kebijakan pemerintah dalam pembangunan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERCEPATAN AKSES ENERGI DI INDONESIA: OPSI PELUANG DAN TANTANGANNYA

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Jakarta, 4 Februari 2016

OUTLINE

1 PENDAHULUAN

2 KONDISI SAAT INI

3 DRAFT RUKN 2015-2034

4 PROGRAM PEMBANGUNAN 35,000 MW

5 PROGRAM LISTRIK PERDESAAN

6 KENDALA PEMBAGUNAN INFRASTRUKTUR

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2

PENDAHULUAN1



Pemanfaatan Sumber Energi Primer

• Sumber energy primer dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi

Nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan

• Mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan

• Sumber energi primer dalam negeri diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan

nasional

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin

ketersediaan tenaga listrik :• Dalam jumlah yang cukup

• Kualitas yang baik

• Harga yang wajar

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata

serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

1

2

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SECTOR KETENAGALISTRIKAN



KEBIJAKAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NASIONAL

UUD 1945

UU NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI

UU NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

PP NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

RUEN, RUKN, RUKD, & RUPTL

PROGRAM

PEMANFAATAN

ENERGI FOSIL

PROGRAM

PEMANFAATAN

EBT

ENERGY MIXPP NO. 79 TAHUN 2014

PERTUMBUHAN EKONOMI

MASYARAKAT MENIKMATI LISTRIK

4



PENGELOLAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

5

BUMD

SWADAYA MASYARAKAT

BUMN*

SWASTA

KOPERASI

PENGUASAAN PENGUSAHAAN

NEGARA

PEMERINTAH

PEMERINTAH DAERAH

REGULASI

KEBIJAKAN

STANDAR

*: Prioritas PertamaMenyediakan dana untuk:• Kelompok masyarakat tidak mampu;

• Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik

di daerah yang belum berkembang;

• Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil

dan perbatasan; dan

• Pembangunan listrik perdesaan.



LANDASAN HUKUM PERENCANAAN BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

6

UU 30/2007(EnergI)

UU 30/2009(Ketenagalistrikan)

PP 79/2014(Kebijakan Energi Nasional)

Disusun oleh Dewan Energi Nasional kemudianditetapkan oleh Pemerintah denganpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

Rencana Umum Energi Nasional

Disusun oleh Pemerintah berdasarkanKebijakan Energi Nasional kemudianditetapkan oleh Dewan EnergiNasional.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional[Kepmen ESDM No. 2682.K/21/MEM/2008]

Disusun dan ditetapkan oleh Menteri berdasarkanKebijakan Energi Nasional setelah berkonsultasidengan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik[RUPTL PT PLN (Persero) – Kepmen ESDM

No. 0074 K/21/MEM/2015]

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinganumum dilaksanakan sesuai dengan RUK dan RUPTL.

RUPTL disusun oleh Badan Usaha denganmemperhatikan RUK.

PP 14/2012

jo PP 23/2014(Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik)



KONDISI SAAT INI2



Batubara

50%

EBT

11%

Gas

25%

Minyak

Bumi

14%

8

PLN

70% IPP

21%

PPU

4%

IO non BBM

5%

GAMBARAN UMUM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NASIONAL

TAHUN 201554.488

MW

PUBLIC

6%

INDUSTRY

40%

BUSINESS

16%

RESIDENTIAL

38% 228TWh

KAPASITAS TERPASANG

PEMBANGKIT

KONSUMSI TENAGA LISTRIK

PER GOLONGAN *)

ENERGI MIX *)

KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT

54.488 MWPLN: 38.204 MW IPP: 11.519 MW PPU: 2.349 MW IO non BBM: 2.416 MW

283 TWhPRODUKSI TENAGA LISTRIK

228 TWhKONSUMSI TENAGA LISTRIK

88.30 %RASIO ELEKTRIFIKASI

910 kWhkWh PER KAPITA

*) Termasuk Non-PLN

283 TWh



SINGAPORE

100 %

BRUNEI

99.7 %

THAILAND

99.3%

MALAYSIA

99 %

VIETNAM

98 %

R A S I O E L E K T R I F I K A S I INDONESIA ???9



NAD

94,77%SUMUT

93,15%

RIAU

89,19%

JAMBI

85,32%

BABEL

99,97%

KEPRI

73,53%

BENGKULU

87,30%

LAMPUNG

84,71%

SUMBAR

83,20%

SUMSEL

80,44%

BANTEN

95,64%

JABAR

94,27% DIY

86,27%

DKI JAKARTA

99,80%JATENG

91,36%

BALI

89,19%

JATIM

86,69%

KALBAR

82,38%

NTB

72,77%

NTT

58,64%

PAPUA

45,93%

PABAR

82,70%

MALUKU

84,80%

MALUT

94,46%

SULTRA

68,84%

SULSEL

88,30%

KALSEL

86,77%

KALTENG

69,54%

KALTARA

73,48%

KALTIM

95,41%

SULBAR

76,91%

GORONTALO

79,18%

SULTENG

79,56%

SULUT

89,17%

RASIO ELEKTRIFIKASI 2015

> 70%

50% - 70%

< 50%

INDONESIA

88,30%

INFORMASI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

97.35%

67.15%

88.30%

72.95%76.56%

80.51%84.35%

90.15% 92.75%95.15%



DRAFT RUKN 2015-20343



ASUMSI DAN PROYEKSI

12

URAIAN UNIT

TAHUN

2015 2019 2020 2024 2025 2029 2030 2031 2034RATA-RATA

2015-2024 2015-2034

ASUMSI DAN TARGET

Pertumbuhan Ekonomi*) % 5.7 8.0 8.0 8.0 8.0 7.6 7.5 7.4 7.3 7.7 7.6

Inflasi**) % 5.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.8 3.6

Pertumbuhan Penduduk***) % 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 1.1 0.9

Rasio Elektrifikasi % 87.35 97.35 99.35 100 100 100 100 100 100

HASIL PROYEKSI

Kebutuhan Tenaga Listrik TWh 239 347 381 558 616 776 819 865 1,017

Konsumsi Tenaga Listrik Per

KapitakWh 935 1,293 1,407 1,977 2,161 2,636 2,764 2,898 3,347

Pertumbuhan Kebutuhan Tenaga

Listrik% 9.3 10.0 10.1 10.0 10.3 5.7 5.6 5.6 5.6 9.9 7.9

Elastisitas 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 0.8 0.7 0.7 0.8 1.3 1.1

Kebutuhan Tambahan Kapasitas

(Kumulatif)GW 8 38 47 94 108 150 161 173 211 9.4 ****) 10.6 ****)

Kapasitas Pembangkit (DMN) GW 57 82 90 132 146 183 194 204 240


Sumber:*) APBN-P 2015, RPJMN 2015-2019, KEN**) APBN-P 2015, RPJMN 2015-2019, regresi dgn pertumbuhan ekonomi***) Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Bappenas-BPS-United Nation Population Fund), 2013****) Bukan kumulatif

DMN = Daya Mampu Netto



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2034

KEBUTUHAN TAMBAHAN SISTEM NON PLN 2 4 6 8 11 14 32 44 55

KEBUTUHAN TAMBAHAN IPP & EXCESS POWER 12 28 45 64 86 110 272 412 547

KEBUTUHAN TAMBAHAN PLN 4 9 15 21 29 37 91 137 182

KEBUTUHAN TAMBAHAN PLN SYSTEM 16 37 60 86 115 147 363 550 730TOTAL KEBUTUHAN TAMBAHAN (TERHADAP 2014)

18 41 66 94 126 161 395 593 784

Sistem Non PLN

IPP & Excess Power

PLN

2015 2020 2025 2030

WILAYAH USAHA

PLN

(90%)

395 TWh

784 TWh

PPU AND IZIN

OPERASI NON BBM

(10%)

PLN

(25%)

IPP AND

EXCESS POWER

(75%)




BAURAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK

14

BAURAN ENERGI FINAL(Kebijakan Energi Nasional, PP No.79/2014)

BAURAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK (Draft of RUKN 2015-2034)

30% 41%

EBT

Minyak Bumi

Gas

Batubara

23%

30%25%

22%

53%

11%

24% 50%24%

25%

6% 23%

12%

1%

REALISASI 2013 TARGET 2025

TARGET 2025REALISASI 2014



PROGRAM PEMBANGUNAN 35,000 MW4



Kapasitas pembangkit saat inibaru dapat memenuhi

kebutuhan listrik sekitar 87,88%rumah tangga, lebih rendah dariSingapore (100,0%), Brunei(99,7%), Thailand (99,3%),Malaysia (99,0%), dan Vietnam(98,0%)

Dalam 5 (lima) tahun ke depan,kebutuhan listrik akan tumbuh

rata-rata sekitar 8,7% per tahun,dengan target rasio elektrifikasi

97,35% pada akhir tahun 2019

KONDISI SAAT

INISATUAN JUMLAH

ELEKTRIFIKASI % 87.88

KAPASITAS MW 54,725

Untuk memenuhipertumbuhan kebutuhanlistrik dan target rasioelektrifikasi, diperlukantambahan kapasitasterpasang sekitar 35.000 MW (di luar 7.400 MW yang dalam konstruksi) pada tahun 2015-2019

PROGRAM

35,000 MW

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN KAPASITAS

FAKTOR DI LUAR CAKUPAN PROGRAM 35.000 MW NAMUN MEMPENGARUHI TUJUAN PROGRAM:

Perubahan asumsi yang berdampak pada perubahan kebutuhan listrik per tahun

Ketersediaan demand yang dapat menyerap ketersediaan listrik untuk mengembalikan investasi

1

2

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

2015 2016 2017 2018 2019

RATIO ELEKTRIFIKASI

87.35%90.15%

92.75%95.15%

97.35%

PROGRAM 35,000 MWPembangunan Ketenagalistrikan 2015-2019 untuk Memenuhi Pertumbuhan Listrik dan target Rasio Elektrifikasi pada 2019



SEBARAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN

TENAGA LISTRIK 2015-2019

17

MW: Megawatt kms: Kilometer-sirkuit MVA: Mega-volt ampereLegend:

TOTAL INDONESIA JUTA USD

42.940 MW 291 Pembangkit 53.663

46.597 kms 732 Transmisi 10.893

108.789 MVA 1.375 Gardu Induk 8.386

Total 72.942*

JAWA-BALI JUTA USD

23.863 MW 49 Pembangkit 28.955

11.185 kms 349 Transmisi 4.615

66.083 MVA 672 Gardu Induk 5.114

SUMATERA JUTA USD



32.406 MVA 398 Gardu Induk 2.475

KALIMANTAN JUTA USD



3.910 MVA 115 Gardu Induk 324

SULAWESI &

NUSA TENGGARAJUTA USD



5.620 MVA 165 Gardu Induk 412

MALUKU & PAPUA JUTA USD

739 MW 43 Pembangkit 992

1.017 kms 15 Transmisi 148

770 MVA 25 Gardu Induk 61*belum termasuk kebutuhan dana untuk tanah,

Interest During Construction (IDC) dan pajak-pajak



KEGIATAN EKONOMI PROGRAM 35,000 MW *

18

291 PEMBANGKIT732 SEGMEN TRANSMISI

75,000 SET TOWER

1375 UNIT

GARDU INDUK

TENAGA KERJA

301,300 KM KONDUKTOR ALUMUNIUM

2,600 SET TRAFO

3.5 JUTA TON BAJA

LANGSUNG: 650 RIBUTIDAK LANGSUNG: 3 JUTA

~40% DARI INVESTASI(~29.2 JUTA USD)

TKDN

INVESTASI : 72,942 JUTA USD**

* Perkiraan** belum termasuk kebutuhan dana untuk tanah, Interest During Construction (IDC) dan pajak-pajak



STATUS KEMAJUAN PROGRAM 35.000 MW

19

Sumber: PLN, Januari 2016

KEPEMILIKAN FASETERKONTRAK/PPA

14.427 MW

PLN

10.471 MW

29%IPP

25.070 MW

71%

Selesai PPA/

proses FC,

Konstruksi, dan

COD/SLO

14.427 MW

41%

Pengadaan

7.938 MW

22%

Perencanaan

13.177 MW

37%

PLN

2.815 MW

20%

IPP

11.612 MW

80%



PROGRAM LISTRIK PERDESAAN5



LISTRIK PERDESAAN DAN INSTALASI LISTRIK GRATIS

BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

21

A. REALISASI TAHUN 2015Pembangunan Listrik Perdesaan Tahun 2015 adalah :a. Jaringan distribusi sepanjang 11.536,69 kms tersebar di 33 Provinsib. Gardu distribusi dengan total kapasitas 219,28 MVA tersebar di 33

Provinsic. Instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu sebanyak 144.777 RTS

tersebar di 33 Provinsi

B. RENCANA TAHUN 2016a. Pembangunan Listrik Perdesaan sesuai kesepakatan dengan Komisi VII

DPR RI pada Panja RKA-KL TA. 2016 di Cikopo, akan didanai melaluianggaran PMN atau APLN

b. Untuk pembangunan instalasi listrik garis bagi masyarakat tidak mampu,Ditjen Ketenagalistrikan akan mengusulkan pemanfaatan ouput cadangandari DIPA KESDM TA. 2016 sebesar Rp.276 M untuk 110.051 RTS di 33provinsi.



RINCIAN PEMANFAATAN ANGGARAN OUTPUT CADANGAN UNTUK

INSTALASI LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU TA. 2016

22

Total Anggaran 276.000.000

Anggaran RTS 247.614.750

Pengawasan danAdministrasi Kegiatan

28.385.250

Rp Ribu

No Propinsi Jumlah

RTS

Anggaran

(Ribu Rp.)

1 Aceh 2.787 6.270.7502 Sumatera Utara 1.169 2.630.2503 Sumatera Barat 1.369 3.080.2504 Riau 1.999 4.497.7505 Jambi 3.361 7.562.2506 Bengkulu 2.046 4.603.5007 Lampung 5.705 12.836.2508 Sumatera Selatan 2.134 4.801.5009 Kepulauan Riau 680 1.530.000

10 Bangka Belitung 1.153 2.594.25011 Banten 3.024 6.804.00012 Jawa Barat 2.581 5.807.25013 Jawa Tengah 6.149 13.835.25014 DIY 4.136 9.306.00015 Jawa Timur 1.024 2.304.00016 Bali 485 1.091.25017 NTB 2.190 4.927.50018 Kalimantan Barat 1.376 3.096.00019 Kalimantan Selatan 2.386 5.368.50020 Kalimantan Tengah 1.546 3.478.50021 Kalimantan Timur 273 614.25022 Kalimantan Utara 3.816 8.586.00023 Sulawesi Selatan 7.625 17.156.250

No Propinsi Jumlah

RTS

Anggaran

(Ribu Rp.)

24 Sulawesi Tenggara 4.817 10.838.25025 Sulawesi Utara 2.021 4.547.25026 Sulawesi Barat 4.458 10.030.50027 Sulawesi Tengah 3.284 7.389.00028 Gorontalo 4.614 10.381.50029 NTT 11.755 26.448.75030 Maluku 3.428 7.713.00031 Maluku Utara 4.366 9.823.50032 Papua 6.602 14.854.50033 Papua Barat 5.692 12.807.000

Total Usulan RTS 110.051 247.614.750



RENCANA SEBARAN RTS TA.2016

23

Aceh

2.787

Sumut

1.169

Sumbar

1.369

Riau

1.999

Kepri

680

Jambi

3.361

Sumsel

2.134

Bengkulu

2.046

Lampung

5.705

Banten

3.024

Jabar

2.581

Jateng

6.149

Jatim

1.024

Bali

485

NTB

2.190

NTT

11.755

Kalbar

1.376

Kalteng

1.546

Kalsel

2.386

Kaltim

273

Sulteng

3.284

Sultra

4.817

Gorontalo

4.614Sulut

2.021

Sulsel

7.625

Pabar

5.692

Papua

6.602

Babel

1.153

Malut

4.366

Sulbar

4.458

Jumlah:

110.051

Maluku

3.428

DIY

4.136



KENDALA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK6



KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DALAM PEMBANGUNAN

KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

25

KEMENTERIAN KEUANGANBADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERALPEMERINTAH DAERAH

KEMENTERIAN LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN AGRARIA DAN

TATA RUANG

KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN

KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG

KEMARITIMAN

Jaminan Pemerintah Izin prinsip dan kelancaran PTSP

Penerbitan Bluebook

Kebijakan dan regulasi teknis sektor Izin usaha, IMB, RekomendasiIziin Pinjam Pakai KawasanHutan (IPPKH) dan dukunganpengadaan lahan

Iziin Pinjam Pakai Kawasan Hutan(IPPKH) dan AMDAL

Izin jetty, jalur pelayaranbatubara, dan penggunaan jalurkereta api.

Pengadaan dan sertifikasilahan.



8 LANGKAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN 35.000 MW

26

Penyediaan Lahan Penerapan UU No 2/2012

Negosiasi HargaMenetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk IPP dan Excess Power

(Permen ESDM No.3/2015 )

Proses Pengadaan dari IPP

Percepatan proses pengadaan melalui “penunjukan langsung &

pemilihan langsung” untuk EBT, mulut tambang, gas marginal,

ekspansi, dan & excess power (Permen ESDM No.3/2015)

Proses PerizinanPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM

(Permen ESDM No. 35/2014)

Kinerja Pengembang dan

Kontraktor

Melakukan uji tuntas (Due Delligence) terhadap pengembang dan

kontraktor, baik dari aspek teknis maupun aspek finansial

(Permen ESDM No.3/2015)

Manajemen ProyekMembentuk Project Management Office (PMO) & menunjuk

Independent Procurement Agent (Permen ESDM No. 3/2015 dan

Kepmen ESDM No. 3066 K/73/MEM/2015)

Koordinasi Lintas SektorMembentuk Tim Nasional Lintas Kementerian

(Kepmenko Bidang Perekonomian No.129/2015)

Permasalahan Hukum Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

(PIK)

PERMASALAHAN SOLUSI

TERIMA KASIH

DIREKTORAT HENDERAL KETENAGALISTRIKANJL. H. R. RASUNA SAID BLOK X2 KAV 7 & 8 KUNINGAN JAKARTA

TELP : (021) 5225180

FAX : 5256044

WEBSITE : WWW.DJK.ESDM.GO.ID

kebijakan pemerintah dalam pembangunan

Documents