modul manajemen keuangan publikrepository.unja.ac.id/2015/1/modul manajemen keuangan...dalam...

of 106 /106
i

Author: trinhxuyen

Post on 05-May-2018

347 views

Category:

Documents


26 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • i

  • ii

  • iii

  • iv

  • v

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    1

    BAB I

    KONTRAK BELAJAR

    Tujuan Instruksional Khusus :

    Setelah menyelesaikan Bab ini, mahasiswa dapat :

    1. Menentukan target nilai yang akan dicapai pada mata kuliah Manajemen Keuangan

    Publik.

    2. Menuliskan rencana belajar untuk mencapai target nilai.

    1.1. Pengantar

    Dalam organisasi sektor publik, keuangan publik merupakan salah satu unit

    penting dari kebijakan publik. Yakni bagaimana pendapatan dapat diperoleh dan

    dibelanjakan, serta permasalahan siapa memperoleh apa. Hal ini sangat terkait dengan

    beberapa standar/prinsip penting dalam mengelola/memanage keuangan publik seperti:

    efsiensi, ekonomis,efektif, transparan, profesional, akuntabilitas, keadilan, dan lain

    sebagainya. Pembahasan tentang keuangan publik, tidak hanya menyangkut hal teknis

    administratif, namun juga politik dan perencanaan anggarannya (penganggaran).

    Kelas Manajemen Keuangan Publik ini menggunakan pembelajaran andragogi

    dengan pendekatan student center. Dikelas ini peserta didik dituntut untuk terlibat

    secara aktif dalam setiap sesi materi dan kemudian disetiap akhir sesi menyimpulkan

    secara aktif hasil pembahasan setiap materi. Untuk mewujudkan sebuah kelas student

    Center, maka dua hal penting yang harus dilakukan oleh peserta didik kelas ini

    sebelum mulai membuka lembaran modul ini lebih lanjut adalah :

    1. Menentukan tujuan/menetapkan target

    2. Membuat rencana untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

    1.2. Rencana Belajar

    Oleh karena itu :

    Tentukan target anda pada mata kuliah ini dengan menjawab pertanyaan Berapa nilai

    yang anda harapkan? .......................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    Apa rencana belajar/aksi untuk mencapai nilai tersebut?

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    2

    1.3. Pelacakan Motivasi

    Setelah selesai kuliah/menjadi sarjana, anda mau jadi apa? atau mau bekerja dimana?...

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    Mengapa? Jelaskan jawaban anda! .................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    3

    BAB II

    TINJAUAN UMUM MATA PELAJARAN

    2.1. Latar Belakang

    Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara

    merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan

    kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan operasional pemerintahan, termasuk

    di dalamnya kaidah-kaidah di bidang pengelolaan keuangan negara yang

    diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance. Dalam rangka

    mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik

    Indonesia telah melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara.

    Reformasi pengelolaan keuangan ini antara lain dilatarbelakangi peraturan

    perundang-undangan di bidang keuangan yang masih berlandaskan pada

    ketentuan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial. Pertimbangan lain

    yang tidak kalah penting dalam melakukan reformasi adalah perubahan sistem

    pemerintahan. Era otonomi daerah yang dimulai 1 Januari 2001 berdampak pada

    perubahan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jika sebelumnya pengelolaan

    keuangan negara didominasi oleh peran pusat, sistem otonomi daerah dengan

    prinsip money follows function mengharuskan peran daerah yang lebih besar.

    Sebagian besar urusan fungsi pemerintahan yang menyangkut pelayanan dasar

    diserahkan penanganannya kepada pemerintah daerah. Sebagai akibatnya,

    anggaran yang digunakan untuk belanja atas pelayanan-pelayanan dasar wajib

    diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, makin

    besar belanja negara yang dikelola oleh pemerintah daerah sehingga diperlukan

    suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satu bentuknya adalah

    keterlibatan masyarakat/stakeholder.

    Keterlibatan masyarakat ini juga seiring dengan makin besarnya porsi pajak

    dalam mendanai operasional pemerintahan. Sumber daya alam yang selama ini

    besar porsinya dalam penerimaan negara makin lama makin berkurang oleh

    karena jumlah sumber yang terbatas. Pada satu pihak, biaya penyelenggaraan

    pemerintahan semakin besar. Satu-satunya sumber adalah pajak dari masyarakat.

    Agar masyarakat tidak merasa dirugikan, maka diperlukan suatu

    pertanggungjawaban penggunaan pajak dari masyarakat oleh pemerintah dengan

    transparan.

    Berkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan

    masyarakat, maka perlu dilakukan reformasi di bidang keuangan sebagai

    perangkat pendukung terlaksananya penerapan good governance dan otonomi

    daerah. Reformasi pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara:

    Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum;

    Penataan kelembagaan;

    Penataan sistem pengelolaan keuangan negara; dan

    Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    4

    Dengan demikian reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya

    melibatkan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku

    bagi Pemerintah Daerah.

    2.2. Tujuan Pembelajaran

    Tujuan Pembelajaran Umum:

    Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami pengelolaan

    keuangan negara, termasuk keuangan daerah secara umum dan mampu

    memahami akuntansi pemerintahan.

    Tujuan Pembelajaran Khusus:

    Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa:

    a. Memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan negara/daerah;

    b. Memahami siklus keuangan negara/daerah;

    c. Memahami jenis-jenis laporan keuangan negara/daerah; dan

    d. Memahami proses pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

    2.3. Deskripsi Ringkas

    Materi Modul Pandangan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dan

    Laporan Pertanggungjawaban Keungan ini disusun dalam rangka memberikan

    pemahaman umum mengenai keuangan negara/daerah. Materi dimulai dengan

    perkembangan reformasi dan aspek utama manajemen keuangan daerah, dasar hukum

    pengelolaan keuangan negara/daerah, Pengertian dan ruang lingkup Keuangan

    negara/daerah yang meliputi azas-azas umum pengelolaan keuangan negara, dan

    kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah. Selanjutnya diuraikan siklus

    keuangan daerah, yang meliputi perencanaan/penganggaran, perbendaharaan

    (pelaksanaan anggaran), Akuntansi, Pemeriksaan, dan Pertanggungjawaban.

    2.4. Metode Pembelajaran

    Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini dilakukan dengan cara

    pemaparan konsep-konsep pokok undang-undang di bidang keuangan negara

    (UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004) sebagaimana diatur pula untuk

    keuangan daerah dalam UU 32/2004 dan UU 33/2004. Keberhasilan

    pembelajaran ini juga sangat tergantung pada partisipasi aktif dari para

    mahasiswa di dalam aktivitas diskusi dan tanya jawab.

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    5

    BAB III

    REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

    3.1. Perkembangan Reformasi Manajemen Keuangan Daerah

    Jika dilihat dari aspek historis, perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah

    di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu: 1) era pra-otonomi daerah dan

    desentralisasi fiskal (1974-1999), 2) era transisi otonomi (2000-2003), dan 3) era

    pascatransisi (2004-sekarang). Era pra otonomi daerah merupakan pelaksanaan

    otonomi ala Order Baru berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistis,

    top down planning dan budgeting, penggunaan anggaran tradisional, rezim anggaran

    berimbang (balanced budget), sistem pembukuan tunggal (singlet entry) dan akuntansi

    basis kas (cash basis).

    Era otonomi semu ini berlangsung selama 25 tahun sampai dengan pelaksanaan

    otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun

    1999 yang bersifat desentralisasi, bottom up (paticipative) planning&budgeting,

    penggunaan berbasis kinerja, sistem pembukuan berpasangan (doble entry

    bookkeeping), dan akuntansi basis kas modifikasi (modified cash basis).

    Reformasi manajemen keuangan daerah mulai dilaksanakan setelah

    diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Sebagai upaya

    konkret, pemerintah mengeluarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

    Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No. 108 Tahun 2000 tentang

    Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara

    bertahap pemerintah mengganti model tata buku sebagaimana dalam Manual

    Administrasi Keuangan Daerah menjadi sistem akuntansi, pemerintah mengeluarkan

    Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Kepmendagri tersebut menandai era transisi

    otonomi menuju sistem yang lebih ideal.

    Era transisi otonomi dalah masa antara tahun 2000 hingga 2003 yang merupakan

    masa awal implementasi otonomi daerah. Masa otonomi ini ditandai dengan masih

    belum mantapnya perangkat hukum, kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya

    manusia (SDM) daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah.

    Era pascatransisi adalah masa setelah diberlakukannya paket peraturan

    perundangan yang merupakan suatu peraturan menyeluruh dan komprehensif

    (omnibus regulations) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengauditan,

    dan evaluasi kinerja atas pengelolaan keuangan daerah. Paket peraturan perundangan

    yang merupakan omnibus regulations itu antara lain:

    1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menggantikan Indische

    Comptabiliteitswet (ICW) warisan Pemerintah Hindia Belanda

    2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

    Keuangan Negara

    4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (revisi UU No. 22 Tahun

    1999)

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    6

    6. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

    dan Daerah (revisi UU No. 25 Tahun 1999)

    7. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

    8. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

    9. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

    10. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

    (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

    Kepada DPRD, dan Informasi KPPD Kepada Masyarakat

    11. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

    12. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13

    Tahun 2006.

    Tabel 3.1 Perkembangan Peraturan Perundangan Terkait

    Manajemen Keuangan Daerah

    Pra-otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

    Transisi Otonomi (Reformasi Tahap I)

    Pascatransisi Otonomi (Reformasi Tahap II)

    3.2. Asfek Utama Reformasi Manajemen Keuangan Daerah

    Asfek utama reformasi manajemen keuangan daerah meliputi:

    Perubahan sistem anggaran dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem

    anggaran berbasis prestasi kerja;

    Perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah dari sistem sentralisasi

    pada bagian keuangan sekretariat daerah menjadi sistem desentralisasi ke masing-

    masing satuan kerja;

    Perubahan sistem akuntansi dari sistem tata buku tunggal (single entry

    bookkeeping) menjadi sistem tata buku berpasangan (double entry bookkeeping);

    Perubahan basis akuntansi dari basis kas (cash basis) menjadi basis akrual

    (accrual basis).

    UU No. 5 Tahun 1974

    PP No. 5 Tahun 1975 PP No. 6 Tahun 1975

    Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA 1981)

    UU No. 22 Tahun 1999 UU No. 25 Tahun 1999

    PP No. 105 Tahun 2000 PP No. 108 Tahun 2000

    Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

    Peraturan Daerah: Pokok-pokok Pengelolaan

    Keuangan Daerah

    Peraturan KDH

    UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 UU No. 15 Tahun 2004 UU No. 25 Tahun 2004 UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 33 Tahun 2004

    UU No. 24 Tahun 2005 UU No. 58 Tahun 2005

    Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Direvisi Menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007)

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    7

    Perubahan Sistem Anggaran

    Perubahan proses penganggaran terkait dengan perubahan proses penyusunan

    anggaran yang sebelumnya bersifat sentralistis dan top down diubah menjadi sistem

    anggaran partisipatif (bottom up/participative budget). Sebelumnya program

    pembangunan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Bappenas, maka

    dengan otonomi luas dan nyata pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk

    menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

    Perubahan sistem anggaran tidak saja menyangkut proses penganggaran, tetapi

    juga perubahan struktur anggaran. Struktur anggaran diubah dari struktur anggaran

    tradisional dengan pendekatan anggaran berimbang menjadi struktur anggaran baru

    dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based

    budgeting).

    Tabel 3.2 Struktur Anggaran Tradisional

    PENDAPATAN JUMLAH BELANJA JUMLAH

    A. PENERIMAAN DAERAH A. BELANJA RUTIN I. PENDAPATAN ASLI DAERAH a. Belanja Pegawai XXX

    a. Pajak Darah XXX b. Belanja Barang XXX b. Retribusi Darah XXX c. Belanja Pemeliharaan XXX c. Bagian Laba Perusahaan Darah XXX d. Belanja Perjalanan Dinas XXX d. Lain-lain PAD XXX e. Belanja Lain-lain XXX

    II. BAGI HASIL f. Belanja Angsuran Utang/Bunga XXX a. PBB XXX g. Belanja Pensiun XXX b. PBB-KB XXX h. Belanja Ganjaran, Subsidi, dan Sumbangan XXX c. BPHTB XXX i. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian

    lain.

    XXX d. Bukan Pajak XXX j. Pengeluaran yang tidak terduga XXX

    III. SUMBANGAN DAN BANTUAN a. Subdisi XXX B. BELANJA PEMBANGUNAN b. Ganjaran XXX a. Industri XXX c. Bantuan Desa XXX b. Pertanian dan kehutanan XXX d. Sumbangan Dati I XXX c. Sumber Daya Air dan Irigasi XXX e. Dana Pembangunan Dati II XXX d. Tenaga Kerja XXX f. Bantuan APBD TK I XXX e. Perdagangan, Pengembangan Usaha

    Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi

    XXX g. Bantuan Luar Negeri XXX f. Transportasi XXX g. Pertambangan dan Energi XXX

    B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN h. Pariwisata dan Telekomunikasi XXX a. Pinjaman PEMDA XXX i. Bangda XXX b. Pinjaman BUMD XXX j. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang XXX

    k. Pendidikan dan Kebudayaan XXX C. KAS DAN PERHITUNGAN XXX l. Kependudukan XXX m. Kesehatan/Kesra XXX n. Permukiman XXX o. Agama XXX p. IPTEK XXX q. Aparatur Pemerintah XXX r. Politik XXX s. Kamtib. Umum XXX t. Program Daerah XXX u. Bantuan Pembangunan Daerah Bawahan XXX

    Total Penerimaan XXX Total Pengeluaran XXX

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    8

    Tabel 3.3 Struktur Anggaran Kinerja berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

    dan Permendagri No. 59 Tahun 2007

    KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002 PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2007

    PENDAPATAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah XXX Pendapatan Asli Daerah XXX Dana Perimbangan XXX Dana Perimbangan XXX Lain-lain Pendapatan yang Sah XXX Lain-lain Pendapatan yang Sah XXX Total Pendapatan XXX Total Pendapatan XXX BELANJA BELANJA BELANJA APARATUR BELANJA TIDAK LANGSUNG A. Belanja Administrasi Umum: Belanja Pegawai XXX

    - Belanja Pegawai XXX Belanja Bunga XXX - Belanja Barang dan Jasa XXX Belanja Subsidi XXX - Belanja Perjalanan Dinas XXX Belanja Hibah XXX - Belanja Pemeliharaan XXX Belanja Bantuan Sosial XXX

    B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan: Belanja Bagi Hasil XXX - Belanja Pegawai XXX Belanja Bantuan Keuangan XXX - Belanja Barang dan Jasa XXX Belanja Tidak Terduga XXX - Belanja Perjalanan Dinas XXX Total Belanja Tidak Langsung XXX - Belanja Pemeliharaan XXX

    C. Belanja Modal XXX BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai XXX

    BELANJA PUBLIK Belanja Barang dan Jasa XXX A. Belanja Administrasi Umum: Belanja Modal XXX

    - Belanja Pegawai XXX Total Belanja Langsung XXX - Belanja Barang dan Jasa XXX - Belanja Perjalanan Dinas XXX TOTAL BELANJA XXX - Belanja Pemeliharaan XXX

    B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan: SURPLUS/(DEFISIT) XXX - Belanja Pegawai XXX - Belanja Barang dan Jasa XXX PEMBIAYAAN - Belanja Perjalanan Dinas XXX Penerimaan Pembiayaan - Belanja Pemeliharaan XXX Penggunaan SILPA Tahun Lalu XXX

    C. Belanja Modal XXX Pencairan Dana Cadangan XXX D. Belanja Bantuan Keuangan XXX Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX E. Belanja Tak Terduga XXX Pinjaman Daerah XXX Penerimaan Kembali Pinjaman (Piutang) XXX TOTAL BELANJA XXX Total Penerimaan Pembiayaan XXX SURPLUS/(DEFISIT) XXX Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan XXX PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX Penerimaan Pembiayaan Pembayaran Pokok Pinjaman XXX SILPA Tahun Lalu XXX Pemberian Pinjaman XXX Transfer dari Dana Cadangan XXX Total Pengeluaran Pembiayaan XXX Penerimaan Pinjaman XXX Penjualan Aset Tetap XXX PEMBIAYAAN NETTO XXX Total Penerimaan Pembiayaan XXX SILPA Tahun Berkenaan XXX Pengeluaran Pembiayaan SILPA Tahun Berkenaan XXX Transfer Ke Dana Cadangan XXX Pembayaran Pokok Pinjaman XXX Penyertaan Modal XXX Total Pengeluaran Pembiayaan XXX TOTAL PEMBIAYAAN XXX

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    9

    Perubahan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah

    Beberapa perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah:

    a. Perubahan pengelolaan keuangan di daerah dari sistem sentralisasi pada bagian

    keuangan sekretariat daerah menjadi sistem desentralisasi ke masing-masing satuan

    kerja.

    b. Pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

    1. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

    2. Sekretariat Daerah selaku kuasa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

    daerah sekaligus merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah.

    3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Biro/Bagian Keuangan) selaku

    pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sekaligus merupakan bendahara

    umum daerah (BUD)

    4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna

    barang

    5. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

    6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)

    7. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD

    8. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu

    9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

    b. Digabungkannya fungsi pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Dinas

    Pendapatan Daerah dengan fungsi pengendalian belanja yang dilakukan oleh

    Biro/Bagian Keuangan dalam satu lembaga, yaitu Badan Pengelola Keuangan

    Daerah (BPKD). Hal ini di maksudkan agar perencanaan dan pengendalian

    keuangan daerah menjadi lebih mudah dilakukan, komprehensif, dan tidak

    terfragmentasi.

    Perubahan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

    Perubahan sistem akuntansi keuangan daerah dari sistem Single entry kepada

    sistem doble entry.

    Single entry : Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata

    buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi

    ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang

    berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan

    transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi

    pengeluaran.

    Double entry : Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata

    buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu

    transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem

    ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi

    Debit berada di sebelah kiri sedangkan sisi Kredit berada di sebelah

    kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan

    dengan akuntansi. Persamaan dasar ekuntansi merupakan alat bantu

    untuk memahami sistem pencatatan ini.

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    10

    Perubahan dari Basis Kas Menuju Akrual (Cash Towards Accrual)

    Basis pencatatan akuntansi yang bisa dipilih oleh pemerintah daerah, antara lain :

    1. Akuntansi basis kas (cash basis): Basis akuntansi yang mengakui pengaruh

    transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

    dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

    2. Akuntansi basis kas modifikasian (modifiedcash basis) : Basis Kas Modifikasi

    mengakui pembayaran dalam periode pelaporan atas jumlah yang

    dikeluarkan/dibelanjakan selama periode pelaporan ditambah periode dimana arus

    kas terjadi dalam jangka waktu tertentu setelah tanggal pelaporan (misalnya, 60

    hari) yang berhubungan dengan kejadian atau transaksi yang terjadi selama

    periode pelaporan. Basis kas modifikasi gagal untuk mengidentifikasi atau

    merekam secara akrual dari setiap kewajiban jangka panjang, seperti kewajiban

    pensiun. Selain itu, dalam basis kas atau basis kas modifikasi pembayaran hutang

    akuntansi atau investasi dalam aset keuangan termasuk dalam belanja ketika

    melaporkan hasil usaha, sedangkan di basis akrual dimodifikasi atau dasar akrual

    penuh hal tersebut tidak akan diakui sebagai belanja atau beban

    3. Akuntansi basis akrual modifikasian (modifiedaccrual basis) : Dengan basis

    akuntansi akrual modifikasi, belanja dibandingkan beban yang umumnya dianggap

    sebagai elemen. Belanja adalah beban yang terjadi selama periode terkait dengan

    perolehan barang dan jasa, terlepas dari pembayaran telah maupun tidak dibuat,

    dan termasuk jumlah ditransfer atau oleh karena penerimaan manfaat oleh yang

    berhak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tidak seperti basis kas dan basis kas

    modifikasi, pengakuan belanja tidak bergantung pada waktu arus kas terkait.

    Namun, tidak ada penangguhan beban yang akan dikonsumsi di masa mendatang;

    aset fisik yang akan memberikan layanan selama beberapa periode yang akan

    datang dihapuskan pada periode yang diakuisisi. Oleh karena itu, belanja

    cenderung mencerminkan beban sumber daya yang diperoleh dan / atau dialihkan

    selama periode daripada beban sumber daya yang dikonsumsi dalam penyediaan

    barang dan jasa selama periode tersebut.

    4. Akuntansi basis akrual (accrual basis) : Basis akuntansi yang mengakui pengaruh

    transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa

    memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

    Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengatur pemerintah daerah untuk

    menggunakan basis kas modifikasian, yaitu kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.

    Berdasarkan basis kas tersebut, transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

    dibukukan pada saat uang diterima atau dibayarkan (basis kas). Kemudian pada akhir

    periode dilakukan penyesuaian untuk menghasilkan neraca yaitu pengeluaran kas

    belum terealisir. Dengan demikian, pencatatan anggaran menggunakan basis kas,

    sedangkan untuk menghasilkan laporan neraca di akhir periode akuntansi

    digunakan basis akrual.

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    11

    Cash Basis

    Modified Cash Basis

    Modified Accrual Basis

    Accrual Basis

    Kepmendagri 29/2002

    UU No. 17/2003 PP No. 24 Tahun 2005

    IPSAS

    Tabel 3.4 Arah Perubahan Basis Akuntansi

    1. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan sistem tata kelola

    pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan meningkatnya

    kemandirian daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah

    daerah yang semakin responsif terhadap masyarakat, meningkatnya partisipasi

    publik dalam pembangunan daerah, meningkatnya efisiensi dan efektivitas

    pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta meningkatnya demokratisasi di

    daerah.

    2. Secara historis, reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi

    dalam tiga fase, yaitu: 1) era pra-otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (1974-

    1999), 2) era transisi otonomi (2000-2003), dan 3) era pascatransisi (2004-2008).

    3. Asfek utama reformasi manajemen keuangan daerah meliputi perubahan sistem

    anggaran, perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah, perubahan

    sistem akuntansi, dan perubahan basis akuntansi.

    1. Jelaskan perbedaan anggaran tradisional dengan anggaran berbasis kinerja.

    2. Bandingkan kelebihan dan kelemahan sistem manajemen keuangan daerah

    sebelum dan sesudah otonomi daerah.

    3. Berikan pendapat anda tentang dampak dilakukan perubahan perundangan yang

    terkait dengan pengelolaan keuangan daerah terhadap pemerintah daerah.

    4. Diskusikan mengapa double entry accounting dan accural basis menjadi salah

    satu agenda utama reformasi keuangan daerah.

    5. Berikan evaluasi anda tentang reformasi kelembagaan pengelolaan keuangan

    daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Apa saja yang menjadi kendala dan

    permasalahan dimaksud.

    IKHTISAR

    PERTANYAAN

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    12

    BAB IV

    MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH

    4.1. Siklus Manajemen Pendapatan Daerah

    Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah adalah identifikasi sumber,

    administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi, dan alokasi pendapatan.

    Identifikasi Sumber Pendapatan

    Identifikasi pendapatan pemerintah daerah meliputi:

    Pendapatan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak;

    Pendapatan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi;

    Pendapatan sumber penerimaan bukan pajak;

    Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah;

    Pendapatan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan.

    Tabel 4.1 Siklus Manajemen Pendapatan Daerah

    Administrasi Pendapatan

    Administrasi pendapatan meliputi:

    Penetapan wajib pajak dan retribusi;

    Penentuan jumlah pajak dan retribusi;

    Penetapan nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi;

    Penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi.

    Identifikasi

    Pendapatan

    Administrasi

    Pendapatan

    Koleksi

    Pendapatan

    Akuntansi

    Pendapatan

    Alokasi

    Pendapatan

    Identifikasi sumber pendapatan

    Menhitung basis pendapatan

    (revenue basis) Pendapatan objek,

    subjek, dan wajib pajak/retribusi

    Penghitungan potensi masing-masing sumber pendapatan

    Penentuan dan penetapan wajib pajak dan retribusi

    Penetapan nomr pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi

    Penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi

    Dihitung & dipungut oleh petugas (official assessment system)

    Dihitung dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak/retribusi (self assessment system)

    Dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjuk pemda

    Pengumpulan pendapatan dalam rekening kas umum daerah

    Pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah

    Pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

    Penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pengeluaran belanja daerah, meliputi belanja operasi dan belanja modal

    Penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pembiayaan daerah

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    13

    Koleksi Pendapatan

    Tahap koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan dan

    pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi

    daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, maupun sumber lainnya. Khusus

    untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa

    sistem, antara lain:

    1. Self assessment system: sistem pemungutan pajak daerah yang dihitung,

    dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah.

    2. Official assessment system: sistem pemungutan pajak yang nilai pajaknya

    ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini ditetapkan oleh

    gubernur/bupati/walikota melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan

    surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah pajak atau retribusi daerah

    terutang.

    3. Joint collection system: sistem pemungutan pajak daerah yang dipungut oleh

    pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

    Pencatatan (Akuntansi) Pendapatan

    Setelah dilakukan pengumpulan pendapatan, tahap berikutnya adalah pencatatan

    pendapatan ke dalam sistem akuntansi. Pada prinsipnya setiap penerimaan pendapatan

    harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada hari itu juga atau paling

    lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Untuk menampung seluruh

    sumber pendapatan perlu dibuat satu rekening tunggal (Treasury singlet account),

    dalam hal ini rekening kas umum daerah. Selanjutnya penerimaan pendapatan

    tersebut dibukukan dalam buku akuntansi, berupa jurnal penerimaan kas, buku

    pembantu, buku besar kas, dan buku besar penerimaan per rincian objek pendapatan.

    Kemudian buku catatan akuntansi tersebut akan diringkas dan dilaporkan dalam

    laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan

    laporan arus kas.

    Alokasi Pendapatan

    Tahap terakhir siklus manajemen pendapatan adalah alokasi pendapatan, yaitu

    pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai

    pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran

    belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan

    pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah,

    pembayaran utang, dan pemberian pinjaman daerah.

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    14

    4.2. Mengenali Sumber-sumber Pendapatan Daerah

    Jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah

    relatif terprediksi dan lebih stabil sebab pendapat tersebut diatur oleh undang-

    undang clan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Lain

    halnya dengan sektor bisnis yang sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh

    ketidakpastian clan turbulensi, sehingga pendapatan bersifat fluktuatif. Dalam sistem

    pasar sempurnadalam arti tidak terjadi monopoli, monopsoni, ataupun oligopoly

    perusahaan tidak dapat memaksa pelanggan untuk membeli produk barang atau

    jasa yang merupakan sumber pendapatan utama perusahaan.

    Sementara itu, pemerintah daerah dengan payung hukum peraturan perundangan

    berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Bahkan pemerintah dapat

    memaksa wajib pajak untuk membayar pajak clan memberikan sanksi apabila

    tidak patuh pajak. Oleh karenanya pendapatan di pemerintah daerah relatif stabil.

    Meskipun clemikian, pemerintah daerah perlu melakukan manajemen pendapatan

    secara baik agar diperoleh pendapatan secara optimal.

    Agar pemerintah daerah dapat melakukan manajemen pendapatan secara

    optimal, hat pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali sumber-sumber

    pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat clibeclakan

    menjadi dua: pertama, sumber pendapatan yang saat ini ada dan sudah ditetapkan

    dengan peraturan perundangan, kedua, sumber pendapatan di masa datang yang

    masih potensial atau tersembunyi clan baru akan diperoleh apabila sudah

    dilakukan upayaupaya tertentu. Selain mengenali sumber pendapatan, hat penting

    lainnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menciptakan sumber-

    sumber pendapatan baru. Sumber pendapatan baruini bisa diperoleh misalnya

    melalui inovasi program ekonomi daerah, program kemitraan pemerintah daerah

    dengan pihak swasta, dan sebagainya.

    Sumber Pendapatan Daerah menurut Ketentuan Perundangan

    Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan

    desentralisasi fiskal, namun pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada

    dalam koridor hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal

    sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, UndangUndang No. 32

    Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004

    tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Daerah telah

    menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

    I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

    a. Pajak Daerah

    b. Retribusi Daerah c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan

    d. Lain-Lain PAD yang Sah

    II. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

    a. Bagi Hasil Pajak

    b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

    c. Dana Alokasi Umum

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    15

    d. Dana Alokasi Khusus e. Dana Otonomi Khusus f. Dana Penyesuaian

    III. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

    a. Bagi Hasil Pajak

    b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam c. Bagi Hasil Lainnya

    IV. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

    4.3. Prinsip Dasar Manajemen Penerimaan Darah

    Manajemen penerimaan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah

    daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah adalah

    kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah.

    Berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat

    dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan. Pada dasarnya

    terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam

    membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu:

    1. Perluasan basis penerimaan;

    2. Pengendalian atas kebocoran pendapatan; 3. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan;

    4. Transparansi dan akuntabilitas.

    Perluasan Basis Penerimaan

    Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun perbaikan

    administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu

    bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis

    penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas basis

    penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara berikut:

    1. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi

    baru;

    2. Mengevaluasi tarif pajak/retribusi; 3. Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi;

    4. Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/retribusi.

    Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan 4

    Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus

    melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran

    harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena

    penghindaraan pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), pungutan

    liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa langkah

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    16

    yang dapat dilakukan antara lain:

    1. melakukan audit, baik rutin maupun insidental;

    2. memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah; 3. memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak

    dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya;

    4. meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan

    pendapatan.

    Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak

    Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja

    penerimaan daerah. Masyarakat yang sebenamya sudah memiliki kesadaran membayar

    pajak bisa jadi enggan membayar pajak karena alasan rumitnya mengurus pajak.

    Demikian pula investor yang ingin berinvestasi di daerah seringkali enggan masuk

    ke daerah karena hambatan birokrasi termasuk administrasi pajak yang berbelit-belit

    dan berbagai pungutan di daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan

    pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, yaitu sebagai

    berikut:

    1. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana.

    2. Mengurangi biaya pernungutan penclapatan.

    3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam

    membayar pajak.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah

    transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka

    pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik.

    Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Untuk melaksanakan

    prinsip transparansi dan akuntabilitas ini memang membutuhkan beberapa persyaratan.

    1. Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah.

    2. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai.

    3. Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.

    4.4. Manejemen Pendapatan Asli Daerah

    Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah

    untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal

    terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya

    dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar

    pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi,

    kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    17

    Terdapat hampir 40 jenis pajakdaerah,

    4 Pajak Daerah Tk I clan lebih dari 30

    Pajak Daerah Tk 11.

    Pajak Provinsi meliputi:

    1. Pajak Kendaraan 2. Pajak Transfer Kendaraan

    3. Pajak Rumah 'Tangga

    4. Pajak Provinsi Lainnya

    Pajak Daerah Tk. II meliputi:

    1. Pajak Hotel/Restoran

    2. Pajak Periklanan 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Penerangan Jalan

    5. Pajak Orang Asing 6. Pajak Tambahan Atas Rumah

    Tangga

    7. Pajak Memancing di Perairan Kawasan

    8. Pajak Jalan

    9. Pajak Penjagalan 10. Pajak Anjing

    11. Pajak Penjualan Kembang Api 12. Pajak Penjualan Alkohol 13. Pajak Kendaraan Nonmotor

    14. Pajak Monumen Kuburan Mewah 15. Pajak Tempat Tinggal Sementara 16. Pajak Mesin Ketangkasan

    17. Pajak Radio 18. Pajak Penyediaan Air Minum 19. Pajak Pendaftaran Bisnis

    20. Izin Tinggal Sementara 21. Pajak Kepemilikan Lahan di

    Dekat Jalan Raya

    22. Pajak Rumah Kecil(Lodging House)

    23. Pajak Tempat Penyimpanan di Tempat Umum

    24. Pajak Usaha

    25. Pajak Kapal 26. Pajak Pelabuhan 27. Pajak Pembuatan Garam 28. Pajak Pengangkutan Garam dari

    Daerah

    29. Pajak Peternakan Babi

    30. Pajak Pemindahan Sarang Burung 31. Pajak Perninclahan Telur Penyu

    32. Pajak Tempat Penyimpanan Tembakau

    33. Pajak Tempat Pelelangan Ikan

    Terdapat 9 jenis pajak

    daerah. terdid atas 3Pajak

    Daerah Tingkat I(Provinsi)

    dan 6 PajakDaerah Tingkat

    II (Kab/ Kotamadya)

    Pajak Daerah Tk. I

    meliputi:

    1. Pajak Kendaraan Bermotor;

    2. Bea Balik NamaKendaraan

    Bermotor;

    3. Pajak Bahan BakarKendaraan

    Bermotor.

    Pajak Daerah Tk II

    meliputi:

    1. Pajak Hotel clan Restoran;

    2. Pajak Hiburan;

    3. Pajak Reklame; 4. Pajak Penerangan

    Jalan;

    5. Pajak Pengambilan dan PengolahanBahan

    Galian Golongan C;

    6. Pajak PemanfaatanAir Bawah Tanah dan Air

    Permukaan.

    Daerah masih dimungkinkanmenamba

    h pajak dan retribusi

    baru

    Terdapat 11 jenis pajak daerah, terdiri atas 4pajak

    provinsi dan 7 pajak

    kab/kota

    Pajak Provinsi meliputi:

    1. Pajak Kendaraan Bermotor danKendaraan

    di Atas Air (PKB &

    KAA);

    2. Bea Batik Nama Kendaraan

    Bermotordan Kendaraan

    diAtas Air (BBNKB &

    KAA);

    3. Pajak Bahan BakarKendaraan

    Bermotor (PBBKB);

    4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AirBawah

    Tanah dan AirPermukaan

    (P3ABT & AP).

    Pajak Kab/Kota

    meliputi:

    1. Pajak Hotel;

    2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame;

    5. Pajak Penerangan Jalan;

    6. Pajak PengambilanBahan

    Galian Golongan Q

    7. Pajak Parkir.

    Daerah masih dimungkinkanmenamba

    h pajak dan retribusi

    baru

    Pajak daerah

    bersifatClose

    (limited)

    Retribusi bersifat terbuka

    seperti semula

    Terdapat 16 jenis pajak daerah, terdiri atas

    5pajak provinsi dan 11

    pajak kab/kota

    Pajak Provinsi meliputi:

    1. Pajak Kendaraan Bermotor dan

    2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

    3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

    4. Pajak Air Permukaan

    5. Pajak Rokok

    Pajak Kab/Kota meliputi:

    L Pajak Hotel

    2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame

    5. Pajak Penerangan Jalan

    6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

    7. Pajak Parkir

    8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung

    Wales

    10. Pajak Bumi danBangunan

    Perdesaan dan

    Perkotaan

    11. Bea Perolehan HakAtas Tanah dan

    Bangunan

    Daerah tidak

    bolehmenambah

    pajakbaru tetapi

    masihdimungkinkan

    menambah retribusi

    baru

    Tabel 4.2 Perkembangan Peraturan Perundangan tentang Pajak Daerah

    UU No. 11 Drt Th 1957 UU No. 18/1997 UU No. 34/2000 UU No. 28/2009

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    18

    Manajemen Pajak Daerah

    Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan.

    Peraturanperundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Drt Tahun 1957

    tentang Peraturan UmumPajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

    dan Retribusi Daerah, UU No. 34 Tahun2000 tentang Perubahan atas UU No. 18

    Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Kemudian pada tahun 2009

    pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajakdan Retribusi

    Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

    Prinsip Pajak Daerah

    Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhanprinsip-prinsip umum

    perpajakan daerahyang baik. Prinsip pajak daerah tersebut adalah:

    1. Prinsip Elastisitas. Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup

    danelastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkatpendapatan

    masyarakat.Implikasi prinsip elastisitas pajak ini terhadap manajemen pajak

    daerahadalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat

    terlebihdahulu sebelummenaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan

    membayar pajak.

    2. Prinsip Keadilan. Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalamarti sesuai dengan tingkatan social kelompok masyarakat maupun

    adil secara horizontal dalamarti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok

    masyarakat. Implikasi prinsip keadilan terhadapmanajemen pajak daerah adalah

    perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yangprogresif untuk jenis

    pajak tertentu dan menerapkan perlakuan hukum yang sama bagi seluruhwajib

    pajak sehingga tidak ada yang kebal pajak.

    3. Prinsip Kemudahan Administrasi. Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudahdihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi

    wajib pajak. Implikasi prinsip initerhadap manajemen pajak daerah adalah

    perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikandalam sistem administrasi

    pajak daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan, kemudahan,dan

    fleksibilitas bagi masyarakat dalam membayar pajak.

    4. Prinsip Keberterimaan Politic. Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat,sehingga masyarakat radar untuk membayar pajak. Implikasi

    prinsip ini terhadap manajemenpajak daerah adalah perlunya pemerintah

    bekerjasama dengan DPRD dan melibatkan kelompokkelompok masyarakat

    dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah.Bahkan,

    jika dimungkinkan, melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu.

    5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian. Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampaknegatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap

    pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun

    produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan

    menimbulkan beban tambahan yang beriebihan sehingga merugikan

    masyarakatdan perekonomian daerah.

    Terkait dengan prinsip-prinsip pajak tersebut, maka manajemen perpajakan daerah

    harus mampumenciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    19

    efektif.Pernerintah daerah harus memastikanbahwa penerimaan pajak lebih besar dari

    biaya pemungutannya.Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas

    penerimaan pajak tersebut.Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak terlalu

    besar sebab jika sangat fluktuatif juga kurang baik untuk perencanaan keuangan

    daerah.

    4.5. Manajemen Dana Perimbangan

    Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan

    keuangan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penerimaan dana perimbangan dari

    pemerintah pusat masih mendominasi penerimaan daerah. Dana perimbangan ini

    diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu: 1) Dana Bagi Hasil, 2) Dana

    Alokasi Umum, dan 3) Dana Alokasi Khusus. Untuk beberapa pemerintah daerah

    masih akan mendapatkan Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Dari

    beberapa jenis dana perimbangan tersebut sebenarnya dapat dipilah antara jenis dana

    perimbangan yang bisa dikendalikan daerah dengan yang tidak dapat dikendalikan.

    Dana Bagi Hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh

    pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya, sedangkan

    untuk Dana Alokasi Umum dihitung dengan formula tertentu yang relatif kecil

    dapat dipengaruhi besarannya oleh pemerintah daerah. Sementara itu, untuk Dana

    Alokasi Khusus pemerintah daerah hingga tingkat tertentu masih mungkin dapat

    mempengaruhi jumlah penerimaannya meskipun kebijakan sepenuhnya tergantung

    pusat.

    Dana Bagi Hasil

    Pemerintah daerah masih dapat mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan

    melalui dana bagi hasil. Dana bagi hasil pada dasarnya terdiri atas dua jenis, yaitu

    bagi hasil pajak (tax sharing) dan bagi hasil sumber daya alam (natural resources

    sharing).

    Dana bagi hasil pajak meliputi:

    Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

    Bagi hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan

    Bagi hasil dari Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29 serta PPh wajib pajak orang

    pribadi pasal 21.

    Dana bagi hasil sumber daya alam meliputi:

    Bagi hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan

    Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

    Bagi hasil dari Dana Reboisasi

    Bagi hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)

    Bagi hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

    Bagi basil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

    Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

    Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

    Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi

    Bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi

    Bagi basil dari Pertambangan Umum

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    20

    1. Siklus manajemen pendapatan daerah terdiri atas lima tahap, yaitu identifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, administrasi pendapatan daerah, koleksi atau

    pemungutan pendapatan daerah, pencatatan akuntansi pendapatan daerah, dan

    alokasi pendapatan daerah.

    2. Prinsip dasar dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah yang baik antara lainmelalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran

    pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, dan peningkatan

    transparansi dan akuntabilitas manajemen pendapatan daerah.

    3. Untuk memperluas basis penerimaan., pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi baru,

    mengevaluasi tarif pajak/retribusi, meningkatkan basis data objek

    pajak/retribusi, dan melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek

    pajak/retribusi.

    4. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan, pemerintah daerah perlu melakukan audit pendapatan, memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah, membangun

    sistem penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) yang memadai, dan

    meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan

    pendapatan.

    5. Untuk optimalisasi penerimaan daerah, selain melakukan optimalisasi PAD, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan dari dana perimbangan,

    khususnya dana bagi basil. Pemerintah daerah dapat ikut berperan aktif dalam

    pemungutan pajak pusat yang dibagihasilkan dengan daerah, yaitu PPh, PBB,

    dan BPHTB. Untuk meningkatkan penerimaan bagi basil PPh Wajib Pribadi,

    pemerintah daerah perlu secara aktif ikut menjaring wajib pajak baru dan

    mendorong wajib pajak lama untuk tact membayar pajak.

    6. Untuk meningkatkan penerimaan dari PBB dan BPHTB pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (appraisal) terhadap objek pajak PBB untuk

    menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mendekati harga pasar,

    melibatkan pemimpin lokal di tingkat desa/kelurahan dalam pendataan dan

    pendistribusian Surat ketetapan pajak PBB, dan memperbaiki administrasi pajak.

    1. Berikan evaluasi Anda tentang efisiensi dan efektivitas mekanisme pemungutan PAD yang dilakukan pemerintah daerah di tempat Anda. Berikan pula saran

    perbaikan jika memang masih terdapat kelemahan.

    2. Beberapa pajak pusat seperti PPh Wajib Pribadi, PBB, dan BPHTB dibagihasilkan dengan daerah. Tetapi untuk PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak

    dibagihasilkan dengan daerah. Mengapa demikian? Bisakah PPN dibagihasilkan

    dengan daerah?

    3. Bagaimanakah cara yang perlu ditempuh pemerintah daerah untuk menciptakan kemudahan administrasi pembayaran pajak bagi masyarakat? Berikan pendapat

    anda.

    IKHTISAR

    PERTANYAAN

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    21

    BAB V

    ESTIMASI PENDAPATAN

    Anggaran merupakan instrumen penting dalam organisasi sektor publik. Setiap

    tahun, pemerintah pusat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    (RAPBN) sedangkan pemerintah daerah harus menyusun RAPED. Merencanakan

    anggaran pendapatan merupakan hal penting yang pertama kali harus dilakukan oleh

    pemerintah sebelum menentukan anggaran belanja, sebab terdapat ketentuan

    perundangan bahwa setiap pengeluaran yang dianggarkan harus didukung dengan

    adanya kepastian akan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

    Perencanaan anggaran pendapatan sangat penting untuk menentukan tingkat

    kemampuan keuangan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik,

    melaksanakan kebijakan alokasi dan distribusi anggaran, menentukan kebijakan

    surplus/defisit anggaran, serta menentukan arch kebijakan pembiayaan anggaran.

    Ketepatan dalam perencanaan anggaran pendapatan sangat diperlukan karena

    anggaran pendapatan tersebut memiliki banyak implikasi, antara lain berimplikasi

    pada kebijakan anggaran belanja, pembiayaan, dan evaluasi kinerja. Untuk

    menetapkan rencana anggaran pendapatan terlebih dahulu perlu dilakukan prakiraan

    atau estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan yang akurat dan dapat diandalkan

    nantinya dapat dijadikan dasar bagi manajemen (eksekutif) dalam mengajukan usulan

    anggaran pendapatan. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan penguasaan berbagai

    teknik prakiraan pendapatan (revenue forecasting) oleh pihak-pihak yang terkait

    dengan proses perencanaan anggaran, antara lain pejabat di lingkungan Badan

    Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah,

    Bappeda, instansi penghasil, serta Panitia Anggaran DPRD. Bab ini membahas

    berbagai teknik prakiraan pendapatan yang dapat digunakan oleh manajer publik

    dalam mengestimasi pendapatan secara lebih sistematis dengan metodologi yang

    mudah dilakukan sehingga diharapkan dapat diaplikasikan serta diperoleh hasil

    estimasi yang cukup akurat.

    5.1. Perkiraan dan Penganggaran

    Penganggaran (budgeting) pada prinsipnya berbeda dengan prakiraan

    (forecasting). Penganggaran merupakan rencana manajemen yang mengandung

    implikasi perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk mencapai angka yang

    ditetapkan dalam anggaran, sedangkan prakiraan tidak lebih hanyalah prediksi atau

    estimasi tentang apa yang akan terjadi dan tidak berimplikasi pada perlunya komitmen

    dan tanggung jawab untuk merealisasikan prediksi tersebut. Jika anggaran perlu

    mendapat persetujuan pimpinan dan ratifikasi dewan, maka prakiraan tidak perlu

    persetujuan dewan. Prakiraan bisa berubah setiap saat begitu terdapat informasi barn

    yang diterima, tetapi anggaran tidak bisa diubah setiap saat, perubahan anggaran

    hanya bisa dilakukan jika terdapat perubahan asumsi anggaran atau karena terdapat

    kejadian yang luar biasa. Perubahan anggaran pun dibatasi dalam setahun hanya

    dapat dilakukan satu kali perubahan anggaran.

    Meskipun terdapat beberapa perbedaan prinsip, namun prakiraan juga memiliki

    keterkaitan dengan penganggaran. Jika dilihat dari sudut pandang manajemen, prakiraan

    merupakan alat perencanaan (planning tool), sedangkan anggaran merupakan alat

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    22

    perencanaan sekaligus alat pengendalian (planning & control tool). Selain sebagai alat

    perencanaan keuangan, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan

    dan evaluasi kinerja. Keterkaitan prakiraan dengan penganggaran adalah hasil

    prakiraan dapat digunakan manajemen sebagai dasar perencanaan anggaran. Dengan

    kata lain, hasil prakiraan dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat proyeksi

    anggaran. Proyeksi anggaran memang tidak harus sama dengan hasil prakiraan, bisa

    sama, lebih tinggi, atau lebih rendah tergantung dari kebijakan manajemen. Memang

    penganggaran seringkali lebih konservatif dibandingkan ramalan, artinya target

    anggaran pendapatan sering diusulkan lebih rendah dari angka hasil prediksi. Hal ini

    karena anggaran mengandung konsekuensi pencapaian sedangkan prakiraan tidak,

    sehingga eksekutif memilih lebih hati-hati menganggarkan pendapatan. Namun jika

    pemerintah optimis dan berkomitmen untuk bekerja keras bisa saja target anggaran

    ditetapkan lebih tinggi dari prediksi. Oleh karena itu, sebelum manajemen menetapkan

    suatu target anggaran terlebih dahulu perlu dilakukan prakiraan baik pendapatan

    maupun belanja agar target yang ditetapkan dalam anggaran realistis dan rasional.

    Prakiraan pendapatan ini juga penting untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah

    dalam memungut pendapatan sehingga juga berpengaruh pada pemilihan strategi dan

    program mobilisasi pendapatan.

    5.2. Teknik Prakiraan Pendapatan

    Teknik Kualitatif

    Teknik prakiraan yang bersifat kualitatif antara lain adalah teknik Delphi dan

    teknik judgment. Teknik Delphi dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli

    (experts), kemudian mereka secara kelompok maupun individual dimintai pendapat

    atau pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang akan mempengaruhi arus

    pendapatan. Masing-masing ahli menyampaikan prediksi mereka dan memberikan

    penjelasan rasionalnya, kemudian proses selanjutnya berbagai pandangan tersebut

    dirangkum dan kembali diajukan pertanyaan berikutnya kepada para ahli sehingga

    akhirnya menghasilkan suatu prediksi pendapatan yang disepakati. Oleh karena itu,

    berbagai seminar tentang "Economic Outlook" dan kajian ilmiah oleh lembaga

    penelitian yang kompeten tentang prediksi ekonomi penting untuk diperhatikan

    pemerintah sebagai masukan dalam prakiraan pendapatan.

    Metode kualitatif selain teknik Delphi adalah dengan pendekatan judgment, yaitu

    prakiraan berdasarkan pengalaman masa lalu dan pertimbangan berbagai faktor yang

    mempengaruhi pendapatan di masa mendatang. Meskipun pendekatan judgment ini

    bersifat kualitatif, tetapi dalam pertimbangan tersebut juga banyak digunakan data

    kuantitatif terutama data masa lalu, hanya saja dalam metode judgment analisisnya

    tidak dilakukan secara sistematis dan metodologi ilmiah yang rumit sebagaimana teknik

    kuantitatif. Namun tidak berarti metode kuantitatif selalu lebih baik daripada metode

    judgment atau metode kualitatif yang lain. Oleh karena itu, untuk memperoleh

    hasil prediksi yang lebih memuaskan sebaiknya digunakan teknik kualitatif dan

    kuantitatif secara bersama-sama.

    Teknik Kuantitatif

    Sama halnya dengan metode kualitatif, teknik kuantitatif dalam prakiraan juga

    banyak macamnya, mulai dari simple smoothing technique hingga pemodelan regresi

    yang canggih. Namun perlu juga dipahami bahwa kecanggihan model matematis

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    23

    tidaklah menjamin keakuratan ramalan. Oleh karena itu, dalam pemilihan teknik

    kuantitatif untuk prakiraan pendapatan perlu dipertimbangkan biaya dan manfaatnya,

    kemudahan aplikasinya, Berta efektivitas hasil ramalan.

    Dalam penggunaan teknik kuantitatif, sebelum dilakukan teknik prakiraan terlebih

    dahulu harus ditentukan:

    1. Subjek prakiraan, yaitu apa yang akan diprediksi atau diestimasi. Subjek

    prakiraan bisa berupa pendapatan secara keseluruhan maupun per kelompok, jenis,

    objek, dan rincian objek pendapatan. Misalnya Pendapatan Ash Daerah (PAD)

    dapat dirinci menurut jenisnya, yaitu Pajak Daerah, Retribusi, Bagian Laba

    BUMD, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah dapat dirinci per objek

    pendapatan, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

    Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pemanfaatan Air

    Bawah Tanah untuk Penlerintah Provinsi, sedangkan untuk Pemerintah

    Kabupaten/Kota objek pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

    Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Bahan Galian C. Pajak

    Hotel dapat dirinci menjadi rincian objek pendapatan pajak hotel yang terdiri dari

    Pajak Hotel Bintang Lima, Pajak Hotel Bintang Empat, Pajak Hotel Bintang Tiga,

    Pajak Hotel Bintang Dua, Pajak Hotel Bintang Satu, Pajak Hotel Melati Tiga, dan

    sebagainya. Masing-masing kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan

    dapat dijadikan sebagai Subjek prakiraan tergantung pada kebutuhan manajemen

    pada level mana akan dilakukan prakiraan.

    2. Rentang perkiraan, yaitu periode waktu yang akan diramal. Rentang prakiraan ini

    harus ditetapkan apakah untuk prediksi satu tahun ke depan, dua tahun, tiga tahun,

    dan seterusnya.

    3. Data yang digunakan, yaitu data runtun waktu (time series) sebagai dasar

    untuk prediksi, apakah perlu digunakan data sepuluh tahun, lima tahun, atau tiga

    tahun yang lalu sebagai basis prakiraan. Kualitas data sangat berpengaruh terhadap

    keakurasian hasil prakiraan. Semakin lengkap, data yang digunakan maka akan

    semakin baik hasil prakiraannya. Namun sayangnya, beberapa data seringkali tidak

    lengkap, atau telah terjadi perbedaan misalnya dalam hal tarif pajak pada periode

    tertentu sehingga harus disesuaikan.

    Teknik kuantitatif prakiraan yang cukup mudah digunakan, murah biayanya, serta

    dalam banyak kasus cukup tinggi keakuratannya yakni antara lain:

    Simple Moving Average

    Exponential Smoothing

    Transformation Moving Average

    Regresi

    5.3. Menilai Akurasi Prediksi

    Untuk menilai keakuratan berbagai teknik prakiraan dapat dilakukan dengan

    menghitung persentase kesalahan peramalan, yaitu Absolute Percentage Error (APE)

    dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). APE dan MAPE mengukur perbedaan

    antara nilai prakiraan dengan hasil yang Sesungguhnya terjadi. Perbedaan yang terjadi

    diambil nilai absolutnya sehingga angkanya selalu positif.Semakin kecil nilai APE

    berarti semakin baik keakurasian teknik prakiraan yang digunakan. Secara matematis,

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    24

    APE dapat dituliskan sebagai berikut:

    Prediksi Hasil Sesungguhnya

    APE =

    Sesungguhnya

    Karena nilai APE yang diabsolutkan, maka APE tidak dapat menunjukkan apakah

    terjadi prakiraan lebih (over estimate) ataukah prakiraan kurang (under estimate).Oleh

    karma itu, untuk memperkuat penilaian keakuratan teknik prediksi selain menghitung

    APE juga perlu dihitung MAPE.MAPE merupakan rata-rata APE dari beberapa

    periode.Semakin kecil MAPE maka semakin akurat teknik prakiraan yang digunakan.

    Pada umumnya teknik kuantitatif memiliki tingkat akurasi prediksi yang lebih baik

    dibandingkan pendekatan judgmental.Di antara berbagai teknik kuantitatif yang ada,

    teknik exponential smoothing merupakan teknik prakiraan paling baik untuk

    memprediksi pendapatan yang memiliki pola musiman.Namun model regresi

    ekonometrika merupakan teknik prakiraan paling baik di antara teknik kuantitatif

    lainnya, sedangkan yang paling rendah tingkat akurasinya adalah analisis trend.

    Perlu diperhatikan juga bahwa tingkat akurasi prakiraan memiliki hubungan

    terbalik dengan banyaknya periode ramalan.Semakin lama periode yang diramalkan,

    semakin besar penyimpangan peramalannya.Hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor

    lingkungan ekonomi di masa datang yang tidak pasti dan tidak semua faktor ekonomi

    diperhitungkan dalam persamaan matematis prakiraan.

    5.4. Permasalahan Prakiraan Pendapatan di Sektor Publik

    Permasalahan yang terkait dengan urgensi prakiraan pendapatan di lingkungan

    organisasi sektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor teknis,

    ekonomi, administratif, dan peran legislatif. Faktor teknis terkait dengan penggunaan

    teknik prakiraan yang paling tepat yang dapat dikuasai oleh pegawai pemerintah dan

    ketersediaan data yang memadai. Termasuk dalam faktor teknis ini adalah kualitas

    sumber daya manusia yang melakukan tugas membuat prakiraan pendapatan.

    Pengalaman serta pelatihan prakiraan pendapatan untuk staf di bidang anggaran sangat

    penting untuk memperbaiki kualitas prakiraan. Faktor ekonomi terkait dengan

    turbulensi dan ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi prakiraan pendapatan.

    Faktor administratif terkait dengan perubahan peraturan perundangan terkait yang

    mempengaruhi pendapatan, misalnya peraturan perundangan tentang pajak dan

    retribusi daerah, peraturan tentang alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan

    perubahan undang-undang pajak. Faktor peran legislatif terkait dengan penggunaan

    hak budget oleh dewan serta pelaksanaan fungsi legislasi terkait dengan anggaran.

    Prakiraan pendapatan menjadi terasa penting jika legislatif menaruh perhatian yang

    besar terhadap prediksi pendapatan tersebut.

    1. Penyusunan rencana anggaran pendapatan perlu didukung dengan dilakukannya prakiraan atau estimasi pendapatan agar anggaran pendapatan yang ditetapkan tidak terlalu under estimate atau over estimate.

    2. Terdapat beberapa teknik prakiraan pendapatan yang dapat digunakan, antara lain

    IKHTISAR

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    25

    teknik Delphi, judgment, simple moving average, exponential smoothing,

    transformation moving average, dan regresi. Pada dasarnya setiap teknik

    prakiraan pendapatan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-

    masing.Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil prediksi yang memuaskan perlu

    dilakukan kombinasi dari berbagai teknik yang ada.

    3. Untuk menilai keakuratan berbagai teknik prakiraan dapat dilakukan dengan

    menghitung persentase kesalahan peramalan, yaitu Absolute Percentage Error

    (APE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). APE dan MAPE mengukur

    perbedaan antara nilai prakiraan dengan hasil yang sesungguhnya

    terjadi.Semakin kecil nilai APE dan MAPE berarti semakin baik keakurasian

    teknik prakiraan yang digunakan.

    1. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyimpangan terhadap

    prediksi pendapatan sehingga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah

    dalam menetapkan asumsi anggaran.

    2. Berikan analisis Anda tentang perbedaan dan keterkaitan antara prakiraan

    pendapatan dengan penghitungan potensi pendapatan.

    PERTANYAAN

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    26

    BAB VI

    ANALISIS POTENSI PENDAPATAN

    Untuk membuat perencanaan anggaran yang komprehensif dan lebih realistis, selain

    dilakukan prakiraan pendapatan perlu dilakukan analisis penghitungan potensi

    pendapatan. Analisis potensi pendapatan ini berbeda dengan prakiraan pendapatan

    sebab analisis potensi pendapatan adalah untuk mengetahui peluang besarnya

    perolehan pendapatan optimal yang dapat direalisasikan, sedangkan prakiraan

    pendapatan merupakan prediksi perolehan pendapatan di masa datang yang didasarkan

    pada data historis realisasi pendapatan. Potensi pendapatan tidak harus direalisasikan

    seluruhnya dalam satu tahun anggaran tetapi bisa bertahap hingga beberapa tahun

    anggaran. Misalnya berdasarkan hasil penelitian potensi pendapatan pajak restoran

    adalah RpI miliar. Realisasi anggaran tahun lalu barn mencapai 60% dari potensi

    (Rp600 juta). Target pendapatan pajak restoran tahun ini mungkin cukup berat kalau

    dipaksa harus mencapai 100% dari potensi, sehingga bisa saja tahun ini diupayakan

    pencapaian pendapatannya 85% (Rp850 juta) dan tahun depan sudah berhasil

    mencapai 100%. Pada tahun ketiga bisa dilakukan lagi analisis potensi pendapatan

    karena selama tiga tahun anggaran bisa jadi sudah terjadi perubahan-perubahan yang

    signifikan sehingga perlu dilakukan pemutakhiran (updating) data potensi pendapatan

    terbaru. Perlunya pentahapan dalam pencapaian seluruh potensi pendapatan tersebut

    karena pertimbangan social dan ekonomi masyarakat pembayar pajak, kesiapan cistern

    dan aparatur pajak, serta pertimbangan perlunya kesinambungan fiskal (fiscal

    sustainability). Untuk merealisasikan seluruh potensi tersebut perlu dilakukan upaya

    menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak di mana hal ini membutuhkan waktu.

    Kesadaran dan kepatuhan pajak oleh wajib pajak tidak bisa diwujudkan hanya dalam

    satu tahun anggaran, sehingga tidak realistis mewujudkan pencapaian seluruh potensi

    pendapatan hanya dalam satu tahun anggaran. Selain itu, pencapaian seluruh potensi

    pendapatan juga membutuhkan biaya pengumpulan pendapatan yang lebih besar dan

    hal ini tentunya perlu pertimbangan kemampuan keuangan yang ada saat ini.

    6.1. Mengenali Potensi Pendapatan

    Potensi adalah sesuatu yang sebenamya sudah ada, hanya belum didapat

    atau diperoleh di tangan.Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan

    upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya

    eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (tax

    effort).Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti

    besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat Was sebab

    banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-

    faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali

    potensi pendapatan.Bagi manajer publik, kemampuan mengenali potensi pendapatan

    dan memanfaatkannya secara optimal merupakan hal penting yang menunjukkan

    kapasitas entrepreneurship mereka dalam mengelola organisasi sektor

    publik.Osborne dan Gaebler (1992) menyatakan pentingnya menumbuhkan

    pemerintahan wirausaha (entrepreneurial government) serta pemerintahan yang

    mampu menciptakan pendapatan tidak sekadar membelanjakan anggaran (earning

    rather than spending).Menumbuhkan birokrasi wirausaha ini merupakan tantangan

    bagi manajer publik, terutama kepala daerah dan pejabat terkait di lingkungan

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    27

    pemerintahan daerah.

    Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan

    oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan

    yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibatkan

    keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang

    membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi

    yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

    1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi

    2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah

    3. Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola tinggi

    4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah

    Tabel 6.1 Peta Potensi Daerah

    POTENSI

    Tinggi

    KUADRAN II

    Potensi Tinggi,

    Kemampuan Mengelola Rendah

    (Intensifikasi)

    K U A D R A N I

    Potensi Tinggi,

    Kemampuan Mengelola Tinggi

    (Promosi & Ekspansi)

    Rendah

    KUADRANIV

    Potensi Rendah,

    Kemampuan Mengelola Rendah

    (Edukasi & Pengembangan)

    K U A D R A N I I I

    Potensi Rendah,

    Kemampuan Mengelola Tinggi

    (Ekstensifikasi/Ekspansi)

    Rendah Tinggi

    KEMAMPUAN MENGELOLA

    Kuadran I merupakan kondisi yang ideal, yakni pemerintah memiliki potensi

    pendapatan yang tinggi Berta kemampuan mengelola potensi tersebut juga

    tinggi.Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk

    kesinambungan fiskal antar generasi.Dengan kemampuan mengelola yang tinggi tidak

    berarti potensi yang ada harus dieksploitasi seluruhnya saat ini sehingga

    mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi menikmati potensi pendapatan

    tersebut.Hal ini khususnya terkait dengan potensi ekonomi dari sumber daya alam

    yang tidak terbarui, seperti barang tambang.

    Kuadran II adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang

    tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi tersebut secara

    memadai.Kondisi seperti ini pada umumnya dialami oleh pemerintahan di negara-

    negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi pada kuadran II ini merupakan

    kondisi yang cukup rawan karena akan menjadi ajang kepentingan banyak pihak,

    termasuk pihak asing untuk berebut memanfaatkan (eksploitasi) potensi besar yang

    tidak terkelola dengan baik. Oleh karenanya, pada kondisi kuadran II ini

    diperlukan semangat nasionalisme ekonomi, yakni semangat untuk melindungi clan

    memanfaatkan potensi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan

    masyarakat.Sebab jika tidak terdapat nasionalisme ekonomi dapat terjadi eksploitasi

    oleh kepentingan asing atau kepentingan pihak-pihak tertentu Baja, sehingga

    kesinambungan fiskal untuk generasi di masa datang dapat terganggu. Strategi

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    28

    pengelolaan potensi pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada kondisi

    kuadran II antara lain: 1) intensifikasi pendapatan, 2) kemitraan dengan pihak swasta

    untuk mengelola potensi yang ada, 3) joint venture dengan investor, dan 4)

    peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang ada.

    Kuadran III adalah kondisi pemerintahan yang memiliki potensi yang rendah tetapi

    pada dasamya mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi.Pada kondisi ini

    strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi atau ekspansi.Misalnya,

    suatu pemerintahan tidak memiliki potensi hutan, tetapi dengan daya dukung sumber

    daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki mampu mengolah hasil hutan

    menjadi produk yang berkualitas tinggi, misalnya furniture kualitas ekspor. Meskipun

    pemerintah setempat tidak memiliki hutan, pemerintah tersebut dapat melakukan

    ekspansi dengan memanfaatkan potensi hasil hutan dari daerah lain untuk diolah

    menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

    Kuadran IV adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang

    dimiliki rendah dan kemampuan mengelola pendapatan juga rendah.Pada kondisi

    kuadran IV ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia

    melalui program pendidikan dan pelatihan (edukasi)sehingga memiliki kapasitas

    mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.Manajer publik yang mengelola

    pemerintahan yang masuk dalam kategori kuadran IV ini perlu mengarahkan

    strategi clan program sehingga mencapai kondisi kuadran III.Pengembangan kualitas

    sumber daya manusia merupakan langkah terpenting untuk memperbaiki kondisi

    tersebut.

    Pemetaan Potensi Pendapatan

    Potensi pendapatan masing-masing daerah berbeda-beda disebabkan perbedaan faktor

    demografi, ekonomi, sosial, budaya, geomorfologi, ekologi, dan

    sebagainya.Faktor eksternal seperti perkembangan perekonomian regional clan global

    juga dapat mempengaruhi pertumbuhan potensi ekonomi nasional clan daerah.Sumber-

    sumber utama pendapatan suatu daerah secara umum dapat dilihat pada data

    Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat dirinci ke masing-masing

    Sektor. PDRB sektoral untuk menentukan nilai PDRB suatu daerah yaitu:

    1. Sektor Pertanian, meliputi:

    a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan clan hasil-hasilnya

    d. Kehutanan e. Perikanan

    2. Sektor Pertambangan dan Penggalian, meliputi:

    a. Minyak dan Gas Bumi

    b. Pertambangan tanpa Migas c. Penggalian

    3. Sektor Industri Pengolahan, meliputi:

    a. Industri Migas:

    i. Pengilangan Minyak Bumi

    ii. Gas Alam Cair

    b. Industri Tanpa Migas:

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    29

    i. Makanan, Minuman, dan Tembakau

    ii. Tekstil, barang kulit dan alas kaki

    iii. Barang kayu dan hasil hutan lainnya

    iv. Kertas dan barang cetakan

    v. Pupuk, kimia dan barang dari karet

    vi. Semen dan barang galian bukan logam

    vii. Logam dasar besi dan baja

    viii. Alat angkutan mesin dan peralatannya

    ix. Barang lainnya

    4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

    a. Listrik b. Gas c. Air Bersih

    5. Sektor Konstruksi (Bangunan)

    6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

    a. Perdagangan Besar dan Eceran

    b. Hotel c. Restoran

    7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

    a. Pengangkutan:

    i. Angkutan rel.

    ii. Angkutan Jalan Raya

    iii. Angkutan Laut iv. Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan

    v. Angkutan Udara vi. Jasa Penunjang Angkutan

    b. Komunikasi:

    i. Posdan Telekomunikasi ii. Jasa Penunjang Komunikasi

    8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

    a. Bank b. Lembaga Keuangan tanpa Bank

    c. Jasa Penunjang Keuangan

    d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan

    9. Jasa-jasa

    a. Pemerintahan Umum:

    i. Administrasi Pemerintahan & Pertahanan ii. Jasa Pemerintah lainnya

    b. Swasta:

    i. Sosial Kemasyarakatan

    ii. Hiburan & Rekreasi iii. Perorangan dan rumah tangga

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    30

    Tabel 6.2 Sektor PDRB

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    31

    Analisis Tipologi Klassen

    Untuk memetakan potensi daerah secara sektoral yang didasarkan pada data

    PDRB, kita dapat menggunakan analisis Tipologi Klassen.Analisis Tipologi Klassen

    merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan

    kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Dengan menggunakan

    analisis tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori,

    yaitu:

    1. sektor unggulan (prima),

    2. sektor potensial, 3. sektor berkembang, dan 4. sektor terbelakang.

    Sektor prima adalah sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap

    perekonomian daerah.Suatu sektor dikategorikan ke dalam sektor prima apabila sektor

    tersebut pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap PDRB besar, sedangkan

    sektor potensial adalah sektor yang juga memberikan kontribusi tinggi bagi

    perekonomian daerah tetapi pertumbuhan sektor tersebut lambat dan cenderung

    menurun.Sektor berkembang adalah sektor yang sedang mengalami peningkatan, yang

    diindikasikandengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya masih rendah.Sektor

    terbelakang adalah sektor yang menjadi kelemahan daerah yang diindikasikan dengan

    pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap PDRB rendah.

    Implikasi pemetaan potensi ekonomi tersebut terhadap kebijakan manajemen

    keuangan publik adalah sektor unggulan pernerintah perlu menjaga stabilitas

    pertumbuhan sektor unggulan, sebab sektor ini menjadi kekuatan dan daya saing

    daerah (core competence).Sektor unggulan ini jika tidak dikelola dengan baik bisa

    bergeser menjadi sektor potensial, yakni pertumbuhannya akan menurun meskipun

    jumlahnya masih cukup besar. Untuk sektor berkembang pemerintah perlu melakukan

    upaya optimalisasi melalui intensifikasi.Sektor berkembang ini merupakan prospek

    bagi daerah karena masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi kontribusi sektor

    tersebut sehingga menjadi sektor unggulan.Tetapi jika sektor berkembang ini tidak

    dikelola dengan baik, maka bisa jadi sektor berkembang akan turun menjadi sektor

    terbelakang. Sementara itu, untuk sektor potensial perlu pembinaan dan pembenahan

    sebab sektor potensial ini memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian

    daerah tetapi pertumbuhannya sudah mulai menurun.

    6.2. Penghitungan Potensi Pendapatan

    Analisis Tipologi Klassen bermanfaat untuk mengidentifikasi peta potensi ekonomi

    secara makro tetapi tidak menunjukkan jumlah riil potensi yang ada.Untuk mengetahui

    besarnya potensi riil pendapatan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah,

    diperlukan identifikasi dan penghitungan potensi dengan basis mikro. Penghitungan

    potensi pendapatan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: 1)

    basis makro, dan 2) basis mikro. Penghitungan pendapatan basis makro, misalnya

    dilakukan melalui teknik estimasi dengan model regresi ekonometrik yang

    menggunakan variabel makro ekonomi sebagai proksi, sedangkan penghitungan basis

    mikro dilakukan dengan cara melakukan survei dan observasi terhadap objek dan

    subjek pajak kemudian dilakukan penghitungan (assessment) potensi pendapatan yang

    ada. Sebelum membahas lebih lajut mengenai cara menghitung potensi pendapatan

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    32

    dengan basis mikro, terlebih dahulu perlu diketahui klasifikasi pendapatan

    pemerintah daerah yang ada. Hal ini penting sebab penghitungan potensi bisa meliputi

    objek dan rincian objek pendapatan, sehingga perlu dikenali apasaja yang menjadi

    objek dan rincian objek pendapatan daerah.

    Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Daerah

    Klasifikasi pendapatan pemerintah daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu

    pendapatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.Pendapatan

    pemerintah daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok, jenis, objek, dan

    rincian objek pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi: 1) Pendapatan Asli

    Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Masing-

    masing kelompok pendapatan dirinci lagi menurut jenis pendapatan, misalnya untuk

    pemerintah kab/kota jenis pendapatan dari kelompok PAD meliputi Pajak Daerah,

    Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

    Jenis pendapatan dirinci menurut objek pendapatan, dan objek pendapatan dirinci lagi

    menjadi rincian objek pendapatan. Jenis, objek, dan rincian objek pendapatan daerah

    tersebut dapat dilihat pada daftar klasifikasi pendapatan berikut ini:

    1. Analisis potensi pendapatan penting untuk membuat perencanaan anggaran yang komprehensif dan lebih realistis. Analisis potensi pendapatan bertujuan untuk

    mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang masih dapat

    direalisasikan. Potensi pendapatan sifatnya masih tersembunyi, sehingga perlu

    diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada.

    2. Pernerintah daerah perlu mengenali potensi pendapatan daerahnya. Besarnya potensi pendapatan satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda yang

    dipengaruhi oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan

    lingkungan.

    3. Pemerintah daerah perlu memetakan keunggulan daerah, yaitu mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi keunggulan daya saing daerah, sektor yang masih

    potensial untuk dikembangkan, dan sektor terbelakang yang menjadi kelemahan

    atau kekurangan daerah. Untuk mengetahui peta keunggulan daerah, pemerintah

    dapat melakukan analisis Tipologi Klassen dengan menggunakan data PDRB.

    4. Penghitungan potensi pendapatan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu basis makro dan basis mikro. Penghitungan pendapatan basis

    makro dapat dilakukan melalui teknik estimasi dengan model regresi

    ekonometrik yang menggunakan variabel makro ekonomi sebagai proksi,

    sedangkan penghitungan basis mikro dilakukan dengan cara melakukan survei

    dan observasi terhadap objek dan subjek pajak kemudian dilakukan penghitungan

    potensi pendapatannya.

    1. Berdasarkan data PDRB pemerintah daerah Anda, buatlah analisis Tipologi Klassen. Kemudian identifikasikan sektor-sektor manakah yang masuk dalam

    IKHTISAR

    PERTANYAAN

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    33

    kategori unggul (prima), potensial, berkembang, dan terbelakang.

    2. Berikan pendapat Anda bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah.

    3. Jelaskan arti pentingnya studi potensi pendapatan daerah bagi pihak eksekutif, legislatif (DPRD), dan masyarakat khususnya wajib pajak.

    4. Berikan analisis Anda tentang pengaruh studi potensi pendapatan dengan tingkat senjangan anggaran (budgetary slack) dalam perencanaan APED.

  • [ MODUL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK ]

    34

    BAB VII

    MANAJEMEN BELANJA DAERAH

    7.1. Kebijakan Belanja Daerah dan Manajemen Belanja Daerah

    Dalam kaitannya dengan belanja daerah, terdapat dua aspek yang secara konseptual

    berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat, yaitu kebijakan belanja (expenditure

    policy) dan manajemen belanja (expenditure management). Kebijakan belanja

    terkait dengan penentuan "apa yang akan dilakukan" yang berimplikasi pada

    kebutuhan pengeluaran atau belanja, sedangkan manajemen belanja terkait dengan

    "bagaimana melaksanakan anggaran untuk membiayai aktivitas secara ekonomis,

    efisien, dan efektif." Kebijakan belanja daerah ditentukan pada tahap perencanaan

    anggaran, sedangkan manajemen belanja daerah dilakukan pada tahap implementasi

    anggaran. Kebijakan anggaran belanja cenderung lebih bersifat politik, sedangkan

    manajemen belanja lebih bersifat teknis. Data yang diperlukan untuk membuat

    kebijakan belanja berbeda dengan data yang digunakan untuk manajemen belanja.

    Meskipun dalam beberapa hal berbeda, namun kebijakan belanja sangat

    mempengaruhi manajemen belanja. Pada dasarnya manajemen belanja akan

    menyesuaikan kebijakan belanja yang diambil pemerintah daerah.

    Kebijakan Belanja Daerah

    Kebijakan belanja daerah biasanya dituangkan dalam dokumen per