kebijakan menerapkan pp 46/2016 tentang klhs
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Laksmi Wijayanti Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bogor, 12 Juni 2017
LANDASAN HISTORIS 1990 -an 2000 - 2008 2009 - 2016
• Mulai terasa kelemahan AMDAL, terutama untuk mitigasi dampak yang lintas sektor, multistakeholder dan berskala regional
• Kebijakan pemda di era baru otonomi daerah menciptakan lonjakan kerusakan dan pencemaran lingkungan
• 2000, Bapedal/KLH merintis exercise Kajian Lingkungan Strategis (KLS)
• 2005, Bappenas menggagas Strategic Environmental Assessment yang diminta multidonor untuk rekonstruksi Aceh
• 2006, kolaborasi KLH, Bappenas, Depdagri mengembangkan KLHS
• 2007, KLH menyusun konsep kebijakan KLHS dan diuji coba bersama Depdagri pada beberapa lokasi terpilih
• 2009, ditetapkan UU 32/2009
• 2011, ditetapkan Permen LH No. 09/2011
• 2012, ditetapkan Permendagri No. 67/2012 untuk KLHS bagi RPJMD
• 2015, diterbitkan Surat Edaran Menlhk No. 4/Menlhk-II/2015
• 2016, ditetapkan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
KONTEKS DAN URGENSI
2
Gambar 1.1 Konsepsi keterkaitan antara pemanfaatan sumberdaya alam
dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Berpijak dari hal tersebut, pembangunan nasional kedepan perlu mendasarkan pada isu pembangunan berkelanjutan sebagai isu utama, dimana aspek pengelolaan
lingkungan hidup dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan pembangunan
nasional dengan sasaran akhir : (1) memperbaiki kualitas lingkungan hidup untuk menunjang keberlanjutan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan
lingkungan untuk generasi sekarang dan akan datang; (2) memperbaiki pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kualitas kehidupan; (3) meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal
dasar pembangunan.
Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi dan penjabaran lebih lanjut ke dalam
langkah-langkah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu yang lebih
operasional dan dapat diimplementasikan secara konkrit di tingkat pemerintah pusat
maupun daerah sesuai dengan kewenangannya. Strategi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dan penjabarannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Butuh jaminan kebijakan
pemerintah sesuai dengan
prinsip Pembangunan Berkelanjutan
VISI KONSEP
VISI SUBSTANSI YANG DIJAWAB
Hand-Out untuk Peserta Pelatihan Pelatih KLHS42
Pasal 29(1) Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi sama
dengan masa berlaku dokumen KRP(2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen KRP, terhadap
KLHS dilakukan peninjauan kembali bersamaan dengan perubahandokumen KRP
Pasal 30
Pasal 31Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara validasi KLHS diatur denganPeraturan Menteri
PP KLHS; Bagian Keempat: Validasi KLHS
Kerangka Berpikir (6) muatanPembangunan Berkelanjutan
Daya Dukung-Daya Tampung
Dampak dan Risiko LH
Kinerja layanan atau Jasa ekosistem
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim
Efisiensi pemanfaatan SD Alam
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Hand
-Out
Mat
eri H
ari -
2Ha
nd-Out
Mat
eri H
ari -
3Ha
nd-Out
Mat
eri H
ari -
4Ha
nd-Out
Mat
eri H
ari -
5Ha
nd-Out
Mat
eri H
ari -
I
Instrumen pencegahan
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
Pemeliharaan
Pengawasan
Penegakan hukum
• Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
• RPPLH
Mekanisme dan kerangka
RPPLH
• KLHS, tata ruang, baku mutu LH, baku kerusakan LH, AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan, dll
POSISI DALAM UU NO. 32/2009
PILIHAN MODEL PENERAPAN & OUTCOMESNYA
PP 46/2016 ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 18
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
TUJUAN DAN SASARAN PENGATURAN
UU No. 32
Tahun 2009
Pemerintah dan Pemda wajib KLHS untuk KRP tata ruang, pembangunan, dan yang berdampak lingkungan melalui mekanisme pengkajian, pembuatan alternatif dan rekomendasi kebijakan
Pasal 15 (rangkuman, bukan kutipan)
Pasal 16 (rangkuman, bukan kutipan)
KLHS memuat a.l : kapasitas daya dukung dan daya tampung LH, dampak dan resiko LH, kinerja layanan ekosistem/jasa LH, efisiensi pemanfaatan SDA, ketahanan kehati, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Pasal 17 (rangkuman, bukan kutipan) KLHS menjadi dasar KRP dan bila dinyatakan daya dukung dan daya tampung LH terlampaui harus diperbaiki dan kegiatan penyebabnya tidak diperbolehkan lagi
PP 46/2016
1. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan “safeguarding” (pencegahan) dengan KLHS pada kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP pembangunannya
2. KLHS terintegrasi langsung dengan sistem perencanaan masing-masing KRP, sehingga teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh menteri/kepala lembaga, dan dapat pula oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya
3. Ditetapkan standar minimum mekanisme, prosedur, muatan penyusunan dan pendokumentasian KLHS, serta jaminan keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.
4. Pembuat kebijakan, rencana dan/atau program yang menyusun KLHS wajib menjamin kualitas KLHSnya masing-masing
5. Menteri LHK memvalidasi hasil penjaminan kualitas KLHS untuk tingkat nasional dan provinsi, serta Gubernur untuk tingkat kabupaten/kota
6. Menteri LHK, menteri/kepala lembaga serta pemerintah daerah wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara seksama
7. Memandatkan tindakan penyesuaian kepada kebijakan, rencana dan/atau program yang telah berjalan dalam periode transisi yang ditetapkan
POKOK-POKOK PENGATURAN
1. Apa dan siapa yang diwajibkan 2. Tata cara membuat dan melaksanakan 3. Kendali mutu dan akuntabilitas 4. Integrasi KLHS dalam kebijakan, rencana, program 5. Keterlibatan masyarakat 6. Pembinaan 7. Pemantauan dan evaluasi
BAB I - II
BAB III
BAB IV
BAB V - VI
BAB VII - VIII
Pasal 1 s/d 31 Pasal 32
s/d 33 Pasal 34 Pasal 35
s/d 39
Pasal 40 s/d 41
• Ketentuan umum • Kewajiban penyusunan KLHS • Pembuatan dan pelaksanaan
KLHS • Penjaminan kualitas dan
pendokumentasian KLHS • Validasi KLHS
• Keterlibatan masyarakat dan pihak yang berkepentingan
• Pembinaan
• Pemantauan dan evaluasi • Pembiayaan
• Peralihan • Penutup
Kewajiban • Pasal 2
– Yang terkena kewajiban adalah Pemerintah dan Pemda – Yang diwajibkan dilengkapi KLHS adalah penyusunan dan/atau evaluasi RTRW dan
rinciannya, RPJP/M nasional dan daerah, RZWP3K dan rinciannya, serta kebijakan, rencana, program (KRP) yang berpotensi dampak dan/atau resiko LH
• Pasal 3 – Tugas Menteri LHK menentukan kriteria umum screening KRP yang perlu KLHS – Tugas Menteri/Kepala Lembaga sektor dan penyusun KRP lainnya untuk
menentukan dan menetapkan KRP masing-masing yang perlu KLHS
• Pasal 4 – KLHS dikecualikan untuk KRP tentang tanggap darurat bencana dan kondisi darurat
hankam
Struktur Penyelenggaraan KLHS Dibuat dan
dilaksanakan
Dijamin kualitasnya
Didokumentasikan tertulis
Divalidasi
Diintegrasikan dalam KRP
Cara Membuat dan Melaksanakan
• Pasal 6 – Pembuatan dan pelaksanaan KLHS mencakup :
• Pengkajian (diatur pasal 7 s/d 14) • Perumusan alternatif KRP (diatur pasal 15) • Rekomendasi pengambilan keputusan (diatur pasal 16)
• Pasal 8 & 32 – KLHS dilaksanakan melalui konsultasi publik dan prosesnya melibatkan masyarakat
• Pasal 17 – Pembuatan dan pelaksanaan KLHS secara umum diatur dalam Permen LHK – Menteri/kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mengatur lebih
lanjut dengan mengacu Permen LHK
• Pasal 7 - 12 – Standar langkah-langkah pengkajian
• Pasal 13 – Muatan kajian mencakup :
• kapasitas daya dukung dan daya tampung LH; • dampak dan resiko LH; • efisiensi pemanfaatan SDA; • kinerja layanan ekosistem/jasa LH; • ketahanan dan potensi kehati; • kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
• Pasal 14 – Pelaksanaan pengkajian dilakukan oleh penyusun yang memenuhi standar
kompetensi
Pengkajian
• Pasal 15 – Bentuk-bentuk alternatif perbaikan KRP yang dapat diusulkan KLHS – Kewajiban untuk mendasarkan alternatif yang diperoleh dalam menyusun
rekomendasi kebijakan
• Pasal 16 – Rekomendasi KLHS dapat memuat :
• materi perbaikan KRP • Informasi kegiatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung LH
dan tidak diperbolehkan lagi
Perumusan Alternatif dan Rekomendasi
Cara Menjamin Kualitas KLHS • Pasal 19
– Penjaminan kualitas dilaksanakan masing-masing penyusun melalui penilaian mandiri secara bertahap atau di akhir proses
– Pertimbangan penilaian mandiri diantaranya adalah informasi daya dukung dan daya tampung LH
• Pasal 20 – Hasil penilaian mandiri memuat informasi tentang kelayakan KLHS dan rekomendasi
perbaikan bila perlu • Pasal 21
– Pemenuhan kompetensi menjadi pertimbangan wajib penjaminan kualitas • Pasal 24
– Ketentuan umum penjaminan kualitas diatur dalam Permen LHK – Menteri/kepala Lembaga, Gub dan Bupati/Walikota dapat mengatur lebih lanjut
sesuai kewenangannya dengan mengacu Permen LHK
Cara Mendokumentasikan
• Pasal 23 – KLHS didokumentasikan tertulis dengan ketentuan pokok-pokok informasi
yang harus dimasukkan – Laporan KLHS menjadi bagian dari KRP – Laporan KLHS adalah dokumen yang terbuka untuk publik
• Pasal 24 – Ketentuan umum pendokumentasian diatur dalam Permen LHK – Menteri/Kepala Lembaga, Gub dan Bupati/Walikota dapat mengatur lebih
lanjut dengan mengacu Permen LHK
Validasi • Pasal 25
– Validasi diberikan pada KLHS yang telah melakukan penjaminan kualitas oleh Menteri untuk KRP pusat dan provinsi, serta Gubernur untuk KRP kabupaten/kota; dapat secara bertahap maupun di akhir proses
– Khusus RPJP/RPJM Nasional diatur tersendiri oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas
• Pasal 26 - 29 – Ketentuan pengajuan permohonan validasi dengan tata batas waktu pelayanan
pemberian validasi maksimum 20 hari kerja; pelayanan melampaui batas waktu menyebabkan KLHS otomatis tervalidasi
– Validasi memuat kesesuaian KLHS dengan penjaminan kualitas dan rekomendasi bila perlu dan harus diumumkan bila telah diberikan
• Pasal 30 - 31 – Ketentuan validasi diatur dalam Permen LHK – Menteri dan Gubernur dapat menunjuk pejabat untuk validasi
Integrasi KLHS dalam KRP
• Pasal 19 – Penjaminan kualitas memperhatikan rekomendasi KLHS telah masuk dalam KRP
• Pasal 23 – Laporan KLHS adalah bagian tak terpisahkan dari KRP
• Pasal 26 – Validasi dilakukan dengan melihat dokumen KRP, dokumen KLHS, dan bukti
penjaminan kualitas serta kesesuaian antara masing-masing
• Pasal 36 – Pemantauan dan evaluasi dilakukan antara lain untuk melihat kepatuhan dan
efektivitas pengintegrasian KLHS dalam KRP, serta kualitas rekomendasi KLHS dengan penyelesaian masalah di lapangan
TERIMA KASIH