perumusan masalah kebijakan

34
Present By : Present By : Taufik Nurohman Taufik Nurohman Program Studi Ilmu Politik FISIP Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi 2007 Universitas Siliwangi 2007

Upload: taufiknurohman25

Post on 30-Jun-2015

3.666 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: Perumusan Masalah Kebijakan

Present By :Present By :

Taufik NurohmanTaufik Nurohman

Program Studi Ilmu Politik FISIPProgram Studi Ilmu Politik FISIP

Universitas Siliwangi 2007Universitas Siliwangi 2007

Page 2: Perumusan Masalah Kebijakan

TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PUBLIK

Page 3: Perumusan Masalah Kebijakan

MASALAH KEBIJAKANMemahami masalah kebijakan adalah sangat

penting, karena para analis kebijakan lebih sering gagal karena mereka memecahkan masalah yang salah daripada karena memperoleh memper0leh solusi yang salah terhadap masalah yang tepat.

Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan.

Masalah-masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisir tetapi dapat dicapai dengan tindakan publik (David Dery dalam bukunya “Problem Devinition in Policy Analisys”).

Page 4: Perumusan Masalah Kebijakan

Masalah-masalah kebijakan adalah produk pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen dari situasi masalah yang diabstraksikan.

Apa yang kita alami merupakan situasi masalah bukan masalah itu sendiri, yang seperti atom dan sel, merupakan suatu konstruksi konseptual.(William N. Dunn)

Menurut Budi Winarno (2007 : 70), masalah adalah suatu kondisi yang dianggap merugikan sebagai suatu kondisi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan.

Page 5: Perumusan Masalah Kebijakan

Masalah Publik → masalah-masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat.

Masalah Privat → dampaknya terbatas pada satu atau dua orang

Masalah privat dapat berkembang menjadi masalah publik ketika terjadi perkembangan dampak yang ditimbulkannya.

MASALAH

MASALAH PUBLIK

MASALAH PRIVAT

Page 6: Perumusan Masalah Kebijakan

Pengenalan Masalah

SITUASI MASALAH

Perumusan Masalah

MASALAH KEBIJAKAN

MASALAH BENAR ?

TIDAK

Pementahan Masalah

YAPemecahan Masalah

SOLUSI KEBIJAKAN

SOLUSI MASALA

H TIDAK

Pemecahan Kembali Masalah

Pementahan Solusi

Masalah

YA

Page 7: Perumusan Masalah Kebijakan

CIRI-CIRI MASALAH KEBIJAKANSaling ketergantunganSubjektifitas Sifat buatanDinamika

Page 8: Perumusan Masalah Kebijakan

*Saling KetergantunganMasalah-masalah kebijakan didalam satu

bidang kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan di bidang lain.

Dalam kenyataannya masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan masalah yang berdiri sendiri.

Masalah-masalah kebijakan merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang disebut messes yaitu suatu sistem kondisi eksternal yang menhasilkan ketidakpuasaan diantara masyarakat.

Page 9: Perumusan Masalah Kebijakan

Messes sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan dengan menggunakan pendekatan analitis karena jarang masalah-masalah dapat didefinisikan atau dipecahkan secara sendiri-sendiri.

Lebih mudah memecahkan sepuluh masalah yang saling terkait daripada memecahkan satu masalah secara tersendiri.

Sistem masalah yang saling tergantung mengharuskan suatu pendekatan holistik, suatu pendekatan yang memandang bagian-bagian sebagai dari keseluruhan sistem yang mengikatnya.

Lanjutan…

Page 10: Perumusan Masalah Kebijakan

*SubjektivitasKondisi eksternal yang menimbulkan suatu

permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapab bahwa masalah itu bersifat objektif tetapi dapat diinterpretasikan secara berbeda.

Masalah merupakan elemen dari situasi masalah yang diabraksikan dari situasi tersebut oleh analis kebijakan secara subjektif.

Dalam analisis kebijakan merupakan hal yang sangat penting untuk tidak mengacaukan antara situasi masalah dengan masalah kebijakan, karena masalah adalah barang abstrak yang timbul melalui transformasi pengalaman kedalam penilaian manusia

Page 11: Perumusan Masalah Kebijakan

*Sifat buatanMasalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika

manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk merubah beberapa situasi masalah.

Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subjektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang objektif dan karenanya masalah kebijakan difahami, dipertahankan dan diubah secara sosial.

Masalah tidak berada di luar individu/kelompok yang mendefinisikannya, yang berarti bahwa tidak ada keadaan masyarakat yang “alamiah” dimana apa yang ada dalam masyarakat tersebut dengan sendirinya merupakan masalah kebijakan.

Page 12: Perumusan Masalah Kebijakan

*DinamikaTerdapat banyak solusi untuk suatu masalah

sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut.

Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan karenanya masalah dapat secara konstan terpecahkan

Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun barangkali masalah itu sendiri belum usang.

Page 13: Perumusan Masalah Kebijakan

TIGA KELAS MASALAH KEBIJAKAN

MASALAH KEBIJAKAN

WELL STRUCTURED PROBLEMS

MODERATELY STRUCTURED

PROBLEMS

ILL STRUCTURED PROBLEMS

Struktur dari masing-masing kelas ini ditentukan oleh tingkat kompleksitasnya, yaitu derajat seberapa jauh suatu masalah merupakan sistem permasalahan yang saling tergantung.

Page 14: Perumusan Masalah Kebijakan

WELL STRUCTURED PROBLEMMasalah yang sederhanaMelibatkan satu atau beberapa pembuat

keputusan dan seperangkat kecil alternatif-alternatif kebijakan.

Kegunaan (nilai) mencerminkan konsensus pada tujuan-tujuan jangka pendek yang secara jelas diurutkan dalam tatanan pilihan pembuat kebijakan.

Hasil dari masing-masing alternatif diketahui dengan keyakinan tinggi

Masalah-masalah operasional yang secara relatif lebih rendah dalam instansi pemerintah.

Page 15: Perumusan Masalah Kebijakan

MODERATELY SRUCTURED PROBLEMS

Masalah yang agak sederhana.Masalah-masalah yang melibatkan satu atau

beberapa pembuat kebijakan dan sejumlah alternatif yang relatif terbatas.

Kegunaan (nilai) mencerminkan konsensus pada tujuan-tujuan jangka pendek.

Hasil dari alternatif-alternatif belum tentu diketahui dengan keyakinan yang tinggi

Probabilitas kesalahan tidak dapat diperkirakan.

Page 16: Perumusan Masalah Kebijakan

ILL STRUCTURED PROBLEMSMasalah yang rumitMasalah-masalah yang mengikutsertakan

banyak pembuat keputusan.Kegunaan (nilai) tidak diketahui atau tidak

mungkin untuk diurutkan secara konsisten. Jika masalah sederhana dan masalah agak

sederhana mencerminkan konsensus, maka karakteristik utama dari masalah yang rumit adaklah konflik diantara tujuan-tujuan yang yang saling bersaing.

Alternatif-alternatif dan hasil kebijakan tidak diketahui.

Page 17: Perumusan Masalah Kebijakan

ELEMEN

STRUKTUR MASALAH

SEDERHANA

AGAK SEDERHA

NA

RUMIT

PENGAMBIL KEPUTUSAN

SATU ATAU BEBERAPA

SATU ATAU BEBERAPA BANYAK

ALTERNATIF TERBATAS TERBATAS TAK TERBATAS

KEGUNAAN (NILAI) KONSENSUS KONSENSUS KONFLIK

HASIL PASTI TIDAK PASTITIDAK

DIKETAHUI

PROBABILITASDAPAT

DIHITUNGTAK DAPAT DIHITUNG

TAK DAPAT DIHITUNG

Page 18: Perumusan Masalah Kebijakan

FASE-FASE PERUMUSAN MASALAHPROBLEM SEARCH

PENCARIAN MASALAH

PROBLEM DEFINITION

PENDEFINISIAN MASALAH

PROBLEM SPECIFICATION

SPESIFIKASI MASALAH

PROBLEM SENSING

PENGENALAN MASALAH

Page 19: Perumusan Masalah Kebijakan

Pencarian masalah = proses penemuan dan penyatuan beberapa representasi masalah dari berbagai pelaku kebijakan.

Pendefinisian masalah = proses mengkarakteritikan masalah masalah subalternatif kedalam istilah-istilah yang paling mendasar dan umum.

Spesifikasi masalah = proses pemahaman masalah dimana analis mengembangkan representasi masalah subalternatif secara formal (logis atau matematis).

Pengenalan masalah = tahap perumusan masalah dimana analisis mengalami kekhawatiran yang campur aduk dan gejala ketegangan dengan cara mengenali situasi masalah.

Page 20: Perumusan Masalah Kebijakan

METODE-METODE PERUMUSAN MASALAHMETODE TUJUAN PROSEDUR

SUMBER PENGETAHUAN

KRITERIA KINERJA

Analisis Batas

Estimasi batas peta masalah

Pencarian sampel bola salju, pencarian masalah dan penjumlahan

Sistem pengetahuan Ketepatan batas

Analisis KlarifikasiKejelasan konsep Pemilahan secara logis

dan klasifikasi konsepAnalis individual Konsistensi logis

Analisis Hirarki

Identifikasi penyebab yang mungkin, masuk akal dan dapat ditindak lanjuti

Pemilahan secara logis dan klasifikasi penyebab

Analis individual dan kelompok

Konsistensi logis

Sinektika

Pengenalan kesamaan antar masalah

Perumusan analogi personal, langsung dan fantasi

Kelompok Plausibilitas perbandingan

Analisis Prespetif Ganda

Generalisasi wawasan Penggunaan secara serentak perspektif teknis, organisasional,dan personal

Kelompok Perbaikan wawasan

Analisis Asumsi

Sintesis kreatif asumsi-asumsi yang berlawanan

Identifikasi pelaku, penampakan asumsi, pempertentangkannya dan pengelompokan, sintesis

Kelompok Konflik

Page 21: Perumusan Masalah Kebijakan

ANALISIS BATASANALOGI

“Para penunggu pekarangan (lahan), sambil membersihkan tanahnya, ia berhati-hati bahwa

musuh bersembunyi didalam hutan belantara yang terletak persis di sebelah hutan (lahan) yang baru dibuka. Untuk meningkatkan keamanan meraka,

para penunggu pekarangan membersihkan wilayah yang lebih luas tetapi tidak pernah merasa cukup

aman. Kadang-kadang, mereka harus memutuskan untuk membersihkan pekarangan lebih luas lagi

ataukah menunggui kebun dan binatang peliharaan mereka didalam batas yang telah dibersihkan.

Mereka melakukan yang terbaik untuk mengusir binatang liar tetapi tahu betul bahwa musuh

bersembunyi disamping tanah yang telah dibersihkan dapat mengejutkan dan

menghancurkan mereka. Mereka berharap untuk tidak terjebak memilih bertani dan beternak ketika

harus memilih untuk membersihkan tanah yang lebih luas”

Page 22: Perumusan Masalah Kebijakan

Lanjutan…Analogi tentang para penunggu pekarangan

menekankan masalah kunci perumusan masalah dalam analisis kebijakan.

Para analis kebijakan jarang berhadapan dengan masalah tunggal yang terdefinisi dengan baik. Mereka dihadapkan pada masalah ganda yang terdistribusi melalui proses pembuatan kebijakan, didefinisikan dalam cara-cara yang berbeda oleh para pelaku kebijakan yang tindakan dan prespektifnya saling mempengaruhi.

Para pembuat kebijakan terlibat dalam wacana dengan realitas yang tidak pernah berakhir, untuk menemukan sisi yang lebih banyak, dimensi tindakan yang lebih banyak, dan kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan perbaikan.

Page 23: Perumusan Masalah Kebijakan

ANALISIS KLASIFIKASITeknik untuk memperjelas konsep-konsep yang

digunakan untuk mendefinisikan dan mengklarifikasi kondisi permasalahan

Didasarkan pada dua prosedur utama: pembagian logis dan klasifikasi logis.

Pembagian logis = ketika kita memilih suatu kelas dan membaginya kedalam komponen bagiannya.

Klasifikasi logis = pengkombinasian situasi, objek atau orang-orang kedalam kelompok atau kelas yang lebih besar. (kebalikan proses pembagian logis)

Page 24: Perumusan Masalah Kebijakan

Relevansi klasifikasi terhadap situasi masalahRelevansi subtantif. Dasar klasifikasi harus

dikembangkan sesuai dengan tujuan analisis dan sifat situasi masalah. Kelas dan sub kelas harus sesuai dengan “realitas” situasi masalah.

Ketuntasan. Kategotri-kategori dalam sebuah sistem klasifikasi harus tuntas. Hal ini berarti semua subjek atau situasi yang menarik bagi analis harus “dimasukan”

Kepilahan. Kategori subjek haruslah dipilah. Setiap subjek atau kondisi harus masuk hanya pada styu kategori atau sub kategori.

Page 25: Perumusan Masalah Kebijakan

Konsistensi. Setiap kategori dan sub kategori harus didasarkan pada prinsip klasifikasi tunggal.

Perbedaan hirarkis. Arti tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi (kategori, subkategori, sub-subkategori) harus dibedakan dengan teliti.

Contoh skema klasifikasi

Page 26: Perumusan Masalah Kebijakan

ANALISIS HIRARKISSebuah teknik untuk mengidentifikasi sebab-

sebab yang mungkin dari suatu situasi masalah. Analisis hirarkis membantu untuk

mengidendifikasi tiga macam sebab: sebab yang mungkin, sebab yang masuk akal, sebab yang dapat ditindaklanjuti.

Sebab yang mungkin adalah kejadian-kejadian atau aksi-aksi yang meskipun jauh, mungkin menimbulkan terjadinya suatu situasi masalah.

Sebab yang masuk akal adalah kejadian-kejadian atau aksi-aksi yang berdasar penelitian ilmiah atau pengalaman langsung yang diyakini memberikan pengaruh penting terhadap terjadinya situasi masalah.

Page 27: Perumusan Masalah Kebijakan

Sebab yang dapat ditindak lanjuti adalah sebab yang dapat dikontrol atau dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan .

Contoh skema analisis hirarkis sebab sebab

Perbuatan manusia

Tak langsung

Langsung

Kecelakaan penerangan

Merokok

Lilin

Lampu minyak

Rokok

Korek api

Panas pada bagian yang bergerak

Sistem listrik mobil

As kardan

Motor dinamo

Busi

konsleting

Page 28: Perumusan Masalah Kebijakan

Bukan karena perbuatan manusia

Listrik

Pancaran panas

Rekasi kimia

Heater

konsleting

Radiator

Heater gas

Sinar matahari

Oksidasi

Lainnya

Cat minyak

Lap berminyak

Benda kimia

Page 29: Perumusan Masalah Kebijakan

SINEKTIKA Sebuah metode yang diciptakan untuk mengenali

masalah-masalah yang bersifat analog.Merujuk pada investigasi terhadap kesamaan-kesamaan

yang membantu dalam memahami masalah-masalah kebijakan.

Beberapa studi menunjukan bahwa orang sering gagal mengenali bahwa apa yang tampak sebagai masalah baru sesungguhnya merupakan masalah lama yang tersamar. Dan masalah lama mungkin mengandung solusi-solusi potensial bagi masalah yang kelihatannya baru.

Sinektika didasarkan pada asumsi bahwa pemaham,an terhadap hubungan yang identik atau mirip diantara berbagai masalah akan mengakibatkan masalah mempunyai kecenderungan lebih mudah untuk dipecahkan.

Page 30: Perumusan Masalah Kebijakan

Pada analisis sinektika, dalam menyusun masalah-masalah kebijakan terdapat empat tipe analogi Analogi personal. Para analis berusaha untuk

membayangkan dirinya mengalami suatu kondisi masalah seperti apa yang dialami pelaku kebijakan sebelumnya.

Analogi langsung. Analis meneliti kemiripan hubungan diantara dua atau lebih situasi masalah.

Analogi simbolis. Analis berusaha untuk menemukan kemiripan hubungan antara situasi masalah tertentu.

Analogi fantasi. Para analis sepenuhnya bebas menggali kesamaan antara situasi masalah dan suatu persoalan yang imajiner.

Page 31: Perumusan Masalah Kebijakan

ANALISIS PRESPEKTIF GANDA Metode untuk memperoleh pandangan yang lebih

banyak mengenai masalah-masalah dan peluang pemecahannya dengan secara sistematis menerapkan prespektif personal, organisasional dan teknikal terhadap situasi masalah.

Prespektif teknis. Memandang masalah-masalah dan solusi-solusinya dalam kerangka model optimalisasi dan menerapkan teknik-teknik yang didasarkan pada teori probabilitas, analisi biaya-manfaat dan analisis keputusan, sekonometri dan analisis sistem. Prespektif teknis didasarkan pada wawasan teknologi ilmiah, menekankan pemikiran kausal, analisis objektif, prediksi-optimalisasi dan ketidakpastian yang memenuhi syarat.

Page 32: Perumusan Masalah Kebijakan

Prespektif Organisasional. Memandang masalah dan solusi sebagai bagian dari kemajuan yang teratur (dengan sedikit krisis sementara) dari satu keadaan organisasi ke keadaan lainnya. Prosedur Operasi Standar (SOP), peraturan, rutinitas institusional merupakan karakteristik utama. Prespektif ini kurang menaruh perhatian pada pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja.

Prespektif Personal. Memandang masalah-masalah dan solusi-solusi dalam kerangka persepsi, kebutuhan dan nilai-nilai individu. Karakteristik utamanya adalah penekanan pada instuisi, karisma, kepemimpinan dan kepentingan pribadi sebagai faktor-faktor yang menentukan kebijakan-kebijakan dan dampak-dampaknya

Page 33: Perumusan Masalah Kebijakan

ANALISIS ASUMSI Merupakan sebuah teknik yang bertujuan

mensintesiskan asumsi-asumsi yang saling bertentangan mengenai masalah-masalah kebijakan.

Secara eksplisit analisis asumsi diciptakan untuk mengurusi masalah-masalah yang rumit dimana para pelaku kebijakan tidak dapat sepakat tentang bagaimana merumuskan masalah.

Analsis asumsi diciptakan untuk mengatasi empat kelemahan-kelemahan utama analisis kebijakan yaitu : (1)analisis kebijakan seringkali didasarkan pada asumsi dari satu pembuat kebijakan, (2) analisis kebijakan biasanya gagal mempertimbangkan secara sistematis dan eksplisit pandangan-pandangan yang berlawanan mengenai sifat masalah dan potensi pemecahannya

Page 34: Perumusan Masalah Kebijakan

Lanjutan (3) kebanyakan analisis kebijakan dilakukan dalam

organisasi-organisasi dimana sifat self-sealing-nya membuat sulit atau tidak mungkin untuk menghadapi rumusan-rumusan masalah yang besar, (4) kriteria yang digunakan untuk menilai kecukupan masalah dan solusinya seringkali hanya menyentuh karakteristik permukaannya.

LIMA TAHAP PROSEDUR ANALISIS ASUMSI

Identifikasi pelaku kebijakanMemunculkan asumsiMempertentangkan asumsi Mengelompokkan asumsiSintesis asumsi