.

Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan madrasah

memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak

disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu

dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat

dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya

tujuan pendidikan.

15

Tanpa visi yang jelas dari seorang administrator yang

andal, (Mohammad Amien Rais, 2008: 249) pengembangan

madrasah yang mengandalkan idealisme semata hanya akan

membentur tembok realita yang tidak perlu. Dalam

penyusunan Renstra dan selanjutnya sampai dengan RAPBM

tentu diperlukan seorang administrator pendidikan yang

kompeten.

Tujuan Manajemen Keuangan Pendidikan dalam perspektif

administrasi publik adalah membantu pengelolaan sumber

keuangan organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme

pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan

keuangan yang dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan

yang transparan, akuntabel dan efektif. Pengendalian yang

baik terhadap administrasi manajemen keuangan pendidikan

akan memberikan pertanggungjawaban sosial yang baik

kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Dalam perspektif akuntansi, setiap kepala madrasah wajib

menyampaikan laporan di bidang keuangan, terutama

mengenai penerimaan dana pengeluaran keuangan madrasah

kepada Komite Madrasah dan pemerintah. Dengan demikian,

standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria

pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola madrasah. Hal

16

ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi

pengguna jasa pendidikan.

Sumber: Imron Fauzi (2008:3)

Gambar 2. Siklus Manajemen Keuangan Pendidikan

Dilihat dari perspektif akuntansi, peran manajemen

keuangan pendidikan adalah melakukan analisis setiap

keputusan dari aspek keuangan pendidikan, melakukan analisis

pendanaan untuk kepentingan investasi, melakukan analisis

biaya terkait dengan penentuan cost jasa pendidikan, dan

melakukan analisis arus kas operasi pendidikan.

Terkait dengan pengelolaan keuangan madrasah, Sesuai

dengan Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 2006 tentang

Pemuktahiran data inventaris kekayaan negara di lingkungan

17

Depag, setiap satuan kerja wajib menyampaikan laporan

keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi instansi

(SAI) setiap bulannya. Untuk MI/MTs, sudah ada dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dianggarkan

pemerintah pusat. Jika dana tersebut belum mencukupi,

madrasah bisa menghimpun dana melalui persetujuan wali

murid dan komite madrasah.

c. Pemahaman Pengelolaan dari Dasar Hukum

Dalam perspektif politik, sebelum berlakunya UU No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sistem

pendidikan nasional kita mengacu pada UU No. 2 tahun 1989

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pendanaan tidak

diatur secara khusus. Namun, dalam UU No. 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan

sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII. Substansinya

antara lain, 1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

Masyarakat, 2) sumber pendanaan pendidikan ditentukan

berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan, 3)

pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan,

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public, 4)

pengalokasian dana pendidikan, dan 5) perkembangan

18

Perspektif Manajemen Keuangan Pendidikan

(Sekolah/Madrasah).

Namun, secara teknis, petunjuk teknis tentang manajemen

keuangan pendidikan, khususnya tentang pelaporan keuangan,

belum diatur secara khusus. Peran masyarakat dalam

mendukung serta mengontrol manajemen keuangan

pendidikan, belum jelas. Di samping itu, standar pembiayaan

dalam PP No. 19 tahun 2005 mengatur hanya elemen biaya,

tanpa petunjuk perhitungan cost pendidikan. Disinilah,

pendekatan terpadu dalam pengelolaan keuangan pendidikan

di Indonesia, baik dari regulator, pengawas, evaluator, dan

operator, perlu dilakukan.

d. Administrasi Pembiayaan Pendidikan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur

komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang

berlaku selama satu tahun.(PP No. 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 10). Pembiayaan

pendidikan terdiri atas; a) Biaya investasi, b) Biaya operasi, c)

Biaya personal.

Pelaksanaan ketiga hal di atas diperlukan adanya proses

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan,

mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan

19

bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara

efektif dan efisien.

i. Perencanaan.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam

menyusun rencana keuangan sekolah. Perencanaan harus

realistis, artinya perencanaan harus mampu menilai bahwa

alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan

sarana/fasilitas, daya/ tenaga, dana, maupun waktu. Perlunya

koordinasi dalam perencanaan, Perencanaan harus mampu

memperhatikan cakupan dan sarana/ volume kegiatan sekolah

yang kompleks. Perencanaan harus berdasarkan pengalaman,

pengetahuan, dan intuisi. Karena pengalaman, pengetahuan,

dan intuisi, mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang

terbaik dalam menyususn perencanaan. Perencanaan juga

harus fleksible (luwes), karena perencanaan mampu

menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak

diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi.

Perencanaan yang didasarkan penelitian, perencanaan yang

berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat

melalui suatu penelitian. Perencanaan sesuai dengan tujuan,

Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan.

20

Anggaran belanja adalah suatu pernyataan yang terurai

tentang sumber-sumber keuangan yang perlu untuk

melaksanakan berbagai program sekolah selama periode satu

tahun fiskal. Proses pembuatan anggaran pendidikan

melibatkan penentuan pengeluaran maupun pendapatan yang

bertalian dengan keseluruhan operasi sekolah.

Ada beberapa jenis Kegiatan di madrasah. Kegiatan

operasi, yaitu kegiatan-kegiatan dengan menggunakan alat

atau tanpa alat yang berkaitan dengan proses belajar mengajar

baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan perawatan, yaitu

kegiatan perawatan yang dilakukan untuk memelihara dan

memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar

sarana prasarana tersebut dapat berfungsi dalam menunjang

kelancaran proses belajar mengajar.

Sumber dana untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan

di sekolah bisa dari pemerintah berupa Anggaran Rutin (DIK),

Anggaran Operasional, pembangunan dan perawatan (OPF),

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penunjang

Pendidikan (DPP). Dari orang tua siswa, adalah dana yang

dikumpulkan melalui komite sekolah dari orang tua siswa.

Atau bisa juga diperoleh dari masyarakat, misalnya

21

sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh

masyarakat, alumni, dsb.

Dalam penyusunan Rencana Operasional (RENOP)

sebaiknya menempuh kebijakan berimbang, dan pelaksanaan

operasional di sekolah membentuk team work yang terdiri dari

para wakil kepala sekolah dibantu para wakil kepala sekolah

dibantu beberapa guru senior. Atas dasar hasil kerja team

tersebut baru dibahas dalam forum rapat dewan guru dan nara

sumber lain yang dianggap perlu, sehingga akan bertanggung

jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut.

Untuk memformat program kerja tersebut, langkah-

langkah yang dilakukan adalah dengan menginventarisir

kegiatan sekolah pada tahun ajaran mendatang, menyusun

daftar kegiatan menurut skala prioritas, menentukan sasaran

atau volume, menentukan unit cost dengan membandingkan

unit cost atau penjajakan ke jalan dan menghimpun data

pendukung. Data pendukung bisa berupa data sekolah ( murid,

guru, pegawai, pesuruh, jam mengajar, praktik laboratorium)

atau data fisik ( gedung, ruang kepsek, ruang guru, ruang

laboratorium, WC, dan lain-lain). Pembuatan data pendukung

ini bisa dilakukan dengan membuat kertas kerja dan laporan,

menentukan sumber dana dan pembenahan anggaran,

22

Menuangkan dalam format baku untuk usulan RENOP, dan

proses usulan atau pengiriman.

ii. Organisasi dan Koordinasi

Kepala sekolah dituntut untuk dapat mengorganisasikan

dengan menetapkan orang-orang yang akan melaksanakan

tugas pekerjaan, membagi tugas, dan menetapkan kedudukan,

serta hubungan kerja satu dengan lainnya agar tidak terjadi

benturan dan kesimpangsiuran satu dengan lainnya. Orang-

orang yang diperlukan untuk mengelola kegiatan dana di

sekolah antara lain, bendahara, pemegang buku kas umum,

pemegang buku pembantu mata anggaran, buku bank, buku

pajak regristasi SPM, dan lain-lain. Kemudian ada pembuat

laporan dan pembuat arsip pertanggungjawaban keuangan.

Staf yang dipilih untuk untuk membantu pengelolaan

keuangan sekolah dituntut untuk memahami tugasnya yang

meliputi paham pembukuan, memahami peraturan yang

berlaku dalam penyelenggaraan administrasi keuangan, Layak

dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap pimpinan dan tugas,

Memahami bahwa bekerja di bidang keuangan adalah

pelayanan. Karena kurang tanggapnya bagian keuangan akan

dapat mempengaruhi kelancaran pencapaian tujuan.

23

iii. Pelaksanaan, pencatatan dan pelaporannya

Pelaksanaan administrasi keuangan terdiri dari

pengurusan Keuangan, kelengkapan dan penataan keuangan .

Hal-hal yang berkenaan dengan pengurusan keuangan adalah

SK Bendaharawan Sekolah, Bendaharawan bukan Guru atau

Kepala Tata Usaha, Penunjukkan Bendaharawan memenuhi

persyaratan, Pemeriksaan keuangan oleh Kepala Sekolah,

Pemisahan antara bendaharawan Rutin, OPF, SPP – DPP –

Komite Sekolah, BOS, BIS, BOM, Sanggar PKG/LKG.

Sedangkan kelengkapan Tata Usaha keuangan sekolah,

meliputi; Daftar Gaji, Daftar lembur dan atau daftar

honorarium, Buku Kas Tabelaris, Buku Kas dan Buku Kas

Pembantu, Tempat penyimpanan uang, kertas berharga dan

tanda bukti pengeluaran, Brand Kas. Sementara pencatatan

keuangan meliputi; Pengerjaan pembukuan kas

umum/tabelaris sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Penerimaan SPMU otorisasi rutin, dibukukan pada buku

register SPMU, sedangkan penerimaan OPF dalam buku

tersendiri, Penerimaan dan penyetoran SPP dibukukan sesuai

dengan peraturan yang berlaku (tanda bukti setoran),

Penerimaan dan penggunaan DPP dibukukan sesuai dengan

peraturan yang berlaku, Penerimaan dan penyetoran PPh dan

24

PPn dibukukan pada buku kas umum/tabelaris, Penerimaan

dan penggunaan dana bantuan pemerintah setempat atau dari

Komite Sekolah dibukukan dalam buku kas khusus, Telah

dibuat berita acara penutupan kas pada saat penutupan buku

kas setiap tiga bulan (inspeksi mendadak minimal tiga bulan

sekali), Tanda bukti pengeluaran (surat pertanggungan jawab

disampaikan ke KPKN, tidak melewati tanggal 10 bulan

berikutnya), Laporan penggunaan keuangan menurut

sumbernya kepada atasan yang bersangkutan,

Peringatan/teguran tertulis kepada Bendaharawan apabila ada

penggunaan uang yang tidak sesuai dengan tanda bukti yang

ada dan penggunaan diluar rencana, perlu diperhatikan/diteliti

ada tidaknya tunggakan untuk pembayaran listrik, telepon, air,

atau gas pada sekolah yang bersangkutan.

iv. Pengawasan

Pengawasan adalah usaha untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dari aturan, prosedur atau ketentuan. Dengan

pengawasan (controlling) diharapkan penyimpangan yang

mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kerugian dapat

dihindari. Pengawasan dapat ditempuh melalui Pemeriksaan

Kas.

25

Pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk

memperoleh bukti secara objektif tentang pernyataan-

pernyataan berbagai kejadian/kegiatan sekolah dengan tujuan

untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyatan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan

penyampaian hasil-hasilnya kepada yang berkepentingan.

Prosedur pemeriksaan kas yang biasa dilakukan oleh

pemeriksa yang pada pelaksanaannya dilakukan dengan tiba-

tiba. Bendaharawan wajib mengeluarkan uang yang

dikuasainya dalam lingkup tanggung jawab atasnya. Yang

meliputi, adakah bukti-bukti pembayaran yang belum

dibukukan, adakah surat-surat berharga. Bendahawan harus

membuat surat pernyataan dengan bentuk yang sudah

dibakukan, Adakah bukti-bukti pengeluaran yang belum

disahkan oleh kepala sekolah, Sisa kas harus sama dengan sisa

dibuku kas umum. Sisa kas terdiri dari (uang kertas, uang

logam) saldo bank, surat berharga. Setelah selesai pemeriksaan

kas, maka perlu dibuat register penutupan kas. Selanjutnya

BKU ditutup dan ditandatangani oleh bendaharawan dan

kepala sekolah. Buat Berita Acara Pemeriksaan kas dengan

format yang telah dibakukan dan Penyampaian Berita Acara

pemeriksaan kas.

26

v. Evaluasi Kinerja Keuangan

Menurut Soedarjono (dalam Akhmad Solikin, 2006 1-15)

usaha-usaha untuk menerapkan pelaporan kinerja pemerintah

dapat ditelusuri sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia

pada tahun 1997/1998. Memang secara faktual, peraturan yang

berkaitan baru ditetapkan dalam bentuk Inpres 7/1999 tentang

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam Inpres 7/1999

tersebut disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya

pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran

sistem tersebut adalah Menjadikan instansi pemerintah yang

akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional; terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah.

27

Dalam Keputusan ini, dipakai sistem berjenjang untuk

mengkaitkan antara visi dengan kegiatan. Sebagai contoh,

dalam Rencana Strategis (Renstra) dikenal adanya

Perencanaan Kinerja 1 (PK-1) untuk menjelaskan kegiatan,

PK-2 untuk menguraikan sasaran, dan PK-3 untuk

menguraikan program. Dengan demikian, antara kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi akan dapat

ditelusuri kaitannya dengan program unit atau instansi yang

lebih tinggi, bahkan sistem ini dapat menjamin keterkaitan

antara kegiatan yang dilaksanakan dengan pencapaian visi dan

misi pemerintah. Demikian pula dalam mengevaluasi kinerja,

juga dipakai sistem berjenjang. Dengan demikian terdapat

Evaluasi Kinerja 1 (EK-1) untuk mengevaluasi kinerja

kegiatan, EK-2 untuk mengevaluasi kinerja sasaran, dan EK-3

untuk mengevaluasi kinerja program.

Pada tahun 2003, terbit Keputusan Kepala LAN Nomor

239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dalam keputusan

ini, tetap ada Rencana Strategis (Renstra) yang berisi visi,

misi, tujuan, sasaran, dan bagaimana mencapai sasaran

tersebut (dalam bentuk uraian kebijakan dan program). Renstra

meliputi waktu 5 tahun. Kebijakan dan program tersebut

28

kemudian setiap tahun akan dipilih kebijakan dan program

mana yang akan dilaksanakan, dalam bentuk kegiatan-kegiatan

(Rencana Kinerja Tahunan/RKT). Masih sama dengan

peraturan yang lama, indikator kinerja kegiatan masih

memakai masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),

manfaat (benefit) dan dampak (impact).

vi. Prinsip Prinsip Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal

46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun

berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan

pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara

pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan

menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang menjadi pokok

kemudian batasan-batasan pengelolaan dan sumber dana selalu

menjadi hal yang multi tafsir atau “dimultitafsirkan”. Hal ini

tentu sangat berbahaya, di lingkungan madrasah harus diakui

audit pengelolaan keuangan seperti yang di amanatkan paket

UU Keuangan Negara atau bahkan lebih jauh audit kinerja

pada lembaga Madrasah Negeri masih jauh panggang dari

pada api.

29

Banyak hal yang menjadi penyebabnya. Diantaranya audit

yang di lakukan baik pihak internal maupun eksternal

madrasah masih belum memiliki instrumen yang cukup untuk

dilaksanakan. Audit invetigasi adalah gawang terakhir yang

menjadi harapan masyarakat. Tetapi tentu hal ini dilakukan

hanya jika mencapai nilai nominal yang cukup sesuai prinsip

audit, atau bahkan biasanya karena adanya blow up masalah

dari pemangku kepentingan eksternal. Jika keadaan ini terus

berlanjut, tentu kerugian negara akan semakin besar. Terlebih

kepentingan “kita” yang menaruh harapan pada kemajuan

madrasah dimasa depan.

Menurut PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan pasal 58, Prinsip dalam pengelolaan dana

pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,

penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh

masyarakat terdiri atas: a. prinsip umum; dan b. prinsip

khusus. Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

huruf a adalah: a. prinsip keadilan; b. prinsip efisiensi; c.

prinsip transparansi; dan d. prinsip akuntabilitas publik.

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses

pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada

peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar

30

belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan

atau status sosial-ekonomi. Prinsip efisiensi dilakukan dengan

mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing

pelayanan pendidikan. Prinsip transparansi dilakukan dengan

memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan

yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:

(a.) dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan

menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan (b.)

dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada

pemangku kepentingan pendidikan. Prinsip akuntabilitas

publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban

atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan

pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Prinsip Transparansi dan akuntabilitas publik

kemudian menjadi indikator utama dalam hampir setiap

penilaian terhadap kualitas pengelolaan keuangan sebuah

madrasah. Sementara peraturan pemerintah ini belum

menjelaskan secara lebih rinci kedua prinsip ini, sehingga

perlu di berikan penjelasan lebih jauh tentang filosofi sampai

instrumen pembangun kedua prinsip ini.

31

Definisi konseptual pengelolaan keuangan madrasah adalah

seluruh upaya yang dilakukan pengelola madrasah agar

komponen keuangan dan pembiayaan dikelola sebaik-baiknya,

agar tujuan madrasah dapat tercapai secara efektif dan efisien,

yang didalamnya meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan

biaya personal.

32

BAB II

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

1. Akuntabilitas

Isu akuntabilitas akhir-akhir ini semakin gencar

dibicarakan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan

pendidikan yang bermutu. Bahkan resonansinya semakin

keras, sekeras tuntutan akan reformasi dalam segala bidang.

Ini membuktikan bahwa kecenderungan masyarakat pada masa

kini berbeda dengan masa lalu. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi

(2001:87) menyatakan: Bila di masa lalu masyarakat

cenderung menerima apa pun yang diberikan oleh pendidikan,

maka sekarang mereka tidak dengan mudah menerima apa

yang diberikan oleh pendidikan. Masyarakat yang notabene

membayar pendidikan merasa berhak untuk memperoleh

pendidikan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya.

Bagi lembaga-lembaga pendidikan hal ini mulai

disadari dan disikapi dengan melakukan redesain sistem yang

mampu menjawab tuntutan masyarakat. Caranya adalah

mengembangkan model manajemen pendidikan yang

akuntabel.

33

Menurut Rita Headintong (2000:84), Akuntabiltas

bukan hal baru. Ia mengemukakan:

“As far back as the 1830 when public was used to establish a

national education system 'some were concerned that the

spending of public money should be properly supervised and

controlled, and others were dissatisfied with the practical

aspects such as the poor quality of the teachers”

Kalau begitu apa sebenarnya akuntabilitas itu?

Menurut Slamet (2005:5), "Akuntabilitas adalah kewajiban

untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab

dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sementara Zamroni (2008:12) mendefinisikan akuntabilias "is

the degree to which local governments have to explain or

justify what they have done or failed to do." Lebih lanjut

dikemukakan bahwa "Accountability can be seen as validation

of participation, in that the test of whether attempts to increase

participation prove successful is the extent to which people

can use participation to hold a local government responsible

for its action." Pendapat Zamroni mengenai akuntabilitas

dikaitkan dengan partisipasi. Ini berarti akuntabilitas hanya

34

dapat terjadi jika ada partisipasi dari stakeholders sekolah.

Semakin kecil partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan

manajemen sekolah, maka akan semakin rendah pula

akuntabilitas sekolah.

Asian Development Bank menegaskan adanya

konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4

pilar yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3) dapat di

prediksi, dan (4) partisipasi (ADB, 2008). Jelas bahwa jumlah

komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan

yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain,

dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada

sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama

yang melandasi good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2)

Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat.

Ketiga prinsip tersebut di atas tidaklah dapat berjalan

sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling

mempengaruhi, masing-masing adalah instrumen yang

diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan

ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai

manajemen publik yang baik.

Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari

semua prinsip ini (ADB, 2008) Prinsip ini menuntut dua hal

35

yaitu (1) kemampuan menjawab (answerability), dan (2)

konsekuensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang

bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan

tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik

setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan

bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana

sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai

dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai

“pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk

memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.”

(Miriam Budiarjo, 1998: 107) Akuntabilitas bermakna

pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui

distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah

sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus

menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances

sistem). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah

eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif

(MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR).

Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan

ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

36

Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas

yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas

administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik (Guy

Peter, 2000: 299-381). Akuntabilitas publik adalah prinsip

yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka

oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak

penerapan kebijakan.

Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi

publik melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, wajar

apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan

antara warga pemilih (constituency) para pimpinan politik,

teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana

dilapangan.

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga

berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas

didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau

penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas

secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas

terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law.

Sedangkan public accountability didefinisikan sebagai adanya

37

pembatasan tugas yang jelas dan efisien (Meuthia Gani, 2000:

141)

Akuntabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai dengan

pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah lembaga-

lembaga pendidikan melaksanakan usaha-usahanya. Ada tiga

hal yang memiliki kaitan, yaitu kompetensi, akreditasi dan

akuntabilitas. Menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi

(2001:88): Tiga aspek yang dapat memberi jaminan mutu

suatu lembaga pendidikan, yaitu kompetensi, akreditasi, dan

akuntabilitas. Lulusan pendidikan yang dianggap telah

memenuhi semua persyaratan dan memiliki kompetensi yang

dituntut berhak mendapat sertifikat. Lembaga pendidikan

beserta perangkat-perangkatnya yang dinilai mampu menjamin

produk yang bermutu disebut sebagai lembaga terakreditasi

(accredited). Lembaga pendidikan yang terakreditasi dan

dinilai mampu untuk menghasilkan lulusan bermutu, selalu

berusaha menjaga dan menjamin mutuya sehingga dihargai

oleh masyarakat adalah lembaga pendidikan yang akuntabel.

Institusi pendidikan yang akuntabel adalah institusi

pendidikan yang mampu menjaga mutu keluarannya sehingga

dapat diterima oleh masyarakat. Jadi, dalam hal ini akuntabel

38

tidaknya suatu lembaga pendidikan bergantung kepada mutu

outputnya. Di samping itu, akuntabilitas suatu lembaga juga

bergantung kepada kemampuan suatu lembaga pendidikan

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada

publik. Fredrik Kande (2008:4) mengelompokkan akuntabiltas

yang pertama sebagai akuntabilitas kinerja, sementara yang

kedua sebagai akuntabilitas keuangan.

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya

kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik

yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang

lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah.

Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber

perubahan masyarakat. Slamet (2005:6) menyatakan: “Tujuan

utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk

terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya”. Penyelenggara

sekolah harus memahami bahwa mereka harus

mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain

itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan

kepuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang

diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik

dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk

39

mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan

kepada publik.

Codd, seorang pakar kebijakan pendidikan dalam

Marks Olssen, dkk (2004:7), menyatakan bahwa dalam

perspektif global, akuntabilitas dipengaruhi oleh

kecenderungan manusia yang mengutamakan kebebasan.

Kebebasan yang muncul secara baru (neoliberalisme) ikut

mempengaruhi ketahanan moral orang dalam melaksanakan

akuntabilitas.

Sekolah sebagai tempat penyelenggaran manajemen

yang akuntabel merupakan suatu pranata sosial. Dikatakan

sebagai pranata sosial karena di tempat tersebut teradapat

orang-orang dari berbagai latar belakang sosial yang

membentuk suatu kesatuan dengan nilai-nilai dan budaya

tertentu. Nilai-nilai dan budaya tersebut potensial untuk

mendukung penyelenggaraan manajemen sekolah yang

akuntabel, tetapi juga sebaliknya bisa menjadi penghambat.

Dalam sebuah ilustrasi perusahaan, Stephen Robins (2001:14)

menyatakan: “Workforce diversity has important implication

for management practice. Manager will need to shift their

philosophy from treating every one alike to recognizing

differences and responding to those differences in ways that

40

will ensure employe retention and greater productivity while,

at the same time not discriminating”. Artinya, keberagaman

tenaga kerja mempunyai implikasi penting pada praktik

manajemen. Para manejer harus mengubah filosofi mereka

dari memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama

menjadi mengenali perbedaan dan menyikapi mereka yang

berbeda dengan cara-cara yang menjamin kesetiaan karyawan

dan peningkatan produktifitas sementara, pada saat yang sama,

tidak melakukan diskriminasi.

Apa yang dikemukakan Robins berangkat dari asumsi

akan perbedaan nilai dan budaya dari setiap anggota

organisasi. Ada nilai-nilai yang dapat mendukung nilai-nilai

organisasi, tetapi ada juga yang sebaliknya. Dalam konteks ini,

dibutuhkan peran pemimpin untuk dapat mengelolanya.

Jadi, faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak

pada dua hal, yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem

menyangkut aturan-aturan, tradisi organisasi. Sedangkan

faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai-nilai

yang dianutnya mempengaruhi kemampuannya akuntabilitas.

Kalau ditelisik lebih jauh faktor orang sendiri sebenarnya tidak

berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari masyarakat

dengan budaya tertentu.

41

Rumusan tujuan akuntabilitas di atas hendak

menegaskan bahwa, akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem

penyelenggaran manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor

pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih

tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru

sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen

sekolah yang berkinerja tinggi.

Menurut Slamet (2005:6) ada delapan hal yang harus

dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas:

Pertama, sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem

akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.

Kedua, sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan

sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem

pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Ketiga,

sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan

menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap

tahun anggaran. Keempat, menyusun indikator yang jelas

tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada

stakeholders. Kelima, melakukan pengukuran pencapaian

kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya

kepada publik/stakeholders diakhir tahun. Keenam,

memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan

42

publik. Ketujuh, menyediakan informasi kegiatan sekolah

kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.

Kedelapan, memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai

kesepakatan komitmen baru.

Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada

kemampuan dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya.

Alih-alih sekolah mengetahui sumber dayanya, sehingga dapat

digerakan untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas.

Sekolah dapat melibatkan stakeholders untuk menyusun dan

memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin

terwujudnya akuntabilitas di sekolah. Komite sekolah, orang

tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan

untuk melaksanakannya. Dengan begitu stakeholders sejak

awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa

akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi

pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya

untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai

dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang

jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah

bertanggungjawab baik dari segi penggunaan keuangan

43

maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas

internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal,

melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun

dari masyarakat.

Definisi konseptual akuntabilitas dalam penelitian ini

adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat

kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-

nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para

pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan

pelayanan tersebut.

2. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,

serta hasil-hasil yang dicapai (BAPENAS, 2002: 18)

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi

pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi

adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah

yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi

diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat,

toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi

44

publik (Meuthia Gani, 2000: 151). Prinsip ini memiliki 2

aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2)

hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan

sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan

baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik

awal dari transparansi.

Komunikasi publik menuntut usaha positif dari

pemerintah untuk membuka dan menyebarkan informasi

maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus

seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga

maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi

individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam

jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi

professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan

pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-

keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan

alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi

pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk

berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai

informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai

aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat

45

birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini

tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah

maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol

yang berlebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media

massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus

diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria

yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa

saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut

diberikan.

Menurut Nurudin Jauhari (2009:2) Selama ini terutama

sebelum era desentralisasi dan reformasi, pengelolaan

pendidikan dibanyak sekolah sangat tertutup bagi pihak luar.

Masyarakat, orang tua murid dan sebagian besar guru tidak

banyak mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di

sekolah, tidak mengetahui pendapatan dan belanja sekolah,

tidak dilibatkan di dalam mengevaluasi kekuatan dan

kelemahan kinerja sekolah dsb.

Pengelolaan yang tidak transparan berdampak negatif

bagi pengembangan sekolah karena masyarakat dan orang tua

murid akan meragukan apakah kalau mereka diminta untuk

ikut memikirkan kekurangan pendanaan pendidikan,

46

sumbangan yang mereka berikan akan benar-benar

dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan atau akan terjadi

penyimpangan yang tidak diharapkan? dilain pihak, pimpinan

sekolah yang menerapkan pengelolaan tertutup merasa bahwa

pihak lain tidak perlu ikut campur dengan masalah

pengelolaan sekolah karena sudah cukup ditangani oleh kepala

sekolah dan satu dua orang staf kepercayaan kepala sekolah.

Mereka khawatir keterbukaan akan sangat merepotkan dan

tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapi sekolah.

Sebenarnya kekhawatiran seperti itu tidak perlu, karena

pengalaman lapangan menunjukkan bahwa semakin tinggi

transparansi pengelolaan suatu sekolah, semakin tinggi pula

kepercayaan masyarakat dan rasa ikut memiliki sekolah, dan

semakin banyak sumbangan pemikiran, dana dan fasilitas lain

yang diperoleh sekolah dari masyarakat dan pihak terkait

lainnya. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik

antara pemerintah/sekolah dan masyarakat, melalui

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam

memperoleh informasi yang memadai.

Transparansi pengelolaan antara lain mencakup: 1)

Pengelolaan keuangan, keterbukaan dalam pendapatan dan

belanja sekolah baik dari pemerintah, donor maupun sumber-

47

sumber lain, 2) Pengelolaan staf /personalia : kebutuhan

ketenagaan, kualifikasi, kemampuan dan kelemahan,

kebutuhan pengembangan professional, dsb. 3) Pengelolaan

kurikulum, termasuk keterbukaan dalam hal prestasi dan

kinerja siswa, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

pelaksanaan kurikulum, visi, misi, dan program peningkatan

mutu pendidikan.

Definisi konseptual transparansi dalam penelitian ini adalah

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

pemangku kepentingan madrasah untuk memperoleh informasi

tentang pengelolaan keuangan madrasah, yakni informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,

serta hasil-hasil yang dicapai madrasah.

A. Hubungan antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan

Keuangan

Kaitan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan

(Frederik Kande, 2008:2) Pertama, akuntabilitas merupakan

syarat mutlak bagi penerapan MBS (Manajemen Berbasis

Sekolah); kedua, akuntabilitas semakin memiliki relevansi

dalam dunia pendidikan ketika sekolah diberikan kewenangan

untuk mengelola dirinya sendiri, berdasarkan karakteristik, dan

kebolehannya; ketiga, nilai dan kultur, serta matinya perasaan

48

terdesak menjadi faktor penghadang di depan hambatan dalam

mewujudkan akuntabilitas sekolah; keempat, upaya-upaya

untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas di sekolah

sangat bergantung kepada kemauan dan kemampuan serta visi

perubahan warga sekolah mewujudkan akuntabilitas; kelima,

akuntabilitas memiliki efek pada pencitraan publik terhadap

sekolah.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan

manejemen sekolah mendapat relevansi ketika pemerintah

menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan

pemberian kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan

manajemen sesuai dengan kekhasan dan kebolehan sekolah.

Dengan pelimpahan kewenangan tersebut, maka pengelolan

manajemen sekolah semakin dekat dengan masyarakat yang

adalah pemberi mandat pendidikan. Oleh karena manajemen

sekolah semakin dekat dengan masyarakat, maka penerapan

akuntabilitas dalam pengelolaan merupakan hal yang tidak

dapat ditunda-tunda.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam rangka MBS tiada

lain agar para pengelola sekolah atau pihak-pihak yang diberi

kewenangan mengelola urusan pendidikan itu senantiasa

terkontrol dan tidak memiliki peluang melakukan

49

penyimpangan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan

nepotisme. Dengan prinsip ini mereka terus memacu

produktifitas profesionalnya sehingga berperan besar dalam

memenuhi berbagai aspek kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas

vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal

menyangkut hubungan antara pengelola sekolah dengan

masyarakat. Sekolah dan orang tua siswa. Antara sekolah dan

instansi di atasnya (Dinas pendidikan). Sedangkan

akuntabilitas horisontal menyangkut hubungan antara sesama

warga sekolah. Antar kepala sekolah dengan komite, dan

antara kepala sekolah dengan guru.

Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Baik

sumber-sumber penerimaan, besar kecilnya penerimaan,

maupun peruntukkannya dapat dipertanggungjawabkan oleh

pengelola. Pengelola keuangan yang bertanggung jawab akan

mendapat kepercayaan dari warga sekolah dan masyarakat.

Sebaliknya pengelola yang melakukan praktek korupsi tidak

akan dipercaya. Akuntabilitas tidak saja menyangkut sistem

tetapi juga menyangkut moral individu. Jadi, moral individu

yang baik dan didukung oleh sistem yang baik akan menjamin

50

pengelolaan keuangan yang bersih, dan jauh dari praktek

korupsi.

Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam

manajemen berbasis sekolah, dapat dilihat pada beberapa hal,

sebagaimana dinyatakan oleh Slamet (2005:7): Beberapa

indikator keberhasilan akuntabilitas adalah: 1) Meningkatnya

kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah. 2)

Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai

terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan 3)

Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan

nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Ketiga

indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk mengukur

apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai hasil

sebagaiamana yang dikehendaki. Tidak saja publik merasa

puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam

banyak hal.

Jadi berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil

kesimpulan berdasarkan tahapan sebuah program,

akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan,

beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas

publik adalah :

51

a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara

tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang

membutuhkan

b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar

etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar

maupun nilai-nilai yang berlaku dipemangku

kepentingan

c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang

diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi

organisasi, serta standar yang berlaku

d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar

telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme

pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak

terpenuhi

e. Konsistensi maupun kelayakan dari target

operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas

dalam mencapai target tersebut.

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator

untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :

52

a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu

keputusan, melalui media massa, media nirmassa,

maupun media komunikasi personal

b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang

berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran

suatu program

c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan

setelah keputusan dibuat dan mekanisme

pengaduan masyarakat

d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan

monitoring hasil yang telah dicapai oleh

pemerintah.

a. Hubungan antara Transparansi dengan Pengelolaan

Keuangan

Kaitan transparansi dengan pengelolaan (Ahmad

Sudrajat, 2010:9) “ Transparan berarti adanya keterbukaan.

Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan

dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan,

bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya

keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan,

yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian

penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga

53

bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk

mengetahuinya”. Transparansi keuangan sangat diperlukan

dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat

dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program

pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat

menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah,

masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam

memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui

oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya

rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)

bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di

depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang

membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah

mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa

jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan

digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini

menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

Menurut International Relief and Development (IRD,

2010:1), di masa lalu, sebagian besar perbaikan kualitas

sekolah ditekankan pada peningkatan fasilitas dan rekonstruksi

54

sekolah, yang memakan porsi anggaran yang besar dan hanya

menyisakan sedikit anggaran untuk pelatihan guru, alat bantu

pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Akan tetapi,

setelah adanya pelatihan dan fasilitasi terus-menerus, IRD

menyaksikan pergeseran yang dramatis dalam hal prioritas dan

perbaikan di semua kota/kabupaten dampingan. Sekolah-

sekolah yang menerima pelatihan dari IRD secara terbuka

memampang anggaran sekolah di ruang kantor sekolah.

Perbincangan-perbincangan mengenai anggaran yang

sebelumnya hanya dilakukan antara kepala sekolah dan ketua

komite menjadi terbuka untuk umum. Kesadaran yang

meningkat mengenai sumber daya finansial yang aktual dan

kajian kebutuhan yang akurat berdampak pada penggunaan

dana yang lebih efektif dan kontribusi masyarakat yang lebih

besar. Sebagai contoh, sekolah mulai memasukkan bahan-

bahan pelajaran kelas dan lebih banyak kegiatan ke dalam

anggaran sekolah. Warga masyarakat menyumbang lebih

banyak dana untuk sumber daya sekolah, dan memiliki

pengetahuan lebih banyak mengenai hak serta kewajiban

pendidikan mereka, dengan mengambil tanggun jawab untuk

mengawasi kualitas pendidikan dan menetapkan prioritas

anggaran.

55

Jadi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip

transparasi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah

indikator seperti :

a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan

standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik

b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan

publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan

publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.

c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun

penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan

aparat publik didalam kegiatan melayani. Keterbukaan

pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada

akhirnya akan membuat pemerintah menjadi

bertanggung gugat kepada semua pemangku

kepentingan yang berkepentingan dengan proses

maupun kegiatan dalam sektor publik.

b. Hubungan antara Akuntabilitas dan Transparansi

dengan Pengelolaan Keuangan

Kaitan pengelolaan keuangan dengan akuntabilitas dan

transparansi (Nurudin Jauhari, 2009:2) “Hakekat MBS adalah:

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, pengambilan

keputusan bersama, transparansi, akuntabilitas Transparansi,

56

akuntabilitas dan kredibilitas adalah isu kunci keberhasilan

MBS dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Transparansi sulit dilaksanakan tanpa akuntabilitas, sedangkan

penerapan transparansi dan akuntabilitas akan menimbulkan

kredibilitas sekolah di mata masyarakat.”.

57

BAB III

PENYUSUNAN APBS

A. Proses Perencanaan Keuangan Sekolah

Secara umum proses manajemen keuangan sekolah

meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan

dan pertanggung-jawaban. Perencanaan merupakan langkah

awal dalam proses manajemen keuangan. Perencanaan adalah

suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan

langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di

dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan

sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan

sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan waktu,

tidak dapat terjadi secara mendadak.

Perencanaan sebagai kegiatan rasional, artinya melalui

proses pemikiran yang didasarkan pada data yang riil dan

analisis yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan

tidak didasarkan pada ramalan yang intuitif. Perencanaan

sebagai kegiatan yang sistematis, berarti perencanaan meliputi

tahap- tahap kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan

58

tahapan berikutnya. Tahapan kegiatan tersebut dapat dijadikan

panduan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan

diatasi.

Sedangkan tujuan perencanaan itu sendiri arahnya agar

kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang

ditentukan. Yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan

keuangan sekolah antara lain menganalisis program kegiatan

dan prioritasnya, menganalisis dana yang ada dan yang

mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber pendapatan dan

dari berbagai kegiatan.

Perencanaan keuangan sekolah disesuaikan dengan

rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik

pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu

tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa

pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua

puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan

sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka

dibuatlah perencanaan keuangan sekolah baik perencanaan

jangka pendek maupun jangka panjang.

Kalau dianalisis pembuatan perencanaan keuangan,

Garner (2004) merumuskan sikuensi perencanaan keuangan

59

yang strategis sebagai berikut: 1) misi (mission), 2) tujuan

jangka panjang(goals), 3) tujuan jangka pendek(objectives), 4)

program, layanan, aktivitas(programs, services, activities),

tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek berdasarkan

kondisi riil unit sekolah(site-based unit goals & objectives), 5)

target: baik outcomes maupun outputs, 6) anggaran(budget),

dan 7) perencanaan keuangan yang strategis (strategic

financial plan).

Siklus tersebut menunjukkan bahwa pembuatan

rencana strategis memerlukan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Misi, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek perlu

dirumuskan pimpinan sekolah

2. Tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan target

yang ingin dicapai berdasarkan kondisi riil sekolah perlu

dipahami oleh seluruh warga sekolah.

3. Berdasarkan kondisi riil sekolah, maka dirumuskan

perencanaan keuangan yang strategis.

4. Perencanaan keuangan strategis sudah dirumuskan, menjadi

bahan masukan pada pengembangan misi dan tujuan sekolah

pada periode berikutnya.

60

Proses perumusan perencanaan keuangan yang

strategis, memerlukan kajian secara cermat tentang evaluasi

diri lembaga pendidikan yang bersangkutan, visi, misi, tujuan

jangka panjang dan tujuan jangka pendek lembaga pendidikan.

Kemudian ditetapkan program kegiatan dan berbagai layanan

yang dilaksanakan lembaga pendidikan yang sesuai dengan

tujuan jangka panjang dan pendek serta target yang akan

dicapai baik output maupun outcomes-nya, dan disusunlah

anggaran sehingga jadilah perencanaan keuangan yang

strategis sesuai dengan kondisi sekolah.

Visi sekolah menjadi pedoman dalam pengembangan

program sekolah. Visi adalah wawasan yang menjadi sumber

arahan bagi sekolah, pandangan jauh kedepan kemana sekolah

akan dibawa. Visi sekolah digunakan untuk memandu

perumusan misi sekolah dan perumusan tujuan sekolah.

Contoh rumusan visi sekolah, yaitu terwujudnya siswa yang

berkualitas dan lulusan yang unggul sehingga mampu bersaing

di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Bertolak dari rumusan visi sekolah selanjutnya

dirumuskan misi sekolah. Misi merupakan kegiatan yang harus

diemban untuk menjawab pencapaian visi yang ditetapkan.

Contoh perumusan misi sekolah, yaitu terlaksananya kegiatan

61

belajar mengajar yang kondusif dalam lingkungan sekolah

yang aman, tertib, disiplin, bersih yang didukung oleh sarana

dan prasarana yang memadai; terciptanya hubungan yang

harmonis antar personil di sekolah. Selanjutnya rumusan

tujuan jangka panjang dan jangka pendek dan target

pencapaiannya diselaraskan dengan visi dan misi sekolah.

Disamping memperhatikan program pengembangan sekolah,

perencanaan keuangan sekolah juga mengacu pada

penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara keseluruhan.

Kepmendiknas Nomor 056/U/2001 menyebutkan

penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi (1) pelayanan

yang bersifat teknis edukatif untuk proses belajar mengajar

baik teori maupun praktek untuk seluruh mata pelajaran dan

penilaian hasil belajar; (2) pelayanan yang bersifat penunjang

untuk operasionalisasi ruang belajar dan kegiatan ekstra

kurikuler; (3) pengadaan dan perawatan buku pelajaran,

peralatan pendidikan, alat pelajaran, peralatan laboratorium,

perpustakaan dan peralatan praktik keterampilan serta bahan

praktik laboratorium dan keterampilan; (4) pengadaan dan

perawatan sarana kegiatan penunjang seperti sarana

administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah

dan lingkungan; (5) penyediaan daya dan jasa seperti listrik,

62

telepon, gas dan air; (6) perjalanan dinas kepala sekolah dan

guru; (7) pelayanan kemasyarakatan, pemberdayaan Komite

Sekolah, kegiatan sosial; (8) penyelenggaraan lomba yang

diikuti siswa dan atau guru; (9) pelayanan habis pakai untuk

keperluan sekolah seperti surat kabar; (10) penyediaan gaji

guru dan non-guru, tunjangan, honorarium, lembur,

transportasi, insentif dan lainnya yang menunjang pendidikan.

Berdasarkan komponen penyelenggaraan pendidikan

tersebut, tiap kepala sekolah menentukan program prioritas

yang perlu dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, kemudian

dijadikan program kegiatan yang perlu mendapatkan dana.

Pada tahap perencanaan, analisis kebutuhan

pengembangan sekolah dalam kurun waktu tertentu menjadi

fokus utama yang perlu diperhatikan. Kebutuhan dalam satu

tahun anggaran, lima tahun, sepuluh tahun, bahkan dua puluh

lima tahunan. Perencanaan dibuat oleh kepala sekolah, guru,

staf sekolah dan pengurus komite sekolah.

Mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan

kebutuhan dan menentukan kegiatan sekolah dalam waktu

tertentu. Berdasarkan analisis ini diperoleh banyak kegiatan

yang perlu dilakukan sekolah dalam satu tahun, lima tahun,

sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun. Untuk itu

63

perlu diurutkan tingkat kebutuhan kegiatan dari yang paling

penting sampai kegiatan pendukung yang mungkin bisa

ditunda pelaksanaannya.

Hal ini terkait dengan tersedianya waktu, keberadaan

tenaga dan jumlah dana yang tersedia atau yang bisa

diupayakan ketersediaannya. Analisis sumber-sumber dana

dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh, dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang

dilakukan. Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta

menyangkut waktu pelaksaannya ini seringkali menghasilkan

apa yang dinamakan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sekolah (RAPBS).

Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana

diamanatkan di dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu

Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran

pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja

satu tahun; RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan

pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan

program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan

rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana

pembiayaannya dalam satu tahun anggaran.

64

Dengan demikian RAPBS berisi tentang ragam sumber

pendapatan dan jumlah nominalnya baik rutin maupun

pembangunan, ragam pembelanjaan dan jumlah nominalnya

dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan RAPBS perlu memperhatikan asas anggaran

antara lain:

1. Asas kecermatan

Anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian

sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam

penghitungan.

2. Asas Terinci

Penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat

dilihat rencana kerja yang jelas serta dapat membantu unsur

pengawasan.

3. Asas Keseluruhan

Anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan

dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal tahun

sampai akhir tahun anggaran.

4. Asas Keterbukaan

Semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak

yang terkait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat

65

memonitor aktivitas yang tertuang dalam penyusunan

anggaran maupun dalam pelaksanaannya.

5. Asas Periodik

Pelaksanaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas.

6. Asas Pembebanan.

Dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan

anggaran perlu diperhatikan. Kapan suatu anggaran

pengeluaran dibebankan kepada anggaran ataupun suatu

penerimaan menguntungkan anggaran perlu diperhitungkan

secara baik.

Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah sebaiknya

membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus

komite sekolah. Setelah tim dan Kepala Sekolah

menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan

belanja sekolah, Kepala Sekolah menyetujuinya. Pelibatan

para guru dan pengurus komite sekolah ini akan diperoleh

rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, kepala

sekolah dan pengurus komite sekolah merasa bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.

Dalam menetapkan jumlah anggaran, dua hal yang

perlu diperhatikan yaitu unit cost (satuan biaya) dan volume

kegiatan.

66

Setiap program dan penganggarannya perlu

memperhatikan kedua hal tersebut. Misalnya untuk anggaran

rutin, SBP (Sumbangan Biaya Pendidikan), BKM(Bantuan

Khusus Murid), jenis kegiatan dan satuan biayanya sudah

ditentukan. Kepala Sekolah bersama guru dan pihak lain yang

terlibat langsung misalnya komite sekolah diharapkan

menyusun prioritas penggunaan dana per-mata anggaran

secara cermat.

Secara rinci langkah penyusunan RAPBS, yaitu:

1. Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik

Kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan/ pengembangan

berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kepala sekolah

mempelajari visi, misi, program utama sekolah yang telah ada

Kepala sekolah bersama guru dan Pengurus Komite Sekolah

membahas draft dan menetapkan RAPBS Kepala sekolah

mengundang guru dan Pengurus Komite Sekolah untuk

menyusun draft RAPBS RAPBS sudah siap dilaksanakan

pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya,

dan masukan dari seluruh warga sekolah maupun Komite

Sekolah.

2. Inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun

pengembangan.

67

3. Penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah(RKS) yang lengkap

berdasarkan Langkah poin (1) dan (2). Kepala Sekolah

membuat tabel RKS yang terdiri dari kolom-kolom nomor

urut, uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana

dari berbagai sumber, dan kolom jumlah. Tabel tersebut diisi

sesuai kolom yang ada.

4. Penyusunan RAPBS. Kepala Sekolah membuat tabel

RAPBS yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana

penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan

jumlahnya. Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh

Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah dan diketahui oleh

Kepala Dinas Pendidikan setempat.

B. Sumber-Sumber Pendapatan Sekolah

Kebutuhan dana untuk kegiatan operasinal secara rutin

dan pengembangan program sekolah secara berkelanjutan

sangat dirasakan setiap pengelola lembaga pendidikan.

Semakin banyak kegiatan yang dilakukan sekolah semakin

banyak dana yang dibutuhkan. Untuk itu kreativitas setiap

pengelola sekolah dalam menggali dana dari berbagai sumber

akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan program

sekolah baik rutin maupun pengembangan di lembaga yang

bersangkutan. Pasal 46 Undang-undang No 20 Tahun 2003

68

menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat.

Berdasarkan tuntutan kebutuhan di sekolah tersebut

utamanya kebutuhan pengembangan pembelajaran yang sangat

membutuhkan biaya yang relatif banyak, maka sumber

pendapatan diupayakan dari berbagai pihak agar membantu

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, disamping sekolah

perlu melakukan usaha mandiri yang bisa menghasilkan dana.

Hal ini akan terwujud apabila menajemen sekolah

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di samping kreativitas

sekolah juga menjadi andalan utama.

Berbagai perkembangan yang ada di abad 21,

(Garner,2004) mengungkapkan adanya pengaruh langsung

maupun tidak langsung dalam meningkatkan perolehan

keuangan sekolah, yaitu praktek pembukuan yang sesuai

dengan akuntansi(accounting), sekolah yang memiliki piagam

(charter schools), daya tarik sekolah(magnet school),

privatisasi sekolah(the privatization of school), vouchers,

sistem yang terbuka dalam mengelola sekolah ( open systems),

dan manajemen berdasarkan kondisi riil sekolah (site-based

management).

69

Untuk itu sekolah perlu memenuhi poin-poin tersebut

agar perolehan dana bisa lebih ditingkatkan. Hal ini terjadi

karena masyarakat sangat mempercayai keunggulan sehingga

mereka merasa respek terhadap lembaga pendidikan.

Sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari

pemerintah, usaha mandiri sekolah , orang tua siswa, dunia

usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,

yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan

swasta, serta masyarakat luas. Berikut ini disajikan rincian

masing-masing sumber pendapatan sekolah.

Sumber keuangan dari pemerintah bisa berasal dari

pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota. Sumber

keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat

dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), sedangkan yang berasal dari pemerintah

kabupaten dan kota dialokasikan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

Selanjutnya melalui kebijakan pemerintah yang ada, di

tahun 2007 di dalam pengelolaan keuangan dikenal sumber

anggaran yang disebut Dana Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA). DIPA meliputi Administrasi Umum, yaitu alokasi dari

70

Pemerintah yang bersumber APBN penerimaan dari pajak ,

dan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang bersumber

dari dana masyarakat. Beberapa kegiatan yang merupakan

usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan

sekolah antara lain : (1) pengelolaan kantin sekolah, (2)

pengelolaan koperasi sekolah, (3) pengelolaan wartel, (4)

pengelolaan jasa antar jemput siswa, (5) panen kebun sekolah,

(6) kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang

memberi dana, (7) kegiatan seminar/ pelatihan/ lokakarya

dengan dana dari peserta yang bisa disisihkan sisa

anggarannya untuk sekolah, (8) penyelenggaraan lomba

kesenian dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang

sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah.

Pengelolaan kantin sekolah memiliki manfaat

tersedianya makanan dan minuman yang sehat dan bergizi,

harganya yang terjangkau oleh warga sekolah, juga memiliki

nilai bisnis yang menguntungkan bagi sekolah. Hasil penjualan

atau sewa tempat penjualan dikumpulkan sehingga menjadi

sumber rutin yang diterima pihak sekolah.

Pengelolaan kantin sekolah perlu memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

71

1. Tempat kantin strategis di dalam sekolah, yang

memudahkan warga sekolah untuk mengunjunginya, serta

dapat terpantau oleh pengelola sekolah.

2. Bangunan kantin didesain secara baik, indah, bersih,

nyaman sehingga menyenangkan pengunjungnya.

3. Menu makanan dan minuman bervariasi sesuai selera

pembeli dan berkualitas baik, namun harganya diusahakan

yang semurah mungkin.

4. Keuangan kantin atau hasil pengelolaan kantin dikelola

secara transparan.

Selain pengelolaan kantin sekolah, usaha yang bisa

dilakukan sekolah untuk menambah pendapatan sekolah yaitu

pengelolaan koperasi sekolah. Adanya koperasi sekolah

disamping memiliki manfaat tersedianya kebutuhan pokok

dengan harga yang terjangkau oleh warga sekolah, juga

memiliki nilai bisnis yang menguntungkan bagi sekolah.

Terkait dengan kebutuhan siswa, usaha koperasi bisa

berupa toko yang menyediakan seragam sekolah, buku tulis

dan cetak, alat tulis dan kebutuhan belajar lainnya. Terkait

dengan kebutuhan guru, koperasi bisa menyediakan seragam

guru, alat tulis dan kebutuhan rumah tangga misalnya

penyediaan sembako dan kebutuhan lainnya.

72

Selain toko yang menyediakan kebutuhan guru,

koperasi bisa mengelola usaha simpan pinjam dengan suku

bunga yang lebih rendah daripada suku bunga di bank agar

guru dan pegawai sekolah tertarik serta merasa diuntungkan

oleh adanya koperasi di sekolah. Usaha kavling tanah dan

perumahan juga bisa diusahakan oleh sekolah kalau memang

sekolah mampu melakukannya. Tentu saja pengurus koperasi

harus bekerja sma dengan perbankan agar diperoleh modal

yang sesuai kebutuhan.

Pengelolaan koperasi sekolah yang efektif perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tempat koperasi strategis di dalam sekolah, yang

memudahkan warga sekolah untuk mengunjunginya, serta

dapat terpantau oleh pengelola sekolah.

2. Bangunan koperasi didesain secara baik, indah, bersih,

nyaman sehingga menyenangkan pengunjungnya.

3. Ragam barang yang dijual di koperasi bervariasi sesuai

kebutuhan pembeli dan berkualitas baik, namun harganya

diusahakan yang semurah mungkin.

4. Keuangan koperasi atau hasil pengelolaan koperasi dikelola

secara transparan dan sesuai dengan standar pembukuan

koperasi.

73

Hasil usaha koperasi dikumpulkan sehingga menjadi

sumber rutin yang diterima pihak sekolah. Pengelolaan wartel

yang tepat juga bisa merupakan pemasukan pendapatan rutin

bagi sekolah. Dalam hal ini perlu ditunjuk petugas yang

mampu mengelola kegiatan secara tertib, teliti dan memiliki

tingkat kejujuran yang tinggi.

Pengelolaan jasa antar jemput bagi siswa, barangkali

bisa dilakukan bagi sekolah yang lokasinya jauh dari jalur

transportasi umum, meskipun usia anak SMA/SMK mungkin

kurang berminat menggunakannya. Tetapi tidak ada salahnya

kalau pihak sekolah menjajagi kemungkinan banyak siswa

yang berminat menggunakannya.

Sekolah yang masih memiliki lahan luas bisa

mengelola lahannya dengan menanam tumbuhan yang

hasilnya bisa dijual dan bisa menjadi pemasukan pendapatan

bagi sekolah. Tentunya sekolah perlu bekerja sama dengan

penggarap tanah di sekitar sekolah, agar semua kegiatan

berjalan lancar

Sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan yang menarik

warga di dalam sekolah dan perusahaan di sekitar sekolah,

sehingga ada sponsor yang memberi dana ke sekolah. Kegiatan

ini bisa berupa gerak jalan sehat, pertandingan sepak bola

74

antar sekolah atau kegiatan yang sejenis. Apabila ada dana

yang masuk, sekolah bisa menyisihkan sebagian untuk

sekolah.

Kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya dengan dana

dari peserta yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk

sekolah.

Penyelenggaraan kegiatan ini tentunya harus dipilih

tema yang hangat, perkembangan terkini sehingga menantang

peserta mengikutinya. Apabila ada dana yang masuk, sekolah

bisa menyisihkan sebagian untuk sekolah.

Penyelenggaraan gelar dan lomba kesenian antar

sekolah dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang

berminat membantunya. Sebagian dana bisa disisihkan untuk

sekolah.

Selain yang sudah disebutkan di atas, masih ada

sumber pembiayaan alternatif yang berasal dari proyek

pemerintah baik yang bersifat block grant maupun yang

bersifat matching grant(imbal swadaya). Di tahun anggaran

1997 sampai dengan 2003, sumber alternatif itu dikucurkan

oleh Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan

melalui mekanisme block grant maupun yang bersifat

75

matching grant. Terdapat 13 kegiatan Proyek di sekolah yang

dapat didanai dengan sumber anggaran tersebut( Imron, 2004).

Sumber dana yang berasal dari orang tua siswa dapat

berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan

pembangunan gedung, iuran BP3, dan SPP. Selain itu bisa

juga sekolah mengembangkan penggalian dana dalam bentuk:

1. Amal jariyah

2. Zakat mal

3. Uang tasyakkuran

4. Amal Jumat

Sumber dana dari dunia usaha dan industri dilakukan

melalui kerja sama dalam berbagai kegiatan, baik bantuan

berupa uang maupun berupa bantuan fasilitas sekolah. Sumber

dana dari masyarakat demikian juga bisa berupa uang maupun

berupa bantuan fasilitas sekolah.

Untuk memperoleh dana dari berbagai pihak utamanya

dari dana hibah atau block grant, kepala sekolah perlu

menyusun proposal yang menggambarkan kebutuhan

pengembangan program sekolah.

Komponen proposal dapat disusun sebagai berikut:

rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah, identifikasi tantangan

nyata yang dihadapi sekolah, sasaran, identifikasi fungsi-

76

fungsi sasaran, analisis SWOT, alternatif langkah-langkah

pemecahan persoalan, rencana dan Program Peningkatan

mutu, anggaran dan rincian penggunaannya.

C. Masalah-Masalah Terkait dengan Penyusunan RAPBS

Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-

undangan sistem pendidikan adalah diharuskannya pimpinan

sekolah (terutama Kepala Sekolah) untuk mengemban

tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan

RAPBS.

Oleh karena itu disarankan agar pimpinan itu

menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk

melaksanakan tanggung jawab yang besar itu. Berikut ini

diuraikan beberapa masalah yang sering muncul dalam proses

penyusunan RAPBS.

1. Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia dan

tidak didukung pengetahuan yang memadai

Sekolah yang melibatkan guru atau pihak lain dalam

penyusunan anggaran kadang-kadang mendapati usulan

anggaran dari orang-orang yang tidak benar-benar

membutuhkan apa yang mereka minta atau tidak memiliki

pengetahuan yang cukup mengenai barang-barang itu atau

77

bagaimana mereka akan menggunakannya. Banyak guru,

misalnya, mengusulkan produk-produk baru komputer yang

mereka ketahui hanya melalui cerita dari mulut ke mulut

bahwa produk itu efektif membantu kegiatan belajar siswa.

Untuk mencegah masalah ini disarankan agar kepala

sekolah meminta semua pihak yang mengajukan anggaran

untuk membuat alasan-alasan tertulis pada setiap butir usulan,

bagaimana akan digunakan, dan sejauh mana calon pengguna

itu telah memahami pengetahuan yang diperlukan untuk

memanfaatkan barang yang diusulkan itu atau pengetahuan

atau keterampilan apa yang ia perlukan agar dapat

memanfaatkannya dengan baik. Selain itu pengusul juga perlu

diminta menunjukkan apakah usulannya tersebut

benar-benar dibutuhkan atau bersifat esensial.

2. Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya

usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa

Usulan anggaran dapat dimaksudkan untuk

penggantian atau penambahan barang yang dimiliki. Masalah

yang sering muncul berkaitan dengan ini adalah bahwa

ketidakjelasan keterkaitan antara item-item yang diusulkan itu

dengan peningkatan kegiatan belajar siswa dan bagaimana

peningkatan itu akan diukur. Untuk mencegah hal ini kepala

78

sekolah perlu meminta para pengusul untuk memberikan

alasan-alasan yang kuat bagaimana barang-barang yang

diusulkan akan membantu meningkatkan belajar siswa dan

bagaimana peningkatan belajar itu akan diukur.

3. Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun

Kebijakan wakil rakyat, kondisi perekonomian,

pergantian pemimpin politik (bupati, wali kota, gubernur) di

daerah atau program-program kemasyarakatan lain sering

berdampak pada pengurangan anggaran pendidikan yang

disediakan oleh pemerintah. Selain beberapa kondisi eksternal

itu, penurunan anggaran juga sering terjadi karena faktor

internal sekolah. Penurunan jumlah siswa merupakan kondisi

internal yang paling dominan penurunan anggaran sekolah.

Kemungkinan terjadinya pengurangan semacam ini sangat

beragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Namun demikian tidak ada satu daerahpun yang dapat

menjamin terbebas dari hal itu.

Apabila terjadi, penurunan anggaran semacam itu

bukan merupakan persoalan yang sederhana. Pengurangan itu

dapat berakibat pada modifikasi atau eliminasi program,

pengurangan staf, penundaan pemeliharaan dan perbaikan

fasilitas, yang dapat berdampak pada timbulnya frustrasi,

79

kekecewaan dan penurunan moral kerja. Meskipun tidak

semua dampak pengurangan anggaran itu dapat dihindarkan,

namun akibatnya dapat diminimalkan apabila pendekatan

panganggaran yang digunakan rasional dan adil. Salah satu

pendekatan yang tampaknya dapat membantu mengatasi

dampak tersebut adalah pendekatan yang disebut “zero-base

budgeting” atau penganggaran tanpa pertumbuhan yang

dikenal dengan ZBB (Gorton dan Schneider, 1991).

ZBB berusaha untuk menghindarkan penganggaran

yang tidak menentu, dalam mana anggaran yang ada tidak

dipersoalkan dan perhatian difokuskan hanya pada anggaran

yang baru atau anggaran tambahan yang akan diberikan. Selain

itu, ZBB juga mempertimbangkan keseluruhan anggaran dan

memerlukan perbandingan antar semua bidang anggaran.

Mundt, Olsen, dan Steinberg (dalam Gorton dan Schneider,

1991:163) mendefinisikan ZBB sebagai “a process in which

‘decision packages’ are prepared to describe the funding of

existing and new programs at alternative service levels, both

lower and higher than current level, and funds are allocated to

program based on rankings of these alternatives”

Dengan kata lain, dalam penerapan ZBB, sekolah harus

melakukan justifikasi yang ketat terhadap setiap butir anggaran

80

yang diusulkan setiap tahun. Justifikasi itu harus mencakup

rasional, tujuan dan sasaran, kriteria evaluasi, dan sumber daya

yang dibutuhkan bagi level-level alternatif layanan pada

masing-masing program. Langkah-langkah umum ZBB

meliputi:

a. Identifikasi unit-unit pengambilan keputusan (dibatasi pada

program-program yang membutuhkan sumber daya).

b. Analisis paket-paket keputusan (dokumen yang

memaparkan tujuan, kegiatan, sumber daya dan anggaran

masing-masing keputusan).

c. Membuat peringkat paket keputusan.

d. Pengalokasian anggaran.

e. Penyiapan anggaran resmi.

Selain langkah-langkah di atas, Hudson dan Steinberg

(dalam Gorton dan Schneider, 1991) menyarankan bidang-

bidang sebagai berikut sebagai pertimbangan dalam penentuan

prioritas.

a. Budget Pad. Pada anggaran yang baik biasanya terdapat

marjin pengaman. Jika kondisi memaksa dilakukan

pengurangan anggaran, pada alokasi ini yang dapat

dipertimbangkan untuk dilakukan penghematan.

81

b. Pengurangan jumlah kelas. Apabila penurunan jumlah

siswa terjadi pada kelas tertentu atau, di SMK, pada program

keahlian tertentu hingga mencapai angka kurang dari batas

minimal, pelajaran-pelajaran yang bersifat duplikasi dapat

dikurangi tanpa mengurangi kualitas atau standar yang

ditetapkan dalam KTSP.

c. Fungsi-fungsi layanan non-pembelajaran. Karena terjadi

pengurangan anggaran, perlu dilakukan pengkajian kembali

terhadap kegiatan-kegiatan non-pembelajaran seperti

pemeliharan, transportasi, premi asuransi, prosedur pengadaan

yang lebih efisien, tanpa mengurangi program pembelajaran.

d. Rencana bidang prasarana. Jika anggaran tepaksa harus

dikurangi, perlu dilakukan peninjauan kembali rencana-

rencana renovasi atau pembangunan gedung atau pengadaan

prasarana lainnya.

e. Layanan pendukung pembelajaran. Penurunan jumlah siswa

dapat berdampak pada menurunnya kebutuhan bahan, staf

layanan khusus seperti bimbingan konseling, media

pembelajaran, dan kegiatan administrasi. Oleh karena itu

dipertimbangkan pengurangan pada kebutuhan-kebutuhan itu

tanpa mengurangi standar kualitas.

82

f. Program pembelajaran. Pengurangan program ini dapat

dilakukan hanya jika pengurangan anggaran tidak teratasi

dengan semua usaha yang disebutkan di atas.

4. Kurangnya kemampuan dalam mengevaluasi usulan

anggaran

Kepala sekolah biasanya seorang generalis yang

bekerja bersama sekelompok guru yang merupakan para

spesialis mata pelajaran tertentu. Kepala sekolah ada kalanya

juga memiliki spesialisasi di bidang-bidang tertentu. Akan

tetapi kecil kemungkinannya seorang kepala sekolah mampu

menguasai dengan baik semua bidang dalam program

pendidikan. Konsekuensinya, selama penyusunan RAPBS,

kepala sekolah sering menerima usulan anggaran pada bidang-

bidang yang ia hanya memiliki pengetahuan yang sangat

terbatas.

Untuk mengurangi dampak negatif dari keterbatasan

tersebut, kepala sekolah dapat melakukan satu atau lebih dari

alternatif-alternatif berikut. Pertama, kepala sekolah dapat

meminta guru yang memiliki keahlian yang cukup untuk

membantu melakukan justifikasi usulan yang kepala skeolah

tidak memiliki cukup pengetahuan.

83

Dampak negatif dari alternatif ini adalah kepala

sekolah dapat dipandang hanya sebagai tukang stempel atas

usulan anggaran yang dibuat guru.

Alternatif kedua adalah kepala sekolah berusaha

meningkatkan pengetahuannya tentang hal-hal yang ia belum

tahu. Meskipun cara ini fisibel dan harus diusahakan

semaksimal mungkin oleh kepala sekolah sebagai bagian dari

tanggung jawab yang diembannya, meskipun cara itu tetap

tidak akan mampu menjawab semua masalah di atas.

Alternatif ketiga adalah memanfaatkan jasa konsultansi

dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah yang dapat

membantu kepala sekolah, seperti pengawas mata pelajaran,

atau ahli dari universitas untuk mengevaluasi usulan anggaran

yang bersifat khusus di atas. Dengan asumsi bahwa konsultan

semacam itu dapat diperoleh, kepala sekolah harus tetap hati-

hati dalam memilih konsultan agar obyektivitas penilaian

usulan anggaran benar-benar terjamin.

5. Permintaan untuk membeli barang bermerk tertentu

atau ancaman sentralisasi anggaran

Banyak pihak yang mengusulkan anggaran menuntut

merk-merk tertentu karena mereka yakin bahwa merk itu

memiliki kualitas dan kesesuaian yang tinggi dengan

84

kebutuhan mereka. Terkait dengan usulan semacam ini muncul

karena hal itu terlarang dalam proses pengadaan yang

menggunakan anggaran pemerintah. Pengadaan melalui tender

melarang penyebutan merk tertentu atas barang atau jasa yang

akan diadakan dengan maksud agar diperoleh harga terrendah

dalam rangka efisiensi penggunaan uang negara.

Untuk mengatasi hal itu, pengusul anggaran harus

berusaha keras agar barang yang diperoleh terjaga kualitas,

keawetan, dan kebermanfaatanya dengan cara menyebutkan

secara rinci spesifikasi barang atau jasa yang diusulkan. Selain

itu keterlibatan para pengguna dalam penentuan usulan

anggaran juga merupakan cara yang dapat membantu

mengatasi permasalahan merk tersebut.

Keterlibatan pengguna ini juga akan mendorong

optimalisasi pemanfaatan ketika barang itu telah tersedia.

Selain itu, kecenderungan menggunakan barang dengan merk

tertentu juga dapat bermasalah ketika harus terjadi pergantian

staf. Staf pengganti akan mengalami kesulitan jika sebelumnya

ia tidak pernah mengoperasikan barang dengan merk tertentu

itu.

6. Kurangnya pembinaan, komunikasi dan konsultasi

dengan pihak-pihak terkait

85

Oleh karena proses penyusunan RAPBS sangat rumit,

maka diperlukan pembinaan dan konsultasi yang intensif dari

pihak terkait, misalnya Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

Konsultansi semacam itu penting untuk semua aspek

manajemen sekolah, akan tetapi jauh lebih penting berkaitan

dengan proses penganggaran.

Namun sayangnya, persoalan kurangnya pembinaan

dan konsultasi ini paling sering dijumpai di berbagai tempat.

Kurangnya konsultasi dan komunikasi tersebut dapat terjadi

pada dua periode: (a) tahap awal, dan (2) tahap setelah usulan

anggaran dikirimkan ke pihak yang lebih atas (Dinas

Pendidikan atau Yayasan).

Persoalan yang sering terjadi pada tahap awal adalah

kurangnya informasi yang diperoleh sekolah mengenai

kebijakan anggaran yang berlaku di suatu wilayah dimana

sekolah berada. Kebijakan dimaksud dapat mencakup jumlah

dan alokasi anggaran, prosedur dan mekanisme perencanaan

dan pengusulan anggaran, dan parameter-parameter

pengelolaan keuangan lainnya.

Bahkan sering dialami sampai dengan saat tahun

pelajaran telah berlangsung, pihak sekolah belum

mendapatkan gambaran yang pasti mengenai informasi-

86

informasi tersebut. Sekolah juga sering menerima informasi

yang penuh ketidak-pastian mengenai kebijakan anggaran

daerah atau pusat.

Persoalan komunikasi sering juga terjadi saat usulan

anggaran sekolah telah diserahkan kepada pengambil

keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Modifikasi mata

anggaran, pemangkasan alokasi anggaran, atau perubahan-

perubahan lain sering dilakukan oleh pengambil keputusan itu

tanpa dikomunikasikan lebih dahulu dengan sekolah.

Persolan rendahnya derajat komunikasi juga dapat

terjadi karena kurangnya inisiatif sekolah untuk berkonsultasi

dengan pihak di atasnya. Selain itu berbagai tekanan yang

berasal dari pihak-pihak di luar Dinas Pendidikan, seperti

Dewan Pendidikan, Kepala Daerah, DPRD, dan pihak-pihak

lain juga sering membuat pihak Dinas Pendidikan terpaksa

melakukan perubahan usulan anggaran sekolah tanpa memiliki

cukup waktu untuk membahasnya dengan sekolah pengusul.

Satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk

mengatasi persoalan komunikasi tersebut adalah pihak sekolah

harus selalu proaktif untuk mendapatkan informasi yang cukup

mengenai parameter-parameter penganggaran yang harus

dijadikan pegangan dalam proses penyusunan RAPBS dan

87

juga terus memantau perkembangan proses penetapan

anggaran yang telah diserahkan kepada pengambil keputusan

tersebut.

88

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBELANJAAN DAN

PEMBUKUAN KEUANGAN SEKOLAH

A. Pembelanjaan Keuangan Sekolah

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu

kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang

ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif

dan efisien.

Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara

cermat dan transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan

pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang

benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.

Penggunaan anggaran memperhatikan asas umum pengeluaran

negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus

sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh

masyarakat. Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang

dianut dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

Negara, seperti prinsip efisien, pola hidup sederhana, dan

sebagainya. Setiap melaksanakan kegiatan yang memberatkan

anggaran belanja, ada ikatan-ikatan yang berupa:

89

pembatasan-pembatasan, larangan-larangan, keharusan-

keharusan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap

petugas yang diberi wewenang dan kewajiban mengelola uang

negara.

Ketentuan yang berupa pembatasan dan larangan-larangan

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pengelolaan keuangan negara antara lain: Undang-

Undang Perbendaharaan Negara pasal 24, 28,30, yaitu

pengeluaran yang melampaui kredit anggaran atau tidak

tersedia anggarannya, tidak boleh terjadi. Kredit-kredit yang

disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah baik

langsung maupun tidak langsung karena adanya keuntungan

bagi negara. Barang-barang milik negara berupa apapun tidak

boleh diserahkan kepada mereka yang mempunyai tagihan

terhadap negara. Ketentuan-ketentuan tersebut pada

hakikatnya mengacu pada hal yang sama yaitu membatasi

penggunaan anggaran oleh pemerintah dalam jumlah seperti

yang diterapkan tercantum dalam anggaran dan hanya untuk

kegiatan seperti yang dimaksud dalam kedit anggaran masing-

masing (Widjanarko, Sahertian, 1996/1997).

90

Di dalam bab IX pasal 62 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan standar

pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya

operasi, dan biaya personal.

2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,

pengembangan sumberdaya manusia, dan modal

kerja tetap.

3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta

didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur

dan berkelanjutan.

4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala

tunjangan yang melekat pada gaji,

b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang

lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain

sebagainya.

91

5. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan

Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Penjabaran program di tingkat sekolah mengacu pada standar

minimal yang telah disebutkan di atas. Di tingkat nasional,

alokasi anggaran pemerintah terdiri dari anggaran rutin dan

pembangunan. Sebagian besar anggaran rutin di Departemen

Pendidikan Nasional digunakan untuk membayar gaji guru dan

pegawai. Hasil penelitian Dedi Supriyadi di tahun 1998/1999

sampai dengan 2000/2001 yang ditulis di tahun 2004

menyebutkan 74-78% dari total anggaran RAPBS SMA

Negeri digunakan untuk membayar gaji guru dan pegawai ,

selebihnya untuk non-gaji terutama untuk membiayai kegiatan

belajar mengajar . Di SMK Negeri 78-80% dari total anggaran

RAPBS digunakan untuk membayar gaji guru dan pegawai ,

selebihnya untuk non-gaji terutama untuk membiayai kegiatan

belajar mengajar. Dibandingkan dengan SMA Negeri, proporsi

anggaran untuk SMK Negeri lebih tinggi yang disebabkan

antara lain oleh lebih banyaknya jumlah guru dan pegawai di

SMK Negeri bila dibandingkan dengan di SMA Negeri.

Kesimpulan yang bisa diambil dari temuan tersebut, sebagian

92

besar anggaran yang ditetapkan di RAPBS, baik SMA Negeri

maupun SMK Negeri terserap untuk gaji guru dan karyawan di

sekolah.

Sedangkan sebagian kecil lainnya untuk membiayai kegiatan

pembelajaran dan kegiatan lainnya. Pelaksanaan pengeluaran

anggaran di sekolah disesuaikan dengan sumbernya, yaitu

dana rutin, OPF, BP3 dan sebaginya.

Contoh rincian penggunaan anggaran tersebut diuraikan

sebagai

berikut:

Anggaran rutin digunakan untuk:

1. gaji dan tunjangan

2. tunjangan beras

3. uang lembur

4. keperluan sehari-hari perkantoran

5. inventaris kantor

6. langganan daya dan jasa

7. pemeliharaan gedung kantor

8. lain-lain yang berupa pengadaan kertas dll

9. lain-lain yang berupa pemeliharaan/ perbaikan ruang

kelas/gedung sekolah

Anggaran OPF digunakan untuk:

93

1. kegiatan operasional pendidikan (misal pengadaan tinta ,

kertas, buku pegangan guru, bahan praktek, pelaksanaan

kegiatan ekstra kurikuler, pembelian buku perpustakaan,

pengadaan lemari buku, pengadaan alat praktek keterampilan).

2. Kegiatan perawatan (misal pemeliharaan mesin ketik,

komputer, overhead projector, mesin stensil).

Sedang untuk dana BP3 dan dana dari unit usaha sekolah

dipergunakan untuk:

1. menunjang kegiatan rutin

2. pembangunan gedung

3. pembelian peralatan.

Apabila dirinci anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Kegiatan peningkatan mutu pendidikan, antara lain

peningkatan kemampuan profesional, supervisi pendidikan,

dan evaluasi.

2. Kegiatan ekstra-kurikuler, antara lain usaha kesehatan

sekolah (UKS), pramuka, olahraga, kreativitas seni.

3. Bahan pengajaran praktek, keterampilan, antara lain

penambahan sarana pengajaran, bahan praktek.

4. Kesejahteraan Kepala Sekolah, guru dan pegawai.

5. Pembelian peralatan kantor dan alat tulis kantor.

6. Pengembangan perpustakaan.

94

7. Pembangunan sarana fisik sekolah.

8. Biaya listrik, telepon, air dan surat menyurat.

9. Dana sosial seperti bantuan kesehatan, pakaian seragam.

10. Biaya pemeliharaan gedung, pagar dan pekarangan

sekolah.

Selanjutnya melalui Kebijakan Pemerintah yang ada, di tahun

2007 dalam pengelolaan keuangan dikenal sumber anggaran

yang disebut Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA

meliputi Administrasi Umum, penerimaan dari pajak, alokasi

dari pemerintah yang bersumber dari APBN, dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari dana

masyarakat. Sumber dana DIPA digunakan untuk:

1. Belanja Pegawai, berupa:

- Pengelolaan Belanja Gaji dan Honorarium

2. Belanja Barang, berupa:

- Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

- Perawatan Gedung Kantor

- Perawatan Sarana Prasarana Kantor

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

- Penyusunan Program Kerja / Rencana Kerja

- Pengembangan Sistem Apresiasi Keuangan

- Penelitian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi

95

- Peningkatan tata Ketentuan dan SDM

3. Belanja Modal, berupa:

- Pembangunan gedung Pendidikan

- Pengelolaan Kendaraan

- Penyediaan Sarana Prasarana

- Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Unit Dasar

4. Belanja Bantuan Sosial

- Beasiswa

- Peningkatan SDM

Pengeluaran anggaran tersebut dilaksanakan dengan

memperhatikan jenis mata anggaran keluaran (MAK) sebagai

berikut:

1. Belanja Pegawai

MAK 511111 Belanja Gaji Pegawai

MAK 512311 Belanja Honorarium Pegawai

2. Belanja Barang

MAK 521111 Keperluan Sehari-Hari Perkantoran

MAK 521114 Belanja Barang ATK

MAK 522111 Langganan Daya dan Jasa

MAK 523111 Pemeliharaan Gedung Kantor

MAK 523121 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

MAK 524111 Biaya Perjalanan Dinas

96

3. Belanja Modal

MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

MAK 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4. Belanja Sosial

MAK 571111 Belanja bantuan sosial, berupa Penyediaan

Beasiswa dan peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam

rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah, perlu

pengelolaan sumber daya terpadu antara sumber daya manusia,

sarana dan prasarana serta dana. Ketiganya saling terkait satu

sama lain. Dalam hal ini kepala sekolah dituntut untuk

mengatur keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya sehingga

tidak ada kegiatan yang semestinya mendapat prioritas

pendanaan tapi tidak memperoleh anggaran.

Selanjutnya Bendaharawan sekolah dalam mengelola

keuangan hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Hemat dan sesuai dengan kebutuhan

2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana

3. Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak

menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat,

hadiah, pesta.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diterapkan manajemen

yang tertib meliputi tertib program, tertib anggaran, tertib

97

administrasi, tertib pelaksanaan, dan tertib pengendalian dan

pengawasan.

B. Penyelenggaraan Pembukuan Keuangan Sekolah yang

Transparan

Transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan

oleh bendaharawan sekolah senantiasa terjadi dari hari ke hari.

Agar semuanya bisa lancar maka setiap pemasukan dan

pengeluaran keuangan hendaknya dicatat dan dibukukukan

secara tertib sesuai dengan pedoman dan peraturan yang

berlaku. Untuk itu salah satu tugas dari bendaharawan sekolah

adalah mengadakan pembukuan keuangan sekolah.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, orang atau badan yang

menerima, menyimpan, dan membawa uang atau surat-surat

berharga milik negara diwajibkan membuat catatan secara

tertib dan teratur. Peraturan yang perlu dipahami dalam

pengelolaan keuangan antara lain:

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945

1. Undang-undang

- Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerima PNBP

- Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara

- Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

2. Peraturan Pemerintah

98

- Nomor 12 tahun 1997, tentang Jenis dan Penyetoran PNBP

- Nomor 73 tahun 1999, tentang tatacara Penggunaan sebagian

Dana PNBP yang bersumber dari kegiatan tertentu

- Nomor 1 tahun 2004, tentang tatacara Penyetoran Rencana

dan Pelaporan Realisasi PNBP

- Nomor 21 tahun 2004, RKAKL

- Nomor 80 tahun 2005, tentang Pemeriksaan PNBP

3. Keputusan Presiden

- Nomor 17 tahun 2000, tentang APBN

- Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan APBN

- Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

4. Peraturan Presiden

- Nomor 8 tahun 2006, tentang Perubahan atas Keputusan

Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

5. Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 55 / PMK. 2 / 2006, tentang Petunjuk dan Pengesahan

RKAKL

Berdasarkan pada peraturan yang ada maka kepala kantor,

satuan kerja, pimpinan proyek, bendaharawan, dan orang atau

badan yang menerima, menguasai uang negara wajib

99

menyelenggarakan pembukuan. Sekolah sebagai penerima

uang dari berbagai sumber juga harus mengadakan

pembukuan. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai

sumber dana beserta jumlahnya, dan distribusi penggunaannya

secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus dikeluarkan

juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku.

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap

penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh

bendaharawan dalam Buku Kas. Buku Kas bisa berupa Buku

Kas Umum(BKU) dan Buku Kas Pembantu(BKP). BKU

merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua

penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan

dengan uang. BKP merupakan buku harian yang digunakan

untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan

pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaan.

Pencatatan di BKU dan BKP dilakukan sepanjang waktu

setiap ada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang.

Pembukuan dilakukan di BKU, kemudian pada BKP. BKU

dan BKP ditutup setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu jika

dianggap perlu, misalnya setelah ada pemeriksaan oleh

petugas yang berwenang, pada waktu serah terima dari pejabat

100

lama ke pejabat baru baik kepala sekolah maupun

bendaharawan pemegang BKU dan BKP.

Berdasarkan narasi di atas, maka pembukuan anggaran baik

penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib,

teratur, dan benar. Pembukuan yang tertib, akan mudah

diketahui perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik

dan sumber daya manusia. Setiap saat pembukuan harus dapat

menggambarkan mutasi yang paling akhir. Dari pembukuan

yang baik, tertib, teratur, lengkap, dan “up to date” akan dapat

disajikan pelaporan yang baik, lengkap, dan bermanfaat.

Pembuatan laporan dilakukan secara teratur dan periodik dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya untuk menunjang terlaksananya pengelolaan

keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya

memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1. Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah

memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan

administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki

buku-buku yang dibutuhkan.

2. RAPBS, yaitu sekolah memiliki RAPBS yang telah

disyahkan oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, serta

101

pejabat yang berwenang misalnya Kepala Dinas Pendidikan

setempat, serta memiliki program penjabarannya sebagai

acuan dalam setiap penggunaan dan pelaporan keuangan

sekolah.

3. Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki

catatan logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata

anggaran dan sumber dananya masing-masing, sekolah

memiliki buku setoran ke Bank/KPKN/yayasan, memiliki

daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga kerja lainnya,

dan yang terakhir sekolah memiliki laporan keuangan triwulan

dan tahunan (dikembangkan dari Ditdiknas,1995/1996). Untuk

melaksanakan tugas tersebut maka di tiap lembaga pendidikan

memiliki pengelola keuangan yang disebut Bendaharawan.

Bendaharawan adalah orang yang diberi tugas penerimaan,

penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang atau

kertas berharga. Bendaharawan berkewajiban mengirimkan

kepada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) tentang perhitungan

mengenai pengurusan yang dilakukan. Bendaharawan sekolah

memiliki tugas menerima, mencatat dan mengeluarkan

keuangan sesuai dengan anggaran yang disetujui kepala

sekolah. Pengurusan kebendaharawanan yang dilakukan oleh

bendaharawan dalam bentuk perbuatan menerima,

102

menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau

kertas berharga dan barang-barang, baik milik negara maupun

milik pihak ketiga yang pengurusannya dipercayakan kepada

negara.

Di tiap sekolah ada beberapa bendaharawan. Menurut objek

pengurusan- nya ada dua macam bendaharawan, yaitu

bendaharawan uang dan bendaharawan barang. Bendaharawan

uang membukukan keuangan sesuai dengan sumber yang

diterima sekolah, misalnya bendaharawan rutin, SPP-DPP,

OPF, BP3, dan sebagainya. Disamping itu ada bendaharawan

barang yang bertugas menerima pembelian barang dan bahan

habis pakai, misalnya alat tulis kantor.

Menurut sifat tugasnya ada dua macam bendaharawan uang,

yaitu bendaharawan umum dan bendaharawan khusus.

1. Bendaharawan umum adalah bendaharawan yang diserahi

tugas pengurusan kebendaharawanan seluruh penerimaan dan

pengeluaran dalam pelaksanaan APBN.

2. Bendaharawan khusus adalah bendaharawan yang diserahi

tugas pengurusan kebendaharawanan uang di setiap instansi

yang mempunyai anggaran. Bendaharawan khusus terdiri dari

bendaharawan khusus penerimaan dan bendaharawan khusus

pengeluaran.

103

a. Bendaharawan khusus penerimaan.

Bendaharawan ini diserahi tugas pengurusan

kebendaharawanan Uang khusus penerimaan negara saja

dalam pelaksanaan APBN. Bendaharawan tersebut merupakan

mata rantai penghubung antara pihak pembayar/ wajib bayar

pendapatan negara tertentu dengan kas negara.

b. Bendaharawan khusus pengeluaran.

Bendaharawan ini diserahi tugas pengurusan

kebendaharawanan Uang khusus pengeluaran negara saja

dalam pelaksanaan APBN.

104

BAB V

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEKOLAH

A. Konsep Pengawasan Keuangan Sekolah

Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala

sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa

keuangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari luar

sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur

yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data

yang dibutuhkan oleh pengawas. Dalam hal ini kepala sekolah

mengkoordinasikan semua kegiatan pengawasan sehingga

kegiatan pengawasan berjalan lancar.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan

maksud untuk mengetahui: (a) kesesuaian pelaksanaan

anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan

prosedur yang berlaku, (b) kesesuaian hasil yang dicapai baik

di bidang teknis administratif maupun teknis operasional

dengan peraturan yang ditetapkan, (c) kemanfaatan sarana

yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara

efesien dan efektif, dan (d) sistem yang lain atau perubahan

sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna.

105

Tujuan pengawasan keuangan ialah untuk menjaga dan

mendorong agar: (a) pelaksanaan anggaran dapat berjalan

sesuai dengan rencana yang telah digariskan, (b) pelaksanaan

anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas

yang telah ditentukan, (c) kesulitan dan kelemahan bekerja

dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat

dikurangi, dan (d) pelaksanaan tugas berjalan efesien, efektif

dan tepat pada waktunya.

B. Langkah-langkah Pengawasan

Sebagaimana telah dikatakan bahwa pengawasan itu terdiri

dari berbagai aktivitas yang bertujuan agar pelaksanaan

menjadi sesuai dengan rencana. Dengan demikian pengawasan

itu merupakan proses, yaitu kegiatan yang berlangsung secara

berurutan. Menurut Pigawahi (1985), proses pengawasan

mencakup kegiatan berikut: pemahaman tentang ketentuan

pelaksanaan dan masalah yang dihadapi, menentukan obyek

pengawasan, menentukan sistem, prosedur, metode dan teknik

pengawasan, menentukan norma yang dapat dipedomani,

menilai penyelenggaraan, menganalisis dan menentukan sebab

penyimpangan, menentukan tindakan korektif dan menarik

kesimpulan atau evaluasi.

106

Sedangkan Kadarman dan Udaya (1992), Manullang (1990)

maupun Swastha (1985) menyebutkan langkah pengawasan itu

meliputi: menetapkan standar, mengukur prestasi kerja dan

membetulkan penyimpangan. Dilakukannya penetapan

standar, mengingat perencanaan merupakan tolok ukur untuk

merancang pengawasan, maka hal itu berarti bahwa langkah

pertama dalam pengawasan adalah menyusun rencana. Akan

tetapi perencanaan memiliki tingkat yang berbeda dan

pimpinan tidak mengawasi segalanya, maka ditentukan adanya

standar khusus. Selanjutnya mengukur atau mengevaluasi

prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan dan

membetulkan penyimpangan yang terjadi. Jika ada

penyimpangan dapat segera dan cepat dilakukan pembetulan.

C. Sasaran dan Jenis Pengawasan

1. Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan dapat dikelompokkan berdasarkan

dimensi berikut ini.

a. Dimensi kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai

seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran

kuantitatif telah tercapai.

107

b. Dimensi kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan

kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan

rencana.

c. Dimensi fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui

seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula.

d. Dimensi efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan

pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

2. Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Berdasarkan subyeknya, meliputi:

1) Pengawasan intern, yaitu pengawasan terhadap semua

unit dan bidang kegiatan yang ada di dalam organisasi.

2) Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh

aparatur pengawasan dari luar organisasi yang mempunyai

wewenang mengawasi.

b. Berdasarkan waktunya, meliputi:

1) Pengawasan terus menerus, yaitu pengawasan yang tidak

tergantung pada waktu tertentu, lebih merupakan kegiatan

pengawasan rutin.

108

2) Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan

setiap jangka waktu tertentu, berdasarkan rencana yang

ditujukan terhadap masalah umum.

3) Pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang

dilaksanakan secara mendadak di luar rencana kerja rutin

atau berdasarkan keperluan.

3. Perangkat Aparat Pengawasan Negara

a. Aparat pengawasan fungsional konstitusional

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi

negara yang bertugas memeriksa pertanggungjawaban

keuangan negara. BPK memeriksa tanggung jawab pemerintah

tentang keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kedudukan

pemerintah sebagai penguasa dalam pengurusan keuangan

negara.

b. Aparat pengawasan fungsional pemerintah

1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2) Inspektorat Jenderal Departemen/ Lembaga Pemerintahan

Non-departemen (ITJEN). Instansi ini bertugas:

a) melakukan pemeriksaan terhadap semua unsur/instansi di

lingkungan departemen.

109

b) melakukan pengujian serta penilaian atas laporan berkala

atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/ instansi di lingkungan

departemen.

c) melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau

tentang hambatan, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang

di bidang administrasi atau keuangan yang dilakukan oleh

unsur/ instansi di lingkungan departemen.

d) melakukan pemeriksaan dalam rangka opstib.

3) Aparat Pengawasan Lainnya

a) Aparat Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan/ atasan

langsung dari unit/ satuan organisasi kerja terhadap bawahan .

b) Aparat Pengawasan Proyek Sektoral Tugas aparat ini antara

lain:

(1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-

proyek pembangunan yang meliputi proyek-proyek dalam

rangka program sektoral

(2) melakukan penelitian dan peninjauan pada proyek-proyek

tersebut diatas dan menyampaikan laporan atas hasil tugasnya.

Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi

perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan

keuangan. Walaupun perencanaan yang baik telah ada, yang

110

telah diatur dan digerakkan, belum tentu tujuan dapat tercapai,

sehingga masih perlu ada pengawasan. Pada dasarnya

pengawasan merupakan usaha sadar untuk mencegah

kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pelaksanaan dari

rencana yang telah ditetapkan. Apakah pelaksananya telah

tepat dan telah menduduki tempat yang tepat, apakah cara

bekerjanya telah betul dan aktivitasnya telah berjalan sesuai

dengan pola organisasi. Kalau terdapat kesalahan dan

penyimpangan, maka segera diperbaiki. Oleh sebab itu setiap

manajer pada setiap tingkatan organisasi berkewajiban

melakukan pengawasan.

Untuk melakukan pengawasan yang tepat, kepala sekolah

dituntut untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh

pelaksana administrasi keuangan, memahami peraturan

pemerintah yang mengatur penggunaan dan

pertanggungjawaban serta pengadministrasian uang negara,

yang antara lain:(1) kelengkapan administrasi keuangan

(DIK/DIP/DIPA, buku kas umum, buku register SPM, buku

pembantu, (2) cara menghitung pajak, batas pembelian kena

pajak, PPh, PPN.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organisasi yang

bermaksud untuk menjaga agar segala kegiatan pelaksanaan

111

senantiasa sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Pengawasan kegiatan harus disesuaikan

dengan: (a) ketentuan atau peraturan yang berlaku, (b)

kebijakan pimpinan dan (c) kondisi setempat.

Pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan, yaitu

tindakan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya

dengan keadaan yang seharusnya.. Pemeriksaan kas adalah

suatu tindakan membandingkan antara saldo kas baik berupa

uang tunai, kertas berharga maupun giral yang berada dalam

pengurusan pemegang kas dengan tata usahanya. Petugas

pemeriksaan harus mempunyai persyaratan antara lain:

1. Integritas, yaitu kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran,

keberanian, kebijaksanaan, dan bertanggung jawab sehingga

menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.

2. Objektivitas, yaitu kemampuan untuk menyampaikan apa

adanya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi.

3. Keahlian, yaitu suatu kemampuan khusus yang dimiliki

seseorang yang diakui mampu dalam teori dan praktek untuk

melaksanakan tugas.

4. Kemampuan teknis, yaitu kesanggupan dan kecakapan

seseorang dalam melaksanakan tugas.

112

4. Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Bendaharawan

Pemeriksaan kas dilakukan untuk mengetahui pengurusan,

pembukuan, pencatatan, penyimpanan uang kas, pengaturan

dokumen keuangan apakah sesuai dengan peraturan dan

ketentuan yang berlaku. Prosedur pemeriksaan kas:

a. Pemeriksa memperlihatkan Surat Tugas dan Tanda Bukti

Diri yang diperlihatkan kepada Bendaharawan yang

bersangkutan.

b. Melaksanakan penghitungan semua isi brankas di hadapan

Bendaharawan(kas tunai dan surat berharga yang diizinkan),

serta bukti dokumen mengenai uang yang ada di bank yang

dilengkapi dengan Bukti Saldo Rekening Koran

c. Melakukan penutupan Buku Kas Umum untuk menetapkan

Saldo Kas

d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas yang merupakan

hasil Kas opname dan penjelasan jika ditemukan perbedaan

Kas yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Bendaharawan.

e. Mengisi Daftar Pemeriksaan Kas pada halaman terakhir

Buku Kas Umum.

5. Pemeriksaan Tatausaha Keuangan Bendaharawan

a. Prosedur Pemeriksaan:

113

1) Memeriksa apakah seluruh transaksi telah dicatat ke dalam

Buku Kas Umum maupunke dalam Buku Kas Pembantu

secara tepat jumlah dan tepat waktu.

2) Meneliti apakah seluruh pencatatan telah didukung dengan

bukti yang sah dan lengkap

3) Memeriksa apakah dokumen/ data yang berhubungan

dengan keuangan telah disampaikan dan dicatat secara tertib.

b. Langkah kerja pemeriksaan organisasi

1) Pemeriksa meminta fotokopi SK Pengangkatan

bendaharawan Belanja Rutin dan atasan langsung

Bendaharawan Belanja Rutin.

2) Periksa apakah Bendaharawan merangkap jabatan yang

dilarang dalam pasal 78 ICW

3) Dapatkan struktur organisasi keuangan dan perlengkapan,

serta teliti apakah telah ada uraian tugas yang mencerminkan

pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.

c. Langkah kerja pemeriksaan bukti/ data keuangan

1) Meneliti kesesuaian pembayaran atas pengadaan barang/

pekerjaan pemeliharaan dengan rencana dan kebutuhan

masing-masing unit kerja dengan memperhatikan efisiensi dan

efektivitas

114

2) Mengelompokkan cara pelaksanaan barang/ pekerjaan

pemeliharaan untuk memeriksa kebenaran prosedur.

3) Meneliti apakah ada pengadaan yang dipecah-pecah untuk

menghindari pelelangan.

4) Memeriksa apakah rekanan yang melaksanakan pengadaan

barang, pekerjaan pemeliharaan telah memenuhi syarat untuk

pekerjaan yang dilaksanakan.

5) Memeriksa apakah SPK/ kontrak telah memenuhi syarat

6) Memeriksa apakah dalam setiap pengadaan barang/

pekerjaan pemeliharaan telah menggunakan barang/jasa hasil

produksi dalam negeri sepanjang telah dapat diproduksi dalam

negeri.

7) Memeriksa apakah harga barang/ pekerjaan sudah

merupakan harga yang paling rendah dan menguntungkan bagi

negara.

8) Memeriksa apakah penerimaan barang, penyelesaian

pekerjaan dibuatkan berita acara penerimaan penerimaan

barang/penyelesaian pekerjaan

9) Memeriksa apakah bukti pembayaran/ kuitansi telah

memenuhi syarat.

d. Langkah Kerja Pemeriksaan Fisik:

115

1) Memeriksa apakah pelaksanaan pengadaan barang/

pekerjaan telah sesuai dengan SPK/ kontrak yang

bersangkutan, yaitu dari segi kuantitas, kualtas, jenis,

spesifikasi, waktu penyerahan barang/ penyelesaian pekerjaan.

2) Jika dari temuan tersebut terjadi ketidaksesuaian, maka

tentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara

tersebut.

3) Jika terjadi kelambatan penyerahan barang/ pekerjaan,

periksalah apakah telah dipungut dendanya sesuai dengan SPK

yang bersangkutan

e. Langkah kerja Pemeriksaan Pungutan Pajak

1) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan

kewajibannya memungut PPh pasal 21 atas honorarium yang

dikeluarkan.

2) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan

kewajibannya memungut PPh pasal 22 atas penyerahan

barang/ jasa yang dilakukan.

3) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan

kewajibannya memungut PPN dari pengusaha Kena Pajak

4) Meneliti apakah Bendaharawan telah menyetorkan hasil

pungutan tersebut ke kas negara secara tepat waktu.

f. Langkah kerja Pemeriksaan Pengawasan Atasan Langsung

116

1) Memeriksa apakah atasan Langsung Bendaharawan telah

melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan

sedikitnya tiga bulan sekali.

2) Meneliti apakah pejabat yang bertanggung jawab terhadap

pengelolaan perlengkapan telah melakukan pemeriksaan

penyimpanan barang inventaris yang dikelolanya, baik secara

langsung melihat fisik barangnya maupun melalui

pembukuannya.

Pemeriksaan kas sewaktu-waktu dan penutupan buku kas

umum secara bulanan merupakan tanggung jawab kepala

sekolah. Pemeriksaan kas ini didasarkan pada buku kas umum

yang dipergunakan oleh bendaharawan untuk mencatat

transaksi kas yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah.

Adapun beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam

pemeriksaan kas adalah: (1) periksa bukti-bukti pengeluaran.

(2) sisa kas apakah sama dengan sisa di buku kas umum. Sisa

kas terdiri dari uang

tunai, saldo di bank, surat berharga lainnya. (3) setelah selesai

pemeriksaan kas maka perlu dibuat Register Penutupan Kas.

(4) Buku Kas Umum ditutup dan ditandatangani oleh

Bendaharawan dan Kepala Sekolah.

117

D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai

peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban

anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat

dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber

dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang

berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan

transparan kepada dewan guru dan staf sekolah.

Pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Bendaharawan

mengirimkan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) kepada

Walikota/ Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat

Daerah.

2. Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima

oleh

Bagian KeuanganSekretariat Daerah maka tanggal 11

dikirimkan Surat Peringatan I.

3. Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ

juga belum dikirimkan pada Bagian Keuangan Sekretariat

Daerah, maka dibuatkan Surat Peringatan II.

118

4. Kelengkapan Lampiran SPJ:

a. Surat pengantar

b. Sobekan BKU lembar 2 dan 3

c. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran per pasal/ komponen

d. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP

e. Laporan Keadaan Kas Rutin/ Pembangunan (LKKR/LKKP)

Tabel I dan II

f. Register penutupan Kas setiap 3 bulan sekali.

g. Fotokopi SPMU Beban Tetap dan Beban Sementara

h. Fotokopi Rekening Koran dari bank yang ditunjuk.

i. Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran

Pajak(Bend.15)

j. Bukti Setor PPN/PPh 21,22,23 (fotokopi SSP)

k. Daftar Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pajak

l. Bukti Pengeluaran /kuitansi asli dan lembar II beserta

dengan bukti pendukung lainnya, disusun per digit/komponen.

5. Bukti Pendukung/ Lampiran SPJ

a. Biaya perjalanan dinas dilampiri

- Kuitansi/ bukti pengeluaran uang

- Surat Perintah Tugas(SPT)

- Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) lembar I dan II

b. Penunjukan langsung barang dan jasa

119

- Sampai dengan Rp 1.000.000,- dilampiri kuitansi dan faktur

pajak

- pembelian diatas Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp

5.000.000,- dilampiri: Surat penawaran, Surat Pesanan,

Kuitansi, faktur pajak, berita acara serah terima/ penyelesaian

pekerjaan.

- Diatas Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 15.000.000,-

dilampiri: Surat penawaran, Surat Penunjukan Pelaksanaan

Pekerjaan, Surat Perintah Kerja(SPK), Berita acara

Pemeriksaan Barang, kuitansi, faktur/nota, berita acara serah

terima/ penyelesaian pekerjaan.

Pemimpin proyek/ Atasan Langsung Bendaharawan

diwajibkan menyusun/ melampirkan OE/ HPS sebagai acuan

melakukan negosiasi baik harga maupun kualitas barang/ jasa

yang dibutuhkan.

120

BAB VI

PENUTUP DAN KESIMPULAN UMUM

A. Pengertian Manajemen Keuangan

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib,

lancar, efektif dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat

kompleks membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan di

sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap

kegiatan butuh uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-

baiknya. Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik.

Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan

pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan

melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pengkoordinasian,pengawasan atau pengendalian. Beberapa

kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan

menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana

(Lipham, 1985; Keith, 1991), pelaporan, pemeriksaan dan

pertanggungjawaban. Di dalam manajemen keuangan sekolah

terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program

sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan

dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan

anggaran sekolah. Manajemen keuangan dapat diartikan

121

sebagai tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang

meliputi pencatatan , perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan (Depdiknas Ditjen

Dikdasmen, 2000). Dengan demikian manajemen keuangan

sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan

sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan,

pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

B. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan

pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan

pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan

untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif

dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan

keuangan sekolah

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan

sekolah.

3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas

kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana,

menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam

122

pembukuan dan pertanggung- jawaban keuangan serta

memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan

yang berlaku.

C. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah

prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48

menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan

pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat

penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip

tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan

efisiensi.

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang

manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu

kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen

keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam

manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan

sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan

pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa

memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk

123

mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan

dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat

dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program

pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat

menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah,

masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam

memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh

semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana

anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa

ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan

ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan

informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua

siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima

sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja

uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan

orang tua siswa terhadap sekolah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang

lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan

tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung

124

jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti

penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan

perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku

maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung

jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua,

masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang

menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya

transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima

masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam

mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap

institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi

dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling

menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan

masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah

dan pelayanan yang cepat

3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas

lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti

sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang

125

dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness

”characterized by qualitative outcomes”.

Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes.

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas

kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk

membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga

yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan.

Efficiency ”characterized by quantitative outputs”

(Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik

antara masukan (input) dan keluaran(out put) atau antara daya

dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran,

waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya:

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu,

tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil

yang ditetapkan.

b. Dilihat dari segi hasil

126

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan

waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-

banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

127

Daftar Pustaka

Archon, Fung & Erik Olin Wright, (2003), Deepening

Democracy : Institutional Innovations in Empowered

Participatory Governance, The Real Utopias Project IV,

London : Verso.

Asian Development Bank, (1999), Governance : Sound

Development Management.

Asian Development Bank, Public Administration in the 21-st

Century (artikel di Internet)

Bastian, Indra, (2006), Sistem Akuntansi Sekor Publik, Edisi

2, Salemba Empat, Jakarta.

Bastian, Indra, (2006), Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Daerah di Indonesia, Salemba Empat,

Jakarta.

Bastian, Indra, (2007), Akuntansi Pendidikan, Penerbit

Erlangga, Jakarta.

Budiardjo Miriam, (2000), Menggapai Kedaulatan untuk

Rakyat, Bandung : Mizan.

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program

Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Nasional &

Departemen Dalam Negeri, 2002

128

Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan

Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000.

Campbell, Roald F., Edwin M.Bridges, dan Raphael

O.Nystrand. 1983. Introduction to Educational

Administration. 5th edition. Boston: Allyn and Bacon,

Inc

Darmawan, 2010. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi

terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah, STIA LAN

Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Manajemen

Keuangan, Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala

Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat

Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama

Development Assistant Committee, (1997), Evaluation of

Programs Promoting Participatory Development & Good

Governance.

Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. Pengelolaan Sekolah

di Sekolah Dasar. Jakarta: Direktorat Pendidikan

Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud

Gorton, Richard A. & Schneider, Gail T. 1991. School-Based

Leadership: Callenges and Opportunities. Dubuque,

IA: Wm. C.Brown Publishers

129

Headington Rita. (2000). Monitoring, Assesment, Recording,

reporting and Accountability, Meeting the Standards.

London: David Fulton Publishers.

Hill, Michael & Peter Hupe (1997), The Policy Process,

London : Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.

Hill, Michael & Peter Hupe, (2002), Implementing Public

Policy : Governance in Theory and in Practice, London :

Sage Publications.

Imron, Ali. 2004. Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah.

Dalam Maisyaroh dkk, 2004. Perspektif Manajemen

Pendidikan Berbasis Sekolah. Malang: Penerbit

Universitas Negeri Malang.

Jalal Fasli & Supriadi Dedi. (2001). Reformasi Pendidikan

dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta: AdiCita

Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. Pengantar Ilmu

Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan

Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah. Jakarta: CV

Tamita Utama

130

Koontz, Harold dan O’Donnel, Cryill. 1984. Principles of

Management: An Analysis of Managerial Functions.

Third Edition. New York: McGraw-Hill Book

Company.

LAN, 2003. Kinerja Lembaga Publik, LAN Jakarta

Lutrin, Carl E. dan Allen K. Settle, (1985), American Public

Administration : Concepts & Cases, USA : Prentice-Hall

Inc.

Manullang, M. 1990. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Mardiasmo, (2002) Otonomi dan Manajemen Keuangan

Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi,

Yogyakarta, 2002.

Mardiasmo, artikel Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas

Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana

Good Governance dalam JURNAL AKUNTANSI

PEMERINTAH, Vol. 2, No. 1, Mei 2006.

Meuthia, (2000) HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik

dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM.

Minogue, Martin, artikel The Management of Public Change :

from ‘Old Public Administration’ to ‘New Public

131

Management’ dalam “Law & Governance” Issue I,

British Council Briefing.

Mohrman Susan Albert and Wohlstette Priccilla (1994).

School-Based Management, Organizing for High

Performance, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.

Olssen Mark, Codd, & Anne-Marie O'Neill. (2004). Education

Policy: Globalization, Citizenship and Democracy.

London, Thousand Oeaks. New Delhi: Sage

Publications.

Pemerintah Kota Malang. 2002. Kutipan Buku Pedoman Kerja

dan Penekanan Tugas. Malang: Dinas Pendidikan Kota

Malang

Peters, B.Guy, (2000) The Politics of Bureaucracy, London :

Routledge.

Shafritz, Jay M. & E.W. Russell. (1997), Introducing Public

Administration, USA : Longman)

Slamet PH. (2005). Handout Kapita Selekta Desentralisasi

Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan

Lanjutan Pertama, Depdiknas RI.

Supriadi, Dedi. (2004), Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan

Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

132

Supriadi, Dedi. 2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan

Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Swastha, Basu. 1985. Azas-azas Manajemen Modern.

Yogyakarta:Liberty.

Timan, Agus, Maisyaroh, Djum Djum Noor Benty. 2000.

Pengantar Manajemen Pendidikan. Malang: AP FIP

Universitas Negeri Malang.

Tjokroamidjojo, Bintoro, (2001), Reformasi Administrasi

Publik, Jakarta : MIA – UNKRIS.

Widjanarko, M. dan Sahertian, P.A. 1996/1997. Manajemen

Keuangan Sekolah. Bahan Pelatihan Manajemen

Pendidikan bagi Kepala SMU se- Indonesia di Malang

Zamroni. (2008). School Based Management. Yogyakarta:

Pascarsarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

133

Tentang Penyusun

Darmawan Soegandar, lahir di Tasikmalaya, Jawa

Barat tahun 1976. Pendidikan dasar sampai sekolah

menengah atas diselesaikan di kota kelahirannya.

Sempat memperoleh pengetahuan yang beragam

dari; Pendidikan Matematika IKIP Bandung (1994), Teknik Tekstil

STT Tekstil (1998) dan Manajemen Telekomunikasi dan Informatika

STMB Telkom Bandung (2000). Sempat juga belajar di Prodi

Matematika UNINUS yang sekarang menjadi tempatnya belajar

mengajar. Pengalaman Pascasarjana sendiri di dapat dari Prodi

Matematika Sekolah Menengah di Sekolah Pascasarjana UPI Bandung.

Dan menyelesaikan Magister Administrasi Bisnis dalam bidang

Keuangan Negara di STIA-LAN Jakarta. Tiga Tahun kedepan adalah

perjuangan menuju cita-cita kandidat Doktor Ilmu Pendidikan dalam

bidang konsentrasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah dan

Doktor Ilmu Ekonomi dalam bidang Keuangan Negara;

Lebih banyak menulis dalam bidang pendidikan TIK dan Matematika

tetapi beberapa karya tulis dalam bidang ekonomi dan administrasi;

- Manajemen Kinerja, LAN-Jakarta 2009

- Politik Keuangan Negara, LAN-Jakakrta 2009

- Manajemen Keuangan Negara, LAN-Jakarta 2009

- Trust Fund, LAN-Jakarta 2009

- Manajemen Keuangan Sekolah Publik, LAN-Jakarta 2010