kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem …
TRANSCRIPT
1
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN
SISTEM ZONASI SEKOLAH
(Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat - Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syariah
NOFRIZAL
NIM: SIP. 162630
PEMBIMBING:
Drs. H. Amhar Rasyid, Lsc,.MA
Yudi Armansyah, M.Hum
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1441H/2020M
ii
iii
iv
v
MOTTO
ا يعظكم به واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل نعم كان ان الله ان الله
ا بصيرا سميع
Artinya : dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang
memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar,
Maha Melihat. (Q.S An-Nisa Ayat 58).1
1 Q.S AN-Nisa:58.
vi
PERSEMBAHAN
Alhamdulilahirobbil Alamin dengan mengucapkan syukur kepada Allah
SWT atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan kurniaNya, Aku percaya Janji
Allah pasti walau sulit tetap kujalani, karna tidak ada yang berharga di dunia ini
selain senyum dari bibir kedua orang tuaku. Kupersembahkan Karya Sederhana
ini sebagai tanda bukti dan baktiku Kepada :
Terimakasih Kepada Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Wahidah yang
tercinta terimaksih banyak telah memberikan kasih sayang, mendidik dan
mendoakanku dalam seujudnya dengan cinta dan kasih yang tiada terhingga.
Dukungan Ayahanda dan Ibunda adalah kekuatan terdahsyat dalam menyelsaikan
Skripsi ini, dan tidak mungkin bisa kubalas hanya dengan selembar kertas yang
bertuliskan kata cinta dan perembahan.
Kepada Abangku Andi Amri, S.E dan Adik-adiku Yuliani dan
Hafizurahman Terimaksih yang selalu memotivasi dan mendoakan. Tidak lupa
untuk teman-teman sahabat seperjuangan Program Studi Ilmu Pemerintahan
Angkatan 2016, IPC, PPL, KKN, dan Teman-teman Kost yang tidak bisa saya
sebutkan satu persatu. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua
atas waktu, motivasi dan masukan dari kalian semua. Hanya Skripsi ini yang
dapat aku persembahkan untuk kalian akhir kata terimakasih untuk kalian semua.
vii
KATA PENGANTAR
حيم حمن الره الره بسم الله
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam
penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Kebijakan Pemerintah Dalam
Menerapkan Sistem Zonasi Sekolah ( Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ) .
Kemudian tidak lupa pula penulis haturkan shalawat beriring salam
kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberi kita petunjuk dari alam
kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada
saat sekarang ini, terang bukan lampu yang menyinari akan tetapi terangnya
karena ilmu pengetahuan serta keimanan.
Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka
menyelesaikan studi Stara Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi. Terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah
penulis sendiri juga tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai
pihak yang terkait terutama dosen pembimbing penulisan skripsi ini. Untuk itu
penulis sangat perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya
kepada Yang Terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA., Ph.D sebagai Rektor Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
viii
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D, sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, sebagai Wakil Dekan bidang
Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu Dr.Irmawati Sagala, S.IP., M.Si dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum
sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Drs. H. Amhar Rasyid, Lsc,.MA danBapak Yudi Armansyah,
M.Hum sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung
maupun tidak langsung.
Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat
memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT
kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.
Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.
Jambi, September 2020
NOFRIZAL
SIP. 162630
ix
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan
Sistem Zonasi Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. Skripsi ini menggunkan metode penelitian kualitatif dengan teknik
analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode
observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa
dasar dari penerapan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yaitu pertama, untuk pemerataan kualtias pendidikan untuk menghilangkan
sekolah favorit dan non favorit. Kedua, untuk mempermudah akses pendidikan.
Adapun dampak Positif dari penerapan sistem zonasi sekolah yaitu : pertama,
Sistem zonasi tidak memandang status sosial. Kedua, mendorong kualitas setiap
sekolah dengan sistem zonasi kedepanya tidak akan ada lagi sekolah-sekolah yang
di unggulkan. Adapun dampak Negatifnya dari kebijakan sistem zonasi yaitu :
pertama, persebaran sekolah yang belum merata untuk daerah kabupaten tanjung
jabung barat akan membuat peserta didik kebingungan untuk mendaftarkan
sekolah. Kedua, proses pembelajaran di kelas akan berbeda karna pada
rombongan belajar diisi dengan kemampuan akademik yang beragam. Ketiga,
kecemburuan sosial terhadap pendidikan. Keempat, Membuka akses jalur
belakang.
Keyword : Kebijakan, Sistem Zonasi, Pendidikan
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR ...................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... iii
LEMBARAN PENGESAHAN ........................................................................ iv
MOTTO ........................................................................................................... v
PERSEMBAHAN ............................................................................................ vi
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii
ABSTRAK ....................................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................... x
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................. xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah .................................................................... 1
B. Rumusan masalah ............................................................................. 6
C. Batasan Masalah ............................................................................... 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...................................................... 6
E. Kerangka Teori .................................................................................. 8
F. Tinjauan Pustaka ............................................................................... 16
BAB II METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat penelitian .......................................................... 18
B. Pendekatan Penelitian ...................................................................... 18
C. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 19
D. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 23
E. Analisis Data Mengalir .................................................................... 25
xi
F. Sistematika Penulisan ...................................................................... 25
G. Jadwal Penelitian ........ .................................................................... 27
BAB III TINJAUAN UMUM
A. Historis dan Geografis Luas Daerah ................................................. 28
B. Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ................................ 30
C. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat ............................... ....................................... 39
D. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat .. .................................................................... 46
E. Topografi .......................................................... ............................... 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Dasar-dasar Pemerintah Menerapkan Kebijakan Sistem Zonasi
Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ................................. 49
B. Dampak dari Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Sistem
Zonasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ................................... 54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ...................................................................................... 64
B. Saran ................................................................................................ 66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR INFORMAN
CURICULUM VITAE
xii
DAFTAR SINGKATAN
PPDB : Penerimaan Peserta Didik Baru
PTK : Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Q.S : Qur’an Surah
SD : Sekolah Dasar
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas
SKTM : Surat Keterangan Tidak Mampu
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jadwal penelitian..................................................................... 27
Tabel 2 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan......................................... 40
Tabel 3 Kondisi Pendidik dan Tenaga Pendidik tingkat SD............... 41
Tabel 4 Kondisi Pendidik dan Tenaga Pendidik tingkat SMP............ 42
Tabel 5 Sebaran Guru SD dan SMP.................................................... 43
Tabel 6 Sebaran Sekolah dan Siswa SD dan SMP ............................ 45
Tabel 7 Keadaan Topograpi................................................................. 48
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pembukaan Undang-undang dasar negara republik indonesia
tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara republik indonesia
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara
indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan
bakat yang dimiliki tanpa tanpa mendorong setatus sosial, ras, etnis, agama
dan gender. Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan
membuat warga negara indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga
memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan
lingkunganya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan moderen yang
dijiwai nilai-nilai Pancasila.
Sebuah sistem pendidikan perlu melakukan penyesuaian dengan
lingkungan. Karna lingkungan mengandung sejumlah kendala bagi bekerja
sistem, untuk itu sistem pendidikan dituntut oleh lingkungan untuk
mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efesien .2
Pendidikan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang
akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman karna pendidikan
bekal masa depan. Dengan pendidikan diharapkan pelajar dapat bersaing
dengan negara lain untuk memajukan bangsa indonesia yang saat ini sudah
tertinggal jauh dari negara-negara lain, ini terlihat dari standar lulusan yang
2 Munirah, ‘’Sistem pendidikan di indonesia’’. Vol.2 , No.2, Makasar 2005 .hlm 233-
245.
2
dipakai di indonesia masih jauh lebih rendah dari negara lain. Pemerintah
perlu melalukan perbaikan secara kesinambungan terhadap semua
komponen yang ada di pendidikan. Untuk dicapai suatu tujuan pendidikan
nasional tersebut kiranya disusun suatu strategi yang berkaitan dengan
masalah-masalah pendidikan di indonesia. Pendidikan di indonesia ini
meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, dan
manajemen pendidikan.
Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan
merupakan hal yang sangat penting, karna dengan adanya penerimaan
peserta didik yang dikelola secara profesional akan memberikan keuntungan
sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peseta didik
pada lembaga pendidikan tersebut.
Penerimaan Peserta didik baru adalah suatu hal yang perlu
ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penerimaan peserta didik baru
diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu
standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari
pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunya.
Peserta didik dapat diterima disuatu lembaga pendidikan seperti sekolah,
haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah di
tentukan3.
Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi
keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan
3 Asri Ulfa Wulan Sari, Ali Imron, Ahmad Yusuf Sobari, ‘’Efektivitas Penerpanan
Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online’’ Malang.
3
pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan
bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ditegaskan
dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dalam pasal 11 ayat 1
yaitu : pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu
bagi setiap warga negara.4
Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan
pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan
peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di
dalam peraturan tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus
diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Dengan
menerapkan Sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius
zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah
peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat
enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru .5
Pendidikan di Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan.
Permasalahan pendidik meliputi hak untuk sekolah, biaya pendidikan,
sertifikasi guru dan sebagainya. Bukan berarti tidak ada masalah dalam
4Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11
Ayat 1. 5Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2018.
4
aspek lainya. Hanya saja protes ataupun pertentangan tidak terlalu menonjol
di dalam masyarakat terhadap masalah dalam aspek-aspek yang tidak
disebutkan, seperti fasilitas sekolah-sekolah yang dalam ini sekolah negeri.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerapkan kebijakan sistem
zonasi sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018. Sebelum menerapkan kebijakan
sistem zonasi sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat pernah menerapkan sistem rayon. Pada dasarnya
sistem zonasi itu sendiri merupakan pengembangan rayonisasi merupakan
pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan. Maka sistem zonasi lebih
menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan
pengelolanya. Kebijakan Berbasis sistem zonasi merupakan salah satu
kebijakan yang tepat di terapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk
pemerataan akses dan mutu pendidikan karna prinsipnya adalah
mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan memeratakan mutu
pendidikan.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten
yang melaksanakan sistem zonasi sekolah yang tidak luput juga dari pro dan
kontra terhadap kebijakan ini. Keinginan semua orang tua pasti untuk
memasukan anaknya di sekolah favorit tidak hanya disebabkan oleh nama
baik sekolah melainkan juga fasilitas sekolah, sarana dan prasarana sekolah.
Sekolah favorit umumnya memiliki fasilitas sekolah yang lebih baik dan
lengkap di bandingkan sekolah non favorit. Namun dengan adanya sistem
5
zonasi calon siswa tidak bisa memilih sekolah yang diinginkanya dan
diarahkan untuk bersekolah di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.
Sedangkan yang kita ketahui, di kabupaten Tanjung Jabung Barat ini masih
terdapat perbedaan dari segi fasilitas sekolah, sarana dan prasarana sekolah
maupun lingkunagan belajar. Belum lagi kualitas guru mengajar apakah
sudah tersebar guru-guru terbaik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal
ini menjadi pemicu pertentangan terhadap kebijakan tersebut.6
Adanya Kesenjangan antar wilayah dikarnakan adanya keterbatasan
akses layanan pendidikan antar wilaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
di sebabkan oleh kondisi geografis wilayah yang spesifik dan infrastruktur
wilayah dan faktor lingkungan. terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi,
tepatnya antara 0o53’ – 01o41’ Lintang Selatan dan antara 103o23’ –
104o21’ Bujur Timur. 7 Jika dilihat secara geogarfis derah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat ini daerah yang persungaian ditamabah persebaran
sekolah yang belum merata bagaimana dengan peserta didik yang lokasi
tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah berada di seberang sungai
akan membuat wali murid merasa kebingungan untuk memasukan anaknya
kesekolah.8
Bedasarkan paparan latar belakang masalah di atas, mengenai
Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sistem
zonasi sekolah. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, Penulis
6Wawanacara dengan Imuk Selaku wali murid, pada kamis 6 Februari 2020. 7 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat di akses pada tanggal
10 April 2020. 8Observasi pada tanggal 6 Februari 2010
6
mengambil penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam
Menerapkan Sistem Zonasi Sekolah ( Studi di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat )
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukaan di atas, maka
rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apa Dasar-dasar Kebijakan Pemerintah Menerapkan Sistem Zonasi
Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana Dampak Dari Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan
Sistem Zonasi Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
C. Batasan Masalah
Agar pembahasan masalah dalam penulisan Skripsi ini, tidak
melebar ke pokok pembahasan yang lain dan tepat ke pokok pembahasan
yang lain,penulis membatasi permasalahan yang diteliti khususnya pada
penerapan sistem zonasi sekolah pada tingkat SMP pada tahun 2019 yang
diterapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian sebenarnya merupakan suatu upaya
untuk menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan,
7
usaha yang dilakukan dengan sutau metode ilmiah9. Oleh karna itu, tujuan
yang ingin di capai dari penelitian adalah sebagai berikut:
1) Untuk Mengetahui Apa Dasar-dasar dari kebijakan pemerintah dalam
menerapkan sistem zonasi sekolah.
2) Untuk Mengetahui Dampak dari Kebijakan Pemerintah dalam menerapkan
sistem zonasi sekolah.
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan bagi peneliti maupun bagi yang berkepentingan.
b. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan untuk
mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan
ilmu pengetahuan khususnya Studi ilmu pemerintahan Universitas
Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Kegunaan Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan pengalaman
bagi penulis sendiri terdahapat penerapan sistem zonasi dan faktor
penghambat dalam penerapan sistem zonasi di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.
b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1)
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9Sutrisno Hadi, Methology penelitian, (Yogyakarta Fakultas Psikologi Universitas Gajah
Mada, 1993 ) Hlm. 18
8
E. Kerangka Teori
Kerangka Teori Merupakan Urian Ringkasan tentang ringkasan
tentang teori yang digunakan dan cara menggunakanya teori dalam menjawab
pertanyaan peneliti.10
1. Implementasi Kebijakan Publik
a. Pengertian Kebijakan
Dalam kehidupan yang moderen sekarang ini kita tidak dapat lepas
dari apa yang disebut dengan kebijakan pablik. Kebijakan-kebijakan
tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidang
kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional
dan lain sebagainya.
Menurut Edi Suharto kebijakan adalah sebuah instrumen
pemerintahan yang menyangkut aparatur Negara dalam pengelolaan
sumber daya publik. Kebijakan pada inti nya merupakan keputusan atau
tindakan yang diambil pemerintah untuk secara langsung mengelola dan
mendistribusikan sumber daya alam, finansial dan manusia demi
kepentingan publik biasanya di sebut juga sebagai kebijakan publik.
Kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik biasanya disebut juga
sebagai kebijakan publik.11
Menurut Anderson, kebijakan adalah suatu tindakan yang
mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku tindak anatau
sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Anderson,
10Tim Penyusun, Pedoman Penulis Skripsi 11 Edi Suhato, KebijakanSosialSebagaiKebijakanPublik, cet.ke-3, (Bandung: Alfabeta,
2011), hlm, 3.
9
mengklasifikasikan kebijakan, policy, menjadi dua: substantife dan
prosedural. Kebijakan substantife yaitu apa yang harus dikerjakan oleh
pemerintah sedang kan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana
kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah
kebaikan-kebaikan yang di kembangkan oleh badan-badan dan pejabat-
pejabat pemerintah.12
b. Pengertian Implementasi
Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Salah
satu proses dalam kebijakan publik.
Menurut Wiliam N. Dum dalam Wirnano adalah tahapan
implementasi kebijakan yaitu tahapan pelaksanaan dari alternative
kebijakan yang di ambil oleh badan-badan administratif. Maka
implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses
kebijakan publik, secara sederhana implementasi kebijakan adalah tahap
pelaksanaan kebijakan itu sendiri.
Menurut Edwards dalam Wirnano implementasi kebijakan adalah
tahapan pembutan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.
Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi
adalah membangunjaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan public
12ArifinTahir, Kebijakan Publik dan Transparasi Pelenggaraan Pemerintahan Daerah,
(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm, 21.
10
direalisasikan melalui aktivitas instansipemerintahan yang melibatkan
berbagai pihak yang ber kepentingan.13
Implementasi Kebijakan Publik merupakan tahapan pelaksanaan
keputusan diantara pembentukan suatu kebijakan, sepertipasal-pasal,
undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan
keputusan pengadilan atau keluarnya peraturan dan konsekuensi dari
kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspekk
ehidupan. 14 Secara luas implementasi kebijakan di pandang sebagai
tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang
yang mana seluruh aktor, organisasi, prosedur, kebijakan dan teknik
bekerja bersama-sama untuk melaksanakan atau menjalankan kebijakan
dalam upaya untuk mencapaitujuan-tujuan program atau kebijakan.15
c. Tahapan Implemenasi Kebijakan Publik
1) Tahapan inter prestasi: tahapan penjabaran dan penerjemahan
kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian
rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Hasil inter pretasi
biasanya berbentuk petunjuk pelaksaan atau petujukteknis.
2) Tahapan pengorganisasian: tahapan pengaturan dan penetapan
beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga
pelaksanaan kebijakan, anggaran yang diperlukan, sasaran dan
prasarana, penetapan tata kerja, penetapan manajemen kebijakan.
13HaedarAkib, 2010, “Jurnal Administasi Publik”, vol. 1 No. 1, Makassar 2010, hlm. 2. 14Ibid, hlm.54. 15Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori & Prosess, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm,
147.
11
3) Tahapan aplikasi: tahapan penerapan rencana implementasi
kebijakan kekelompok target atau sasaran kebijakan.
d. Strategi Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Gerton, dapat berpengaruh besar dalam implementasi
kebijakan publik. Dengan demikian penyusunan strategi dalam upaya
pelaksanaan kebijakan publik menjadi penting, yang telah di susun secara
horizontal, dan dilaksanakan pula dengan cara yang sama, sehingga rasa
memiliki dan tanggung jawab bersama menjadikental sebagai ciri-ciri
kebijakan ini.
Menurut Brinkerhoff dan Crosby, menyebutkan bahwa strategi
adalah yang menyangkut 4 hal, yaitu :
1) Pengembangan kesepakatan dan jumlah sasaran kebijakan.
2) Evaluasi internal dan eksternal
3) Mengembangkan opsi-opsi dan strategi.
4) Melaksanakan dan monitoring.16
2. Kebijakan Pendidikan
Pengertian Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang sistem pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana
dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk
merangsang peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi yang dimiliki.
Pendidikan pada dasarnya pendidikan berkaitan dengan perkembangan
masyarakat demokratis dimana setiap orang memiliki kebebasan dan
16 Tatiek Maryati, ”Strategi iImplementasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong
Percepatan Pengembangan Pengguna Internet”, Jurnal bulletin Posdan Telekomunikasi, Vol. 11,
No.2, 2013, hlm. 147.
12
berpatisipasi. Menurut Tilaar & Nugroho yang dikutip oleh Onisimus Antu
menyatakan bahwa kebijkan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil
prumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan
misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan
dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.17
Menurut Jones Yang dikutipoleh Devi Wulansari menyatakan bahwa
ada beberapa isi dari kebijakan. Isi yang pertama adalah tujuan, artinya tujuan
tersebut adalah sesuatu yang dikehendaki bukan tujuan yang bukan sekedar
tujuan yang diingikan saja. Kedua, Rencana atau Proposal yang merupakan
alat atau cara untuk mencapainya. Ketiga, Program atau cara tertentu yang
telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Keempat adalah keputusan, maksudnya adalah tindakan yang
diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta
melaksanakan dan mengavaluasi program. Yang kelima yaitu Dampak, yaitu
dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.
Karna Pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia, maka pengelolaan
dan penyelenggaraanya memerlukan memerlukan suatu proses, sistem,
metode, prosedur, anggran, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana dan
sebagainya. Begitu pentingnya suatu pendidikan ini mendorong semua negara
untuk membenahi pendidikannya melalui suatu kebijakan pendidikan
nasional yang secara komprehensif mendorong partisipasi
17Onisimus Antu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah (Bandung:Alfabrta,
2013) .
13
masyarakatpemerhati pendidikan untuk bersama pemerintah memajukan
pendidikan nasional.
Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat
disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang biasanya
tertulis, biasanya mengikat untuk mengatur pihak-pihak yang melaksanakan
kebijakan agar dapat menciptakan tata nilai untuk mencapai tujuan. Sebuah
tujuan tidak akan tercapai jika tidak ada sebuah aturan yang mengikat, oleh
karnanya suatu kebijkan tidak lepas dengan adanya aturan, yang aturan
tersebut berarti memberikan arahan-arahan agar pihak yang bersangkutan
dapat melaksanakan kebijakan dengan baik.
3.Sistem Zonasi
Zonasi berasal dari kata zona yaitu pembagian atau pemecah suatu
area atau wilayah menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan
pengelolaan. 18 Zonasi dalam bahasa inggris adalah Zoning. Pada beberpa
negara peraturan zonasi ( zoning regulation) dikenal dengan istilah land
development code, zoning code, zoning ordinance, zoning resolution, zoning
bylow, urban code, panning act, dan lain-lain.Zonasi sendiri menurut
Babcock yang dikutip oleh Korlena dkk di definisikan sebagai: “Zoning is the
division of a municipality into distrcts for the purpose of reguating the use of
private land”. Pembagian wilayah beberapa kawasan dengan aturan-aturan
hukum yang di tetapkan lewat peraturan zonasi.19 Menurut Barnet peraturan
18https://kbbi.web.id/zonasi di akses pada tanggal 2 Agustus 2020 19 Ahmad Djunaedi dkk, Peraturan Zonasi: Peran Dalam Pemanfaatan Ruang dan
Pembangunan Kembali di Kawasan Rawan Bencana, Kasus: Arkadelphia City, Arkansas USA,
Jurnal Forum Teknik Vol. 34 No. 1, Januari 2011
14
zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer zoning regulation. Dimana
kata zoning yang dimaksud merujuk pada pembagian pada pembagian
lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaat ruang atau diberlakukan
ketentuan hukum yang berbeda-beda.
Dari pengertian menurut para ahli dapat peneliti simpulkan bahwa
sistem zonasi adalah pembagian wilayah kedalam beberapa zona. Sedagkan
dalam pendidikan khususnya pada penerimaan peserta didik baru
menggunakan sistem zonasi yaitu suatu sistem pembagian zona sekolah yang
mengedepankan jarak antara rumah dengan sekolah. Sistem zonasi ini
sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius
zona terdekat dari sekolah.
Sistem zonasi merupakan bagian dari penerimaan peserta didik baru
(PPDB). Sistem zonasi adalah peraturan baru yang diterapkan pemerintah
mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru di lembaga pendidikan
sebagai Kebijakan Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.
Sedangkan penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan yang
paling awal dilakukan sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
supaya kegiatan belajar mengajar sudah dapat dimulai pada hari pertama
setiap tahun ajaran baru. Pedoman-pedoman atau peraturan yang
berhubungan dengan penerimaan peserta didik baru meliputi masalah waktu,
masalah persyaratan, proses penerimaan peserta didik baru (ujian/tes,
15
penelusuran bakat dan kemampuan, hasil ujian akhir sekolah) dan orientasi
peserta didik baru.20
Sistem zonasi tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 dan diperbaharui
menjadi Nomor 51 Tahun 2018 Tentang penerimaan peserta didik baru
(PPDB) Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.21Secara
umum tidak terdapat perubahan secara signifikan salah satu hal yang diubah
dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini adalah hanya ada
penambahan surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi peserta didik yang
berasal dari keluaraga tidak mampu.
Disebutkan pada pasal 6 tentang Jalur Pendaftaran PPDB sebagai
beriku :
1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
a. Zonasi
b. Prestasi
c. Perpindahan tugas orang tua/ Wali.
2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling sedikit 90%
(Sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
3. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling
banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
20Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2003) hal.
46 21Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2018 Tentang Penerimaan Peserta didik baru
16
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan
ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung
sekolah.
5. Calon peserta didik hanya bisa memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur
pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksd pada ayat (1) dalam satu
zonasi
6. selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan
zomisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Prestasi di luar zonasi
domisili peserta didik.
7. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dilarang
membuka jalur pendfataran penerimaan peserta didik baru selain yang
di atur dalam peraturan menteri ini.
F.Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka adalah Uraian hasil-hasil penelitian terdahulu.
Penulis bukanlah yang pertama dalam membahas Sistem Zonasi Sekolah.
Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan
untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Wulandari, Program Studi Pendidikan
Pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung Dengan judul Skripsi “ Pengaruh Penerimaan
Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Sekolah Terhadap Prestasi
Belajar Siswa Kelas VII Di SMP N 1 Labuhan Ratu Lampung Timur
17
Tahun Pelajaran 2017/2018 ” Pada Penelitian ini penulis membahas
menganalisis pengaruh penerimaan peserta didik baru melalu sistem zonasi
terhadap prestasi belajar siswa22 .
2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Reza Khadowmi, Program Studi
Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Dengan Judul ” Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses
Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah . Pada
penelitian ini penulis membahas Faktor-faktor yang menjadi penghambat
dalam kebijkan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru
dalam sistem zonasi sekolah23 .
3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Shavira Viptri, Program Studi
Sosiologi Fakultas Ilmu Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
Dengan Judul “ Konflik Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta
Didik Baru 2018 ( Studi Kasus pada SMPN 11 Medan ) . Pada penelitian
iniPenulis membahas tentang bagaimana penerapan masalah sosial dan
konflik kepentingan dalam masyarakat dalam pelaksanaan sistem zonasi
sekolah.24
22Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 23Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
Lampung. 24Mahasiswa S1 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera
Utara
18
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2019 – April 2020 di
Dinas Pendidikan dan Kebudaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan
masih di hadapkan pada permasalahan terkait Kebijakan Pemerintah dalam
Menerapkan Sistem Zonasi Sekolah, dan Permasalahan ini belum pernah
diteliti oleh peneliti sebelumnya.
B. Pendekatan Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakankhususnya di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. Tepatnya Pada Dinas Pendidikan dan Kebudyaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Salah satu kabupaten yang berada di
Provinsi Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat
memperoleh data diperlukan untuk penelitian skripsi.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian memerlukan suatu cara pendekatan yang tepat untuk
dapat memperoleh data-data yang akurat oleh karna itu diperlukan adanya
satu metode penelitian yang harus relevansi antara komponen yang satu
dengan yang lain.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat
kualitatif, maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya
penulis peroleh dari lapangan, baik data secara lisan maupun secara tertulis
19
(dokumen). Sedang Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa, “Metodologi
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau
perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu
secara holistik (utuh)25 .
Dasar peneliitian ini adalah penelltian kualitatif dengan
menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh
gambaran situasi dan kejadian-kejadian secara kongkret tetntang keadaan
objek dan masalah .
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek
penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di
lapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber prantara atau
pihak kedua dan seterusnya.26 Adapun data awalan dari skripsi ini dari
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem zonasi sekolah .
25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2013, hlm. 4. 26 Sayuti Una (Editor), Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi), Cet ke 2 (Jambi:
Syariah Press dan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2014), hlm.34
20
1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
a. Zonasi
b. Prestasi
c. Perpindahan tugas orang tua/ Wali.
2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling sedikit 90%
(Sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
3. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling
banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan
ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung
sekolah.
5. Calon peserta didik hanya bisa memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur
pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksd pada ayat (1) dalam satu
zonasi
6. selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan
zomisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Prestasi di luar zonasi
domisili peserta didik.
7. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dilarang
membuka jalur pendfataran penerimaan peserta didik baru selain yang
di atur dalam peraturan menteri ini.27
27 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi
21
Adapun temuan dilapangan dalam penerapan sistem zonasi di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa ada sedikit perbedaan dengan
aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
sesuai dengan Otonomi daerah, dimana penerapan sistem zonasi di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat jalur zonasi hanya 80%, untuk jalur
prestasi menjadi 15% dan jalur perpindahan orang tua tetap 5 %.
pebedaan yang terjadi pada penerapaan kebijakan sistem zonasi dengan
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada jalur zonasi dan
prestasi untuk menyesuaikan persebaran sekolah yang belum merata
untuk daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi bisa siswa bisak
bersaing masuk kesekolah yang di minatinya dengan jalur pestasi. Untuk
SD dalam satu kelas maksimal hanya 28 peserta didik, sedangkan untuk
jenjang SMP dalam satu kelas maksimal hanya 32 peserta didik.28
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang
diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini
diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersih
dapat authentik, Karena sudah diperoleh orang kedua, ketiga, dan
seterusnya.29 Atau data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi
dan data laporan yang tersedia yang hanya diperoleh dengan membaca
dan tersedia.
28 Wawancara Dengan Bapak Amrial, Selaku Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 29 Sayuti Una (Editor), Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi), Cet ke 2 (Jambi:
Syariah Press dan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2014), hlm. 34.
22
Orang tua wali siswa menyayangkan sistem zonasi yang dinilai
membunuh hak para orang tua. Menurutnya sebagai orang tua ia
memiliki hak dalam menentukan masa depan anaknya terlebih dalam
pelayanan pendidikan. Wali murid tersebut jugaberharap sistem zonasi
ini untuk dikaji ulang, karna menurutnya kasihan anak-anaknya tak mau
sekolah lantaran ingin bersekolah di sekolahan yang diminatainya.
Menurutnya jika sistem zonasi diperuntukan untuk pemeraataan
pendidikan, dirasa sangat efektif. Namun setidaknya mutu sekolah dan
tenaga pengajar disekolah juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar
tidak timbul ketimpangan, jika ada sekolah dengan pradikat Akreditasi A
kenapa harus sekolah di sekolahan dengan pradikat Akreditasinya C, kan
kasihan anaknya.30
2. Sumber Data
Dalam penelitian tentang Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan
Sistem Zonasi Sekolah ini diperoleh atau di kumpulkan dari sumber-
sumber yang telah ada sebelumnya yang bisa di peroleh. Sumber data juga
disusaikan dengan instrumen dari pengumpulan data yang digunakan.
Sedangkan Sumber data dalam penelitian ini di Kantor Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
30 https://jambi.tribunnews.com/2019/06/28/anak-sulit-dapatkan-pendidikan-terbaik-wali-
murid-kelukan-sistem-zonasi
23
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulanan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. 31 Adapun pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini Sebagai berikut :
a. Observasi
Observasi dalam penelitian ini adalah instrumen untuk
mendapatkan data utama dalam menilai hubungan birokrasi dan politik.
Teknik yang digunkan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non
partisipasi. Kedudukan penelitian ini hanya sebagai pengamat dan selama
proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan
pengecekan data kembali.32
Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan keadaan
persebasran sekolah tentang bagaimana penerapan sistem zonasi yang di
kelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat .
b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data
dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai
tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab
pada kesempatan lain.33 Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data
mentah dari informasi, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak
31Ibid, hlm. 37. 32Ibid, hlm. 38. 33Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, cet. Ke-
11, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 138.
24
terdapat dalam dokumen. Data mentah ini adalah data data utama dalam
penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari informan
yang bermanfaat untuk menjawab persoalan penelitian.34
Agar mendapatkan data yang akurat maka dalam penelitiaan ini
melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu :
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Beberapa Wali Murid
- Siswa
Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci
maka pertanyaan yang disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelumnya
proses wawancara dilakukan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental
dari seseorang.35 Dokumentasi Merupakan salah satu alat ya digunakan
untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif .
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan
data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di
34Sayuti Una , Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi), Cet ke 2 (Jambi: Syariah Press
dan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2014) hlm.38. 35Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RND, cet. Ke-21, ( Bandung:
Alfabeta, 2014 ), hlm 242
25
Pemerintah Kebupaten Tanjung Jabung Barat, maupun yang ada
hubunganya dengan penelitian tersebut . dalam hal ini dokumentasi
diperoleh melalui dokumen - dokumen dari lembaga yang di teliti.
E. Analisis Data Mengalir
Analisis yang digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam
data senhingga dapat dikembangkan dan diidentifikasikan.36 Berdasarkan hal
diatas dapat dikemukakan disini bahwa analisis data yang digunkan peneliti
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan dilapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat
dipahami dengan mudah, serta membuat kesimpulan dengan tujuan agar dapat
di informasikan dan mudah dipahami orang lain.
F. Sistematik Penulisan
Untuk mempermudah atau memahami penulisan penyusunan skripsi
ini maka dibagilah lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan
tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Untuk memberikan gambaran secara
mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini
penyusun menggunkan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai
berikut :
BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab sebagai berikut: latar
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustka .
3636Sayuti Una , Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi), Cet ke 2 (Jambi: Syariah
Press dan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2014) , hlm.39
26
BAB II Metode Penelitian,yang terdiri dari sub bab sebagai berikut:waktu
dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,
teknik analisis dan jadwal penelitian .
BAB III Gambaran umum lokasi penelitian,yang terdiri dari sub bab
sebagai berikut:Historis dan Geografis luas daerah, Struktur dan Tupoksi,
Sumber daya Dinas, Visi dan Misi Topografi.
BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari sub bab
sebagai berikut : Dasar penerapan Kebijakan sistem zonasi sekolah di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dampak dari penerapan sistem zonasi
sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
BAB V Penutup, yang terdiri dari sub sab sebagai berikut : kesimpulan dan
saran.
27
A. Jadwal Penelitian
Tabel 1
Jadwal Penelitian
NO Kegiatan
Tahun 2019
Juli Agustus Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan
judul ×
2 Pembuatan
proposal
× × x
NO Kegiatan
Tahun 2020
Januari April Agustus September Oktober
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3
Perbaikan
Proposal dan
Seminar
×
×
×
4 Surat izin
riset
×
5 Pengumpulan
data
×
6
Pengolahan
data dan
analisis data
×
7 Pembuatan
laporan ×
8 Bimbingan
dan perbaikan
x
x
9 Agenda dan
ujian skripsi x
x
10 Perbaikan dan
penjilidan x x
28
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Historis dan Geografis Luas Daerah
1. Historis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaetn Tanjung Jabung Barat
adalah salah satu kantor instansi pemerintah yang bertanggung jawab
terhadap semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk jenjang SD dan SMP. Pada saat ini
jenjang SMA tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat melainakan tanggung jawab dari Dinas
Pendidikan Provinsi Jambi. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat bidang pendidikan dan kebudayaan
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-
tugas lain berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
2. Geografis dan Luas Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak di Pantai Timur Provinsi
Jambi, tepatnya antara 0o53’ – 01o41’ Lintang Selatan dan antara 103o23’ –
104o21’ Bujur Timur. Luas wilayah keseluruhan adalah seluas 5.009,82
Km2 atau sekitar ± 26,68 % dari total luas Provinsi Jambi dengan populasi
328.343 jiwa pada tahun 2018. Ibu kotanya ialah Kuala Tungkal, Kabupaten
ini terbagi menjadi 13 Kecamatan yang terbagi lagi menjadi 20 Kelurahan
29
dan 114 Desa.37 Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung
Barat berbatasan dengan :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten
Tebo.
Adapun peta wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat
pada gambar sebagai berikut
Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 38
37https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat di akses pada Tanggal
10 April 2020 38http://tanjabbarkab.go.id/site/peta-wilaya/ di akses pada Tanggal 10 April 2020 .
30
B. Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
1. Struktur Organisasi
Sesuasi dengan peraturan daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemebntukan dan Susunan Organisasi
perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan merupakan unsur pelaksanan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan,
dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sebagaimana tertuang pada peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016, Adalah sebagai berikut :
1) Kepala Dinas
2) Seketariat Terdiri dari 3 (Tiga) Subbagian Yaitu :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3) Bidang Pendidikan Dasar, Terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu
a. Seksi Sekolah Dasar
b. Seksi Pendidikan Menengah Pertama
c. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
4) Bidang PAUD dan Dikmas, Terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu
a. Seksi PAUD dan Pendidikan Keluarga
b. Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan
c. Seksi Pendidikan Masayarakat
31
5) Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan, Terdiri atas 3 (tiga) seksi
yaitu
a. Seksi Peningkatan Mutu
b. Seksi Promosi dan Mutasi
c. Seksi Pembinaan, Kesejahteraan dan Perlindungan
6) Bidang Kebudayaan, Terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu
a. Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya
b. Seksi Kesenian
c. Seksi Adat Istiadat dan Tradisi Lainya
32
Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Dinas
MARTUNIS M YUFUF, SPd M.Pd
SEKETARIS
Drs. H. M. YUSUF, M.Pd
KASUBBAG UMUN & KEPEGAWAIAN
AHMAD BUHARI, S.Pd.MM.
KASUBBAG KEUANGAN
YUDHI ANDALASARI, S,S.Sos
KASUBBAG Perencanaan, Evaluasi &
Pelaporan Program
DESSY ZUZANNA, S.Pd.I
Kepala Bidang Anak Usia Dini dan
Pendidikan Massyarakat
Pendidikan Massyarakat SARJONO, S.Pd
Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
MUHAMMAD ARIFIN HASIBUAN
Kepala Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan
DARWIN, S.AP.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar
ARDHIAN, S.SOS
Kepala Seksi Sekolah Dasar
ASEP HADIAT, S.Pd
Kepala Seksi Peningkatan Mutu
HERLI ARIANTO, SH
Kepala Bidang Kebudayaan
Ir. Hj.RAHIMAH OESMAN
Kepala Bidang Guru dan Kependidikan
SAPARUDIN, S.Pd.M.Pd
Kepala Seksi PAUD dan Pendidikan
Keluarga
ABDUL LATIF, S.Pd
Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama
Dra. Hj. SITI FATIMAH
Kepala Seksi Promosi dan Mutasi
RITA HAAHAP, SE
Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana
AMRIAL, S.Pd
Kepala Seksi Pembinaan, Kesejahtraan
dan Perlindungan
USEP JOKO SUSILO, SH
Kepala Seksi Adat Istiadat dan Tradisi
Lainya
MARYANI, S.Pd
Kepala Seksi Kesenian
FIRDAUS
Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian
Budaya
SUTION
33
2. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kepala Dinas
Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang
pendidikan dan kebudayaan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi :
1. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga
Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga
Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan
Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
4. pelaksanaan administrasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Guru dan Tenaga
Kependidikan dan Pengembangan Kebudayaan.
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
34
6. Sebagai catatan bahwa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah untuk pembagian kewenangan antara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Tingkat Pendidikan Menengah
(SMA/SMK) serta Pendidikan Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) telah
menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sesuai dengan kesepakatan
selambat-lambatnya Maret 2017 telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi
Jambi.
Guna Memudahkan aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dalam melaksanakan tugasnya, maka uraian tugas pokok dan fungsi
dijabarkan beberapa bagian yakni tugas pokok dan fungsi, Sekretaris,
Kepala Bidang Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Masyarakat,
Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Guru dan Kependidikan,
dan Kepala Bidang Kebudayaan.
2. Seketaris Dinas
Seketaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
Administrasi kepada seluruh Unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan
dan kebudayaan. Adapun Fungsi Seketaris Adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana
program dan anggaran pelaporan perencanaan dan akuntabilitas
kinerja.
b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian
meliputi: ketatausahaan, Kepegawaian, penatausahaan aset dan
perlengkapan, kerja sama, hubungan masayarakat, dan ke arsipan.
35
c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi:
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan (LPH).
d. Kordinasi dan penyusunan Peraturan perundang-undangan.
e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara
f. pelaksaan tugas lainya yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Bidang Pendidikan usia dini dan Pendidikan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
Kebijakan Teknis, Fasilitas, Kordinasi, pemantauan dan evaluasi,
dibidang pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat. Adapun
Fungsi dari Bidang Pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat
yaitu :
a. Perumusan Program dan rencana kerja dibidang pendidikan usia dini
dan pendidikan masyrakat.
b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi manajemen sarana prasarana
kurikulum, perizinan dan sistem pengujian, dan pengembangan tenaga
pendidik dan kesiswaan pendidik usia dan pendidik keluarga.
c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas dan
koordinasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan, pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
36
d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas dan
kordinasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan, pengelolaan
pengandaan, pengaturan, penggunaan pemeliharaan, pendidikan
masyarakat, kursus dan pelatiahan.
e. pelaksaan tugas lainya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Bidang pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana program, prumusan, petunjuk, dan pelaksanaan
kebijakan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendidikan
dasar. Adapun fungsi bidang pendidikan dasar yaitu :
a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan
rencana kerja di bidang pendidikan dasar.
b.Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi kurikulum, peserta didik, sarana
dan prasarana, pendataan dan tata kelola pendidikan pada jenjang
pendidikan sekolah dasar.
c. Penyiapan perumusan dan pelaksaan kebijakan teknis, fasilitas dan
koordinasi, pembinaan, pemantauaan dan evaluasi kurikulum dan
penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah,
kelembagaan sarana dan prasarana, pendataan dan tata kelola
pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama.
37
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal, bahan penerbitan
izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama.
e. pelaksaan tugas lainya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
Bidang Guru dan tenaga kependidikan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan perumusan dan petunjuk teknis kebijkan,
fasilitasi, kordinasi, dan peningkatan mutu, perenanaan kebutuhan
pengendalian, promosi dan mutasi, peningkatan kesejahtraan dan
perlindungan pemantauan dan evaluasi dibidang guru dan tenaga
kependidikan. Adapun Fungsi Kepala bidang guru dan tenaga
kependidikan yaitu :
a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan
rencana kerja di bidang guru dan tenaga kerja.
b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan mutu dan kualifikasi,
pengembangan kompetensi, uji kompetensi, dan sertifikasi guru dan
tenaga pendidikan.
c. Penyiapan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan kebutuhan,
pengendalian formasi, promosi dan mutasi guru dan tenaga
kependidikan.
38
d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
kordinasi pemantauan dan evaluasi pembinaan, peningkatan
kesejahtraan dan perlindungan, kreatifitas, potensi, prestasi guru dan
tenaga kependidikan.
e. pelaksaan tugas lainya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Kebudayaan
Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sejarah dan kelestarian
tradisi budaya, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan
kesenian dan sejarah lokal di bidang kebudayaan. Adapun Fungsi dari
Bidang Kebudyaan yaitu :
a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan
rencana kerja dibidang kebudayaan.
b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijkan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendataan sejarah, pelestarian
budaya, pembinaan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.
c. menyiapkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
kordinasi, pemantauan dan evaluasi kesenian, pelestarian kesenian,
pemberdayaan, pengembangan lembaga kesenian dan tenaga kesenian,
serta promosi dan pagelaran seni.
d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan, pembinaan,
39
pelestarian dan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang adat
istiadat dan tradisi lainya.
e. pengelolaan kebudayaan dan pembinaan kesenian yang masyarakat
pelakunya dalam daerah.
f. penyusunan bahan pelestarian tradisi dan pembinaan komunitas,
lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah.
g. pelaksaan tugas lainya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
C. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dalam salah satu tugas pokoknya, yaitu membina dan
melaksanakan PAUD, Pendidikan Taman Kanak-kanak dan SD
(PTKSD), Pendidikan SMP (PSPM), dan Pendidikan Nonformal dan
Informal. Untuk menangani tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di dukung oleh
sumber daya sebagaimana tercantum pada tabel 1 di halaman berikut ini :
40
Tabel 2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan
Gol./Ruang & Pendidikan39 No Gol/Ruang Jumlah Tingkat Pendidikan
S1 S2
1 2 3 4 5
1 IV/c 1 - 1
2 IV/b - - -
3 IV/a 16 13 3
4 III/d 7 6 1
5 III/c 4 3 1
6 III/b 16 12 -
7 III/a 2 - -
8 II/d 1 - -
9 II/c 2 - -
10 II/b 2 - -
11 II/a 2 - -
12 TKK/TKS 50 16 -
Jumlah total 95 50 6
2. Sumber Daya Manusia Tenaga Kependidikan Tingkat Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama
Selain sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, sebagai ujung tombak juga didukung oleh kondisi
sunberdaya manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang
berada di sekolah-sekolah yang tersebar pada 13 kecamatan. Kondisi
PTK di perlihatkan pada tabel berikut :
39Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Tahun 2018.
41
Tabel 3
Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Tingkat Sekolah Dasar40
Presentase 26.28% 0.63% 0.08% 72.57%
0.44%
Wilayah <D3 D3 D4 S1 S2 Jumlah
Kecamatan Batang Asam 89 0 0 119 11 208
Kecamatan Betara 62 0 1 199 0 262
Kecamatan Beram Hitam 42 1 0 119 1 163
Kecamatan Kuala Betara 43 0 0 106 0 149
Kecamatan Merlung 22 1 0 108 0 131
Kecamatan Muara Papalik 23 0 0 71 4 98
Kecamatan Pengabuan 46 0 1 182 0 229
Kecamatan Renah Mendaluh 47 2 0 49 0 98
Keamatan Seberang Kota 25 1 0 67 0 93
Kecamatan Senyerang 83 1 0 115 0 199
Kecamatan Tebing Tinggi 53 6 0 179 3 241
Kecamatan Tungkal Ilir 92 4 0 442 3 541
Kecamatan Tungkal Ulu 36 0 0 75 0 111
Jumlah 663 16 2 1831 11 2523
Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan guru
SD telah menunjukkan kemajuan yang baik, dimana terdapat 72.57% guru
sudah memenuhi kompetensi S1 yakni sebanyak 1.831 orang dari total
2.523 guru. Jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir sebanyak
541 guru. Sedangkan untuk pendidikan Strata Dua hanya 0.44% dari total
guru yang ada atau sebanyak 11 guru. Ini perlu menjadi perhatian serius
bagi daerah apalagi berdasarkan RPJPN 2005-2025 tujuan akhir dari
pendidikan nasional adalah Daya Saing Tingkat Internasional.
40Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Tahun 2018
42
Untuk kondisi tenaga guru yang terdapat pada jenjang pendidikan
SMP tingkat pendidikan yang memenuhi kompetensi S1 telah mencapai
78.54% atau sebanyak 688 orang. Tentu ini lebih baik bila dibandingkan
Sekolah Dasar. Hal ini tergambar Tabel berikut ini :
Tabel 4
Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Tingkat SMP41
Presentase 17.01%
2.63% 0.11% 78.54%
1.71%
Wilayah <D3 D3 D4 S1 S2 Jumlah
Kecamatan Batang Asam 12 3 0 71 0 86
Kecamatan Betara 20 2 0 64 1 87
Kecamatan Beram Hitam 5 1 0 25 0 31
Kecamatan Kuala Betara 9 1 0 25 1 36
Kecamatan Merlung 9 2 0 53 1 65
Kecamatan Muara Papalik 6 0 0 31 2 39
Kecamatan Pengabuan 9 0 1 49 0 59
Kecamatan Renah Mendaluh 9 2 0 38 2 51
Keamatan Seberang Kota 1 0 0 7 1 9
Kecamatan Senyerang 29 2 0 54 2 87
Kecamatan Tebing Tinggi 11 6 0 104 0 121
Kecamatan Tungkal Ilir 25 1 0 129 4 159
Kecamatan Tungkal Ulu 4 3 0 38 1 46
Jumlah 149 23 1 688 15 876
Kondisi penyebaran guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada
tahun 2015 memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan sekitar
16.6% untuk perbandingan daerah yang padat penduduk dengan wilayah
jarang penduduk, artinya bahwa kesenjangan penyebaran guru ini
41 Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2018.
43
disebabkan oleh kondisi jumlah SD/SMP yang ada di kecamatan serta
banyaknya jumlah siswa. Kondisi Sebaran Guru disajikan dalam Tabel .
Tabel 5
Sebaran Guru SD dan SMP42
Wilayah Guru Kelas Guru MP Jumlah % Sebaran
Per
Kecamatan
Kecamatan Batang Asam 155 110 265 8.61%
Kecamatan Betara 177 140 317 10.30%
Kecamatan Beram Hitam 103 69 172 5.59%
Kecamatan Kuala Betara 104 62 166 5.39%
Kecamatan Merlung 90 81 171 5.55%
Kecamatan Muara Papalik 72 60 132 4.29%
Kecamatan Pengabuan 163 95 258 8.38%
Kecamatan Renah Mendaluh 80 63 143 4.64%
Keamatan Seberang Kota 71 26 97 3.15%
Kecamatan Senyerang 150 115 265 8.61%
Kecamatan Tebing Tinggi 189 148 337 10.95%
Kecamatan Tungkal Ilir 350 258 608 19.75%
Kecamatan Tungkal Ulu 74 74 148 4.81%
Jumlah 1778 1301 3079
Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa tingkat penyebaran guru
tersebut juga cenderung ke daerah perkotaan. Sedangkan untuk daerah
pedesaan masih terdapat sebaran Guru kurang merata. Hal ini disebabkan
kecenderungan dari pribadi PTK tersebut yang memilih untuk mengajar
pada daerah yang relatif lebih maju. Selain itu dikarenakan oleh alasan
keluarga. Aspek penting lainnya berkaitan dengan kondisi kualitas guru
42 Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2018.
44
yang diukur dengan Tingkat Kompetensi. Gambaran kompetensi guru di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari hasil Uji Kompetensi
Guru (UKG) yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Hasil nilai Uji
Kompetensi Guru terlihat dari grafik 5 berikut. Secara nasional Nilai UKG
rata-rata adalah 56,69 sedangkan untuk daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat memperoleh rata-rata untuk keempat jenjang TK, SD, SMP,
SMA/SMK adalah 52,15. Angka ini masih dibawah rata-rata Nasional dan
Provinsi. Secara umum kondisi sebaran untuk jumlah sekolah serta jumlah
siswa dari 13 kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat
dilihat tabel berikut ini :
45
Tabel 6
Sebaran Sekolah dan Siswa SD dan SMP43
No Kecamatan
Jumlah Gedung Sekolah Jumlah Siswa
SD SMP SMA SMK SD SMP
1 Tungkal Ulu 11 5 1 1 1631 501
2 Pengabuan 25 5 2 1 2762 587
3 Tungkal Ilir 31 7 4 2 8259 2451
4 Betara 19 6 2 1 3494 811
5 Merlung 12 4 2 1 2031 823
6 Batam Asam 14 6 2 1 4290 1317
7 Tebing Tinggi 17 8 3 1 4643 1670
8 Renah Mendaluh 10 4 2 1 1948 554
9 Muara Papalik 10 3 1 0 1288 353
10 Senyerang 23 7 4 0 2744 555
11 Beram Hitam 11 2 1 0 1914 183
12 Seberang Kota 10 1 0 0 1003 52
13 Kuala Betara 17 4 1 0 1230 289
Jumlah 210 62 25 9 37.237 10.146
43 Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2018
46
D.Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Tanjung
Jabung Barat
Visi adalah perwujudan yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan oleh instansi pemerintahan yang bersangkutan.
Sedangkan misi adalah tonggak perencanaan strategis yang sejalan
dengan pembentukan tujuan dan sasaran yang perumusannya harus
dilakukan secara obyektif dan memberikan peluang untuk dilakukan
perubahan disesuaikan dengan tuntutan lingkungan, oleh karena itu misi
adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat
dilaksanakan dan terlaksana dengan baik.
1. Visi
“Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas, Berakhlak dan
Kompetitif’
2. Misi
Mengacu pada Visi Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Menetapkan Misi sebagai berikut :
a) Optimalisasi kapasitas Sumber daya kelembagaan Dinas Pendidikan
dalam upaya mewujudkan tata kelola yang prima, Akuntabel guna
tercapainya Good Governance bidang pendidikan.
b) Meningkatkan Upaya-upaya Penyediaan dan keterjangkauan layanan
Pendidikan, Peningkatan Mutu dan daya saing serta kapasitas dalam
pelayanan pendidikan secara efisien dan efektif.44
44http://diknas.tanjabbarkab.go.id di akses, Pada 12 April 2020.
47
E. Topografi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang
bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl dibagian timur sampai pada
ketingian di atas 500 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin
tinggi dimana dibagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Bukit
Tiga Puluh (TNBT) yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Provinsi
Riau, untuk dataran rendah yang berkisar pada ketinggian 0 – 25 meter di
atas permukaan laut, maka strutur tanahnya sebagian besar merupakan
tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang/surutnya air laut.Kabupaten
Tanjung Jabung Barat beriklim tropis basah dengan variasi kecil
tergantung kelembaban nisbi, dataran tinggi temperatur max 270 C,
dataran rendah temperatur 320 , sedangkan curah hujan rata – rata per
tahun 241,48 MM dengan curah hujan max / bulan berkisar 100 – 300
MM.45 Berdasarkan Topografi keadaan dataran dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
45http://tanjabbarkab.go.id/site/topografi/ di akses pada Tanggal 12 April 2020
48
Tabel 7
Keadaan Topografi 46
No
Topografi/
Ketinggian (mdpl)
Luas
Wilayah/ Kabupaten
Ha %
1
Dataran Rendah
( 0 – 25 )
213.424 42,8
Kecamatan Pengabuan,
Senyerang, Tungkal
Ilir, Bram Hitam,
Seberang Kota, Betara
dan kuala Betara
2
Dataran Sedang
( 25 – 500 )
273.090 54,8
Kecamatan Tungkal
Ulu, Merlung, Sebagian
Batang Asam, Tebing
Tinggi, Sebagian Renah
Mendaluh dan
Kecamatan Muara
Papalik
3
Dataran Tinggi
( >500 )
11.910 2,4
Sebagian Batang Asam.
Sebagian Rendah
Mendaluh
Jumlah 500.982 100
46http://tanjabbarkab.go.id/site/topografi/ di akses pada, Tanggal 12 April 2020.
49
BAB VI
HASIL PENELITIAN
A. Dasar-dasar Kebijakan Pemerintah Menerapkan Sistem Zonasi
Sekolah
Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian
Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini
merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman
Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).Sistem Zonasi
yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam
Sistem PPDB yang baru melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya Hampir sama dengan Sistem Bina
lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih
bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.
Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :
a. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili
pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan
peserta didik yang diterima.
b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga
yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan
PPDB, tujuan nya adalah untuk memastikan radius zona terdekat
calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
50
c. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia
Sekolah didaerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung
dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
d. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini
dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan
musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun
instansi terkait.
e. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar
radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota
sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Ataupun calon peserta
didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus
dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari
jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan
90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat
dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.
Sejak diberlakukan kebijkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penerimaan peserta didik baru
(PPDB) pada tahun 2017, Adapun unutk PPDB berbasis sitem zonasi ini
pertama kali diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun
2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat selaku unit pelaksana urusan pemerintah dibidang pendidikan terus
berupaya untuk menyelenggarakan PPDB dengan sebaik Mungkin sesuai
51
dengan kebijakan yang berlaku.Adapun dasara-dasar menerapkan
kebijakan sistem zonasi sekolah yaitu :
1. Untuk Pemeraataan Kualitas Sekolah
Pada dasarnya sistem zonasi itu sendiri merupakan pengembangan
rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan. Maka
sistem zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan
fungsi dan tujuan pengelolanya. Dalam sistem zonasi pendidikan maka
fungsi dan tujuan pengelolanya adalah percepatan permataan mutu
pendidikan pada satuan-satuan pendidikan Indonesia.
Sekolah negeri pada dasarnya memang dibuat oleh pemerintah
sebagai tanggung jawab mereka kepada peserta didik agar setiap orang
dari berbagai kalangan bisa mengenyam pendidikan termasuk yang tidak
mampu. Maka dari itu, pemerataan kualitas ini sebenarnya penting agar
setiap peserta didik memiliki hak yang sama.
Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan
Kebduayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bahwa:
“ditahun-tahun sebelumnya sekolah yang di anggap favorit hanya
di isi oleh siswa-siswi yang berprestasi. Namun dengan adanya
kebijakan sistem zonasi ini siswa/siswi yang berada pada sekolah
lebih diprioritaskan masuk sekolah tersebut. dengan variasi
siswa/siswi yang dihasilkan maka akan menghilangkan gelar
sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan pada
pendidikan”.47
47Wawancara dengan bapak Ardhian, S.Sos. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Pada
Tanggal 1 April 2020
52
Berdasarkan kutipan wawancara di atas dengan Kepala Bidang
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dipahami
bahwa sebelum adanya kebijakan sistem zonasi ini sekolah-sekolah yang
berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di anggap favorit hanya
di isi dengan peserta didik dengan berkemampuan akademik yang tinggi.
Setelah diterapkanya kebijakan sistem zonasi untuk pemerataan
pendidikan dapat memberikan hak untuk semua kalanagan kemampuan
akademik. Kebijakan sistem zonasi ini adalah kebijakan dengan jangaka
waktu yang panjang, Maka kedepanya tidak akan ada lagi sebutan sekolah
favorit dan tidak favorit. Semua sekolah akan dijadikan sekolah favorit.
2. Memudahkan Akses Layanan Pendidikan
Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya memanusiakan manusia
untuk membangun sebuah peradaban yang unggul. Oleh karna itu, akses
pelayanan pendidikan harus ditingkatkan untuk mewujudkan hakikat
tersebut. Sistem zonasi merupakan merupakan salah satu kebijakan yang
diterapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
mempermudah akses pada layanan pendidikan secara nasional.
Adapun yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Bahwa :
“Bukan hanya sebagai pemerataan pendidikan, tetapi sistem zonasi
juga lebihmempermudah akses pendidikan. Dengan zonasi
53
siswa/siswi bisameasuk sekolah dekat dengan lingkunganya tanapa
harus nilai hasil dari ujian nasional”48
Hal lain juga di sampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Sarana
dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Bahwa :
”Dengan adanya kebijakan sistem zonasi lebih mempermudah
siswa/siswi untuk mendapatkan pendidiakan dekat dengan
ruamahnya. Selama yang kita ketahui untuk daerah tungkalini
sendiri banayak siswa/siswi yang membawak kendaraan sendiri
untuk pergi kesekolah karna jarak dari antara sekolah dan rumah
cukup jauah”.49
Berdasarkan kutipan wawncara dengan kepala bidang pendidikan
dasar dan kepala seksi kelembagaan sarana dan prasaran diatas dapat
dipahami.Sistem zonasi juga untuk memudahkan akses peserta didik untuk
bersekolah yang berada dekat dengan lingkunganya. Sistem zonasi juga
menguntungkan peserta didik karna bisa menghemat waktu dan biaya
untuk bersekolah hal ini karna peserta didik bisa berkeskolah dekat dengan
rumahnya. Peserta didik tidak perlu lagi membawa kendaraan untuk pergi
sekolah karana jarak dari rumah sudah dekat karna kebijakan sistem zonasi
sekolah.
48 Wawancara dengan bapak Ardhian S.Sos. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada,
tanggal 1 April 2020 49 Wawancara dengan Bapak Amrial S.Pd. Kepala Seksi Kembagaan Sarana dan
Prasarana, Pada tanggal 1 April 2020
54
B. Dampak dari Kebijakan Pemerintah Menerapkan Sistem Zonasi
Sekolah
Bicara tentang pendidikan di Indonesia seakan tidak akan ada
habisnya. Ada begitu banyak masalah pendidikan di negeri ini mulai dari
kualitas siswa yang masih rendah, pengajar yang kurang profesional, biaya
pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan yang
pelaksanaanya mengalami berbagai kendala. Penerapan Kebijakan sistem
zonasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya menimbulkan
Dampak dalam aspek teknis, namun juga dalam aspek sosial seperti
diskriminasi hak siswa bersekolah di sekolah terbaik dan hak siswa
berprestasi.
Sistem Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan
siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal dengan sekolah. Sistem
tersebut di atur dalam peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 14 tahun 2018 lalu diperbaiki dan tidak sesuai dengan
perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti
dengan Nomor 51 tahun 2018. Setiap Kebijakan pasti ada dampak negatif
dan fositif pada kebijakan tersebut, Adapun beberapa dampak dari
Penerapan Kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
sebagai berikut :
1. Sisitem zonasi tidak memandang status sosial
Selama ini sekolah yang di anggap unggul hanya di isi oleh para
siswa yang berprestasi dan siswa yang status orang tuanya dengan
55
ekonomi yang tinggi saja yang dapat masuk sekolah unggul tersebut,
setelah adanya kebijakan sistem zonasi dari menteri pendidikan dan
kebudayaan membuat semuanya menjadi berbeda.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan
Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Bahwa :
“Dalam aturan sistem zonasi ini kan, yang diuatamakan itu siswa
yang berdomisili pada satu zona dengan sekolah tanpa mendorong
status sosial orang tuanya, baik yang kaya atau miskin jika berada
pada domisili pada zona sekolahtersebut pasti diterima pada
sekolah itu.”50
Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Kepala Bidang
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di atas dapat
dipahami bahwa. Sistem zonasi sangat memprioritaskan siswa yang berada
pada satu zona dengan sekolah. Dulu rata-rata sekolah yang dianggap
unggul dengan memiliki sarana dan prasarana yang baik hanya di isi oleh
dengan peserta didik yang status ekonomi orang tua yang tinggi. Tapi
sekrang tidak lagi memandang status sosialnya baik kaya maupun yang
ekonominya menengah kebawah yang terpenting zonanya ada pada satu
sekolah tersebut.
2. Mendorong Kualitas Setiap Sekolah
Seperti tujuan awal dari kebijakan sistem zonasi untuk pemerataan
pendidikan, maka sudah sepantasnya jika tidak ada lagi sekolah unggulan
50 Wawancara dengan bapak Ardhian S.Sos. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada
tanggal 1 April 2020.
56
yang di isi peserta didik yang berprestasi agar persiangan untuk
mendorong setiap sekolah untuk meningkatkan kualitasnya.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan
Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Bahwa:
“Sistem zonasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas
setiap sekolah yang dulunya tertinggal karna sekarang tidak ada
lagi pegelompokan siswa-siswa yang berprestasi pada sekolah
tertentu dan siswa berprestasi akan tersebar masuk pada zona
terdekat dengan tempat tinggalnya, maka kedepanya kita akan
dapat melihat peningkatan persaingan kualitas sekolah.”51
Adapun Pendapat lain dari Wali Murid Menyatakan Bahwa :
“Dengan berjalanya seiring waktu sistem zonasi ini akan
menyamaratakan kualitas antar sekolah, dengan siswa/siswi
berprestasi yang berada dilingkungan sekolah tersebut pasti akan
mengangkat nama sekolah tersebut”52
Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Kepala Seksi
Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dan Wali Murid di atas dapat dipahami bahwa. Sistem zonasi tidak lagi
berdasarkan capaian prestasi akademik tetapi berdasarkan dengan jarak
tempat tinggal dengan siswa dengan sekolahan. yang memberikan peluang
untuk meningkatkan kualitas setiap sekolah. yang mana dulunya sekolah
favorit diisi oleh peserta didik yang rata-rata berprestasi. Tetapi sekarang
pengelompokan peserta didik yang berprestasi tidak terjadi lagipada satu
sekolah tertentu. Maka akan mendorong sekolah yang dulunya non favorit
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan bersaing di bidang
51 Wawancara dengan Bapak Amrial S.Pd. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada tanggal 1 April 2020. 52Wawancara Dengan Sulaiman Selaku Wali Murid, Pada 20 April 2020.
57
akdemik dengan mengandalakan peserta didik berprestasi yang berada
pada zona sekolah tersebut.
Adapun dampak Negatif dari Kebijakan Sistem Zonasi di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yaitu :
1. Persebaran Sekolah
Persebaran sekolah yang belum meratanya di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat salah satu menjadi dampak setelah penerapan sistem zonasi
ini, dimana persebaran sekolah seblumnya tidaklah menjadi masalah serius
dalam pendidikan.Sistem zonasi lebih memperiolitaskan siswa yang dekat
dengan sekolah jadi yang mendapatkan dampak terhadap kebijakan ini
sistem zonasi ini siswa yang lingkungan rumahnya jauh dari sekolah dia
akan kebingungan untuk masuk kesekolah Negeri.
Adapun Respon Wali Murid tentang persebaran sekolah
sebagaimana telah disampaikan oleh Imuk selaku orang Tua Murid
Bahwa:
“lokasi sekolah di kabupaten kita yang sama-sama kita ketahui
belum merata dibandingkan dengan peseraban tempat tinggal
siswa.Bagaimana ketika ada siswa yang daerahnya jauh dari
sekolah pasti orang tuanya kebingunan untuk masukan anaknya
kesekolah kan”53
Berdasarkan kutipan wawancara di atas tanggapan wali murid
bahwa persebaran sekolah yang belum merata di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. Ketika ada peserta didik yang lokasi rumahnya tidak ada
sekolah jika adapun jauh jaraknya kesekolah. maka akan berdampak
53Wawancara dengan Bapak Imuk Selaku Wali Murid, Pada 17 Februari 2020.
58
kepada peserta didik yang orang tuanya kebingungan untuk memasukan
anaknya kesekolah.
Sebaran Sekolah SD dan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Barat54
No Kecamatan SD SMP
1 Tungkal Ulu 11 5
2 Pengabuan 25 5
3 Tungkal Ilir 31 7
4 Betara 19 6
5 Merlung 12 4
6 Batang Asam 14 6
7 Tebing Tinggi 17 8
8 Renah Mendaluh 10 4
9 Muara Papalik 10 3
10 Senyerang 23 7
11 Beram Hitam 11 2
12 Seberang Kota 10 1
13 Kuala Betara 17 4
2. Proses Pembelajaran di kelas
Sistem zonasi yang digunakan untuk penyaringan peserta didik
ditujukan untuk mempermudah akses ke sekolah. Namun dikuatirkan
dampak peserta didik dengan variasi kemampuan belajar pada rombongan
54 Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
59
belajar. Dengan adanya sistem zonasi, rombongan belajar akan terdiri dari
peserta didik berprestasi dan tidak berprestasi.
Menurut Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bahwa :
“Dampak yang terjadi bagi siswa yang berprestasi tapi lokasi
rumahnya tidak pada zona sekolah yang baik tentu sangat kecil
peluang dia bisa masuk kesekolah yang baik, padahal dia
mempunyai potensi yang baik untuk berkembang, siswa yang cepat
dalam belajar akan kehilangan motivasinya jika tidak mendapatkan
tantangan.”55
Dari Kutipan Wawancara diatas dapat dipahami bahwa peserta
didik yang berprestasi memiliki kemampuan akademik yang tinggi
biasanya sudah menguasai hal-hal dasar sehingga peserta didik tersebut
akan merasa cepat bosan dan kurang tertantang, sehingga peserta didik
yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi akan cendrung
bermalas-malasan, sehingga hal ini memberi dampak akan terhentinya
pengetahuan hingga dititik itu saja. Selain itu motivasi belajar juga dapat
hilang karna peserta didik tidak dapat masuk sekolahyang diinginkan
sehingga sehingga semngat dalam menempuh pendidikan tidak maksimal.
Tidak hanya peserta didik yang memiliki kemampuan akademik
yang tinggi terkena dampak dari kebijakan sistem zonasi ini, siswa yang
akademiknya dibawah rata-rata akan terkena dampak dari kebijakan
tersebut.
55 Wawancara dengan Bapak Amrial S.Pd. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada tanggal 1 April 2020.
60
Menurut Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bahwa:
”Sebaliknya anak yang tidak berprestasi atau lambat dalam
menangkap pelajaran berada di zona yang status sekolahnya bagus,
tentu dia kesusahan mengejar ketertinggalan pelajaran dari teman-
teman nya dan dia yang terjadi akan tidak merasa nyaman dalam
belajar”.56
Berdasarkan kutipan wawancara di atas bahwa sistem zonasi ini
menimbulkan dampak bagi peserta didik baik yang memiliki kemampuan
akademik yang tinggi maupun yang kemampuan akdemiknya dibawah
rata-rata. Tidak hanya disitu guru sebagai proses utama dalam pendidikan,
memberikan ilmu kepada peserta didik agar memiliki pengetahuan dan
keterampilan. Siswa yang diterima melalui PPDB sistem zonasi memang
lebih dekat dengan sekolah. Namun, Komposisi peserta didik pada suatu
rombongan belajar akan memiliki kemampuan yang beragam.
Sebagaimana Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bahwa:
“ketika guru yang mengajar pada satu kelas yang di isi dengan
siswa/siswi kemampuan tinggi cepat menangkap pelajaran maka
seorang guru itu pun pasti dengan nyaman mengajarkan dengan
seiring jalan.Namun, ketika dalam satu kelas di isi siswa/siswi
dengan kemampuan beragam maka makin berat beban guru, dia
harus menyesuaikan lagi pola mengajar pada kelas dengan
kemampuan yang beragam tersebut.57
Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan
Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung
56 Wawancara dengan Bapak Amrial S.pd. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada tanggal 1 April 2020. 57 Wawancara dengan bapak Ardhian S.Sos. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada,
tanggal 1 April 2020.
61
Barat diatas, dapat dipahami bahwa tantangan guru dalam mengajar pada
rombongan belajar yang di isi oleh peserta didik dengan kemampuan yang
beragam sangatlah berat. Peserta didik yang berkemampuan tinggi
membutuhkan tantangan baru dan pengayaan dari guru agar bisa
termotivasi dan meningkatkan kemampuanya. Disisi lain peserta didik
yang berkemampuan rendah membutuhkan bantuan guru untuk membantu
pemahaman ilmunya dengan benar. Akibatnya guru harus menyesuaikan
pola belajar yang baru, Penyesuaian kemampuan guru mengajar ini
tidaklah bisa dilakukan dalam waktu singkat. Hasilnyapun, Proses
pembelajaran dikelas tidak bisa berjalan secara maksimal.
3. Kecemburuan Sosial terhadap pendidikan
Alih-alih sebagai wujudkan upaya pemerintah dalam upaya
pemerataan layanan pendidikan pada kenyatanya masih ada aduan atau
keluhan dari orang tua yang mengatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh
anaknya untuk mendapatkan nilai UN yang maksimal hanyalah sia-sia
karna tidak dapat masuk sekolah yang di inginkan. Sedangkan di sisi lain
siswa/siswi yang nilai UN nya bisa-biasa saja bisa masuk ke sekolah
favorit hanya bermodal jarak rumah yang dekat dengan sekolah.
Adapun Pendapat yang disampaikan oleh Wali Murid menyatakan
Bahwa :
“Anak saya sudah saya ikutkan bimbel yang cukup mahal agar
anak saya bisa masuk ke sekolah yang bagus ditungkal menjadi
sia-sia. Sedangkan orang lain sangat beruntung bisa masuk
62
kesekolahan yang bagus tanpa mengeluarkan biaya untuk bimbel
cuman karna jarak dari rumahnya kesekolah dekat.”58
Berdasarkan kutipan wawancara dengan bapak Imuk selaku wali
murid di atas dapat dipahami bahwa keinginan orang tua peserta didik
mengharapkan anaknya bisa mendapkan pendidikan yang baik. Usaha
yang sudah dilakukanya untuk anaknya merasa sia-sia karna gagal masuk
ke sekolah yang bagus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan
disisi lain peserta didik yang dekat rumahnya dekat dengan sekolahan
sangat mudah bisa masuk sekolah yang bagus. Dapat dilihat dampak yang
terjadi dalam penerepan sistem zonasi ini kecemburuan sosial pada
pendidikan yang mana peserta didik yang benar-benar serius dalam beljar
agar bisa masuk sekolah tujuanya dalam artian sekolah favorit namun
terhalang karna jarak.
Adapun Pendapat lain yang di sampaikan oleh Siswa yang
menyatakan Bahwa :
“Enak dong yang tinggal dekat dengan sekolahan yang bagus
dengan fasilitas yang memadai dengan mudah masuk kesekolah
tersebut, lah saya sudah belajar untuk berharap masuk sekolah itu
lewat jalur prestasi tapi gagal juga kuota jalur prestasi yang sedikit,
mau lewat jalur zonasi ya gak bisa lah karna bukan zonasi saya.”59
Berdasarkan kutipan wawancara di atas dengan siswa dapat
dipahami bahwa sistem zonasi mengutungkan siswa yang berada tempat
tinggalnya dekat dengan sekolah terbaik karna sangat mudah masuk
kesekolah tersebut, dapat dilihat siswa tersebut merasa perjuangan belajar
58Wawancara dengan Sulaiman selaku Wali Murid, Pada 20 April 2020. 59Wawancara Dengan M. Arapansyah Selaku Siswa, Pada 20 April 2020.
63
untuk bisa masuk kesekolahan yang diingikanya merasa sia-sia karana
kuota dari jalur prestasi yang sangat kecil dapat dilihat kecemburuan yang
dirasakan siswa tersebut dalam kebijakan penerimaan peserta didik
berbasis sistem zonasi ini.
4. Membuka Peluang Lewat Jalur Belakang
Sistem zonasi yang terdiri dari tiga jalur, yaitu jalur zonasi yang
berdomisili pada sekolah, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua.
dalam penerimaan peserta didik kemungkinan pasti ada yang masuk
melalui jalur belakang.
Adapun Pendapat yang disampaikan oleh Wali Murid
Menyatakan Bahwa :
“Menurut saya sistem zonasi ini sebenarnya sudah baik untuk
kemungkinan menutuppara orang tua untuk memasukan anaknya
lewat jalur titipan, tapi apakah ada yang bisa memastikan jalur
prestasi itu hanya di terima siswa yang berprestasi aja, pasti
melalu jalur prestasi ini bisa membuka kemungkinan masuk jalur
belakang karana setatus sosial orang tuanya”.60
Berdasarkan kutipan wawancara dengan bapak Sulaiman selaku
wali murid diatas dapat dipahami bahawa, sistem zonasi ini sebanarnya
sudah baik untuk diterapkan tetapi sistem zonasi ini masih memungkinkan
terjadinya jalur penerimaan peserta didik melalui jalur titipan atau main
belakang bagi siswa yang berprestasi maupun siswa tidak berprestasi
dengan memanfaatkan setatus sosial orang tuanya.
60 Wawancara Dengan Bapak Sulaiman Selaku Wali Murid Pada 20 Apil 2020.
64
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan pada temuan dab pembahasan diatas, maka
kesimpulan penelitian ini adalah :
1. Bahwa Dasar-dasar dari menerapkan kebijakan sistem zonasi
bertujuan untuk pemerataan pendidikan berupa dapat memberikan
hak untuk semua kalangan kemampuan Akdemik. Kebijkan sistem
zonasi ini adalah kebijkan dengan jangka waktu yang panjang
maka kedepanya tidak akan ada lagi sebutan sekolah favorit dan
tidak favorit. Zonasi juga sebagai dasar untuk mempermudah akses
pendidikan yang mana peserta didik yang diterima melalui sistem
zonasi akan lebih mempersingkat waktu kesekolah karana jarak
dari rumah kesekolah dekat.
2. Dalam penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah ada dampak
negatif dan psitif, adapun dampak negatifnya dari kebijakan
tersebut Yaitu :
1. Persebaran sekolah dimana tidak semua daerah memiliki sekolah
berdampak kepaada peserta didik yang menambah beban orang
tuanya untuk menmcari sekolah.
2. Proses Pembelajaran di kelas, dimana sistem zonasi ini akan
menyatukan semua kalangan kemampuan akademik dalam satu
rombongan belajar. peserta didik yang memiliki
65
kemampuanakdemik yang tinggi akan kehilangan motivasi
dalam belajarkarna tidak mendapatkan tantangan. Sedangkan
untuk peserta didik yang kemampuan akademiknya dibawah
rata-rata akan ketertinggalan dari teman-temanya dalam
pelajaran akan membuat ketidak nyamnan pada proses
pembelajaran. Guru juga terkena dampak, bagaimana guru harus
membuat metode pembelajaran untuk menyesuaikan
pembelajaran dalam satu rombongan belajar.
3. Kecemburuan Sosial dalam Pendidikan, keinginan semua orang
tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang
terbaik dengan memberikan pelajaran tambahan kepada anaknya
tetapi dengan adanya zonasi ini akan terjadi dampak
kecemburuan sosial dengan melihat peserta didik yang nilainya
biasa-biasa saja bisa mudah masuk kesekolah terbaik.
4. Membuka sesi lewat jalur belakang, sistem zonasi yang
bertujuan untuk pemerataan pendidikan, tatapi masih
memungkinkan terjadinya jalur penerimaan peserta didik
melalui jalur titipan atau lewat belakang dengan memanfaatkan
status sosial orang tuanya.
Adapun Dampak Postif dari Kebijakan sistem zonasi yaitu:
1. Zonasi tidak memandang setatus sosial peserta didik, karan
sistem zonasi menekankan pada peserta didik yang berada pada
zona dekat dengan sekolah.
66
2. Mendorong kualitas setiap sekolah, dengan pesebaran peserta
didik berprestasi setiap zonanya akan menguntungkan sekolah
non favorit untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
B. Saran
Meskipun peneliti telah menyusun penelitian dengan sebaik-
baiknya tetapi masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini
dengan segala keterbatasanya. Berikut ini adalah berbagai saran yang
diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian.
1. Pemerintah kedepanya harus bisa memastikan setiap daerah
memiliki sekolah agar tidak ada orang tua siswa
kebingungan untuk memasukan anaknya ke sekolah.
2. Memperhatikan sarana dan prasarana setiap sekolah agar
tidak ada lagi kecemburuan sosial dalam mengangap sekolah
favorit dan tidak favorit.
3. Mengingkatkan Kualitas pengajar.
67
DAFTAR PUSTAKA
A. Literature
ArifinTahir, Kebijakan Publik dan Transparasi Pelenggaraan
Pemerintahan Daerah,Bandung: Alfabeta, 2015.
Asri Ulfa Wulan Sari, Ali Imron, Ahmad Yusuf Sobari, ‘’Efektivitas
Penerpanan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan
Peserta Didik Online’’ Malang.
Ahmad Djunaedi dkk, Peraturan Zonasi: Peran Dalam Pemanfaatan Ruang
dan Pembangunan Kembali di Kawasan Rawan Bencana, Kasus:
Arkadelphia City, Arkansas USA, Jurnal Forum Teknik Vol. 34
No.1, 2011.
Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori & Prosess,Yogyakarta: CAPS,
2012.
Edi Suhato, KebijakanSosialSebagaiKebijakanPublik, cet.ke-3, Bandung:
Alfabeta, 2011.
Haedar Akib, “Jurnal Administasi Publik”, vol. 1 No. 1, Makassar 2010.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2013.
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya,2003.
Munirah, ‘’Sistem pendidikan di indonesia’’. Vol.2 , No.2, Makasar 2005.
Onisimus Antu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah
(Bandung:Alfabrta, 2013) .
Sayuti Una , Pedoman Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi), Cet ke 2 (Jambi:
Syariah Press dan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2014.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RND, cet. Ke-21,
Bandung: Alfabeta, 2014.
Tatiek Maryati, ”Strateg iImplementasi Kebijakan Publik Dalam
Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet”, Jurnal
bulletin Posdan Telekomunikasi, Vol. 11, No.2, 2013.
68
B. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
51 Tahun 2018
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 11 Ayat 1.
C. Lain – lain
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat
http://diknas.tanjabbarkab.go.id
http://tanjabbarkab.go.id/site/topografi/
69
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Gambar 2 : Wawancara Dengan Bapak Amrial, S.Pd
Gambar 3 : Wawancara Dengan Bapak Imuk
70
Gambar 4 : SMP Negeri 5 Kuala Tungkal
Gambar 5 : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
71
DAFTAR INFORMAN
NO NAMA JABATAN
1 Ardhian, S.Sos Kepala Bidang Pendidikan Dasar
2 Amrial S.Pd. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan
Prasarana
3 Mukni Wali Murid
4 Sulaiman Wali Murid
5 M. Arpansyah Siswa
72
CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri
Nama : Nofrizal
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Tungkal, 07 November 1997
Nim : SIP.162630
Alamat Asal : Jln. Syarif Hidayatullah, Kec.Tungkal Ilir,
Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Alamat Sekarang : Villa Karya Mandiri RT. 03 Desa Mandalo Darat,
Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi
No. Telp/HP : 0823-9163-4497
Nama Ayah : Amiruddin
Nama Ibu : Wahidah
B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. SD/MI : SD N 4 Kuala Tungkal, 2010
b. SMP/MTS : Mts N Kuala Tungkal, 2013
c. SMA/MA : MAN 1 Kuala Tungkal, 2016