RISET AKUNTANSI DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK

Prof. Indra Bastian, Ph.D, MBA, CA,CMA, Mediator

Forum Dosen ASP (FDASP)

Tempat kumpul dan memajukan ASP melalui pemikiran bersama para DosenASP se Indonesia

Kegiatan terdekat: Second International Conference on Asia,

Australia, Africa and America Public Financial Management pada 21 – 23 Oktober diUniversitas Terbuka, Jakarta --- forum sharing hasil riset bersama Litbang KeuanganKementrian dan Lembaga Tinggi dan LembagaNegara

Perspektif dalam Manajemen Keuangan PublikPre Akuntansi

Adam Smith Keynes George C. Marshall Prinsip pertama: Pengeluaran (publik) tahunan untuk sektor jalan harus meningkat secara

paralel dengan GNP dan dengan volume lalu lintas. (Prinsip memperluas kebutuhan keuangan) Prinsip kedua: Sebagian besar pengeluaran untuk pekerjaan umum dan infrastruktur jalan tidak

perlu membebani anggaran nasional, melainkan dapat dibiayai dengan menghasilkan pendapatan khusus mereka sendiri. (Prinsip infrastruktur mandiri)

Prinsip 3: Pengguna jalan membayar sesuai dengan besarnya kerusakan jalan yang disebabkannya. (Prinsip Para pengguna membayar sebagaimana diterapkan pada biaya pemeliharaan jalan)

Prinsip 4: Perpajakan lebih tinggi mewah-artikel transportasi oleh dan untuk orang kaya, jika dibandingkan dengan komoditas, adalah cara mudah untuk menguntungkan orang miskin.(Prinsip sosial subsidi silang bagi masyarakat miskin)

Prinsip 5: Jalan baru hanya dapat dibangun di mana pengguna jalan menginginkannya dan mampu untuk membayarnya. (Prinsip efisiensi perusahaan publik dalam pembangunan jalan baru)

Prinsip 6: Pemeliharaan jalan yang efisien hanya dapat diharapkan dari orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. (Prinsip pemeliharaan jalan diprivatisasi)

Prinsip 7: Linkage yang tepat dari jalan tol sangat penting, karena persyaratan keuangan berbagai pemerintah cenderung menuju tak terbatas. (Prinsip pendapatan jalan khusus)

Prinsip 8: Pengenaan pajak truk / truk sesuai dengan beratnya, yaitu, sesuai dengan tingkat kerusakan jalan yang menyebabkan, hanya benar dan tepat asalkan melayani tujuan tunggal pemeliharaan jalan (Prinsip kendaraan pajak progresif)

Prinsip 9: Pengenalan tambahan pajak jalan tidak masuk akal, jika jalan sudah menderita kurangnya perawatan akibat penyalahgunaan pajak jalan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. (Prinsip pajak meningkat kredibilitas)

Prinsip 10: Di negara-negara terpusat seperti Perancis, jalan yang terbaik adalah terus-jalan nasional yang dibutuhkan oleh pemerintah, sementara tidak ada yang mengurus banyak jalan negara kecil, tidak peduli seberapa ekonomis mereka. (Prinsip pembangunan daerah yang demokratis)

Prinsip 11: Pemeliharaan desentralisasi jalan negara selalu pilihan yang lebih baik, bahkan jika pendapatan jalan-pajak terlalu minim untuk memiliki banyak dampak

Prinsip otonomi administrasi perkotaan (Prinsip intervensi minimal dalam pemeliharaan jalan negara)

Prinsip 12: Tuntutan efisiensi ekonomi mengharuskan jalan-jalan kota harus dibayar oleh penerima manfaat lokal langsung mereka - bukan melalui dana kas umum.

membangun teori umum(general theory)/ (overall theory)/ aggregate

Dalam moneter atau uang dipandang sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai

teori suku bunga Peranan investasi

menentukan peluang kerja

Aspek psikologis, ketidakrasionalan yang menyebabkanketidakstabilan.

supply create its own demand - penawaranakan mencapaiperminataan.

Mekanisme suku bungamerupakan mekanismeuntuk memperbaikikesamaan tabungan daninvestasi, untukmengkonsumsi lebihbanyak dimasa yang akandatang industri yang dimaksud adalahkumpulan unit-unit usahayang sama/kumpulanunit-unit usaha yang menghasilkan output sejenis.

Rencana Marshall atauMarshall Plan adalahprogram ekonomi skalabesar pada tahun 1947 - 1951 oleh AmerikaSerikat yang bertujuanmembangun kembalikekuatan ekonominegara - negara diEropa setelah PerangDunia II usai.

Pembagian bantuanRencana Marshall initidak hanya untuknegara - negara Eropanamun juga negaraAsia yang terkenaimbas dari PerangDunia II.

Sebuah komponenpenting dari Marshall Plan adalah bantuanteknis statistik yang ditawarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja(BLS/ Bureau of Labor Statistics) dandiarahkan untukmeningkatkan efisiensiproduktif danproduktivitas tenagakerja dalam industriEropa Barat.

Kesenjangan Teori Manajemen Keuangan Publik

Teori mengenai pelakunya adalahorganisasi dengan pengelolanya

Bagaimana karakter entitas dalam manajemen keuangan publik

• Adam Smith dengan Labor Theory, berfokus pada pelaku secara individual

• Keynes dengan peran Pemerintahyang lebih besar untuk melakukanintervensi atau pengkondisian secaramakro

• Marshall dengan mekanisme hibahsecara lumpsump

Feature Ekonomi (1)

Sulit, Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia

Penulis : XVD. Kamis, 23 Juli 2009 | 00:39 WIBPADANG, KOMPAS.com - Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia saat ini sangat cukup sulit, terutama terkait penempatan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri.

Kepala Subbidang Direktorat Jenderal (Kasubbid Ditjen) Bina Penta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hari Sapto di Padang, Rabu (22/7), mengatakan, "Persoalan yang dihadapi adalah tidak berimbangnya kebutuhanangkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tercipta, sehingga perlu segera diantisipasi."

Dia menambahkan, ketidakseimbangan akan berakibat penyerapan terhadap angkatan relatif terbatas dan tidakproposional, sehingga angka pengangguran cukup tinggi.

Dia mengatakan, kesempatan kerja terbatas sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Depnakertrans dari 97 juta pekerja dan sekitar 63 pekerja informal. "Di samping itu, rendahnyakualitas angkatan kerja tercermin dari tingkat pendidikan", ujarnya.

Menurutnya, permasalahan lain ketenagakerjaan yakni, globalisasi arus barang dan jasa.

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2009/07/23/00393846/Sulit..Permasalahan.Ketenagakerjaan.di.Indonesia..

Feature Ekonomi (2)Penelitian: Perencanaan Pembangunan Daerah BurukJAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian terhadap Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index (IGI) menemukan, kualitas perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia masih buruk. Hanya dua dari 33 provinsi yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya."Kami menemukan, kualitas perencanaan pembangunan masih buruk. Kalau dilihat dari kesesuaian RPJMD dengan LKPj, dari 33 provinsi, rata-rata nilainya hanya 3,55 dari nilai maksimal 10," ungkap Senior Adviser Kemitraan Abdul Malik Gismar dalam pemaparan hasil IGI, Senin (2/9/2013), di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan.Ia mengungkapkan, dari hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta yang memiliki kesesuaian antara RPJMD dengan LKPj. Gismar memaparkan, dari beberapa daerah bahkan tidak mencantumkan target tahunan yang ingin dicapainya dalam RPJMD. Selain itu, katanya, berdasarkan penelitian 2011 lalu, banyak daerah yang terlambat mengesahkan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD)."Beberapa provinsi baru mengesahkan APBD 2011 pada rentang waktu Januari hingga April 2011. Daerah tersebut adalah Bengkulu, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Aceh," kata Gismar. Dia mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program kerja. Dengan demikian, ujarnya, pelayanan publik pun terhampat. "Akibat yang lebih fatal misalnya penyebaran penyakit atau gizi ibu dan anak kurang," katanya.Ia menilai, dari hasil peneilitian IGI, kinerja DPRD cenderung rendah. Menurutnya, hal itu mempengauhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. "Meskipun DPRD memiliki dana operasional yang besar, performa DPRD lemah. Ini menimbulkan pertanyaan soal efisiensi dan efektivitas DPRD provinsi," ujar Gismar. Kemitraan meluncurkan evaluasi kinerja pemerintahan daerah melalui Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk menggunakan penilaian tersebut sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan. "Jangan jadikan ini beban, tapi jadikan masukan untuk memperbaiki kinerja," katanya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/09/02/1433022/Penelitian.Perencanaan.Pembangunan.Daerah.Buruk

Kebutuhan Pengembangan Perspektif dalam Manajemen Keuangan Publik

Karakter Entitasdalam manajemenkeuangan publik?

AkuntansiEntitas dapatmenjalankanmanajemen

keuangan publik

Membutuhkan:

Pertanggung-jawaban Publik

PerencanaanPublik

Penganggaran Publik

Realisasi Anggaran

Publik

Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Audit Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik

Konsep Dasar Akuntansi

Entitas …mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada

pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negaradan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Kerangka konseptual Kerangka Konseptual Akuntansi merumuskan konsep yang

mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban organisasi sektor publik

Kerangka konseptual ini merupakan acuan dalam pengembangan standar akuntansi dan solusi untuk berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut.

Akuntansi dalam Manajemen Keuangan Publik

Teori Memasukan konsep

entitas dalam pengelolaan dana publik

Alat Menggunakan tehnologi

akuntansi untuk menghasilkan kualitas informasi pengelolaan dana publik

Lihat gambar slide berikutnya

Masyarakat

Pemerintah Pusat

Pemda A

Pemda B

swasta

Rumah Tangga

Karakteristik KualitatifPembuat Keputusan dan Karakteristiknya

(misalnya pemahaman dari pengetahuan utama)

Manfaat >Biaya

Mudah Dipahami

Kegunaan keputusan

Relevan Terandalkan

Tepat waktu Teruji Menggambarkan kejujuran

NetralitasNilai FeedbackNilai Prediktif

Dapat dibandingkan(termasuk konsistensi)

Materialitas

Pengguna Informasi Akuntansi

Keterbatasan Pervasif

Pengguna - Pokok Kualitas

Keputusan Utama - Pokok Kualitas

Unsur - Unsur Kualitas Utama

Kualitas Sekunder dan Interaktif

Ambang Pengakuan

(Sumber : Belkaoui, 2004: 186)

Perbandingan Akuntansi Sektor Swasta danAkuntansi Sektor Publik

No item Sektor Swasta Sektor Publik1 Tujuan Keuntungan Kesejahteraan2 Fokus Kinerja keuangan Kinerja Pelayanan3 Jenis Keputusan Keputusan Bisnis Kebijakan Publik /

Keputusan Ekonomi4 Subyek Pengambilan

KeputusanIndividu Konsensus

5 Saat PengambilanKeputusan

Termasuk Saat transaksi Hanya di Perencanaan & Penganggaran

6 Bentuk Keputusan Memo, dan regulasi Regulasi7 Titik Kritis Organisasi Prosedur Pimpinan8 Keberhasilan Jangka

PanjangBertahan Berkuasa

9 Kepemimpinan Pilihan Pemilik Modal Pilihan Masyarakat atauWakil Masyarakat

Taksonomi Pembidangan ASP

Teori ASP

Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Strategi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik

Audit Sektor Publik

Lingkup: Organisasi

Lingkup : Pelaporan

Lingkup: Pengendalian

Lingkup: Mindset

Peranan ASP

Tata Kelola

OrganisasiSektorPublik

PemahamanDasarPengantar

Silabus Pengantar Regulasi keuangan publik Komparasi akuntansi sektor

publik dan akuntansi bisnis Kerangka konseptual akuntansi

sektor publik Standar akuntansi sektor publik Perencanaan Publik Penganggaran Publik Realisasi Kebijakan Publik Pengadaan Barang dan Jasa

Publik Pelaporan Keuangan Sektor

Publik Audit Sektor Publik Pertanggungjawaban Publik

Bekerjasama dalam Pencapaian Kesejahteraan

Peranan Strategi Manajemen Sektor Publik (SMSP)

Bagaimanamencapai tujuanorganisasi publik, kesejahteraan

Silabus Definisi Dan Ruang Lingkup Regulasi Kerangka Konseptual Sistem Kesejahteraan Pembiayaan Kesejahteraan Alokasi Anggaran Pemerintahan Pada Sektor

Kesejahteraan Kerangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Minimum Partisipasi dalam Pengumpulan Dana Kesejahteraan Investasi Dana Hasil Kontribusi Kas dan Efisiensi Kerangka Penyelenggaraan Manfaat dengan

Kontribusi Kas Kreasi Penciptaan Kerja dan Daur Ulang Pelatihan Kerangka Penyelenggaraan Manfaat Tanpa

Kontribusi Kas

Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik (AMSP)

Mengelola organisasi publik secara modern

Silabus BAGIAN I PONDASI AKUNTANSI MANAJEMEN PUBLIK

Tujuan organisasi publik sebagai indikator prestasi Lingkup Akuntansi Manajemen Publik: Peranan Akuntansi Dalam Organisasi

Pelayanan Publik Identifikasi Kesenjangan Pencapaian Dan Dampaknya Teknologi Perencanaan Prestasi : 3E dan BSC

BAGIAN II INDIKATOR PRESTASI SEBAGAI DASAR KEPUTUSAN PUBLIK Kepemimpinan Dalam Pencapaian Indikator Prestasi Gaji Dan Kompensasi Aparat Publik Perbendaharaan Dan Organisasi

BAGIAN III INDIKATOR PRESTASI SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PUBLIK Regulasi Publik Dan Standar-standar Akuntansi Perencanaan Dan

Penganggaran Publik Sebagai Legitimasi Penyusunan program sebagai penurunan strategi pencapaian Anggaran publik sebagai input pencapaian Pengendalian Realisasi: Buku Besar, Manajemen Belanja Dan Manajemen

Dana

BAGIAN IV PELAPORAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK Pelaporan fiskal, moneter dan ekonomi makro Pelaporan Kesejahteraan

Peranan AKSP dan ALKSP

Melaporkan pengelolaan dana publik

Silabus ALKSP Pelaporan Keuangan Pemerintahan Kerangka Konseptual Analisa Laporan

Keuangan Pemerintahan (Konsep Arus Dana) Identifikasi Aktivitas Keuangan Publik Pembuatan Kode Rekening Pengintegrasian Data Keuangan dari berbagai

Sektor Pembuatan Kertas Kerja Neraca Arus Dana Melakukan Perkiraan Kejadian Ekonomi Kebijakan Yang Bisa Diambil Berbasis Analisa

Laporan Keuangan Publik Model Dan Simulasi Analisa Laporan

Keuangan Publik

Posisi Kendali SPMSP & Audit SP

Pengendalian atas Usaha Pencapaian Visi PublikDengan memantau:Berjalannya program/kegiatan (tercapai tidaknya

program/kegiatan sebagaimana perencanaannya)Penggunaan dana program/kegiatan

Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik (SPMSP)

Mempertahankan kepentingan publik

Silabus Sistem Pengendalian Manajemen Publik Proses Cascading Dalam Pendekatan

Siklus Akuntansi Sektor Publik Demokrasi dan Partisipasi Publik Kepemimpinan Publik Regulasi dan Judicial Review Good Governance Sistem Perumusan Strategi Organisasi

Publik Sistem Perencanaan Strategik Publik Sistem Penyusunan Program Publik Sistem Penyusunan Anggaran Publik Sistem Pengukuran dan Penilaian Kinerja Sistem Pemantauan Publik

Audit Sektor Publik

Memeriksa proses pencapaian tujuan publik: kesejahteraan

Silabus Apa Audit, Pertanggungjawaban Pemerintah dan Auditor

Sektor Publik? Regulasi Audit Sektor Publik Kerangka Konseptual Audit Sektor Publik Standar Audit Sektor Publik Bukti Audit Dan Pendukungnya Metodologi Audit Sektor Publik: Pengumpulan Data dan

Analisa Data Survey Awal Karakter Industri / Bidang/ Organisasi Yang

Akan Diaudit Pembuatan Program Dan Penerbitan Surat Tugas Audit

Sektor Publik Pelaksanaan Audit Sektor Publik Pembuatan Daftar Temuan Komunikasi Temuan Dan Penyusunan Draft Laporan Hasil

Pemeriksaan Penerbitan Dan Tindaklanjut Temuan Laporan Hasil

Pemeriksaan Audit Investigasi

Sebuah Pencarian – Teori ASP

Apakah wujud kesejahteraan? Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik,

kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda.

Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Pengembangan Metode Penelitian ASP

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif-Kualitatif

Kualitas Proses Publik Ketuhanan Yang Maha Esa:

mindset dan tujuan penelitian Kemanusiaan yang adil dan

beradab: cara meneliti sesuaikemajuan alur pikir manusia danketerwakilan obyek penelitian

Persatuan Indonesia: induktifmaupun deduktif temuanpenelitian

Kerakyatan yang dipimpin olehhikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan: wujud hasil penelitian –kebijakan publik - regulasi

Keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia: manfaat / outcome penelitian

Strategi Pengembangan Peran ASP dalamPembangunan Indonesia

Tuntutan UUD 1945 melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia

memajukan kesejahteraanumum

mencerdaskan kehidupanbangsa

ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial,

Kapabilitas Kontribusi ASP Organisasi terkait mampu

melaksanakan dengan danadan kapasitas yang ada secaraberkesinambungan

Organisasi terkait mampumengembangkan metode dantehnologi pelayanan publiklebih baik dari waktu ke waktu

Kepastian pencapaiankesejahteraan bagi sebuahmasyarakat

Titik Kritis Pengembangan Riset ASP

Kapabilitas Peneliti

LaporanPenelitian

ImplementasiMetode Penelitian

Desain Penelitian

Komunikasi

Peneliti

PraktisiPublik

Politisi

Topik Riset Pendukung Peran ASP

Strategi Riset saat ini: Manajemen biaya publik Pengembangan pelaporan yang mensinerjikan

antara laporan keuangan dengan laporan enerji Sesuai topik di pelbagai sesi pengajaran

Strategi komunikasi: Pengembangan kebijakan publik berbasis

penelitian akuntansi sektor publik Penyusunan database model pengendalian

keuangan publik berbasis teori entitas

indra_bastian@yahoo.com