implementasi kebijakan pemerintah tentang

Click here to load reader

Post on 30-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JABUNG BARAT )
Dalam Ilmu Pemerintahan
PEMBIMBING:
Dr. Robi’atul Adawiyah, S.H.I., M.H.I Dr. DI. Ansusa Putra, Lc., MA.Hum
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).
v
ABSTRAK
Judul Skripsi: Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tunjangan Pendidikan (Studi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat) Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Tunjangan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat. Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan Kebijakan pemerintah dalam menerapkan program Tunjangan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah dalam penerimaan tunjangan pendidikan guru sekolah dasar masih belum merata dan hanya guru PNS yang menerimanya seharusnya guru honorer juga menerima tunjangan pendidikan. Adapun implementasi kebijakan tunjangan pendidikan dalam peningkatan mutu agar upaya proses belajar di sekolah dapat berjalan dengan baik., maka kebutuhan akan pengelolaan pendidikannya secara profesional harus dilaksanakan secara berkelanjutan
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tunjangan Pendidikan
vi
PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim…
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang Maha Agung,
Maha Tinggi, Maha Adil, dan Maha Penyayang. Taburan cinta dan
kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, menjadikan aku
manusia yang senantiasa berpikir, membekaliku dengan ilmu, beriman
dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Kupersembahkan skirpsi
ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.
Ibundaku Ratmiati dan Ayahandaku Parno. Sebagai tanda bakti,
hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan
karya kecil ini kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, yang tiada
pernah hentinya selama ini memberiku semangat, Do’a, dorongan,
nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak dapat
tergantikan, hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada
didepanku. Ibu, Ayah terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku
untuk membalas semua pengorbananmu.
Adik ku tercinta Luthfi Habib tiada yang paling mengharukan
saat kita kumpul bersama. Terimakasih atas do’a dan kebaikan adik
selama ini, terimakasih karena sudah menjadi adik yang paling terbaik,
walaupun kita berjauhan aku selalu mendo’akan yang terbaik untuk adik
disana, semangat kuliahnya. Semoga nanti kita bisa membahagiakan
kedua orangtua kita dengan hasil kerja keras kita.
Terimakasih kupersembahkan untuk teman-teman seperjuangan
angkatan 2016 Semoga nanti kita semua bisa menjadi orang yang sukses.
Amin…
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis curahkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karuniannya kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat beriring salam tak lupa
penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari
zaman jahiliyah ke zaman yang penuh akan nikmat iman dan ilmu pengetahuan.
Skripsi ini penulis susun sebagai sebagai salah satu tugas akhir studi dan
syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas
Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selelainya skripsi ini tidak lepas
dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, terutama dosen
pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta
saran untuk kesempurnaan penulisan kripsi ini.
Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini kecuali
Do’a kepada Allah SWT, semoga jasa baiknya dan pengorbanan mereka
mendapat balasannya dari Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis juga
menyampaikan ucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA.M.IR.,Ph.D Wakil Dekan I Fakultas Syariah
Bidang Akademik dan Kelembagaan.
E. Kerangka Teori................................................................. 7
5. Instrumen Pengumpulan Data ........................................ 27
6. Teknik Analisis Data ...................................................... 29
7. Sistematika Penulisan..................................................... 31
A. Historis Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat ......... 32
B. Geografi dan Luas Daerah ............................................. 33
C. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan .......................... 35
D. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................... 38
E. Visi Misi Dinas Pendidikan ........................................... 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kebijakan Tunjangan Pendidikan di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat ................................................................... 47
Tanjung Jabung Barat .................................................... 57
xii
UU : Undang - Undang
SD : Sekolah Dasar
DIKNAS : Pendidikan Nasional
SK : Surat Keterangan
Gambar 2 : Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung
Barat ........................................................................................... .53
Peningkatan kualitas suatu bangsa dapat dilakukan melalui sektor
pendidikan sedangkan peningkatan kualitas pendidikan salah satunya dapat
dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan guru.1 Dalam dunia pendidikan
keberadaan, peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat urgen,
karena komponen pendidikan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan
rencana strategis tersebut adalah guru. Guru memiliki peranan yang strategis dan
merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan kelembagaan sekolah,
karena guru pengelola Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi para
siswanya.Oleh karena itu, dalam kebijakan yang berkaitan dengan upaya
peningkatan kualitas pendidikan, tidak dilepas dari hal yang berkaitan dengan
eksistensi guru itu sendiri, termasuk meningkatkan kesejahteraanya.
Guru merupakan salah satu faktor penting dalam pembelajaran,
bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru
untuk mengimplementasikannya maka kurikulum tersebut tidak akan mencapai
tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Dalam ruang lingkup persekolahan,
guru menjadi figur sentral dari segala upaya pembaruan pendidikan. Guru sebagai
tumpuan harapan untuk mewujudkan agenda – agenda pendidikan nasional,
1Taruangi,H., F. “Implementasi Kebijakan Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil Di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali”.Jurnal Katalogis.Vol 2 No.1 January 2014.
1
2
utamanya dalam hal peningkatan mutu dan relevansi, pemerataan dan perluasan
kesempatan dan peningkatan efesiensi.2
kesejahteraan guru adalah dengan memberikan tunjangan pada guru yang bertugas
pada daerah khusus. Hal ini sejalan dengan Undang –undang Nomor 14 tahun
2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru sebagai tenaga profesional
berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial yang meliputi gaji pokok,tunjangan yang melekat pada gaji,
serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan maslahat tambahan
yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip
penghargaan atas dasar prestasi, dan salah satu upaya pemerintah adalah
memberikan tunjangan khusus kepada guru yang bertugas didaerah khusus. 3
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 pasal 10 yang menyatakan
bahwa guru yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah di daerah
khusus sesuai peraturan perundang- undangan diberi tunjangan khusus setiap
bulan selama masa penugasan. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen diberikan
setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus.4
Program pemberiaan tunjangan khusus masih berupa pemberian bantuan
kesejahteraan guru daerah khusus. Saat ini Direktorat Jendral Pendidikan Dasar
sedang mengupayakan usulan tambahan anggaran pada APBNP untuk
merealisasikan pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah
2Ali Mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep, Strategis dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia.( Cet.II: Rajawali Pers: Jakarta, 2013),hlm.61
3Undang- Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 . Guru Dan Dosen 4Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 Bab 3 Pasal 10. Tunjangan
Khusus
3
khusus sebesar setara 1 ( satu ) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan
ini merupakan bukti bahwa pemerintah secara terus-menerus berusaha
meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru.Kesejahteraan guru
menjadi jantungnya pelayanan pendidikan, karena dengan sistem insentif yang
wajar dan berkeadilan dapat diharapkan pelayanan optimal dan terbaik bagi
masyarakat. Tingkat kesejahteraan merupakan penentu yang amat penting bagi
kinerja guru dalam menjalankan tugasnya.5
Tujuan dari pemberiaan tunjangan khusus ialah untuk meningkatkan
suplemen yang mendorong agar guru-guru yang bertugas di daerah terpencil
terpengaruhi hak kesejahteraannya dan berusaha sebaik mungkin untuk
meningkatkan efektifitas kinerjanya, utamanya pada aspek kualitas pengajaran
dan juga kuantitas pengajaran.6Pemberian tunjangan daerah khusus bagi guru
yang bertugas di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mekar Tanjung
perbatasan dengan wilayah pengabuan merupakan pendorong untuk menjadikan
mereka profesional. Selain itu diharapkan memicu hasil belajar siswa di daerah
terpencil tidak jauh berbeda dengan siswa yang berada di perkotaan.
Berdasarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2016 bahwa kriteria guru penerima
tunjangan khusus adalah 7:
6Zainul Haq,” Pemberiaan Tunjangan Khusus Daerah Terpencil untuk Perbaikan Kinerja Guru SMP di Kecamatan Liukang Tupabbring Utara, Kabupaten Pangkep”. Jurnal Studi Pendidikan, Vol 16 No.2 Desember 2018
7Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan 2016
4
2. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
3. Diutamakan S-1/ D-IV.
4. Masa kerja sebagai guru/pendidik minimum 2 (dua) tahun berturut –turut, yang
dibuktikan dengan surat penugasan.
5. Jumlah guru penerima tunjangan sesuai dengan jumlah guru ideal (formulasi
perencanaan kebutuhan guru).
Guru menjadi pusat perhatian karena sangat besar peranannya dalam setiap
usaha peningkatan mutu. Tak ada usaha inofatif dalam pendidikan yang dapat
mengembangkan guru. Guru merupakan penentu paling besar terhadap
prestasinya belajar siswa. Peranan guru semakin penting di tengah keterbatasan
sarana dan prasarana, seperti dialami negara-negara sedang berkembang.
Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 membahas
tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru dimana disebutkan bahwa setiap
guru wajib memenuhi standar kualitas akademik dan kompetensi guru yang
berlaku secara nasional, juga bahwa guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi
akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana akan diatur dengan peraturan mentri
tersendiri.8Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat Sekolah Dasar merupakan program
pemerintah belum dapat dicapai secara maksimal dengan disertai pembangunan
berbagai sarana dan prasarana penunjang mulai dari gedung sekolah dan tenaga
8Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007
5
pendidik sampai pada fasilitas pendukung lainnya seperti ketersediaan buku paket
dan materi pembelajaran yang belum tercapai.
Proses pendidikan di wilayah Tanjung Jabung Barat Desa Mekar Tanjung
perbatasan dengan wilayah Pengabuan membawa harapan kepada anak didik dan
orang tua siswa, dimana beban yang harus ditanggung untuk pendidikan akan
sedikit lebih berkurang. Betapa tidak, berbagai biaya pendidikan seperti biaya
pendaftaran, iuaran bulanan, biaya ujian, maupun bahan pendukung lainnya
hingga biaya praktek dan lainnya menjadi beban yang dipikul bersama antara
pemerintah dan orang tua.9
penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang
Tunjangan Pendidikan (Studi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tanjung
Jabung Barat)”.
yang akan diteliti adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Kebijakan Tunjangan Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat?
Tanjung Jabung Barat ?
6
Batasan masalah adalah memfokuskan masalah yang akan diteliti.10 Maka
perlu batasan masalah agar pembahasan ini dibuat tidak terlalu luas, terkonsep dan
tidak keluar dari apa yang menjadi tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini
penulis hanya membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang
Tunjangan Pendidikan (Studi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat). Berfokus pada tahun anggaran 2018 di Sekolah Dasar
diantaranya Sekolah Dasar Negeri 83/V Mekar Tanjung.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian
sebelumnya,maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian,
yaitu sebagai berikut:
Tanjung Jabung Barat.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat suatu
kegunaan baik bagi penelitian maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan
penelitian ini sebagai berikut:
7
1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah
pengetahuan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu yang
mana program penerimaan tunjangan pendidikan bagi guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah.
E. Kerangka Teori
fenomena.11 Sedangkan kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang
dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau
dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang
digunakan untuk mengkaji permasalahan.12
1. Implementasi Kebijakan
a. Pengertian Implementasi
untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap
sesuatu. Pressmandan Wildavsky mengemukakan bahwa
membawa,menyelesaikan,mengisi,menghasilkan,melengkapi.Jadi implementasi
11Sugiono,Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014).hlm.41 12Jujun, S. Soeryasumantri. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta:Sinar Harapan,
1978)hlm. 316
mencapai tujuan kebijakan. 13
yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan.14
istilah implementasi kebijakan adalah, pelaksanaan pengendalian aksi-aksi
kebijakan dalam (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-
aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Implementasi merupakan tindakan
untuk mencapai tujuan yang lebih digariskan dalam keputusan kebijakan.
Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun
swasta.15
implementasi, “ pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya,
13Wildavsky dan Pressman, Implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete. (1978). hlm 21
14Solichin, Abdul Wahab. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. (Jakarta: Bumi Aksara,2000)
15Duun, W. Pengantar Aanalis Kebijakan Publik (Edisi Kedua).(Yogyakarta:Gajahmada University Press, 2000).
9
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk
menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.16
b. Pengertian Kebijakan
Kebijakan tidak lepas juga kaitannya dengan kehidupan nasional yang
kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu, ada saatnya jika konflik dapat
diredam dengan upaya kesatuan bentuk dalam bentuk segala aspek kehidupan
nasional, dan ada saatnya pula dimana konflik perlu dikembangkan dalam
kehidupan nasional untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Pada
kebijakan pemerintah dalam konteks mikro, dalam proses kebijakan hanya ada
tiga komponen yang saling berinteraksi,antara lain: (1) kebijakan itu sendiri,(2)
pelaku kebijakan,(3) lingkungan.
pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Hal ini menunjukan bahwa
dalam penyusunan kebijakan publik menjadi hak prerogratif pemerintah pusat
baik itu lembaga eksekutif,legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga itu seharusnya
menjadi satu kesatuan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang akan
dikeluarkan.Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan
yang diambil oleh seseorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih
beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan tersebut
masih berada dalam batas –batas kewenangan aktor tersebut. Berbagai pendapat
dari beberapa definisi tentang kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan
16Mazmanian,Daniel A and Paul A. Sabatier.Implementation and Public Policy,(USA : Scott Foresman and Compeny, 1983). hlm 139
10
bahwa serangkaian keputusan aktor politik dengan melihat fenomena sosial yang
terjadi terkait tindakan yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan untuk
mencapai tujuan pemerintah.
masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut
banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan,
dengan taktik dan strategis maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang
dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan
masalah yang ada, rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaiakn
masalah yang ada, rumusan kebijakan maaupun bentuk perundang – undangan,
setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh
pemerintah, masyarakat mapun pemerintah bersama-sama masyarakat.17
Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan
pelaku kebijakan disebut stakeholder. Kemudian yang dimaksudkan mengenai
lingkungan mencakup keadaan sosial politik, sosial budaya,sosial ekonomi,
pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal,nasional,regional dan internasional.
Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan
dibuat mencakup hubungan timbal balik antara ketiga elemen yaitu kebijakan
publik, perlu kebijakan dan lingkungan kebijakan.18
Menurut M Irfan Islamy kebijakan adalah suuatu program pencapaian
tujuan, nilai dan tindakan yang terarah. Berdasarkan pengertian diatas suatu
17 Mazmanian,Daniel A and Paul A. Sabatier.Implementation and Public Policy .hlm 20 18Subarsono, Analisis Kebijakan Publik :Konsep,Teori,dan Aplikasi,(Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013)
kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan
melalui tindakan yang terarah.19
c. Pengertian Implementasi Kebijakan
dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan
segera setelah penetapan Undang – Undang. Kemudian Lester dan Stewart juga
menyebutkan implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang
kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran
(output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).
Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti
pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para
pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan (tanpa tindakan) oleh
berbagai aktor, khususnya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk
membuat sebuah kebijakan.20
salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi
dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.
Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan
kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil
sebagaimana yang diharapkan.
12
yang terjadi setelah undang – undang di tetapkan yang memberikan otoritas
program, kebijakan,keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata
(tangible output). Implementasi mencakup tindakan–tindakan oleh sebagai aktor,
khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.21
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah
kegiatan utuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang
dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai
upaya untuk mewujudkan kebijakan”. 22
2. Model Implementasi Kebijakan Publik
a. Model Implementasi oleh George C. Edward lll
Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang
dikembangkan oleh George C Edward III menanamkan model implementasi
kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.
Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :23
1. Komunikasi
kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi.
Komunikasi menurutnyasangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari
21Ripley Rendal B and Grace A. Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, (the Dorsey Press. Chicago-Illionis,1986), hlm 148.
22Purwanto dan Sulistyastuti, Aanalisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan (Jakarta: Bumi Aksara,1991), hlm 21.
23Edward III, George C. (edited) Publick Policy Implementing, (Jai Press Inc,London England. Goggin,Malcolm L et al. 1990), hlm 149-154
13
2. Sumber Daya
kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya
dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C. Edward III (dalam
Agustino),24 indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu, staf,
informasi,wewenang dan fasilitas.
disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut
Gorge C Edward III (dalam Agustino) adalah pengangkatan birokrat dan intensif.
4. Struktur Birokrasi
Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para
pelaksana kebijakan mengatahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai
keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut
tidak dapat dilaksanakan atau direalisasi karena terdapatnya kelemahan dalam
struktur birokrasi.
dampak suatu program yaitu: (1) Kondisi linkungan, (2) Hubungan antar
24Syaiful Sagala, Menajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung : Alfabeta,2009), hlm 49.
14
Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
c. Implementasi Marilee S. Grindle
Menurut Grindle, implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan
hubungan yang memungkinkan tujuan dari kebijakan dapat terealisasi sebagai
sebuah hasil dari aktivitas pemerintahan. Upaya-upaya tersebut di desain dengan
suatu harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah di perkirakan.25
d. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn
Enam variabel menurut Van Metter dan Carl Van Horn yang
mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran
dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level
pelaksana kebijakan.
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik)
akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para
agen pelaksananya.
15
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau tindaknya implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan
akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Matter Carl Van Horn adalah
sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik
yang telah ditetapkan.26
Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (perpect
implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-
syarat itu adalah sebagai berikut :
1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksanaan tidak akan
menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlakukan benar-benar tersedia.
26Agostiono, Implementasi Kebijakan publik Model Van Metter dan Carl Van Horn, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm 154
16
yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungannya.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam ukuran yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna.27
Model ini terdiri dari 10 point yang harus diperhatikan dengan seksama
agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beragam
sumber daya, misalnya waktu, keuangan, sumber daya, manusia peralatan yang
harus tersedia dengan memadai. Dismping itu, sumber daya tersebut harus
kombinasi berimbangan. Tidak boleh terjadi ketimbangan, misalnya sumber
daya manusia cukup memadai tetapi peralatan tidak memadai, atau sumber
keuangan memadai tetapi ketersedian waktu dan keterampilan tidak cukup.
Hambatan lain, kondisi eksternal pelaksana harus dapat dikontrol agar kondusif
bagi implementasi kebijakan. Ini cukup sulit sebab kondisi lingkungan sangat
luas, beragam serta mempunyai karakteristik yang spesifik sehingga tidak
mudah untuk dapat dikendalikan dengan baik.
27Wahab,Solichin A. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan.(Jakarta: Bumi…

View more