menganalisis kebijakan pemerintah terhadap masalah kebijakan ujian nasional

Hak cipta: M. Luthfil hakim (www.Serbapolitik.blogspot.com)

TUGAS KEBIJAKAN PUBLIK

“MENGANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP MASALAH

KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL”

Disusun Oleh :

M. Luthfil Hakim (115120600111014)

Kelas B. IPM 2

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012


Abstract

National Examination is a standardized national final exam in each school level in Indonesia,

which determines the final graduation for students in class, national examination policy is

also created as a means of evaluating the government's education for a year. National

Examination policy as development policy resulting from our educational system is a policy

that was not separated from our educational system, the National Examination for the

evaluation of education is still seized with the problems in implementation or in policy, it is

not intended to blame the government alone as an authority policy makers, but the figure of

the infrastructure or the people themselves are still not able to abide by and implement

policies that have been made. The emergence of problems in each year either side of the

superstructure and infrastructure in this policy to make this policy has always been a

chameleon every year or can be referred to there are always new things every year

penyelenggaraanya. In analyzing the issue of incremental models deemed suitable as a model

that can provide a solution to this problem. Incremental model as a model of public policy

began when an economist named Charles E. Lindblom has a notion of thinking about public

policy, criticize Lindblom first time a comprehensive rational model in public policy making.

Lindbolm as quoted by Dye, argues that public policy makers will not make annual

assessments on a regular basis to all existing policies and that have been proposed previously.

This incremental model displays a conservative force in public policy making. Conservative

style of this model can be seen in the way the assessment (evaluation) of programs or new

policies, such as whether it will be increased, reduced or modified, then the rationale that he

used always refers to programs or past policies and costs that have been issued earlier

decades. In analyzing policy model is certainly a lot of policy experts are pros and cons of this

incremental model. After understanding the incremental models we hopefully will be able to

understand the issues a policy, especially public policy.


Abstrak

Ujian Nasional merupakan sebuah ujian akhir berstandard nasional disetiap jenjang

sekolah di Indonesia yang menentukan kelulusan bagi siswa dikelas akhir, kebijakan

ujian nasional ini juga dibuat sebagai sarana evaluasi pemerintah dalam

menyelenggarakan pendidikan selama setahun. Kebijakan Ujian Nasional sebagai

kebijkan yang dihasilkan dari sistem pendidikan kita merupakan sebuah kebijakan

yang sudah tidak lepas dari sistem pendidikan kita, UNAS sebagai hasil evaluasi

penyelenggaraan pendidikan masih dihinggapi berbagai masalah dalam

pelaksanaan ataupun dalam penyusunan kebijakan, hal ini bukan bermaksud

menyalahkan pemerintah saja sebagai otoritas pembuat kebijakan, melainkan sosok

infrastruktur atau masyarakat sendiri yang masih belum bisa menaati dan

melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Munculnya permasalahan dalam setiap

tahun baik disisi suprastruktur dan infrasruktur dalam kebijakan ini membuat

kebijakan ini selalu menjadi bunglon setiap tahun atau bisa disebut selalu ada hal

baru dalam setiap tahun penyelenggaraanya. Dalam menganalis masalah ini Model

inkremental dirasa cocok sebagai model yang mampu memberikan solusi terhadap

masalah ini. Model inkremental sebagai salah satu model dari kebijakan publik

bermula ketika seorang ekonom yang bernama Charles E. Lindblom memiliki

sebuah gagasan pemikiran tentang kebijakan publik, pertama kalinya Lindblom

mengkritik model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik.

Lindbolm sebagai yang dikutip oleh Dye, berpendapat bahwa para pembuat

kebijakan publik tidak akan melakukan penilaian-penilaian tahunan secara teratur

terhadap seluruh kebijakan-kebijakan yang ada maupun yang telah diusulkan

sebelumnya. Model inkremental ini menampilkan sebuah gaya konservatif dalam

pembuatan kebijakan publik. Gaya konservatif dari model ini dapat dilihat dalam

cara melakukan penilaian (evaluasi) terhadap program-program atau kebijakan-

kebijakan baru, misalnya apakah akan ditingkatkan, dikurangi atau dimodifikasi,

maka dasar pertimbangan yang dipakainya selalu mengacu pada program-program

atau kebijakan-kebijakan lama dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dimasa


sebelumnya. Dalam penganalisisan model kebijakan ini tentunya banyak para ahli

kebijakan yang pro dan kontra dengan model inkremental ini. Setelah memahami

model inkremental nantinya diharapkan kita mampu memahami sebuah masalah-

masalah sebuah kebijakan terutama kebijakan publik.


EXECUTIVE SUMMARY

Indian Archipelago itulah sebutan awal dari negara Indonesia1, negara yang

sejuta kekayaan sumber daya alam bagai surga diatas muka bumi ini sudah lebih

dari setengah abad negara merdeka, tetapi kita masih memiliki segudang

permasalahan yang saling kait-mengait bak benang kusut yang sulit untuk diurai,

permasalahan yang sudah sangat kompleks permasalahanya bukan berada pada

satu bidang saja melainkan sudah mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran,

kriminalitas, korupsi, bencana, rendahnya tingkat kesehatan, kebodohan, hingga

pendidikan.

Dari segudang permasalahan tersebut, sebenaranya salah satu ujung mula

dari permasalahan tersebut adalah dari kualitas pendidikan yang rendah, kita bisa

mensignkronisasikan pendidikan dengan permasalahan lain seperti rendahnya

tingkat kesehatan, pengangguran, kriminalitas, dan korupsi, pada dasarnya

permasalahan tersebut seperti memiliki hubungan kausalitas antara satu dengan

yang lain. Salah satu cara untuk mengurai semua permasalahan bisa dimulai dengan

pendidikan yang baik bagi anak bangsa.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sebenarnya berbagai

upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya cita-cita dalam bidang

pendidikan seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 yaitu

mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan tersebut berupa

pembaharuan atau inovasi dalam bidang pendidikan. Pembaharuan atau inovasi

pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru, yang kualitatif dan berbeda

dari sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam

pendidikan (Wijaya, Djajuri, dan Rusyan, 1988:7)2. Menurut Undang-Undang No. 20

Tahun 2004, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk

mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses

pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar 1 Dikutip dari buku “The Idea of Indonesia” karya R.E Elson hal.1 2 Dikutip dari dalam sebuah jurnal, Ismail, Syahid, Analisis Masalah Ujian Nasional, dalam jurnal pendidikan,

tidak diterbitkan


memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian,

memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan

sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan

yang mulia ini disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan dan metode pembelajaran. Kurikulum

digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Untuk melihat tingkat

pencapaian tujuan pendidikan, maka diperlukanlah suatu bentuk evaluasi.

Dengan demikian evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen

utama yang sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan

pendidikan. Ujian Akhir Nasional merupakan salah satu alat evaluasi yang

dikeluarkan Pemerintah yang merupakan anak bibit dari Ebtanas (Evaluasi Belajar

Tahap Akhir) yang sebelumnya dihapus. Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional

(UAN/UNAS) dalam akhir- ini menjadi satu masalah yang cukup ramai dibicarakan

dalam banyak seminar atau diskusi. Beberapa kali sempat terlontar rencana atau

keinginan dari beberapa pihak untuk menghapus atau meniadakan Ujian Akhir

Nasional tersebut. Tidak kurang dari Mendikbud sendiri pernah melontarkan

pernyataan akan menghapus UNAS, dan pernyataan beberapa anggota Dewan yang

mengusulkan penghapusan UNAS tersebut. Seperti yang dikutip dari media

elektronik jurnal parlemen Surya salah satu anggota MPR berpendapat bahwa

"Sebenarnya argumen saya pribadi bukan UNAS itu dihentikan atau tidak, dicabut

atau tidak. UNAS itu sebagai bagian dari proses pendidikan, tapi juga amanat dari

UU, tapi penerapannya yang saya selalu kritik jangan seperti sekarang” ujarnya,

seperti yang dikutip jurnal parlemen Selasa (30/3)3. Lalu Surya juga menyatakan

bahwa, konsep pendidikan yang diterapkan saat ini sudah sangat keliru dari UU

Sistem Pendidikan Nasional. Padahal UU mengatakan kelulusan ditentukan oleh

pendidik yaitu guru, pihak sekolah, dan pemerintah. "Kalau sekarang pemerintah

yang dominan. Sebetulnya yang paling mendasar adalah pendidikan, perbaikan

sarana prasarana pendidikan itu sendiri, gurunya, dan kurikulumnya," lanjut Surya.

3 Dikutip dari http://www.jurnalparlemen.net/news/sosial-budaya/mohamad-surya-kritik-pelaksanaan-un.html pada tanggal 18/06/2011


Lebih lanjut Surya mengatakan, UNAS dengan standar yang sama diterapkan untuk

satuan pendidikan yang berbeda-beda, kota dengan desa, padahal kondisi Jawa

dengan luar Jawa berbeda-beda. "Kalau seandainya ke depan bisa sama rata, maka

segera kontroversi akan hilang. Apalagi yang terjadi (kini) kalau sudah UNAS itu

kan ngeri dijaga polisi, kaya teroris saja," tuturnya.Dengan demikian UNAS dalam

implementasinya mengalami krisis kebijakan dimana faktor penyebab krisis dapat

ditinjau dari berbagai dimensi sebagai contoh sederhana krisis tersebut dapat terjadi

karena kekurangan dalam proses perumusan kebijakan dan programnya, kekeliruan

dalam proses perencanaan, penyimpangan dalam pelaksanaan, kelemahan dalam

penentuan anggaran atau bahkan pada saat pengawasan dan dan pelaporan.

Setelah melihat masalah yang terjadi terkait dengan pembahasan UNAS

mungkin ada baiknya jika masalah ini dikaji atau dievaluasi lebih dalam lagi agar

nantinya tercapai sebuah solusi terhadap masalah kebijakan ini, apakah kebijakan

ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan? Ataukah malah membikin masalah

baru. Dalam menentukan model kebijakan yang akan dipakai untuk menentukan

kebijakan, yang dirasa paling tepat adalah inceramental model dimana model ini

merupakan model yang menganalisis dan memodifikasi sedikit kebijakan dari

kebijakan sebelumnya4, dalam keterkaitanya dengan pemilihan model tersebut akan

dibahas lebih dalam pada bab pembahasan

4 Dikutip dari buku Pengantar Analisis Kebijakan Publik karya Prof. Solichin hal.94


BAB I

Latar Belakang Masalah

1.1 Latar Belakang

Permasalahan Ujian Nasional pada dasarnya sudah menjadi perdebatan sejak

lama dimana beberapa kelompok menyatakan setuju dengan penyelenggaraanya

dan beberapa kelompok lainya menyatakan tidak setuju. Disisi Pemerintah

penyelenggaraan UNAS pada dasarnya diniatkan sebagai sarana untuk penilaian

terhadap penyelenggaraan kurikulum pendidikan yang sudah dilaksanakan, jika

hasil UNAS dari para siswa-siswi kelas akhir dalam setiap jenjang hasilnya buruk

dan banyak yang tidak lulus sesuai dengan syarat minimal kelulusan, maka

kurikulum pendidikan dapat dievaluasi lebih lanjut, selain itu dengan adanya

UNAS pada dasarnya juga Pemerintah ingin melakukan penganalisisan terhadap

wilayah-wilayah yang bisa dikatakan pendidikanya kurang maju. Meskipun dalam

kerangka kebijakan UNAS tersebut pemerintah dapat menyusun dan bermaksud

baik, akan tetapi dalam policy implementationnya pemerintah boleh dikatakan gagal

total.

Salah satu dari beberapa kegagalanya adalah pemerintah tidak mampu

mengatasi angka kecurangan yang dilakukan oleh para siswa maupun guru pada

waktu pelaksanaan UNAS, hal ini terjadi karena para siswa memiliki presepsi

bahwa lulus UNAS adalah pertaruhan antara hidup dan mati, antara malu atau

tidak, dari presepsi tersebut timbullah niatan untuk menghalalkan segala cara

untuk lulus UNAS. Hal itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi dalam presepsi

siswa-siswi Indonesia, yang mereka inginkan sekolah selama bertahun-tahun

hanyalah untuk lulus UNAS dan mengesampikan akan pencarian sebuah ilmu. Bila

Dalam presepsi para guru pengajar, UNAS juga merupakan pertaruhan antara

hidup dan mati, bila murid yang mereka asuh ada yang tidak lulus maka pribadi

guru akan tercoreng begitu pula dengan sekolahnya yang akan terdelegetimasi

dalam masyarakat, tentunya jika sudah begini para guru dan sekolah akan turut

meramaikan semarak penghalalan segala cara dalam pencapaian kelulusan anak


didiknya. Hal ini terbukti dari beberapakali terselanggaranya UNAS hampir 98%

setiap sekolah melakukan kecurangan dalam pelaksanaannya5.

Salah satunya lagi adalah tidak meratanya soal yang diujikan dalam naskah

UNAS, memang soal yang diujikan dalam UNAS dari sabang sampai merauke

isinya sama tapi dari kesamaan inilah yang sebenarnya muncul sebuah tidak

pemerataan, karena setiap daerah di Indonesia memiliki level pendidikan yang

berebeda-beda, seperti level pendidikan sekolah-sekolah di Merauke dengan di

Jakarta tentunya sangat berbeda jauh perkembanganya oleh sebab itu sangatlah

tidak relevan jika soal UNAS mulai dari sabang sampai merauke disamakan isinya,

hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru, yaitu akan menumpuknya angka

tidak lulus di daerah-daerah yang memiliki pendidikan rendah, seperti di Indonesia

bagian timur, kita bisa menyaksikan kenyataanya saat ini banyak angka ketidak

lulusan di Indonesia bagian timur khususnya Papua dan NTT yang notabenya

memiliki kualitas pendidikan yang buruk.

Jika hal ini tidak menjadi sebuah bahan evaluasi bagi pemerintah dalam

menetapkan kebijakan terkait dengan UNAS selanjutnya maka jelas akan terjadi

kembali sebuah angka kecurangan dan angka ketidaklulusan. Seharusnya dengan

Anggaran negara 20% yang dialokasikan ke pendidikan pemerintah mampu

melakukan kebijakan yang efektif terkait dengan Ujian Nasional ini. Dari tahun ke

tahun memang pemerintah hanya melakukan perbahan kecil dari kebijakan

sebelumnya terkait dengan UNAS ini, karena memang yang dirasa pantas oleh

pemerintah dalam menentukan model kebijakan ini adalah inkremental model,

padahal seharusnya dengan inkremntal model ini, kebijakan UNAS sudah bisa

mencapai dalam tahapan sukses, tetapi karena antara penyelenggara dan yang

menjadi peserta sama-sama belum bisa menjalankan peran fungsi dengan benar

maka sistem pelaksanaan yang berjalan pun tidak akan sesuai dengan harapan.

Dari tahun ke tahun Pemerintah selalu menaikkan indeks minimal nilai

kelulusan UNAS dengan maksud adanya peningkatan kualitas mutu tiap angkatan

lulusan pertahun, tetapi pemerintah tidak mellihat bahwa dalam tahun sebelumnya 5 Pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2010 SMA-SMA di Kabupaten Gresik


jumlah ketidak lulusan masih terjadi, peningkatan indeks minimal tersebut tentunya

harus menjadi pemikiran lebih lanjut oleh pemerintah, karena masih adanya siswa

yang tidak lulus diangka sebelumnya tetapi angkanya malah dinaikkan. Adanya

kebijakan paket C pada siswa yang tidak lulus UNAS juga masih sangat perlu dikaji

ulang, karena dengan ijazah paket C yang disematkan pada siswa yang tidak lulus

dan melakukan ujian siswa sangat sulit diterima dalam bursa kerja dan pendafaran

diri dalam jenjang pendidikan berikutnya, institusi-institusi di Indonesia sangat

tidak mempercayai intelejensi yang dimiliki oleh para siswa lulusan paket C

sehingga perlunya pengkajian ulang terkait kebijakan ini agar nantinya siswa yang

tidak lulus masih berkesampatan besar meskipun mendapat ijazah paket C.

Beberapa ahli dan praktisi yang menyatakan bahwa UN dirasa tidak perlu

dilaksanakan, ,mereka memiliki anggapan bahwa tanpa perlu adanya UN

sebenarnya penilaian terhadap menurun meningkatnya pendidikan bisa dari rapor

siswa-siswa yang dihitung secara kumulatif dari semester awal hingga akhir,

adapula ide bagus mengenai hal ini yaitu melalui penghitungan nilai siswa yang

dihitung berdasarkan capaian Indeks Prestasi seperti yang diterapkan pada sistim

Perguruan Tinggi, dengan begitu nantinya pada akhir semester akan di kalkulasi

ulang Indeks Prestasi siswa dan di kumulatifkan sehingga pemerintah hanya perlu

menentukan pra syarat minimal indeks kumulatif agar siswa bisa dinyatakan lulus

tetapi pemerintah tetap harus memberi pembedaan antara lokasi pendidikan yang

sudah dapat dikatakan maju dan belum maju sehingga nantinyaada sebuah

pemerataan yang jelas.

1.2 Urgensi Masalah Kebijakan

Permasalahan UN ini merupakan sebuah permasalahan yang memang sudah

harus perlu dibahas lebih mendalam lagi, karena permasalahan ini sudah

menimbulkan sub-sub permasalahan lagi sehingga timbullah permasalahan yang

kompleks dalam penerapanya, sudah banyak pelanggaran hukum dan tindakan-

tindakan yang melanggar norma dalam kebijakan ini, seperti dalam hal contekan

masal, kebocoran soal, penyuapan pengawas, hingga pemalsuan nilai, ketidak

mampuan pemerintah sebagai institusi tertinggi untuk menerapkan kebijakan yang


pas mengenai UN ini menyebabkan permasalah ini masih berlanjut hingga sekarang

dan sangat mengganggu tujuan bangsa dalam hal mencerdaskan kehidupan.

Pentingnya pembahasan masalah ini sangat berketerkaitan dengan

peningkatan kualitas SDM manusia ada di Indonesia, tak bisa dielakkan lagi bahwa

siswa-siswi saat ini merupakan calon-calon penerus bangsa yang menentukan

kehidupan bangsa dimasa yang akan datang, jika mereka dalam masa mudanya

sudah melakukan tindakan melanggar hukum dan melanggar norma maka jangan

harap generasi-generasi muda saat ini akan taat norma dan hukum dalam kemudian

hari, karena mereka sudah terbiasa atau terdidik untuk menjadi warga negara yang

menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan bersama.

Seharusnya sistem pendidikan kita yang saat ini haruslah dirubah terkait

dengan UN khususnya karena bila tidak dirubah secepatnya maka kebijakan-

kebijakan yang dilakukan pun akan berada dalam taraf keburukan, seperti yang

dijelaskan oleh Sri Bintang Pamungkas yang menyatakan bahwa “Jika sistem adalah

bangunan rumah maka kebijakan adalah perabotan yang menghiasi di dalamnya”6.

Sehingga jelas jika sistemnya sudah salah maka kebijakan-kebijakan yang akan

dilakukan akan salah pula, yang dimaksud sistem disini adalah sistem pendidikan

yang kita anut seperti dari kurikulumnya atau yang lain, dan penekanan nilai

sebagai salah satu angka untuk menentukan evaluasi merupakan sebuah hal yang

sangat blunder, karena dalam hal pendidikan seperti di negara berkembang ini

pemahaman keilmuan masih sangatlah penting daripada ukuran dari nilai yang

berbentuk angka. Sehingga tak heran banyak para orang tua, guru, dan siswa

sekaligus yang beranggapan bahwa keberhasilan mereka dalam sekolah adalah nilai

yang bagus, paradigma seperti ini seharusnya dihapus oleh masyarakat Indonesia

pada umumnya, mereka harus yakin bahwa nilai tidak menentukan semua, dan

yang menentukan semuanya adalah tingkatan penyerapan dan pemahaman

keilmuan yang dilakukan oleh para siswa di sekolah. Contohnya jika nilai tidak bisa

dijadikan pedoman utama adalah jika dalam satu kelas ada salah satu murid yang

sangat rajin mendengarkan dan berargumentasi dalam kelas, tetapi ketika ujian tiba

6 Dikutip dari buku Indonesia baru karya Sri Bintang Pamungkas di Halaman pendahuluan


tubuhnya dalam kondisi sakit otomatis nilainya akan buruk karena pikiran dan

tubuhnya tidak mampu melakukan peran fungsi yang optimal dalam melakukan

peran dan fungsinya.

Masalah UNAS yang harusnya jadi evaluasi adalah memang dari segi

penerapan keberlangsunganya, itupun jika nantinya di analisis lebih lanjut UNAS

memang harus terselenggara, dalam penerapanya saat ini kebijakan terbaru

mengenai UNAS adalah kode soal yang dibuat banyak dan adanya nilai rapot

sebagai penggabungan terhadap nilai UNAS yang nantinya dikalkulasikan dan

akhirnya pemerintah yang menentukan jumlah minimal angka kelulusanya.

Kebijakan baru memang sedikit memberi dampak positif salah satunya adalah

mengurangi angka kecurangan dan mengurangi angka kelulusan, tetapi masih

banyak kekurangan yang terjadi dalam penerapanya.

Dalam pembahasan lebih lanjut di bab berikutnya akan ada sebuah

pengkajian mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah

dalam menetapkan kebijakan ini, model kebijakan apa yang dirasa sangat relevan

dan pantas menurut kebijakan UNAS yang telah dikaji. Sehingga nantinya

diharapkan pemerintah mampu menyelenggarakan UNAS dengan baik tanpa ada

lagi perdebatan dan mampu mengatasi krisis pendidikan rendah di Indonesia serta

nantinya mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang saat

ini bisa dikatakan sangat rendah.


BAB II

Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka

2.1 Kerangka teori

Kebijakan Publik (Public Policy) juga bisa diartikan sebagai keputusan-

keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat

garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang

mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni

mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui

suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya,

kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh

birokrasi pemerintah.7

Institusi-institusi pemerintah adalah institusi pembuat kebijakan, sekaligus

juga institusi pelaksana kebijakan. Fokus utama kebijakan publik dalam negara

modern adalah pelayanan publik kebijakan tersebut adalah bersumber pada

masalah-masalah yang tumbuh dalam mansyarakat luas, yang merupakan segala

sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau

meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara

yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk

menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok

dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi .

Sebenarnya dengan adanya definisi yang sama dikalangan pembuat

kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut

tidak akan menjadi sebuah masalah yang kaku. Namun, diharapkan adanya titik

temu dalam persepsi kebijakan itu sendiri.

Memang dalam kenyataan bahwa kebijakan yang lahir belum tentu

menyenangkan dan dapat diterima oleh semua yang terkena sekaligus pelaksana

7 sumber : http://www.geocities.ws/mas_tri/peng_kebijakan.PDF dikutip pada tanggal 27/03/2012


kebijakan tersebut, mamun jika kebijakan tersebut tidak diambil, bisa jadi pula dapat

merugikan semuanya. Sehingga dengan demikian kebijakan merupakan suatu

keharusan sebagai suatu dinamisasi dalam penomena dan permaslahan yang ada.

Dalam pembahasan mengenai model inkremental, sebenarnya pada model

ini memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang

telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan sebuah

perubahan-perubahan seperlunya. Model inkremental yang bermula dari pemikiran

Charles E. Lindblom, Lindblom memiliki sebuah gagasan pemikiran tentang

kebijakan publik, yang pertama kalinya Lindblom mengkritik model rasional

komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Lindbolm sebagai yang dikutip

oleh Dye, berpendapat bahwa para pembuat kebijakan publik tidak akan melakukan

penilaian-penilaian tahunan secara teratur terhadap seluruh kebijakan-kebijakan

yang ada maupun yang telah diusulkan sebelumnya. Dengan cara misalnya

pengklarifikasian tujuan-tujuan masyarakat secara keseluruhan, meneliti manfaat

dan biaya dari tiap alternatif kebijakan dan membuat urut-urutan prioritas dari tiap

alternatif kebijakan, serta melihat rasio/nisbah antara manfaat dan biayanya,

kemudian melihat alternatif yang terbaik. Tetapi pembuat kebijakan rata-rata

melakukan hal yang sebaliknya, teruta karena hambatan-hambatan dari segi waktu,

biaya dan berbagai kepentingan, sehingga para pembuat kebijakan tidak mau

ataupun enggan untuk mengidentifikasikan semua alternatif kebijakan berikut

semua akibat-akibatnya. Diungkapkan oleh Dye, 1978

Model inkremental ini oleh para penganutnya yaitu lindbolm, hirschman,

dan braybrooke sangat sering disebut-sebut merupakan model yang mencerminkan

sebuah keadaan sebenarnya dalam sebuah proses kebijakan publik bila

dibandingkan terhadap model rasional komperhensif.

Charles Lindblom dalam pemikiranya tentang model inkremental megatakan

bahwa “ science of muddling Throgh” yang memiliki makna bahwa sebuah

keputusan yang berubah demi sedikit. Dalam model inkremental sendiri memiliki


penilaian bahwa alternatif secara komperhensif tapi memusatkan perhatian hanya

pada kebijakan yang berbeda secara inkremental.8

Dalam model ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya hanya ada sedikit

saja/sejumlah kecil saja kebijakan yang dipertimbangakan sehingga nantinya tidak

perlu lagi adanya perubahan total untuk menganalisisnya melainkan sedikit

menutupi dan sedikit memoles dari kebijakan yang telah dibuat. Setiap alternatif

kebijakan, hanya sejumlah kecil saja konsekuensi akibat-akibat kebijakan yang

penting yang terbatas saja yang nilai.

Selain itu dalam model inkremental setiap permasalahan yang menantang

pembuat kebijakan secara terus-menerus diredefinisikan dan diperbarui. Jadi dalam

model inkremental ini pemerintah sebagai otoritas tertinggi suatu negara misalnya

hanya melakukan sebuah evaluasi-evaluasi dan menambahi sedikit apa yang telah

ditetapkan sehingga menimbulkan sebuah kebijakan publik, menambahi sedikit

yang dimaksud disini adalah bagaimana pemerintah menambal segala kekurangan-

kekurangan apa saja yang ada dalam kebijakan yang telah ditetapkan, atau bahasa

lainya “tambal sulam”.

Model inkremental ini sangat sering dilakukan oleh pemerintah suatu negara

dalam pelaksanaan kebijakan, dalam kebijakan mengenai pendidikan misalnya,

pemerintah tidak mungkin akan mebuat kebijakan dengan merubah sistem secara

besar-besaran karena terbukti gagal dalam pelaksanaanya, tetapi pemerintah akan

sedikit demi sedikit menambal segala kekurangan yang ada dalam sistem tersebut,

sehingga nantinya akan terwujud sebuah sistem yang berjalan dengan baik.

Model ini melihat bahwa kebijakan publik sebagai keberlanjutan dari

kebijakan pemerintah sebelumnya dengan sedikit mengadakan perubahan atau

dengan kata lain melakukan modifikasi kebijakan yang bersifat ‘tambal sulam.’ Ahli

ilmu politik Charles E. Lindblom yang pertama kali mengemukakan model

inkremental dalam serangkaian kritiknya terhadap model pembuatan keputusan

8 Sumber : http://www.csulb.edu/~msaintg/ppa590/models.htm dikutip pada tanggal 14/06/2012


yang rasional. Dasar pemikiran inkrementalisme adalah bersifat konservatif, dimana

pembuat kebijakan menerima keabsahan program-program yang telah mapan dan

secara diam-diam menyetujui agar kebijakan sebelumnya tetap dilaksanakan.

Perhatian terhadap program baru dipusatkan untuk menambah, mengurangi, dan

menyempurnakan program-program yang telah ada. Terdapat beberapa alasan

mengapa pembuat kebijakan lebih bersifat inkrementalistis. Alasan-alasan itu antara

lain:

1. Keterbatasan waktu, informasi, maupun biaya untuk meneliti atas

kebijakan yang sedang berjalan atau meneliti dari semua kemungkinan

alternatif dari suatu kebijakan yang ada.

2. Menerima keabsahan dari kebijakan sebelumnya, karena

ketidaktentuan akibat-akibat yang bakal ditimbulkan dari kebijakan yang

baru.

3. Mungkin terdapat investasi dalam program yang ada, sehingga

dapat menghalangi perubahan-perubahan yang benar-benar radikal.

4. Secara politis, inkrementalism adalah cara yang bijaksana. Penting

untuk menurunkan ketegangan konflik, memelihara kestabilan, dan

melindungi sistem politik itu sendiri.

Inkrementalisme didukung pula oleh sifat manusia pada umumnya yang

cenderung mempertahankan stabilitas, kurang menyukai konflik, dan tidak mau

bersusah payah mencari hal yang paling baik diantara yang baik.

Uraian mengenai model ini, dicetuskan oleh Charles E. Lindblom dalam

bukunya yang berjudul “The Science of Muddling Through” dikutip dari

Islamy(1988, hal. 4.17) menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan


model yang disebut “disjointed incrementalism” atau disebut dengan model

inkremental9.

Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-

sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-

kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya

(modifikasi) sedikit-sedikit.

Analisis dengan model inkremental ini memberikan jalan berbeda dari

rasional-komprehensif (sinoptis), selain menawarkan kemudahan dalam analisis

karena tidak perlu melakukan analisis secara cermat dan teliti, cukup melihat

kebijakan yang telah ada kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang terus

berubah, cukup melakukan utak-atik penyesuaian, hal tersebut sudah merupakan

analisis. Kebijakan dibuat oleh perumus kebijakan tanpa harus melihat atau meneliti

dengan komperehensif, sehingga dari alternatif yang ada secara singkat diputuskan

untuk dijadikan kebijakan dan kegiatannya menjadi terus menerus, karena

kebijakan yang dibuat tidak ada yang benar-benar untuk dijadikan pemecahan

masalah secara keberlanjutan, hanya untuk masalah yang hadir sekarang.

Menurut penulis model inkremental merupakan analisis sederhana ketika

melihat masalah yang hadir cukup diteliti dipermukaan masalah, lihat kebijakan

yang telah ada berikan sedikit perubahan untuk penyesuaian, maka jadilah sebuah

kebijakan.

Hal yang paling mendasar dari model inkramental adalah dari adanya

keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pembuat keputusan, maka model

inkremental hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi atas kebijakan yang

ada sebelumnya. Model pembuatan kebijakan inkremental adalah yang paling cocok

untuk masyarakat yang majemuk (pluralistic society) seperti Amerika Serikat

begitupula dengan Indonesia yang juga memiliki masyarakat yang majemuk.

Model inkremental yang mengangap bahwa kebijakan sebagai kelanjutan

masa lalu (policy as variation on the past). Menurut model ini kebijakan publik adalah 9 Ibid


suatu kelanjutan kebijakan dimasa lalu dengan hanya mengubahnya (modifikasi)

sedikit-sedikit, baik dengan hanya menambah, mengurangi dan menyempurnakan

program-program yang sudah ada, mampu digambarkan penulis sebagai berikut

sebagai sebuah atau mind map ( Gambar 1.1)10

2.2 Tinjauan Pustaka

Ketika kritik terhadap model rasional komprehensif mulai semakin

didengungkan oleh para ilmuwan kebijkakan publik akhirnya lahirlah pemikiran

tentang model penambahan atau inkrementalisme. Oleh karena itu berangkat dari

kritik terhadap model rasional komprehensif, maka model ini berusaha menutupi

10 Copyright M. Luthfil Hakim 2012

(Pemerintah)

Kebijakan

Masyarakat

Respon tentang kekurangan kebijakan yang telah ditetapkan

Pemerintah mengevaluasi kebijakan, dengan memodifikasi kebijakan yang sudah ada


kekurangan yang ada dalam model tersebut dengan jalan menghindari banyak

masalah yang ditemui dalam model rasional komprehensif.11

Model ini lebih bersifat deskriptif dalam pengertian, model ini

menggambarkan secara aktual cara-cara yang dipakai para pejabat dalam membuat

keputusan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari model

penambahan (inkrementalisme), yakni:

1. Pemilihan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dan analisis-analisis

empirik terhadap tindakan dibutuhkan. Keduanya lebih berkaitan erat dengan dan

bukan berada satu sama lain.

2. Para pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa

alternatif untuk menaggulangi masalah yang dihadapi dan alternatif-alternatif ini

hanya berada secara marginal dengan kebijakan yang sudah ada.

3. Untuk setiap alternatif, pembuat keputusan hanya mengevaluasi

beberapa konsekuensi yang dianggap penting saja.

4. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan dibatasi kembali

secara berkesinambungan. Inkrementalisme memungkinkan penyesuaian-

penyesuaian sarana-tujuan dan tujuan-sarana sebanyak mungkin sehingga

memungkinkan masalah dapat dikendalikan.

5. Tidak ada keputusan tunggal atau penyelesaian masalah yang

dianggap ”tepat” pengujian terhadap keputusan yang dianggap baik bahwa

persetujuan terhadap berbagai analisis dalam rangka memecahkan persoalan tidak

diikuti persetujuan bahwa keputusan yang diambil merupakan sarana yang paling

cocok untuk meraih sasaran yang telah disepakati.

6. Pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan

remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap

11 Sumber : http://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/kebijakan-publik/model-analisis-kebijakan-dari-sudut-hasil-dampak-dan-proses-perumusan-kebijakan-publik/ dikutip pada tanggal 14/06/2012


ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini daripada mempromosikan tujuan

sosial di masa depan.12

Pada dasarnya Inkrementalisme merupakan proses pembuatan keputusan-

keputusan dan kebijakan-kebijakan yang merupakan hasil kompromi dan

kesepakatan bersama antara banyak partisipan13. Dalam kondisi seperti ini,

keputusan yang bijaksana akan lebih mudah dicapai kesepakatan bila persoalan-

persoalan yang dipersengketakan berbagai kelompok dalam masyarakat hanya

berupa perubahan-perubahan terhadap program-program yang sudah ada atau

hanya menambah atau mengurangi anggaran belanja.

Sementara itu, konflik biasanya akan meningkat bila pembuat keputusan

memfokuskan pada perubahan-perubahan kebijakan besar yang dapat

menimbulkan keuntungan atau kerugian besar. Karena ketegangan politik yang

timbul demikian besar dalam menetapkan program-program atau kebijakan baru,

maka kebijakan masa lalu diteruskan untuk tahun depan kecuali bila terdapat

perubahan politik secara substansial. Dengan demikian, pembuatan keputusan

secara inkrementalisme adalah penting dalam rangka mengurangi konflik,

memelihara stabilitas dan sistem politik itu sendiri.

Menurut pandangan kaum inkrementalis, para pembuat keputusan dalam

menunaikan tugasnya berada dibawah keadaan yang tidak pasti yang berhubungan

dengan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan mereka di masa depan, maka

keputusan-keputusan inkremental dapat mengurangi resiko atau biaya

ketidakkepastian itu. Inkrementalisme juga mempunyai sifat realistis karena

didasari kenyataan bahwa para pembuat keputusan kurang waktu, kecakapan dan

sumber-sumber lain yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yang menyeluruh

terhadap semua penyelesaian alternatif masalah-masalah yang ada.

Di samping itu, pada hakikatnya orang ingin bertindak secara pragmatis,

tidak selalu mencari cara hingga yang paling baik dalam menanggulangi suatu

masalah. Singkatnya, inkrementalisme menghasilkan keputusan-keputusan yang 12 Ibid. 13 Ibid


terbatas, dapat dilakukan dan diterima. Dalam pandangan sebuah teori, Teori

inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan

keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan (seperti

daram teori rasional komprehensif) dan, pada saat yang sama, merupakan teori

yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat

pemerintah dalam mengambil kepurusan sehari-hari.

Pada hakikatnya keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan

merupakan produk dari saling memberi dan menerima dan saling percaya di antara

pelbagai pihak yang terlibat dalam proses keputusan tersebut. Dalam masyarakat

yang strukturnya majemuk paham lnkremental ini secara politis lebih aman karena

akan lebih gampang untuk mencapai kesepakatan apabila masalatr-masalah yang

diperdebatkan oleh pelbagai kelompok yang terlibat hanyalah bersifat upaya untuk

memodifikasi terhadap program-program yang sudah ada daripada jika hal tersebut

menyangkut isu-isu kebijaksanaan mengenai perubahan-perubahan yang radikal

yang memiliki sifat ” ambil semua atau tidak sama sekali. Karena para pembuat

keputusan itu berada dalam keadaan yang serba tidak pasti khususnya yang

menyangkut akibat-akibat dari tindakan-tindakan mereka di masa datang, maka

keputusan yang bersifat inkremental ini akan dapat mengurangi resiko dan biaya

yang ditimbulkan oleh suasana ketidakpastian itu Paham inkremental ini juga

cukup rcalistis karena ia menyadari bahwa para pembuat keputusan sebenamya

kurang waktu, kurang pengalaman dan kurang sumber-sumber lain yang

diperlukan untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap semua altematif

untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.

Seperti yang telah dijelaskan model ini merupakan kritik terhadap model

rasional,model ini dilontarkan oleh Charles Lindblom yang menyatakan bahwa,para

pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan terhadap

secara rinci terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya14.

Ada beberapa alasan mengapa pendekatan incremental dilakukan:

14 Dikutip dari buku pengantar analisis kebijkan publik karya Prof Solichin hal.94


1) Para pembuat kebijakan tidak mempunyai waktu,intelektualitas,maupun

biaya yang memadai untuk penelitian terhadap nilai-nilai social masyarakat yang

merupakan landasan bagi perumusan masalah

2) Adanya kekhawatiran terhadap munculnya dampak yang tak diinginkan

sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya

3) Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus

ipertahankandemi suatu kepentingan.

4) Menghindari adanya berbagai konflik jika harus melakukan proses negosiasi

yang melelahkan bagi kebijakan baru.

Model Inkrementali ini mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan

yang menghindari banyak masalah dan alternatif yang harus dipertimbangkan.

Model ini dipengaruhi sangatkuat oleh konsep administrative man, dimana

menyadari tentang keterbatasan seorang pimpinan/manager atau administrator

publik dalam menjalankan fungsi publiknya.

Oleh karenakebijakan publik selalu berkaitan dengan keterbatasan

waktu,keahlian dan biaya, maka tidak mungkin membuat keputusanyang rasional

dan komprehensif. Dengan demikian alternatif yang realistik adalah memperbaiki

dan meningkatkan kebijakanpublik yang sudah ada agar lebih baik, lebih efektif dan

efisien.Pokok-pokok teori ini antara lain :

a)Pemilihan tujuan dan sasaran serta analisis tindakan empirisyang diperlukan

dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat terkait.

b) Pembuat keputusan hanya mempertimbangkanbeberapa alternatif yang

langsung berhubungan denganpokok masalah dan alternatif ini hanya dipandang

berbedasecara inkremental (sedikit-sedikit) dan marjinal.c)Bagi tiap alternatif hanya

sejumlah kecil akibat-akibat yangmendasar saja yang akan dievaluasi.


d) Redefinisi secara teratur masalah-masalah yangdihadapi. Pertimbangan pada

analisis sarana (cara)-tujuandan tujuan-sarana (cara) sehingga masalah lebih

dapatditanggulangi.

e)Kenyataan bahwa tidak ada keputusan atau carapemecahan yang benar-benar

tepat bagi tiap masalah.Keputusan yang baik terletak pada keyakinan

dankesepakatan yang ada.

f)Pembuatan keputusan inkremental pada hakekatnya bersifatperbaikan-perbaikan

kecil dan diarahkan pada perbaikanketidaksempurnaan keputusan yang ada

sebelumnya(modifikasi)

Adapula pandangan lain menyatakan bahwa kesimpulan dari model

inkremental merupakan pembuatan keputusan direpresentasikan sebagai sebuah

teori keputusan guna menghindari banyak masalah dari teori rasional-komprehensif

dan, di waktu yang sama, menjadi lebih deskriptif terkait cara pejabat publik benar-

benar membuat keputusan. The Incremental Theory dapat disimpulkan menjadi

berikut ini :

Seleksi atas tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yang

dibutuhkan untuk menghadapinya.

Pertimbangan pembuat keputusan hanya beberapa alternatif untuk

menghadapi masalah, dan akan berbeda hanya secara marginal dari

kebijakan yang sudah ada.

Untuk tiap alternatif hanya sebatas konsekuensi ‘penting’ yang dievaluasi.

Masalah yang dihadapi pembuat keputusan diuraikan kembali secara

berkesinambungan.

Pembuatan keputusan pada teori ini adalah perbaikan dan lebih

ditampakkan sebagai ketidaksempurnaan sosial daripada promosi tujuan

sosial yang akan datang

Lindbloom sendiri sebenarnya menyajikan gagasan bahwa kebijakan publik

bukanlah proses yang logis dan rasional melainkan suatu proses inkremental yang

merupakan fungsi dari waktu dan kesempatan. Ia mencanangkan bahwa pembuatan


kebijakan aktor tidak selalu rasional dan tentu saja tidak mampu mengembangkan

pendekatan yang komprehensif karena hambatan politik begitu banyak. Oleh

karena itu, kebijakan publik adalah hasil dari membuat kecil, perubahan bertahap

dengan kebijakan yang ada, yang muncul dari waktu ke waktu menjadi suatu

kebijakan yang sering muncul untuk menjadi kebijakan publik yang komprehensif.

Pada dasarnya suatu model kebijakan inkremental juga harus merupakan

satuan dari kesatuan siklus kebijakan dimana pada dasarnya ada banyak

keuntungan yang dapat diambil dari adanya siklus kebijakan.

• Siklus kebijakan menegaskan bahwa pemerintah itu merupakan proses yang

melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen

tampa korelasi dengan pihak lain (Bridgmen & Davis 2000,hlm 24.)

• Siklus untuk kebijakan merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk

membantu mempermudah kompleksitas kebijakan publik .Dengan modal ini akan

semakin memungkinkan para pengambil kebijakan dan masyarakat banyak

memberikan focus pada tahapan-tahapan yang dipandang perlu disamping

mengatur berbagai aspek yang diperlukan dalam setiap tahapan siklus tersebut.

• Siklus kebijakan memberikan kesempatan yang bagus untuk secara sistimatis

dan analitis melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan dengan area

yang akan dibahas sehingga memberikan banyak kesempatan untuk belajar dari

berbagai pengalaman kebijakan yang sudah ada selama ini termasuk plus minusnya.

• Siklus kebijakan juga akan memberikan gambaran yang komprehensif dan

juga berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepantingan

dengan kebijakan publik .

• Siklus kebijakan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai

efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing

tahapan itu. Siklus kebijakan penting untuk dipahami dan dimengerti dengan baik

semakinbaik pemahaman terhadap siklus kebijakan maka akan semakin lengkaplah

kerangka piker seseorang terhadap sebuah kebijakan publik .Siklus kebijakan


meliputi identifikasi isu, analisis kebijakan, instrumen, kebijakan,konsultasi,

koordinasi, keputusan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik.

Dror selain mengakui kekuatan analisa seorang Lindblom dia melakukan

serangan-serangan pada paham (incrementalism), dia melihat bahwa sedikitnya ada

tiga hal yang menyebabkan paham inkremental itu tidak memadai yaitu :

1. Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini barangkali memang terbukti

sudah tidak memuaskan, sehingga kalau hanya dilakukan tindakan

tambal sulam justru tidak akan ada manfaatnya.

2. Masalah-masalah yang membutuhkan tanggapan/respon pemerintah

pemerintah kemungkinan berubah dengan cepat atau perubahan itu amat

mendasar sehingga kebijakan-kebijakan yang menyadarkan diri pada

pengalaman masa lalu tidak akan memadai jika digunakan sebagai

pedoman untuk mengambil langkah-langkah tindakan di masa depan.

3. Sarana-sarana yang tersedia untuk memecahkan masalah-masalah

tersebut mungkin semakin terbentang luas, sehingga peluang-peluang

baru untuk memecahkan masalah secara mendasarpun tersedia15.

15 Ibid hal. 100


BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Masalah dan Analisis Masalah Dari Kacamata Model Kebijakan

Kebijakan UNAS sebagai kebijkan yang dihasilkan dari sistem pendidikan

kita merupakan sebuah kebijakan yang sudah tidak lepas dari sistem pendidikan

kita, UNAS sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan masih dihinggapi

berbagai masalah dalam pelaksanaan ataupun dalam penyusunan kebijakan, hal ini

bukan bermaksud menyalahkan pemerintah saja sebagai otoritas pembuat

kebijakan, melainkan sosok infrastruktur atau masyarakat sendiri yang masih belum

bisa menaati dan melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Munculnya

permasalahan dalam setiap tahun baik disisi suprastruktur dan infrasruktur dalam

kebijakan ini membuat kebijakan ini selalu menjadi bunglon setiap tahun atau bisa

disebut selalu ada hal baru dalam setiap tahun penyelenggaraanya.

Permasalahan kebijakan UNAS salah satunya adalah angka ketidaklulusan

siswa yang masih terjadi, Kelulusan peserta UN SMA/MA akan diumumkan pada

26 Mei 2012. Sebanyak 1.517.125 peserta ujian nasional (UN) tahun 2012 dinyatakan

lulus. Kelulusan tersebut diperoleh setelah menggabungkan nilai UN murni dan

nilai sekolah. Jumlah tersebut merupakan 99,5 persen dari 1.524.704 siswa yang telah

mengikuti UN. Sedangkan 0,5 persen lainnya, atau sebanyak 7.579 siswa harus

mengulang UN tahun depan, atau ikut program kesetaraan paket C. Tahun lalu

yang tidak lulus 0,78 persen, tahun ini berkurang menjadi 0,50 persen, atau kalau

jumlahnya 7.579 siswa. Tahun ini siswa SMA dinyatakan lulus jika memiliki nilai

akhir dengan rata-rata 5,5. Selain itu siswa dinyatakan lulus jika mimiliki nilai akhir

minimal 4 disetiap mata pelajaran yang diujikan. Nilai akhir adalah, nilai unas

ditambang nilai ujian akhir sekolah (UAS)16.engumuman Hasil Ujian Nasional

16 Dikutip dari http://datapendidik.blogspot.com/2012/05/pengumuman-hasil-ujian-nasional-un-2012.html ada tanggal 20/06/2012


UN Berikut data Tabel 1.1 kelulusan SMA/MA yang dirangkum dari

beberapa sumber : ww.kemdiknas.go.id, http://www.republika.co.id/17

KRITERIA 2011/2012 2010/2011 Peserta 1.524.704 1.461.941 Lulus 1.517.125 1.450.598 Tidak Lulus 7.579 11.343

Dari hal itu kita akan tahu bahwa meskipun ada peningkatan

peminimalisiran angka ketidaklulusan masih ada angka ketidaklulusan siswa yang

berjumlah ribuan, selain itu juga ada data yang menyebutkan bahwa ketidaklulusan

masih didominasi didaerah-daerah Indonesia timur seperti NTT, Gorontalo, Papua

Barat18, dari data tersebut dapat kita tarik garis besar bahwa pelaksanaan UNAS

masih jauh dari apa yang diharapkan.

Model inkremental sebagai model yang hakikatnya memandang kebijakan

publik sebagai suatu kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah

di masa lampau 19, merupakan sebuah model menurut penulis yang dirasa pantas

untuk menghadapi permasalahan yang sudah kadung kompleks ini. Dalam setiap

pembuatan kebijakan baru setiap tahun seharusnya pemerintah tidak serta merta

melakukan pembaharuan terhadap kebijakan yang telah dilakukan secara besar-

besaran atau merubah total dengan menganalisis semua permasalahan yang terjadi,

melainkan seharusnya dalam penyusunan kebijakan baru dalam masalah ini

harusnya adalah tambalan atau sedikit memperbarui kebijakan yang telah dibuat

sebelumnya.

Mengapa hanya dilakukan perubahan kecil, yang pertama karena kebijakan

ini merupakan kebijakan terkait pendidikan yang diselenggaran setiap tahun oleh

pemerintah dan diikuti oleh lebih dari 500.000 siswa kelas akhir disetiap jenjang

dalam setiap tahun, tentunya jika sudah begini maka kebijakan yag dibuat tidak

boleh main-main karen aselan melibatkan orang banyak yang akan kena dampakya

17 Ibid. 18 Ibid 19 Dikutip dari buku pengantar analisis kebijakan publik karya Prof Solichin hal. 94


tapi juga butuh anggaran yang sangat menyedot kas anggaran negara, jadi dalam

penyusunan kebijakan setiap tahun untuk UNAS ini adalah melakukan pengamatan

terhadap kebijakan yang dilaksanakan pada tahun lalu, contohnya, dalam kebijakan

tahun lalu para peserta masih melakukan tindak contek-mencontek dikarenakan

kode soal yang sama. Maka dalam perumusan kebijakan yang baru cukup

mengganti sistem pelaksanaanya dengan membuat kode soal tambahan.

Jika dalam UNAS ini pemerintah selalu melakukan perubahan besar setiap

tahunnya mengingat masalah setiap tahun selalu tak terselesaikan maka adalah

salah besar, justru dengan perubahan besar tersebut maka akan terjadi sebuah

masalah baru yang tercipta, dikarenakan para peserta UNAS akan bingung

pemerintah akan menerapkan apa pada saat nanti UNAS dilakasanakan, akan

banyak protes yang terjadi dari pihak guru dan para siswa karena mereka bingung

apa yang akan mereka terapkan ketika genderang UNAS sudah mendekati mereka.

Yang kedua adalah dengan hanya melakukan penambalan dalam kebijakan

UNAS ini diharapkan setiap tambalan yang dilakukan akan mentutupi masalah

sedikit demi sedikit, memang UNAS ini sudah menghasilkan dampak permasalahan

yang sangat kompleks tetapi dalam penanganan masalah tersebut harus secara

sedikit demi sedikit asalakan efektif tidak langsung secara besar-besaran yang malah

akan bikin masalah baru, dalam tambalan ini diharapkan pemerintah mampu

dengan jeli melihat suatu permasalahan yang ada dalam kebijkakan tahun lalu jika

pemerintah jeli dan peka akan satu permasalahannya maka otomatis meskipun ini

hanya bersifat tambal sulam sangatlah efektif.

Ketiga hanya sedikit sekali kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh

individu-individu atau bahkan oleh badan-badan tunggal, karena kebanyakan justru

dibuat melalui interaksi dari banyak pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan

(policy influentals) dan yang beroperasi dalam jaringan kekuasaan20. Jadi dari

pernyataan dapat kita tahu bahwa seharusnya suatu perumusan kebijakan publik

merupakan perumusan yang dibahas oleh banyak individu-individu atau

melibatkan institusi-institusi terkait yang membahas tentang kebijakan yang akan 20 Ibid hal.95


dibuat, hal ini tentunya akan membuat institusi penanggung jawab dari kebijakan

tersebut dalam hal ini adalah pemerintah melalui dinas pendidikan kesulitan

membuat kebijakan baru, sehingga timbullah sikap untuk melakukan pembeharuan

yang sifatnya sangat sedikit yang dapat dengan melibatkan beberapa institusi dan

individu saja.

Keempat suatu nilai yang dianggap melekat pada kebanyakan demokrasi

liberal yang pluralistik ialah adanya upaya untuk mencari konsesus, sehingga yang

muncul tidak selalu berupa kebijakan yang terbaik, melainkan kebijakan yang

paling disepakati oleh kelompok-kelompok yang terlibat (Hogwood dan Gunn) 21.

Dari hal itu kita tau bahwa sebuah kebijakan publik yang dilakukan oleh

pemerintah sebenarnya bukanlah antara yang terbaik ataukah yang paling bagus,

melainkan kebijakan mana yang bisa disepakati oleh masyarakat luas, jadi tidak

perlu adanya pembahasan yang terlalu rumit untuk sebuah suatu kebijakan publik

seperti UNAS cuku mengubah yang salah dan menambalnya itu sudah merupakan

suatu yang efektif

Kelima, pendidikan merupakan sebuah penyelenggaraan di negri kita yang

mendapatkan anggaran terbesar dengan prosentase 20%22 atau bisa dikatakan lebih

besar daripada bidang-bidang yang lain, hal ini membuat pendidikan harus

ditekankan mampu sebagai pelopor perubahan bangsa dengan anggaran yang telah

dikucurkan. Tetapi harapan itu sirna ketika pengucuran dana buat pendidikan

tersebut lebih tertuju pada kenaikan gaji guru dan penyelenggaraan UNAS,

pemerintah tidak menyimak ada hal lain yang lebih penting dibanding itu yaitu

perbaikan fasilitas pendidikan yang sebagian besar di Indonesia ini bisa dikatakan

buruk ataukah pembangunan-pembangunan sekolah di daerah-daerah distrik

terpencil. Dalam penyelenggaraan UNAS sendiri setiap tahun Pemerintah selalu

habis dana banyak dan hal ini sangat tidak efektif karena penyelenggaraanya masih

terdapat banyak masalah.

21 Ibid 22 APBN 2011 menurut berbagai sumber di media massa cetak maupun elektronik


Sebenarnya masih banyak faktor lain selain dari kelima penyebab faktor

mengapa pemerintah harus menerapkan model inkremental, tapi setidaknya dari

lima faktor tersebut kita sudah mampu mengetahui garis besar dari pokok

permasalah yang kita diskusikan, adapun sebuah analisis mengenai solusi-solusi

yang ditawarkan oleh penulis terkait dengan permasalahan kebijakan ini yang akan

dibahas dalam bab selanjutnya.

3.2 Solusi-Solusi dan Matriks

Setelah melakukan pembahasan terkait problematika kebijakan UNAS di

Indonesia dan melakukan analisis melalui kacamata model kebijakan, kita akan

dapat menyimpulkan masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam penerapan

kebijakan tersebut. Dari berbagai permasalahan yang kompleks tersebut tentunya

kita akan membuat garis besar mengenai solusi apa yang dapat dilakukan oleh

pemerintah selaku pembuat dari kebijakan UNAS. Dalam sub bab ini penulis akan

menjabarkan beberapa solusi dari kebijakan UNAS yang berupa matriks solusi dan

dilengkapi dengan analisisnya yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan

melakukan singkronisasi masalah dalam kacamata model kebijakan inkremental.

Solusi terkait UNAS sudah mulai diperbincangkan oleh pemerintah sejak

dimulainya UNAS pertama kali, berbagai masalah mulai menghinggapi ketika

UNAS dimulai, dan berbagai solusi telah dilakukan pemerintah akan tetapi belum

mampu mengatasi permasalahan yang ada, solusi yang dibuat pemerintah belum

mampu mengatasi masalah dikarenakan belum ada kejelasan mengenai model

kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan ini, selain

itu tidak adanya analisis dampak permasalahan finansial, politik, sosial dan

administratif dalam penyelenggaraan kebijakan membuat solusi yang dibuat oleh

pemerintah seakan mandul.

Berikut beberapa tawaran yang dianalisis oleh penulis setelah menelaah

sumber yang ada terkait solusi yang dirasa pantas untuk kebijakan UNAS dengan

juga mempertimbangkan model kebijakan inkrementa sebagai model kebijakan

yang dipakai.


a. Penghapusan UNAS sebagai ujian yang mengevaluasi penyelenggaraan

pendidikan yang diselenggarakan oleh kemendiknas tetapi ujian akhir

kelulusan tetap dilakukan tetapi dilaksanakan oleh sekolah-sekolah.

b. Memperketat UNAS dengan pemberlakuan 20 kode soal dengan 20

peserta ujian dalam satu ruangan dan menaikkan nilai UNAS sekala

berkala.

c. Mengkolaborasikan nilai UNAS dengan nilai raport selama mulai dari

semeseter awal hingga akhir dan dalam penyelenggaraaan UNAS

meminimalisir segala kecurangan dan mengadakan paket C bagi siswa

yang tidak lulus UNAS.

d. Membedakan level soal antara daerah pendidikan maju dengan daerah

yang pendidikanya masih terbelakang.

Berikut tabel 1.2 terkait tabel matriks solusi terkait kebijakan UNAS yang dinilai

berdasarkan kriteria dari segi finansial, politik, sosial, administratif23.

Prosentase nilainya adalah a. 10-50 =Buruk, b. 61-75=Baik, c. 76-100 =baik24

Dari tabel matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan c merupakan

kebijakan yang bisa dijadikan solusi oleh pemerintah saat ini terkait tentang masalah

kebijakan unas, dengan mengedepankan penilaian secara finansial yang dijabarkan

23 Berdasarkan penilaian penulis setelah menganalisis dari masalah dan sumber 24 Prosentase analisis dari penulis

FINANSIAL POLITIK SOSIAL ADMINISTRATIF JUMLAH

A 90 70 70 70 300

B 50 60 70 70 250

C 85 85 85 70 325

D 60 80 85 55 280

NILAI TOTAL 1155


merupakan aspek anggaran yang akan dikucurkan dalam pelaksanaan, penilaian

secara politik yang berarti apakah dengan diterapkanya kebijakan tersebut akan

mempengaruhi situasi politik yang akan terjadi? Dan akan berdampak pada pelaku

politik yang melakukan kebijakan tersebut?, jika sosial merupakan sebuah penilaian

terkait tentang respon masyarakat luas terhadap kebijakan yang akan dibuat dan

juga gejala apa saja yang akan terjadi dalam masyarakat, pada penilaian

administratif merupakan penilaian yang mempertimbangkan pada aspek skema

pembuatan kebijakan antar lembaga-lembaga terkait, apakah dengan penerapan

kebijakan tersebut mekanisme kebijakan yang dibuat akan mudah? Dan

pelaksanaanya akan lancar? Apakah institusi yang terkait akan mudah menjangkau

sehingga tercipta check and balances? Dan terjadinya pelanggaran terhadap

undang-undang dan konstitusi lainya merupakan pertimbangan dari penilaian

aspek administratif. Berikut penulis akan menjabarkan satu per satu solusi yang

telah dinilai dalam matriks.

A. Penghapusan UNAS sebagai ujian yang mengevaluasi penyelenggaraan

pendidikan yang diselenggarakan oleh kemendiknas tetapi ujian akhir kelulusan

tetap dilakukan tetapi diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. (nilai 300)

Solusi ini sudah menjadi perbincangan sejak lama , memang penghapusan

UNAS akan mendapatkan respon positif terhadap masyarakat sosial terutama

dikalangan para siswa sendiri, karena mereka yang mengalami beban berat

selama masa-masa menjelang UNAS merupakan sebuah masalah kejiwaan

tersendiri dikalangan para siswa, begitu pula para guru yang akan sangat

terbebani untuk meluluskan muridnya, dan dari segi finansial sendiri akan

menghasilkan nilai yang positif bagi pemerintah karena pemerintah sudah tidak

akan lagi mengeluarkan dana anggaran yang besar terkait UNAS yang sangat

memboroskan, sehingga anggaran yang tadinya dialokasikan terhadap UNAS

mampu dialokasikan terhadap masalah infrastruktur sekolah-sekolah yang tidak

memenuhi kelayakan. Sedangkan dalam sisi admistratifnya pemerintah harus

menghapuskan Permendikbud terkait tentang UNAS, tentunya hal ini akan

mengalami proses yang panjang dalam penghapusannya, selain itu juga dalam


penghapusan ini ada sebuah pelaksanaan ujian akhir tetapi yang diselenggarakan

oleh sekolah-sekolah secara mandiri, hal ini akan menimbulkan sebuah

permasalahan tersendiri terkait dengan pengawasan yang akan dilakukan oleh

dinas pendidikan daerah dan kementrian pendidikan nasional akan terjadi

sebuah kerumitan dalam segi pengawasan dan aministrasi antar institusi.

Dalam tinjauan politik pembuat kebijakan ini sebenarnya akan mendapat

respon positif dari masyarakat tetapi karena dalam kebijakan ini nantinya akan

terjadi perdebatan yang panjang dalam berbagai institusi dan melibatkan para

akademisi maka para pembuat kebijakan tersebut juga akan terkena sebuah

dampak negatif.

B. Memperketat UNAS dengan pemberlakuan 20 kode soal dengan 20 peserta

ujian dalam satu ruangan dan menaikkan nilai UNAS sekala berkala. (nilai

250)

Kebijakan ini mulai menghangat isunya sejak tahun 2012 ini, dan rencananya

akan diterapkan pada pada UNAS 2013 besok, kebijakan ini diterapkan dengan

maksud untuk mengurangi angka kecurangan dalam UNAS yang semakin tahun

semakin gencar dilakukan oleh siswa beserta guru, mungkin jika itu

permasalahanya maka kebijakan ini dirasa pantas untuk meminimalisir

kecurangan yang terjadi, tetapi dalam segi finansialnya pemerintah otomatis

akan mengalami permasalahan besar mereka akan butuh dana besar untuk

membuat 20 soal dengan kode soal yang berbeda, mereka akan menyewa

akademisi lebih banyak untuk membuat 20 kode soal dengan bobot soal yang

sama.

Selain itu disisi sosial para para masyarakat akan merespon negatif karena

melihat dengan lima soal saja para siswa sudah tertekan karena sulit melakukan

kecurangan apalagi dengan 20 soal, dan para orang tua akan semakin khawatir

akan kelulusan ananya, maka mereka akan menghujat para pembuat kebijakan,

otomatis para politisi yang ada keterkaitanya dengan pembuatan UNAS akan

mendapatkan nilai negatif dari para peserta. Disisi administratif kebijakan ini

akan justru mengalami sebuah permasalahan yang kompleks, karena dengan


kode soal 20 yang berbeda tersebut otomatis para institusi-institusi terkait akan

kesulitan untuk melakukan kerjasama bagaimana menyelenggarakan UNAS

dengan 20 kode soal, mereka juga akan semakin sulit juga dalam menyetarakan

bobot soal antara satu dengan yang lain yang bobot nya memang harus

disamaratakan antara satu dengan yang lain.

C. Mengkolaborasikan nilai UNAS dengan nilai raport selama mulai dari

semeseter awal hingga akhir dan dalam penyelenggaraaan UNAS

meminimalisir segala kecurangan dan mengadakan paket C bagi siswa yang

tidak lulus UNAS, (nilai 325)

Solusi ini merupakan solusi yang terbaik diantara solusi yang lain karena

menurut penilaian yang diberikan merupakan nilai dengan angka tertinggi.

Dalam solusi ini sebenarnya kolaborasi nilai UNAS dengan nilai raport

sebenarnya sudah dilakukan hanya yang perlu ditekankan lagi adalah perlunya

penekanan terhadap para guru untuk obyektif menilai para siswanya dan

meminimalisir segala kecurangan, pengadaan paket C bagi siswa yang tidak

lulus juga dirasa tepat karena para siswa tidak lulus akan merasa memiliki

sebuah wadah untuk memiliki ijazah yang meluluskan mereka dari jenjang

pendidikan yang mereka tempuh. Meskipun solusi ini merupakan apa yang

telah diterapkan dalam UNAS hari ini, tetapi yang lebih ditonjolkan adalah

peminimalisiran kecurangan yang terjadi dalam UNAS dengan menggiurkan

para siswa terhadap nilai raport yang masuk dalam kriteria kelulusan.

Dari segi sosial kebijakan ini setidaknya akan mendapatkan respon positif

dari masyarakat karena beban para siswa terkait UNAS diperingan meskipun

ada pengawasan lebih, dalam hal politik tentunya pemerintah akan

mendapatkan respon positif jika pelaksanaan tersebut akan berjalan dengan baik

dan lancar. Jika dalam segi finansial mungkin tidak akan ada penambahan

anggaran khusus terkait solusi ini, justru sebenarnya anggaran pemerintah akan

diperingan karena adanya paket c membuat peserta ujian yang tidak lulus bisa

langsung ikut paket c tanpa harus mengulang pada tahun berikutnya. Dari segi

adminstratif hal ini juga sama dengan solusi kebijakan lainya yaitu ada sebuah


kesulitan meskipun tidak separah dengan solusi d, dengan melakukan model

inkremental solusi ini mungkin dirasa sangat cocok terhadap kebijakan UNAS.

D. Membedakan level soal antara daerah pendidikan maju dengan daerah yang

pendidikanya masih terbelakang (nilai 280)

Dalam solusi ini sebenarnya merupakan solusi yang tepat terhadap masalah

yang selama ini terjadi terkait tentang bobot soal yang setara nasional dan hal itu

menimbulkan permasalahan ketika masih ada daerah yang pendidikanya

terbelakang. Tetapi solusi ini masih bisa belum diterapakan karena disisi

adminstratif yang akan sulit, karena lembaga-lembaga kedinasan antara pusat

dengan daerah yang akan sulit berkomunikasi untuk bagaimana menentukan

nilai yang pantas untuk daerah masing-masing, selain itu permasalahan akan

muncul disisi finansial karena akan menyita banyak dana yang didistribusikan

ke masing-masing daerah, dari sini nantinya ditakutkan adanya potensi dana

gelap karena perpindangan tangan antara pusat ke daerah-daerah yang

menyelenggarakan UNAS.

Selain itu dalam segi sosial mungkin tanggapan sosial atau masyarakat akan

sangat positif terkait solusi ini, karena bagi mereka hal inilah yang mereka

butuhkan saat ini dan prespektif mereka mengatakan bahwa antara daerah satu

dengan daerah lainya sangat berbeda kualitas pendidikanya, sehingga secara

otomatis pelaku politik yang menerapkan kebijkaan ini akan mendapatkan

respon yang positif dari masyarakat dan citra mereka akan naik dimata

masyarakat.


BAB IV

KESIMPULAN

Kebijakan UNAS yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini telah

menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, karena pelaksanaanya dan

konsepnya yang terjadi berbagai kesalahan, karena itulah perlunya konsep dan

pelaksanaan yang matang untuk menerapkan kebijakan ini agar segala

permasalahan mampu diatasi dengan baik. Salah satu model kebijakan publik yaitu

model inkremental dirasa pantas untuk diterapkan dalam kebijakan ini, sebagai

kebijakan yang hanya mengandalkan tambal sulam dari kebijkan sebelumnya dirasa

sangat pantas karena melihat permasalahan yang sudah kompleks sehingga

diperlukan penyelesaian masalah yang tidak perlu perubahan besar melainkan

perubahan sedikit asalkan efektif dan efisien serta tidak perlu menguras tenaga.

Beberapa pengamat dan masyarakat mengatakan agar UNAS dihapuskan,

tetapi hal ini akan membuat beberapa permasalahan diantaranya adalah tidak

adanya standarisasi pendidikan oleh pemerintah disektor pendidikan dan tidak

adanya evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pendidikan selama setahun, selain

itu juga terjadi permasalahan di segi belajar pada siswa, siswa akan malas belajar

karena mereka tidak adalagi beban dipundak mereka, selama ini meskipun siswa

merasa terbebani dengan UNAS terdapat nilai positifnya yaitu mereka akan giat

belajar karena ada beban yang menentukan kelulusan mereka.

Rekomendasi dari permasalahan kebijakan pendidikan ini adalah

menentukan sebuah model kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada,

model inkremental dirasa sangatlah pantas untuk dipakai dalam kebijakan ini,

sesuai dengan penjabaranya model ini merupakan model yang melakukan sedikit

perubahan terhadap kebijakan sebelumnya, kebijakan ini dinilai realistis terhadap

pelaksanaan kebijakan publik terkait dengan masalah UNAS. Selain itu penawaran

berupa solusi “mengkolaborasikan nilai UNAS dengan nilai raport selama mulai

dari semeseter awal hingga akhir dan dalam penyelenggaraaan UNAS


meminimalisir segala kecurangan dan mengadakan paket C bagi siswa yang tidak

lulus UNAS” dirasa solusi yang realistis dan efektif untuk menghadapi

permasalahan yang ada.


DAFTAR PUSTAKA

Wahab, Solichin A., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang; UMM Press, 2008

Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik, Bandung; Alfabeta, 2010

Parsons, Wayne, Public Policy, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2011

Pamungkas, Sri Bintang, Dari Orde Baru Ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total,

Jakarta; Erlangga, 2001

Elson, Robert, The Idea Of Indonesia, Jakarta; Serambi, 2008

Ismail, Syahid, Analisis Masalah Ujian Nasional, dalam jurnal pendidikan, tidak

diterbitkan

http://datapendidik.blogspot.com/2012/05/pengumuman-hasil-ujian-nasional-un-2012.html dikutip pada tanggal 20/06/2012 http://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/kebijakan-publik/model-analisis-kebijakan-dari-sudut-hasil-dampak-dan-proses-perumusan-kebijakan-publik/ dikutip pada tanggal 14/06/2012

http://www.jurnalparlemen.net/news/sosial-budaya/mohamad-surya-kritik-

pelaksanaan-un.html dikutip pada tanggal 18/06/2011

http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/model-model-formulasi-kebijakan-

publik.html; dikutip pada 27/03/2012

http://www.geocities.ws/mas_tri/peng_kebijakan.PDF dikutip pada 28/03/2012

http://profwork.org/pp/formulate/inc.html dikutip pada 28/03/2012

http://astaqauliyah.com/2005/04/teori-teori-pengambilan-keputusan/ dikutip

pada 28/03/2012

http://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/kebijakan-publik/model-analisis-

kebijakan-dari-sudut-hasil-dampak-dan-proses-perumusan-kebijakan-publik/

dikutip pada 28/03/2012


http://www.csulb.edu/~msaintg/ppa590/models.htm dikutip pada 28/03/2012

http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/model-model-formulasi-kebijakan-

publik.html dikutip pada 28/03/2012

menganalisis kebijakan pemerintah terhadap masalah kebijakan ujian nasional

Documents