1

Kebijakan Pembangunan Peningkatan Kualitas

Hidup Perempuan 2010-2014

2

Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)Indonesia, 0,728

Sumber: (Laporan UNDP 2007 tentang keberhasilan pembangunan)

Urutan Ke 107 dari 177 Negara Urutan Ke 7 Dari 7 Negara ASEAN

3

1. Meningkatkan kesadaran perempuan untuk memberdayakan diri sendiri (Self-empowered)

2. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan perempuan

3. Meningkatkan peluang kerja dan berusaha bagi perempuan

4. Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; meningkatkan peran, posisi, dan komposisi perempuan di lembaga eksekutif dan Yudikatif.

5. Meningkatkan martabat perempuan yang didukung oleh iklim Sosbudling yang kondusif

6. Meningkatkan kesadaran perempuan memahami Hukum dan HAM

PEREMPUAN INDONESIA YANG MAJU MANDIRI, BERKUALITAS, DAN BERMARTABAT

4

HDI/IPM DI 7 (TUJUH) NEGARA ASEAN TAHUN 2007

Sumber : Laporan UNDP tahun 2007

HDI 2007 SEBESAR 0,728 MENEMPATI URUTAN KE 107 DARI 177 NEGARA, DAN URUTAN KE 7 DARI 7 NEGARA ASEAN

0,728 0,7330,771 0,781 0,811

0,894 0.922

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

INDONESIA VIETNAM FILIPINA THAILAND MALAYSIA BRUNEI D. SINGAPURA

5

PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF MENURUT JENIS KELAMIN PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF MENURUT JENIS KELAMIN USIA 15 - 24 TAHUNUSIA 15 - 24 TAHUN

94

86,8

94,3

87,5

94,6

88,4

98,92

98,76

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

2004 2005 2006 2007

Laki-laki Perempuan

Sumber : Susenas 2004-2007 6

334307

228

0

50

100

150

200

250

300

350

TH.1997 TH.2003 2007

Sumber : Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)KARENA HAMIL, MELAHIRKAN DAN NIFAS

7

2004 2005 2006 2007

86,2 85,55 84,74 83,68

49,21 50,65 48,63 49,52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Perempuan Laki-laki

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA MENURUT JENIS KELAMIN

TAHUN 2004-2007 (%)

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2007 8

TH.1977 TH.1982 TH.1987 TH.1992 TH.1997 TH.1999 TH.2004 TH.2009

431 421395

435 446 455

493459

29 3965 65 64 45 57

101

0

100

200

300

400

500

JUMLAH PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI

Sumber : Cetro 9

619 62 8.430

622

38.251

6.378

144.307

43.649

9.9943.026

-

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

105.000

120.000

135.000

150.000

Es.I Es.II Es.III Es.IV Es.V

Laki-laki Perempuan

DATA PNS MENURUT JABATAN DAN JENIS KELAMINDESEMBER 2007

Sumber : Statistik PNS Juni 2008 BKN 2008 10

924.939

973.986

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

Laki-laki Perempuan

DATA PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONALMENURUT JENIS KELAMIN

Sumber : BKN 2005

11

12

HAMBATAN DAN TANTANGAN

1. Masih kuatnya budaya patriakhi2. Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan3. Belum tersedianya data pembangunan terpilah menurut jenis

kelamin sehingga sulit menentukan masalah-masalah gender yang ada.

4. Belum adanya mekanisme yang sistematis untuk menyusun kebijakan khusus sementara (affirmative action)

5. Belum maksimalnya anggaran yang disediakan sektor pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan gender dan program-program pemberdayaan perempuan dan KKG

6. Belum adanya mekanisme pengumpulan data dan statistik yang berdasarkan jenis kelamin dan issue gender.

LanjutanLanjutanDi Bidang Pendidikan :Kurangnya Data dan Informasi baik Kuantitatif Maupun Kualitatif Ttg. Data Terpilah Penyebab Buta Aksara Perempuan, Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, Masih Relatif Rendahnya Akses dan Partisipasi Perempuan Terhadap Informasi dan Teknologi (IT)

Di Bidang Kesehatan :Hambatan yg Dialami Baik Dlm Upaya Percepatan penurunan AKI, AKB, PP-ASI, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dan Penyebaran HIV/AIDS Pada Perempuan Diantaranya adalah Masalah yg Terkait Dng Tata Nilai Sosial & Penafsiran Ajaran Agama Dlm Sebagian Masyrkrt yg Belum Sejalan Dng. KKG Serta Masih Rendahnya Partisipasi Pria, Keluarga & Masyrkt Dlm Penghormatan dan Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan

Di Bidang Ekonomi :Rendahnya Pendidikan Perempuan dan Masih Terbatasnya Lapangan Kerja Formal Bagi PerempuanDisamping Masih Adanya Anggapan Umum Dlm Masyrkt Bahwa Peran Perempuan Adalah Di Ruang Domestik dan Pendapatan Perempuan Dianggap Sebagai Pendapatan Keluarga, Sehingga PerempuanMendapat Bagian Pekerjaan Yg Sifatnya Marginal, Tidak Permanen dan Berubah-ubah

Di Bidang Partisipasi Politik :Masih Adanya Pimpinan Parpol Yg Belum Responsif Gender, Sehingga Masih Cenderung Menempatkan Perempuan Bukan Pd. Posisi Yg Mempunyai Jaminan Terpilih Sbg. Anggota Legislatif dan Masih Terbatasnya Posisi & Peran Perempuan Yg Duduk Tim Penilai Akhir Untuk Jabatan Es.I dan Es.IISebagai Penentu kebijakan

Di Bidang Sosial Budaya dan Lingkungan• Kuatnya “Budaya Patriarkhi” yg Tumbuh Dlm Masyrkt Serta Adanya Stereotype yg Membedakan Peran Peremp. Atas Ranah Publik dan Domestik yg Seringkali Menghambat Kemajuan Khususnya Dlm Upaya Peningkatan Kualitas Hidupnya• Kurangnya Pemanfaatan Thd. Kearifan Lokal yg Ada Dlm Masyrkt, Toma, Toga, Serta Tokoh Adat Dlm Menggali Informasi dan Pengumpulan data yg Berkaitan Dng Pemanfaatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal yg Konstruktif Ataupun Permisif bagi Kemajuan Perempuan

13

1. MERUBAH SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA KELUARGA TERUTAMA LAKI-LAKI / SUAMI YANG MENGHAMBAT PKHP

2. MENINGKATKAN KESADARAN, PENGETAHUAN DAN KEPEDULIAN PEREMPUAN TERHADAP BERBAGAI PERMASALAHAN PKHP

3. PENINGKATKAN KEPEDULIAN DAN PERAN SEMUA LEMBAGA BAIK PEMERINTAH MAUPUN NON PEMERINTAH SERTA ANGGOTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PKHP

14

4. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMUTAKIRAN DATA SASARAN PROGRAM DI TINGKAT DESA

5. MEMBENTUK DAN MENGEMBANGKAN DAERAH-DAERAH PERCONTOHAN SEBAGAI MODEL GERAKAN FASILITASI PKHP SECARA MENYELURUH, UTUH, TERKOORDINASI, TERPADU DAN BERKELANJUTAN DI MASING-MASING PROPINSI SECARA BERTAHAP

6. MELAKUKAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN KAJIAN TENTANG PERKEMBANGAN DAN KEBERHASILAN PROGRAM BESERTA PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA DENGAN PENDEKATAN “ BENAH SAMBIL JALAN “

Lanjutan

15

16

Bidang Pendidikan Perempuan (1)Bidang Pendidikan Perempuan (1)

• Peraturan Bersama Men.PP, Mendagri dan Mendiknas Peraturan Bersama Men.PP, Mendagri dan Mendiknas tentang PBAP berikut 5 modul PBAP dan 1 RAN PBAP, tentang PBAP berikut 5 modul PBAP dan 1 RAN PBAP,

• Fasilitasi Bantuan kepada 4.720 warga wajib belajar di Fasilitasi Bantuan kepada 4.720 warga wajib belajar di 127 Kab/Kota di 33 Prov mengikuti Keaksaraan 127 Kab/Kota di 33 Prov mengikuti Keaksaraan Fungsional, integrasi ke 30 provinsi untuk Fungsional, integrasi ke 30 provinsi untuk melaksanakan RAD. melaksanakan RAD.

• Need Assessment Modul Pendidikan Karakter dan Need Assessment Modul Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa (PKPB) di 3 provinsi (Sumut,Kalbar,dan Pekerti Bangsa (PKPB) di 3 provinsi (Sumut,Kalbar,dan Sumbar) dan menghasilkan 5 Modul Pembelajaran, Sumbar) dan menghasilkan 5 Modul Pembelajaran, serta 20 fasilitator PKPB tingkat pusatserta 20 fasilitator PKPB tingkat pusat

• 20 Provinsi melaksanakan Program BKB yang 20 Provinsi melaksanakan Program BKB yang difokuskan pada Peran Orang Tua dan keluarga dalam difokuskan pada Peran Orang Tua dan keluarga dalam rangka Peduli Tumbuh Kembang Anak dan bantuan rangka Peduli Tumbuh Kembang Anak dan bantuan kepada 14 kab/kota dalam pelatihan kader BKB.kepada 14 kab/kota dalam pelatihan kader BKB.

17

Lanjutan Bidang Pendidikan Lanjutan Bidang Pendidikan (2)(2)

• Implementasi pasal-pasal dalam UU Nomor 7 Tahun Implementasi pasal-pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di 15 provinsi, 21 Diskriminasi Terhadap Perempuan di 15 provinsi, 21 K/L, Laporan ke Komite CEDAW Sesi-39, dan Komentar K/L, Laporan ke Komite CEDAW Sesi-39, dan Komentar Akhir untuk ditindaklanjuti oleh Negara Indonesia.Akhir untuk ditindaklanjuti oleh Negara Indonesia.

• Terintegrasinya kebijakan Perempuan dan IT ke dalam Terintegrasinya kebijakan Perempuan dan IT ke dalam kebijakan program di 12 prov, 4 kab/kota, dan 12 K/L.kebijakan program di 12 prov, 4 kab/kota, dan 12 K/L.

• Tersusunnya KIE Ttg. PBAP,PKPB,BKB, serta Tersusunnya KIE Ttg. PBAP,PKPB,BKB, serta Kepemimpinan Perempuan Tanggap Gender dan Kepemimpinan Perempuan Tanggap Gender dan Materi KKG bagi Pondok Pesantren. Materi KKG bagi Pondok Pesantren.

• 4 Laporan hasil sidang ke 4-7 ACW (Philipina, 4 Laporan hasil sidang ke 4-7 ACW (Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam), dan 4 Laporan Singapura, Thailand, Vietnam), dan 4 Laporan Kemajuan Perempuan CSW ke 50 - 53 di New YorkKemajuan Perempuan CSW ke 50 - 53 di New York

18

Bidang Kesehatan Bidang Kesehatan (1)(1)Percepatan Penurunan AKI dan AKBPercepatan Penurunan AKI dan AKB

• Hasil Evaluasi & Hasil Kajian Pelaksanaan Prog. GSI Selama 10 ThHasil Evaluasi & Hasil Kajian Pelaksanaan Prog. GSI Selama 10 Th (1996 – 2006) (1996 – 2006)

• Pencanangan Revitalisasi GSI di Kab. Karawang oleh Ibu Negara RI Pada Pencanangan Revitalisasi GSI di Kab. Karawang oleh Ibu Negara RI Pada Tahun 2007Tahun 2007

• Terbentuknya Pokjatap & Tim Asistensi GSI Tingkat PusatTerbentuknya Pokjatap & Tim Asistensi GSI Tingkat Pusat

• Tersusunnya Peraturan Men.PP No. 02 Tahun 2007 Ttg. Pedoman Umum Tersusunnya Peraturan Men.PP No. 02 Tahun 2007 Ttg. Pedoman Umum Pelaksanaan Rev. GSI Dlm Rangka Percepatan Penurunan AKI dan AKB Pelaksanaan Rev. GSI Dlm Rangka Percepatan Penurunan AKI dan AKB berikut Buku Panduan Umum & Pedoman Oprs. Rev. GSI dan Panduan berikut Buku Panduan Umum & Pedoman Oprs. Rev. GSI dan Panduan Penilaian Kecamatan Sayang Ibu Dlm Pelaksanaan Rev. GSIPenilaian Kecamatan Sayang Ibu Dlm Pelaksanaan Rev. GSI

• Fasilitasi Surat Edaran Mendagri No. 411.2/2765/PMD Tgl 27 Agst 2008 Fasilitasi Surat Edaran Mendagri No. 411.2/2765/PMD Tgl 27 Agst 2008 Ttg. Ttg. Penyelengaraan Rev. GSI Kepada Seluruh Gubernur dan Bupati / Penyelengaraan Rev. GSI Kepada Seluruh Gubernur dan Bupati / Walikota Seluruh IndonesiaWalikota Seluruh Indonesia

• Terintegrasinya Rev. GSI ke Dlm Prog.Desa Siaga & P4K yang dikembang Terintegrasinya Rev. GSI ke Dlm Prog.Desa Siaga & P4K yang dikembang kan Depkes; Dlm Percepatan Penurunan AKI dan AKB dengan kan Depkes; Dlm Percepatan Penurunan AKI dan AKB dengan Pembangunan Kesehatan di 30 Prov.Pembangunan Kesehatan di 30 Prov.

• Fasilitasi Bantuan Transportasi Rujukan bagi Bumil Miskin pada 32 Prov - Fasilitasi Bantuan Transportasi Rujukan bagi Bumil Miskin pada 32 Prov - 147 Kab/Kota – 294 Kecamatan147 Kab/Kota – 294 Kecamatan 19

Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan :Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan :

• Tersusunnya Rencana Aksi Nasional- Pemenuhan Tersusunnya Rencana Aksi Nasional- Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan (RAN-PHRP) Hak Reproduksi Perempuan (RAN-PHRP)

• Tersusunnya Bahan KIE Ttg Hak dan Kesehatan Tersusunnya Bahan KIE Ttg Hak dan Kesehatan Reproduksi PerempuanReproduksi Perempuan

• Tersebarluaskannya Informasi Ttg. Penyakit-Penyakit Tersebarluaskannya Informasi Ttg. Penyakit-Penyakit Spesifik Perempuan (Kanker Serviks, Kanker Payudara) Spesifik Perempuan (Kanker Serviks, Kanker Payudara) dan penyakit degeneratif pada perempuan kepada K/L dan dan penyakit degeneratif pada perempuan kepada K/L dan Organisasi KemasyarakatanOrganisasi Kemasyarakatan

Lanjutan Bidang Kesehatan Lanjutan Bidang Kesehatan (2)(2)

Peningkatan Pemberian ASI

• Tersusunnya Peraturan Bersama Men.PP, Menakertrans, Menkes Ttg. Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja

• Tersusunnya Pedoman Pekan ASI Sedunia Tahun 2005, 2006, 2007 2008 dan 2009 Sesuai Tema Pekan ASI Sedunia serta tersebarluaskannya KIE Peningkatan Pemberian ASI Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008

• Tersusun dan Tersebarluaskannya Buku Panduan Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Pemberian ASI

20

Pencegahan Penularan HIV-AIDSPencegahan Penularan HIV-AIDS

• Terbentuknya Pokja AIDS Kementerian Negara Terbentuknya Pokja AIDS Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan

• Fasilitasi Pembentukan Pokja Gender Dlm Pencegahan Fasilitasi Pembentukan Pokja Gender Dlm Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di KPANdan Penanggulangan HIV/AIDS di KPAN

• Tersusun dan Tersebarluaskannya KIE Pemberdayaan Tersusun dan Tersebarluaskannya KIE Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV dan AIDS (Booklet, Perempuan dalam Pencegahan HIV dan AIDS (Booklet, Leaflet) Pemberdayaan Perempuan Dalam PMTCT Leaflet) Pemberdayaan Perempuan Dalam PMTCT (Prevention of Mother to Child Transmission of HIV), (Prevention of Mother to Child Transmission of HIV), dan Buku Panduan Pemberdayaan Perempuan Dalam dan Buku Panduan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan HIV dan AIDS Pencegahan HIV dan AIDS

Lanjutan Bidang Kesehatan (3)

21

Bidang Ekonomi (1)Bidang Ekonomi (1)

• Tersusun dan Tersebarluaskannya Kebijakan PPEP Tersusun dan Tersebarluaskannya Kebijakan PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan), dan (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan), dan Melalui Kebijakan PPEP Telah Dikembangkan Percontohan Melalui Kebijakan PPEP Telah Dikembangkan Percontohan Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri)Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri)

• Telah terbentuk Model Desa PRIMA di 32 Provinsi 108 Telah terbentuk Model Desa PRIMA di 32 Provinsi 108 Kab/Kota 127 Kec 141 Desa melalui APBN, dan replikasi oleh Kab/Kota 127 Kec 141 Desa melalui APBN, dan replikasi oleh 5 Provinsi 34 kabupaten 48 desa melalui APBD, serta 2 K/L 5 Provinsi 34 kabupaten 48 desa melalui APBD, serta 2 K/L tingkat Pusat untuk 7 UPT dan adaptasi ke dalam program tingkat Pusat untuk 7 UPT dan adaptasi ke dalam program Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pesisir (PEMP) di 33 Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pesisir (PEMP) di 33 prop pada 218 kop pesisir.prop pada 218 kop pesisir.

• Revitalisasi P2WKSS di 28 provinsi.Revitalisasi P2WKSS di 28 provinsi.

• Kebijakan PPEP telah mendorong jejaring kerja dan integrasi Kebijakan PPEP telah mendorong jejaring kerja dan integrasi program di 19 sektor terkait.program di 19 sektor terkait.

• Kemitraan dengan Perum Pegadaian, Bina Swadaya, ASPPUK Kemitraan dengan Perum Pegadaian, Bina Swadaya, ASPPUK dan TP.PKK tentang Pendampingan dan Permodalan kepada dan TP.PKK tentang Pendampingan dan Permodalan kepada Kelompok Perempuan Pengusaha MikroKelompok Perempuan Pengusaha Mikro

22

Lanjutan Bidang Ekonomi (2)

• Dlm Prog. Konsulidasi Telah Dilakukan Kemitraan Unt. Dapat Menjembatani Akses Permodalan Bagi Kelompok Perempuan, Kemitraan Dilakukan Bersama Kementerian Koperasi & UKM melalui PERKASA, dan BKKBN Melalui TAKESRA, KUKESRA Serta dari Dari Dep. Kelautan & Perikanan Melalui Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)

• Pemetaan Permasalahan Usaha Ekonomi Mikro dan Usaha kecil di 6 Provinsi

( Banten, DKI, Jateng, DIY dan Jatim) yang tujuannya Adalah Untuk Mengetahui Karakteristik Pengusaha Kecil dan Mikro yg Dikelola Perempuan, Mengidentifikasi Upaya-upaya yg Telah Dilakukan dan Bentuk-bentuk bantuan yg Pernah Diterima Selama Menjalankan Usaha, Mengidentifikasi faktor-faktor Penting Bagi Perumusan Kebijakan yg Sesuai Untuk Pengembangan Usaha -usaha yg Dilakukan Oleh perempuan

23

Bidang Partisipasi Bidang Partisipasi Politik Perempuan Politik Perempuan

• Dibidang Legislatif Mendorong Dilaksanakannya Revisi UU No. 31 Th. 2003 Ttg. Parpol. Yg Kemudian Menjadi UU. No. 2 Th 2008 Ttg. Partai Politik dan Revisi UU. No. 12 Th 2008 Ttg. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

• Tersusunnya Pedoman Rencana Aksi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan (PRANGKAT PARTPOLPUAN) yg Merupakan Acuan Bagi Seluruh Provinsi Dlm. Melakukan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif

• Tersusunnya Buku Panduan Advokasi & Pembekalan Perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif ( KASIBEKAL PERBACALEG )

• Tersedianya Training of Fasilitator (TOF) perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif Pada Setiap Provinsi (33 Prov)

• Pembekalan Kepada Calon Anggota Legislatif (Caleg) Tetap Khusus Perempuan yg Berada di Wilayah DKI Jakarta

• Memberikan Kontribusi Thd. Di Sah kannya UU. No. 2 Th 2008 Ttg. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Karena Dng. Di Sah kannya UU Tsb. Telah menunjukan Adanya Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif, Yaitu DPR dari 10,36% menjadi 18% dan DPD dari 21,8% menjadi 25%, Walaupun Keterwakilan Minimal 30% Belum Dapat Dicapai

24

SOSIAL BUDAYA:

• TERLAKSANANYA KAJIAN TENTANG POTENSI NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA KKG DI 3 (TIGA) PROVINSI;

• TERSUSUNNYA DRAFT STRANAS BIDANG SOSIAL BUDAYA;• TERSUSUNNYA DRAFT PANDUAN PEMETAAN SOSIAL BUDAYA YANG SETARA DAN ADIL

GENDER;• TERSELENGGARANYA TOT BAGI FASILITATOR PEMETAAN SOSIAL BUDAYA;• TERLAKSANANYA MOU ANTARA KNPP DENGAN PEMERINTAH JERMAN DALAM RANGKA

PENGUATAN HAK SIPIL PEREMPUAN.

LINGKUNGAN:

• TERBENTUKNYA GERAKAN PEREMPUAN PEDULI LINGKUNGAN DI 11 PROVINSI/KAB./KOTA;• KEIKUTSERTAAN DALAM SIDE EVENT GENDER AND CLIMATE CHANGE;• TERSUSUNNYA PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN

LINGKUNGAN;• TERBENTUKNYA MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN

LINGKUNGAN;• MENDUKUNG GERAKAN NASIONAL /AKSI MENANAM 1O JUTA POHON;

PENCEGAHAN PORNOGRAFI:

• TERLAKSANANYA KAJIAN TENTANG AKSESIBILITAS DAMPAK PORNOGRAFI TERHADAP REMAJA DI 3 (TIGA) PROVINSI;

• PENANDATANGANAN PERATURAN BERSAMA MENEG PP, MENKOMINFO, MENPORA, MENAG DAN KAPOLRI TENTANG RAN MEWUJUDKAN KELUARGA BERSIH PORNOGRAFI;

• PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI;• RUU PERATURAN PEMERINTAH PELAKSANAAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG

PORNOGRAFI.

Bidang Sosial Budaya dan Lingkungan

25

26

• Pendidikan Perempuan• Kesehatan Perempuan• Ekonomi Perempuan• Politik dan Hukum• Pembangunan Berkelanjutan

ForumPKHP

RPJMN II2010-2014

MDGs 2015 :

1. Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan

2. Mencapai Pendidikan dasar Untuk Semua

3. Mendorong Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan

4. Menurunkan Angka Kematian Anak

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu6. Memerangi HIV dan AIDS,

Malaria, dan Penyakit Menular7. Memastikan Kelestarian

Lingkungan Hidup8. Membangun Kemitraan Global

Untuk Pembangunan

1. Peraturan Bersama Antara Men.PP, Mendiknas, Menkominfo, Menristek dan BPPT Tentang Pendidikan ICT Bagi Perempuan2. Regulasi Tentang Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan (PHRP)3. Formalisasi Pengusaha Mikro Perempuan4. Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dlm Pengembangan Potensi dan Pengintegrasian Kebijakan di Jabatan Publik5. Regulasi Gugus Tugas Ttg. Pornografi dan Sinkronisasi Stranas RAN Sosbud

1. Satgas PBAP, BKB, PKBM,2. Pokjatap/Satgas Rev. GSI3. Forum PPEP4. Forum Seni Budaya &

Lingkungan Hidup5. Forum Politik dan Hukum

CEDAWICPDBPFA

27

PRIORITAS PROGRAM PKHP

2010 - 2014

PRIORITAS PROGRAM PKHP

2010 - 2014

PENDIDIKAN LAMA PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN

KESEHATAN PEMENUHAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

EKONOMI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN

POLITIK DAN HUKUM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI

LEGISLATIF, EKSEKUTIF, DAN YUDIKATIF

PEMBANGUNAN PERUBAHAN POLA PIKIR & POLA BERKELANJUTAN TINDAK

28

•Menekan tingkat diskriminasi thdp perempuan

•Koord, Advksi, Fasiltiasi,Sos, Integrasi, Sinergi program dg Inst. terkait

•Mencegah perkawinan usia dini

•Berdampak pada kualitas intelektual perempuan

•Menekan tingkat diskriminasi thdp perempuan

•Koord, Advksi, Fasiltiasi,Sos, Integrasi, Sinergi program dg Inst. terkait

•Mencegah perkawinan usia dini

•Berdampak pada kualitas intelektual perempuan

PENINGKATAN LAMA

PENDIDIKAN BAGI

PEREMPUAN

PENINGKATAN LAMA

PENDIDIKAN BAGI

PEREMPUANIntegrasiPBAP

IntegrasiPBAP

Integrasi BKB

Integrasi BKB

Integrasi IPTEK&

IT

Integrasi IPTEK&

IT

Monitoring

CEDAW

Monitoring

CEDAW

TERHAPUSKANNYA BUTA AKSARA PEREMPUAN

TERHAPUSKANNYA BUTA AKSARA PEREMPUAN

MENINGKATNYA PEMAHAMAN IBU,BPK, ORG TUA DLM PEMBINAANANAK BALITA.

MENINGKATNYA PEMAHAMAN IBU,BPK, ORG TUA DLM PEMBINAANANAK BALITA.

TERINVENTARISASINYA

PELAKSANAAN CEDAW DI

INDONESIA

TERINVENTARISASINYA

PELAKSANAAN CEDAW DI

INDONESIA

TURUNNYA BUTA AKSARA PEREMPUAN

TURUNNYA BUTA AKSARA PEREMPUAN

Terbangun nilai budaya bgs &

budi pekerti dari didikan orang

tua

Terbangun nilai budaya bgs &

budi pekerti dari didikan orang

tua

Jumlah organisasi yang

melakukan PKPB

Jumlah organisasi yang

melakukan PKPB

Laporan perkembangan pelaksanaan

CEDAW

Laporan perkembangan pelaksanaan

CEDAW

PartisipasiPendidikan,

•Generasi penerusCinta bgs & NKRI

•Akses IPTEK & IT

•Lama Pendidikan

•Zero Tolerance

Diskriminasi

PartisipasiPendidikan,

•Generasi penerusCinta bgs & NKRI

•Akses IPTEK & IT

•Lama Pendidikan

•Zero Tolerance

Diskriminasi

KEGIATANKEGIATAN SASARANSASARAN INDIKATORINDIKATOR OUTPUT/GOAL

OUTPUT/GOAL

TOTPKPB

TOTPKPB

TERSEDIANYA AKSES DAN

MENINGKATNYA PARTISPASI

PERMP DI BID IPTEK DAN IT

TERSEDIANYA AKSES DAN

MENINGKATNYA PARTISPASI

PERMP DI BID IPTEK DAN IT

TERCIPTANYA GENERASI PENERUS YG MENGHOR MATI DAN MENGHARGAI BGS,NEG,ORG TUA,KEL, SESAMA

Jumlah peremp yg memiliki Akses dan

Partisipasi pd IPTEK dan IT

Jumlah peremp yg memiliki Akses dan

Partisipasi pd IPTEK dan IT

29

PEMENUHAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

• Percepatan Penurunan AKI & AKB• Peningkatan Pemberian ASI• Pencegahan Penyalahguna an Napza dan Penyebaran HIV/AIDS• Pencegahan Penyakit Spesifik Perempuan

Regulasi Ttg RAN-PHRP

Pokjatap /Satgas

Rev. GSI

RPJMN II2010-2014

MDGs 2015 :

1. Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan

2. Mencapai Pendidikan dasar Untuk Semua

3. Mendorong Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan

4. Menurunkan Angka Kematian Anak

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu6. Memerangi HIV dan AIDS,

Malaria, dan Penyakit Menular7. Memastikan Kelestarian

Lingkungan Hidup8. Membangun Kemitraan Global

Untuk Pembangunan

CEDAWICPDBPFA

30

KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR

GOALS

• Koordinasi dg instansi terkait

• Sinergi dengan program terkait

• Konsisten dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan

• Layanan fasilitasi& advokasi

• Efektif bagi peningkatan ekonomi daerah

• Koordinasi dg instansi terkait

• Sinergi dengan program terkait

• Konsisten dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan

• Layanan fasilitasi& advokasi

• Efektif bagi peningkatan ekonomi daerah

PPEPPPEPP2WKS

S

P2WKSS

Formalisasi Usaha

Mikro

Formalisasi Usaha

Mikro

MODEL DESA

PRIMA

MODEL DESA

PRIMA

Konsolidasi

Pelaksanaan PPEP

Konsolidasi

Pelaksanaan PPEP

Peningkatan kesejahteraanKeluarga dan

Penanggulangan Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraanKeluarga dan

Penanggulangan Kemiskinan

Akses informasi, permodalan dan teknologi tepat guna

Akses informasi, permodalan dan teknologi tepat guna

•Penciptaan lapangan kerja

•Pengurangan beban hidup

keluarga miskin

•Peningkatan pendapatan

keluarga miskin

•Penciptaan lapangan kerja

•Pengurangan beban hidup

keluarga miskin

•Peningkatan pendapatan

keluarga miskin

•Monitoring dan evaluasi•Keterpaduan program •Penguatan kelembagaan dan Jaringan

•Monitoring dan evaluasi•Keterpaduan program •Penguatan kelembagaan dan Jaringan

KeluargaPra Sejahtera

menjadi Sejahtera

KeluargaPra Sejahtera

menjadi Sejahtera

AdaData

Perempuan Pengusaha Mikro dan

PeningkatanAkses

informasi, permodalan &

TTG

AdaData

Perempuan Pengusaha Mikro dan

PeningkatanAkses

informasi, permodalan &

TTG•Tingkat pengangguran

menurun•Tingkat

Pendidikan anak

meningkat •Tingkat

Kesehatan meningkat

•Tingkat pengangguran

menurun•Tingkat

Pendidikan anak

meningkat •Tingkat

Kesehatan meningkat

• Produktivitas perempuanmeningkat

• Daya saingmeningkat

• Produktivitas perempuanmeningkat

• Daya saingmeningkat

KKG•Pengambil Keputusan

•Kekerasan

0•Pendapatan

•Kesehatan

•Pendidikan

KKG•Pengambil Keputusan

•Kekerasan

0•Pendapatan

•Kesehatan

•Pendidikan

KEGIATANKEGIATAN SASARANSASARAN INDIKATORINDIKATOR GOALGOAL

31

PARTISIPASI POLITIKPEREMPUAN

PARTPOLPUAN :

KEIKUTSERTAAN PEREMPUAN

SECARA BERMAKNA

DALAM PROSES &

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PADA LEMBAGA PUBLIK & ATAU BADAN HUKUM

PENINGKATAN KETERWAKILA

N PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

POSISI DANPERAN

PEREMPUAN DI

LEMBAGA EKSEKUTIF

KOMPOSISI &PERANAN

PEREMPUAN DILEMBAGA

YUDIKATIF;POSISI & KONDISIKONDUSIF BAGI

PEREMPUAN BERPERAN

SERTA DALAM PROSES

PERADILAN, UNTUKDAPAT & MAMPU

MELAHIRKAN KEPUTUSAN –KEPUTUSAN

BERPERSPEKTIF KKGKETERWAKILAN PEREMPUAN

PARTISIPASI PRP YG BERMAKANA MEWAKILI PRP MEWUJUDKAN KONDISI & POSISINYA SEBAGAI SUMBER DAYA INSANI PEMBANGUNAN YG BERGUNA BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA

POSISI DAN PERAN PEREMPUANSITUASI & KONDISI EFEKTIVITAS

KEIKUTSERTAAN PRP UNTUK PENENTUAN KEBIJAKAN & PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM BADAN HUKUM DAN ATAU LEMBAGA PUBLIK 32

STRATEGI• Pemetaan

sosial budaya melalui rekonstruksi budaya dan kebijakan

• Penyadaran sosial dan perubahan pola pikir masyarakat

• Penguatan

jejaring kerja kelembagaan dan organisasi perempuan

• Membangun jembatan sosial antara kelompok perempuan dgn kelompok strategis lainnya (Ormas, LSM, dll)

1. Membangun komitmen untuk memanfaatkan norma sosial, nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung KKG

2. Merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat khususnya perempuan terhadap konstruksi budaya yang ada;

3. Meningkatkan peran serta dan partisipasi perempuan sehingga dapat memiliki akses, manfaat, dan kontrol dalam pembangunan yang resposif gender;

MoNev:Capaian Strategi,

Prinsip Dasar dan Proses

Kesetaraan dan Keadilan Gender

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

• Pendidikan• Kesehatan• Ekonomi• Partisipasi Politik

Perempuan

SOSBUDLING

STRANAS

33

Terima – Kasih 34