PADI/BERAS SEBAGAI SALAH SATU KEBUTUHAN

PANGAN MASYARAKAT INDONESIA

Kajian kebijakan pemerintah tentang pangan

Anggota kelompok

Agus Faiz Gilang R. 135100301111044 Alpecka Serang Oloan 125100307111017 Imam Taris Mahran 125100318113036 Moh. Hasan Saiful R. 125100300111004 Muhammad Dimas A. 125100307111096 Renaldhi Harfiya P. 135100307111038 Tarmizi Abidin 135100301111124

Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya

Indonesia > ketahanan pangan Konsumsi beras yang tinggi > subsidi pemerintah Adanya mafia > benih, beras plastic dll

Tujuan Mengetahui celah Kebijakan terkait padi yang

dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menguntungkan dan memperkaya pribadi maupun kelompok. Celah tersebut diantaranya adalah produktivias penanaman padi, impor dan ekspor beras, berkurangnya lahan pertanian, penyelewengan terhadap benih subsidi, penimbungan beras, serta perlindungan konsumen terkait adanya isu beras plastik

Pengertian

Kebijakan pangan adalah suatu wilayah kebijakan publik yang khusus menangani masalah bagaimana makanan diproduksi, diproses, didistribusikan, dan diperjualbelikan.

Kebijakan pangan dapat berada pada berbagai level, dari lokal hingga glbal, dan oleh pemerintah, komersial, hingga organisasi.

Kebijakan pangan juga melibatkan institusi pendidikan untuk mendidik, peraturan untuk mengatur, dan standar yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan.

Beras merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia

Kebutuhan akan beras di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat.

Landasan Hukum Proses Penyusunan KUKP UU No. 7 Tahun 1996 (mengamanatkan pembangunan pangan

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang dijabarkan menjadi : PP No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan PP No 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan,

mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan, serta peran serta masyarakat mengenai hal-hal di bidang mutu dan gizi pangan.

UU No 45 tahun 2004 tentang Perikanan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(khususnya pasal 35 ayat (2) dan pasal 76 ayat (4)) UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan

UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan

Deklarasi World Food Summit 1996 dan World Food Summit: five years later 2002

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015 Universal Declaration of Human Rights 1948 Konvensi Internasional tentang ekonomi, sosial, dan

budaya (ECOSOC) tahun 1968 Konvensi tentang Hak Anak

Produksi beras Indonesia (ton)

Data impor beras indonesia

Data ekspor beras (ton)

Tahun Angka Ekspor (Kg) Seharga (US$) 2010 345.232 451.624 2011 377.494 836.730 2012 897.176 1.186.000 2013 2.585.000 1.191.000 2014 516.069 759.928 2015 200.755 258.270

Kebijakan pangan terkait padi

Kebijakan Terkait Konsumsi dan Ekspor ImporPeraturan Menteri NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketenuan ekspor dan impor beras.

Pasal 1 ayat 4 Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan

keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah pengadaan beras dari luar negri sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh pemerintah.

Pasal 3 ayat 1 Ekspor beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan beras dalam

negri telah melebihi kebutuhan.

Kebijakan Terkait Produktivitas dan Lahan Pertanian UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, Bagian Kedua, Perencanaan, Pasal 9

Kebijakan Terkait Benih Subsidi Perpres Nomor 172 Tahun 2015 perubahan ketiga yang berisi “Perlunya percepatan

penyediaan benih dan pupuk kepada petani melalui upaya khusus bantuan benih unggul dan pupuk dalam rangka mencapai swasembada pangan dan mengantisipasi perubahan iklim”.

Kebijakan Terkait Mafia Pangan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Terutama pada ayat 1 dan 2. Kebijakan Terkait dengan Perlindungan Konsumen

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, Bab III Terkait Hak dan Kewajiban Konsumen, Pasal 4. Hak konsumen.

Realita Implementasi Kebijakan Tingginya Konsumsi Beras di Indonesia

Data validasi konsumsi beras masyarakat Indonesia sebesar 114 kilogram (kg) per kapita per tahun (metronews.com: 20maret 2015)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendukung penuh program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dengan mencanangkan program 'One Day No Rice', Sehari Tanpa Nasi. Saat ini konsumsi beras di Indonesia 316 gram per kapita per hari, padahal cukup dengan 275 gram per kapita per hari. Sementara itu, konsumsi umbi-umbian hanya 40 gram per kapita per hari, dari jumlah ideal 100 gram per kapita per hari. (republika.co.id)

Masih Rendahnya Tingkat Produktivitas Kecamatan Kuala Jelai dan Pantai Lunci selama ini menjadi

sentra produksi beras di Kabupaten Sukamara. Namun, akibat produktivitas yang tidak merata maka menghambat program swasembada beras. Menurut Evi (Distanak) kepada wartawan Borneonews menyetakan ketidak siapan terkait swasembada beras karena masih rendahnya tingkat produktivitas (borneonews: 11 agustus 2015)

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring mengatakan, produksi padi nasional pada bulan Oktober hingga Januari diperkirakan akan defisit. (19 November 2015).

Kebijakan Terkait dengan Subsidi Benih Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 939,4

miliar untuk benih subsidi. Dengan adanya subsidi ini, biaya produksi yang ditanggung petani bisa ditekan sehingga penghasilannya bertambah. (gatranews :30 mei 2015)

Mengingat secara persentase jumlah benih bersubsidi, baik yang gratis maupun subsidi harga, kecil dibandingkan kebutuhan total benih petani, peran benih bersubsidi cukup kecil dalam produksi pertanian di Indonesia. Selain itu, sudah rahasia umum di kalangan petani, mutu benih bersubsidi buruk meskipun tidak semuanya. Sayangnya, mutu benih bantuan pemerintah yang buruk baru diketahui Menteri Pertanian ketika berdialog dengan petani di Pekalongan, Jawa Tengah, (Kompas, 13/1/13).

Mafia Pertanian Ada perusahaan perkebunan swasta memanfaatkan subsidi pupuk

dari pemerintah untuk petani, diambil oleh swasta tanpa melanggar undang-undang dengan cara sistem tumpang sari, ada kerja sama yang baik saling menguntungkan antara pengusaha perkebunan dengan petani. (23 april 2015)

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengungkapkan dengan terang-terangan soal keberadaan mafia beras di Indonesia. Gobel sempat menyebutkan keberadaan mafia juga ada di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, bahkan terkait pendistribusian beras OP Perum Bulog sempat dilakukan secara ilegal yang diduga melibatkan oknum Bulog. (detik.com: 23 februari 2015)

Perlunya Peningkatan Keamanan Selama beberapa pekan terakhir, masyarakat resah dengan kabar

beredarnya beras mengandung plastik. Pedagang tradisional was-was temuan beras plastik yang dioplos dengan beras lokal akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Kondisi ini berdampak pada pedagang di berbagai daerah di Tanah Air. Salah satu contohnya di Pasar Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Pembeli menahan diri karena takut dan akibatnya pedagang merugi. (lipuan6.com: 30 mei 2015)

Sungguh malang nasib Naiman dan keluarganya. Pria berusia 55 tahun yang berprofesi sebagai petugas kebersihan di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat, itu diduga keracunan beras plastik yang kini tengah ramai dibicarakan. (viva.co.id: 26 mei 2015)

ALTERNATIF KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT BERAS/PADI Tingkat Konsmsi Beras Indonesia

Import beras dan konsumsi beras dapat ditekan dengan mengarahkan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan pokok subtitusi sebagai sumber karbohidrat

Memberikan penyadaran masyarakat terkait dengan pola pikir “belum dikatakan makan kalau belum makan nasi”

Pengurangan tingkat konsumsi masyarakat terhadap beras yang masih sangat tinggi

 Mendorong Produktivitas Padi, Perlindungan Petani Dan Lahan Pertanian Pemerintah harus membuat peraturan mengenai kepemilikan luas

tanah. Pemerintah pusat maupun daerah harus memberi batasan luas

lahan pertanian pada setiap wilayah berdasarkan tingkat ekonominya.

Mendukung petani untuk meningkatkan produktivitas lahan dalam segi ekonomi.

Perlindungan petani terhadap kestabilan harga. Pemerintah menjamin kestabilan harga pada saat musim panen

atau saat tidak musim panen dengan cara menetapkan standar harga gabah giling.

Pemberian pendampingan insentif dalam pengelolaan dan pendistribusian.

Pemerintah harus mengalihkan sebagian besar pendistribusian dan persediaan beras.

Benih Subsidi Pemerataan benih bersubsidi ditentukan berdasarkan

varietas tertentu. Mafia Pertanian

Transparansi keanggotaan kelompok tani agar terbebas dari mafia.

Pemenrintah melakukan pengawasan terhadap benih subsidi yang digunakan perusahaan dan kelompok tani

Perlindungan Konsumen Pengawasan dari hulu ke hilir serta melakukan inspeksi

secara mendadak secara intensif.

Penutup Kesimpulan

Berdasarkan bahasan diatas masih terdapat celah Kebijakan terkait padi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menguntungkan dan memperkaya pribadi maupun kelompok. Celah tersebut diantaranya adalah produktivias penanaman padi, impor dan ekspor beras, berkurangnya lahan pertanian, penyelewengan terhadap benih subsidi, buruknya kualitas benih bersudsidi, masih kurangnya pemanfaatan benih secara maksimal oleh petani, penimbungan beras, serta perlindungan konsumen terkait adanya isu beras plastik.

Saran Pengawasan terhadap kebijakan seharusnya dilakukan mulai dari hulu ke

hilir. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu adanya evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hasil Evaluasi tersebut nantinya dapat diterapkan dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang sehingga undang-undang tersebut sesuai dengan jaman dan tidak ada celah untuk dipermainkan.