kata pengantar - dpmd.jatimprov.go.id dpmd 2014-2019.pdf · gambaran pelayanan, analisis renstra...

Renstra Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim 2014 – 2019 ii

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program – program pembangunan daerah harus

mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian

cepat, khususnya berkenaan dengan kondisi perubahan asumsi kondisi makro

ekonomi dan sosial, berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-

2019, dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, yang mendorong penyempurnaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014.

Dengan telah disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, selanjutnya seluruh

pelaksanaan program/kegiatan Unit Organisasi di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berpedoman dan

mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud.

Akhirnya, dengan memohon Ridho Allah SWT atas segala upaya dari

seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa

Timur, kami berharap agar target indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam Renstra ini dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif

terhadap upaya-upaya pembangunan di Jawa Timur khususnya dalam

percepatan penanggulangan kemiskinan.

Surabaya, 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI JAWA TIMUR

AGUS WAHYUDI, SH, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19600810 198509 1003

Renstra Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim 2014 – 2019 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1

1.1. Latar Belakang................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................... 4

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................... 6

1.4. Sistematika ........................................................................ 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN ........................................................ 8

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisas ................................ 8

2.2. Sumber Daya .................................................................... 21

2.3. Kinerja Pelayanan ............................................................. 24

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .............. 46

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 49

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan ....................................................................... 49

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih .............................................. 53

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota . 56

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................... 57

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD ................. 62

4.1. Tujuan ............................................................................. 62

4.2. Sasaran Jangka Menengah ................................................. 62

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......... 65

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD ....................... 105

BAB VII. PENUTUP ............................................................................... 106

Renstra Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim 2014 – 2019 i

Renstra Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim 2014 – 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Timur (RPJMD) Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014, menjadi pedoman

dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang menjelaskan

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program

Pembangunan di Jawa Timur.

Bahwa dengan berjalannya waktu dalam pelaksanaan

pembangunan di Jawa Timur, terjadinya perubahan dinamis pada asumsi

kondisi makro ekonomi dan sosial yang berdampak terhadap gejolak

harga pasar dan perekonomian di Jawa Timur, berlakunya Peraturan

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2014-2019, sehingga program pembangunan

di daerah harus mengacu pada prioritas nasional, ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

mengatur daerah untuk melaksanakannya sehingga ditetapkan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan

Peraturan Daerah dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang mulai berlaku pada

tanggal diundangkannya, tanggal 21 Oktober 2016.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan, dalam pelaksanaan

tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan

fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan


evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh

Gubernur.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk

memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki,

Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu

memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi

individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan,

memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan

pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai

kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang

berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat

sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang

kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh

proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga

pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada

masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang

mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam

ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi,

infrastruktur yang memadai, aksessibilitas yang tidak sulit, pelayanan

umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.


sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat

dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan

dan kemandirian masyarakat dan desa di Jawa Timur sehingga

mendorong untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan

di Jawa Timur.

Berdasarkan perubahan – perubahan dinamis dimaksud, maka

telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Pemerintah

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019 dengan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019,

yang telah dilakukan perubahan tersebut, dan untuk melaksanakan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, maka disusun

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Jawa Timur merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang didalam

pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan

Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat

mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi


pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2019

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah

kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan

dilaksanakan sampai dengan tahun 2019.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan renstra diawali dengan

Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan

Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi),

Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis

gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab./Kota, perumusan isu

strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku

kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra

dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Jawa Timur.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban,

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program

kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi

Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

http://www.4shared.com/office/t_q_KUEt/uu25-2004_sistem_perencanaan_p.html


c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

2005 – 2025;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa;

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Keluarga ;

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran

Daerah Tahun 2007 Nomr 1, Seri E);


n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 -2019;

p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Sen C, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63)

q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019;

r. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa

Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan agar dapat

memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 – 2019. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 –

2019 adalah untuk (1) menjabarkan arahan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 – 2019 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat

daerah/Instansional; (2) menjabarkan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 – 2019 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan serta program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen

rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan

rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) memberikan gambaran


Kinerja pelayanan SKPD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan

dan peluang SKPD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat

digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin

efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistimatika

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya

2.3. Kinerja Pelayanan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

4.2. Sasaran

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN

RPJMD

BAB VII. PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim 2014 – 2019 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) dan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.


melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Jawa Timur meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina

Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Desa/Kelurahan, Bidang Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan

Kelembagaan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional.


1. Sekretariat.

Sekretaris, Mempunyai tugas tugas merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program,

keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretaris

mempunyai fungsi antara lain:

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;

f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat

dan protokol;

g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non

yustisia) di bidang kepegawaian;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan

tatalaksana; dan

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:

1. Sub. Bagian Tata Usaha

2. Sub. Bagian Keuangan

3. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Sub. Bagian Tata Usaha,

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas,

kearsipan dan perpustakaan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga


dan keprotokolan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang

hubungan masyarakat;

d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan

kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan

dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja,

pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kerja

Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Sumpah/Janji

Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi

dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin

belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai,

menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan

fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi

Aparatur Sipil Negara lainnya;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan

perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan

perlengkapan dan aset;

f. membantu menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum di

bidang kepegawaian; dan;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

2. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran,

a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan

koordinasi penyusunan program;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;

d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

perundang-undangan;

e. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan

perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;

f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan

pelaporan;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Keuangan,

a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk


pembayaran gaji pegawai;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan

termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan

penatausahaan keuangan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian asset dan

menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang

inventaris;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan

penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah;

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pengelolaan keuangan;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bina

Pemerintahan Desa;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina

Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa, perencanaan partisipatif pembangunan desa

serta administrasi dan aset desa;

b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur



c. pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas aparatur



d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan

partisipatif pembangunan desa serta administrasi dan aset desa;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Untuk mendukung tugasnya Bidang Bina Pemerintahan Desa memiliki

3 Seksi yaitu : (1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa, (2) Seksi

Perencanaan Dan Pembangunan Desa, (3) Seksi Administrasi Dan Aset

Desa

1. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas

aparatur pemerintahan desa;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi fasilitasi peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

penyusunan laporan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

2. Seksi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan

data desa, perencanaan partisipatif pembangunan desa dan

evaluasi tingkat perkembangan desa;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi data desa, perencanaan

partisipatif pembangunan desa dan evaluasi tingkat

perkembangan desa;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi fasilitasi data desa,

perencanaan partisipatif pembangunan desa dan evaluasi tingkat

perkembangan desa;


penyusunan laporan fasilitasi data desa, perencanaan partisipatif

pembangunan desa dan evaluasi tingkat perkembangan desa;


Bidang.


3. Seksi Administrasi Dan Aset Desa

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata kelola

administrasi desa dan aset desa;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan tata kelola

administrasi dan aset desa;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi fasilitasi pengelolaan

tata kelola administrasi dan aset desa;


penyusunan laporan fasilitasi tata kelola administrasi dan aset

desa;


Bidang.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI

DESA/KELURAHAN

Mempunyai Tugas merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga ekonomi

desa, usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

tertinggal;

b. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga ekonomi desa,

usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

tertinggal;

c. pelaksanaan koordinasi fasilitasi pemberdayaan lembaga ekonomi

desa, usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

tertinggal;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan fasilitasi

pemberdayaan lembaga ekonomi desa, usaha ekonomi masyarakat

dan pemberdayaan masyarakat tertinggal;



Untuk mendukung tugasnya Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Desa/Kelurahan memiliki 3 Seksi yaitu (1) Seksi Pemberdayaan

Lembaga Ekonomi Desa, (2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Masyarakat, (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal.

1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan

lembaga ekonomi desa dan lembaga keuangan mikro bukan

bank bukan koperasi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan

lembaga ekonomi desa dan lembaga keuangan mikro bukan

bank bukan koperasi;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi fasilitasi

pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan lembaga keuangan

mikro bukan bank bukan koperasi;


penyusunan laporan fasilitasi pemberdayaan lembaga ekonomi

desa dan lembaga keuangan mikro bukan bank bukan koperasi;


Bidang.

2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan usaha

ekonomi masyarakat;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan usaha

ekonomi masyarakat;


pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;


penyusunan laporan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi

masyarakat;


Bidang.


3. Seksi Pemberdayaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal


masyarakat tertinggal;


masyarakat tertinggal;


pemberdayaaan masyarakat tertinggal;


penyusunan laporan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

tertinggal;


Bidang.

4. BIDANG KERJASAMA DESA



Kerjasama Desa.


Kerjasama, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis kerjasama dalam pengelolaan

sumber daya alam dan pembangunan kawasan perdesaan,

sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna;

b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengelolaan sumber daya

alam, pembangunan kawasan perdesaan, sarana prasarana

desa dan teknologi tepat guna;

c. pelaksanaan koordinasi fasilitasi kerjasama pengelolaan sumber

daya alam, pembangunan kawasan perdesaan, sarana

prasarana desa dan teknologi tepat guna;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusuna laporan dalam

fasilitasi kerjasama pengelolaan sumber daya alama dan

pembangunan kawasan perdesaan, sarana prasarana desa dan

teknologi tepat guna;



Untuk mendukung tugasnya Bidang Kerjasama Desa memiliki 3 Seksi

yaitu (1) Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan, (2) Seksi Sarana

Prasarana Desa, (3) Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG).

1. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama pengelolaan

sumber daya alam dan pembangunan kawasan perdesaan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengelolaan

sumber daya alam dan pembangunan kawasan perdesaan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi fasilitasi kerjasama

pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan kawasan

perdesaan;


penyusunan laporan fasilitasi kerjasama pengelolaan sumber

daya alam dan pembangunan kawasan perdesaan;


Bidang.

2. Seksi Sarana Prasarana Desa

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama

pembangunan dan pengembangan sarana prasarana desa;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama


c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi fasilitasi kerjasama



penyusunan laporan fasilitasi kerjasama pembangunan dan

pengembangan sarana prasarana desa; dan


Bidang.

3. Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG)

a. Merumuskan kebijakan Kerjasama Pengembangan dan

Pemanfaatan TTG;

b. Melaksanakan kebijakan Kerjasama Pengembangan dan

Pemanfaatan TTG;

c. Memfasilitasi Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG;

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pengembangan dan Pemanfaatan TTG;


e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala

Bidang.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT



Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.


Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan

pendampingan masyarakat;

b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,

pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan

masyarakat;

c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan


d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan

lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk mendukung tugasnya Bidang Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat memiliki 3 Seksi yaitu (1) Seksi Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan, (2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat, (3) Seksi

Pendampingan Desa.

1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan


lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;


lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;


pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;



penyusunan laporan fasilitasi pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan desa/kelurahan;


Bidang.

2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat


lembaga adat;


lembaga adat;


pemberdayaan lembaga adat;


penyusunan laporan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat;


Bidang.

3. Seksi Bina Pendampingan Masyarakat

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendampingan

masyarakat;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pendampingan

masyarakat;




penyusunan laporan fasilitasi pendampingan masyarakat;


Bidang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dikoordinasikan

oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis jenjang dan jumlah

jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.


Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) dan Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur,

sebagaimana disajikan dalam Bagan 2.1.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala

Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar

Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan. Setiap pimpinan satuan organisasi

sebagaimana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemimpin satuan

organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta

menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang

diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.


Bagan 2.1. Struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SEKRETARIS

KASUBAG

TATA USAHA

KASUBAG

KEUANGAN

KASUBAG

PENYUSUNAN

PROGRAM

DAN

ANGGARAN

Arsip

BIDANG BINA PEMERINTAHAN

DESA

SEKSI

APARATUR

PEMERINTAH

AN DESA

SEKSI

PERENCANA

AN

PARTISIPATIF

PEMBANGU

NAN DESA

SEKSI

ADMINISTRA

SI DAN ASET

DESA

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA

EKONOMI DESA/KELURAHAN

SEKSI

PEMBERDAYAAN

LEMBAGA

EKONOMI

DESA/KEL

SEKSI

PEMBERDAYAAN

USAHA

EKONOMI

MASYARAKAT

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

TERTINGGAL

BIDANG KERJASAMA DESA

SEKSI

PEMBANGUNAN

KAWASAN

PERDESAAN

SEKSI

SARANA

PRASARANA

DESA

SEKSI TEKNOLOGI

TEPAT GUNA

BIDANG PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN MASYARAKAT

SEKSI

PEMBERDAYAAN

LEMBAGA

KEMASYARAKATA

N

SEKSI

PEMBERDAYAAN

LEMBAGA ADAT

SEKSI

PENDAMPINGAN

MASYARAKAT


2.2. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia (SDM)


didukung sumber daya manusia sejumlah 88 orang PNS terdiri dari

63 orang laki-laki dan 25 perempuan. Mayoritas PNS beragama Islam

yaitu sebesar 96 % sedangkan 4 % beragama kristen protestan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Jawa Timur memiliki SDM yang cukup baik,

sebesar 66 % PNS atau 58 orang PNS berpendidikan sarjana dan

pasca sarjana sedangkan 34 % PNS atau 30 orang PNS

berpendidikan SLTA dan Diploma, berdasarkan golongan

kepangkatan, sebanyak 85 % atau 75 orang PNS gol III/a s/d IV/d

sedangkan 15 % atau 13 orang PNS menduduki golongan

kepangkatan II/a s/d II/d. Sampai dengan Maret tahun 2017,

berdasarkan golongan umur PNS, terdapat 56 orang PNS yang masih

dalam rentang usia 25 s/d 49 tahun, sedangkan 36 orang PNS

memasuki usia lebih dari 49 tahun (50 – 56 tahun), sehingga apabila

usia PNS normatif sampai dengan 58 tahun, dengan asumsi tidak ada

penambahan pegawai, maka 2 s/d 8 tahun kedepan secara bertahap,

jumlah PNS pada instansi ini akan berkurang sebanyak 36 orang.

Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan PNS Provinsi Jawa Timur,

kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 117 Pegawai, sehingga

diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, selengkapnya data

pegawai sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.


Tabel 2.1. Data Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Jawa Timur (Kondisi per Maret Tahun 2017)

NO. URAIAN JUMLAH JUMLAH

SELURUHNYA LAKI-LAKI PEREMPUAN

1. Jumlah Pegawai PNS 63 25 88

2. Tingkat Pendidikan PNS 63 25 88

a. SD - - -

b. SLTP - - -

c. SLTA 22 3 25

d. Diploma -2 (D-2) - 1 1

e. Diploma - 3 (D3) 3 1 4

f. Sarjana Strata 1 (S-1) 24 14 38

g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2) 14 6 20

h. Doktor (S-3) - - -

3. Golongan Kepangkatan PNS 63 25 88

a. I / a - - -

I / b - - -

I / c - - -

I / d - - -

b. II / a 0 - 0

II / b 6 - 6

II / c 5 - 5

II / d 2 - 2

C. III / a 6 - 6

III / b 13 6 19

III / c 5 5 10

III / d 15 10 25

D. IV/ a 7 3 10

IV / b 3 1 4

IV / c - - -

IV / d 1 - 1

3. PNS menurut agama 63 25 88

a. Islam 61 23 84

b. Protestan 2 2 4

4. PNS Menurut Golongan Umur 62 24 88

a. 25 - 29 tahun 3 0 3

b. 30 - 39 tahun 9 3 12

c. 40 - 49 tahun 25 10 35

d. 50 - 57 tahun 26 12 28

5. Tipe Pegawai 63 25 88

a. Pejabat Struktural 13 6 19

b. Fungsional Umum 49 19 68

c. Fungsional Khusus 1 - 1


2. Sarana Prasarana

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi Jawa Timur didukung dengan Sarana Prasarana

Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan akhir tahun

2016 adalah sebanyak 2.595 buah/set atau senilai Rp.

26.590.729.268,- dengan 9 jenis bidang barang yaitu Tanah, Alat-alat

Besar, Alat-alat Angkut, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Kantor dan Rumah

Tangga, Alat-alat Studio dan Komunikasi, Alat-alat Laboratorium,

Bangunan Gedung, Buku/Perpustakaan dan Barang Bercorak

Kesenian/Kebudayaan. Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 1.501

buah aset yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk

mendukung kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Jawa Timur cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi

aset dimaksud, sedangkan 1.094 Aset, antara lain bentuk Alat-alat

angkut, Alat-alat Kantor/Rumah Tangga dan Alat-alat

Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat

dimanfaatkan. Aset dalam kondisi rusak berat selanjutnya diusulkan

untuk penghapusan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima)

Tahun kedepan, dengan adanya struktur organisasi yang baru yang

semula satu bidang dengan 2 sub bidang menjadi satu bidang dengan

masing-masing 3 seksi, maka yang segera diperlukan adalah

dilaksanakan pembangunan ruangan baru atau perbaikan untuk

penyediaan ruang kerja yang baru dan penataan arsip dokumen OPD.

Selain itu terhadap sarana prasarana yang lain yaitu gedung/ruangan,

pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan /

Kendaraan dinas, Alat-alat Studio/Komunikasi tetap diperlukan

pemeliharaan dan perbaikan serta pengadaan sarana prasarana

perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi. Selengkapnya

data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

sebagaimana data Tabel 2.2.


Tabel 2.2. Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (Kondisi per

Desember 2016)

Catatan : Alat-alat besar : Genset dan pompa air Alat-alat Laboratorium : Penangkal petir, UPS, Papan Planet Barang bercorak kesenian, kebudayaan : Lukisan, gambar

2.3. Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 indikator

kinerja sasaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa

Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 rata –rata dapat

tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target

kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum

optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan

anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Badan Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

KETERANGAN

NO JENIS ASET JUMLAH SATUAN NILAI (Rp.) BAIK RUSAK

BERAT

1 Tanah 1 Bidang 14.175.000.000 1

2 Alat-alat Besar 5 Buah 471.405.000 5

3 Alat-alat Angkutan 65 Buah 1.792.285.300 21 44 Diusulkan

penghapusan

4 Alat-alat Bengkel 0 0 -

5 Alat-alat Pertanian 0 0 -

6 2297 Buah 6.617.790.194 1.312 985

7 153 Buah 992.993.804 98 55

8 Alat-alat Kedokteran 0 0 -

9 Alat-alat Laboratorium 18 Buah 1.168.700 8 10

10 Alat-alat Keamanan 0 0 -

11 Bangunan Gedung 2 Buah 2.304.203.400 2

12 Monumen 0 0 -

13 Jalan dan Jembatan 0 0 -

14 Bangunan Air 0 0 -

15 Instalasi 0 0 -

16 Jaringan 0 0 -

17 Buku/Perpustakaan 28 Buah/set 71.809.950 28

18 26 Buah/set 164.072.920 26

19 0 0 -

KONDISI

Alat-alat Kantor dan

Rumah Tangga

Alat-alat Studio dan

Komunikasi

Barang bercorak

kesenian, kebudayaan

Hewan/Ternak, Tumbuh-

tumbuhan

Diusulkan

penghapusan

Diusulkan

penghapusan

Diusulkan

penghapusan


(1) Sasaran Strategis 1, Meningkatnya kelompok usaha ekonomi

produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. dengan

indikator Prosentase peningkatan kelompok usaha ekonomi

produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Dalam

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Program

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan target capaian

akhir 85% .

(2) Sasaran Strategis 2, Meningkatnya kemampuan masyarakat

dalam pengembangan TTG, SDA dan sarana prasarana dasar

masyarakat dengan indikator :

1. Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di

desa/kel. (Wartek dan Posyantek).

2. Prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas

terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar.

Dalam Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan target capaian akhir

76,6%.

(3) Sasaran Strategis 3, Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel

yang menerapkan manajemen pembangunan yang partisipatif dan

pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dengan indikator :

1. Prosentase peningkatan desa/kel. Yang menerapkan Sistim

Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

2. Prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai

nilai sosial budaya masyarakat.

Dalam Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan

target capaian akhir 85%.

(4) Sasaran Strategis 4, Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel.

Yang memiliki Klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan di

Jawa Timur dengan indikator Prosentase peningkatan desa dan

kelurahan yang telah memiliki klasifikasi TPD/Kel. Dalam Pencapaian

sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa dengan target capaian akhir 95%.

Selengkapnya Pencapaian Kinerja pelayanan pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana terinci dalam Tabel

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur.


Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa

Timur dengan rata-rata capaian realisasi selama tahun 2009-2013 adalah

sebesar 95 %. Alokasi anggaran khususnya untuk belanja tidak langsung

yang dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat, pada tahun 2011

dan tahun 2012 mengalami penurunan, perubahan peraturan terkait

dengan dana bantuan kepada masyarakat, mengakibatkan adanya

perubahan mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat,

dengan demikian hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan capaian

kinerja beberapa indikator, selain itu juga jumlah personil sumber daya

manusia di Bapemas Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan,

Tahun 2010 jumlah pegawai adalah 112 orang, tahun 2011 menjadi 105

orang,menurun pada tahun 2012 menjadi 103 orang dan pada tahun

2013 menjadi 96 orang. Alokasi dan Realisasi anggaran setiap tahun

secara terinci serta rasio pencapaian realisasi untuk Belanja Tidak

Langsung (Belanja Pegawai/ gaji dan tunjangan), Belanja Langsung dan

Belanja Tidak Langsung (Belanja Bantuan Hibah kepada masyarakat dan

Bantuan Keuangan) adalah sebagaimana pada Tabel 2.4 Anggaran dan

Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan

MasyarakatProvinsi Jawa Timur. Adapun pertumbuhan anggaran dan

realisasi anggaran sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5.


Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2009-2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

NO Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun

ke-

1 2 3 4 5 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 % Desa/Kel. yang membentuk kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat (UPKu)

V 1% 1% 1% 1% 1% 4,2% 2,4% 0,8% 0,8% 0,68% 4,2 2,4 0,8 0,8 0,6

2 % Usaha Ekonomi

Desa (UED) yang

difasilitasi

pengembangannya

V 18,25% 18,25% 18,25% 18,25% 3,65% 7,30% 14,60% 16,79% 7,30% 2,92% 0,4 0,8 0,92 0,4 0,8

3 % Desa yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

V 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 4,38% 3,63% 4,38% 0,6% 2,11% 2,9 2,4 2,9 0,4 1,39

4 % Pasar Desa yang dikembangkan

V 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 0,50% 1,01% 1,15% 1,15% 0,72% 0,4 0,7 0,8 0,8 0,5

5 % Data RTSM yang tervalidasi untuk bantuan program penanggulangan kemiskinan

V 0%

20 %

20 % 20 % 20 % 0,0%

14,1%

19,84%

18,77%

11,0%

0 0,7 0,99 0,93 0,55

6 % desa/kel. yang membentuk Wartek

V 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,05%

0,16%

0,18%

0,01%

0,14%

0,3 0,8 1 0,05 0,8

7 % Kecamatan yang V 1% 1% 1% 1% 1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1% 0 0 0,3 0 1




Target SPM

Target IKK



ke-

1 2 3 4 5 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

membentuk Posyantek.

8 % RTS direhab dinding/lantai/jamban dan pemanfaat air bersih

V 0,008%

0,008%

0,008%

0,008%

0,008%

0,168%

0,056%

0,143%

0,011%

0,008%

21 7 17,8 13,7 1

9 % RTS yg mengembangkan potensi SDA pendukung akses sosial ekonomi masyarakat

V 0,024%

0,024%

0,024%

0,024%

0,024%

0,011%

0,031%

0,020%

0,011%

0,024%

0,45 1,29 0,83 0,45 1

10 % desa/kel. Yang

menerapkan Sistim

Manajemen

Partisipatif (SMPP)

V 1,2%

2,0%

1,2%

1,2%

1,2%

0,9%

0,9%

1,4%

0,4%

0,4%

0,75 0,75 1,16 0,3 0,3

11 % desa/kel. yang terfasilitasi komunitas masyarakat pengembang nilai sosial

V 2,35%

2,35%

2,35%

2,35%

2,35%

0,19%

1,69%

1,93%

1,03%

2,30%

0,08 0,7 0,8 0,43 0,97

12 % desa/kel. yang terfasilitasi membentuk komunitas masyarakat pengembang nilai

V 0,94%

0,94%

0,94%

0,94%

0,94%

1,98%

2,02%

2,49%

2,45%

0,66%

2,1 2,14 2,6 2,6 0,7




Target SPM

Target IKK



ke-

1 2 3 4 5 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

budaya

13 % desa dan kelurahan yang telah melaksanakan pendataan (entry) profil desa dan kelurahan

V 5%

5%

5%

5%

28%

133%

2%

8%

30%

86%

26,6 0,4 1,6 6 3,04

14 % KPM yang terlatih sesuai Permendagri 7 / 2007

V 1%

1%

1%

1%

1%

0,49%

4,57%

0,22%

0,69%

0,66%

0,49 4,5 0,2 0,69 0,66


Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan MasyarakatProvinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.438.616.000 6.144.646.000 6.194.001.313 6.316.466.000 7.192.651.000 4.856.358.530 5.871.984.870 5.901.189.602 5.898.393.674 6.230.561.093 0,89 0,95 0,95 0,93 0,96

- Gaji dan Tunjangan

4.728.616.000 4.512.641.000 5.050.318.392 5.200.365.000 5.691.153.000 4.271.828.570 4.441.273.430 4.877.724.542 4.895.178.174 5.151.580.193 0,90 0,98 0,96 0,94 0,97

- Tambahan Penghasilan

710.000.000 1.632.005.000 1.143.682.921 1.116.101.000 1.501.498.000 584.529.960 1.430.711.440 1.023.465.060 1.003.215.500 1.078.980.900 0,82 0,87 0,89 0,90 0,93

BELANJA LANGSUNG

36.765.016.400 51.394.310.000 42.938.160.750 47.693.392.000 47.330.032.000 30.334.584.951 48.246.453.654 40.810.590.674 44.890.830.784 44.067.465.928 0,82 0,94 0,95 0,94 0,94

- Ex Rutin 5.239.310.000 5.069.310.000 5.894.660.750 5.931.392.000 6.033.392.000 4.807.889.820 4.851.364.471 5.688.423.709 5.696.783.350 5.887.140.050 0,92 0,96 0,96 0,96 0,98

- Pembangunan

31.525.706.400 46.325.000.000 37.043.500.000 41.762.000.000 41.296.640.000 25.526.695.131 43.395.089.183 35.122.166.965 39.194.047.434 38.180.325.878 0,81 0,94 0,95 0,94 0,94

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

15.499.977.000 17.579.000.000 8.016.000.000 8.564.148.000 8.943.140.000 11.027.620.333 16.598.891.347 7.541.821.139 8.035.410.675 8.337.735.389 0,71 0,94 0,94 0,94 0,93

Program

Pengembang

an Lembaga Ekonomi

Pedesaan

2.969.731.600 10.365.000.000 17.830.260.000 19.624.560.000 18.190.000.000 2.565.233.944 9.820.074.850 17.164.562.298 18.933.118.029 16.458.297.987 0,86 0,95 0,96 0,96 0,94

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun

Desa

11.604.562.600 7.471.000.000 7.089.000.000 8.526.801.000 9.626.500.000 10.622.957.299 6.977.134.308 6.538.885.720 7.336.689.871 8.980.001.842 0,91 0,93 0,92 0,86 0,93


Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Program

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerinta

Desa

1.451.435.200 10.910.000.000 4.108.240.000 5.046.491.000 4.537.000.000 1.310.883.555 9.998.988.678 3.876.897.808 4.888.828.859 4.404.290.660 0,90 0,92 0,94 0,97 0,97

JUMLAH BTL

dan BL

42.203.632.400 57.538.956.000 49.132.162.063 54.009.858.000 54.522.683.000 35.190.943.481 54.118.438.524 46.711.780.276 50.789.224.458 50.298.027.021 0,83 0,94 0,95 0,94 0,95

BELANJA

TIDAK

LANGSUNG

(Belanja

Bantuan Hibah

dan Bantuan

Keuangan)

46.213.000.000 42.480.000.000 23.426.500.000 100.000.000 13.151.500.000 44.705.500.000 42.216.000.000 23.247.500.000 100.000.000 13.099.500.000 0,97 0,99 0,99 1 0,99

JUMLAH

SELURUHNYA

88.416.632.400 100.018.956.000 72.558.662.063 54.109.858.000 66.344.154.000 79.896.443.481 96.334.438.524 69.959.280.276 50.889.224.458 63.397.527.021 0,9 0,96 0,97 0,94 0,96


Tabel 2.5 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009-2013

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar

an

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

5.438.616.000 6.144.646.000 6.194.001.313 6.316.466.000 7.192.651.000 4.856.358.530 5.871.984.870 5.901.189.602 5.898.393.674 6.230.561.093 0,19 0,28

- Gaji dan

Tunjangan

4.728.616.000 4.512.641.000 5.050.318.392 5.200.365.000 5.691.153.000 4.271.828.570 4.441.273.430 4.877.724.542 4.895.178.174 5.151.580.193 0,12 0,21

- Tambahan

Penghasilan

710.000.000 1.632.005.000 1.143.682.921 1.116.101.000 1.501.498.000 584.529.960 1.430.711.440 1.023.465.060 1.003.215.500 1.078.980.900 0,64 0,85

BELANJA LANGSUNG 36.765.016.400 51.394.310.000 42.938.160.750 47.693.392.000 47.330.032.000 30.334.584.951 48.246.453.654 40.810.590.674 44.890.830.784 44.067.465.928 0,27 0,45

- Ex Rutin 5.239.310.000 5.069.310.000 5.894.660.750 5.931.392.000 6.033.392.000 4.807.889.820 4.851.364.471 5.688.423.709 5.696.783.350 5.887.140.050 0,15 0,22

- Pembangunan 31.525.706.400 46.325.000.000 37.043.500.000 41.762.000.000 41.296.640.000 25.526.695.131 43.395.089.183 35.122.166.965 39.194.047.434 38.180.325.878 0,29 0,50

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

15.499.977.000 17.579.000.000 8.016.000.000 8.564.148.000 8.943.140.000 11.027.620.333 16.598.891.347 7.541.821.139 8.035.410.675 8.337.735.389 (0,42) (0,24)

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan

2.969.731.600 10.365.000.000 17.830.260.000 19.624.560.000 18.190.000.000 2.565.233.944 9.820.074.850 17.164.562.298 18.933.118.029 16.458.297.987 4,92 5,42

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

11.604.562.600 7.471.000.000 7.089.000.000 8.526.801.000 9.626.500.000 10.622.957.299 6.977.134.308 6.538.885.720 7.336.689.871 8.980.001.842 (0,17) (0,15)


Uraian


Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar

an

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Membangun Ds

Program

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerinta Desa

1.451.435.200 10.910.000.000 4.108.240.000 5.046.491.000 4.537.000.000 1.310.883.555 9.998.988.678 3.876.897.808 4.888.828.859 4.404.290.660 2,13 2,36

JUMLAH BTL dan

BL

42.203.632.40

0

57.538.956.000 49.132.162.063 54.009.858.000 54.522.683.000 35.190.943.481 54.118.438.524 46.711.780.276 50.789.224.458 50.298.027.021 0,26 0,43

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

(Belanja Bantuan

Hibah dan Bantuan

Keuangan)

46.213.000.000 42.480.000.000 23.426.500.000 100.000.000 13.151.500.000 44.705.500.000 42.216.000.000 23.247.500.000 100.000.000 13.099.500.000 (0,72) (0,71)

JUMLAH

SELURUHNYA

88.416.632.400 100.018.956.000 72.558.662.063 54.109.858.000 66.344.154.000 79.896.443.481 96.334.438.524 69.959.280.276 50.889.224.458 63.397.527.021 (0,25) (0,21)


Capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis dengan 9 indikator

kinerja sasaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 rata –rata dapat tercapai,

bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Capaian

kinerja indikator sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa

Timur adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kelompok usaha ekonomi

masyarakat desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Kinerja Sasaran ini diukur dengan 2 indikator sasaran yaitu Prosentase

peningkatan jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat di desa/kel. Yang

aktif dan Persentase RTM Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang

memiliki usaha. Pencapaian kinerja indikator sasaran Prosentase


aktif, dari target sebesar 1,3 % terealisasi sebesar 1,8 % atau tingkat

pencapaian sebesar 147,1 %, sedangkan indikator sasaran Persentase RTM

Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha dari target

16 % terealisasi sebesar 15,51 % atau tingkat pencapaian sebesar 99,8 %.

Pencapaian kinerja tahun 2015 lebih tinggi dari pada pencapaian

tahun 2016 yang mencapai 147,1%, walaupun demikian masih tetap dalam

pencapaian yang lebih dari 100% pada indikator sasaran Prosentase


aktif Tahun 2015 dari target 1,2 % terealisasi sebesar 3,7 % atau tingkat

pencapaian sebesar 320 %. Sedangkan untuk indikator Persentase RTM

Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha mengalami

peningkatan, tahun 2015 dari target 27 % terealisasi sebesar 19 % atau

tingkat pencapaian sebesar 72 % dan pada tahun 2016 pencapaian sebesar

99,8 %.

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun pertama apabila

dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi

Jawa Timur 2014-2019 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

untuk indikator sasaran 1 yaitu Prosentase peningkatan jumlah kelompok

usaha ekonomi masyarakat di desa/kel. Yang aktif dari target

RPJMD/Renstra 2014-2019 sebesar 7 % telah tercapai pada Tahun kedua

sebesar 5,5 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 79,1 %. Adapun

pada Indikator sasaran 2 yaitu Persentase RTM Kepala Rumah Tangga


Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha, dari target RPJMD/Renstra 2014-

2019 sebesar 100 % telah tercapai pada Tahun kedua sebesar 34,6 % atau

tingkat kemajuan pencapaian sebesar 34,6. Secara operasional pencapaian

target kinerja sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program

Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat

Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatnya pusat layanan informasi

TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengelolaan SDA dan

sarana prasarana dasar. Kinerja Sasaran strategis 2 ini didukung oleh 3

indikator kinerja yaitu Prosentase peningkatan pusat layanan informasi

teknologi (Posyantek) yang berfungsi, Prosentase kelompok masyarakat

yang menerapkan TTG di desa/kel. dan Prosentase peningkatan jumlah

komunitas masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan SDA.

Pencapaian indikator kinerja Prosentase peningkatan pusat layanan

informasi teknologi (Posyantek) yang berfungsi tahun 2016 dari target

sebesar 25,4 %, terealisasi sebesar 25,4 % atau tingkat pencapaian sebesar

100 %. Untuk Pencapaian indikator kinerja Prosentase kelompok

masyarakat yang menerapkan TTG di desa/kel. Tahun 2016 dari target

sebesar 5 %, terealisasi sebesar 5 % atau tingkat pencapaian sebesar 100

%. Sedangkan Pencapaian indikator kinerja Prosentase peningkatan jumlah

komunitas masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan SDA pada

tahun 2016 dari target 14,6 % terealisasi sebesar 15,67 % atau tingkat

pencapaian sebesar 107 %.

Pencapaian kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun

2015 sesuai target kinerja khususnya pada indikator Prosentase

peningkatan pusat layanan informasi teknologi (Posyantek) yang berfungsi

tahun 2015 dari target 24,6 % terealisasi sebesar 24,6 % atau tingkat

pencapaian sebesar 100 %. Untuk Pencapaian indikator kinerja Prosentase

kelompok masyarakat yang menerapkan TTG di desa/kel. merupakan

indikator yang baru diukur pada tahun 2016 sehingga akan dapat

diperbandingkan di tahun berikutnya, sedangkan pencapaian indikator

kinerja Prosentase peningkatan jumlah komunitas masyarakat yang dapat

mengelola dan memanfaatkan SDA pada tahun 2015 dari target 15,3 %

terealisasi sebesar 17,1 atau tingkat pencapaian sebesar 112 % dan tingkat

pencapaian pada tahun 2016 sebesar 107 %.

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun kedua apabila

dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi

Jawa Timur 2014-2019, untuk indikator sasaran 2 yaitu Prosentase

peningkatan pusat layanan informasi teknologi (Posyantek) yang berfungsi


dari target RPJMD/Renstra 2014-2019 peningkatan sebesar 211 %, telah

tercapai pada Tahun kedua peningkatan sebesar 49,9 % atau tingkat

kemajuan pencapaian sebesar 23,7 %. Indikator sasaran Prosentase

kelompok masyarakat yang menerapkan TTG di desa/kel. dari target

RPJMD/Renstra 2014-2019 sebesar 35 % telah tercapai pada Tahun kedua

sebesar 5 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 14,3 %. Indikator

sasaran Prosentase peningkatan jumlah komunitas masyarakat yang dapat

mengelola dan memanfaatkan SDA dari target RPJMD peningkatan sebesar

92 %, sampai dengan tahun kedua RPJMD telah tercapai target sebesar

32,8 % atau tingkat kemajuan sebesar 35,7 %. Pencapaian kinerja sasaran

strategis 2 ini, secara operasional diwujudkan melalui pelaksanaan Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG

dan Pendayagunaan SDA.

Sasaran Strategis 3, yaitu Meningkatnya kapasitas lembaga

kemasyarakatan desa/kel. Pencapaian kinerja sasaran diatas diukur dengan

2 indikator kinerja sasaran yaitu Prosentase Lembaga Kemasyarakatan

(LPMD/K dan TP PKK) yang Aktif dan Prosentase peningkatan jumlah KPM

yang bersertifikasi (sesuai standart pelatihan Permendagri 7 Tahun 2007).

Capaian kinerja indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K

dan TP PKK) yang Aktif pada tahun 2016, dari target 70 % tercapai 71,6 %

atau tingkat pencapaian sebesar 102,2 %, sedangkan indikator Prosentase

peningkatan jumlah KPM yang bersertifikasi (sesuai standart pelatihan

Permendagri 7 Tahun 2007), dari target 12,7 %, terealisasi sebesar 15,0 %

atau tingkat pencapaian sebesar 118,5 %.

Pencapaian kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun

2015 pencapaian kinerjanya sama – sama memenuhi target yang telah

ditetapkan, Pada indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K

dan TP PKK) yang Aktif tahun 2015 dari target 60 % terealisasi sebesar 88

% atau tingkat pencapaian sebesar 147,44 %, sedangkan tahun 2016

pencapaian sebesar 102,2 %. dan indikator Prosentase peningkatan jumlah

KPM yang bersertifikasi (sesuai standart pelatihan Permendagri 7 Tahun

2007) tahun 2015 dari target 18 % terealisasi sebesar 23,3 % atau tingkat

pencapaian sebesar 129,4 %, dan pada tahun 2016 pencapaiannya sebesar

118,8 %.

Pencapaian kinerja tahun 2016 pada indikator Prosentase Lembaga

Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang Aktif dari target sebesar 70 %

dan pada tahun pertama telah tercapai sebesar 71,5 %, atau tingkat


kemajuan 84,2 % dari target RPJMD sebesar 85 %. Untuk indikator

Prosentase peningkatan jumlah KPM yang bersertifikasi (sesuai standart

pelatihan Permendagri 7 Tahun 2007) dari target jangka menengah

peningkatan sebesar 131 %, telah tercapai sampai dengan pada tahun

kedua sebesar 38,3%, sehingga tingkat kemajuan sebesar 30,7 %.

Pencapaian kinerja sasaran strategis 3 secara operasional diwujudkan

melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

(SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel.

Sasaran Strategis 4 yaitu Terwujudnya peningkatan swadaya

dan partisipasi masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran 4 diukur dengan 2

indikator yaitu Prosentase swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat dari target 15 %, terealisasi sebesar 11,98 %

atau tingkat pencapaian sebesar 80 %, Indikator kedua adalah Prosentase

ds/kel yang telah menerapkan SMPP, dari target 80 % di tahun 2016, telah

terealisasi sebesar 78,7 % atau tingkat pencapaian sebesar 98,4 %.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata pencapaian kinerja pada

tahun 2015, Pada indikator Prosentase swadaya masyarakat terhadap

program pemberdayaan masyarakat di tahun 2016 tingkat pencapaian

kinerja sebesar 80 %, sedangkan pada tahun 2015 pencapaiannya sebesar

93,6 %. Pencapaian kinerja lebih rendah dari tahun 2015, hal ini

dikarenakan materi swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

belum terukur secara optimal, antara bantuan yang diterima dengan upaya

yang dilakukan masyarakat dalam mendukung kegiatan pemberdayaan

masyarakat belum terdata secara akurat. Untuk indikator Prosentase ds/kel

yang telah menerapkan Sistim Manajemen Pengelolaan Pembangunan yang

Partisipatif (SMPP) di tahun 2016 tingkat pencapaian kinerja sebesar 98,41

%, sedangkan pada tahun 2015 pencapaiannya sebesar 104,6 %.

Target kinerja jangka menengah RPJMD 2014-2019 untuk indikator

sasaran Prosentase Swadaya Masyarakat terhadap Program

pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 30 % dan pada tahun kedua

telah tercapai sebesar 21,3 % atau tingkat kemajuan pencapaiannya adalah

sebesar 71,1 %, sedangkan untuk indikator Prosentase Desa/Kel. Yang

telah menerapkan Sistim Manajemen Pengelolaan Pembangunan yang

Partisipatif target RPJMD 95 % dan pada tahun kedua telah terealisasi 78,7

% sehingga tingkat kemajuan pencapaan sebesar 82,90 %. Pencapaian

kinerja sasaran 4 didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan


Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa. Selengkapnya pencapaian

kienerja pelayanan tahun 2015-2016 sebagaimana Tabel 2.6.

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa

Timur dengan rata-rata capaian realisasi selama tahun 2015-2016 adalah

sebesar 93 %. Alokasi anggaran khususnya untuk belanja tidak langsung

yang dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat, pada tahun 2015 dan

tahun 2016 mengalami penurunan, perubahan peraturan terkait dengan

dana bantuan kepada masyarakat, dan kondisi ekonomi makro global yang

berpengaruh terhadap perekonomian di Jawa timur mengakibatkan adanya

perubahan mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat,

terkait rasionalisasi APBD. Alokasi dan Realisasi anggaran setiap tahun

secara terinci serta rasio pencapaian realisasi untuk Belanja Tidak Langsung

(Belanja Pegawai/ gaji dan tunjangan), Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung (Belanja Bantuan Hibah kepada masyarakat dan Bantuan

Keuangan) adalah sebagaimana pada Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi

Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa

Timur. Adapun pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana

disajikan dalam Tabel 2.8.


Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2015-2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikat

or Lainny

a


ke-

1 2 3 4 5 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Prosentase peningkatan jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat di desa/kel. Yang aktif

V 1,2% 1,3% 1,35% 1,44% 1,53% 3,70% 1,80%

0,00%

0,00%

0,00%

3 1 0 0 0

2 Persentase RTM Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha

V 27,00%

16,00%

22,00%

22,00%

0,00% 19,00%

15,50%

0,00%

0,00%

0,00%

1 1 0 0 0

3 Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi (Posyantek) yang berfungsi.

V 24,60%

25,40%

27,00%

28,30%

22,00%

24,60%

25,40%

0,00%

0,00%

0,00%

1 1 0 0 0


4 Prosentase kelompok masyarakat yang menerapkan TTG di desa/kelurahan.

V 0,00% 5,00% 10,00%

20,00%

35,00%

0,00% 5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0 1 0 0 0

5 Prosentase peningkatan jumlah komunitas masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan SDA

V 15% 15% 14% 13,2% 13% 17,10%

15,70%

0,00%

0,00%

0,00%

1 1 0 0 0

6 Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif

V 60,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

88,00%

71,50%

0,00%

0,00%

0,00%

1 1 0 0 0

7 Prosentase peningkatan jumlah KPM yang bersertifikasi (sesuai standart pelatihan Permendagri 7 Tahun 2007)

V 18% 12,7% 19,2% 19,2% 19% 23,30%

15,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1 1 0 0 0


8 Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

V 10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

9,36% 11,98%

0,00%

0,00%

0,00%

1 1 0 0 0

9 Prosentase Desa/Kel. Yang telah menerapkan Sistim Manajemen Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif.

V 75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

78,00%

78,73%

0,00%

0,00%

0,00%

1 1 0 0 0


Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.499.014.000 11.493.705.000 12.142.917.000 - - 7.005.121.976 10.405.016.204 - - - 0,93 0,905 - - -


5.917.309.000 6.194.598.000 6.349.464.000 - - 5.638.314.076 5.597.521.744 - - - 0,95 0.90 - - -


1.581.705.000 5.299.107.000 5.793.453.000 - - 1.366.807.900 4.807.494.460 - - - 0,86 0,907 - - -

BELANJA LANGSUNG

59.290.586.530 41.806.023.037 40.057.144.000 - - 53.507.107.226 40.284.128.714 - - - 0,90 0,96 - - -

- Ex Rutin 8.901.710.677 9.994.302.849 8.255.674.000 - - 8.632.589.586 9.766.852.864 - - - 0,97 0,977 - - -

- Pembangunan 50.388.875.853 31.811.720.188 31.801.470.000 - - 44.874.517.640 30.517.275.850 - - - 0,89 0,959 - - -

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA

9.385.604.356 3.865.070.897 3.574.286.800 - - 8.832.363.794 3.767.842.990 - - - 0,94 0,974 - - -

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat

14.906.154.161 15.427.117.100 18.608.300.102 - - 14.144.272.124 14.588.226.743 - - - 0,949 0,946 - - -


Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

8.525.634.690 3.630.134.070 1.942.002.698 - - 7.407.916.588 3.392.705.818 - - - 0,869 0,935 - - -

Program Peningkatan Kapasitas SDM dan LKDs/Kel

17.571.482.646 8.889.398.121 7.676.880.400 - - 14.489.965.134 8.768.500.299 - - - 0,825 0,986 - - -

JUMLAH BTL dan BL

66.789.600.530 53.299.728.037 52.200.061.000 - - 60.512.229.202 50.698.144.918 - - - 0,91 0,95 - - -

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan)

95.093.925.000 81.730.000.000 108.387.500.000 - - 94.182.950.000 80.353.875.000 - - - 0,99 0,983 - - -

JUMLAH SELURUHNYA

161.883.525.530 135.029.728.037 160.587.561.000 - - 154.695.179.202 131.043.019.918 - - - 0,956 0,97 - - -


Tabel 2.8 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Uraian


Pertumbuhan S/D 2016

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar

an Realis

asi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.499.014.000 11.493.705.000 12.142.917.000 - - 7.005.121.976 10.405.016.204 - - - 0,56 0,49


5.917.309.000 6.194.598.000 6.349.464.000 - - 5.638.314.076 5.597.521.744 - - - 0,03 -0,01


1.581.705.000 5.299.107.000 5.793.453.000 - - 1.366.807.900 4.807.494.460 - - - 0,09 2,52

BELANJA LANGSUNG

59.290.586.530 41.806.023.037 40.057.144.000 - - 53.507.107.226 40.284.128.714 - - - -0,04 -0,25

- Ex Rutin 8.901.710.677 9.994.302.849 8.255.674.000 - - 8.632.589.586 9.766.852.864 - - - -0,17 0,13

- Pembangunan 50.388.875.853 31.811.720.188 31.801.470.000 - - 44.874.517.640 30.517.275.850 - - - 0,00 -0,32

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA

9.385.604.356 3.865.070.897 3.574.286.800 - - 8.832.363.794 3.767.842.990 - - - -0,08 -0,57

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

14.906.154.161 15.427.117.100 18.608.300.102 - - 14.144.272.124 14.588.226.743 - - - 0,21 0,03


Uraian


Pertumbuhan S/D 2016

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggar

an Realis

asi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

8.525.634.690 3.630.134.070 1.942.002.698 - - 7.407.916.588 3.392.705.818 - - - -0,47 -0,54

Program Peningkatan Kapasitas SDM dan LKDs/Kel

17.571.482.646 8.889.398.121 7.676.880.400 - - 14.489.965.134 8.768.500.299 - - - -0,14 -0,39

JUMLAH BTL dan BL

66.789.600.530 53.299.728.037 52.200.061.000 - - 60.512.229.202 50.698.144.918 - - - -0,02 -0,16

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan)

95.093.925.000 81.730.000.000 108.387.500.000 - - 94.182.950.000 80.353.875.000 - - - 0,33 -0,15

JUMLAH SELURUHNYA

161.883.525.530

135.029.728.037 160.587.561.000 - - 154.695.179.20

2

131.043.019.918 - - - 0,9 -0,15


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Jawa Timur 2009-2014, mempertimbangkan Renstra Badan

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dimana penetapan

indikator kinerja merupakan indikator kinerja mandiri, dengan

mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Kementrian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementrian Dalam Negeri RI

Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, maupun Indikator Kinerja

Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota.

Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap

variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji

dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik

provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tertentu

berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar

pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang

standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat

dan desa. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan

kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan

masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada renstra kementrian

dalam negeri (Ditjen PMD), terdapat beberapa indikator yang sinergi

walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula

apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari renstra Kab./Kota

yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan

indikator kinerja yang berbeda, hal ini menunjukkan sesungguhnya

substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal

yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan

nomenklatur kelembagaan OPD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota menjadikan capaian kinerja

yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat dan desa,

ketidakberadaan organisasi perangkat daerah di Kota sehingga Tugas

pokok dan fungsi OPD Pemberdayaan masyarakat dan desa diampu oleh

bagian lain di pemerintah daerah kota di Jawa Timur. Mempertimbangkan


hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Jawa Timur ke depan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

(1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata

Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara

untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan

publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society

dan dunia usaha/swasta;

(2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni

dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan

(desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi

pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal

1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan

masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi

pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan

peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;

(3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan

masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-

langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan

jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;

(4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan

kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan

ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi

tawar dan daya saingnya;

(5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola

serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;

(6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu

ditindaklanjuti secara operasional;

b. Faktor Peluang Organisasi

(1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada

percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi


pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people

centered development) yang inklusif dan mengedepankan

partisipasi rakyat (participatory based development) serta

pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin

(pro poor growth);

(2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang

dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti

melindungi masyarakat .

(3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang

berkualitas dan berdaya saing;

(4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus

berkembang.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa

isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana

pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan

dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Berdasarkan aspek kajian Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD,

capaian yang telah dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Jawa Timur pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini

memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat

diwujudkan. Pencapaian target kinerja dimaksud didukung dengan capaian

realisasi alokasi anggaran dengan rata-rata sebesar 93 %, walaupun rata-rata

pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun untuk belanja langsung adalah -

0,4. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Bapemas

Provinsi Jawa Timur yang saat ini bernomenklatur Dinas Pemberdayaan

Masyarakat antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan

kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base

yang masih terbatas. Terhadap aspek kajian Hasil analisis Renstra K/L dan

Renstra-SKPD kabupaten/kota Capaian target indikator kinerja sasaran pada

renstra K/L maupun SKPD Kab./Kota terdapat beberapa yang sinergis, tetapi

belum dapat dikomparasikan, selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1.


Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Jawa Timur

Aspek Kajian

/Indikator

Capaian/Kondisi

Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tugas Pokok

dan Fungsi

Berdasarkan

Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur

Nomor 11 Tahun

2016 tentang

Pembentukan dan

Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2016

Nomor 1 Seri C,

Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor

63) dan Peraturan

Gubernur Jawa Timur

Nomor 78 Tahun

2016 tentang

Keduduka, Susunan,

Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa Provinsi Jawa

Timur.

Indikator

kinerja utama

mandiri

SDM Aparatur,

Sarana

Prasarana,

Pendanaan,Tup

oksi, kebijakan

Program

Nomenklatur dan

Tupoksi OPD

menjalankan

kewenangan

pemerintah

provinsi yang

dipemerintah

pusat ditangani

oleh Kementrian

Dalam Negeri

Ditjen

Pemerintahan

Desa dan

Kementrian Desa

PDTT Ditjen

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa.

Pemerintah

Daerah Kota

yang tidan

memiliki desa

Tusi PMD tidak

ditangani oleh

dinas teknis.

Peraturan teknis

terkait dengan

pemerintahan

desa berpedoman

pada 2 kementrian

yang seringkali

belum seiring dan

koordinasi

program kegiatan

terkait

pemberdayaan

masyarakat di

pemerintah kota

tidak dapat

optimal.

Ketersediaan

SDM

SDM sejumlah 88

orang ASN/PNS

terdiri dari 63 orang

laki-laki dan 22

orang perempuan.

Tingkat pendidikan

ASN/PNS sebanyak

66 % PNS

berpendidikan

sarjana dan pasca

sarjana sedangkan

34 % PNS

berpendidikan SLTA

dan Diploma

Indikator

kinerja utama

mandiri

Penempatan

SDM sesuai

dengan

kapasitas dan

Tupoksi

Pengisian PNS

yang pensiun

Tidak ada

permasalahan

yang berarti, tetapi

perlu peningkatan

profesionalisme

PNS


Aspek Kajian

/Indikator

Capaian/Kondisi

Saat ini

Standar yang

Digunakan


Permasalahan


(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ketersediaan

sarana

prasarana

Jumlah aset 2.595

buah/set (dalam

kondisi baik 1.501

dan dapat

dimanfaatkan cukup

diperlukan

pemeliharaan untuk

menjaga kondisi aset

dimaksud,

sedangkan 1.501

Aset dalam bentuk

Alat-alat angkut,

Alat-alat

Kantor/Rumah

Tangga dan Alat-alat

Studio/Komunikasi

dalam kondisi rusak

berat sehingga tidak

dapat dimanfaatkan.

Indikator

kinerja utama

mandiri

Pemeliharaan

dan pengadaan

sarana

prasarana

Penghapusan

aset yang sudah

tidak dapat

digunakan dan

penganggaran.

Tidak ada

permasalahan


perlu

pemeliharaan

secara berkala dan

berkelanjutan

serta pengadaan

barang/aset yang

sudah tidak dapat

digunakan.

Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD

Prosentase

peningkatan

jumlah

kelompok

usaha

ekonomi

masyarakat di

desa/kel.

Yang aktif

79,1 % (tingkat

kemajuan capaian

dalam RPJMD)

Indikator

kinerja utama

mandiri

Fasilitasi

kegiatan,

alokasi BKK

dan

pendampingan

Kebijakan

pemerintah

pusat dan

penganggaran

Tidak ada

permasalahan


cakupan kelompok

UEM ini perlu

diperluas untuk

memudahkan

akses masyarakat

dalam permodalan

usaha

Persentase

RTM Kepala

Rumah Tangga

Perempuan

(KRTP) yang

memiliki

usaha

34,6 % % (tingkat

kemajuan capaian

dalam RPJMD)

Indikator

kinerja utama

mandiri

Fasilitasi

kegiatan dan

pendampingan

Data by name by

adress dari

TNP2K dan

penganggaran

Jenis Belanja

dalam

Permendagri

Nomor 113 Tahun

2014 tentang

Pengelolaan

Keuangan Desa

terdiri dari BP, BBJ

dan BM tidak

memungkinkan

mengalokasikan

dana bantuan

dalam bentuk

uang kepada

masyarakat

miskin.


Aspek Kajian

/Indikator

Capaian/Kondisi

Saat ini

Standar yang

Digunakan


Permasalahan


(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Prosentase

peningkatan

pusat layanan

informasi

teknologi

(Posyantek)

yang

berfungsi.

23,7 % (tingkat

kemajuan capaian

dalam RPJMD)

Indikator

kinerja utama

mandiri

Fasilitasi

kegiatan dan

pendampingan

Usulan lembaga

dan

penganggaran

Tidak ada

permasalahan

yang berarti

Pembentukan

wartek dan

posyantek perlu

komitmen

pemerintah daerah

dan masyarakat

dalam fasilitasi

kegiatan dan

penganggaran

Prosentase

kelompok

masyarakat

yang

menerapkan

TTG di

desa/keluraha

n.

14,3 % (tingkat

kemajuan capaian

dalam RPJMD)

Indikator

kinerja utama

mandiri

Fasilitasi

kegiatan dan

pendampingan

Keterbatasan

IPTEK

masyarakat

terkait TTG

Tidak ada

permasalahan

yang berarti tetapi

perlu

pengembangan

inovasi TTG

Prosentase

peningkatan

jumlah

komunitas

masyarakat

yang dapat

mengelola dan

memanfaatka

n SDA

35,7 % (tingkat

kemajuan capaian

dalam RPJMD)

Indikator

kinerja utama

mandiri

Fasilitasi

kegiatan dan

pendampingan

Kebutuhan teknis

dan cuaca

Tidak ada

permasalahan

yang berarti tetapi

perlu

pengembangan

pendayagunaan

SDA yg didukung

TTG

Prosentase

Lembaga

Kemasyarakat

an (LPMD/K

dan TP PKK)

yang aktif

84,2 %(tingkat

kemajuan capaian

dalam RPJMD)

Indikator

kinerja utama

mandiri

Fasilitasi

kegiatan

pendataan,

pelatihan dan

evaluasi

Pembinaan dan

aktivasi LKD/K

oleh pemerintah

desa dan

Kab./Kota

Tidak ada

permasalahan yang

berarti, tetapi perlu

konsistensi

pembinaan dan

evaluasi

Prosentase

peningkatan

jumlah KPM

yang

bersertifikasi

(sesuai

standart

pelatihan

Permendagri 7

Tahun 2007)

30,7 % (tingkat

kemajuan capaian

dalam RPJMD)

Indikator

kinerja utama

mandiri

Fasilitasi

pelatihan dan

evaluasi

Komitmen

pemerintah

daerah dan desa

untuk peran KPM

Tidak ada

permasalahan

yang berarti,

keterbatasan

penganggaran

sehingga belum

optimal


Aspek Kajian

/Indikator

Capaian/Kondisi

Saat ini

Standar yang

Digunakan


Permasalahan


(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Prosentase

swadaya

masyarakat

terhadap

program

pemberdayaa

n masyarakat

71,1 % (tingkat

kemajuan capaian

dalam RPJMD)

Indikator

kinerja utama

mandiri

Fasilitasi

kegiatan dan

pendampingan

Data dan

Informasi dari

daerah

Tidak ada

permasalahan

yang berarti tetapi

perlu dukungan

pendataan yang

akurat

Prosentase

Desa/Kel.

Yang telah

menerapkan

Sistim

Manajemen

Pengelolaan

Pembangunan

yang

Partisipatif.

82,9 % (tingkat

kemajuan capaian

dalam RPJMD)

Indikator

kinerja utama

mandiri

Fasilitasi

kegiatan dan

pendampingan

Komitmen

pemerintah

daerah dalam

penerapan SMPP

Tidak ada

permasalahan

yang berarti tetapi

perlu optimalisasi

pendampingan

Hasil analisis

Renstra K/L

dan Renstra-

SKPD

kabupaten/ko

ta

Capaian target

indikator kinerja

sasaran pada renstra

K/L maupun SKPD

Kab./Kota terdapat

beberapa yang

sinergis, tetapi

belum dapat

dikomparasikan

Indikator

kinerja

sasaran lain

sesuai

Tupoksi pada

K/L, dan

Kab./Kota

SDM Aparatur,

Sarana

Prasarana,

Pendanaan,Tup

oksi, kebijakan

Program

Regulasi,

kerangka

penganggaran,

koordinasi lintas

sektor,

Tidak ada

Standarisasi

Indikator kinerja,

pusat sampai

dengan daerah,

akan tetapi secara

tidak langsung

mendukung

pencapaian target

nasional yaitu

penurunan

tertinggal dan

peningkatan desa

mandiri

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, bahwa visi

pembangunan daerah adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera,

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak sedangkan Misi

Pembangunan di Jawa Timur adalah Makin Mandiri dan Sejahtera

bersama Wong Cilik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Jawa Timur menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-1 dari 5 Misi utama, yaitu

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, dengan fokus pada


tujuan ke satu yaitu Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses

pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan kerja serta mempercepat dan

memperluas penanggulangan kemiskinan, indikator tujuan persentase

penduduk miskin dengan Sasaran menurunnya persentase penduduk miskin.

Program penanggulangan kemiskinan selama ini mengalami kendala

membidik strata sangat miskin secara spesifik dan tepat sasaran, karena

ketiadaan basis data mengenai keberadaan mereka (by name & by address).

Database Peduduk miskin hasil pendataan BPS yang bias kondisi dilapangan

sehingga perlu dilakukan verifikasi. Penanggulangan kemiskinan adalah

membantu masyarakat miskin, tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi,

yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektifitas, sehingga dibutuhkan

dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, keterbatasan kemampuan

keuangan daerah menjadi salah satu unsur yang patut dipertimbangkan

dalam pelayanan SKPD.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi yang tidak

hanya mencakup kebutuhan konsumsi yang berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, akses terhadap air

bersih, rasa aman, serta partisipasi dalam kehidupan sosial politik yang oleh

BPS diformulasikan dalam 14 indikator kemiskinan, hal tersebut memerlukan

dukungan penanganan multisektor, koordinasi dan integrasi data di tingkat

pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah

kabupaten/kota menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan.

Pengembangan teknologi yang cukup pesat menjadi salah satu pendorong

untuk peningkatan pelayanan SKPD khususnya pada perwujudan program

yang mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu

mereduksi rumah tangga miskin di Jawa Timur, melalui tiga strategi

mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan dan penguatan

kelembagaan. Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan

SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 sebagaimana Tabel 3.2.


Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi:Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak

No

Misi dan

Program

KDH dan Wakil

KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

1. Menurunnya

persentase

penduduk

miskin

Belum optimalnya data

base terpadu sebagai

locus bersama dalam

penanggulangan

kemiskinan yang

terintegrasi

Rendahnya koordinasi dan integrasi

dan Sinergitas program dan data

antar kab dan SKPD terkait.

Sistim Informasi

berbasis web

Penyaluran bantuan

kepada masyarakat miskin

(Formulasi dan mekanisme

yang tepat sasaran dan

aturan)

Regulasi mekanisme pemberian

bantuan yang tidak berpihak kepada

masyarakat miskin.

Bantuan kepada

masyarakat miskin

sangat efektif

kermanfaatannya

ketika langsung

sampai pada individu

sasaran dan sesuai

dengan yang

diharapkan.

Beragamnya lembaga

usaha ekonomi

masyarakat di desa dan

keterbatasan kapasitas

SDM dalam pengelolaan.

Berkembangnya pusat perbelanjaan

dan toko modern, menyebabkan

berkurangnya peran/fungsi pasar

desa dalam memasarkan produk

perdesaan, sehingga potensi

perdesaan kurang termanfaatkan

secara maksimal.

Lembaga Ekonomi

desa memiliki peran

strategis dalam

penciptaan stabilitas

perekonomian desa,

dapat berkembang

pesat menjadi salah

satu sumber

permodalan usaha

masyarakat yang

murah, mudah dan

cepat diakses oleh

masyarakat, utamanya

masyarakat miskin.

Keterbatasan dalam

fasilitasi peningkatan

Kapasitas pengelolaan

pemerintahan desa

Regulasi yang cukup banyak dan

kapasitas SDM di desa yang terbatas

Adanya UU RI Nomor 6

Tahun 2014 tentang

desa yang memerlukan

peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah

desa maupun lembaga

kemasyarakatan yang

ada di desa untuk

transparan dan

akuntabel dalam

penyelenggaraan

kewenangan desa.


3.3. Telaahan Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri

Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan

Kementrian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat

Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa adalah pencapaian target nasional yaitu penurunan jumlah desa

tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri, untuk target nasional di

Jawa Timur adalah penurunan 140 desa tertinggal menjadi desa berkembang

dan peningkatan 338 desa berkembang menjadi desa mandiri. Permasalahan

pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

adalah keterbatasan informasi database utamanya terkait dengan desa

tertinggal dan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional.

Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks

Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh

Kementrian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan

lokus sasaran dengan prioritas daerah. Adanya regulasi yang memihak

terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat

miskin, database penduduk miskin dari TNP2K, ketersediaan dokumen-

dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kel. Serta kemauan

masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong

yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa

Timur. Selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3. Permasalahan

Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD

Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. Menurunnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri

Dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementrian Desa dan PDTT

Data IPD tidak tersedia untuk semua desa hanya yang menjadi prioritas target nasional, IPD maupun IDM tidak dilakukan evaluasi setiap tahun.

Tersedia database penduduk miskin by name by adress dari TNP2K


3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan SKPD dan renstra K/L-SKPD

Kab./Kota, serta permasalahan pelayanan SKPD selanjutnya akan menjadi

bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Metode penentuan isu-

isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

ditentukan berdasarkan FGD dan skoring. Berdasarkan hasil FGD tersebut,

teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika

internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal. Isu strategis yang

mengemuka internasional antara lain adalah Target SDGs Penanggulangan

Kemiskinan, Era Globalisasi/ pasar bebas, ASEAN Economic Community

(AEC). Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Jumlah Penduduk

Miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi statistik, jumlah

penduduk miskin nasional per september 2016 adalah sebesar 27,76 juta

orang atau 10,70 % sedangkan di Jatim jumlah penduduk miskin sebesar

11,85 % (4.638.530). Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat

miskin akan dapat menambah angka kemiskinan. Implementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Jawa

Timur memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintah

kabupaten dan kota untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan

Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pengarusutamaan Gender, pengintegrasian gender ke dalam siklus

perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah sehingga

dapat mendorong sumberdaya pembangunan yang efektif dan memberikan

kesempatan serta kemanfaatan yang sama kepada laki-laki maupun

perempuan. Semakin terbukanya hubungan antar negara, pasar bebas, AEC

menjadi pendorong Jawa Timur untuk lebih meningkatkan kemampuan dan

kapasitas usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan memiliki daya saing

baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, selengkapnya isu

strategis sebagaimana Tabel 3.4. Selanjutnya terhadap isu strategis dimaksud

ditentukan kriteria penentuan isu strategis dan dilakukan pembobotan sampai

dengan diperoleh hasil skoring isu strategis sesuai dengan prioritasnya.


Tabel 3.4. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

Dinamika

Internasional Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal Lain-

lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Target SDGs

Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah Penduduk

Miskin di Jawa Timur

lebih tinggi dari

tingkat nasional

Penduduk Miskin di Jatim masih

cukup besar yaitu 11,85 %

(4.638.530 )

-

2 Era Globalisasi/

pasar bebas

Implementasi UU

tentang Desa perlu

didukung Kapasitas

Aparatur

pemerintahan desa

dan lembaga

kemasyarakatan desa

yang memadai.

Belum optimalnya data base

terpadu sebagai locus bersama

dalam penanggulangan kemiskinan

yang terintegrasi

3 ASEAN Economic

Community (AEC)

Kenaikan BBM dan

Listrik

Bencana Alam

4 Pengarusutamaan

Gender

Beragamnya lembaga usaha

ekonomi masyarakat di desa dan

keterbatasan kapasitas SDM dalam

pengelolaan.

5 Kebijakan dan

Regulasi yang

berpihak kepada

masyarakat miskin

Penyusunan dokumen perencanaan

dan pertanggungjawaban di desa

menjadi kebutuhan pemerintah

desa dalam rangka pengelolaan

administrasi desa yang transparan

dan akuntabel.

6 Instabilitas harga

komoditi

Keterbatasan dalam fasilitasi

peningkatan Kapasitas pengelolaan

pemerintahan desa

Penentuan kriteria dan skor kriteria penentuan isu-isu strategis

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 54 Tahun 2007,

yaitu dengan 6 kriteria serta pembobotan kriteria sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran jangka menengah pusat dan daerah

20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Total 100

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010


Berdasarkan kriteria dan pembobotan kriteria sebagaimana tabel

diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan

skala kriteria 1 sampai dengan 6, dengan demikian dapat diketahui nilai total

dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu

strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang

tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7., menentukan skala prioritas isu

strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam perumusan tujuan,

sasaran, dan program. Hal tersebut dikarenakan isu strategis prioritas adalah

isu yang menjadi prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki

pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L

atau Renstra provinsi/kabupaten/kota dan berdampak terhadap publik.

Tabel 3.6. Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis

Nilai Skala Kriteria ke- Total

Skor

1 2 3 4 5 6 7

0 - 20 0 - 10 0 - 20 0 - 10 0 - 15 0 - 25 €=kol 3

s/d 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Penduduk Miskin di Jatim masih

cukup besar yaitu 11,85 %

(4.638.530 )

20 10 18 10 12 25 95

2 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa

Timur lebih tinggi dari tingkat nasional

20 10 15 10 10 25 90

3 Penyusunan dokumen perencanaan

dan pertanggungjawaban di desa

menjadi kebutuhan pemerintah desa

dalam rangka pengelolaan

administrasi desa yang transparan

dan akuntabel.

15 10 13 10 14 20 82

4 Kebijakan dan Regulasi yang

berpihak kepada masyarakat miskin 15 7 15 10 12 20 79

5 Target SDGs Penanggulangan

Kemiskinan

15 7 15 7 8 25 77

6 Banyaknya lembaga usaha ekonomi

masyarakat yang ada di desa/kel.

merupakan potensi ekonomi yang

perlu ditingkatkan kemampuan dan

daya saingnya serta disinergikan

satu dengan yang lain

15 10 10 10 12 20 77

7 Belum optimalnya data base terpadu

sebagai locus bersama dalam

penanggulangan kemiskinan yang

terintegrasi

15 7 15 10 10 20 77

8 Implementasi UU tentang Desa perlu

didukung Kapasitas Aparatur

pemerintahan desa dan lembaga

kemasyarakatan desa yang memadai.

20 10 10 10 12 15 77

9 Pengarusutamaan Gender 15 10 15 8 6 20 74


10 Bencana Alam 15 6 20 5 7 15 68

11 Instabilitas harga komoditi 10 4 15 7 7 20 63

12 Kenaikan BBM dan Listrik 12 0 20 8 3 15 58

13 ASEAN Economic Community (AEC) 8 4 15 8 6 15 56

14 Era Globalisasi/ pasar bebas 7 2 12 7 4 10 42

Tabel 3.7. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No Isu Strategis Total Skor Rata-rata skor

1 2 3 4

1 Penduduk Miskin di Jatim masih cukup besar yaitu

11,85 % (4.638.530 )

95 15,83

2 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur lebih tinggi

dari tingkat nasional

90 15,00

3 Penyusunan dokumen perencanaan dan

pertanggungjawaban di desa menjadi kebutuhan

pemerintah desa dalam rangka pengelolaan

administrasi desa yang transparan dan akuntabel.

82 13,67

4 Kebijakan dan Regulasi yang berpihak kepada

masyarakat miskin

79 13,17

5 Target SDGs Penanggulangan Kemiskinan 77 12,83

6 Banyaknya lembaga usaha ekonomi masyarakat

yang ada di desa/kel. merupakan potensi ekonomi

yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya

saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain

77 12,83

7 Belum optimalnya data base terpadu sebagai locus

bersama dalam penanggulangan kemiskinan yang

terintegrasi

77 12,83

8 Implementasi UU tentang Desa perlu didukung

Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan

lembaga kemasyarakatan desa yang memadai.

77 12,83

9 Pengarusutamaan Gender 74 12,33

10 Bencana Alam 68 11,33

11 Instabilitas harga komoditi 63 10,50

12 Kenaikan BBM dan Listrik 58 9,67

13 ASEAN Economic Community (AEC) 56 9,33

14 Era Globalisasi/ pasar bebas 42 7,00

Berdasarkan rata-rata skor yang diperoleh sebagaimana Tabel 3.7. diatas,

isu strategis yang memiliki skor tertinggi adalah terkait dengan kemiskinan,

yaitu Penduduk Miskin di Jatim masih cukup besar yaitu 11,85 % (4.638.530

), demikian pula pada urutan selanjutnya masih didominasi isu terkait

kemiskinan. Isu strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung

Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa

yang memadai, memperoleh skor pada urutan berikutnya, mengingat isu


dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap

pencapaian sasaran jangka menengah pusat dan daerah, dimana dengan

UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur

pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan,

pengelolaan, pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban administrasi

kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang

berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa/kel.

merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya

saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi era

pasar bebas, sehingga produk dalam negri mampu bersaing dengan produk

luar negeri.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama

lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada kurun

waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa/kel;

2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel dan

pemerintahan desa;

4.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah

dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran

keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kel;

2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Yang

aktif;

3. Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa;

Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis Selengkapnya sebagaimana

Tabel 4.1.


Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

NO. TUJUAN SASARAN

1 Meningkatkan usaha ekonomi

masyarakat desa/kel;

Meningkatnya usaha ekonomi

masyarakat desa/kel;

2 Meningkatkan kapasitas

lembaga kemasyarakatan

desa/kel dan pemerintahan

desa;

Meningkatnya kapasitas


desa/kel. Yang aktif;

Meningkatnya kemandirian

pengelolaan pemerintahan

desa;

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis,

telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja

yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan

pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel

4.2. berikut :


Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET SASARAN

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

1 Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa/kel;

Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kel;

Jumlah UEM yang berdaya (UEM)

- - 31.816 34.455 96

2 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel dan Pemerintahan Desa;

Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Yang aktif;

Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif (%)

(10.204) 19 (12.170)

4,5 (12.756)

6,6 (13.606)

6,25 (14.456)

Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa;

Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur (%)

- - 3

(232)

6

(463)

10

(772)


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, maka dilaksanakan program dan

kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu :

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

(3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat

Daerah

a. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

b. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

(4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan

b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan

Anggaran

c. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistim

Informasi Data

d. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

(5) Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya

usaha ekonomi masyarakat desa/kel, dengan kegiatan yang

dilaksanakan meliputi :

a. Pemberdayaan Pasar Desa;

b. Pemberdayaan BUMDesa;

c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;

d. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (JM PFK);

e. Penanggulangan Kemiskinan kelompok program Pemberdayaan

Masyarakat;

f. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2);


g. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (JM BRTSM);

h. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal.

(6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan


kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Yang aktif, dengan

kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Perberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan;

b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

c. Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat;

d. Penguatan kapasitas lembaga adat;

e. Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);

f. Pemberdayaan forum/asosiasi Kader Pemberdayaan Masyarakat

(KPM) di Jawa Timur.

(7) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa


kemandirian pengelolaan pemerintahan desa, adapun kegiatan yang

dilaksanakan terdiri dari :

a. Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa;

b. Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa;

c. Pembinaan perencanaan pembangunan desa;

d. Pendataan dan Pendayagunaan profil desa/kel.;

e. Evaluasi tingkat perkembangan desa/kel.;

f. Pembinaan Pengelolaan Administrasi pemerintahan desa;

g. Pembinaan penataan aset desa;

h. Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(8) Program Peningkatan Kerjasama Desa


kemandirian pengelolaan pemerintahan desa dengan kegiatan yang

dilaksanakan meliputi :


a. Pemberdayaan sumberdaya lokal berbasis kawasan perdesaan;

b. Pembangunan Potensi kawasan perdesaan;

c. Pembinaan pendayagunaan sarana perdesaan;

d. Pemberdayaan kualitas prasarana perdesaan;

e. Pendayagunaan TTG;

f. Inovasi TTG.

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah

perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan

target kinerja pada masing-masing Program di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Total kebutuhan anggaran

diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-

masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang

bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program,

Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, dan Target Kinerja nya,

kelompok sasaran serta Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD, sebagaimana Tabel 5.1. terlampir.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim 2014 – 2019

68

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.)

113 100 01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indeks kepuasan

masyarakat/ aparatur

terhadap pelayanan adm

perkantoran dan

kenyamanan kantor (%)

100 2.708.203.732 100 3.043.964.232 1 3.043.964.232 100 1.130.799.000 100 1.476.269.000 100 11.403.200.196 Sekretariat

Bapemas /

Dinas PMD

Prov. Jatim

113 100 01 019 Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

a. Masukan : Jumlah Dana 2.708.203.732 3.043.964.232 3.043.964.232 1.130.799.000 1.476.269.000 11.403.200.196 Sub Bagian TU

Bapemas / Dinas

PMD Prov. Jatim

b. Keluaran:

- Persentase Pegawai yang puas

terhadap pelayanan perkantoran

(%)

82 83

- Jumlah Jenis ATK yang tersedia

(Jenis)

12 12 45 69

- Jumlah Tenaga Jasa Pengemudi

yang tersedia (orang)

1 1 1 3

- Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan


4 4 4 12

- Jumlah Jasa Pengelola Keuangan,

Barang Daerah dan Sistim

Informasi PNS yang tersedia

(Orang)

23 23 44 90

- Jumlah Tenaga Tim Pengadaan

Barang/Jasa yang tersedia

(orang)

24 24 12 60

- Jumlah Pegawai Tidak Tetap Non

PNS yang tersedia (orang)

- - 25 25

- Jumlah Jenis Barang Milik Daerah

yang diasuransikan (jenis)

2 2 2 6

- Jumlah Jenis barang cetakan

(jenis)

- - 12 12

- Jumlah Peserta Rapat (orang) - - 150 150

- Jumlah SPJ kegiatan yang

disampaikan tepat waktu (berkas

kegiatan)

- - 34 - - 34

- Jumlah Laporan realisasi

anggaran secara berkala yang

disusun (dokumen)

6 6 4 - - 16

- Jumlah LRA dan Neraca yang

disusun akhir tahun (dokumen)

5 5 1 - - 11

- Jumlah DKKB yang disusun (dok) 60 - - 60

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

TAHUN-1 (2015) TAHUN-2 (2016) TAHUN-3 (2017) TAHUN-4 (2018) TAHUN-5 (2019)


69


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


c. Hasil :

Terwujudnya pelayanan

administrasi perkantoran yang

baik (%)

100 100 100 100 100 100

d. Kelompok Sasaran : Pegawai dan

Kantor Dinas PMD

113 100 02 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Prosentase sarana dan

prasarana aparatur yang

layak fungsi (%)

100 3.082.422.219 100 4.389.640.500 100 2.647.011.651 100 2.911.713.000 100 3.202.884.000 100 16.233.671.370 Sekretariat

Bapemas /

Dinas PMD

Prov. Jatim

a. Masukan : Jumlah Dana 1.574.950.802 2.051.332.000 1.384.226.651 1.522.649.000 1.674.914.000 - 8.208.072.453 Sub Bagian TU

Bapemas / Dinas

PMD Prov. Jatim

b. Keluaran :

- Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

tersedia (unit)

1532 1552

Jumlah jenis alat listrik dan

elektronik yg tersedia (jenis)

12 12 10 34

Jumlah plakat yang tersedia

(buah)

15 - 15 30

Jumlah tagihan rekening listrik,

telfon, air yang dipenuhi (bulan)

12 12 24

Jumlah surat kabar/majalah yang

tersedia (explr)

36 37 73

Jumlah dokumentasi kegiatan

Bapemas (kali)

10 12 22

Jumlah umbul-umbul / bendera

yg terserdia (buah)

15 15 30

Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan kantor yang

tersedia (jenis)

6 6 10 22

c. Hasil : (%)

Terwujudnya sarana prasarana

aparatur yang layak fungsi

100 100 100 100 100 100

d. Kelompok Sasaran : Sarana

Prasarana Kantor Dinas PMD

a. Masukan : Jumlah Dana 1.507.471.417 2.338.308.500 1.262.785.000 1.389.064.000 1.527.970.000 8.025.598.917 Sub Bagian TU

Bapemas / Dinas

PMD Prov. Jatim

b. Keluaran :

- Jumlah Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan

Prasarana yang dipelihara (unit)

17 17

Jumlah pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan kantor (unit)

12 12 12 36

Jumlah frkwensi jasa

pemeliharaan kendaraan dinas

(kali)

12 12 12 36

Pemeliharaan

Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

03102100113

113 100 02 012 Penyediaan

Peralatan dan

Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana


70


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


Jumlah frekwensi jasa

pemeliharaan peralatan dan

Gedung kantor (kali )

12 12 12 36

c. Hasil : (%)



100 100 100 100 100 100



113 100 7 Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

Prosentase kelembagaan

yang tepat fungsi (%)

100 792.884.366 100 1.209.645.500 100 1.213.645.500 100 1.335.010.000 100 1.468.511.000 100 6 .019.696.366 Sekretariat

Bapemas /

Dinas PMD

Prov. Jatim

a. Masukan : Jumlah Dana 395.973.716 732.853.000 732.853.000 806.138.000 886.752.000 3.554.569.716 Sub Bagian

Keuangan

Bapemas / Dinas

PMD Prov. Jatim

b. Keluaran :

- Jumlah Konsultasi (kali) 69 69 60 60 70 328

c. Hasil : Terwujudnya peningkatan

kapasitas kelembagaan dan

kapabilitas penyelenggaraan

pemerintah daerah dalam

uapaya meningkatkan pelayanan

publik

100 100 100 100 100 100

d. Kelompok Sasaran : Pegawai

Dinas PMD

a. Masukan : Jumlah Dana 396.910.650 476.792.500 480.792.500 528.872.000 581.759.000 2.465.126.650 Sub Bagian TU

Bapemas / Dinas

PMD Prov. Jatim

b. Keluaran :

- Jumlah Pegawai yang mengikuti

pendidikan/pelatihan formal

(orang)

10 10 5 5 5 35


pembinaan peningkatan

Kapasitas SDM (orang)

119 119 150 500 500 1038

Jumlah Peserta Pembinaan

mental spiritual (orang)

276 276 520 1072

Jumlah pakaian dinas PDH

pegawai yang tersedia (Buah)

119 119 135 373

Jumlah atribut pegawai yang

tersedia (Buah)

119 119 135 373

Jumlah pakaian olah raga yang

tersedia (Buah)

119 119 135 373

Jumlah sepatu dinas dan olah

raga yang tersedia (Buah)

119 119 135 373

Jumlah pakaian batik pegawai

yang tersedia (Buah)

119 119 135 373

113 100 07 002 Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur /

Pembinaan

Sumber Daya

Aparatur

Perangkat Daerah

(2018-2019)

113 100 07 001 Koordinasi dan

Konsultasi

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

/ Konsultasi

Kelembagaan

Perangkat Daerah

(2018-2019)


71


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB





pemerintah daerah dalam

uapaya meningkatkan pelayanan

publik

100 100 100 100 100 100

d. Kelompok Sasaran : Pegawai

Dinas PMD

113 100 08 Program

Penyusunan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Dokumen

Penyelenggaraa

n Pemerintahan

Prosentase dokumen

penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun

tepat waktu (100)

100 2.049.079.269 100 1.351.052.617 100 1.351.052.617 100 3.703.720.000 100 3.852.336.000 100 7 .872.116.348 Sekretariat

Bapemas /

Dinas PMD

Prov. Jatim

113 100 08 001 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan


Program dan

Anggaran

Bapemas / Dinas

PMD Prov. Jatim

b. Keluaran :

- Jumlah dokumen perencanaan

SKPD yang tersusun (dokumen)

6 6 8 8 8 36

- Jumlah SOP yang tersusun

(Dokumen)

- - 15 15

- Jumlah dokumen perjanjian

kinerja yang tersusun (dokumen)

- - 21 21

Jumlah Rapat Koordinasi

Bapemas se Jawa Timur yang

dilaksanakan (kali)

2 2 2 6

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi

Penyusunan dokumen

perencanaan (orang)

- - 160 160

c. Hasil : Terselesaikannya

dokumen penyelenggaraan

pemerintahan tepat waktu

100 100 100 100 100 100

d. Kelompok Sasaran : dokumen

perencanaan anggaran dan

program/kegiatan


Program dan

Anggaran

Bapemas / Dinas

PMD Prov. Jatim

b. Keluaran :

- Jumlah dokumen Pelaporan

yang tersusun (dokumen)

6 6 10 10 10 42

- Jumlah edisi Buletin Gema Desa

yang diterbitkan (Edisi)

12 12 6 30

- Jumlah Peserta Rapat Koordinasi

Penyusunan Dokumen

Pelaporan

- - 200 200


Laporan Hasil

Pelaksanaan

Rencana Program

dan Anggaran


72




100 100 100 100 100 100



program/kegiatan


Program dan

Anggaran

Bapemas / Dinas

PMD Prov. Jatim

b. Keluaran :

- Jumlah Update database

Perangkat Daerah(Kali)

4 4 4 4 4 20

- Jumlah frekwensi pemeliharaan

Sistem Informasi Data (kali)

- - 12 12

Jumlah frekwensi rapat

koordinasi tim PDE (Kali)

4 4 4 12




100 100 100 100 100 100



program/kegiatan

a. Masukan : Jumlah Dana - - - 2.217.562.000 2.217.562.155 4.435.124.155 Sub Bagian

Keuangan

Bapemas / Dinas

PMD Prov. Jatim

b. Keluaran :

Jumlah Dokumen Laporan

Pengelolaan Keuangan yang

tersusun (Dokumen)

- - - - - 34 34 68




- - - 100 100 100

d. Kelompok Sasaran : Dokumen

Laporan dan

Pertanggungjawaban keuangan

Dinas PMD

113 100 23 1. Prosentase lembaga

ekonomi desa yang

terfasilitasi pengembangan

usahanya

60 14.144.272.124 70 15.427.117.100 18.608.300.102 - 18.608.300.102 Bidang PPM

Bapemas

Prov. Jatim

2. Jumlah lembaga ekonomi

desa yang terbentuk

180

3. Jumlah RTS yang memilik i

usaha

31600

a. Masukan : Jumlah Dana 1.009.380.837 10 271.052.400 77.000.000 10 1.357.433.237 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Rakor Bidang PPM (orang) - 60 60

1 Pemberdayaan

usaha ekonomi

masyarakat

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Masyarakat /

Program

Peningkatan

usaha ekonomi

desa/kel.113 100 23


Laporan

Pengelolaan

Keuangan

113 100 08 003 Penyusunan,

Pengembangan,

Pemeliharaan dan

Pelaksanaan

Sistem Informasi

Data


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



73

- Jumlah Pendamping yang

Direkrut (orang)

22 22

- Jumlah peserta Orientasi

PUEM/FGD (orang)

50 70 120

Jumlah Kelompok UEM yang

difasilitasi (UEM)

12 12

Jumlah UEM yang difasilitasi

akses permodalan (UEM)

12 12

Jumlah UEM yang dibina oleh

Pelaku Dunia Usaha (PDU) (UEM)

3 3

Jumlah peserta

rakor/orientasi/bimtek pengelola

UEM (orang)

24 24

Jumlah UEM yang difasiltasi

pengembangan pemasaran

usaha dengan pihak terkait

(UEM)

3 3

c. Hasil :

-Persentase peningkatan jumlah

UEM di ds/kel yang aktif (%)

- 'Persentase RTM KRTP yang

memiliki usaha (%)

d. Kelompok Sasaran : UEM

a. Masukan : Jumlah Dana 733.291.418 381.142.700 155.464.540 0 1.269.898.658 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah Peserta Temu Karya

Pasar Desa (orang)

32 - 32

- Jumlah Peserta Rapat Evaluasi

Pendamping (orang)

51 - 51

- Jumlah Pasar Desa Terbaik

(pasar)

4 4 8

- Jumlah pasar desa yang Terdata

di Jawa Timur (pasar)

0 29 29

- Jumlah Peserta Orientasi

Pengelola Pasar Desa (orang)

10 - 10

Jumlah data Pasar Desa yang

memiliki pengelola pasar

(dokumen)

29


sudah memiliki Perdes

(dokumen)

29

Jumlah Pasar Desa terbaik Jawa

Timur (pasar)

3

Jumlah peserta

rakor/orientasi/bimtek Pengelola

Pasar Desa (orang)

60

c. Hasil :




memiliki usaha (%)

d. Kelompok Sasaran : Pengelola

Pasar Desa

113 100 23 2 Pengembangan

Pasar Desa


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



74


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


1 22 23 003 a. Masukan : Jumlah Dana 484.416.262 161.496.100 645.912.362 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah peserta Temu Karya

Pemenang UPK Berhasil (orang)

- - 0

- Jumlah UPKu dan UED-SP yang

terfasilitasi (UPKu)

15 - 15

- Jumlah pengelola UPKu dan UED-

SP yang terlatih (orang)

73 - 73

- Jumlah Pemenang UPKu Berhasil

Tahun 2015 yang telah evaluasi

(UPKu)

3 - 3

- Jumlah peserta Rakor / FGD LKM

(orang)

105 110 215

c. Hasil :




memiliki usaha (%)

d. Kelompok Sasaran : Lembaga

Keuangan Mikro (UPKu, UED-SP,

Forum UPKu)

a. Masukan : Jumlah Dana 910.781.371 535.672.810 273.814.562 1.720.268.743 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah BUMDesa Terbaik di Jawa

Timur (BUMDesa)

4 3 7

- Jumlah Temu Karya BUMDesa

Terbaik di Jawa Timur (BUMDesa)

32 56 88

- Jumlah Buku Pengelolaan

BUMDesa (Exemplar)

250 - 250

- Jumlah Peserta Orientasi (orang) 78 - 78

Jumlah Peserta Sosialisasi

BUMDesa (orang)

400 - 400

Jumlah data BUMDesa yang

terbentuk di Jatim (BUMDesa)

29

Jumlah data BUMDesa yang aktif

(BUMDesa)

29

Jumlah BUMDesa terbaik Jawa

Timur (BUMDesa)

6

Jumlah pengelola BUMDesa yang

diberikan orientasi/bimtek

(orang)

24

c. Hasil :




memiliki usaha (%)


BUMDesa

113 100 23 4 Pemberdayaan

BUMDesa

Pemberdayaan

Lembaga

Keuangan Mikro


75


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


a. Masukan : Jumlah Dana 8.232.474.057 10.081.895.353 13.967.675.000 32.282.044.410 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah Desa yang memperoleh

bantuan Jalin Matra PFK (desa)

418 374 792

- Jumlah Pendamping Kabupaten

yang direkrut (orang)

104 100 204

- Jumlah Pendamping desa yang

direkrut (orang)

985 824 1809

- Jumlah Peserta Rakor Jalin

Matra (orang)

129 140 269

- Jumlah kepala Rumah Tangga

Perempuan yang memperoleh

bantuan (orang)

14568 11849 26417


Pengelola Jalin Matra

Penanggulangan Feminisasi

Kemiskinan (orang)

2357 1630 3987

Jumlah KRTP yang diberikan

bantuan (KRTP)

23.880

Jumlah peserta


kegiatan (orang)

3.092

Jumlah pendamping yang

mendampingi pengelolaan

kegiatan (orang)

1.770

c. Hasil :




memiliki usaha (%)

d. Kelompok Sasaran : KRTP

a. Masukan : Jumlah Dana 217.347.066 119.704.700 59.346.000 396.397.766 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah peserta Rakor TKPK

Kab/Kota se Jawa Timur (orang)

38 - 38

- Jumlah SKPD peserta Rakor TKPK

Prov. Jatim kelompok program

Pemberdayaan Masyarakat dan

Unit Pengaduan Masyarakat

(SKPD)

20 - 20

Jumlah Peserta FGD Penentuan

Indikator Kemiskinan (orang)

- 110 110

Jumlah program/kegiatan yang

diinventarisir terkait

program/kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan

Kelompok program

pemberdayaan masyarakat

(program/kegiatan)

15

113 100 23 5 Jalin Matra

Penanggulangan

Feminisasi

Kemiskinan (PFK)

113 100 23 6 Penanggulangan

Kemiskinan

Kelompok program

pemberdayaan

masyarakat


76


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


Jumlah peserta rapat koordinasi


Kelompok program


(orang)

76

c. Hasil :



- Persentase RTM KRTP yang

memiliki usaha (%)

d. Kelompok Sasaran : Anggota

TKPK Pokja Pemberdayaan

Masyarakat

0

a. Masukan : Jumlah Dana 2.556.581.113 3.876.153.037 4.075.000.000 0 10.507.734.150 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran: 0


bantuan Jalin Matra

Penanggulangan Kerentanan

Kemiskinan (desa)

147 161 308


yang Direkrut (orang)

33 38 71


direkrut (orang)

147 161 308

- Jumlah Peserta Rakor Jalin Matra


Kemiskinan (orang)

81 140 221

- Jumlah Peserta Orientasi Jalin

Matra Penanggulangan

Kerentanan Kemiskinan (orang)

470 520 990

- Jumlah Peserta Rakor Teknis Jalin

Matra Penanggulangan

Kerentanan Kemiskinan (orang)

40 40

- Jumlah peserta pelatihan usaha

RTS (orang)

50 50

Jumlah lembaga desa yang

diberikan bantuan

180

Jumlah pengelola kegiatan yang

diberikan orientasi (orang)

749



kegiatan (Orang)

42

c. Hasil :




memiliki usaha (%)

d. Kelompok Sasaran : RTS (RTM)


Penanggulangan

Kerentanan

Kemiskinan (PK2)


77

113 100 24 1 Prosentase Lembaga

Kemasyarakatan (LPMD/K

dan TP PKK) yang aktif

60% 14.489.965.134 70% 8.889.398.121 75% 7.676.880.400 75% 31.056.243.655 Bapemas

Prov. Jatim

2 Persentase KPM yang aktif

(%)

7%

1 22 24 001 a. Masukan : Jumlah Dana 1.129.221.734 482.786.330 191.435.200 1.803.443.264 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah Peserta Bimtek Operator

Pokja Profil Desa/Kel Kab/Kota

(orang)

77 131 77

- Jumlah Peserta TOT Pokja Profil

Desa dan Kelurahan Kecamatan

(orang)

96 - 96

- Jumlah Lokasi Pendampingan

Penerapan Website Profil

Desa/Kelurahan (ds/kel)

38 38 38

- Jumlah Monitoring dan Evaluasi

(ds/kel)

38 38 38

- Jumlah laporan Kegiatan yang

disusun (eksemplar)

1 1 1

- Terealisasinya Publikasi Profil

Desa/Kelurahan (publikasi)

1 1 1

- Jumlah Peserta Rakornis Pokja

Profil Desa/Kelurahan Kab/Kota

(orang)

77 - 77

Jumlah desa yang telah memiliki

profil desa/kel (desa/kel)

6.000

Jumlah desa yang melakukan

update data profil desa/kel

(desa/kel)

6.000

Jumlah peserta pelatihan pokja

profil desa/kel (orang)

75

c. Hasil :

Prosentase Lembaga

Kemasyarakatan (LPMD/K) dan

TP PKK yang aktif (%)

Prosentase peningkatan jumlah

KPMyang bersertifikasi (sesuai

standar pelatihan Permendagri 7

tahun 2007

d. Kelompok Sasaran : Pokja Profil

Desa dan Kelurahan tk. Kab/kota

dan Kecamatan

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Manusia (SDM)

dan Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

Pendataan dan

Pendayagunaan

Profil Desa dan

Kelurahan


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



78


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


a. Masukan : Jumlah Dana 2.543.702.207 1.071.095.300 576.445.200 4.191.242.707 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah Penilaian Kinerja

Lembaga Kemasyarakatan yang

disusun (Lembaga)

1 1 2

- Jumlah Peserta Semiloka

Pedoman Program (orang)

77 - 77

- Jumlah Peserta Orientasi Tim

Pembina LK Kab/Kota (orang)

169 - 169

- Jumlah Peserta Bimtek bagi

Perangkat Desa dan pengurus

LPMD/K (orang)

188 114 302

- Jumlah Lokasi Monev (ds/kel) 38 38 76

- Jumlah Laporan Kegiatan yang

disusun (eksemplar)

1 1 2

Jumlah data Lembaga

Kemasyarakatan ds/kel yang

aktif (dok)

76

Jumlah Pengurus Lembaga

kemasyarakatan ds/kel yang

diberikan orientasi/Bimtek

(orang)

90

Jumlah Lembaga pelaksana

Gotong Royong terbaik

(lembaga)

6

c. Hasil :

Prosentase Lembaga






tahun 2007

d. Kelompok Sasaran : LPMD/K

113 100 24 3 a. Masukan : Jumlah Dana 3.107.353.834 2.250.000.000 3.000.000.000 8.357.353.834 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah Peserta Sosialisasi

Pelaksanaan Kegiatan

Penurunan AKI Pokja IV (orang)

76 76


Pemantapan Ketahanan

Keluarga Dalam Rangka

Perlindungan Anak dan Remaja

Pokja I (orang)

79 88 167

Pemberdayaan

dan penataan

lembaga

kemasyarakatan

desa/kel.

Fasilitasi

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga

113 100 24 2


79


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



Peningkatan Kesadaran Hidup

Bergotong Royong bagi Kader

PKK Kab./Kota Pokja I (orang)

77 88 165

- Jumlah Peserta Sosialisasi FGD

Penguatan Taman Posyandu PKK

Kab./Kota Pokja II (orang)

83 88 171


Penguatan Poksus UP2K PKK


88 87 175

- Jumlah Peserta Bimtek

Penguatan UEP Kader PKK


85 0 85

- Jumlah Peserta Advokasi

Pelaksanaan Tata Laksana

Rumah Tangga bagi Kader PKK

Kab./Kota Pokja III (orang)

63 88 151


Peningkatan Kompetensi PKK

dalam Mendukung Program

Kesehatan Pokja IV

80 86 166


Pencangan PKK KB - KES Pokja IV

(orang)

79 86 165


Pengembangan Pemanfaatan

Pekarangan (Hatinya

PKK/Karangkitri) Kader PKK


83 88 171

- Jumlah Peserta Rakerda PKK

Prov. Dan PKK Kab./Kota (orang)

315 277 592

- Jumlah Peserta Jambore PKK

Prov. dan PKK Kab/Kota (orang)

315 0 315

Jumlah dok data TP PKK ds/kel

yang aktif (dok)

38

Jumlah TP PKK yang difasilitasi

(lembaga)

38

Jumlah Pengurus TP PKK yang

diberikan sosialisasi/orientasi

peningkatan kapasitas SDM nya

(orang)

347

Jumlah pengurus/anggota TP

PKK yang diberikan penghargaan

(orang)

76

Jumlah Pemenang lomba 10

program pokok PKK Jatim (TP

PKK)

4

Jumlah Peserta Rakor PKK

(orang)

76

Jumlah Peserta Jambore PKK

(orang)

0


80


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


c. Hasil :

Prosentase Lembaga






tahun 2007

d. Kelompok Sasaran : TP PKK

a. Masukan : Jumlah Dana 1.069.885.795 463.306.520 104.000.000 0 1.637.192.315 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran: 0

- Jumlah Peserta Sosialisasi Pedum

KPM Berprestasi (orang)

38 0 38

- Jumlah Pedum KPM Berprestasi

yang disusun (dok)

1 1 2

- Jumlah Peserta Rakor KPM

(orang)

38 0 38

- Jumlah Peserta Pelatihan KPM

(orang)

80 191 271

- Jumlah Penerima penghargaan

dan uang pembinaan kepada

KPM berprestasi (orang)

4 4 8

Jumlah KPM yang dilatih (KPM)

(orang)

0

Jumlah Peserta Sosialisasi/Temu

karya/Bimtek KPM (orang)

50

c. Hasil :

Prosentase Lembaga






tahun 2007

d. Kelompok Sasaran : KPM

a. Masukan : Jumlah Dana 1.047.181.600 477.679.330 1.524.860.930 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah monev kegiatan P3M

(kali)

15 12 27

- Jumlah Pedum dan modul P3M

(dokumen)

2 2 4

- Jumlah Peserta Rakor P3M

(orang)

38 38 76

- Jumlah Peserta Pelatihan P3M

(orang)

206 82 288

- Jumlah Peserta Sosialisasi P3M

(orang)

48 0 48


pelatihan

pemberdayaan

masyarakat


kapasitas Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)


81


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


c. Hasil :

Prosentase Lembaga






tahun 2007


1 22 24 006 a. Masukan : Jumlah Dana 5.592.619.964 4.144.530.641 3.705.000.000 13.442.150.605 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah RTSM yang di Verifikasi

dan Identifikasi (RTSM)

11219 10143 21362

- Jumlah Peserta Rakor/Semiloka

(orang)

158 110 268

- Jumlah Peserta Orientasi

Pengelola Jalin Matra Bantuan

RTSM (orang)

1137 785 1922

- Jumlah RTSM yang di

bantu/Fasilitasi (RTSM)

11219 10143 21362

- Jumlah Pendampingan di 28

Kabupaten (orang)

8 8 16

Jumlah RTSM yang diberikan

bantuan (RTSM)

7.720



475

Jumlah peserta rakor (orang) 120



kegiatan (orang)

459

c. Hasil :

Prosentase Lembaga






tahun 2007

d. Kelompok Sasaran : Kelompok

Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM) pada Desil I status

kesejahteraan 0 - 5 %

113 100 24 7 a. Masukan : Jumlah Dana 100.000.000

b. Keluaran:

Jumlah Lembaga adat yang di

Perdes Kan (lembaga)

10

Jumlah Pengurus Lembaga adat

yg diberikan peningkatan

kapasitas SDM (orang)

76

Jalin Matra

Bantuan Rumah

Tangga Sangat

Miskin

Penguatan

kapasitas lembaga

adat


82


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


c. Hasil : Persentase peningkatan


desa/kel yang aktif (%)


adat masyarakat

113 100 17 Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

1. Persentase ds/kel yang

telah difasilitasi dan

menerapkan SMPP (%)

75 7.407.916.588 80 3.630.134.070 1.942.002.698 155 12.980.053.356 Bapemas

Prov. Jatim

2. Persentase peningkatan

aparatur desa yang telah

mengikuti pelatihan

peningkatan kapasitas

aparatur (%)

7%

3. Persentase desa yang telah

menyusun RPJMDes,

RKPDes dan APBDes yang

sesuai ketentuan

13%

4. Persentase desa yang

menyelesaikan laporan

pertanggungjawaban

tahunan (%)

13%

1 22 17 018 Bulan Bhakti

Gotong Royong

Masyarakat Prov.

Jatim


Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah Peserta Workshop

(orang)

152 0 152

- Jumlah Peserta penilaian

presentasi (orang)

190 190 380

- Jumlah Peserta penilaian lapang

(peserta)

6 6 12

- Jumlah Peserta Sosialisasi (orang) 76 38 114


administrasi (orang)

38 38 76

- Jumlah Penerima hadiah lomba

BBGRM (ds/kel)

6 6 12

- Jumlah Pencanangan BBGRM di

Jawa Timur (kab/kota)

1 1 2

c. Hasil :

Prosentase swadaya masyarakat

terhadap program

pemberdayaan masyarakat.

Prosentase ds/kel yg telah

menerapkan SMPP yang

partisipatif.

Prosentase peningkatan

komunitas masyarakat yg

mengembangkan nilai nilai adat

dan sosial budaya lokal

0

d. Kelompok Sasaran :

kegotongroyongan masyarakat

0


83

1 22 17 053 Lomba

Desa/Kelurahan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

a. Masukan : Jumlah Dana 1.050.414.833 558.293.350 0 1.608.708.183 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran: 0

- Jumlah Peserta sosialisasi (orang) 76 76 152

- Jumlah peserta penilaian

administrasi (lokasi)

34 38 72


presentasi (lokasi)

34 38 72

- Jumlah peserta penilaian lapang

(lokasi)

8 8 16

- Jumlah Peserta penerimaan

pemenang lomba desa (orang)

40 56 96

- Jumlah peserta pembinaan


40 0 40

c. Hasil :


terhadap program




partisipatif.





d. Kelompok Sasaran : desa dan

kelurahan se Jawa Timur

1 22 17 058 Pelestarian dan

Pengembangan

Adat Istiadat dan

Nilai Sosial Budaya

Masyarakat


Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah pelaksanaan pameran

adat istiadat (kali)

1 0 1

- Jumlah pelaksanaan koordinasi

(kali)

1 1 2

- Jumlah peserta sosialisasi Adat

istiadat (orang)

50 152 202

- Jumlah peserta workshop Adat

istiadat (orang)

64 0 64

- Jumlah peserta lokakarya Adat

istiadat (orang)

69 0 69


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



84


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


c. Hasil :


terhadap program




partisipatif.





d. Kelompok Sasaran : Komunitas

dan Lembaga Pengembang dan

Pelestari Adat dan nilai sosial

budaya masyarakat


Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah SPP dan SOP Penguatan

Keswadayaan (dok)

1 2 3

- Jumlah Frekuensi Identifikasi,

Monitoring & Evaluasi Lokasi

Penguatan Keswadayaan di 13

Kab/Kota (kali)

35 20 55

- Jumlah Peserta Sinkronisasi

Penguatan Keswadayaan (orang)

114 71 185

- Jumlah Peserta Evaluasi


124 71 195

c. Hasil :


terhadap program




partisipatif.





d. Kelompok Sasaran : Masyarakat

desa/kel.

1 22 17 064 Implementasi

serta

Pendampingan

Sistim Menejemen

Pengelolaan

Pembangunan

yang Partisipatif

(SMPP)


Jatim

b. Keluaran:

Fasilitasi

penguatan

keswadayaan

masyarakat


85


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


- Jumlah SPP dan SOP

Implementasi SMPP (dok)

2 2 4

- Jumlah frekuensi Identifikasi,

Monitoring & Evaluasi di Lokasi

Kegiatan Implementasi SMPP

(kali)

30 20 50

- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

Implementasi SMPP (orang)

194 76 270

- Jumlah frekuensi

Pendampingan/On The Job

Trining (OJT) penyusunan RPJM,

RKP dan APBD di 8 Kab/Kota

(kali)

30 0 30


Aplikasi Software Iimplementasi

SMPP (orang)

114 75 189

- Jumlah Laporan Pelaksanaan

Kegiatan yang Disusun (dok)

1 1 2

- Jumlah Peserta Evaluasi SMPP

(orang)

86 76 162

c. Hasil :


terhadap program




partisipatif.





0


desa/kel.

0


Masyarakat dalam

rangka

kemandirian

kehidupan sosial

masyarakat

a. Masukan : Jumlah Dana 1.548.964.829 839.917.900 0 2.388.882.729 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran: 0

- Jumlah Peserta Pelatihan PNPM

GSC (orang)

100 0 100

- Jumlah Peserta Orientasi UP2K

PKK (orang)

152 0 152

- Jumlah Peserta Pelatihan SIP

(orang)

76 76 152

- Jumlah Peserta Orientasi PMT-AS

(orang)

114 0 114

- Jumlah Peserta Orientasi PNPM

GSC (orang)

163 75 238


86


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


c. Hasil :


terhadap program




partisipatif.





0

d. Kelompok Sasaran : Masyarakat 0


kapasitas aparatur

pemerintahan desa

a. Masukan : Jumlah Dana 302.800.000

b. Keluaran:

Jumlah data desa yang Aparatur

pemerintahan desanya telah

mengikuti pelatihan peningkatan

kapasitas aparatur pemdes (dok)

30


Jumlah peserta pelatihan

aparatur desa (orang)

0

Hasil : Persentase jumlah desa

yang tertib administrasi

penyelenggaraan pengelolaan

pemerintahan desa (%)

Kelompok Sasaran : Aparatur

Pemdes

1 33 17 67 Evaluasi kinerja

aparatur

pemerintahan desa


b. Keluaran:

Jumlah data kabupaten yang

telah melaksanakan evaluasi

kinerja Aparatur pemerintahan

desa (dok)

10

c. Hasil : Persentase jumlah desa




d. Kelompok Sasaran : Aparatur

Pemdes

1 33 17 64 Pelaksanaan dan

pengendalian

perencanaan

partisipatif

pembangunan

desa


b. Keluaran:

Jumlah peserta rakor

inventarisasi dokumen

perencanaan pembangunan

RPJMDesa, RKPDesa dan APBDes

(orang)

52


87


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


Jumlah data kabupaten yang

telah menerapkan aplikasi

perencanaan partisipatif

pembangunan desa (dok.)

0

Jumlah Bimtek yang

dilaksanakan (kali)

1

c Hasil :Persentase jumlah desa




d Kelompok Sasaran : RPJMDesa

1 33 17 53 Evaluasi tingkat

perkembangan

desa/kel


b. Keluaran:

Jumlah desa/kel berhasil (ds/kel) 8

Jumlah peserta rakor/sosialisasi

TPD (orang)

48

c Hasil : Persentase jumlah desa




d Kelompok Sasaran : ds/kel

1 33 17 69 Pembinaan

Pengelolaan

Administrasi

pemerintahan desa


b. Keluaran:

Jumlah peserta rakor

inventarisasi desa yang telah

melaksanakan tertib administrasi

(orang)

76

Jumlah Peserta Bimtek (orang) 38







88


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



penataan aset desa


b. Keluaran:

Jumlah Instrumen inventarisasi

regulasi penataan aset desa

(instrumen)

30

Jumlah instrumen pendataan

desa yang telah melakukan

penataan aset desa (instrumen)

30


Penataan aset desa (orang)

38





d Kelompok Sasaran : Apartur

Pemdes


Pengembangan

adat istiadat


b. Keluaran:

Jumlah peserta

sosialisasi/workshop/orientasi

(orang)

76

Jumlah lembaga adat yang

difasilitasi akses

pengembangannya dengan

pihak terkait (lembaga)

8

c Hasil : Persentase peningkatan



d Kelompok Sasaran : Lembaga

adat masyarakat

113 100 22 1 Jumlah Komunitas

masyarakat yang mampu

mendayagunaan dan

memanfaatkan SDA dan

TTG

50 8.832.363.794 60 3.865.070.897 80 3.574.286.800 190 16.271.721.491 Bapemas

Prov. Jatim

2. Jumlah kerjasama desa di

Jawa Timur dalam

pembangunan kawasan

perdesaaan

11

3. Jumlah kerjasama

pendayagunaan sarana

prasarana desa

11

4. Jumlah kerjasama

pemanfaatan dan

pendayagunaan TTG

6

1 22 22 001 a. Masukan : Jumlah Dana 2.109.523.223 982.962.530 0 3.092.485.753 Bapemas Prov.

Jatimb. Keluaran: 0

Pemanfaatan dan

Penerapan TTG

Bekerjasama

dengan Perguruan

Tinggi

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

dalam

Pemanfaatan

TTG dan

Pendayagunaan

SDA


89


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


- Jumlah Posyantek yang

mendapatkan bantuan untuk

pengembangan dan

pemanfaatan TTG (posyantek)

14 0 14

- Jumlah SPP dan SOP

Prog/kegiatan yang tersusun

(dok)

2 2 4


(orang)

84 0 84

- Jumlah Peserta Pelatihan

Pengelola Posyantek (orang)

84 72 156

c. Hasil :

Prosentase peningkatan pusat

layanan informasi teknologi yg

berfungsi.


komunitas masyarakat yg dapat

mengelola dan memanfaatkan

SDA

d. Kelompok Sasaran : Wartek dan

Posyantek di desa dan

Kecamatan

-

1 22 22 002 Gelar TTG a. Masukan : Jumlah Dana 670.975.050 387.207.278 1.058.182.328 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran:

Jumlah Laporan Pelaksanaan

Kegiatan yang tersusun (dok)

1 1 2

Jumlah Kab/Kota yang mengikuti

Gelar TTG (Kab./kota)

26 28 54

Jumlah Peserta rapat koordinasi

(orang)

40 50 90

c. Hasil :



berfungsi.




SDA

-

d. Kelompok Sasaran : Perguruan

tinggi, lembaga peneliti serta

masyarakat pencipta dan

pemanfaat TTG

1 22 22 003 a. Masukan : Jumlah Dana 2.749.052.826 1.041.246.740 0 3.790.299.566 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran: 0

- Jumlah pelaksanaan Monev 29 29 58

- Jumlah pelaksanaan Evaluasi

kinerja Bagi Fasilitator PNPM

MPd

1161 1161 2322

Pendampingan

Program Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP)


90


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


c. Hasil :



berfungsi.




SDA

0 -

d. Kelompok Sasaran : RTM di

pedesaan

0


Masyarakat dalam

Pengelolaan dan

Pemanfaatan SDA

a. Masukan : Jumlah Dana 3.003.129.488 1.262.614.309 0 4.265.743.797 Bapemas Prov.

Jatim

b. Keluaran: 0

Jumlah SPP dan SOP yang

tersusun (dok)

2 2 4

- Jumlah peserta

Sosialisasi/Orientasi Program

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pengelolaan Dan

Pemanfaatan SDA (orang)

184 180 364

- Jumlah realisasi Pendampingan

(pendampingan)

1 0 1

- Terealisasinya Evaluasi Program

Pemberdayaan Masyarakat


Pemanfaatan SDA yang

bekerjasama dengan Perguruan

Tinggi (dok)

1 0 1 -

- Frekwensi jumlah

Bintek/Monitoring yang

dilaksanakan (kali)

40 40 80

- Frekwensi jumlah

Pemetaan/Identifikasi yang

dilaksanakan (kali)

30 30 60

c. Hasil :



berfungsi.




SDA

d. Kelompok Sasaran : Desa potensi

seluruh jawa timur


Jatim

b. Keluaran:

- Jumlah Peserta

Sosialisasi/Orientasi (orang)

54 53 107 -

- Jumlah Komunitas Masyarakat

yang mengelola dan

memanfaatkan SDA (komunitas)

6 6 12

Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Pembangunan

Sarana Prasarana

Pedesaan


91

- Jumlah Laporan hasil

pelaksanaan kegiatan yang

tersusun (dok)

1 1 2

- Jumlah Pemetaan/identifikasi

calon lokasi program (lokasi)

20 5 25

- Jumlah Monitoring yang

dilakukan (kali)

6 4 10

c. Hasil :



berfungsi.




SDA

d. Kelompok Sasaran : Rumah

Tangga Miskin (RTM) di Jatim


b. Keluaran:

Jumlah kawasan perdesaan yang

dipetakan untuk pengembangan

kawasan yang dikerjasamakan

(kawasan)

6

Jumlah peserta workshop

Kerjasama Pengembangan

Kawasan Pedesaan (orang)

60

Jumlah peserta Bimtek



60

c Hasil : Persentase jumlah

kerjasama desa dalam

pembangunan kawasan

perdesaan, sarana prasarana dan

teknologi tepat guna (%)

d Kelompok Sasaran : Desa


b. Keluaran:

Jumlah pemetaan potensi

kerjasama pembangunan

kawasan perdesaan (kawasan)

5


Kerjasama Pembangunan


60



pembangunan kawasan





b. Keluaran:

Kerjasama

Peningkatan

pendayagunaan

sarana pedesaan

Kerjasama desa

dalam

pengembangan

sumberdaya lokal

berbasis kawasan

perdesaan

Pengembangan

kerjasama potensi

kawasan

perdesaan


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



92


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


Jumlah potensi Kerjasama


perdesaan yang dipetakan

(kawasan)

6

Jumlah Peserta Bimtek Pengelola

Kerjasama Peningkatan


perdesaan (orang)

60



pembangunan kawasan





b. Keluaran:

Jumlah pemetaan kawasan

potensi Kerjasama Peningkatan

kualitas prasarana perdesaan

yang difasilitasi (kawasan)

5

Jumlah data dan informasi

kerjasama peningkatan kualitas

prasarana perdesaan (dok)

5


Kerjasama Peningkatan kualitas

prasarana perdesaan (orang)

60



pembangunan kawasan



d Kelompok Sasaran : Sarpras Desa


b. Keluaran:

Jumlah Kerjasama pemanfaatan

Jenis alat TTG (kerjasama)

5

Jumlah Peserta Bimtek

Pendayagunaan TTG (orang)

0

Jumlah jenis alat alat TTG yang

dipetakan di Jatim (jenis)

10



pembangunan kawasan



d Kelompok Sasaran : Pengelola

Posyantek/Wartek

1 33 22 2 Inovasi TTG a. Masukan : Jumlah Dana 911.886.800

b. Keluaran:

Jumlah Kerjasama

pengembangan inovasi TTG

(Kerjasama)

1

Kerjasama

Peningkatan

kualitas prasarana

perdesaan

Pendayagunaan

TTG


93

Jumlah inovasi TTG yang dapat

difasilitasi (buah)

1

Jumlah peserta gelar TTG

(kelompok)

29

Jumlah jenis peralatan TTG yang

diikutkan dalam gelar TTG (jenis)

29

Jumlah Peserta

workshop/lokakarya/rakortek

TTG (orang)

76



pembangunan kawasan




TTG


b. Keluaran:

Jumlah instrumen evkin

pendamping desa yang

dievaluasi (dok)

30

Jumlah Pendamping desa yang

berkinerja baik (orang)

2.664





d Kelompok Sasaran : Pendamping

Desa

1. Jumlah lembaga ekonomi desa

yang terbentuk

- - 200 48.384.605.000 40 18.831.692.000 240 67.216.297.000

2. Jumlah RTS yang memiliki usaha

(RTS)

33773 500 34.273


Pasar Desa

a. Masukan : Jumlah Dana 1.181.250.000 3.917.500.000 Seksi

Pemberdayaan

Lembaga

Ekonomi Desa

b. Keluaran:

- Jumlah data Pasar Desa yang

memiliki pengelola pasar (dok)

29 29 29


sudah memiliki Perdes (dok)

29 29 29

- Jumlah Pasar Desa terbaik Jawa

Timur (pasar)

3 3 6

- Jumlah peserta


Pasar Desa

60 60 120

- Jumlah pasar desa yang terbantu 10 20 30

113 100 31 Program

Peningkatan

usaha ekonomi

desa/kel.

Pendampingan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Bidang

Pemberdayaa

nUsaha

Ekonomi

Desa/Keluraha

n Dinas PMD

Prov. Jatim


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



94


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


- Jumlah peserta orientasi

pengelola pasar yang mendapat

bantuan (orang)

30 60 90

c. Hasil :

-Jumlah UEM yang berdaya

(UEM)

34455 96


Pasar Desaa. Masukan : Jumlah Dana 1.064.887.000 4.277.864.000 - 5.342.751.000 Seksi

Pemberdayaan

Lembaga

Ekonomi Desa

b. Keluaran:

- Jumlah data BUMDesa yang

terbentuk di Jatim (BUMDes)

29 29 29

- Jumlah data BUMDesa yang aktif

(BUMDes)

29 29 29

- Jumlah BUMDesa terbaik Jawa

Timur (BUMDesa)

6 6 12

- Jumlah pengelola BUMDesa yang

diberikan orientasi/bimtek

(orang)

24 24 48

- Jumlah BUMDesa yang dibantu

(BUMDesa)

10 20 30

- Jumlah peserta orientasi

pengurus BUMDesa yang

mendapat bantuan (orang)

30 60 90

c. Hasil :


(UEM)

34455 96 34.551


BUMDesa

a. Masukan : Jumlah Dana 4.000.000.000 5.487.431.000 - 9.487.431.000 Seksi

Pemberdayaan

Usaha Ekonomi

Masyarakat

b. Keluaran:

- Jumlah Kelompok UEM yang

difasilitasi (UEM)

13 14 27

- Jumlah UEM yang difasilitasi

akses permodalan (UEM)

60 90 150

- Jumlah UEM yang dibina oleh

Pelaku Dunia Usaha (UEM)

(UEM)

3 3 6

- Jumlah peserta


UEM (orang)

120 180 300

- Jumlah UEM yang difasiltasi

pengembangan pemasaran

usaha dengan pihak terkait

(UEM)

3 3 6


BUMDesa

Pemberdayaan

usaha ekonomi

masyarakat

00331100113


95


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


c. Hasil :


(UEM)

34455 96


a. Masukan : Jumlah Dana #REF! 23.936.317.000 - 23.936.317.000 Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Tertinggal

b. Keluaran:

- Jumlah KRTP yang diberikan

bantuan (KRTP)

22.698 22698

- Jumlah peserta


kegiatan (orang)

4.462 - 4462

- Jumlah pendamping yang


kegiatan (orang)

1945 1945

c. Hasil :


(UEM)

34455 96


a. Masukan : Jumlah Dana 540.748.000 648.897.000 - 1.189.645.000 Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Tertinggal

b. Keluaran:

- Jumlah program/kegiatan yang


program/kegiatan


Kelompok program


(program/kegiatan)

5 5 10

- Jumlah peserta rapat koordinasi


Kelompok program


(orang)

96 106 202

c. Hasil :


(UEM)

d. Kelompok Sasaran : Anggota

TKPK Pokja Pemberdayaan

Masyarakat

34455 96

a. Masukan : Jumlah Dana 250 5.661.403.000 - 5.661.403.000 Seksi

Pemberdayaan

Lembaga

Ekonomi Desa

b. Keluaran:

- Jumlah lembaga desa yang

diberikan bantuan (lembaga)

213 0 213

- Jumlah pengelola kegiatan yang


477 0 477

113 100 31 004 Jalin Matra

Penanggulangan

Feminisasi

Kemiskinan (PFK)


Kemiskinan

Kelompok program

pemberdayaan

masyarakat

113 100 31 006 Jalin Matra

Penanggulangan

Kerentanan

Kemiskinan (PK2)


96



kegiatan (Orang)

264 0 264

c. Hasil :


(UEM)

34455 96


a. Masukan : Jumlah Dana 6.000.000.000 - 0 6.000.000.000 Seksi

Pemberdayaan

Usaha Ekonomi

Masyarakat b. Keluaran:

- Jumlah RTSM yang diberikan

bantuan (RTSM)

11468 11.468



1386 1.386

- Jumlah peserta rakor (orang) 150 150



kegiatan (orang)

761 761

c. Hasil :


(UEM)

34455 96

d. Kelompok Sasaran : RTSM

a. Masukan : Jumlah Dana 6.000.000.000 4.500.000.000 0 10.500.000.000 Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Tertinggal

b. Keluaran:

- Jumlah Desa sangat tertinggal

dan Desa Tertinggal yang

diberikan bantuan (desa)

100 10.000.000.000 75 10.000.000.000 175



400 300 700

- Jumlah peserta rakor (orang) 400 300 700



kegiatan (orang)

100 75 175

c. Hasil :


(UEM)

34455 96


1 Persentase lembaga

kemasyarakatan (LPMD/K,

TP PKK desa/kel.) yang aktif

(%)

- - 80% 6.732.723.000 85% 24.448.507.000 85 31.181.230.000 Bidang

Pemberdayaa

n

Kelembagaan

Masyarakat

Dinas PMD

Prov. Jatim2 Persentase KPM yang aktif

(%)

12,6% 20,9% 50

113 100 31 007 Jalin Matra

Bantuan Rumah

Tangga Sangat

Miskin (JM BRTSM)


Masyarakat Desa

Tertinggal

113 100 32 Program

Peningkatan

kapasitas

lembaga

kemasyarakatan

desa/kel.


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



97


Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

b. Keluaran:

- Jumlah data Lembaga


aktif (dok)

38 76 38

- Jumlah Pengurus Lembaga


diberikan pembinaan(orang)

119 240 359

- Jumlah Lembaga pelaksana

Gotong Royong terbaik

(lembaga)

8 10 18

c. Hasil :

-Persentase peningkatan



6,6% 6,25% 13%



Pemberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

b. Keluaran:

- Jumlah dok data TP PKK ds/kel

yang aktif (dok)

38 38 38

- Jumlah TP PKK yang difasilitasi

(lembaga)

38 38 38

- Jumlah Pengurus TP PKK yang



(orang)

432 500 932

- Jumlah pengurus/anggota TP

PKK yang diberikan penghargaan

(orang)

76 76 152

- Jumlah Pemenang lomba 10

program pokok PKK Jatim (TP

PKK)

4 4

- Jumlah Peserta Rakor PKK

(orang)

76 76 152


(orang)

349 370 719

c. Hasil :

Persentase peningkatan lembaga

kemasyarakatan desa/kel yang

aktif (%)

6,6% 6,25% 13%


a. Masukan : Jumlah Dana 500.000.000 2.992.384.000 3.492.384.000 Seksi

Pemberdayaan

Lembaga Adat

b. Keluaran:


dan penataan

lembaga

kemasyarakatan

desa/kel.


Kesejahteraan

Keluarga

Pelestarian dan

Pemberdayaan

adat istiadat

00332100113


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



98

- Jumlah peserta


(orang)

160 216 376

- Jumlah lembaga adat yang

difasilitasi akses

pengembangannya dengan

pihak terkait (lembaga)

15 20 35

c. Hasil :



aktif (%)

6,6% 6,25% 13%


adat masyarakat


Pemberdayaan

Lembaga Adat

b. Keluaran:

- Jumlah Lembaga adat yang di

Perkades Kan (lembaga)

15 25 40

- Jumlah Pengurus Lembaga adat

yg diberikan peningkatan

kapasitas SDM (orang)

305 500 805

c. Hasil :



aktif (%)

6,6% 6,25% 13%


adat masyarakat


Pendampingan

Masyarakat

b. Keluaran:

- Jumlah KPM yang dilatih (KPM)

(orang)

200 1170 1.370

- Jumlah Peserta Sosialisasi/Temu


76 114 190

c. Hasil :



aktif (%)

6,6% 6,25% 13%



Pendampingan

Masyarakat

b. Keluaran:

113 100 32 004 Penguatan

kapasitas lembaga

adat


Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

Pemberdayaan

forum/asosiasi

Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

di Jawa Timur

113 100 32 006


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



99

- Jumlah terbentuknya forum

KPM di Jawa Timur (forum)

8 14 22

- Jumlah Peserta Bimtek (orang) 76 228 304

c. Hasil :



aktif (%)

6,6% 6,25% 13%


1 Persentase desa yang

aparatur pemerintah

desanya telah mengikuti

pelatihan peningkatan

kapasitas aparatur pemdes

(%)

- - 10% 9.875.000.000 11% 17.369.092.000 21% 27.244.092.000 Bidang Bina

Pemerintahan

Desa Dinas

PMD Prov.

Jatim

2 Persentase desa yang telah

menyusun RPJMDes,

RKPDes dan APBDes yang

sesuai ketentuan

20% 25% 45%



pertanggungjawaban

tahunan (%)

20% 25% 45% -

a. Masukan : Jumlah Dana 1.200.000.000 1.950.000.000 3.150.000.000 Seksi Aparatur

Pemerintahan

Desa

b. Keluaran:

- Jumlah data desa yang Aparatur




(dokumen)

30 30 30


- Jumlah peserta pelatihan

aparatur desa (orang)

300 360 660

c. Hasil : Persentase desa cepat

berkembang di jawa timur (%)

6% 10% 16%


Pemdes

a. Masukan : Jumlah Dana 925.000.000 1.750.000.000 2.675.000.000 Seksi Aparatur

Pemerintahan

Desa

b. Keluaran:

- Jumlah kepala desa dan

perangkat desa yang dievaluasi

kinerjanya (kades/perangkat

desa)

150 275 425



6% 10% 16%


Pemdes

113 100 33 Program

Peningkatan

kapasitas

pemerintahan

desa

113 100 33 001 Pembinaan

kapasitas aparatur

pemerintahan desa


aparatur

pemerintahan desa


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



100


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB


a. Masukan : Jumlah Dana 1.100.000.000 1.469.092.000 2.569.092.000 Seksi

Perencanaan

Partisipatif

Pembangunan

Desa

b. Keluaran:

- Jumlah peserta rakor


desa (orang)

90 128 218

- Jumlah data kabupaten yang

telah menerapkan aplikasi


desa (dokumen)

30 30 30

- Jumlah Bimtek yang

dilaksanakan (kali)

2 7 9



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : RPJMDesa


Perencanaan

Partisipatif

Pembangunan

Desa

b. Keluaran:

- Jumlah desa yang telah memiliki


7673 8504 8.504

- Jumlah desa yang melakukan


(desa/kel)

7673 8504 8.504

- Jumlah peserta pelatihan pokja


152 304 456



6% 10% 16%


ds/kel.


Perencanaan

Partisipatif

Pembangunan

Desa

b. Keluaran:

- Jumlah desa/kel berhasil (ds/kel) 8 8 16

- Jumlah peserta rakor/sosialisasi

TPD (orang)

86 114 200

Jumlah data TPD (dokumen) 30 30 60



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : ds/kel

113 100 33 003 Pembinaan

perencanaan

pembangunan

desa

113 100 33 004 Pendataan dan

Pendayagunaan

profil desa/kel


perkembangan

desa/kel


101


Administrasi dan

Aset Desa

b. Keluaran:

- Jumlah desa yang telah


(desa)

30 60 90




6% 10% 16%



Administrasi dan

Aset Desa

b. Keluaran:


melakukan penataan aset desa

(desa)

30 60 30

- Jumlah Peserta Pembinaan


120 240 360



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : Apartur

Pemdes


Perencanaan

Partisipatif

Pembangunan

Desa

b. Keluaran:

- Jumlah instrumen evkin

pendamping desa yang

dievaluasi (dok)

30 30 60



2812 2960 5.772

Jumlah Bimtek P3MD yang

dilaksanakan (kali)

2 4 6



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : Pendamping

Desa

113 100 33 006 Pembinaan

Pengelolaan

Administrasi

pemerintahan desa

113 100 33 007 Pembinaan

penataan aset desa

113 100 33 008 Pembinaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



102

1 Jumlah kerjasama desa di

Jawa Timur dalam

pembangunan kawasan

perdesaaan

- - 18 5.926.430.000 25 17.350.709.000 43 23.277.139.000 Bidang

Kerjasama

Desa Dinas

PMD Prov.

Jatim

2 Jumlah kerjasama


prasarana desa

12 13 25 -

3 Jumlah kerjasama

pemanfaatan dan

pendayagunaan TTG

6 6 12


Pembangunan

Kawasan

Perdesaan

b. Keluaran:

- Jumlah kawasan perdesaan yang



(kawasan)

10 15 25

- Jumlah peserta workshop



60 90 150

- Jumlah peserta Bimtek



60 90 150



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : Desa


Pembangunan

Kawasan

Perdesaan

b. Keluaran:

- Jumlah pemetaan potensi

kerjasama pembangunan

kawasan perdesaan (kawasan)

8 20 28


Kerjasama Pembangunan


60 120 180



6% 10% 16%


a. Masukan : Jumlah Dana 1.536.360.000 2.643.632.000 4.179.992.000 Seksi Sarana dan

Prasarana Desa

b. Keluaran:

- Jumlah potensi Kerjasama


perdesaan yang dipetakan

(kawasan)

7 12 19

002 Pemberdayaan

potensi kawasan

perdesaan

113 100 34 Program

Peningkatan

kerjasama desa


Sumber daya lokal

berbasis kawasan

perdesaan

113 100 34 003 Pembinaan

pendayagunaan

sarana pedesaan

113 100 34


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



103

- Jumlah Peserta Bimtek Pengelola



perdesaan (orang)

60 120 180



6% 10% 16%


a. Masukan : Jumlah Dana 506.000.000 2.607.200.000 3.113.200.000 Seksi Sarana dan

Prasarana Desa

b. Keluaran:

- Jumlah pemetaan kawasan

potensi Kerjasama Peningkatan

kualitas prasarana perdesaan

yang difasilitasi (kawasan)

5 12 17

- Jumlah data dan informasi



5 12 17




60 120 180



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : Sarpras Desa

a. Masukan : Jumlah Dana 639.400.000 2.767.280.000 3.406.680.000 Seksi Teknologi

Tepat Guna

b. Keluaran:

- Jumlah Kerjasama pemanfaatan


5 15 20



76 105 181

- Jumlah jenis alat alat TTG yang


10 10 20



6% 10% 16%


Posyantek/Wartek

a. Masukan : Jumlah Dana 1.048.670.000 3.897.397.000 4.946.067.000 Seksi Teknologi

Tepat Guna

b. Keluaran:

- Jumlah Kerjasama

pengembangan inovasi TTG

(Kerjasama)

1 3 4

- Jumlah inovasi TTG yang dapat

difasilitasi (buah)

1 5 6

113 Inovasi TTG 00634100

113 100 34 005 Pendayagunaan

TTG


kualitas prasarana

perdesaan


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



104

- Jumlah peserta gelar TTG

(kelompok)

29 38 67

- Jumlah jenis peralatan TTG yang


29 38 67

- Jumlah Peserta

workshop/lokakarya/rakortek

TTG (orang)

76 114 190



6% 10% 16%


TTG

BL Rutin 8.632.589.586 9.994.302.849 8.255.674.000 9.081.242.000 10.000.000.000 41.528.684.280

BL Pembangunan 44.874.517.640 31.811.720.188 31.801.470.000 70.918.758.000 78.000.000.000 227.835.076.604

JUMLAH SELURUHNYA BL 53.507.107.226 41.806.023.037 40.057.144.000 80.000.000.000 88.000.000.000 269.363.760.884


KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)


SKPD

PENANGGUNG

JAWAB



105


106


BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Jawa Timur yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan

dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD adalah sebagaimana tercantum

dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No TUJUAN SASARAN INDIKAT

OR SASARAN

KONDISI

AWAL

TARGET SASARAN KONDISI AKHIR

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

1 Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa/kel;

Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kel;

Jumlah UEM yang berdaya (UEM)

56618 - - 31.816 34.455 96 122.985

2 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel dan Pemerintahan Desa;

Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Yang aktif;

Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif (%)

0 (10.204) 19 (12.170)

4,5 (12.756)

6,6 (13.606)

6,25 (14.456)

41,7 %

Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa;

Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur (%)

0 - - 3

(232)

6

(463)

10

(772)

19 %


BAB VII

P E N U T U P

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Jawa Timur ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun (2014 - 2019).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil

pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan

laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Jawa Timur.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa

Timur tahun 2014 - 2019, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan

pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat

elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 –

2019 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan

tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini,

dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian -

penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur ini

disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dapat dilaksanakan

dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI JAWA TIMUR

Tujuan 1 Meningkatkan usaha ekonomi masy desa/kel

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL

KONDISI

AWAL

2014

2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI AKHIR

Persentase

tumbuhnya usaha

ekonomi

masyarakat

desa/kel

Jumlah UEM desa/kel tahun ini

dikurangi jumlah UEM desa/kel

tahun lalu dibagi jumlah UEM

desa/kel tahun lalu

56618 - - 56,0% 38,0% 0,4% 94,40%

URAIAN DEFINISI OPERASIONALKONDISI

AWAL 2015 2016 2017 2018 2019 STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatnya

usaha ekonomi

masy desa/kel

1. Jumlah UEM yang

berdaya (UEM)

Jumlah UEM desa/kel yang

berdaya yaitu Usaha ekonomi

rumah tangga/masyarakat baik itu

yang baru atau yang sudah

berjalan yang telah difasilitasi atau

dibantu sehingga dapat

tumbuh/berkembang.

56618 - - 31.816 34.455 96 Peningkatan dan

Perlindungan

keberlangsungan usaha

mikro-kecil, perluasan

akses permodalan dan

penguatan lembaga

ekonomi masyarakat di

perkotaan.

Program

Peningkatan

usaha

ekonomi

desa/kel.

MATRIK RENSTRA DINAS PMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 - 2019

NO

.

SASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN

SASARAN KET

INDIKATOR KINERJA

Page 1

Tujuan 2 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel dan pemerintahan desa

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL

KONDISI

AWAL

2014

2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI AKHIR

Persentase

lembaga

kemasyarakatan

desa/kel. yang aktif

Jumlah Lembaga


aktif Tahun ini dibagi Jumlah

Lembaga Kemasyarakatan

ds/kel yang ada x 100 %

0 60,0% 70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 85,00%

URAIAN DEFINISI OPERASIONAL

KONDISI

AWAL

2014

2015 2016 2017 2018 2019 STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

2. Meningkatnya

kapasitas

lembaga

kemasyarakata

n desa/kel yang

aktif

2. Persentase

peningkatan

lembaga

kemasyarakatan

desa/kel. yang aktif

Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan yang aktif tahun

ini - Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan yang aktif tahun

lalu, dibagi Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang aktif tahun

lalu x 100%

0 10.204 19

(12.170)

4,5

(12.756)

6,6

(13.606)

6,25

(14.456)

Penguatan fungsi kapasitas

Lembaga kemasyarakatan

dan peningkatan kapasitas

SDM KPM dalam


sebagai aktor perubahan

sosial melalui konsep dan

metode belajar sosial

Program

Peningkatan

kapasitas

lembaga

kemasyarakat

an desa/kel.

3. Meningkatnya

Kemandirian

pengelolaan

pemerintahan

desa

3. Persentase desa

cepat berkembang

di Jawa Timur

Jumlah Desa Cepat Berkembang

dibagi Jml Desa seluruhnya x

100%

0 - - 3 (232) 6 (463) 10 (772) Penguatan kapasitas

pemerintahan desa sebagai

penyelenggara urusan

pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan desa,

pembinaan masyarakat

desa dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Program

Peningkatan

kapasitas

pemerintahan

desa

Program

Peningkatan

Kerjasama

Desa

NO

.

SASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN

SASARAN

KET

INDIKATOR KINERJA

Page 2


113 100 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/

aparatur terhadap pelayanan adm

perkantoran dan kenyamanan

kantor (%)

100 2.708.203.732 100 3.043.964.232 1 3.043.964.232 100 1.130.799.000 100 1.476.269.000 100 11.403.200.196

113 100 01 019 Pelaksanaan

Administrasi

Perkantoran

a. Masukan : Jumlah Dana 2.708.203.732 3.043.964.232 3.043.964.232 1.130.799.000 1.476.269.000 11.403.200.196

b. Keluaran:

- Persentase Pegawai yang puas

terhadap pelayanan perkantoran

(%)

82 83

- Jumlah Jenis ATK yang tersedia

(Jenis)

12 12 45 69

- Jumlah Tenaga Jasa Pengemudi


1 1 1 3

- Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan


4 4 4 12

- Jumlah Jasa Pengelola Keuangan,

Barang Daerah dan Sistim Informasi

PNS yang tersedia (Orang)

23 23 44 90

- Jumlah Tenaga Tim Pengadaan

Barang/Jasa yang tersedia (orang)

24 24 12 60

- Jumlah Pegawai Tidak Tetap Non

PNS yang tersedia (orang)

- - 25 25

- Jumlah Jenis Barang Milik Daerah

yang diasuransikan (jenis)

2 2 2 6

- Jumlah Jenis barang cetakan (jenis) - - 12 12

- Jumlah Peserta Rapat (orang) - - 150 150

- Jumlah SPJ kegiatan yang

disampaikan tepat waktu (berkas

kegiatan)

- - 34 - - 34

- Jumlah Laporan realisasi anggaran

secara berkala yang disusun

(dokumen)

6 6 4 - - 16

- Jumlah LRA dan Neraca yang

disusun akhir tahun (dokumen)

5 5 1 - - 11

- Jumlah DKKB yang disusun (dok) 60 - - 60

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



c. Hasil :

Terwujudnya pelayanan

administrasi perkantoran yang baik

(%)

100 100 100 100 100 100

d. Kelompok Sasaran : Pegawai dan

Kantor Dinas PMD

113 100 02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi (%)

100 3.082.422.219 100 4.389.640.500 100 2.647.011.651 100 2.911.713.000 100 3.202.884.000 100 16.233.671.370

a. Masukan : Jumlah Dana 1.574.950.802 2.051.332.000 1.384.226.651 1.522.649.000 1.674.914.000 - 8.208.072.453

b. Keluaran :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang tersedia (unit)

1532 1552

Jumlah jenis alat listrik dan

elektronik yg tersedia (jenis)

12 12 10 34

Jumlah plakat yang tersedia (buah) 15 - 25 40

Jumlah tagihan rekening listrik,

telfon, air yang dipenuhi (bulan)

12 12 24

Jumlah surat kabar/majalah yang

tersedia (explr)

36 43 79

Jumlah dokumentasi kegiatan

Bapemas (kali)

10 12 22

Jumlah umbul-umbul / bendera yg

terserdia (buah)

15 15 30

Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan kantor yang tersedia

(jenis)

6 6 10 22

c. Hasil : (%)



100 100 100 100 100 100



a. Masukan : Jumlah Dana 1.507.471.417 2.338.308.500 1.262.785.000 1.389.064.000 1.527.970.000 8.025.598.917

b. Keluaran :

- Jumlah Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan Prasarana yang

dipelihara (unit)

17 17

Jumlah pemeliharaan peralatan

dan mesin (unit)

12 12 75 99

Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas (kali)

12 12 4 28

113 100 02 012 Penyediaan

Peralatan dan

Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

Pemeliharaan

Peralatan dan

Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

03102100113



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



Jumlah pemeliharaan Gedung

kantor (gedung )

12 12 3 27

c. Hasil : (%)



100 100 100 100 100 100



113 100 7 Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang

tepat fungsi (%)

100 792.884.366 100 1.209.645.500 100 1.213.645.500 100 1.335.010.000 100 1.468.511.000 100 6.019.696.366

a. Masukan : Jumlah Dana 395.973.716 732.853.000 732.853.000 806.138.000 886.752.000 3.554.569.716

b. Keluaran :

- Jumlah Konsultasi (kali) 69 69 60 60 70 328




pemerintah daerah dalam uapaya

meningkatkan pelayanan publik

100 100 100 100 100 100

d. Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas

PMD


b. Keluaran :


pendidikan/pelatihan formal

(orang)

10 10 5 5 5 35


pembinaan peningkatan Kapasitas

SDM (orang)

119 119 150 500 500 1038

Jumlah Peserta Pembinaan mental

spiritual (orang)

276 276 500 1052

Jumlah pakaian dinas PDH pegawai


119 119 135 373

Jumlah atribut pegawai yang

tersedia (Buah)

119 119 135 373

Jumlah pakaian olah raga yang

tersedia (Buah)

119 119 0 238

Jumlah sepatu dinas dan olah raga


119 119 0 238

Jumlah pakaian batik pegawai yang

tersedia (Buah)

119 119 135 373

113 100 07 001 Koordinasi dan

Konsultasi

Kelembagaan

Pemerintah Daerah /

Konsultasi

Kelembagaan

Perangkat Daerah

(2018-2019)


Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur /

Pembinaan Sumber

Daya Aparatur

Perangkat Daerah

(2018-2019)



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)






pemerintah daerah dalam uapaya

meningkatkan pelayanan publik

100 100 100 100 100 100

d. Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas

PMD

113 100 08 Program

Penyusunan,

Pengendalian dan

Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Prosentase dokumen

penyelenggaraan pemerintahan

yang disusun tepat waktu (100)

100 2.049.079.269 100 1.351.052.617 100 1.351.052.617 100 3.703.720.000 100 3.852.336.000 100 7.872.116.348


Dokumen

Perencanaan


b. Keluaran :

- Jumlah dokumen perencanaan

SKPD yang tersusun (dokumen)

6 6 8 8 8 36

- Jumlah SOP yang tersusun

(Dokumen)

- - 15 15

- Jumlah dokumen perjanjian kinerja

yang tersusun (dokumen)

- - 21 21

Jumlah Rapat Koordinasi Bapemas

se Jawa Timur yang dilaksanakan

(kali)

2 2 2 6

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi

Penyusunan dokumen perencanaan

(orang)

- - 130 130

c. Hasil : Terselesaikannya dokumen


tepat waktu

100 100 100 100 100 100



program/kegiatan


b. Keluaran :

- Jumlah dokumen Pelaporan yang

tersusun (dokumen)

6 6 10 10 10 42

- Jumlah edisi Buletin Gema Desa

yang diterbitkan (Edisi)

12 12 6 30


Penyusunan Dokumen Pelaporan

- - 65 65

113 100 08 002 Penyusunan Laporan

Hasil Pelaksanaan

Rencana Program

dan Anggaran



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)





tepat waktu

100 100 100 100 100 100



program/kegiatan


b. Keluaran :

- Jumlah Update database Perangkat

Daerah(Kali)

4 4 4 4 4 20

- Jumlah jenis pemeliharaan Sistem

Informasi Data (kali)

- - 2 2

Jumlah frekwensi rapat koordinasi

tim PDE (Kali)

4 4 4 12



tepat waktu

100 100 100 100 100 100



program/kegiatan

a. Masukan : Jumlah Dana - - - 2.217.562.000 2.217.562.155 4.435.124.155

b. Keluaran :

Jumlah Dokumen Laporan

Pengelolaan Keuangan yang

tersusun (Dokumen)

- - - - - 34 34 68



tepat waktu

- - - 100 100 100

d. Kelompok Sasaran : Dokumen

Laporan dan Pertanggungjawaban

keuangan Dinas PMD

113 100 23 1. Prosentase lembaga ekonomi desa

yang terfasilitasi pengembangan

usahanya

60 14.144.272.124 70 15.427.117.100 18.608.300.102 - 18.608.300.102

2. Jumlah lembaga ekonomi desa

yang terbentuk

180

3. Jumlah RTS yang memiliki usaha 31600

a. Masukan : Jumlah Dana 1.009.380.837 10 271.052.400 77.000.000 10 1.357.433.237

b. Keluaran:

- Rakor Bidang PPM (orang) - 60 60

113 100 08 003 Penyusunan,

Pengembangan,

Pemeliharaan dan

Pelaksanaan Sistem

Informasi Data

113 100 23

113 100 08 004 Penyusunan Laporan

Pengelolaan

Keuangan

1 Pengembangan

usaha ekonomi

masyarakat

Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Masyarakat /

Program

Peningkatan usaha

ekonomi desa/kel.



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



- Jumlah Pendamping yang Direkrut

(orang)

22 22


PUEM/FGD (orang)

50 70 120

Jumlah Kelompok UEM yang

difasilitasi (UEM)

12 12

Jumlah UEM yang difasilitasi akses

permodalan (UEM)

12 12

Jumlah UEM yang dibina oleh

Pelaku Dunia Usaha (PDU) (UEM)

3 3

Jumlah peserta


UEM (orang)

24 24

Jumlah UEM yang difasiltasi

pengembangan pemasaran usaha

dengan pihak terkait (UEM)

3 3

c. Hasil :




memiliki usaha (%)


a. Masukan : Jumlah Dana 733.291.418 381.142.700 155.464.540 0 1.269.898.658

b. Keluaran:

- Jumlah Peserta Temu Karya Pasar

Desa (orang)

32 - 32

- Jumlah Peserta Rapat Evaluasi

Pendamping (orang)

51 - 51

- Jumlah Pasar Desa Terbaik (pasar) 4 4 8

- Jumlah pasar desa yang Terdata di

Jawa Timur (pasar)

0 29 29

- Jumlah Peserta Orientasi Pengelola

Pasar Desa (orang)

10 - 10


memiliki pengelola pasar

(dokumen)

29

Jumlah data Pasar Desa yang sudah

memiliki Perdes (dokumen)

29

Jumlah Pasar Desa terbaik Jawa

Timur (pasar)

3

Jumlah peserta


Pasar Desa (orang)

60

c. Hasil :




memiliki usaha (%)

d. Kelompok Sasaran : Pengelola Pasar

Desa


Pasar Desa



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



1 22 23 003 a. Masukan : Jumlah Dana 484.416.262 161.496.100 645.912.362

b. Keluaran:

- Jumlah peserta Temu Karya

Pemenang UPK Berhasil (orang)

- - 0

- Jumlah UPKu dan UED-SP yang

terfasilitasi (UPKu)

15 - 15

- Jumlah pengelola UPKu dan UED-SP

yang terlatih (orang)

73 - 73

- Jumlah Pemenang UPKu Berhasil

Tahun 2015 yang telah evaluasi

(UPKu)

3 - 3

- Jumlah peserta Rakor / FGD LKM

(orang)

105 110 215

c. Hasil :




memiliki usaha (%)


Keuangan Mikro (UPKu, UED-SP,

Forum UPKu)

a. Masukan : Jumlah Dana 910.781.371 535.672.810 273.814.562 1.720.268.743

b. Keluaran:

- Jumlah BUMDesa Terbaik di Jawa

Timur (BUMDesa)

4 3 7

- Jumlah Temu Karya BUMDesa

Terbaik di Jawa Timur (BUMDesa)

32 56 88

- Jumlah Buku Pengelolaan BUMDesa

(Exemplar)

250 - 250

- Jumlah Peserta Orientasi (orang) 78 - 78

Jumlah Peserta Sosialisasi BUMDesa

(orang)

400 - 400

Jumlah data BUMDesa yang

terbentuk di Jatim (BUMDesa)

29

Jumlah data BUMDesa yang aktif

(BUMDesa)

29

Jumlah BUMDesa terbaik Jawa

Timur (BUMDesa)

6

Jumlah pengelola BUMDesa yang

diberikan orientasi/bimtek (orang)

24

c. Hasil :




memiliki usaha (%)


BUMDesa


BUMDesa

Pemberdayaan

Lembaga Keuangan

Mikro



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



a. Masukan : Jumlah Dana 8.232.474.057 10.081.895.353 13.967.675.000 32.282.044.410

b. Keluaran:


bantuan Jalin Matra PFK (desa)

418 374 792


yang direkrut (orang)

104 100 204


direkrut (orang)

985 824 1809


(orang)

129 140 269

- Jumlah kepala Rumah Tangga

Perempuan yang memperoleh

bantuan (orang)

14568 11849 26417

- Jumlah peserta Orientasi Pengelola

Jalin Matra Penanggulangan

Feminisasi Kemiskinan (orang)

2357 1630 3987

Jumlah KRTP yang diberikan

bantuan (KRTP)

23.880

Jumlah peserta


kegiatan (orang)

3.092


mendampingi pengelolaan kegiatan

(orang)

1.770

c. Hasil :




memiliki usaha (%)


a. Masukan : Jumlah Dana 217.347.066 119.704.700 59.346.000 396.397.766

b. Keluaran:

- Jumlah peserta Rakor TKPK

Kab/Kota se Jawa Timur (orang)

38 - 38

- Jumlah SKPD peserta Rakor TKPK

Prov. Jatim kelompok program

Pemberdayaan Masyarakat dan

Unit Pengaduan Masyarakat (SKPD)

20 - 20

Jumlah Peserta FGD Penentuan

Indikator Kemiskinan (orang)

- 110 110

Jumlah program/kegiatan yang


program/kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan Kelompok program


(program/kegiatan)

15


Penanggulangan

Feminisasi

Kemiskinan (PFK)


Kemiskinan

Kelompok program

pemberdayaan

masyarakat



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



Jumlah peserta rapat koordinasi


Kelompok program pemberdayaan

masyarakat (orang)

76

c. Hasil :




memiliki usaha (%)

d. Kelompok Sasaran : Anggota TKPK

Pokja Pemberdayaan Masyarakat

0

a. Masukan : Jumlah Dana 2.556.581.113 3.876.153.037 4.075.000.000 0 10.507.734.150

b. Keluaran: 0


bantuan Jalin Matra


Kemiskinan (desa)

147 161 308


yang Direkrut (orang)

33 38 71


direkrut (orang)

147 161 308



Kemiskinan (orang)

81 140 221

- Jumlah Peserta Orientasi Jalin

Matra Penanggulangan Kerentanan

Kemiskinan (orang)

470 520 990

- Jumlah Peserta Rakor Teknis Jalin

Matra Penanggulangan Kerentanan

Kemiskinan (orang)

40 40

- Jumlah peserta pelatihan usaha RTS

(orang)

50 50

Jumlah lembaga desa yang

diberikan bantuan

180



749



(Orang)

42

c. Hasil :




memiliki usaha (%)



Penanggulangan

Kerentanan

Kemiskinan (PK2)



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



113 100 24 1 Prosentase Lembaga

Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP

PKK) yang aktif

60% 14.489.965.134 70% 8.889.398.121 75% 7.676.880.400 75% 31.056.243.655

2 Persentase KPM yang aktif (%) 7%

1 22 24 001 a. Masukan : Jumlah Dana 1.129.221.734 482.786.330 191.435.200 1.803.443.264

b. Keluaran:

- Jumlah Peserta Bimtek Operator

Pokja Profil Desa/Kel Kab/Kota

(orang)

77 131 77

- Jumlah Peserta TOT Pokja Profil

Desa dan Kelurahan Kecamatan

(orang)

96 - 96

- Jumlah Lokasi Pendampingan

Penerapan Website Profil

Desa/Kelurahan (ds/kel)

38 38 38

- Jumlah Monitoring dan Evaluasi

(ds/kel)

38 38 38

- Jumlah laporan Kegiatan yang

disusun (eksemplar)

1 1 1

- Terealisasinya Publikasi Profil

Desa/Kelurahan (publikasi)

1 1 1

- Jumlah Peserta Rakornis Pokja Profil

Desa/Kelurahan Kab/Kota (orang)

77 - 77

Jumlah desa yang telah memiliki


6.000

Jumlah desa yang melakukan


(desa/kel)

6.000

Jumlah peserta pelatihan pokja


75

c. Hasil :

Prosentase Lembaga

Kemasyarakatan (LPMD/K) dan TP

PKK yang aktif (%)




tahun 2007


Desa dan Kelurahan tk. Kab/kota

dan Kecamatan

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia

(SDM) dan Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

Pendataan dan

Pendayagunaan

Profil Desa dan

Kelurahan



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



a. Masukan : Jumlah Dana 2.543.702.207 1.071.095.300 576.445.200 4.191.242.707

b. Keluaran:

- Jumlah Penilaian Kinerja Lembaga

Kemasyarakatan yang disusun

(Lembaga)

1 1 2

- Jumlah Peserta Semiloka Pedoman

Program (orang)

77 - 77

- Jumlah Peserta Orientasi Tim

Pembina LK Kab/Kota (orang)

169 - 169

- Jumlah Peserta Bimtek bagi

Perangkat Desa dan pengurus

LPMD/K (orang)

188 114 302

- Jumlah Lokasi Monev (ds/kel) 38 38 76

- Jumlah Laporan Kegiatan yang

disusun (eksemplar)

1 1 2

Jumlah data Lembaga

Kemasyarakatan ds/kel yang aktif

(dok)

76

Jumlah Pengurus Lembaga


diberikan orientasi/Bimtek (orang)

90

Jumlah Lembaga pelaksana Gotong

Royong terbaik (lembaga)

6

c. Hasil :

Prosentase Lembaga


PKK yang aktif (%)




tahun 2007


113 100 24 3 a. Masukan : Jumlah Dana 3.107.353.834 2.250.000.000 3.000.000.000 8.357.353.834

b. Keluaran:


Pelaksanaan Kegiatan Penurunan

AKI Pokja IV (orang)

76 76


Pemantapan Ketahanan Keluarga

Dalam Rangka Perlindungan Anak

dan Remaja Pokja I (orang)

79 88 167

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga

113 100 24 2 Pemberdayaan dan

penataan lembaga

kemasyarakatan

desa/kel.



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)




Peningkatan Kesadaran Hidup

Bergotong Royong bagi Kader PKK

Kab./Kota Pokja I (orang)

77 88 165

- Jumlah Peserta Sosialisasi FGD

Penguatan Taman Posyandu PKK


83 88 171


Penguatan Poksus UP2K PKK


88 87 175

- Jumlah Peserta Bimtek Penguatan

UEP Kader PKK Kab./Kota Pokja II

(orang)

85 0 85

- Jumlah Peserta Advokasi

Pelaksanaan Tata Laksana Rumah

Tangga bagi Kader PKK Kab./Kota

Pokja III (orang)

63 88 151


Peningkatan Kompetensi PKK dalam

Mendukung Program Kesehatan

Pokja IV

80 86 166


Pencangan PKK KB - KES Pokja IV

(orang)

79 86 165


Pengembangan Pemanfaatan

Pekarangan (Hatinya

PKK/Karangkitri) Kader PKK


83 88 171

- Jumlah Peserta Rakerda PKK Prov.

Dan PKK Kab./Kota (orang)

315 277 592

- Jumlah Peserta Jambore PKK Prov.

dan PKK Kab/Kota (orang)

315 0 315

Jumlah dok data TP PKK ds/kel yang

aktif (dok)

38

Jumlah TP PKK yang difasilitasi

(lembaga)

38

Jumlah Pengurus TP PKK yang



(orang)

347

Jumlah pengurus/anggota TP PKK

yang diberikan penghargaan (orang)

76

Jumlah Pemenang lomba 10

program pokok PKK Jatim (TP PKK)

4

Jumlah Peserta Rakor PKK (orang) 76

Jumlah Peserta Jambore PKK

(orang)

349



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



c. Hasil :

Prosentase Lembaga


PKK yang aktif (%)




tahun 2007


a. Masukan : Jumlah Dana 1.069.885.795 463.306.520 104.000.000 0 1.637.192.315

b. Keluaran: 0

- Jumlah Peserta Sosialisasi Pedum

KPM Berprestasi (orang)

38 0 38

- Jumlah Pedum KPM Berprestasi

yang disusun (dok)

1 1 2

- Jumlah Peserta Rakor KPM (orang) 38 0 38

- Jumlah Peserta Pelatihan KPM

(orang)

80 191 271

- Jumlah Penerima penghargaan dan

uang pembinaan kepada KPM

berprestasi (orang)

4 4 8

Jumlah KPM yang dilatih (KPM)

(orang)

0

Jumlah Peserta Sosialisasi/Temu


50

c. Hasil :

Prosentase Lembaga


PKK yang aktif (%)




tahun 2007


a. Masukan : Jumlah Dana 1.047.181.600 477.679.330 1.524.860.930

b. Keluaran:

- Jumlah monev kegiatan P3M (kali) 15 12 27

- Jumlah Pedum dan modul P3M

(dokumen)

2 2 4

- Jumlah Peserta Rakor P3M (orang) 38 38 76

- Jumlah Peserta Pelatihan P3M

(orang)

206 82 288

- Jumlah Peserta Sosialisasi P3M

(orang)

48 0 48


Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)


pelatihan

pemberdayaan

masyarakat



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



c. Hasil :

Prosentase Lembaga


PKK yang aktif (%)




tahun 2007


1 22 24 006 a. Masukan : Jumlah Dana 5.592.619.964 4.144.530.641 3.705.000.000 13.442.150.605

b. Keluaran:

- Jumlah RTSM yang di Verifikasi dan

Identifikasi (RTSM)

11219 10143 21362

- Jumlah Peserta Rakor/Semiloka

(orang)

158 110 268

- Jumlah Peserta Orientasi Pengelola

Jalin Matra Bantuan RTSM (orang)

1137 785 1922

- Jumlah RTSM yang di

bantu/Fasilitasi (RTSM)

11219 10143 21362

- Jumlah Pendampingan di 28

Kabupaten (orang)

8 8 16

Jumlah RTSM yang diberikan

bantuan (RTSM)

7.720



475




(orang)

459

c. Hasil :

Prosentase Lembaga


PKK yang aktif (%)




tahun 2007

d. Kelompok Sasaran : Kelompok

Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM) pada Desil I status

kesejahteraan 0 - 5 %


b. Keluaran:

Jumlah Lembaga adat yang di


10

Jumlah Pengurus Lembaga adat yg

diberikan peningkatan kapasitas

SDM (orang)

58

Jalin Matra Bantuan

Rumah Tangga

Sangat Miskin

Pembinaan dan

Penguatan kapasitas

lembaga adat



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



c. Hasil : Persentase peningkatan

lembaga kemasyarakatan desa/kel

yang aktif (%)

d. Kelompok Sasaran : Lembaga adat

masyarakat

113 100 17 1. Persentase ds/kel yang telah

difasilitasi dan menerapkan SMPP

(%)

75 7.407.916.588 80 3.630.134.070 1.942.002.698 155 12.980.053.356

2. Persentase peningkatan aparatur

desa yang telah mengikuti

pelatihan peningkatan kapasitas

aparatur pemdes(%)

7%

3. Persentase desa yang telah

menyusun RPJMDes, RKPDes dan

APBDes yang tepat waktu

13%

4. Persentase desa yang


pertanggungjawaban tahunan (%)

13%

1 22 17 018 Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat

Prov. Jatim


b. Keluaran:

- Jumlah Peserta Workshop (orang) 152 0 152

- Jumlah Peserta penilaian presentasi

(orang)

190 190 380

- Jumlah Peserta penilaian lapang

(peserta)

6 6 12

- Jumlah Peserta Sosialisasi (orang) 76 38 114


administrasi (orang)

38 38 76

- Jumlah Penerima hadiah lomba

BBGRM (ds/kel)

6 6 12

- Jumlah Pencanangan BBGRM di

Jawa Timur (kab/kota)

1 1 2

c. Hasil :


terhadap program pemberdayaan

masyarakat.


menerapkan SMPP yang partisipatif.

Prosentase peningkatan komunitas

masyarakat yg mengembangkan

nilai nilai adat dan sosial budaya

lokal

0

d. Kelompok Sasaran :

kegotongroyongan masyarakat

0

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun Desa



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



1 22 17 053 Lomba

Desa/Kelurahan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Berhasil

a. Masukan : Jumlah Dana 1.050.414.833 558.293.350 0 1.608.708.183

b. Keluaran: 0

- Jumlah Peserta sosialisasi (orang) 76 76 152


administrasi (lokasi)

34 38 72

- Jumlah peserta penilaian presentasi

(lokasi)

34 38 72

- Jumlah peserta penilaian lapang

(lokasi)

8 8 16

- Jumlah Peserta penerimaan


40 56 96

- Jumlah peserta pembinaan


40 0 40

c. Hasil :



masyarakat.






lokal

d. Kelompok Sasaran : desa dan

kelurahan se Jawa Timur


Pengembangan Adat

Istiadat dan Nilai

Sosial Budaya

Masyarakat


b. Keluaran:

- Jumlah pelaksanaan pameran adat

istiadat (kali)

1 0 1

- Jumlah pelaksanaan koordinasi

(kali)

1 1 2

- Jumlah peserta sosialisasi Adat

istiadat (orang)

50 152 202

- Jumlah peserta workshop Adat

istiadat (orang)

64 0 64

- Jumlah peserta lokakarya Adat

istiadat (orang)

69 0 69



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



c. Hasil :



masyarakat.






lokal

d. Kelompok Sasaran : Komunitas dan

Lembaga Pengembang dan Pelestari

Adat dan nilai sosial budaya

masyarakat


b. Keluaran:

- Jumlah SPP dan SOP Penguatan

Keswadayaan (dok)

1 2 3

- Jumlah Frekuensi Identifikasi,

Monitoring & Evaluasi Lokasi

Penguatan Keswadayaan di 13

Kab/Kota (kali)

35 20 55

- Jumlah Peserta Sinkronisasi


114 71 185

- Jumlah Peserta Evaluasi Penguatan

Keswadayaan (orang)

124 71 195

c. Hasil :



masyarakat.






lokal


desa/kel.

1 22 17 064 Implementasi serta

Pendampingan

Sistim Menejemen

Pengelolaan

Pembangunan yang

Partisipatif (SMPP)


b. Keluaran:

Fasilitasi penguatan

keswadayaan

masyarakat



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



- Jumlah SPP dan SOP Implementasi

SMPP (dok)

2 2 4

- Jumlah frekuensi Identifikasi,

Monitoring & Evaluasi di Lokasi

Kegiatan Implementasi SMPP (kali)

30 20 50


Implementasi SMPP (orang)

194 76 270

- Jumlah frekuensi

Pendampingan/On The Job Trining

(OJT) penyusunan RPJM, RKP dan

APBD di 8 Kab/Kota (kali)

30 0 30


Aplikasi Software Iimplementasi

SMPP (orang)

114 75 189

- Jumlah Laporan Pelaksanaan

Kegiatan yang Disusun (dok)

1 1 2

- Jumlah Peserta Evaluasi SMPP

(orang)

86 76 162

c. Hasil :



masyarakat.






lokal

0


desa/kel.

0


Masyarakat dalam

rangka kemandirian

kehidupan sosial

masyarakat

a. Masukan : Jumlah Dana 1.548.964.829 839.917.900 0 2.388.882.729

b. Keluaran: 0

- Jumlah Peserta Pelatihan PNPM

GSC (orang)

100 0 100

- Jumlah Peserta Orientasi UP2K PKK

(orang)

152 0 152

- Jumlah Peserta Pelatihan SIP

(orang)

76 76 152

- Jumlah Peserta Orientasi PMT-AS

(orang)

114 0 114

- Jumlah Peserta Orientasi PNPM GSC

(orang)

163 75 238



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



c. Hasil :



masyarakat.






lokal

0

d. Kelompok Sasaran : Masyarakat 0


kapasitas aparatur

pemerintahan desa


b. Keluaran:

Jumlah data desa yang Aparatur



kapasitas aparatur pemdes (dok)

30


Jumlah peserta pelatihan aparatur

desa (orang)

0

Hasil : Persentase jumlah desa yang

tertib administrasi penyelenggaraan

pengelolaan pemerintahan desa (%)

Kelompok Sasaran : Aparatur

Pemdes


aparatur

pemerintahan desa


b. Keluaran:

Jumlah data kabupaten yang telah

melaksanakan evaluasi kinerja

Aparatur pemerintahan desa (dok)

10

c. Hasil : Persentase jumlah desa yang




Pemdes

1 33 17 64 Pelaksanaan dan

pengendalian

perencanaan

partisipatif

pembangunan desa


b. Keluaran:

Jumlah peserta rakor inventarisasi

dokumen perencanaan

pembangunan RPJMDesa, RKPDesa

dan APBDes (orang)

52



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



Jumlah data kabupaten yang telah

menerapkan aplikasi perencanaan

partisipatif pembangunan desa

(dok.)

0

Jumlah Bimtek yang dilaksanakan

(kali)

1

c Hasil :Persentase jumlah desa yang



d Kelompok Sasaran : RPJMDesa


perkembangan

desa/kel


b. Keluaran:

Jumlah desa/kel berhasil (ds/kel) 8

Jumlah peserta rakor/sosialisasi TPD

(orang)

48

c Hasil : Persentase jumlah desa yang





Pengelolaan

Administrasi

pemerintahan desa


b. Keluaran:

Jumlah peserta rakor inventarisasi

desa yang telah melaksanakan

tertib administrasi (orang)

76

Jumlah Peserta Bimtek (orang) 38







KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)




penataan aset desa


b. Keluaran:

Jumlah Instrumen inventarisasi

regulasi penataan aset desa

(instrumen)

120

Jumlah instrumen pendataan desa

yang telah melakukan penataan

aset desa (instrumen)

30



38




d Kelompok Sasaran : Apartur

Pemdes


Pengembangan adat

istiadat


b. Keluaran:

Jumlah peserta


(orang)

58

Jumlah lembaga adat yang

difasilitasi akses pengembangannya

dengan pihak terkait (lembaga)

8

c Hasil : Persentase peningkatan

lembaga kemasyarakatan desa/kel

yang aktif (%)

d Kelompok Sasaran : Lembaga adat

masyarakat

113 100 22 1 Jumlah Komunitas masyarakat yang

mampu mendayagunaan dan

memanfaatkan SDA dan TTG

50 8.832.363.794 60 3.865.070.897 80 3.574.286.800 190 16.271.721.491

2. Jumlah kerjasama desa di Jawa

Timur dalam pembangunan

kawasan perdesaaan

11

3. Jumlah kerjasama pendayagunaan

sarana prasarana desa

11

4. Jumlah kerjasama pemanfaatan

dan pendayagunaan TTG

6

1 22 22 001 a. Masukan : Jumlah Dana 2.109.523.223 982.962.530 0 3.092.485.753

b. Keluaran: 0

Pemanfaatan dan

Penerapan TTG

Bekerjasama dengan

Perguruan Tinggi

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat dalam

Pemanfaatan TTG

dan Pendayagunaan

SDA



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



- Jumlah Posyantek yang

mendapatkan bantuan untuk

pengembangan dan pemanfaatan

TTG (posyantek)

14 0 14

- Jumlah SPP dan SOP Prog/kegiatan

yang tersusun (dok)

2 2 4


(orang)

84 0 84

- Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola

Posyantek (orang)

84 72 156

c. Hasil :



berfungsi.



mengelola dan memanfaatkan SDA

d. Kelompok Sasaran : Wartek dan

Posyantek di desa dan Kecamatan

-

1 22 22 002 Gelar TTG a. Masukan : Jumlah Dana 670.975.050 387.207.278 1.058.182.328

b. Keluaran:

Jumlah Laporan Pelaksanaan

Kegiatan yang tersusun (dok)

1 1 2

Jumlah Kab/Kota yang mengikuti

Gelar TTG (Kab./kota)

26 28 54

Jumlah Peserta rapat koordinasi

(orang)

40 50 90

c. Hasil :



berfungsi.




-

d. Kelompok Sasaran : Perguruan

tinggi, lembaga peneliti serta

masyarakat pencipta dan

pemanfaat TTG

1 22 22 003 a. Masukan : Jumlah Dana 2.749.052.826 1.041.246.740 0 3.790.299.566

b. Keluaran: 0

- Jumlah pelaksanaan Monev 29 29 58

- Jumlah pelaksanaan Evaluasi kinerja

Bagi Fasilitator PNPM MPd

1161 1161 2322

Pendampingan

Program Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-

MP)



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



c. Hasil :



berfungsi.




0 -

d. Kelompok Sasaran : RTM di

pedesaan

0


Masyarakat dalam

Pengelolaan dan

Pemanfaatan SDA

a. Masukan : Jumlah Dana 3.003.129.488 1.262.614.309 0 4.265.743.797

b. Keluaran: 0

Jumlah SPP dan SOP yang tersusun

(dok)

2 2 4

- Jumlah peserta Sosialisasi/Orientasi

Program Pemberdayaan Masyarakat


Pemanfaatan SDA (orang)

184 180 364

- Jumlah realisasi Pendampingan

(pendampingan)

1 0 1

- Terealisasinya Evaluasi Program

Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengelolaan Dan Pemanfaatan SDA

yang bekerjasama dengan

Perguruan Tinggi (dok)

1 0 1 -

- Frekwensi jumlah

Bintek/Monitoring yang

dilaksanakan (kali)

40 40 80

- Frekwensi jumlah

Pemetaan/Identifikasi yang

dilaksanakan (kali)

30 30 60

c. Hasil :



berfungsi.




d. Kelompok Sasaran : Desa potensi

seluruh jawa timur


b. Keluaran:

- Jumlah Peserta Sosialisasi/Orientasi

(orang)

54 53 107 -

- Jumlah Komunitas Masyarakat yang


(komunitas)

6 6 12

Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Pembangunan

Sarana Prasarana

Pedesaan



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



- Jumlah Laporan hasil pelaksanaan

kegiatan yang tersusun (dok)

1 1 2

- Jumlah Pemetaan/identifikasi calon

lokasi program (lokasi)

20 5 25

- Jumlah Monitoring yang dilakukan

(kali)

6 4 10

c. Hasil :



berfungsi.




d. Kelompok Sasaran : Rumah Tangga

Miskin (RTM) di Jatim


b. Keluaran:

Jumlah kawasan perdesaan yang



(kawasan)

6


Kerjasama Pengembangan Kawasan

Pedesaan (orang)

60

Jumlah peserta Bimtek Kerjasama

Pengembangan Kawasan Pedesaan

(orang)

60

c Hasil : Persentase jumlah kerjasama

desa dalam pembangunan kawasan





b. Keluaran:

Jumlah pemetaan potensi

kerjasama pembangunan kawasan

perdesaan (kawasan)

5


Kerjasama Pembangunan Kawasan

Pedesaan (orang)

60







b. Keluaran:

Kerjasama

Peningkatan

pendayagunaan

sarana pedesaan

Kerjasama desa

dalam

pengembangan

sumberdaya lokal

berbasis kawasan

perdesaan

Kerjasama

pembangunan

potensi kawasan

perdesaan



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



Jumlah potensi Kerjasama

pendayagunaan sarana perdesaan

yang dipetakan (potensi)

6




(orang)

60







b. Keluaran:

Jumlah pemetaan kawasan potensi


prasarana perdesaan yang

difasilitasi (kawasan)

5

Jumlah data dan informasi



5




60





d Kelompok Sasaran : Sarpras Desa


b. Keluaran:

Jumlah Kerjasama pemanfaatan


5

Jumlah Peserta Bimtek


0

Jumlah jenis alat alat TTG yang


10






Posyantek/Wartek

1 33 22 2 Inovasi TTG a. Masukan : Jumlah Dana 911.886.800

b. Keluaran:

Jumlah Kerjasama pengembangan

inovasi TTG (Kerjasama)

1

Kerjasama

Pembangunan

kualitas prasarana

perdesaan

Pendayagunaan TTG



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



Jumlah inovasi TTG yang dapat

difasilitasi (buah)

1

Jumlah peserta gelar TTG

(kelompok)

29

Jumlah jenis peralatan TTG yang


29

Jumlah Peserta

workshop/lokakarya/rakortek TTG

(orang)

76





d Kelompok Sasaran : Pengelola TTG


b. Keluaran:

Jumlah instrumen evkin

pendamping desa yang dievaluasi

(dok)

30

Jumlah Pendamping desa yang


2.664




d Kelompok Sasaran : Pendamping

Desa

1. Jumlah lembaga ekonomi desa yang

terbentuk

- - 200 48.384.605.000 40 18.831.692.000 240 67.216.297.000

2. Jumlah RTS yang memiliki usaha

(RTS)

33773 500 34.273

113 100 31 001 Pemberdayaan Pasar

Desa

a. Masukan : Jumlah Dana 1.181.250.000 3.917.500.000

b. Keluaran:


memiliki pengelola pasar (dok)

29 29 29

- Jumlah data Pasar Desa yang sudah

memiliki Perdes (dok)

29 29 29

- Jumlah Pasar Desa terbaik Jawa

Timur (pasar)

3 3 6

- Jumlah peserta


Pasar Desa

60 60 120

- Jumlah pasar desa yang terbantu 10 20 30

- Jumlah peserta orientasi pengelola

pasar yang mendapat bantuan

(orang)

30 60 90

113 100 31 Program

Peningkatan usaha

ekonomi desa/kel.

Pendampingan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



c. Hasil :

-Jumlah UEM yang berdaya (UEM)

34455 96

d. Kelompok Sasaran : Pengelola Pasar

Desaa. Masukan : Jumlah Dana 1.064.887.000 4.277.864.000 - 5.342.751.000

b. Keluaran:

- Jumlah data BUMDesa yang

terbentuk di Jatim (BUMDes)

29 29 29

- Jumlah data BUMDesa yang aktif

(BUMDes)

29 29 29

- Jumlah BUMDesa terbaik Jawa

Timur (BUMDesa)

6 6 12

- Jumlah pengelola BUMDesa yang

diberikan orientasi/bimtek (orang)

24 24 48

- Jumlah BUMDesa yang dibantu

(BUMDesa)

10 20 30

- Jumlah peserta orientasi pengurus

BUMDesa yang mendapat bantuan

(orang)

30 60 90

c. Hasil :


34455 96 34.551


BUMDesa

a. Masukan : Jumlah Dana 4.000.000.000 5.487.431.000 - 9.487.431.000

b. Keluaran:

- Jumlah Kelompok UEM yang

difasilitasi (UEM)

13 14 27

- Jumlah UEM yang difasilitasi akses

permodalan (UEM)

60 90 150

- Jumlah UEM yang dibina oleh

Pelaku Dunia Usaha (UEM) (UEM)

3 3 6

- Jumlah peserta


UEM (orang)

120 180 300

- Jumlah UEM yang difasiltasi

pengembangan pemasaran usaha

dengan pihak terkait (UEM)

3 3 6

c. Hasil :


34455 96



BUMDesa

Pemberdayaan

usaha ekonomi

masyarakat

00331100113



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



a. Masukan : Jumlah Dana #REF! 23.936.317.000 - 23.936.317.000

b. Keluaran:

- Jumlah KRTP yang diberikan

bantuan (KRTP)

25.094 25094

- Jumlah peserta


kegiatan (orang)

4.462 - 4462



(orang)

1945 1945

c. Hasil :


34455 96


a. Masukan : Jumlah Dana 540.748.000 648.897.000 - 1.189.645.000

b. Keluaran:

- Jumlah program/kegiatan yang


program/kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan Kelompok program


(program/kegiatan)

5 5 10

- Jumlah peserta rapat koordinasi


Kelompok program pemberdayaan

masyarakat (orang)

96 106 202

c. Hasil :


d. Kelompok Sasaran : Anggota TKPK

Pokja Pemberdayaan Masyarakat

34455 96

a. Masukan : Jumlah Dana 250 5.661.403.000 - 5.661.403.000

b. Keluaran:

- Jumlah lembaga desa yang

diberikan bantuan (lembaga)

213 0 213



477 0 477



(Orang)

264 0 264

113 100 31 004 Jalin Matra

Penanggulangan

Feminisasi

Kemiskinan (PFK)


Kemiskinan

Kelompok program

pemberdayaan

masyarakat

113 100 31 006 Jalin Matra

Penanggulangan

Kerentanan

Kemiskinan (PK2)



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



c. Hasil :


34455 96


a. Masukan : Jumlah Dana 6.000.000.000 - 0 6.000.000.000

b. Keluaran:

- Jumlah RTSM yang diberikan

bantuan (RTSM)

11468 11.468



1386 1.386

- Jumlah peserta rakor (orang) 150 150



(orang)

761 761

c. Hasil :


34455 96


a. Masukan : Jumlah Dana 6.000.000.000 4.500.000.000 0 10.500.000.000

b. Keluaran:

- Jumlah Desa sangat tertinggal dan

Desa Tertinggal yang diberikan

bantuan (desa)

100 10.000.000.000 75 10.000.000.000 175



400 300 700




(orang)

100 75 175

c. Hasil :


34455 96


1 Persentase lembaga

kemasyarakatan (LPMD/K, TP PKK

desa/kel.) yang aktif (%)

- - 80% 6.732.723.000 85% 24.448.507.000 85 31.181.230.000

2 Persentase KPM yang aktif (%) 12,6% 20,9% 50

113 100 31 007 Jalin Matra Bantuan

Rumah Tangga

Sangat Miskin (JM

BRTSM)


Masyarakat Desa

Tertinggal

113 100 32 Program

Peningkatan

kapasitas lembaga

kemasyarakatan

desa/kel.



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)




b. Keluaran:

- Jumlah data Lembaga

Kemasyarakatan ds/kel yang aktif

(dok)

38 76 38

- Jumlah Pengurus Lembaga


diberikan pembinaan(orang)

119 240 359

- Jumlah Lembaga pelaksana Gotong

Royong terbaik (lembaga)

8 10 18

c. Hasil :

-Persentase peningkatan lembaga

kemasyarakatan desa/kel yang aktif

(%)

6,6% 6,25% 13%



b. Keluaran:

- Jumlah dok data TP PKK ds/kel yang

aktif (dok)

38 38 38

- Jumlah TP PKK yang difasilitasi

(lembaga)

38 38 38

- Jumlah Pengurus TP PKK yang



(orang)

432 500 932

- Jumlah pengurus/anggota TP PKK

yang diberikan penghargaan (orang)

76 76 152

- Jumlah Pemenang lomba 10

program pokok PKK Jatim (TP PKK)

4 4

- Jumlah Peserta Rakor PKK (orang) 76 76 152


(orang)

349 370 719

c. Hasil :



(%)

6,6% 6,25% 13%


a. Masukan : Jumlah Dana 500.000.000 2.992.384.000 3.492.384.000

b. Keluaran:

113 100 32 001 Pemberdayaan dan

penataan lembaga

kemasyarakatan

desa/kel.


Kesejahteraan

Keluarga

Pelestarian dan

Pemberdayaan adat

istiadat

00332100113



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



- Jumlah peserta


(orang)

160 216 376

- Jumlah lembaga adat yang

difasilitasi akses pengembangannya

dengan pihak terkait (lembaga)

15 20 35

c. Hasil :



(%)

6,6% 6,25% 13%


masyarakat


b. Keluaran:

- Jumlah Lembaga adat yang di


15 25 40

- Jumlah Pengurus Lembaga adat yg

diberikan peningkatan kapasitas

SDM (orang)

305 500 805

c. Hasil :



(%)

6,6% 6,25% 13%


masyarakat


b. Keluaran:

- Jumlah KPM yang dilatih (KPM)

(orang)

200 1170 1.370

- Jumlah Peserta Sosialisasi/Temu


76 114 190

c. Hasil :



(%)

6,6% 6,25% 13%



b. Keluaran:

113 100 32 004 Penguatan kapasitas

lembaga adat


Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

Pemberdayaan

forum/asosiasi

Kader

Pemberdayaan

Masyarakat (KPM) di

Jawa Timur

113 100 32 006



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



- Jumlah terbentuknya forum KPM

di Jawa Timur (forum)

8 14 22


c. Hasil :



(%)

6,6% 6,25% 13%


1 Persentase peningkatan aparatur

desa yang telah mengikuti

pelatihan peningkatan kapasitas

aparatur pemdes (%)

- - 10% 9.875.000.000 11% 17.369.092.000 21% 27.244.092.000

2 Persentase desa yang telah

menyusun RPJMDes, RKPDes dan

APBDes yang tepat waktu

20% 25% 45%



pertanggungjawaban tahunan (%)

20% 25% 45% -

a. Masukan : Jumlah Dana 1.200.000.000 1.950.000.000 3.150.000.000

b. Keluaran:

- Jumlah data desa yang Aparatur




(dokumen)

30 30 30


- Jumlah peserta pelatihan aparatur

desa (orang)

300 360 660



6% 10% 16%


Pemdes


b. Keluaran:

- Jumlah kepala desa dan perangkat

desa yang dievaluasi kinerjanya

(kades/perangkat desa)

150 275 425



6% 10% 16%


Pemdes

113 100 33 Program

Peningkatan

kapasitas

pemerintahan desa

113 100 33 001 Pembinaan kapasitas

aparatur

pemerintahan desa


aparatur

pemerintahan desa



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)




b. Keluaran:

- Jumlah peserta rakor perencanaan

pembangunan desa (orang)

90 128 218

- Jumlah data kabupaten yang telah

menerapkan aplikasi perencanaan

pembangunan desa (dokumen)

30 30 30

- Jumlah Bimtek yang dilaksanakan

(kali)

2 7 9



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : RPJMDesa


b. Keluaran:

- Jumlah desa yang telah memiliki


7673 8504 8.504

- Jumlah desa yang melakukan


(desa/kel)

7673 8504 8.504

- Jumlah peserta pelatihan pokja


152 304 456



6% 10% 16%


ds/kel.


b. Keluaran:

- Jumlah desa/kel berhasil (ds/kel) 8 8 16

- Jumlah peserta rakor/sosialisasi TPD

(orang)

86 114 200

Jumlah data TPD (dokumen) 30 30 60



6% 10% 16%


113 100 33 003 Pembinaan

perencanaan

pembangunan desa

113 100 33 004 Pendataan dan

Pendayagunaan

profil desa/kel


perkembangan

desa/kel



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)




b. Keluaran:



(desa)

30 60 90




6% 10% 16%



b. Keluaran:

- Jumlah desa yang telah melakukan

penataan aset desa (desa)

30 60 30

- Jumlah Peserta Pembinaan


120 240 360



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : Apartur

Pemdes


b. Keluaran:

- Jumlah instrumen evkin

pendamping desa yang dievaluasi

(dok)

30 30 60



2812 2960 5.772

Jumlah Bimtek P3MD yang

dilaksanakan (kali)

2 4 6



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : Pendamping

Desa

113 100 33 006 Pembinaan

Pengelolaan

Administrasi

pemerintahan desa

113 100 33 007 Pembinaan

penataan aset desa

113 100 33 008 Pembinaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



1 Jumlah kerjasama desa di Jawa

Timur dalam pembangunan

kawasan perdesaaan

- - 18 5.926.430.000 25 17.350.709.000 43 23.277.139.000

2 Jumlah kerjasama pendayagunaan

sarana prasarana desa

12 13 25 -

3 Jumlah kerjasama pemanfaatan

dan pendayagunaan TTG

6 6 12


b. Keluaran:

- Jumlah kawasan perdesaan yang



(kawasan)

10 15 25


Kerjasama Pengembangan Kawasan

Pedesaan (orang)

60 90 150

- Jumlah peserta Bimtek Kerjasama

Pengembangan Kawasan Pedesaan

(orang)

60 90 150



6% 10% 16%



b. Keluaran:

- Jumlah pemetaan potensi

kerjasama pembangunan kawasan

perdesaan (kawasan)

8 20 28


Kerjasama Pembangunan Kawasan

Pedesaan (orang)

60 120 180



6% 10% 16%



b. Keluaran:

- Jumlah potensi Kerjasama


yang dipetakan (kawasan)

7 12 19

002 Pembangunan

potensi kawasan

perdesaan

113 100 34 Program

Peningkatan

kerjasama desa


Sumber daya lokal

berbasis kawasan

perdesaan

100 34

113 100 34 003 Pembinaan

pendayagunaan

sarana pedesaan

113



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)






(orang)

60 120 180



6% 10% 16%



b. Keluaran:

- Jumlah pemetaan kawasan potensi


prasarana perdesaan yang

difasilitasi (kawasan)

5 12 17

- Jumlah data dan informasi



5 12 17




60 120 180



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : Sarpras Desa


b. Keluaran:

- Jumlah Kerjasama pemanfaatan


5 15 20



76 105 181

- Jumlah jenis alat alat TTG yang


10 10 20



6% 10% 16%


Posyantek/Wartek


b. Keluaran:

- Jumlah Kerjasama pengembangan

inovasi TTG (Kerjasama)

1 3 4

- Jumlah inovasi TTG yang dapat

difasilitasi (buah)

1 5 6

113 Inovasi TTG 00634100

113 100 34 005 Pendayagunaan TTG


kualitas prasarana

perdesaan



KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN/K

EGIATAN

INDIKATOR KINERJA

(PROGRAM/KEGIATAN)



- Jumlah peserta gelar TTG

(kelompok)

29 38 67

- Jumlah jenis peralatan TTG yang


29 38 67

- Jumlah Peserta

workshop/lokakarya/rakortek TTG

(orang)

76 114 190



6% 10% 16%

d. Kelompok Sasaran : Pengelola TTG

BL Rutin 8.632.589.586 9.994.302.849 8.255.674.000 9.081.242.000 10.000.000.000 41.528.684.280

BL Pembangunan 44.874.517.640 31.811.720.188 31.801.470.000 70.918.758.000 78.000.000.000 227.835.076.604

JUMLAH SELURUHNYA BL 53.507.107.226 41.806.023.037 40.057.144.000 80.000.000.000 88.000.000.000 269.363.760.884


kata pengantar - dpmd.jatimprov.go.id dpmd 2014-2019.pdf · gambaran pelayanan, analisis renstra...

Documents