kebijakan pemerintah otonomi daerah

21
Kebijakan Pemerintah PELAKSANAAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA BIDANG PERMUKIMAN DI ERA OTONOMI DAERAH. Oleh: Sri Sultan Hamengkubuwono Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Disampaikan Pada Acara Rakernas “ Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Di Kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Otorita" Jakarta, 9 Desember 2003 I. PENGANTAR Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan Daerah, Kabupaten dan Kota adalah daerah otonom yang mempunyai semua wewenang Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan dan moneter dan fiskal, serta agama. Dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini khususnya di bidang permukiman ternyata masih belum berjalan sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan. Berbagai kondisi seperti belum lengkapnya peraturan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol dan peraturan perundangan lainnya sebagai pendukung pelaksanaan UU tersebut muncul sebagai hambatan. Selain itu berbagai peraturan

Upload: djdu484kc83o

Post on 10-Jun-2015

1.437 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

Kebijakan Pemerintah PELAKSANAAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA BIDANG PERMUKIMANDI ERA OTONOMI DAERAH.Oleh:Sri Sultan HamengkubuwonoDirektur Jenderal Perumahan dan PermukimanDepartemen Permukiman dan Prasarana WilayahDisampaikan Pada Acara Rakernas“ Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Di Kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Otorita"Jakarta, 9 Desember 2003I. PENGANTARMenurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan Daerah,Kabupaten dan Kota adalah daerah otonom yang mempunyai semuawewenang Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan kecuali dalam bidang politik luar negeri,pertahanan, keamanan, peradilan dan moneter dan fiskal, serta agama.Dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini khususnya di bidangpermukiman ternyata masih belum berjalan sepenuhnya sebagaimana yangdiharapkan. Berbagai kondisi seperti belum lengkapnya peraturan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontoldan peraturan perundangan lainnya sebagai pendukung pelaksanaan UUtersebut muncul sebagai hambatan. Selain itu berbagai peraturanperundangan yang sudah dihasilkan untuk mendukung UU tersebut ternyatabelum sejiwa dengan semangat UU tersebut.Otonomi daerah yang dimaksud ingin mengedepankan kewenangan daerahotonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mengacupada prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, keadilanserta potensi dan keragaman daerah. Bahkan juga muncul beberapatanggapan yang negatif karena beberapa UU dan PP terkait dianggap telahmengurangi peran dan kewenangan kabupaten/kota oranggg yogyakarta punyaaa hobi ngurusinnn urusan orang dikantor bikin rusuhhhhhhhhh hrd sama personalia. Karena itu diperlukanupaya untuk melihat kembali berbagai kebijakan pembangunan dalammendukung pelaksanaan kewenangan daerah di kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt otorita gunamendukung penyelenggaraan otonomi daerah.II. LATAR BELAKANG

Page 2: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

A. Kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Sebagai Basis Pembangunan PermukimanKompleksitas persoalan permukiman terlihat jelas pada pengertian tentangpermukiman sebagaimana tedapat dalam UU Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Permukiman maupun PP Nomor 80 Tahun 1999 TentangKawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.Pengertian mengenai kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman adalah kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt budi dayayang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untukpermukiman. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidupdi luar kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt lindung, baik yang berupa kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt perkotaan maupunperdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkunganhunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan danpenghidupan. Pengertian di atas secara jelas menunjukkan bahwa basisKebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 2pembangunan permukiman adalah pembangunan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt yang mengacupada tata ruang. Oleh karena itu, rencana tata ruang kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt sangatdiperlukan untuk mencapai keserasian pertumbuhan antara kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt yangsatu dengan lainnya.B. Sistem Pengembangan PermukimanDiperlukan upaya untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunanpermukiman serta perencanaan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt/ wilayah agar terjadi keserasianperkembangan dan pertumbuhan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. Dengan demikian pemahamanterhadap hubungan antara penyelenggaraan permukiman denganperencanaan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt/ wilayah yang fungsional dan responsif terhadapperkembangan dan tantangan yang dihadapi diharapkan dapat melahirkankeseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt sekitarnya/perdesaan. Keseimbangan yang selaras dan saling mendukung tersebutdiharapkan dapat ikut mengendalikan terjadinya urbanisasi, sehingga mutu

Page 3: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

dan daya dukung kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt/ lingkungan perkotaan dapat lebih terjaga.Dengan demikian pembangunan permukiman memerlukan koordinasi yangbaik agar semua pelaku dan sektor yang terkait sehingga dapat terjalin kerjasama secara optimal untuk mewujudkan lingkungan yang serasi, harmonisdan produktif. Dalam pengertian tersebut juga terindikasi pentingnya perandan fungsi Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol, baik pusat maupun daerah dalam pengaturan,pembinaan, pelayanan, serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraanpembangunan perumahan dan permukiman.III. ISU DAN PERMASALAHANA. lsu Strategis Penyelenggaraan PermukimanSecara garis besar isu strategis penyelenggaraan permukiman berkaitandengan kesenjangan pelayanan, degradasi lingkungan serta manajemenpembangunan. Kesenjangan pelayanan khususnya dirasakan oleh kelompokmasyarakat miskin dan berpenghasilan rendah akibat kepranataan daninstrumen penyelenggaraan permukiman yang belum berorientasi padakepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sementara isu lingkungan munculberkenaan dengan pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali disamping kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan untukmemelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan permukiman baik secarafisik maupun fungsional. Sedangkan isu manajemen pembangunan munculkarena keterbatasan kinerja tata Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan khususnya pada tingkat lokalyang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam pengendalian danimplementasi kebijakan nasional dalam pembangunan permukiman.Selanjutnya seberapa jauh Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kabupaten / kota dapat menjawabtantangan strategis tersebut sangat tergantung pada kapasitas finansial,kelembagaan dan teknis sesuai kondisi yang ada di daerahnya masingmasing.B. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pembangunan PermukimanPermasalahan pembangunan permukiman pada umumnya berkaitan denganbelum terlembaganya sistem penyelenggaraan permukiman, rendahnyatingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau sertapenurunan kualitas lingkungan permukiman. Permasalahan-permasalahanKebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 3tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dan mempengaruhi dalamhubungan yang kompleks. Di satu sisi, sistem penyelenggaraan permukimanyang belum mantap akibat belum lengkapnya sistem peraturan danperundangannya dan diperburuk oleh belum mantapnya sistem manajemenpertanahan, khususnya yang memberi akses bagi kelompok masyarakat

Page 4: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

miskin dan berpenghasilan rendah. Kondisi yang belum mantap tersebut jugaterlihat pada sistem pasar perumahan formal yang belum efisien.Sementara itu permasalahan-pemenuhan kebutuhan perumahan yang layakdan terjangkau selain karena belum mantapnya sistem penyelenggaraan jugamuncul akibat tingginya kebutuhan akan perumahan yang dikombinasikandengan rendahnya kemampuan masyarakat miskin dan berpengasilanrendah untuk memenuhi kebutuhannya. Situasi tersebut juga dipicu olehkelangkaan dana untuk pembangunan permukiman termasuk pengembangansistem dan mekanisme subsidi perumahan dan permukiman. Permasalahanpermukiman terakumulasi pada rendahnya kualitas lingkungan permukimanakibat belum terpenuhinya standar pelayanan prasarana dan sarana dasarpermukiman dalam skala kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. Kondisi tersebut berakibat padarendahnya tingkat kemampuan dan daya dukung permukiman dalammendukung kehidupan dan penghidupan penghuninya.IV. KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERMUKIMANA. Kebijakan Dan Strategi Nasional Perumahan dan PermukimanKebijakan dan strategi nasional perumahan dan permukiman (KSNPP)ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan PrasaranaWilayah selaku Ketua BKP4N No. 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002.KSNPP tersebut merupakan penjabaran operasional yang antara lainmengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 4Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman, UU No. 16 tahun 1985tentang Rumah Susun, dan UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolanDaerah, Program Pembangunan Nasional, serta mempertimbangkanlingkungan strategis yang ada pada saat ini dan kecenderunganperkembangan ke depan (Tahun 2020). Rumusan kebijakan dan strategitersebut bersifat sangat struktural sehingga secara nasional diharapkan dapatberlaku dalam rentang waktu yang cukup, dapat mengakomodasi berbagairagam kontekstual masing-masing daerah, dan dapat memudahkanpenjabaran yang sistemik pada tingkat yang lebih operasional oleh parapelaku pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, baik dalambentuk rencana, program, proyek, maupun kegiatan.Kebijakan dan Strategi Nasional dalam penyelenggaraan perumahan danpermukiman meliputi sebagai berikut :1. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukimandengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama melalui strategi : a)pengembangan peraturan perundangan, b) pemantapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman, dan c) fasilitasi pelaksanaanpenataan ruang kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman yang transparan dan partisipatif.2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagiseluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar denganmenitikberatkan kepada masyarakat berpenghasilan miskin/ rendah,

Page 5: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

melalui strategi : a) pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaKebijakanPemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 4an pasar perumahan, b) pengembangan perumahan melalui swadaya danpembangunan perumahan skala besar, c) pengembangan berbagai skimdan mekanisme subsidi perumahan, d) pemberdayaan masyarakat miskinberbasis Tridaya, dan e) pemenuhan kebutuhan perumahan danpermukiman dampak bencana alam dan kerusuhan sosial.3. Mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, danberkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian, danproduktifitas masyarakat melalui strategi: a) peningkatan kualitaskawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman kumuh, b) peningkatan prasarana dan saranadasar lingkungan, dan c) penerapan tata lingkungan permukiman yangresponsif.Secara tegas, KSNPP juga telah menggarisbawahi bahwa penyelenggaraanperumahan dan permukiman harus dilakukan melalui pendekatan multi-sektordan penyelenggaraan yang terdesentralisasi. Pendekatan-pendekatantersebut memberikan peluang sangat besar bagi peran Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol lokaluntuk secara aktif mewujudkan permukiman yang produktif danberkelanjutan. Dengan ditekankannya aspek multisektoral tersebut, makakoordinasi dan kerja sama antar pelaku menjadi kunci keberhasilanpenyelenggaraan perumahan dan permukiman. Dalam hal ini peranPemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kabupaten dan kota sebagai koordinator penyelenggaraanmenjadi penting karena Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah kabupaten/ kota yang lebihmengenal aspirasi, potensi dan karakter sumber daya lokal bagipembangunan perumahan dan permukiman di daerahnya. Fungsi koordinasidan fasilitasi menjadi penting karena UU Nomor 4 Tahun 1992 menegaskanbahwa pembangunan perumahan dan permukiman harus diselenggarakanberdasarkan rencana tata ruang wilayah yang menyeluruh dan terpadu yangditetapkan oleh Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah dengan mempertimbangkan aspek yangterkait.B. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan danPermukiman di Daerah (RP4D)Pengembangan permukiman juga ditujukan secara seimbang bagipermukiman yang telah terbangun, dengan tujuan untuk mencegah terjadinyapenurunan kualitas permukimannya, melindungi nilai-nilai spesifik, unik,

Page 6: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

tradisional, dan bersejarah yang telah tercipta sepanjang umur kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt, danuntuk meningkatkan kinerja kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt sehingga dapat melampaui ukuranindeks minimal keberlanjutan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. RP4D merupakan arahan utamasehingga pada setiap kurun waktu tertentu para pelaku pembangunanperumahan dan permukiman di daerah dapat mengukur dan mengevaluasikinerja keberhasilan penataan lingkungan perumahan dan permukiman didaerah yang bersangkutan.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman diDaerah (RP4D) sebagai pedoman perencanaan, pemrograman, pembangunandan pengendalian pembangunan jangka menengah dan atau jangkapanjang yang harus diupayakan dapat melembaga di daerah.lmplementasinya perlu dikukuhkan melalui peraturan daerah, yang untukrealisasinya harus dipantau dan dikendalikan dari waktu ke waktu, sertadikelola dengan tata Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan yang baik dan melibatkan secara sinergikemitraan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol, dunia usaha dan masyarakat.Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 5C. Pengembangan Permukiman Skala BesarDalam PP Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Siap Bangun (Kasiba)dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lisiba-BS) disebutkanbahwa Kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt Siap Bangun (Kasiba) adalah sebidang tanah yangfisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukimanskala besar (antara 3.000 - 10.000 unit rumah) yang terbagi dalam satu Lisibaatau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebihdahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana dansarana lingkungan sesuai rencana tata ruang lingkungan dan memenuhisyarat pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.Pengertian dari Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) adalah sebidang tanahyang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri (kapasitas antara1.000 - 3.000 unit rumah) yang telah dipersiapkan dan telah dilengkapidengan prasarana lingkungan serta sesuai dengan persyaratan pembakuantata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayananlingkungan. Adapun Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (LisibaBS) adalah Lisiba yang bukan bagian dari Kasiba yang dikelilingi olehlingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh fungsifungsilain. Selain itu PP ini juga mengatur beberapa hal yang terkait dengan

Page 7: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

pengembangan permukiman skala besar termasuk aspek pengelolanya.Pembangunan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman skala besar melalui Kasiba dan Lisibapada dasarnya merupakan upaya untuk menyediakan perumahan sekaligusupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.Dengan pendekatan ini diharapkan arah pertumbuhan, struktur kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt,serta kualitas lingkungan permukiman akan lebih terkendali. Disamping itu,pemenuhan kebutuhan perumahan bagi semua kelompok masyarakat akanterwujud. Penerapan pembangunan perumahan berbasis kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt inisesungguhnya telah sejalan dengan ketetapan UU Nomor 22 Tahun 1999yang memberikan peluang untuk mengembangkan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt-kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt khusustermasuk bagi kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman dengan tetap menghindarkan terjadieksklusivitas kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. Pengembangan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman melalui Kasibadan Lisiba-BS diharapkan menciptakan keterpaduan pelaksanaan pembangunanperumahan dan permukiman melalui iklim pembangunan yangkondusif yang didukung sinergi peran antara Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol pusat, provinsi dankabupaten/kota oranggg yogyakarta punyaaa hobi ngurusinnn urusan orang dikantor bikin rusuhhhhhhhhh hrd sama personalia.D. Pengembangan Satu Juta RumahUpaya pemenuhan kebutuhan penyediaan perumahan yang layak huni bagisemua orang di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan,antara lain masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mampumenghuni rumah yang layak. Sementara itu pada saat ini pemenuhankebutuhan perumahan yang ada masih sangat terbatas baik melalui pasarperumahan, subsidi Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol, maupun oleh swadaya masyarakat sendiri.Kebutuhan perumahan di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan rata-ratasebesar 800.000 unit rumah baru per-tahun. Jumiah tersebut belum termasukkesenjangan rumah yang belum terpenuhi sebelumnya yang pada akhirtahun 2003 masih mencapai sekitar 5,93 juta unit. Apabila pemenuhanbacklog tersebut difasilitasi selama 17 tahun sampai dengan tahun 2020,maka rata-rata setiap tahun terdapat 1,150 juta unit yang perlu difasilitasi. Disamping itu, pada tahun 2000 masih terdapat sebanyak 14,5 juta unit(28,22%) rumah-yang kualitasnya tidak layak huni.

Page 8: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 6Berangkat dari latar belakang kondisi permasalahan dan kebutuhan akanperumahan yang ada, maka bertepatan dengan peringatan Hari HabitatDunia 2003 Presiden RI telah mencanangkan Gerakan NasionalPengembangan Satu Juta Rumah Dan Percepatan Penyediaan AirMinum Dan Sanitasi Pada 1.500 Desa Per Tahun. Untuk sektor perumahandan permukiman, program pengembangan satu juta rumah per tahuntersebut akan dilaksanakan pada tahun 2004 - 2020.Sasaran pengembangannya meliputi: a). 200.000 unit melalui KPR (KreditPemilikan Rumah Sederhana Sehat-RsH) Bersubsidi dan PengembanganRumah Susun Serhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 3.000 unit yangdiharapkan akan meningkat 10 % per tahun sampai dengan tahun 2020; b).600.000 unit melalui pengembangan perumahan swadaya yang akanmeningkat 2,5 % per tahun sampai dengan tahun 2020; dan 3). 200.000 unitmelalui peningkatan kualitas perumahan yang akan meningkat 15 % pertahun sampai dengan tahun 2020.Gerakan nasional tersebut merupakan arahan dasar yang masih harusdijabarkan secara lebih operasional oleh berbagai pihak yang berkepentingandi bidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Penjabaran secarateknis dan operasional oleh para pelaku, masyarakat, dunia usaha, danPemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol maupun para pelaku lainnya melalui kegiatan penyiapanperangkat pengaturan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, danpengendalian serta pengelolaan pembangunan perlu dilakukan secaramenyeluruh, terencana dan terpadu secara sinergis di semua tingkatanPemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontolan, baik di Pusat maupun di daerah provinsi, kabupaten dan kota.Guna menyukseskan Gerakan Nasional Pengembangan Satu Juta Rumah,perlu dukungan peran Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah untuk beberapa hal sebagaiberikut:a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui : i) kemudahan perijinandan insentif bagi pengembangan kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman dan ii) meninjaukembali peraturan-peraturan daerah yang menghambat industriperumahan.b. Memberikan secara optimal dukungan penyediaan lahan perumahan danpermukiman termasuk dukungan prasarana dan sarana dasarlingkungannya sesuai dengan arahan RUTR daerah masing-masing yangdapat diakses secara mudah oleh seluruh lapisan masyarakat .

Page 9: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

c. Menyelenggarakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakatkhususnya dalam penyediaan akses terhadap sumber pembiayaanperumahan yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilanrendah.d. Menyelenggarakan mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik/tahunan terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan gerakan nasionaltersebut.Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 7V. FUNGSI DAN PERANAN KABUPATEN/ KOTA DALAM PENGEMBANGANPERMUKIMAN DI ERA OTONOMI DAERAH.A. Pengendali Perkembangan PermukimanPemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Kabupaten/ Kota di bidang permukiman dikonsepsikanmempunyai fungsi: (1) mengarahkan dan mengendalikan perkembanganpermukiman sesuai dengan perkembangan kota, sehingga dapat diwujudkanpelayanan kota yang efisien; (2) Menciptakan suasana kehidupan sosial yangkohesif dan mencegah terjadinya eksklusivitas; (3) Memberikan pelayananprasarana dan sarana dasar permukiman dan perkotaan; (4) Menjaminterselenggaranya hak dan keamanan masyarakatnya dalam bermukim.Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol pusat pada akhirnya akan lebih pada upayapengaturan, pembinaan, serta fasilitasi nasional dalam berbagai programyang mendorong berfungsinya sistem dan proses penyelenggaraanpermukiman di tingkat daerah kabupaten maupun kota. Di samping itu,fasilitasi dari Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol pusat dalam bidang permukiman, dimaksudkanuntuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol lokaldalam menyusun rencana dan program pembangunan permukimannya.B. Penyelenggara Pembangunan PermukimanSesuai dengan kewenangan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 danPP Nomor 25 Tahun 2000, seharusnya Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah kabupaten/kota oranggg yogyakarta punyaaa hobi ngurusinnn urusan orang dikantor bikin rusuhhhhhhhhh hrd sama personaliaberperan secara aktif mengendalikan petumbuhan permukiman di daerahnya.Peran tersebut diselenggarakan melalui pengaturan tata ruang,pengembangan jaringan prasarana dan sarana dasar dan pengendaliandampak lingkungan termasuk sistem pengelolaan pertanahan dan

Page 10: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

manajemen pembangunan permukiman yang berbasis kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. Peran danfungsi Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kota/kabupaten tersebut sangat penting karena merupakaninstitusi pengendali yang paling dekat dengan aktivitas pembangunanperumahan dan permukiman. Pembangunan permukiman perlu diarahkanpada permukiman skala besar. Untuk itu perlu dilakukan dengan penentuanlokasi, membangun prasarana kota, prasarana permukiman dan berbagaifasilitas umum sesuai dengan perkembangan kota. Oleh karena itu,Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kabupaten/ kota perIu mempunyai perencanaan yang baik yangdidukung dengan kajian kelayakan yang memadai.C. Peningkatan Kualitas PermukimanSecara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukimanmasih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadaisesuai skala kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt yang ditetapkan, baik sebagai kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt perumahanmaupun sebagai kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman yang berkelanjutan. Masih terdapatbanyak kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dansarana pendukung, seperti terbatasnya ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, tempat usaha dan perdagangan secara terbatas, fasilitas sosial danfasilitas umum, disamping masih adanya keterbatasan di bidang prasaranadasar perumahan dan permukiman, seperti air bersih, sanitasi, danpengelolaan limbah. Sebagai dampaknya adalah munculnya perkembanganpermukiman yang sporadis atau tidak teratur dan cenderung menjadipermukiman kumuh.Kebijakan Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol Dalam Mendukung Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah 8Permukiman kumuh pada umumnya tumbuh terutama karena lemahnyapengendalian. Permukiman kumuh di satu pihak dianggap sebagai solusiuntuk mengakomodasi masyarakat miskin, namun di lain pihak juga dianggapsebagai permasalahan kota. Kondisi permukiman tersebut upayapeningkatan kualitas permukiman kumuh dan tidak teratur ini harus menjadiperhatian Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah otonom. Oleh karena itu Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerahotonom perlu mempunyai kebijakan penanganannya. Dalam hal ini

Page 11: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol pusat dapat memberikan dukungan insentif dan bantuan teknissesuai kondisi permasalahannya.D. Peningkatan Keterpaduan dan Keserasian KotaSalah satu sasaran dalam pembangunan nasional di bidang permukimanadalah terdorongnya pertumbuhan wilayah dan keserasian lingkungan antarwilayah melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman yangberkelanjutan, saling mendukung dan terpadu secara sosial, ekonomi, danlingkungan baik di perkotaan maupun di perdesaan, serta kesalingterkaitanantar kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt. Penyelenggaraan yang berkelanjutan juga agar dicapaidengan pendayagunaan yang optimal dari sumberdaya pendukungperumahan dan permukiman. Oleh karena itu arah perkembanganpermukiman perlu dikendalikan secara terpadu agar tidak terjadi eksklusivitasbaik pada kasus permukiman kumuh, permukiman mewah, maupunpermukiman tidak teratur lainnya. Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kabupaten/ kota perlumenanganinya agar perkembangan permukiman yang ada dapat menjadiaset dan tidak menjadi beban kota.VI. REKOMENDASI BAGI PELAKSANAAN KEWENANGAN KABUPATEN /KOTA PENGEMBANGAN PERMUKIMANDalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah terkait dengan pembangunanpermukiman maka perlu kiranya segera direkomendasikan hal-hal sebagaiberikut :1. Peran Pemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol kabupaten/ kota dikonsepsikan mempunyai fungsi: (a)Pengendali Perkembangan Permukiman; (b) PenyelenggaraPembangunan Permukiman; (c) Peningkatan Kualitas Permukiman; (d)Peningkatan Keterpaduan dan Keserasian Kota. Untuk itu peraturanperundangan yang belum sejiwa dengan semangat UU yangmengedepankan kewenangan daerah otonom perlu kiranya segeradisempurnakan dan dikembangkan secara berkelanjutan.2. Perlu segera diatasi adanya kendala masih terbatasnya kapasitasPemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol daerah sebagai koordinator pembangunan di daerahnya,terutama dalam mengorganisir semua potensi pembangunan permukimandi daerahnya. Untuk itu dipandang penting untuk segera dilakukanpeningkatan kapasitas daerah melalui dukungan fasilitasi nasional dariPemerintah orang klatennn batakk wonosari yogyakartaa hobiii nyelidiki urusan rumah tanggaa oranggg yesussssssssss kontol pusat untuk mendorong berfungsinya sistem dan prosespenyelenggaraan permukiman di tingkat daerah kabupaten maupun kota.

Page 12: Kebijakan Pemerintah otonomi daerah

3. Adanya kecenderungan pengembangan permukiman yang tidak teraturdan kurang serasi dengan lingkungannya, akan memberikan dampaknegatif bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena itu kebijakanpembangunan permukiman harus diarahkan pada pengembanganpermukiman yang berbasis kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt.4. Dalam rangka mewujudkan keserasian pendayagunaan ruang dan lahantersebut, maka perlu terus ditingkatkan fasilitasi pelaksanaan penataanruang kawasan lima penjuru kotaaa jakarta diketikkkkkkkkkksama orang batakkkk yogyaaaa ngepetttttttttttttttt permukiman yang transparan dan partisipatif.