KISI-KISI HPI

1. Hubungan antara Kedaulatan dengan Yurisdiksi ?

Yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan suatu Negara merdeka. Kedaulatan sebagaimana kita ketahui adalah merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu Negara, ini berarti diatas kedaulatan itu tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi. Kedaulatan yang dimiliki suatu negara menunjukkan suatu negara itu adalah merdeka / tidak tunduk pada kekuasaan lain, tetapi hal ini tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi.

Pembatasannya sendiri adalah hukum, baik nasional maupun internasional. Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung 2 aspek:

1) aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada / terjadi didalam batas wilayahnya.

2) aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berdada / terjadi diluar wilayah negara itu, tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.

Berdasarkan kedaulatannya, maka dapat diturunkan bahwa hak, kekuasaan & kewenangan dengan yuridiksi tersebut, suatu negara dapat mengatur secara lebih terperinci & jelas masalah” yang dihadapinya.

2. Pengertian Yurisdiksi, Perluasan Yurisdiksi dengan azas teritorial beserta contohnya?

Yurisdiksi merupakan kompetensi Negara untuk mengatur, menetapkan dan melaksanakan peraturan berdasarkan hukum nasionalnya. Dan merupakan kewenangan Negara untuk mengadili pelanggaran hk bagi warganegara sndiri/ asing, bnda bergerak/ tdk berdsrkan hk nasionalnya.

Perluasan yurisdiksi dengan azas territorial, asas territorial adalah asas yang mendasari hak suatu Negara menerapkan hukum pidana nasional terhadap semua tindak pidana nasional terhadap semua tindak pidana yang dilakukan dalam batas wilayah territorial.

contoh: dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 1961 tth hubungan diplomatic

Gedung diplomatic merupakan perluasan wilayah Negara pengirim di Negara penerima. Gedung kedutaan mempunyai kekebalan diplomatic, sehingga hk pidana nasional suatu Negara tidak dapat berlaku dlm wil. perluasan Negara, khususnya gedung kedutaan, kewajiban Negara penerima mengamankan gedung yang dilakukan pihak luar di Negara penerina.

3. Pelaksanaan Yurisdiksi kriminal dan kompetensi yurisdiksi terhadap kapal asing di laut (Perairan pedalaman; Pelabuhan dan Laut teritorial)

Pelaksanaan yurisdiksi criminal Negara pantai terhadap kapal niaga asing :1) thd kapal asing yg memasuki laut pedalaman/ berada di wil. pelabuhan Negara

pantai2) thd kapal asing yg memasuki/ berada di laut territorial Negara pantai.

Kompetensi yurisdiksi thd kapal asing di laut pedalaman/wil. pelabuhan;

a) kapal niaga asing mempunyai perluasan yurisdiksi/yurisdiksi ekstratorial.b) ketika memasuki laut pedalaman/berada di pelabuhan Negara lain, yurisdiksi

ekstrateritorial dari kapal menjadi semu (yurisdiksi quasi territorial), karena : masuknya kapal niaga asing harus ada ijin dahulu pd otoritas Negara

pantai kapal niaga asing tunduk pd otoritas dr Negara pantai (yurisdiksi Negara

pantai lbh kuat drpda yuridiksi bendera kapal). kecuali Negara pantai melepaskan hak yurisdiksi kriminalnya

di laut pedalaman tidak dikenal jalur lintas damai.

Kompetensi yurisdiksi criminal thd kapal asing di laut territorial:

setiap kapal yg berada dlm batas2 teritorial hrs tunduk pd Negara pantai kapal asing berhak melewati batas 12 mil wil. Negara lain, krn ada hak lintas

damai : memeberikan kebebasan/hak dp kapal2 asing u/ melewati Negara pantai hak Negara pantai u/ melakukan pengejaran seketika thd kapal yg melakukan

pelanggaran di wil. Negara pantai-ke laut lepas

4. Kasus Innocence Passage Right atas kapal asing di laut teritorial suatu negara; Hak melakukan penggeledahan atas Innocence Passage Right

innocence passage right (hak lintas damai); melaksanakan pelayaran melalui laut territorial tnpa memasuki laut pedalaman menuju laut lepas/ neg.ketiga(kedudukan neg. pantai dgn neg. bendera kapal seimbang dlm arti kedua neg. sama kuat dlm penerapan yurisdiksinya).melaksanakan pelayaran dari laut pedalaman menuju laut lepas melalui laut territorial suatu neg. pantai.

5. Kasus Hot Persuit atas kapal yang melanggar kedaulatan Negarahot persuit (hak pengejaran seketika)

a) bila aparat neg. pantai mempunyai alas an yg kuat u/mengejar kpal asing yg melanggar per-UU-an tsb

b) pengejaran dimulai pd wkt kapal asing/salah satu sekocinya brada dlm lingk. perairan pedalaman, laut territorial/zona tmbahan /ZEE neg.pantai

c) pengejaran di lak. seketika, harus terus menerusd) pengejaran hnya dpt dilak/dimulai stelah perintah berhenti diberikane) pengejaran dilak. dgn menggunakan kpal militer/pesawat militer

f) pengejaran berhenti stlh kpal yg dikejar memasuki laut teritorialnya/laut territorial neg.ke 3

g) pengejaran dilak. olh kpal terbang /pesawat terbang /kpal lain /pswt terbang yg sdg menjalankan tugas pem.yg khusus diberi kuasa u/melaksanakan hak itu

6. Perluasan yurisdiksi kriminal negara pantai di laut lepas; azas dan kejahatan yang dapat ditindak

psl 97 UNCLOS’82 : setiap TP kejahatan atau pelanggaran yg dilakukan di ats kapal yg berlayar di ats laut lepas, yurisdiksinya sepenuhnya pd bendera kapal.psl 110 UNCLOS’82 : Negara pantai dpt menerapkan yurisdiksinya di laut lepas thd kejahatan dlm kategori delict jure gentium / kejahatan yg dianggap sbg musuh bersama umat manusia (perdagangan budak, perdagangan narkotika, kejahatan pembajakan).Negara pantai berhak melakukan pengejaran seketika thd kapal yg melakukan pelanggaran di wil. Negara pantai –ke laut lepas.

7. Yurisdiksi kriminal kapal di laut lepas

psl 87 UNCLOS’82 : laut lepas merupakan wil. laut ug tidak berada di bawah kedaulatan Negara manapun (common heritage)setiap Negara dpt memanfaatan laut lepas u/ pelayaran, terbang , pemasangan kabel pipa di bawah laut, membangun pulau buatan dan instalasi lainya, penangkapan ikan, riset ilmiah.

8. Yurisdiksi negara atas kasus kejahatan diatas pesawat dan dasar hukumnya

Yurisdiksi criminal thd kejahatan di ats pesawatDasar Hukum :

1) Konvensi Tokyo 1963 (the convention on offences and certain other acts commeitted on board aircraft) mulai belaku tgl 4 okt’69Negara di mana pesawat terbang di daftarkan (the state of registration of the aircraft) adalah Negara yg berkompeten u/ melaksanakan yurisdiksi thd kejahatan/tindakan2 lain yg di lakukan di ats pesawat udara. (psl 3)

2) Konvensi Den Haag 1970 (convention suppression of unlawful seizure of aircraft) berlaku tgl 14 okt’71setiap Negara peserta konvensi hrs mengambil tindakan yg perlu u/ melaksanakan yurisdiksinya thd kejahatan2 dan setiap tindakankekerasan thd penumpang/ awak pswt, dlm hal :

kjhatan tsb dilak. di ats pesawat suatu negar dmn pswt didaftarkan I neg.tsb

pswt itu mendarat di wil.nya dan sipelaku berada di ats pswt tsb kej. tsb dilak. di ats pswt yg diserahkan pd pnyewa yg berkedudukan/

kegiatan bisnisnya/ jk si pnyewa tdk mpnyai kedudukan bisnisnya mk tmpt tinggal 9permanenya)di neg tsb (psl 4)

3) Konvensi Monttreal 1971 (convention for the suppression of unlawful against the safety of civil aviation) berlaku tgl 26 jan’73Setiap neg. peserta konvensi hrs melaksanakan tindakan u/ melaksanakan yurisdiksi thd kej.2 apabila ;

kej. dilak. di wil. negaranya kej. dilak. thd/ di ats pswt udara yg di daftarkan di neg.nya pswt mendarat di wil.nya dan si pelaku kej. msh berada dlm pswt

udara(psl 5)

9. Pengertian; Hakekat dan tujuan ekstradisiPengertian : penyerahan yg dilak. scr formal,baik yg dilak. berdasarkan perjanjian yg diadakan sblmnya / berdsrkan prinsiptimbal baik, ats seseorg yg dituduh melakukan TP kej./ yg telah dijatuhi hukuman ats kej. yg dilakukanya olh Negara tempatnya melarikan diri/bersembunyi, pd neg.yg memiliki yurisdiksi mengadili ats permintaan dri neg.tsb dgn tujuan u/ mengadili/melaksanakan hkumanya. (I wayan patrian)pda hakekatnya ektradisi merupakan slah satu bentuk kerjasma internasional dgn tujuan agar neg. yg mempunyai yurisdiksi thd org yg melakukan TP dlm wil. teritorialnya, dpt mengadili/menerapkan ketentuan hkm pidananya thd pelaku TP tsb yg berda di luar wil. negaranya.Tujuan :

mengadili/menghukum thd org yg melakukan kej. dlm yurisdiksi kriminalnya kerjasama setiap neg. dlm hal pemberantasan kej. internasional menjamin epastian hkm dam menjamin hak2 dri org yg dimintakan ekstradisi

10. Azaz dan Prinsip Perjanjian ekstradisi1) Asas kejahatan ganda (doble criminality principle) : suatu syarat bhw ekstradisi

dpt dilak./dikabulakn permohonanya jk kej. yg dilak. dan dijadikan dsr permintaan ekstradisi merupakan suatu T[ dan diancam pidana oleh neg. peminta dan neg. diminta ekstradisi

2) Asas kekhususan (specialist principle):pelaku yg telah diekstradisikan, hany dpt diadili khusus thd kej. yg dijadikan dsr permintaan ekstradisi

3) Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik : pada dasarnya u/ menentukan ada atau tdknya suatu TP dpt dikualifikasikan sbg kej. politik tergantung persepsi Negara yg diminta ekstradisi.

4) Asas tidak menyerahkan waganegaranya sendiri : Negara dpt menolak permohonan ekstradisi jika pelaku yg dimintakan adlh warganegaranya sendiri yg sudah masuk di negaranya.

5) Asas ne bis in idem : hak suatu neg. u/ menolak permintaan ekstradisi ats pelaku TP kej. bila pelaku telah dijatuhi pidana yg mempunyai kekuatan ttp ats tindak kej. yg dimintakan ekstradisi di neg. yg diminta, org yg dimintakan ekstradisi sdg dlm proses penuntutan/diadili/ats tindakkej. yg dimintakan ekstradisi

6) Asas daluwarsa ; brati telah lewat wktu, thd penuntutan maupun pelaksanaan pidana, asas ini tidak hanya terbatas pd gugurnya penuntutan saja, juga mencakup gugurnya melaksankan pidana

a) Eliminative system (system tanpa daftar) ; kejahatan2 yg dpt diekstradisikan adlh kej. yg diancam pidana dlm batas ttt yg disetujui oleh kedua belah pihak dgn penentuan bts min. ancaman pidana

b) Enumerative system (ssistem dengan daftar: suatu perjanjian yg scr teperinci mencantumkan jenis2 kej. yg dpt diekstradisikan, shg thd kej. yg tdk tercantum dlm perjanjian tdk dpt diekstradisikan

c) Sistem gabungan : suatu system yg mensyaratkan dpt dekstradisikanya kej. apabila telah dipenuhi syarat kej. yg dilak. sesuai dgn jenis2 kej. yg diperjanjiakan, kej. tsb memnuhi pidana yg telah ditentukan

11. Pengertian Kejahatan Politik dan teori yang mendasari penolakan ekstradisi karena kejahatan politik

Kejahatan politik berarti kejahatan yg dilakukan merupakan kejahatan/ ditujukan u/ kepentingan politik.teori yg mendasari :

teori preforderence u/ menentukan kej. politik/ bukan semata-mata ttg pd kadar kejahatanya

teori keseimbangan : harus ada keseimbangan antara cara-cara melakukan kejahatan dengan tujuan politik yang ingin dicapainya

teori obyektif / absolute: bahwa delik politik ditunjukan terhadap Negara dan fungsinya

teori subyektif/relative : semua delik umum yang dilakukan dengan suatu tujuan politik merupakan delik politik

teori predominan: diperhatikan apa yang dominan dari suatu perbuatan teori political indidance : melihat pada perbuatan yang dianggap sebagai bagian

dari suatu kegiatan politik.

12. Pengertian; Tujuan dan fungsi dibentuknya Interpol

Pengertian : organisasi internasional yg memfasilitasi kerjasama kepolisoan internasional u/ penanganan dan penanggulangan kej. internasional dan trans nasional.

Tujuan : memajukan kerjasama dan saling membantu selusa mungkin antara semua

otoristas polisi criminal dlm batas2 hkm yg berlaku di negara2 yg berbeda dgn semangat UDHR

mendirikan/mengembangkan badan2 yg efektif membantu, mencegah dn memberantas kej. internsional dan transnasional

tdk mengintervensi yg bersifat mencampuri urusan politik, militer, agama dan ras di masing2 neg.

Fungsi :

1) Pemberantasan kejahatan internasional melalui: pertukaran keterangan polisi ( preventif dan represif dokuen, barang bukti) identifikasi pelaku kej. 9terkait dgn merubah identitas) penangkapan pelaku yg dimintakan ekstradisi (ICPO : pastikan keberadaan

pelaku, tdk ada kesangsian thd pelaku, adanya SP penangkapan, ada kepastian pelaku akan dimintakan ekstradisi).

2) kerjasama internasional : dilak. via pertukaran informasi melalui NBC masing2 neg., lingkup kerjasma inter : pertukaran informasi criminal, joint investigation, joint operation, capacity building, dan bantuan teknis serta taktis dlm pnyelesaian perkara

13. Peran Interpol dalam ekstradisi

peran Interpol dlm ekstradisi: dlm keadaan mendesak neg.anggota dpt gunakan saluran ICPO u/melakukan

penahanan sementara ats seseorg yg dicari smbil menunggu permintaan ekstradisi via saluran diplomatic

permintaan hrs memuat : uraian identitas plaku, kej. yg dilak., hk yg akn diterapkan

pernyataan permintaan ekstradisi dilak. scr formal , dokumen yg beri kewenangan u/menahan pelaku ybs

neg. diminta dpt mengambil tindakan yg diperlukan dan segera memberitahukan thd hsl permintaan pd Negara yg berwenang mengadili

14. Mekanisme dan cara bekerjanya Interpol

NBC mengadakan hub. dgn NBC di masing2 neg.

NBC suatu neg. mengisi permohonan penangkapan thd pelaku kej. yg disebut red index notice/red index wanted notice/warrant of arrest yg diserahkan pd sekjen Interpol-ICPO

Sekjen menampung semua informasi dari NBC berbagai Negara, meneruskan informasi tsb pd neg. anggotanya

oleh sekjen, red index notice tsb disebarkan ke seluruh NBC’S-NBC’S dan red index notice berubah menjadi international warrant of arrest sbg dsr NBC’S neg. lain melakukan penangkapan pelaku, kmudian diikuti penahanan dan permintaan ekstradisi

15. Pengertian Ham dan perspektif HAM secara Folosofis; Hukum dan Politis

Pengertian : seperangkat hak yg melekat pd hakikat dan eberadaan manusia sbg makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNYA yg wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap org demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.(psl 1 UU no 39 thn 1999 ttg Ham vis UU pengadilan Ham no 26 thn 2000 ttg pengadilan Ham)Perspektif ham secara ;

filosofis, artinya Ham sbg hak yg melekat pd individu yg hrs dijamin oleh neg. sbg pelaksanaan prinsip obligation erga omnes

hukum, artinya Negara mempunyai kewajiban menjamin, mengatu/melindungi dan penegakan hk ham setiap wrganya

politis, artinya neg. ada dlm pergaulan internasional yg meletakan penghormatan ham sbg sarana bargaining politik dan ekonomi internasional

16. Perbedaan Ordinary dan ekstra ordinary crimes

Ordinary crime:a) sifat kejahatanya insidentil

b) korbanya individualc) tdk ada pngecualian asas non retro aktif, daluwarsa, nebis in idemd) ada alas an penghapus pidana berdasarkan perintah atasane) tdk ada pertanggungjawaban komandan akibat TP yg dilakukan bawahanf) pengadilan nasional

Extra ordinary crime:

a) sifat kejahatanya sistematikb) korbanya masalc) ada pengecualian asas non retroaktif, daluwarsa, nebis in idemd) tdk ada alas an penghapus pidana berdasar perintah atasane) ada petanggungjawaban komandanf) pengadilan nasional/pengadilan internasional

17. Pengertian dan unsur essensi dari kejahatan Genocida; Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai Pelanggaran berat HAMKejahatan Genosida: suatu perbuatan yg dilakukan dengan maksud u/menghancurkan/memusnahkan seluruh/sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama.unsur essensi dari kejahatan genocide adalah adanya maksud untuk memusnahkan sebagian/seluruh kelompok yg didasarkan pda klompok bangsa,ras,etnis dan agama.Kejahatan terhadap kemanusiaan salah satu dari perbuatan2 yg dilak. sbg bagian dari serangan yg meluas atau sistematik yg diketahui bhwa serangan ditujukan scr langsung terhadap penduduk sipil.unsur essensi perbuatan yg merupakan bagian dari serangan yg dilakukan scr meluas/sistematis, serangan langsung ditujukan pd penduduk sipil.

18. Pengertian Sistematis dan meluas yang ditujukan pada penduduk sipil dalam pelanggaran terhadap kejahatan kemanusiaan

Meluas : jumlah korban massal/skala besar , tindakanya bersifat massive yaitu berulang-ulang dan dilakukan secar kolektif dengan considerable serious.Sistematis : ada pola/rencana mengenai cara2 yg dilakukan, mencerminkan suatu pola tetap/metode ttt yg diorganisir scr menyeluruh

19. Macam-macam Peradilan Pidana Internasional;

1) Peradilan pidana internasional ad hoc: International Military Tribunal at Nuremberg 1946 Internasional Military Tribunal at Tokyo 1948 International criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993 International Criminal Tribunal for the Rwanda 1994

2) Peradilan pidana internasional permanenInternational Criminal Court berlaku kolektif 2002

20. Tujuan dibentuknya IMT; ICTY; ICTR; dan latar belakang pembentukan ICCLatar belakang pembentukan ICC:

a) peristiwa PD II (nazi dan jepang) Serbia-bosnia,Rwandab) perkembangan konsep kejahatan internasional, termasuk tindakan kekejaman

terhadap manusia yg sifat dan akibat tindakan tsb mengancam terhadap kemanusiaan (trmsk kekejaman thd wanita dan anak2)

c) universal jurisdictiond) kekhawatiran masyarakat dunia thd ketidakmauan dan ketidakmampuan Negara

u/mengadili krn para pelaku kej. umumnya mempunyai kekebalan dlm hukk. nasionalnya(krn kapasitasnya sbg penguasa/aparat pemerintah)

e) praktek impunityf) keberadaan mahkamah ad hoc yg tidak efektif dan efisieng) victor justice tdk mewakili keadilan masyarakat internasionalh) retroaktif vs legalitasi) selected justicej) tdk permanen , biaya mahalk) presecutor dan judges blm mewakili masyarakat internasional

21. Prinsip dasar dan berlakunya yurisdiksi ICC

prinsip dasar pendirian ICC:asas complementary (ICC dibentuk sbg pelengkap daripengadilan nasional), ICC dpt menerapkan yurisdiksi pidananya thd suatu kej. yg termsk yurisdiksinya, apabila pengadilan dr neg. nasional tsb diidentifikasikan telah unwillingness/unableberlakunya yurisdiksi ICC : didasarkan pd asas

1) Ratione temporis, artinya yurisdiksi ICC setelah statuta berlakunya efektif(sjk tgl 17 juli 2002) dan hnya mempunyai yurisdiksi sbatas empat jnis kej.tsb

2) asas melekat/inherent, artinya bahwa setiap neg. yg meratifikasi statuta roma’98 , scr otomatis tunduk pd berlakunya yurisdiksi ICC , neg. yg telah meratifikai tdk bisa mengajukan reservasi

22. Kasus Yurisdiksi ICC terhadap negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma 1988 dan negara yang belum meratifikasi

23. Penjelasan Azas dalam proses persidangan ICC

a) Nullum crimen sine lege: seorg dipertanggungjawaban ats dsr statuta ini apabila tindakan/ perbuatan yg sdg berlangsung merupakan kej. di bwh yurisdiksi ICC

b) Nulla poena sine lege: seseorg hnya dpt dinyatakan bersalah dan dihuk sesuai dgn statuta ini

c) Ratione personae non retroaktif : seseorg tdk dpt dipertanggungjawabkan scr pidana berdsrkan statuta ini, ats kej. yg dilakukan sblm statuta ini diberlakukan.

d) Individual criminal responsibility; seseorg dpt dimintakan tanggung jwb pidana scr individual dlm kapasitasnya sbg pelaku, menyuruh lakukan, membantu, donator, menghasut, shg terjadi tindak kejahatan atas kej. yg dilak. sesuai dgn statuta ini

e) Nebis in idem: seseorg tidak boleh diadili dan dihukum di Mahkamah u/ kedua kalinya berkenaan dgn kej. yg dilakukan, dmn mahkamah dlm siding sblmnya tlh menyatakan bersalah/ membebaskan pelaku tsb

f) Responsibility of commander and other superior : seseorg komandan militer/seseorg yg scr efektif bertindak sbg sorg komandan militer scrpidana bertanggung jwb ats kej. di dlm yurisdiksi mahkamah yg dilak. oleh pasukan di bwh komando/kekuasanya

g) superior order and prescprition of law : suatu kej. dlm yurisdiksi mahkamah yg telah dilak. olh seseorg ats perintah seorg atasan, baik militer/sipil tdk membebaskan tanggungjwb pidana org yg memberi perintah

24. Pengertian peristilahan dalam yurisdiksi dan ICC