ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN DILEMATIKA SEKOLAH SWASTA PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DI MIM KLASEMAN GATAK

Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dosen Pengampu : Dr. Agus Maimun, M.Pd

Disusun Oleh: Sri Sunarni NIM. 26.10.7.3.062

PROGRAM PASCA SARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA 2011

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan pemerintah dengan digulirkannya Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun merupakan upaya lanjutan dalam memenuhi amanat UUD 1945, khususnya bab XIII menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan (pasal 31 ayat 1). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya banyak hambatan dalam implementasinya. Salah satu penghambat yang ditemukan adalah sebagian masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan anakanaknya. Dan dengan dicanangkannya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah-sekolah dan masyarakat cukup terbantu. Kebijakan pendidikan berlanjut dengan dicanangkannya pendidikan gratis bagi SD dan SMP Negeri mulai tahun 2009. Kebijakan ini di satu sisi mampu menjawab kesulitan banyak orangtua dalam pembiayaan pendidikan. Tetapi jika pendidikan gratis hanya ditujukan bagi sekolah negeri, kecuali bertentangan dengan azas keadilan, juga mempunyai dampak serius bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta, padahal mereka juga berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah-sekolah swasta umumnya dikelola oleh yayasan. Yayasan bertanggungjawab atas seluruh biaya operasional sekolah termasuk gaji

para guru dan pegawai. Dana bantuan BOS yang digulirkan pemerintah tentu sangat membantu yayasan dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, jika bantuan dana BOS tersebut dimaksudkan untuk membebaskan masyarakat dari seluruh biaya pendidikan, termasuk sekolah swasta, tentu akan menuai masalah besar. Namun, jika pemerintah harus menanggung seluruh biaya operasional sekolah swasta, mungkinkah terlaksana? Penanganan biaya pendidikan menurut peraturan yang berlaku juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Jika demikian, siapakah yang seharusnya menanggung biaya pendidikan, pemerintah saja, atau bersama masyarakat? Jika bersama masyarakat, bagaimana pembiayaan ini harus diatur sehingga pemerintah dan pihak swasta dapat mengembangkan sekolah masing-masing tanpa harus mematikan salah satu. Dalam UUD 1945 tanggungjawab pendidikan bangsa, terutama pendidikan dasar adalah menjadi tanggungjawab pemerintah. Hal ini terutama dijelaskan pemerintah dalam pasal 31 ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Isu kritis muncul dalam pembahasan ini adalah bagaimana komitmen pemerintah menyikapi amanat konstitusi ini, padahal kita tahu bahwa pendidikan dasar belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dan biaya pendidikannya sampai saat ini sebagian masih ditanggung masyarakat sendiri. Artinya, pendidikan dasar 9 tahun3

masih belum benar-benar gratis, bahkan masih terkesan tetap mahal bagi kalangan orang miskin. Pemikiran tentang reformasi pendidikan didasarkan pada penilaian atas kegagalan pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Upaya Orde Baru meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan tentu dilandasi niat baik dan membawa hasil yang spektakuler jika dibanding dengan orde sebelumnya, tetapi kita tidak bisa mendasarkan pada maksud baik semata. Catatan tentang kegagalan yang mengecewakanpun perlu diungkap secara adil yang meliputi: 1) Kegagalan memberikan pendidikan secara merata kepada anak usia sekolah, yang dikenal dengan wajib belajar (wajar 9 tahun); 2) Kegagalan hasil pendidikan membangun kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab pada masyarakat dan bangsa, karena tidak mampu memcahkan masalah, lemah berkomunikasi dan dalam bekerja sama; 3) Konflik yang tak terselesaikan tentang kurikulum sebagai alat perubahan; 4) keterbatasan jumlah anggaran pendidikan dalam APBN; 5) Politisasi lembaga pendidikan dikaitkan dengan pemeliharaan dukungan terhadap rezim Orde Baru oleh birokrasi pendidikan, dan sebagainya. Reformasi pendidikan sebagai kesempatan yang terbuka setelah tumbangnya rezim Orde Baru dan berfokus pada: 1) Usaha-usaha meningkatkan Anggaran Pendidikan dalam APBN 2001; 2) Perubahan jumlah mata pelajaran di SD; 3) Perubahan paradigma pendidikan dari mengajar ke belajar; 3) Perubahan atau perumusan falsafah pendidikan dalam cara pandang atau memposisikan murid sebagai warga belajar yang

bermartabat; dan 4) Perubahan atau perumusan fungsi pendidikan untuk mengembangkan potensi kemanusiaan warga belajar untuk menghadapi masa depan yang komplek dan dinamis (berubah). Akibat dari kecilnya anggaran pendidikan salah satu pengaruhnya adalah gagalnya arus murid dalam penyelenggaraan wajib belajar. Wajib belajar adalah upaya melaksanakan UUD pasal 31 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dari pasal ini pemerintah memiliki dua mandat dari UUD 1945 yaitu: aspek kualitatif mencerdaskan bangsa dan aspek kuantitatif tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Depdiknas sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pendidikan, dianggap berhasil apabila 29 juta anak mendapat pendidikan SLTP. Tetapi angka BPS 2005 menunjukkan bahwa 15 juta anak usia sekolah drop-out pada jenjang SD kelas 3, dan 7 juta drop-out SD kelas 4-6. Dalam kaitan ini dilakukan manusia sejak manusia berada dalam usia yang sangat dini (dalam kandungan sang ibu). Kemudian terus berproses sampai ia mencapai usia dewasa. Proses pendidikan ini bahkan berlangsung tanpa dibatasi usia, kata Jhon Dewey disebut sebagai long life education. Pada prinsipnya bahwa pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak mengenal titik akhir, ini artinya bahwa berakhirnya pendidikan berarti berakhir pula kehidupan. Tetapi, jika proses pendidikan tidak berjalan dengan baik, yang terjadi adalah pengingkaran terhadap hakikat hidup manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, upaya untuk memperlancar proses pendidikan merupakan kewajiban,5

bukan saja menjadi kewajiban bagi pemerintah, melainkan juga bagi semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan UUD 45 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan pasal 5 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS menegaskan bahwa setiap warga negara

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, bahkan pada pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendanaan pendidikan merupakan ketersediaan dana dari

pemerintah untuk pendidikan. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.Dimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah disetujui dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juli 2008, namun PP itu tidak secara jelas mengatur larangan pungutan di sekolah. PP tersebut, bahkan seakan melegalkan terjadinya pungutan untuk pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah negeri maupun swasta

B. Rumusan Masalah Berdasar beberapa uraian di atas, berikut ini dapat dirumuskan masalah-masalah yang diangkat dalam pembahasan karya tulis ini : 1. Bagaimana implementasi Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah swasta? 2. Bagaimana manfaat dan kelemahan program BOS bagi sekolah swasta? 3. Bagaimana pengaruh kebijakan BOS terhadap kelangsungan sekolah swasta?

C. Tujuan Bahasan Tujuan dan Manfaat Makalah ini ditulis untuk beberapa tujuan berikut : 1. Terbukanya wawasan kaum akademisi, khususnya berkaitan dengan masalah-masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia. 2. Memberi wacana dan inspirasi bagi para pembuat kebijakan, khususnya menyangkut pembiayaan pendidikan dalam kaitan dengan kelangsungan lembaga-lembaga pendidikan.

7

3. Memberi gambaran konkret pelaksanaan dana BOS di sekolah-sekolah swasta dikaitkan dengan kebijakan sekolah gratis. 4. Manyuarakan usulan kepada pembuat kebijakan terutama berkaitan dengan kelangsungan hidup sekolah-sekolah swasta.

D. Metode Penulisan Laporan Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan dan mendukung lancarnya dalam membuat laporan b. Dokumen dan Arsip Dokumen di dalam penelitian merupakan sumber data yang penting, dokumen dan arsip meliputi data-data sekolah, berkas-berkas dll.

BAB II DESKRIPSI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN DILEMATIKA SEKOLAH SWASTA PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2008

A. Isu Pokok Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Berdasarkan pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.(Penerbit Asa Mandiri, 2007: 50) Adapun rumusan pengertian tentang Pendidikan Nasional dapat penulis kemukakan pendapat Ki. Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Nasional di Indonesia serta yang diangkat oleh Pemerintah sebagai Bapak Pendidikan, menyatakan sebagai berikut: Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan peri-kehidupan yang dapat mengangkat

9

derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemulian segenap manusia di seluruh dunia. (Ahmadi & Uhbiyati, 2001: 190) Dengan demikian nampak erat sekali hubungan antara seorang nasionalisme dengan keyakinan hidup kebangsaan. Hal ini akan dihayati bagi orang yang menyatakan diri dengan hidup bangsanya dan merasa terikat dengan benang sutera kecintaan yang halus dan suci dengan bangsanya. S. Mangunsarkoro menyatakan: Baru jika si pendidik itu sendiri seorang nasionalis, barulah ia bisa menyiarkan keyakinan kebangsaan itu pada tiap-tiap hal yang diajarkannya kepada murid. Dan karena si pendidik itu seorang nasionalis, maka dengan sendirinya ia dapat melihat pekerjaannya sebagai guru itu dalam lingkungan dan susunan pekerjaan kebangsaan yang luas. (Ahmadi & Uhbiyati, 2001: 191) Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun gratis memang menjadi impian setiap warga. Namun, pendidikan gratis itu sering disalahartikan. Ada yang mengartikan pendidikan gratis adalah tidak membayar uang sekolah berikut segala keperluannya seperti buku, seragam, dan transportasi. Ada pula yang mengartikan pendidikan gratis hanya meliputi biaya operasional sekolah. Pengertian Wajar Dikdas gratis versi pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), hanya mencakup biaya

operasional sekolah seperti uang sekolah dan gaji guru, serta biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu tahun. Sedangkan biaya transportasi siswa dari rumah ke sekolah masih dibebankan pada orangtua murid. Dalam PP No 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, disebutkan bahwa pemerintah hanya

menanggung biaya operasional sekolah seperti gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan struktural bagi pejabat structural pada satuan pendidikan, dll. Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan. Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. J. Hallack mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan (1) definisi produksi pendidikan, (2) identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan (3) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum.

11

Biaya pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa cara, antara lain biaya ini dikategorikan atas (1) biaya langsung dan biaya tidak langsung, (2) biaya sosial dan biaya privat, dan (3) biaya moneter dan biaya non-moneter. Dilihat dari luasnya, analisis pengeluaran pendidikan dapat dilakukan secara keseluruhan dan secara mikro. Studi biaya pendidikan secara keseluruhan atau nasional menyangkut (1) biaya pendidikan dan produk domestik bruto, dan (2) unsur-unsur biaya pendidikan. Analisis biaya secara mikro, adalah analisis biaya pada tingkat lembaga, yaitu pada tingkat distrik/yayasan dan pada tingkat satuan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Davis (Robbins, 1999) bahwa: The primaryobjectie at business firm is economic service. Tidak ada organisasi yang dapat hidup jika tidak memberikan nilai ekonomis. Nilai ekonomis ini dikembangkan melalui aktivitas yang dilakukan oleh para anggotanya untuk menciptakan produk atau jasa organisasi. Aktivitasaktivitas tersebut kemudian menghubungkan tujuan organisasi dengan hasilnya. Adalah pekerjaan manajemen untuk mengelompokan aktivitasaktivitas tersebut sedemikian rupa sehingga membentuk sturuktur organisasi. Davis kemudian berkesimpulan bahwa dengan demikian struktur organisasi bergantung pada tujuan-tujuan organisasi.

B. Isu-isu strategis Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah No 48

Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan

pendidikan yaitu pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wakil peserta didik dan pihak lain selain yang dimaksud sebelumnya yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut. Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik. 1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi: a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

13

b. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. 2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau

penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. 3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Selain itu pada pasal 6 biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang

merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundangundangan. Tanggung jawab pendanaa pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, dijelaskan pada pasal 27 bab II yaitu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendanaan pendidikan sebagai berikut 1. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Pada pasal 28, bantuan biaya pendidikan mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik dan diatur dengan peraturan Menteri atau peraturan menteri sesuai kewenangan masing-masing serta diatur dengan peraturan kepala daerah. Beasiswa harus mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. Pemberian beasiswa oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri atau peratutan menteri agama sesuai dengan wewenang masing-masing. Pemberian yang diberikan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan pertauran kepala daerah ini semua pada pasal 29.

15

Satuan pendidikan yang diselanggarakan oleh pemerintah atau Pemda wajib menerima biaya nonpersonalia dari pemerintah atau pemerintah daerah bial terjadi penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia maka satuan pendidikan harus sesuai dengan yang telah diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wakil peserta didik. Dan jika terjadi pemungutan maka satuan pendidikan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di bab 3 tentang tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat pada bantuan biaya pendidikan dan beasiswa pasal 44 yaitu Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya dan memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Sumber nya bisa dari : 1. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; 2. Pemerintah; 3. pemerintah daerah; 4. orang tua/wali peserta didik; 5. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya; 6. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

7. sumber lainnya yang sah. Pasal 45 bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personal. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 46 satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. C. Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Bab 1 ketentuan umum terdiri dari 6 pasal yaitu; Pasal 1 terdiri dari 6 ayat ;Pasal 2 terdiri dari 2 ayat ; Pasal 3 terdiri dari ; Pasal 4 ; Pasal 5 ;Pasal 6 Bab II Tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dibagi menjadi beberapa bagian yaitu enam bagian a. Bagian kesatu tentang biaya investasi satuan pendidikan paragraph 1 biaya investasi lahan pendidikan terdiri 3 pasal.

17

Pasal 7 terdiri dari 7 ayat; pasal 8 terdiri 2 ayat; pasal 9 terdiri dari 3 ayat. Paragraf 2 biaya investasi selain lahan pendidikan terdiri dari 4 pasal yaitu pasal 10 terdiri dari 3 ayat ; pasal 11 terdiri dari 2 ayat ;pasal 12 terdiri dari 2 ayat dan pasal 13 terdiri dari 3 ayat. b. Bagian kedua tentang biaya investasi penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan. Paragraph 1 biaya investasi lahan terdiri dari satu pasal yaitu pasal 14 yang ter terdiri dari 2 ayat. Paragraf 2 biaya investasi selain lahan yaitu pasal 15 terdiri 2 ayat. c. Bagian ketiga tentang biaya operasi satuan pendidikan. Paragraph 1 biaya personalia terdiri dari 5 pasal yaitu pasal 16 yang terdiri dari 2 ayat ,pasal 17 juga 2 ayat, pasal 18 ;2 ayat, pasal 19 ; 2 ayat, dan pasal 20 terdiri dari 3 ayat. Paragraph 2 biaya nonpersonalia terdiri dari 4 pasal yaitu pasal 21 terdiri 3 ayat, pasal 22 terdiri dari 2 ayat, pasal 23 terdiri dari 3 ayat, dan pasal 24 terdiri dari 3 ayat. d. Bagian keempat tentang biaya operasi penyelanggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan. Paragraph 1 biaya personalia terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 25 yang terdiri dari 2 ayat. Paragraph 2 biaya nonpersonalia yaitu hanya pasal 26 yang terdiri dari 2 ayat.

e. Bagian kelima tentang bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Terdiri dari 4 pasal yaitu pasal 27 yaitu 2 ayat, pasal 28 dengan 3 ayat, pasal 29 dengan 3 ayat, dan pasal 30 dengan 3 ayat. f. Bagian keenam pendanaan pendidikan di luar negeri. Terdiri dari 1 pasal yautu pasl 31 Bab III tanggung jawab pendaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Dibagi menjadi beberapa bagian yaitu lima bagian. a.Bagian kesatu biaya investasi satuan

pendidikan. Paragraph 1 biaya investasi lahan pendidikan terdidir dari 2 pasal yaitu pasal 32 dengan 4 ayat dan pasal 33 dengan 4 ayat. Paragraph biaya investasi selain lahan

pendidikan yaitu pasal 34 dengan 5 ayat dan pasal 35 dengan 4 ayat. b.Bagian kedua biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan. Paragraf 1 baiay investasi lahan pasal 36. Paragraph 2 biaya investasi selain lahan pasal 37. c.Bagain ketiga baiya operasi satuan pendidikan . paragraph 1 biaya personalia pasal 38 dengan 319

ayat dan pasal 39 dengan 4 ayat. Paragraf 2 biaya non personalia pasal 40 dengan 6 ayat dan Pasal 41 dengan 4 ayat. d.Bagain keempat biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan . paragraph 1 baiay personalia pasal 42, paragraph 2 biaya nonpersonalia pasal 43 e.Bagian kelima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa terdiri dari 3 pasal. Pasal 44 dengan 3 ayat, pasal 45 dengan 2 ayat dan pasal 46. Bab IV tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat diluar penyelenggara dan astuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 2 bagian a. Bagian kesatu tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik terdiri dari 2 pasal. Pasal 47 dan pasal 48. b. Bagian kedua tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat di luar

penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya. Pasal 49 dengan 3 ayat.

c. Bab V sumber pendanaan pendidikan terdiri dari 8 pasal. Pasal 50 dengan 4 ayat, pasal 51 dengan 6 ayat, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55 dengan 2 ayat, pasal 56 dengan 2 ayat, pasal 57 dengan 10 ayat. Bab VI pengelolaan dana pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu lima bagian. a. Bagian kesatu. Prinsip pasal 58, paragraph 1 prinsip umum pasal 59 dengan 5 ayat, paragraph 2 prinsip khusus terdiri dari 4 pasal.Pasal 60 dengan 3 ayat, pasal 61 dengan 4 ayat, pasal 62 dengan 4 ayat, pasal 63 dengan 2 ayat. b. Bagian kedua. Perencanaan terdiri dari 3 pasal. Pasal 67 dengan 3 ayat. c. Bagian ketiga realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan dengan 6 pasal. Pasal 68 dengan 2 ayat, pasal 69 dengan 3 ayat, pasal 70 dengan 3 ayat, pasal 71 dengan 3 ayat sampai dengan pasal 73. d. Bagian keempat pengawasan dan pemeriksaan teridiri dari 5 pasal. Pasal 74 dengan 2 ayat, pasal 75 dengan 2 ayat, pasal 76 dengan 2 ayat, pasal 77 dengan 2 ayat, pasal 78 dengan 2 ayat. e. Bagian kelima pertanggungjwaban. Pasal 79 dengan 3 ayat. Bab VII pengalokasian dana pendidikan dengan 5 pasal. Pasal 80 dengan 2 ayat, pasal 81 dengan 2 ayat, pasal 82 dengan 3 ayat, pasal 83

21

dengan 3 ayat, dan pasal 84. Bab VIII ketentuan peralihan Bab IX etentuan penutup terdiri dari 3 pasal, pasal 86, pasal 87, dan pasal 88.

BAB III PAPARAN DATA TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN DILEMATIKA SEKOLAH SWASTA PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2008

A. Implementasi Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah swasta Pada dasarnya sekolah swasta membiayai operasional

sekolahnya secara mandiri. Jika sekolah-sekolah swasta berada dalam suatu korporasi bisa terjadi subsidi silang antar sekolah dalam satu naungan. Kebijakan BOS di satu sisi membantu sekolah-sekolah

swasta dalam pembiayaan operasional. Orangtua juga terbantu karena dana BOS juga digunakan untuk meringankan iuran orangtua. Berbagai kebutuhan dan fasilitas belajar peserta didik juga sangat terbantu dengan adanya dana BOS. Namun, tatkala kebijakan BOS dibarengi dengan kebijakan sekolah gratis, bagi sekolah-sekolah swasta menjadi masalah besar, meskipun pemerintah menetapkan sekolah gratis sementara ini hanya untuk SD dan SMP Negeri. Sekolah-sekolah negeri sejauh ini biaya personalia ditanggung oleh negara. Oleh sebab itu dana BOS secara teoritis sudah dapat menutup buaya operasional sekolah. Sementara itu sekolah-sekolah swasta menanggung seluruh pembiayaan, termasuk biaya personalia. Maka, jika memang benar kebijakan BOS dimaksudkan untuk membuat pendidikan gratis, sekolah-sekolah swasta berada dalam kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu antara lain : sekolah swasta terancam kehilangan murid, karena sebagian murid mencari sekolah gratis. Atau jika sekolah-sekolah swasta ikut menggratiskan seluruh siswa, operasional sekolah terancam

kelangsungannya. Hal ini tidak terjadi jika anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh negara sungguh mampu menutup seluruh biaya pendidikan. B. Manfaat dan kelemahan program BOS bagi sekolah swasta Departemen Pendidikan Nasional sejak pertengahan 2005

23

meluncurkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini dibuat dengan arah awal menggratiskan biaya pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan meringankan bebas biaya bagi kelompok menengah dan mampu. Program ini dibuat untuk meminimalisir dampak kenaikan BBM. Kenaikan BBM dikawatirkan menurunkan daya beli masyarakat miskin, tetapi lebih dari itu mampu menghambat upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Melalui masyarakat, BOS pemerintah siswa hendak meningkatkan miskin akses

khususnya

dari

keluarga

terhadap

pendidikan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun tersebut. Sebelum program BOS digulirkan sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan berkaitan dengan pembiayaan program wajib belajar. Tahun 1998 hingga 2004 pemerintah menerbitkan program BKM (Bantuan Khusus Murid), kemudian pada tahun 2004/2005 dikeluarkan program Pemberian Subsidi Bantuan Minimal Pendidikan (PSBMP) dan pada pertengahan 2005 program itu diteruskan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada tahun 2006 program BOS dilengkapi dengan program BOS BUKU. Program-program tersebut melibatkan anggaran dalam jumlah besar. Yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana program-

program tersebut efektif dan efisien serta mencapai sasaran. Dengan pengawasan melekat, penyaluran dan pemanfaatan dana BOS di sekolah-sekolah sebenarnya sudah berjalan lancar, meski tetap tidak bebas sama sekali dari kekurangan. Berkenaan dengan program sekolah gratis yang mengiringi program BOS sebenarnya masih belum tuntas. Program sekolah gratis (SD dan SMP) disosialisasikan pada bulan Januari 2009. Setelah berlangsung satu tahun terlihat bahwa program ini menimbulkan efek paradoksal. Di satu sisi masyarakat mensyukuri pendidikan gratis ini, di lain pihak sekolah-sekolah (terutama sekolah negeri) mengalami kesulitan serius melanjutkan program-programnya akibat kekurangan dana. Dana BOS yang disalurkan secara kualtitatif jelas tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah dalam

menyelenggarakan seluruh program. Untuk sekolah-sekolah swasta, meski tetap boleh menarik iuran dari orangtua murid, kedua program di atas tetap menimbulkan dampak serius. Tentu hal ini tidak terlalu berpengaruh bagi sekolah-sekolah swasta unggulan. Pengaruh yang dimaksud adalah, sekolah swasta mulai kekurangan murid, karena sebagian besar orangtua tentu akan mencari sekolah yang gratis. Hal ini diperkuat pula oleh asumsi bahwa sekarang sekolah-sekolah negeri banyak yang memiliki kualitas bagus. Sebaliknya, jika sekolah swasta ikut membebaskan biaya pendidikan bagi siswanya, tentu tidak mampu lagi membiayai operasional sekolah,25

terutama karena guru dan pegawai di sekolah swasta digaji oleh sekolah/yayasan sendiri. Inilah dilematika sekolah swasta! Di satu sisi kebijakan BOS menyejukkan, di sisi lain kebijakan BOS menjerat dan mencdekik! Secara teoritis keadaan ini dapat diatasi jika pemerintah menyediakan anggaran cukup, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Jika pemerintah pusat tidak mampu mencukupi biaya ini, maka pemerintah daerah harus dapat melengkapi dana dari pusat sehingga sekolah gratis benar-benar terwujud, baik negeri maupun swasta. Berkaitan dengan kewajiban sekolah swasta untuk memberikan gaji kepada guru dan karyawannya, jika program sertifikasi guru sudah berjalan mantap tentu tidak lagi menjadi beban berat bagi sekolah swasta. Namun tetap menjadi pertanyaan bagi dunia pendidikan, bagaimanakah peran orangtua dalam ikutserta membiayai pendidikan? Hal ini tetap memerlukan formulasi yang jelas, sehingga peranserta masyarakat mengembangkan pendidikan tidak dimatikan. C. Pengaruh kebijakan BOS terhadap kelangsungan sekolah swasta Kebijakan BOS secara umum sangat membantu sekolah dan orangtua murid. Namun kala kebijakan dini langsung dilanjutkan dengan program sekolah gratis maka menimbulkan benturan-benturan di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan bukan semua ditangani negara, bahkan yang ditangani oleh masyarakat (swasta) jumlahnya

lauh lebih besar. Sekolah-sekolah swasta juga selalu disebut-sebut sebagai mitra pemerintah, karena memang kenyataannya sekolahsekolah swasta dan sekolah-sekolah negeri sama-sama membina anakanak bangsa. Sekolah-sekolah swasta membutuhkan kebijakan khusus berkaitan dengan program BOS jka keberadaannya masih tetap dibutuhkan. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 27 menyiratkan akan pentingnya

keberadaan sekolah swasta: bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya dalam

penyelenggaraan Pendidikan Nasional (ayat 1). Selain itu, ciri kahas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan (ayat 2), sedang syarat-syarat dan tata cara

penyelenggaraannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ( ayat 3). Penyelenggaraan Sekolah swasta di Indonesia dilakukan oleh beranekaragam pihak, yaitu: yang memiliki latar belakang keagamaan, kebudayaan/kedaerahan, sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi wanita dan sekolah yang merupakan bagian dari suatu organisasi besar dengan beraneka ragam latar belakang pula. Dari perspektif manajemen penyelenggaraan pendidikan keragaman latar belakang itu berkaitan dengan kemampuan finansial kompetensi professional, dan akuntabilitas penyelenggaraan terhadap pemakai jasa pendidikan. Dalam keragaman itu pula, badan-badan penyelenggara pendidikan27

swasta dihadapkan dengan kewajiban mengimplementasikan salah satu strategi pokok kebijakan pendidikan nasional, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Jumlah sekolah formal umum yang diselenggarakan oleh swasta berkembang cukup pesat. Dilihat dari lingkup kewilayahannya, terdapat dua sifat organisasi penyelenggaraan sekolah swasta, yaitu federatif dan non federatif , organisasi penyelenggaraan yang bersifat federatif adalah badan atau koordinator penyelenggaraan pendidikan tingkat nasional yang mempunyai perwakilan di 20% daerah tingkat I, dan masingmasing perwakilan itu membawahi cabang sebanyak 20% daerah tingkat II. Sedangkan organisasi yang non-federatif adalah badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di daerah tingkat II atau daerah tingkat I, tidak memiliki perindukan ke tingkat nasional (BMPS, 1996). Sekolah swasta di Indonesia, selain memiliki akar sejarah yang kuat juga memiliki berbagai keuntungan dalam hal jaminan perundang-undangan, sifatnya yang manageable untuk peningkatan mutu dan difusi gagasan, pengelolaannya lebih otonomi, jalur birokrasinya lebih pendek, dan adanya keleluasaan berinovasi ke arah peningkatan mutu dan kinerja sekolah. Namun jika berhadapan dengan program pemerintah mengenai sekolah gratis, pengelolaan sekolah swasta menghadapi kendala yang serius. Ini terjadi jika tidak ada kebijakan lanjutan yang sungguh mempertimbangkan posisi perguruan

swasta sebagai mitra sekolah-sekolah negeri.

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari berbgaai uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut : 1. Kebijakan BOS merupakan kebijakan pro-rakyat, memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam menanggung biaya pendidikan. Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi rakyat banyak, terutama bagi yang berkekurangan. 2. Kebijakan BOS tidak perlu tergesa-gesa diikuti dengan program

29

sekolah

gratis

jika

pemerintah

belum

menyiapkan

berbagai

pendukungnya, terutama anggaran. 3. Perguruan swasta, secara historis sangat berperan dalam dunia pendidikan nasional oleh sebab itu peran mereka perlu dipertahankan. Perguruan swasta hendaknya tetap dijadikan partner bagi pemerintah dalam menyukseskan pendidikan nasional. 4. Kebijakan BOS dapat menjadi dilema bagi perguruan swasta karena dikaitkan dengan program sekolah gratis. Di satu sisi kebijakan BOS disyukuri sebagai bantuan untuk mempertahankan kelangsungan sekolah swasta, namun di sisi lain jika diikuti dengan kebijakan sekolah gratis yang menempel pada kebijakan BOS, akan mengancam kelangsungan perguruan swasta. 5. Masyarakat (terutama yang berada) harus tetap diberi peluang untuk berperan dalam pembiayaan pendidikan. Perguruan swasta sangat terbantu dengan peranserta masyarakat.

B. Saran-Saran Kebijakan BOS harus diikuti dengan kebijakan lanjutan yang mendukung : 1. BOS reguler dari pusat hendaknya diikuti dengan BOS daerah sehingga sungguh mampu menutup biaya pendidikan secara

keseluruhan. 2. Sekolah swasta hendaknya dijadikan partner bagi sekolah negeri. Pemerintah hendaknya memperlakukan sekolah swasta secara adil, terutama dalam perekrutan peserta didik, pembiayaan investasi pendidikan dan biaya operasional pendidikan. 3. Alokasi biaya pendidikan yang diamanatkan undang-undang sungguh diperjuangkan secara murni, bukan secara politis, dipelintir, sehingga sektor pendidikan sungguh diperhatikan sebagai investasi masa depan.

C. Rekomendasi 1. Dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan Dana BOS harus lebih Profesional karena menggunakan dana masyarakat untuk Peningkatan Mutu Pendidikan. 2. Kepala Sekolah harus transparansi terhadap penggunaan Dana BOS. 3. Petunjuk teknis BOS dalam penyusunan RAPBS harus mengatur secara jelas cara penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi APBS.

31

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2008. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Binatama Raya. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 2006. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bos Buku /dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Jakarta : Depdiknas. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bos Buku /dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu. Jakarta: Depdiknas. Parsons, Wayne. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Prenada Media Group. Suyanto, Bagong. 1995. Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi

Pengentasannya. Yogyakarta: UGM. Tangkilisan, H. N. S., 2003. Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yappi. Winarno, Budi. 2005. Teori dan Praktek Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

33