1. Introduction With a death toll of about 350 thousand, the Indian Ocean tsunamicaused by the deep-sea earthquake near northern Sumatra on 26 December 2004 is by far the worst natural disaster of that kind in the recoded human history. 1 Quite apart from the sheer numberof deaths, the Indian Ocean tsunami has at least two unique features, which make it a valuable laboratory for the study of disaster management issues in the new millennium.

First, it is the world’s first truly global disaster, with lives shattered in a dozen of countries in two different continents. Second, the response to the disaster has also been global in a way rarely seen before, with tens of millions of ordinary citizens reaching into their pockets to send aid, in addition to donor governments and agencies. In some donor nations such as theUK, USA, Italy and Germany private donations surpassed the sizable government aid commitments and for the first time corporate donors figured prominently among private donors. ∗

Dengan korban tewas sekitar 350 ribu, tsunami Samudera Hindia akibatgempa di laut dekat Sumatera Utara 26 Desember 2004 merupakanbencana alam terburuk dalam catatan sejarah manusia recoded.Terlepas dari banyaknya kematian, tsunami Samudera Hindia memilikisetidaknya dua fitur unik, yang membuatnya menjadi laboratorium yangberharga untuk studi isu-isu manajemen bencana di milenium baru.

Pertama, hal ini merupakan bencana global pertama di dunia, dengan kehidupan hancur di selusin negara di dua benua yang berbeda.

Kedua, respon global terhadap bencana merpakan cara yang jarang terlihat sebelumnya, dengan puluhan juta warga biasa merogoh kantongmereka untuk mengirim bantuan, selain negara-negara donor dan lembaga.

Di beberapa negara donor seperti Inggris, Amerika Serikat, Italia dan Jerman sumbangan pribadi melampaui komitmen bantuan pemerintah yang cukup besar dan untuk pertama kalinya donor perusahaan menonjoldi antara donor swasta.

The first feature, the vast geographic spread of the disaster, produced a huge logistic challenge for international organizations and aid agencies. It also rekindled international interest is in setting up a global disaster monitoring system andother cooperative initiatives to increasing public awareness of calamities of this nature at the global and regional level.

The second feature, massive tsunami aid flows, has drawn attention to a number of new issues of international aid operations, including avoiding duplication of tasks, setting up procedures for translating aid pledges into actual aid flows and finding ways and means of avoiding untoward effects of massive aid inflows in an unplanned fashion to the affected countries.

Fitur pertama, penyebaran geografis yang luas dari bencana, menghasilkan tantangan logistik besar untuk organisasi internasionaldan badan-badan bantuan. Hal ini juga menghidupkan kembali minat internasional dalam mendirikan sebuah sistem pemantauan bencana global dan inisiatif koperasi lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana alam ini di tingkat global dan regional.

Fitur kedua, aliran bantuan tsunami besar, telah menarik perhatian sejumlah isu baru operasi bantuan internasional, termasuk menghindari duplikasi tugas, menyiapkan prosedur untuk menerjemahkanjanji bantuan dalam arus bantuan yang sebenarnya dan menemukan cara dan sarana untuk menghindari efek yang tidak diinginkan dari aliran

bantuan besar-besaran dengan cara yang tidak direncanakan ke negara-negara yang terkena dampak.

The unprecedented preference shown by individual donors to informal private channels has thrown into sharper relief the veining public confidence in aid organizations and receiving-country governments.

In addition, the devastation caused by the tsunami has begun to reveal a close connection between the magnitude of the damage caused by the killer waves and the violation of environmental regulations in the affected countries. Although the height of thewaves and their global spread were purely the work of nature, there is clear evidence that the sheer number of losses of human lives was partly a result of modern progress, ruthless destruction of natural defenses such as coral forests and mangrove swamps, and building oceanfront hotels and villas in violation of coastal conservation legislation.

Preferensi yang belum pernah terjadi sebelumnya ditunjukkan oleh donor individu untuk saluran pribadi informal dilemparkan ke bantuantajam kepercayaan publik urat dalam organisasi bantuan dan pemerintah penerima-negara.

Selain itu, kehancuran yang disebabkan oleh tsunami telah mulai untuk mengungkapkan hubungan yang erat antara besarnya kerusakan yang disebabkan oleh gelombang pembunuh dan pelanggaran peraturan lingkungan di negara-negara yang terkena dampak.

Meskipun ketinggian gelombang dan penyebaran global mereka murni karya alam, ada bukti jelas bahwa banyaknya kerugian dari kehidupan manusia adalah sebagian hasil dari kemajuan modern, kehancuran kejamdari pertahanan alami seperti hutan karang dan hutan bakau , dan bangunan pantai lautan hotel dan vila yang melanggar undang-undang konservasi pesisir.

The purpose this paper is to document the nature and extent of the disaster, and to undertake a preliminary analysis of the economic impact and disaster management process in the immediate aftermath ofthe disaster, in order to set the stage for deeper analysis of theseand related issues. The paper is arranged in three main sections. Itbegins with a broad-brush picture of the tsunami disaster – the nature and extent of the calamity and the international donor response – from a comparative perspective. The next two sections contain case studies of the two worst affected countries – Indonesia(Aceh province) and Sri Lanka. The case studies follow a common format, focusing in turn on the history of natural dissenters and the preparedness (or rather lack of it) for facing them, the economic impact of the tsunami and the crisis management experience to date. The final section summarizes the key findings and policy lessons.

Tujuan makalah ini adalah untuk mendokumentasikan sifat dan tingkat bencana, dan untuk melakukan analisis awal dari dampak ekonomi dan proses manajemen bencana segera setelah bencana, untuk mengatur panggung untuk analisis lebih dalam ini dan terkait masalah.

Makalah ini disusun dalam tiga bagian utama. Ini dimulai dengan gambaran luas sikat dari bencana tsunami - sifat dan luasnya bencanadan respon donor internasional - dari perspektif komparatif. Dua bagian berikutnya berisi studi kasus dari kedua negara yang terkena dampak terburuk - Indonesia (provinsi Aceh) dan Sri Lanka.

Studi kasus mengikuti format umum, dengan fokus pada gilirannya padasejarah pembangkang alam dan kesiapsiagaan (atau lebih tepatnya kurangnya itu) untuk menghadapi mereka, dampak ekonomi dari tsunami dan pengalaman manajemen krisis sampai saat ini. Bagian terakhir merangkum temuan utama dan pelajaran kebijakan.

2. The Indian Ocean Tsunami: An Overview

On 26 December at 0059 GMT (just before 8 am local time) an earthquake measuring 9.0 on the Richter scale occurred about 30 km off the west coast of Sumatra, the extreme western end of the ‘Ring of Fire’ (a zone of frequent volcanic eruption partly encircling thePacific Basin that accounts for over 80 percent of the world’s largest earthquakes).

This was the fifth largest earthquake for a century and the largest after the one erupted in Prince William Sound in Alaska in 1964 (9.2on the Richter scale). It ruptured about 1300 km of the fault boundary between the Indo-Australian Plate under the southeastern Eurasian plate, slipping the former under the latter and lifting theseabed by as much as by 5 meters (16 feet). The initial energy released by the eruption was estimated at about 25 Hiroshima bombs (Lay et al. 2005).

Sebuah Tinjauan Indian Ocean Tsunami

Pada tanggal 26 Desember di 0059 GMT (sebelum 08:00 waktu setempat) gempa berkekuatan 9,0 pada skala Richter terjadi sekitar 30 km di lepas pantai barat Sumatra, ujung barat ekstrim dari 'Ring of Fire' (zona sering vulkanik letusan sebagian mengelilingi Basin Pasifik yang menyumbang lebih dari 80 persen dari gempa bumi terbesar di dunia).

Ini adalah gempa terbesar kelima selama satu abad dan terbesar setelah satu meletus di Prince William Sound di Alaska pada tahun 1964 (9,2 pada skala Richter). Hal pecah sekitar 1300 km dari batas kesalahan antara Lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia tenggara, tergelincir di bawah mantan yang terakhir dan mengangkat dasar laut sebanyak oleh 5 meter (16 kaki). Energi awal yang dirilisoleh letusan diperkirakan sekitar 25 bom Hiroshima (Lay et al. 2005).

The tsunami split about 8 minutes after the rupture, sending energy pulses east towards the Sumatra coast and west across the open seas in the Bay of Bengal at a speed up to 800 km an hour (the speed of a modern jet plane at full throttle). The eastward-moving wave traveled through first, pulling water away from shores. So the westward, long-distance tsunami processed crest first. The height of the leading tsunami wave increased to as much as 24.4 meters as it approached in 28 minutes the shallow waters of the Aceh province of Sumatra (National Geographic, 2005). Meanwhile the long-distance tsunami widened its arc as it continued west, affecting coastal areas of Thailand, Myanmar, India (Tamil Nadu, and Andaman and Nicobar Islands), Malaysia, Sri Lanka, Maldives, Somalia, Kenya and Tanzania (See Map 1).

Tsunami membagi sekitar 8 menit setelah pecah, mengirim pulsa energitimur menuju pantai Sumatera dan barat di laut lepas di Teluk Benggala dengan kecepatan hingga 800 km per jam (kecepatan pesawat jet modern pada kecepatan penuh) . Gelombang bergerak ke arah timur perjalanan melalui pertama, menarik air dari pantai. Jadi arah barat, tsunami jarak jauh puncak diolah terlebih dahulu. Ketinggian gelombang tsunami menyebabkan peningkatan sebanyak 24,4 meter saat mendekati di 28 menit perairan dangkal provinsi Aceh Sumatera (National Geographic, 2005). Sementara tsunami jarak jauh melebar busur karena terus barat, yang mempengaruhi wilayah pesisir Thailand, Myanmar, India (Tamil Nadu, dan Kepulauan Andaman dan Nicobar), Malaysia, Sri Lanka, Maladewa, Somalia, Kenya dan Tanzania(Lihat Peta 1 ).

The Aceh province, the land mass closest to the east of the epicenter of the earthquake, had to bear the full brunt. Sri Lanka was the next worst affected because there was no landmass between it and the epicenter to cushion the coastlines in the north, east and the south. The fault line of the earthquake was in a north-south orientation. The great strength of the long-distance tsunami was therefore in east-west direction. This explains why Bangladesh, which lies on the northern end of the Bay of Bengal, had very few casualties despite being a low-lying country regularly devastated by cyclones and why Somalia was hit

harder than Bangladesh despite being far away from the epicenter.The physical oceanography of the Indian Ocean during the month ofDecember also seems to have played a role in determining the pathand the severity of the tsunami waves. In the month of December under the North East Monsoon the equatorial Indian Ocean jet propagates along the equator from Sumatra (near the epicenter of the earthquake) slightly to the South of Sri Lanka and to Somalia. This was perhaps an additional reason why the impact of the waves was so severe in Sri Lanka, the Indian state of Kerala was badly hit despite the cover provided by the landmass of Sri Lanka, and the impact on Somalia (and also Kenya and Tanzania) was disproportionate to the long distance from the epicenter.

Provinsi Aceh, tanah massa terdekat ke timur dari pusat gempa, harusmenanggung beban penuh. Sri Lanka adalah yang terburuk terkena dampak berikutnya karena tidak ada daratan antara itu dan pusat gempa untuk melindungi garis pantai di utara, timur dan selatan. Garis patahan gempa berada di orientasi utara-selatan.

Kekuatan besar dari tsunami jarak jauh karena itu arah timur-barat. Hal ini menjelaskan mengapa Bangladesh, yang terletak di ujung utaraTeluk Benggala, sangat sedikit korban meskipun negara dataran rendahteratur hancur oleh badai dan mengapa Somalia dipukul keras daripadaBangladesh meskipun jauh dari pusat gempa.

The oseanografi fisik Samudera Hindia selama bulan Desember juga tampaknya telah memainkan peran dalam menentukan jalan dan keparahandari gelombang tsunami. Pada bulan Desember di bawah North East Monsoon khatulistiwa Samudera Hindia jet menjalar di sepanjang khatulistiwa dari Sumatera (dekat pusat gempa) sedikit ke selatan Sri Lanka dan Somalia. Ini mungkin alasan tambahan mengapa dampak dari gelombang itu begitu parah di Sri Lanka, negara bagian India Kerala parah terkena meskipun penutup disediakan oleh daratan Sri Lanka, dan dampak pada Somalia (dan juga Kenya dan Tanzania) adalah proporsional dengan jarak jauh dari pusat gempa.

Map 1 about here

The Pacific Tsunami Monitoring Centre (PTMC) in Honolulu, Hawaii2 detected the earthquake 18 minutes after the eruption and issued an e-mail communiqué to the Pacific-nation member countries saying thatthere was no threat to them. A second communiqué indicated the possibility of a tsunami affecting countries in the Indian Ocean Sixty-five minutes later.

Pusat Pemantauan Tsunami Pasifik (PTMC) di Honolulu, Hawaii 2 mendeteksi gempa 18 menit setelah letusan dan mengeluarkan komunikasi e-mail kepada negara-negara anggota bangsa Pasifik mengatakan bahwa tidak ada ancaman bagi mereka. Sebuah komunikasi kedua menunjukkan kemungkinan tsunami negara di Samudera Hindia Enampuluh lima menit kemudian mempengaruhi.

This information was, however, not communicated to the countries in the Indian Ocean region, as the PTMC officials did not have requiredcontracts in their address book. There was no warning system in place in the Indian Ocean. Even if the information were made available, it would not have made a big difference because these countries had no effective civil defense mechanism for getting the information to the people. Moreover, unlike in the Pacific Ocean, tsunami has been a very rare occurrence in the Indian Ocean and historically tsunami-related calamities had been of minor importancecompared to other natural disasters (Abbott, 2004, Ch. 3; Albala-Bertrand 1993, Ch. 2).

Informasi ini, bagaimanapun, tidak dikomunikasikan kepada negara-negara di kawasan Samudera Hindia, sebagai pejabat PTMC tidak telah diperlukan kontrak dalam buku alamat mereka. Tidak ada sistem peringatan di tempat di Samudera Hindia. Bahkan jika informasi yang tersedia, itu tidak akan membuat perbedaan besar karena negara-negara tersebut tidak memiliki mekanisme pertahanan sipil yang efektif untuk mendapatkan informasi kepada masyarakat. Selain itu,

tidak seperti di Samudera Pasifik, tsunami telah menjadi kejadian yang sangat langka di Samudera Hindia dan historis bencana yang berhubungan dengan tsunami telah kurang penting dibandingkan dengan bencana alam lainnya (Abbott 2004, Ch 3;. Albala-Bertrand tahun 1993, Ch . 2).

The 26 December tsunami was first and foremost a human tragedy. Total official death toll had passed the 220 marked by mid February 2005, with over 50 thousand people still missing (presumably also dead) (Table 1).

The Secretary General of the UN, Kofi Annan described the catastrophe as ‘the largest natural disaster the organization hashad to respond on behalf of the world community in the 60 years of our existence’. The macroeconomic impact on Indonesia, India and Thailand is unlikely to be severe compared to the shocking human toll.

Tsunami 26 Desember merupakan tragedi kemanusiaan pertama dan utama.Jumlah korban tewas resmi telah melewati 220 ditandai dengan pertengahan Februari 2005, dengan lebih dari 50 ribu orang masih hilang (mungkin juga mati) (Tabel 1).

Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan menggambarkan bencana ini sebagai 'bencana alam terbesar organisasi telah merespon atas nama masyarakat dunia dalam 60 tahun keberadaan kita'. Dampak ekonomi makro pada Indonesia, India dan Thailand tidak mungkin parah dibandingkan dengan korban manusia mengejutkan.

Despite the misery, the impact on regional GDP growth rate in 2005 is likely to be modest. However, by virtue of its economic sizes, the immediate and medium-term impact on economic growth isproportionately much greater in Sri Lanka and Maldives than in Thailand, Indonesia and India. The region’s financial markets remained ‘strangely serene’ (EIU 2005, p. 1).

Meskipun penderitaan, dampak pada laju pertumbuhan GDP pada tahun 2005 kemungkinan akan menjadi sederhana. Namun, berdasarkan ukuran ekonomi, dampak langsung dan jangka menengah pada pertumbuhan ekonomi secara proporsional jauh lebih besar di Sri Lanka dan Maladewa daripada di Thailand, Indonesia dan India.

Currencies have not been collapsed, and in Sri Lanka massive aid commitments triggered a significant appreciation of the nominal exchange rate (see below). The main reason for the limited economic impact was that the tsunami missed the industrial and commercial centres of all affected countries other than Maldives.The impact on the global financial market was rather muted because many of the damaged facilities were uninsured, minimizingthe exposure of Western and Asian financial services companies to

the tsunami destruction.3 Massive aid pledges also played a crucial cushioning role in maintaining business confidence in theaffected countries, in addition, of course, to facilitating relief operations in the aftermaths of the devastation.

Pasar keuangan di kawasan itu tetap 'aneh tenang' (EIU 2005, p. 1). Mata Uang belum runtuh, dan di Sri Lanka komitmen bantuan besar dipicu apresiasi signifikan dari nilai tukar nominal (lihat di bawah). Alasan utama untuk dampak ekonomi yang terbatas adalah bahwatsunami merindukan pusat industri dan komersial semua negara yang terkena dampak selain Maladewa. Dampak pada pasar keuangan global agak diredam karena banyak fasilitas yang rusak yang tidak diasuransikan, meminimalkan paparan perusahaan jasa keuangan Barat

dan Asia tsunami destruction.3 janji bantuan besar-besaran juga memainkan peran penting dalam menjaga bantalan kepercayaan bisnis dinegara yang terkena dampak, di samping itu, tentu saja, untuk memfasilitasi operasi bantuan di aftermaths dari kehancuran.

The donor response to the tsunami crisis has been unprecedented. According to records maintained by the Office for the Coordination of Humanitarian Aid (OCHA) of the United Nations, 78 countries, thirty organizations and individual donors had pledged US$ 6.3 billion by 21 February 2005 (Table 2).

Tanggapan donor untuk krisis tsunami telah pernah terjadi sebelumnya. Menurut catatan yang dibuat oleh Kantor untuk KoordinasiBantuan Kemanusiaan (OCHA) PBB, 78 negara, tiga puluh organisasi dandonor individu telah menjanjikan US $ 6,3 miliar pada 21 Februari 2005 (Tabel 2).

In addition, there were unprecedented direct private contributions, which according to some estimates amounted to more than 1.6 billion.4 In some donor countries such as the UK, USA and Italy private contributions exceeded the sizable government contributions by a wider margin. When the total official aid pledges and privatedonations (individual and corporate) are taken together (about US$ 8 billion) and relates to an estimated number of around 5 million people directly affected by the disaster (Table 1), per head aid contribution turns out to be over US$ 1000. The norm in previous international fund raising attempts in face of natural disasters has been a mere US$40 per head (Economist 2005d).

Selain itu, ada kontribusi langsung pribadi belum pernah terjadi sebelumnya, yang menurut beberapa perkiraan sebesar lebih dari 1,6 billion.4 Di beberapa negara donor seperti Inggris, Amerika Serikat dan Italia kontribusi swasta melebihi kontribusi pemerintah yang cukup besar dengan margin yang lebih luas. Ketika total komitmen bantuan resmi dan sumbangan pribadi (individu dan perusahaan) yang diambil bersama-sama (sekitar US $ 8000000000) dan berhubungan dengan perkiraan jumlah sekitar 5 juta orang secara langsung terkenadampak bencana (Tabel 1), per kepala kontribusi bantuan bergantian

menjadi lebih dari US $ 1000. Norma dana internasional sebelumnya penggalangan upaya dalam menghadapi bencana alam telah hanya US $ 40per kepala (Economist 2005d).

In addition to direct aid pledges, the Paris Club of creditor nations declared at its January 12 meeting in Paris a moratorium on the foreign debt of the tsunami hit countries.5 Some key players of the international aid community, including the World Bank president James Wolfensohn, suggested that debt write-offs would be preferable to debt deferral.

However, this proposal was not accepted because it raised the so-called ‘moral hazard’ problem; countries absolved of debt might borrow excessively or recklessly in future in the expectation that they would eventually be bailed-out. The IMF and World Bank officially endorsed the moratorium and the major international credit rating agencies declared that they would not take into account deferral of debt service payments as a negative factor intheir risk assessment and credit rating. Subsequently, the IMF and the World Bank also announced considerable debt relief for the affected countries, in particular for the Maldives, Sri Lankaand Indonesia. In February 2005, the Asian Development Bank set up a US$600 million Asian Tsunami Fund to deliver grants for emergency technical assistance and reconstruction projects.

Selain janji bantuan langsung, Paris Club negara kreditur menyatakanpada pertemuan 12 Januari di Paris moratorium utang luar negeri daritsunami countries. Beberapa pemain kunci dari komunitas bantuan internasional, termasuk Presiden Bank Dunia James Wolfensohn , menyarankan bahwa utang write-off akan lebih baik untuk penangguhan utang.

Namun, usulan ini tidak diterima karena mengangkat apa yang disebut 'moral hazard' masalah; negara terbebas dari utang mungkin meminjam berlebihan atau sembarangan di masa depan dalam harapan bahwa mereka

akhirnya akan ditebus-out. IMF dan Bank Dunia secara resmi disahkan moratorium dan lembaga pemeringkat kredit utama internasional menyatakan bahwa mereka tidak akan memperhitungkan penundaan rekening pembayaran utang sebagai faktor negatif dalam penilaian risiko dan peringkat kredit.

Selanjutnya, IMF dan Bank Dunia juga mengumumkan penghapusan utang yang cukup besar bagi negara-negara yang terkena dampak, khususnya untuk Maladewa, Sri Lanka dan Indonesia. Pada bulan Februari 2005, Bank Pembangunan Asia mendirikan US $ 600 juta Asian Tsunami Fund untuk memberikan hibah untuk proyek-proyek bantuan teknis darurat dan rekonstruksi.

3. Sri Lanka

(a) Historical background

Unlike Indonesia, Sri Lanka is not a disaster prone country. Floods,and droughts are relatively frequent events, but the causalities have never been more than a few hundreds per event. Historically earthquakes, tsunamis or other seismic disasters have been very rareand far between.

3. Sri Lanka

(a) Latar belakang sejarah

Tidak seperti Indonesia, Sri Lanka bukan negara rawan bencana.Banjir dan kekeringan merupakan peristiwa relatif sering, tetapikorban tidak pernah lebih dari beberapa ratus per event. Secarahistoris gempa bumi, tsunami atau bencana gempa lainnya telah sangatlangka dan jauh antara.

Sri Lanka’s local tradition holds that over flow of the ocean occurred several times during the pre-historic times, submerging large areas of the country (Brohier 1934, Part III, Chapter 1).

However, the first record of a ‘tsunami-like’ event10 dates back to circa 200 BC (over 2200 ears ago), during the reign of King Kelanitissa in Maya Rata.

Tradisi lokal Sri Lanka menyatakan bahwa lebih dari aliran lautterjadi beberapa kali selama masa pra-sejarah, menenggelamkan daerahbesar negara (Brohier 1934, Bagian III, Bab 1). Namun, catatanpertama dari 'tsunami seperti' acara 10 tanggal kembali ke sekitar200 SM (lebih 2.200 telinga lalu), pada masa pemerintahan RajaKelanitissa di Maya Rata.

According to the Mahāwamsa (The Great Chomical of Sri Lanka) mighty waves downed whole villages for miles around and

Kelaniya11, the seat of Kelanitissa’s principality, which lay twenty-five miles from the coast, came within scant four miles (Geiger, 1953, pp 141-148). According to Rājāvaliya (An Account of the Kings of Sri Lanka) one hundred paunagams (sea-port towns), nine hundred and seventy fisherman villages – in all, representing eleven-twelfths of the kingdom of Kelaniya, was overrun by sea waves (Suraweera 2000).

Menurut Mahāwamsa (The Great Chronicle of Sri Lanka) gelombangperkasa jatuh ke seluruh desa untuk mil di sekitar dan Kelaniya 11,kursi Kelanitissa kerajaan, yang terletak dua puluh lima mil daripantai, datang dalam sedikit empat mil (Geiger 1953, pp 141-148).

Menurut Rajavaliya (An Account raja-raja Sri Lanka) seratuspaunagams (kota-kota pelabuhan laut), sembilan ratus tujuh puluhdesa nelayan - dalam semua, mewakili sebelas twelfths dari kerajaanKelaniya, diserbu oleh gelombang laut (Suraweera 2000).

Administrative records relating to the Portuguese rule of the coastal provinces of Sri Lanka (1594-1612) mention about an

earthquake that struck the city of Colombo on 14th April 1615. The earthquake, which occurred at seven o’clock on the evening ofthat day, destroyed a portion of the city wall and two hundred houses, killing over two thousand people (10 percent of the totalpopulation of the city). Another earthquake occurred in Batticoloa (on the eastern coast of Sri Lanka) on 14 June 1814, causing only some property damages (Wimalaratne 2005).

Catatan administrasi yang berkaitan dengan kekuasaan Portugis dari provinsi pesisir Sri Lanka (1594-1612) menyebutkan tentang gempa bumi yang melanda kota Kolombo pada 14 April 1615. Gempa bumi yang terjadi pada pukul tujuh pada malam hari itu , menghancurkan sebagian tembok kota dan dua ratus rumah, menewaskan lebih dari dua ribu orang (10 persen dari total penduduk kota). Gempa lain terjadi di Batticaloa (di pantai timur Sri Lanka) pada tanggal 14 Juni 1814,hanya menyebabkan beberapa kerusakan properti (Wimalaratne 2005).

The tsunami triggered by the eruption of the Krakatoa volcanic island in Indonesia on 27 August 1883 was felt in a number of placeson the eastern and southern coast of Sri Lanka. Around 1.30 p.m. that day, the seas receded exposing the seas bed for 20 to 70 fathoms from the shore for few minutes (as it happened during the recent tsunami) but, fortunately, the sea did not return in tidal waves. The waves were only about 4 feet higher than the usual levels. There were only two reported cases of death and was hardly any damage to property (Daily News 2005, Clarke 1957, Winchester 2003). Presumably waves were not so powerful because the location ofthe volcanic eruption (Indonesian landmass itself provided a cushionagainst the waves) and presumably the timing of the event; it happened in the month of August when the seas were calmer.

Tsunami yang dipicu oleh letusan pulau vulkanik Krakatau di Indonesia pada 27 Agustus 1883 terasa di sejumlah tempat di pantai timur dan selatan Sri Lanka. Sekitar 01:30 hari itu, laut surut mengekspos tidur laut untuk 20 sampai 70 depa dari pantai untuk beberapa menit (seperti yang terjadi selama tsunami baru-baru ini) tapi, untungnya, laut tidak kembali dalam gelombang pasang. Gelombang yang hanya sekitar 4 kaki lebih tinggi dari tingkat biasa.Hanya ada dua kasus yang dilaporkan dari kematian dan hampir tidak ada kerusakan properti (Daily News 2005, Clarke tahun 1957, Winchester 2003). Agaknya gelombang tidak begitu kuat karena lokasi letusan gunung berapi (daratan Indonesia sendiri disediakan bantal melawan gelombang) dan mungkin waktu acara; itu terjadi di bulan Agustus ketika laut yang tenang.

Over the past half a century only two important natural disasters have occurred in Sri Lanka. In November 1978, a cyclone swept acrossthe North-Eastern districts of Ampara, Batticaloa and Polonnaruwa. Two thousand people lost lives and nearly a million (7 percent of the total population) became homeless or otherwise affected in this disaster (Albala-Bertrand 1993, Table 3.1). On 17 March 2003, flash floods in the Ratnapura district in South-Central Sri Lanka killed more than 200 people and forced an estimated 150,000 others to evacuate. Most of the victims were killed in a landslide that wiped out an entire village. During 1975-2003, there were only 1700 deathscaused by natural disasters in Sri Lanka

Selama setengah abad hanya dua bencana alam yang penting telah terjadi di Sri Lanka. Pada bulan November tahun 1978, angin topan melanda kabupaten Utara-Timur dari Ampara, Batticaloa dan Polonnaruwa. Dua ribu orang kehilangan nyawa dan hampir satu juta (7persen dari total penduduk) menjadi tunawisma atau terkena bencana ini (Albala-Bertrand tahun 1993, Tabel 3.1). Pada tanggal 17 Maret 2003, banjir bandang di distrik Ratnapura di Selatan-Tengah Sri Lanka menewaskan lebih dari 200 orang dan memaksa sekitar 150.000 orang mengungsi. Sebagian besar korban tewas dalam longsor yang menyapu seluruh desa. Selama 1975-2003, hanya ada 1.700 kematian yang disebabkan oleh bencana alam di Sri Lanka

(b) The 26 December Killer Waves and the Tragic Aftermath ‘When the Hollywood movie ‘The Day After Tomorrow’ was showing inColombo last summer, many asked me if such a calamity could befall Sri Lanka. Without debating the scientific merits of the movie, I said that nature always had a few tricks up her sleeve. [However] little did I imagine that before the year ended, killerwaves 30 feet high would lash the coast of Sri Lanka, leaving an unprecedented trail of destruction in my adopted country.’ (Sir Arthur C. Clarke, 15 January 2005)

(b) Gelombang Pembunuh 26 Desember dan Aftermath Tragis

"Ketika film Hollywood 'The Day After Tomorrow' menunjukkan di Colombo musim panas lalu, banyak bertanya apakah bencana seperti itubisa menimpa Sri Lanka. Tanpa memperdebatkan manfaat ilmiah dari film, saya mengatakan bahwa alam selalu memiliki beberapa trik lengan bajunya. [Namun] sedikit yang saya membayangkan bahwa sebelumtahun berakhir, gelombang pembunuh 30 kaki tinggi akan menyerang pantai Sri Lanka, meninggalkan jejak kehancuran belum pernah terjadisebelumnya di negara mengadopsi saya. "(Sir Arthur C. Clarke, 15 Januari 2005)

The distance between the epicenter of the quake in Sumatra and Sri Lanka is 1500 km. At 8.35am (Sri Lanka Time) (2 hours and 17 minutes after the eruption of the earthquake) the tsunami waves reached Kilinochchi (in Ampara district) in the east of Sri Lanka, and over 2260 km of coastline in the east and north was hit by the waves within the next fifteen minutes (See Map 2). In many areas, the walls of water were up to 10 meters high when they lashed against the shoreline. In some areas waves did not exactly break, but rather continued inland as a fast stream of high water (like a tidal bloc) swallowing everything in the path;in Mullativu area in North-East Sri Lanka, the sea water column reportedly entered up to 5 km inland from the coast. Given that there was no history of tsunami in this part of the Indian Ocean and in the absence of an early warning system, the killer waves took the government institutions and people completely by surprise. In many coastal towns and tourists resorts, many peoplewere reported to have watched the prior receding of the sea with

curiosity or took the opportunity to collect stranded fish and thus easily succumbed to the waves which came with ferocity within 10 to 15 minutes.

Jarak antara pusat gempa di Sumatera dan Sri Lanka adalah 1500 km. Pada 8:35 (Sri Lanka Time) (2 jam dan 17 menit setelah letusan gempa) gelombang tsunami mencapai Kilinochchi (di distrik Ampara) disebelah timur Sri Lanka, dan lebih 2.260 km dari garis pantai di timur dan utara adalah dilanda gelombang dalam lima belas menit berikutnya (Lihat Peta 2). Di banyak daerah, dinding air yang tinggihingga 10 meter ketika mereka mengecam terhadap garis pantai. Di beberapa daerah gelombang tidak persis istirahat, melainkan terus pedalaman sebagai aliran cepat air yang tinggi (seperti blok pasang)menelan segala sesuatu di jalan; di daerah Mullaitivu di North-East Sri Lanka, kolom air laut dilaporkan masuk hingga 5 km pedalaman dari pantai.

Mengingat bahwa tidak ada sejarah tsunami di bagian Samudra Hindia dan dengan tidak adanya sistem peringatan dini, gelombang pembunuh mengambil instansi pemerintah dan orang-orang benar-benar terkejut. Di banyak kota-kota pesisir dan resort turis, banyak orang dilaporkan telah menyaksikan surut sebelum laut dengan rasa ingin tahu atau mengambil kesempatan untuk mengumpulkan ikan terdampar dandengan demikian mudah menyerah pada gelombang yang datang dengan keganasan dalam waktu 10 sampai 15 menit.

In Sri Lanka, as in the other countries affected by the tsunami, there has been harsh criticism of the failure of the government, in particular the Geological Survey and Mine Bureau (GSMB), to early warning system of the impending disaster. According to the Director of GSMB,13 on December 19, a tremor measured less than 3.0 Richter scale was experienced in some parts of the country. The same day he submitted a report on these events to the Ministry of Environment and Natural Resources. On the D-day (26 December), a tremor was feltin most parts of the country around 7.05 in the morning (7 minutes after the earthquake erupted in Sumatra) and the Directors himself felt the tremor and altered the staff. The Pallekele seismological station14 transmitted data at 7.06 am, but in the absence of data analysing capabilities, the GSMB staff had to wait for the information from the USGS. This information arrived only around 10

am, when the killer waved had already done the job. In theory, giventhat it took more than two hours for the tsunami to reach the shoresof Sri Lanka, timely arrival of information would have saved many lives. However, there is ample evidence from large natural disastersin other countries that warning processes make no sense in the absence of disaster preparedness as a well-rooted social arrangement(Albala-Bertrand 1993, Haque 2003).

Di Sri Lanka, seperti di negara-negara lain yang terkena dampak tsunami, telah ada kritik keras dari kegagalan pemerintah, khususnyaSurvey Geologi dan Biro Pertambangan (GSMB), sistem peringatan dinibencana yang akan datang. Menurut Direktur GSMB, 13 pada tanggal 19 Desember, getaran diukur kurang dari 3,0 skala Richter yang dialami di beberapa bagian negara. Pada hari yang sama ia menyerahkan laporan tentang peristiwa ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Pada hari H (26 Desember), getaran dirasakan di sebagian besar negara di sekitar 7.05 pagi (7 menit setelah gempa meletus di Sumatera) dan Direksi dirinya merasa tremor dan diubah staf. The Pallekele stasiun seismologi 14 dikirimkan data pada 07:06, tetapi tidak adanya data menganalisis kemampuan, staf GSMB harus menunggu informasi dari USGS. Informasi ini tiba hanya sekitar 10 pagi, ketika si pembunuh melambai sudah melakukan pekerjaan. Secara teori,mengingat bahwa butuh lebih dari dua jam untuk tsunami mencapai pantai Sri Lanka, kedatangan tepat waktu informasi akan menyelamatkan banyak nyawa. Namun, ada banyak bukti dari bencana alam besar di negara-negara lain yang proses peringatan tidak masuk akal karena tidak adanya kesiapsiagaan bencana sebagai pengaturan sosial yang berakar (Albala-Bertrand 1993 Haque 2003).

The 26 December tsunami is by far the most devastating natural catastrophe in the recorded history of Sri Lanka. As of 25 February the ‘official’ death toll stood at 30,980 with 6,300 reported as missing (most portably dead) (Table 8). It is important to note that the official figures do not cover the

death toll in coastal areas under the control of Liberation Tigers of the Tamil Elam (LTTE) that stretch from Nagakovil in

the North down to Alampili in the district of Ampara.15 This segment of the coastal belt was the worst affected by the tsunami(see Map 2). Based on anecdotal evidence from LTTE source, Noyalhr (2005) has estimated the unrecorded death toll in this area to be between 32 to 35 thousands. Women and children accounted for two thirds of the death toll, confirming patterns observed in various natural disasters in other parts of the world. The number of children who lost both of their apparent amounted to 1,060, while 3,414 children have lost one parent. Around 600 foreign tourists were among the dead.

Tsunami 26 Desember adalah jauh bencana alam yang paling dahsyat dalam sejarah tercatat Sri Lanka. Sebagai dari 25 Februari 'resmi' Korban tewas mencapai 30.980 dengan 6.300 dilaporkan hilang (yang paling portable mati) (Tabel 8). Penting untuk dicatat bahwa angka resmi tidak mencakup jumlah korban tewas di wilayah pesisir di bawahkendali Macan Pembebasan Tamil Elam (LTTE) yang membentang dari Nagercoil di Utara ke Alampili di distrik Ampara.15 segmen ini sabukpantai itu yang paling parah terkena dampak tsunami (lihat Peta 2).

Berdasarkan bukti anekdot dari LTTE sumber, Noyahr (2005) memperkirakan jumlah korban tewas tercatat di daerah ini untuk menjadi antara 32-35 ribu. Perempuan dan anak-anak menyumbang dua pertiga dari korban tewas, membenarkan pola diamati dalam berbagai bencana alam di bagian lain dunia. Jumlah anak-anak yang kehilangan kedua jelas mereka sebesar 1.060, sedangkan 3.414 anak telah kehilangan salah satu orang tua. Sekitar 600 wisatawan asing termasuk di antara orang mati.

According to official estimates 443,000 people (approximately 2.4percent of the total population the country) were displaced and between one to two million (10.5 percent) were directly affected by the disaster. The North East coastal belt of the country was the worst affected. The percentage of coastal population affectedranges from an estimated 35 percent in Kilinochi to 80 percent inMutative and 78 percent in Asmara coastal divisions compared to the southern districts of Galle, Matara and Hambantotata where less than 20 percent of the population was affected, albeit with scattered pockets of severe damaged (ADB, JBIC and World Bank 2005). The tsunami waves largely missed major urban areas and important industrial assets. Port of Colombo and its infrastructure was not affected, apart from some minor damages toa few container ships.

Menurut pejabat memperkirakan 443.000 orang (sekitar 2,4 persen dari total penduduk negara) mengungsi dan antara 1-2000000 (10,5 persen) yang langsung terkena dampak bencana. The North East coastal belt negara itu yang terkena dampak terburuk. Persentase penduduk pesisir yang terkena berkisar dari sekitar 35 persen pada Kilinochi 80 persen di mutative dan 78 persen di Asmara divisi pesisir dibandingkan dengan kabupaten selatan Galle, Matara dan Hambantota di mana kurang dari 20 persen dari populasidipengaruhi, meskipun dengan kantong tersebar dari berat yang rusak (ADB, JBIC dan Bank Dunia 2005). Gelombang tsunami sebagianbesar terjawab kota-kota besar dan aset industri yang penting. Pelabuhan Colombo dan infrastruktur tidak terpengaruh, terlepas dari beberapa kerusakan kecil untuk sebuah kapal kontainer beberapa.

One notable surprise that came out of the tsunami disaster was the power of ‘animal spirit’. The Yala National Park located in the south-eastern coast of Sri Lanka was one of the areas badly hit by the killer waves. Over two hundred bodies of tourists and locals were found in the park during rescue operations, but

wildlife officials were unable to find the body of a single animal (Sunday Leader (Colombo), 2 January 2005, 23). This evidence is consistent with the emerging view among the seismologists thatthe study of animal behaviour in a systematic way (in combinationwith other ancillary data) could provide useful early warning of an impending natural disaster.

Salah satu kejutan terkenal yang keluar dari bencana tsunami adalah kekuatan 'roh hewan. The Yala National Park yang terletak di pantai selatan-timur Sri Lanka adalah salah satu daerah yang parah terkena gelombang pembunuh. Lebih dari dua ratus mayat wisatawan dan penduduk lokal yang ditemukan di taman selama operasi penyelamatan, namun para pejabat satwa liar tidak dapat menemukan tubuh seekor hewan (Pemimpin Minggu (Colombo), 2 Januari 2005 23). Bukti ini konsisten dengan pandangan yang muncul di antara sosiolog bahwa studi perilaku hewan secara sistematis (dalam kombinasi dengan data pendukung lainnya) dapat memberikan peringatan dini yang berguna dari bencana alam yang akan datang.

The disaster holds important lessons in the area of coastal resource management (Clarke 2005). Since the beginning of the 20th century, there has been a rule that regulates any construction within 300 meters of the shore. For a long time, this rule has been ignored or openly flouted by individuals as well as hotel developers and shrimp farmers. Moreover, there has been gross violation of regulations prohibiting mining coral reefs and destroying coastal mangrove forests, which act as splendid bulwarks against the wrath of the sea. Mining was not the only threat to the reef. Fishermen use dynamite to stun and catch fish, blowing up everything for meters around.

Bencana tersebut memegang pelajaran penting di bidang pengelolaansumber daya pesisir (Clarke 2005). Sejak awal abad ke-20, telah ada aturan yang mengatur setiap konstruksi dalam 300 meter dari pantai. Untuk waktu yang lama, aturan ini telah diabaikan atau dilanggar secara terbuka oleh individu serta pengembang Hotel dan

petani udang. Selain itu, telah ada pelanggaran berat dari peraturan yang melarang terumbu karang pertambangan dan menghancurkan hutan bakau pesisir, yang bertindak sebagai bentengindah terhadap murka laut. Pertambangan bukanlah satu-satunya ancaman bagi karang. Nelayan menggunakan dinamit untuk setrum danmenangkap ikan, meledakkan segalanya untuk meter di sekitar.

This illegal activity has continued over the years, wrecking the

reef. There is clear evidence that thousands of lives could have

been saved if the right action had been taken at the right time

to enforce these regulations; the damage has been much greater in

areas where the incidence of violation of environmental

regulations was greater (Clarke 2005). In the aftermath of the

tsunami, environmentalists and divers from across South and

Southeast Asia have reported similar examples. For instance,

mangroves in southern India’s Pitchavaram and Muthupet regions

acted like a shield and bore the brunt of the tsunami, protecting

around 1700 people living in hamlets built inside between 100 to

1000 meters from the mangroves

(www.fao.org/newsroom/en/news/2005/89119). As already noted, the

death toll in the island of Simeuleu in Indonesia was relatively

low, partly due to mangrove forests that surrounded the island.

By contrast, uprooting or snapping off at mid-trunk of mangroves

caused extensive property damage in Thailand.16

Kegiatan ilegal ini terus selama bertahun-tahun, merusak terumbu karang. Ada bukti jelas bahwa ribuan nyawa bisa diselamatkan jika tindakan yang tepat telah diambil pada waktu yang tepat untuk menegakkan peraturan ini; kerusakan telah jauh lebih besar di daerah-daerah di mana kejadian pelanggaran peraturan lingkungan lebih besar (Clarke 2005).

Sebagai buntut dari tsunami, lingkungan dan penyelam dari seluruh Asia Selatan dan Asia Tenggara telah melaporkan contoh-contoh serupa. Misalnya, hutan bakau di selatan India Pitchavaram dan Muthupet daerah bertindak seperti perisai dan menanggung beban tsunami, melindungi sekitar 1700 orang yang tinggal di dusun dibangun di dalam antara 100 sampai 1000 meter dari bakau (www.fao.org/newsroom/en / news / 2005/89119). Seperti telah dicatat, jumlah korban tewas di pulau Simeuleu di Indonesia relatif rendah, sebagian karena hutan bakau yang mengelilingi pulau. Sebaliknya, mencabut atau gertakan turun di pertengahan batang mangrove menyebabkan kerusakan properti yang luas di Thailand.16

(c ) Economic impact The overall damage to the economy has been estimated at around US$ 1 billion (4.5 percent of GDP).17 Total financial needs for reconstruction are estimated to be around US$1.5 to 1.6 billion (Table 9). Table 9 about here The immediate effect of the disaster on growth performance of theeconomy is likely to be small mainly because the destruction was largely confined to the southern and eastern provinces. The Central Bank is predicting that GDP growth will drop from a predicted 6 percent to around 5.5 percent in 2005. The IMF and the ADB have however cut their growth forecast for 2005 by a greater magnitude, from 5 percent to 4 percent, and 5.6 percent to 4.2 percent respectively. These estimates are based on the available estimates of the direct contribution of the affected regions to the overall national output of the economy. These output losses are likely to be offset to a considerable extent byhigher investment growth as reconstruction of the physical capital stock in effected areas commence. A sharp pick up in fixed investment growth (18 percent compared to a pre-tsunami forecast of 8.5 percent) and a modest increase in government consumption is predicted in 2005 (ADB, JBIC and World Bank 2005).

(C) Dampak ekonomi

Kerusakan keseluruhan untuk ekonomi telah diperkirakan sekitar US $ 1 miliar (4,5 persen dari PDB) .17 Jumlah kebutuhan keuangan untuk rekonstruksi diperkirakan sekitar US $ 1,5-1600000000 (Tabel 9).

Tabel 9 tentang di sini

Efek langsung dari bencana pada kinerja pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan kecil terutama karena kerusakan itu sebagian besar terbatas pada provinsi-provinsi selatan dan timur. Bank Sentral memprediksi bahwa pertumbuhan PDB akan turun dari prediksi 6 persen menjadi sekitar 5,5 persen pada tahun 2005. IMF dan ADB telah namun memangkas proyeksi pertumbuhan mereka untuk tahun 2005 oleh besarnyalebih besar, dari 5 persen menjadi 4 persen, dan 5,6 persen menjadi 4,2 persen. Perkiraan ini didasarkan pada perkiraan yang tersedia dari kontribusi langsung dari daerah yang terkena dampak untuk output nasional ekonomi secara keseluruhan. Kerugian output ini kemungkinan akan diimbangi hingga batas tertentu oleh pertumbuhan investasi yang lebih tinggi sebagai rekonstruksi modal fisik di daerah dilakukan dimulai. Sebuah tajam menjemput di pertumbuhan investasi tetap (18 persen dibandingkan dengan perkiraan pra-tsunami8,5 persen) dan peningkatan dalam konsumsi pemerintah diperkirakan pada tahun 2005 (ADB, JBIC dan Bank Dunia 2005).

Tourism and fishing, the two main economic sectors of the tsunamiaffected areas, have suffered massively. These sectors accounted for only 2.2 percent and 1.7 percent of GDP in 2003. More than 80percent of the Island’s fishing fleet was wiped out and more than14,000 fishermen were killed by the tsunami. Approximately 30 percent of the room capacity of tourist hotel was damaged. The tourist industry, with approximately 30 percent of room capacity damaged, will take some time to recover. About three forth of therooms were back in operation by the end of February, but a sharp drop in occupancy levels is expected because of inadequate infrastructure. Among other economic activities, even in the coastal areas of Ampara and Baticcaloa, the rice crop was not badly affected. However, heavy loss of life along the coastal belt would lead to severe manpower shortages that could impede harvesting operations.

Pariwisata dan memancing, dua sektor ekonomi utama dari daerah yang terkena dampak tsunami, telah menderita secara besar-besaran. Sektor-sektor ini hanya menyumbang 2,2 persen dan 1,7 persen dari PDB pada tahun 2003. Lebih dari 80 persen dari armadapenangkapan ikan Kepulauan dihapuskan dan lebih dari 14.000 nelayan tewas akibat tsunami. Sekitar 30 persen dari kapasitas kamar hotel wisatawan rusak. Industri pariwisata, dengan sekitar 30 persen dari kapasitas ruangan yang rusak, akan mengambil beberapa waktu untuk pulih. Sekitar tiga sebagainya dari kamar yang kembali beroperasi pada akhir Februari, tetapi penurunan tajam dalam tingkat hunian diperkirakan karena infrastruktur yangtidak memadai. Di antara kegiatan ekonomi lainnya, bahkan di daerah pesisir Ampara dan Batticaloa, tanaman padi tidak terpengaruh. Namun, korban jiwa di sepanjang garis pantai akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang parah yang bisa menghambat operasi pemanenan.

There will be adverse implications for insurance and banking industry. The industry’s profitability for 2005 is likely to be materially impaired on account of potential write-offs and provisions against bad loans that would arise as a result of the damage. Although loans extended to the affected regions amount only to between 5 percent to 10 percent of total loans in the case of the large banks. However, loss to the banks on account ofdirectly affected borrowers would be significant given the significant damage to underlying collaterals such as real state and stocks in trade which would have normally mitigated the losses of faced by the banks. The non-bank financial sector, comprising of leasing companies and finance companies, As with banks, the exposure of non-bank financial institutions to the affected areas is low, but losses on affected borrowers could be high, as vehicles in Sri Lanka were typically not covered for perils such as tsunamis or earthquakes.

Akan ada implikasi yang merugikan bagi asuransi dan industri perbankan. Profitabilitas industri untuk tahun 2005 kemungkinan akan material terganggu karena potensi write-off dan ketentuan terhadap kredit macet yang akan timbul sebagai akibat dari kerusakan. Meskipun kredit yang disalurkan ke daerah yang terkena

berjumlah hanya untuk antara 5 persen sampai 10 persen dari totalkredit dalam kasus bank-bank besar. Namun, kerugian bank pada rekening peminjam terkena dampak langsung akan signifikan mengingat kerusakan yang signifikan untuk jaminan yang mendasari seperti keadaan sesungguhnya dan saham dalam perdagangan yang akan biasanya dikurangi kerugian yang dihadapi oleh bank. Sektor keuangan non-bank, yang terdiri dari perusahaan leasing dan perusahaan pembiayaan, Seperti bank, eksposur lembaga keuangan non-bank ke daerah-daerah rendah, namun kerugian peminjam yang terkena bisa tinggi, seperti kendaraan di Sri Lanka yang biasanyatidak tertutup untuk bahaya seperti tsunami atau gempa bumi.

According to estimates by the IMF the current account deficit of Sri Lanka would widened from US$ 2.28 billion in 2004 to US$ 2.69billion in 2005. Although major export sector – textiles and garments – have not been affected, tourism earnings (which account for about 7 percent of total current account receipts) were expected to fall by about 15 percent compared to 2004. Imports related to reconstruction activities are expected be reflected in 3 percent increase in the import bill. However, the aid inflows (provided of course the pledges are honored by the donor countries) would be more than sufficient to counterbalance these adverse developments and to generate a modest overall surplus in the balance of payments.

Menurut perkiraan IMF defisit transaksi berjalan dari Sri Lanka akanmelebar dari US $ 2280000000 pada tahun 2004 menjadi US $ 2.690.000 pada tahun 2005. Meskipun sektor ekspor utama - tekstil dan pakaian - belum terpengaruh, pendapatan pariwisata (yang memperhitungkan sekitar 7 persen dari total penerimaan giro) yang diperkirakan turunsekitar 15 persen dibandingkan tahun 2004. impor yang berkaitan dengan kegiatan rekonstruksi diharapkan akan tercermin dalam peningkatan 3 persen dalam tagihan impor. Namun, arus masuk bantuan (yang tentu saja janji yang dihormati oleh negara-negara donor) akanlebih dari cukup untuk mengimbangi perkembangan yang merugikan dan menghasilkan surplus keseluruhan sederhana di neraca pembayaran.

The indications are that adverse economic impact of the disaster will result in a significant increase in the incidence of poverty. The affected provinces (South and South East) contribute to about 17.5 percent of GDP but account for a larger proportion of the population (26 percent). The per capital GDP in these provinces is estimated at about US$640, compared to the national average of US$930 and about US$1500 in the Western province. Moreover, in the affected regions vulnerable groups, such as fishermen living close to the shore in simple houses and shelters and those who make a living by engaging in informal sector activities evolved around tourism have borne the brunt of the negative impact, in conformity with universal patterns of ‘the life and death arithmetics’ of disasters world over (Sachs 2005). The ADB predicts that the tsunami’s immediate and lingering effects would throw some 250,000 people below the poverty line. This implies an increase in the overall head-count rate of poverty in Sri Lanka from the present level of 22.7 percent (World Bank 2004) to 25 percent.

Indikasinya bahwa dampak ekonomi yang merugikan bencana akan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan. Provinsi yang terkena (Selatan dan Tenggara) berkontribusi sekitar 17,5 persen dari PDB, tapi account untuk proporsi yang lebih besar dari populasi (26 persen). The per kapita PDB di provinsi ini diperkirakan sekitar US $ 640, dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar US $ 930 dan US $ 1500 di provinsi Barat. Selain itu, di daerah kelompok rentan yang terkena, seperti nelayan yang tinggal di dekat pantai di rumah-rumah sederhana dan tempat penampungan dan mereka yang mencari nafkah dengan terlibat dalam kegiatan sektor informal berkembang di sekitar pariwisata telah menanggung beban dari dampak negatif, sesuai dengan yang universal pola 'kehidupan dan kematian aritmatika' bencana di seluruh dunia (Sachs 2005). ADB memprediksi bahwa efek langsung dan berlama-lama tsunami akan melemparkan beberapa 250.000 orang di bawah garis kemiskinan. Ini berarti peningkatan tingkat kepala-hitung secara keseluruhan kemiskinan di Sri Lanka dari tingkat saat ini 22,7 persen (World Bank 2004) menjadi 25 persen.

(c) Disaster management The first phase of disaster management has gone smoothly. At the beginning, there was fear that the outbreak of disease could cause significant economic disruption. This fear never materialized (WHO 2005). No outbreaks of epidemics or unusual cluster of communicable diseases has been reported, other than a few sporadic cases of diarrhea and acute respiratory infections. There is little evidence about problems related to rescue operations in the areas controlled by the Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE). Rescue missions returning from the area, however, attested to the effectiveness of the organized response initiated by the LTTE immediately after the tsunami hit the coastline under their control. As other grass-root political organizations, LTTE has well organized structures, mechanisms andtrained personnel to respond to humanitarian emergencies.

(c) manajemen bencana

Tahap pertama dari manajemen bencana telah lancar. Pada awalnya, adaketakutan bahwa wabah penyakit bisa menyebabkan gangguan ekonomi yang signifikan. Ketakutan ini tidak pernah terwujud (WHO 2005). Tidak ada wabah epidemi atau cluster yang tidak biasa dari penyakit menular telah dilaporkan, selain kasus sporadis beberapa diare dan infeksi saluran pernapasan akut. Ada sedikit bukti tentang masalah yang terkait dengan menyelamatkan operasi di kawasan yang dikendalikan oleh Macan Pembebasan Tamil Elam (LTTE). Misi penyelamatan kembali dari daerah, namun, dibuktikan efektivitas respon yang diselenggarakan diprakarsai oleh LTTE segera setelah tsunami menghantam pantai di bawah kendali mereka. Sebagai organisasi politik akar rumput lainnya, LTTE telah terorganisasi dengan baik struktur, mekanisme dan personil terlatih untuk menanggapi keadaan darurat kemanusiaan.

At the time of the tsunami, macroeconomic conditions of the economy were precarious. The government was running a budget deficit of over8 percent of GDP.18 Public debts amounted to over 100 percent of GDP. The newly elected government was relying predominantly on the Central Bank (printing money) to implement its costly election promises. On the external front, external debt stock amounted to

US$11bn (57 percent of 2004 GDP). The oil price escalation had resulted in a widening of the current account deficit from 3 percentof GDP in 2003 to 3.7 percent in 2004. The debt service ratio had remained in the range of 13.2 – 15.2 percent cent for the past five years. Public external debt service payments accented for over two thirds of total debt service payments of the country by the 2004. The IMF and the World Bank had suspended some of the previously approved credit line pending the demonstration of its economic credentials by the new government which had come into power by promising to implement a ‘national development policy’ without relying on the Bretton Woods institutions. Under these circumstance,there was little degree of freedom for the government to manage the unanticipated devastation and rebuilt the economy on its own.

Pada saat tsunami, kondisi ekonomi makro ekonomi yang genting. Pemerintah mengalami defisit anggaran lebih dari 8 persen dari utangGDP.18 Umum sebesar lebih dari 100 persen dari PDB. Pemerintah yang baru terpilih itu bergantung terutama pada Bank Sentral (pencetakan uang) untuk melaksanakan janji-janji pemilu mahal nya. Di sisi eksternal, stok utang eksternal sebesar US $ 11 milyar (57 persen tahun 2004 PDB). Eskalasi harga minyak telah mengakibatkan pelebarandefisit transaksi berjalan dari 3 persen dari PDB pada tahun 2003 menjadi 3,7 persen pada tahun 2004. Utang service ratio tetap tinggal di kisaran 13,2-15,2 persen persen selama lima tahun terakhir. Pembayaran utang publik eksternal beraksen selama lebih dari dua pertiga dari pembayaran utang total negara dengan 2004. IMFdan Bank Dunia telah ditangguhkan beberapa batas kredit yang disetujui sebelumnya tertunda demonstrasi kredensial ekonomi oleh pemerintah baru yang memiliki datang ke kekuasaan dengan menjanjikanuntuk menerapkan kebijakan pembangunan nasional 'tanpa bergantung pada lembaga Bretton Woods. Dalam situasi ini, ada sedikit derajat kebebasan bagi pemerintah untuk mengelola kehancuran tak terduga dandibangun kembali ekonomi sendiri.

The response of the international community was swift and remarkable. Total aid pledges to Sri Lanka had passed the 1.5 billion mark by mid-January, exceeding the amount of the tentative reconstruction budget. In addition, on January 13, the

IMF approved the granting to Sri Lanka of a freeze on repayments in 2005 of some 113.5 million dollars in debt. The IMF also provided Sri Lanka with access to emergency funding totaling 160 million dollars. The ADB allocated a sum of US$200 million for Sri Lanka for rehabilitation work. Debt rescheduling by the ParisClub donors also strengthened both the government financial position and the external payment position because government debts accounted for the bulk of total external debts of the country.

Tanggapan dari masyarakat internasional adalah cepat dan luar biasa.Jumlah janji bantuan ke Sri Lanka telah melewati tanda 1,5 miliar pada pertengahan Januari, melebihi jumlah anggaran rekonstruksi tentatif. Selain itu, pada 13 Januari, IMF menyetujui pemberian Sri Lanka dari pembekuan pembayaran pada tahun 2005 dari beberapa 113.500.000 dolar dalam utang. IMF juga tersedia Sri Lanka dengan akses ke dana darurat sebesar 160 juta dolar. ADB mengalokasikan sejumlah US $ 200 juta untuk Sri Lanka untuk pekerjaan rehabilitasi.Penjadwalan hutang oleh donor Paris Club juga memperkuat kedua posisi keuangan pemerintah dan posisi pembayaran eksternal karena utang pemerintah menyumbang sebagian besar dari jumlah utang luar negeri.

Notwithstanding the improved financial position of the country, the task of disaster management has become more complex when it moved beyond the immediate, humanitarian rescue/relief stage intothe reconstruction/rebuilding stage. It remains to be seen whether the government can overcome its usual very slow pace in project implementation; for the past decade or so the annual rareof absorption of foreign aid in Sri Lanka has varied in the rangeof 40 percent to 45 percent. So far the progress has been rather slow. By mid-May, more than 75 percent of the displaced people were still living in rehabilitation camps and/or with friends andrelatives. Unlike in Aceh, there has been rapid progress in

clearing major roads and restoring public utilities. However, themajor reconstruction/rebuilding projects were still at the planning stage (ADB 2005). The rescue/rehabilitation phase has gone smoothly because the objectives were straight forward and individuals co-operative behaviour did not leave much room for ideological differences. However, unfortunately domestic politicshas come to the fore in the reconstruction process, which essentially involves multiple objectives and conflicts of interests in resource allocation. Delay in government action had begun to act as a major deterrent to rehabilitation and reconstruction carried out by affected individuals themselves, NGOs and other civil-society organizations

Meskipun posisi keuangan membaik negara, tugas penanggulangan bencana telah menjadi lebih kompleks ketika bergerak di luar langsung, penyelamatan kemanusiaan / tahap bantuan ke rekonstruksi /pembangunan kembali panggung. Ini masih harus dilihat apakah pemerintah bisa mengatasi sangat lambat kecepatan biasa dalam pelaksanaan proyek; selama dekade terakhir atau sehingga jarang tahunan penyerapan bantuan asing di Sri Lanka telah bervariasi di kisaran 40 persen sampai 45 persen. Sejauh kemajuan telah agak lambat. Pada pertengahan Mei, lebih dari 75 persen dari pengungsi yang masih tinggal di kamp-kamp rehabilitasi dan / atau dengan teman-teman dan kerabat. Tidak seperti di Aceh, telah ada kemajuan pesat dalam membersihkan jalan-jalan utama dan memulihkan utilitas publik. Namun, proyek rekonstruksi / pembangunan kembali besar masihpada tahap perencanaan (ADB 2005). Fase penyelamatan / rehabilitasi telah lancar karena tujuan yang lurus ke depan dan individu perilakukoperasi tidak meninggalkan banyak ruang untuk perbedaan ideologi. Namun, sayangnya politik dalam negeri telah datang ke depan dalam proses rekonstruksi, yang pada dasarnya melibatkan beberapa tujuan dan konflik kepentingan dalam alokasi sumber daya. Keterlambatan tindakan pemerintah mulai bertindak sebagai penghalang utama untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh individu yang terkena sendiri, LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

The proposed regulations for reconstruction (to be implemented through the Urban Development Authority and the Coast Conservation Department) include a ban on the construction of dwellings within 100 meters from the beach. Implementation of this coastal buffer zone legislation has already come under pressure. The displaced fishermen who were previously living within the zone demand that they be given houses built on the immediate adjacent stretch of land. Their worry is the safety of their boats and easy access to the sea. The hotel industry is concerned about the adverse implications of the buffer zone on its construction plans; over 10 beach hotel projects in the SouthWest Coast worth US$ 30 million are said to be on hold due to this restriction. The buffer zone proposal soon turned out to be a major stumbling book in the implementation of the resettlement program as the major opposition party (the United National Party)sided with the protestors.

Peraturan yang diusulkan untuk rekonstruksi (yang akan dilaksanakan melalui Otorita Pengembangan Perkotaan dan Departemen Konservasi Pantai) termasuk larangan pembangunan tempat tinggal dalam radius 100 meter dari pantai. Pelaksanaan undang-undang zona penyangga pesisir ini telah datang di bawah tekanan. Nelayan pengungsi yang sebelumnya tinggal dalam permintaan zona yang mereka diberikan rumahyang dibangun di atas bentangan yang berdekatan langsung dari tanah.Khawatir mereka adalah keselamatan kapal mereka dan akses mudah ke laut. Industri hotel prihatin dengan implikasi negatif dari zona penyangga pada rencana konstruksi; lebih dari 10 proyek beach hotel di Pantai Barat Selatan senilai US $ 30 juta yang dikatakan ditahan karena pembatasan ini. Usulan zona penyangga segera berubah menjadi sebuah buku sandungan utama dalam pelaksanaan program pemukiman kembali sebagai partai oposisi utama (Partai Nasional Inggris) berpihak pada demonstran.

The role of government in the resettlement of affected families has become a controversial issue. The UNP is of the view that the rehabilitation initiatives should be aimed at putting resources intopeoples hands and letting them decide how best to proceed. However,

the government is planning to play a major role in the reconstruction of house for the displaced people for two main reasons. First, this would enable effective implementation of the buffer zone legislation. Secondly, many displaced families (in particular, those living in more densely populated affected areas) do not have clear titles to their land, a problem which has become enormously complicated by the large loss of life in these areas. Formany of these families, it will be difficult to rebuild on their own, even if funds are made readily available.

Peran pemerintah dalam pemukiman kembali keluarga yang terkena dampak telah menjadi isu kontroversial. UNP adalah pandangan bahwa kegiatan rehabilitasi harus ditujukan untuk menempatkan sumber daya ke tangan orang dan membiarkan mereka memutuskan bagaimana cara terbaik untuk melanjutkan. Namun, pemerintah berencana untuk memainkan peran utama dalam rekonstruksi rumah untuk pengungsi karena dua alasan utama. Pertama, ini akan memungkinkan pelaksanaan yang efektif dari undang-undang zona penyangga. Kedua, banyak keluarga pengungsi (khususnya, mereka yang tinggal di daerah yang terkena dampak yang lebih padat penduduknya) tidak memiliki judul yang jelas untuk tanah mereka, masalah yang telah menjadi sangat besar rumit oleh hilangnya besar hidup di daerah-daerah. Bagi banyakkeluarga ini, akan sulit untuk membangun kembali sendiri, bahkan jika dana yang dibuat tersedia.

It is important to bear in mind that the tsunami disaster occurred in Sri Lanka against the backdrop of a long-standing ethno-political conflict and the and at a time when the negotiation process to end it though political means was under severe stress. Disaster management in Sri Lanka, therefore, involves interesting and possibly unsettling political dimensions. In the wake of the disaster, there were hopes among policy/political circles that the tsunami devastation it would present an opportunity for cooperation between the government andthe LTTE. This was particularly so because much of the devastation took place in the Eastern province, the power base ofthe LTTE. The tsunami destroyed the bulk of assets and personnel

of the LTTE navel force (The Sea Tigers) and, in relative terms, the overall death toll and economic destruction was much larger in the LTTE-dominated east, compared to the rest of the country. However, these hopes were soon dashed as the government and the international aid community failed to draw up a conflict-sensitive disaster management strategy involving the LTTE as an

equal partner.19 The government soon came under accusation by theLTTE (as well as the Muslim community in the East) of overly focusing it relief efforts in the south of the country (where themajority Sinhalese population live). The LTTE sees the Eastern provinces as the territory under its control, and naturally wouldnot like to see the government improving its popularity among thelocal population. The success of reconstruction process depends crucially on the ability of the government to ensure that its fragile relations with the LTTE do not erupt into renewed conflict.

Hal ini penting untuk diingat bahwa bencana tsunami terjadi di Sri Lanka terhadap latar belakang dari konflik etno-politik lama dan danpada saat proses negosiasi untuk mengakhiri itu meskipun cara-cara politik berada di bawah stres berat. Manajemen bencana di Sri Lanka,oleh karena itu, melibatkan dimensi politik yang menarik dan mungkinmengganggu. Dalam bangun dari bencana, ada harapan di antara kebijakan / lingkaran politik yang kehancuran tsunami itu akan memberikan kesempatan untuk kerjasama antara pemerintah dan LTTE. Hal ini terutama terjadi karena banyak kerusakan terjadi di provinsiTimur, basis kekuatan LTTE. Tsunami menghancurkan sebagian besar aset dan personil dari pusar kekuatan LTTE (Macan Laut) dan, secara relatif, jumlah korban tewas secara keseluruhan dan kehancuran ekonomi jauh lebih besar di LTTE didominasi timur, dibandingkan dengan sisa dari negara. Namun, harapan ini segera berlari karena pemerintah dan masyarakat bantuan internasional gagal untuk menyusunstrategi penanggulangan bencana peka konflik yang melibatkan LTTE sebagai partner.19 sama Pemerintah segera datang di bawah tuduhan oleh LTTE (serta Muslim masyarakat di Timur) dari terlalu fokus itu upaya bantuan di selatan negara (di mana hidup penduduk Sinhala mayoritas). LTTE melihat provinsi Timur sebagai wilayah di bawah kendalinya, dan tentu tidak ingin melihat pemerintah meningkatkan

popularitasnya di kalangan penduduk setempat. Keberhasilan proses rekonstruksi krusial tergantung pada kemampuan pemerintah untuk memastikan bahwa hubungan yang rapuh dengan LTTE tidak meletus menjadi konflik baru.

The ability of the government to get the LTTE involved as an equal partner in the rehabilitation and reconstruction process has been severely constrained by it weak power base. The People’sAlliance (PA) government of Chandrika Kumaranatunga is a loose coalition of seven parties of varying political shade. The ‘Marxist-nationalist’ Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), the largest ally of Kumaranatunga’s party (Sri Lanka Freedom Party, SPF) in the coalition is a strong opponent of any form of devolution of power to the LTTE. The JVP has set up its own relief fund and has seemingly strengthen its tradition support base in the south of the country thorough highly efficient, grass-root-level rescue/rehabilitation work in the aftermaths of the tsunami. Recently, it threatened to topple the government in the event of any move by the President in favour of accommodatingLTTE demands. To make matters worse, relations between the administration of Kumaranatunga and the opposition United national Party (UNP) have been very poor in recent months. The relations seem to have further weakened after President Kumaranatunga’s off-the-cup statement in mid February (which she subsequently withdrew) that, for the sake of smooth implementation of the reconstruction program, she would remain inpower for five more years.

Kemampuan pemerintah untuk mendapatkan LTTE terlibat sebagai mitra sejajar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah sangat dibatasi oleh itu lemah basis kekuatan. Aliansi Rakyat (PA) Pemerintah Chandrika Kumaranatunga merupakan koalisi longgar dari tujuh partai dari berbagai warna politik. The 'Marxis-nasionalis' Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), sekutu terbesar partai Kumaranatunga (Sri Lanka Freedom Party, SPF) dalam koalisi adalah lawan yang kuat dari segala bentuk pelimpahan kekuasaan kepada LTTE.JVP telah menyiapkan dana bantuan sendiri dan tampaknya telah

memperkuat basis dukungan yang tradisi di selatan negara itu menyeluruh sangat efisien, akar rumput tingkat pekerjaan penyelamatan / rehabilitasi di aftermaths tsunami. Baru-baru ini mengancam untuk menggulingkan pemerintah dalam hal apapun langkah oleh Presiden mendukung mengakomodasi tuntutan LTTE. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, hubungan antara administrasi Kumaranatunga dan oposisi nasional Partai Persatuan (UNP) telah sangat miskin dalam beberapa bulan terakhir. Hubungan tampaknya telah semakin melemah setelah pernyataan off-the-cup Presiden Kumaranatunga pada pertengahan Februari (yang ia kemudian mengundurkan diri) itu, demi kelancaran pelaksanaan program rekonstruksi, dia akan tetap berkuasa selama lima tahun lebih.

As the reconstruction process involves massive investment in non-tradable activities, allocation of government funds need to be managed carefully to avoid jeopardizing macroeconomic instability. Macroeconomic management in the reconstruction phase become even more complicated when a country rely on massive aid inflows to finance these activities. With massive capital inflows the possibility of an appreciation of the real exchange rate with adverse implications for the traded goods sectors (export producing and import competing sectors) of the economy cannot be ruled, out unless the inflow of capital in managed in an orderly fashion.

Sebagai proses rekonstruksi melibatkan investasi besar-besaran dalamkegiatan non-tradable, alokasi dana pemerintah perlu dikelola secarahati-hati untuk menghindari membahayakan ketidakstabilan ekonomi makro. Manajemen ekonomi makro dalam tahap rekonstruksi menjadi lebih rumit ketika sebuah negara bergantung pada aliran bantuan besar-besaran untuk membiayai kegiatan tersebut. Dengan arus masuk modal besar kemungkinan apresiasi nilai tukar riil dengan implikasi yang merugikan bagi sektor barang yang diperdagangkan (ekspor memproduksi dan impor bersaing sektor) ekonomi tidak dapat dikesampingkan, kecuali jika arus masuk modal di dikelola secara teratur.

The exchange rate of the Sri Lanka Rupee (SLR) (which has been undera highly flexible, managed floating regime since 2001) began to appreciate as aid commitments began to mount, even before substantial about of these pledges begun to translate into actual

inflows. The SKL/US$ rate which stood at 105 on 20 December 2004 declined persistently to about 95 by mid-January (Figure 2). Initially the Central Bank resisted foreign exchange market intervention despite recurrent demand by the exporters. However, from about the third week of January it has begun to ‘lean against the wind’ to stabilize the exchange rate. It seems that the Central bank intervention has been useful in stabilizing the currency in nominal terms; from about the late February it has lightly recoveredand remained in the narrow range of 99.3 to 99.7. However, it is tooearly to assess the implications of capital inflows for the movement of the real exchange rate. There would be pressure for the real exchange appreciation when the expenditure effects of the reconstruction process begin to impact on domestic non-tradable prices. On the other hand, the actual aid flows may fallshort of the initial pledges, defying the initial optimism of theforeign exchange market participants and reducing this pressure. There are two main reasons for a shortfall of actual aid flows from the amount of total pledges. First, evident from previous humanitarian crises suggests that some of the pledges simply takethe form of ‘face-saving’ commitments, which simply lead to subsequent reshuffling of the aid portfolio while keeping total aidto the given country by an large unchanged. Second, even if we consider all pledges as genuine, whether they would be translatedinto actual aid flows depends crucially on the aid absorption capacity of the given country.

Nilai tukar dari Sri Lanka Rupee (SLR) (yang telah berada di bawah yang sangat fleksibel, dikelola mengambang rezim sejak tahun 2001) mulai menghargai sebagai komitmen bantuan mulai meningkat, bahkan sebelum substansial tentang ikrar ini mulai diterjemahkan ke dalam arus masuk yang sebenarnya. The SKL / US $ tingkat yang berdiri di 105 pada 20 Desember 2004 menurun terus-menerus sampai sekitar 95 dengan pertengahan Januari (Gambar 2). Awalnya Bank Sentral menolak intervensi pasar valuta asing meskipun permintaan berulang oleh eksportir. Namun, dari sekitar minggu ketiga Januari itu sudah mulai'bersandar angin' untuk menstabilkan nilai tukar. Tampaknya intervensi bank sentral telah berguna dalam menstabilkan mata uang secara nominal; dari sekitar Februari-an itu telah pulih ringan dan

tetap dalam kisaran sempit 99,3-99,7. Namun, masih terlalu dini untuk menilai implikasi dari aliran modal masuk untuk pergerakan nilai tukar riil. Akan ada tekanan untuk apresiasi nilai tukar riil ketika efek pengeluaran proses rekonstruksi mulai berdampak pada harga non-tradable dalam negeri. Di sisi lain, aliran bantuan yang sebenarnya mungkin jatuh pendek dari janji awal, menentang optimismeawal dari pelaku pasar valuta asing dan mengurangi tekanan ini. Ada dua alasan utama untuk kekurangan arus bantuan yang sebenarnya dari jumlah total komitmen. Pertama, terbukti dari krisis kemanusiaan sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa janji hanya mengambil bentuk 'menyelamatkan muka' komitmen, yang hanya menyebabkan reshuffle berikutnya dari portofolio bantuan sambil menjaga jumlah bantuan ke negara tertentu oleh tidak berubah besar. Kedua, bahkan jika kita menganggap semua janji sebagai asli, apakah mereka akan diterjemahkan ke dalam aliran bantuan yang sebenarnya sangat tergantung pada kapasitas penyerapan bantuan dari negara tertentu.

Figure 2 about here 5. Concluding Remarks A simple but important lesson from the experience in Sri Lanka and Indonesia (and the other tsunami-affected countries in the region) in the 26 December tsunami disaster is the need to educate the population about simple precautions that would save lives during tsunami (and other national disasters). For instanceclear prior understanding by the public of a receding sea as an early warning of impending killer waves would have saved thousands of lives. The case for improving public awareness an integral part of the school education system is particularly strong in Indonesia where, according to the information harnessedin this paper, both the frequency and the severity of natural disasters has been on the increase over time.

Gambar 2 tentang di sini

5. Keterangan Penutup

Sebuah pelajaran sederhana namun penting dari pengalaman di Sri Lanka dan Indonesia (dan negara-negara yang terkena dampak tsunami

di wilayah tersebut) di 26 bencana tsunami Desember adalah kebutuhanuntuk mendidik penduduk tentang tindakan pencegahan sederhana yang akan menyelamatkan jiwa selama tsunami (dan lainnya bencana nasional). Misalnya pemahaman yang jelas sebelumnya oleh masyarakat dari laut surut sebagai peringatan dini akan terjadinya gelombang pembunuh akan menyelamatkan ribuan nyawa. Kasus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan bagian integral dari sistem pendidikan sekolah sangat kuat di Indonesia di mana, menurut informasi dimanfaatkan dalam makalah ini, baik frekuensi dan tingkatkeparahan bencana alam telah pada peningkatan dari waktu ke waktu.

The tsunami disaster holds important lessons in the area of coastal resource management. There is evidence that thousands of lives couldhave been saved if the right action had been taken at the right timeto enforce environmental regulations to perverse coral reefs and mangroves, which effectively act as a buffer against killer waves. There is a clear need for systematic analysis of the link between violation of environmental regulation and the severity of the destruction caused by the killer waves in Sri Lanka, Indonesia and other tsunami-affected countries in order to drive home this message

Bencana tsunami memegang pelajaran penting di bidang pengelolaan sumber daya pesisir. Ada bukti bahwa ribuan nyawa bisa diselamatkan jika tindakan yang tepat telah diambil pada waktu yang tepat untuk menegakkan peraturan lingkungan terumbu karang dan mangrove sesat, yang secara efektif bertindak sebagai penyangga terhadap gelombang pembunuh. Ada kebutuhan yang jelas untuk analisis sistematis hubungan antara pelanggaran peraturan lingkungan dan tingkat keparahan kerusakan yang disebabkan oleh gelombang pembunuh di Sri Lanka, Indonesia dan negara-negara yang terkena dampak tsunami lain untuk pulang pesan ini

An immediate reaction to the tsunami calamity has been to call for action by individual countries as well as at the regional level to set up early warning systems. This is proposition certainly deservesserious attention. However, to be effective any early warning systemneeds to be implemented as part of a carefully designed disaster management program. As the Sri Lankan experience with the seismic monitoring centre established with the assistance of the University of California and the US Geological Survey vividly demonstrated the mere acquisition of hardware would not do the job. Scientists to operate the system need to be trained and there has to be a firm political commitment for the smooth implementation of the project. More importantly, there is ample evidence coming from disaster situations in other countries that disaster prediction make no sensein the absence of disaster preparedness as a social arrangement, achieved, among other means, through proper education and training and though an extensive media campaign.

Reaksi langsung terhadap bencana tsunami telah menyerukan tindakan dengan masing-masing negara serta di tingkat daerah untuk mengatur sistem peringatan dini. Ini adalah proposisi pasti layak perhatian serius. Namun, untuk menjadi efektif sistem peringatan dini perlu dilaksanakan sebagai bagian dari program manajemen bencana yang dirancang dengan hati-hati. Sebagai pengalaman Sri Lanka dengan pusat pemantauan seismik didirikan dengan bantuan dari University ofCalifornia dan US Geological Survey jelas menunjukkan akuisisi hanyaperangkat keras tidak akan melakukan pekerjaan. Para ilmuwan untuk mengoperasikan sistem perlu dilatih dan harus ada komitmen politik yang kuat untuk kelancaran pelaksanaan proyek. Lebih penting lagi, ada banyak bukti yang berasal dari situasi bencana di negara-negara lain yang prediksi bencana tidak masuk akal karena tidak adanya kesiapsiagaan bencana sebagai pengaturan sosial, dicapai, antara cara lain, melalui pendidikan yang tepat dan pelatihan dan meskipun kampanye media yang ekstensif.

The evidence from Indonesia and Sri Lanka reconfirms evidence coming from previous disaster situations in other countries that the poor bear the brunt of the calamity. This evidence makes a strong case for placing emphasis on policies and programs for cushioning the poor against natural disaster as an integral part of national development strategy. For disaster prone countries such as Indonesia, there is a clear need for setting up an institutional mechanism, backed by a central disaster management fund, with capacity to engage swiftly in rescue and initial rehabilitation operations following a disaster. To be effective such institutional mechanisms/procedures could be developed in such a way as to maintain operational links with national and international NGOs, other charitable organizations and various UNorganizations involved in disaster management.

Bukti dari Indonesia dan Sri Lanka menegaskan bukti yang berasal dari situasi bencana sebelumnya di negara-negara lain yang miskin menanggung beban bencana. Bukti ini membuat kasus yang kuat untuk menempatkan penekanan pada kebijakan dan program untuk bantalan orang miskin terhadap bencana alam sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Untuk negara-negara rawan bencana seperti Indonesia, ada kebutuhan yang jelas untuk menyiapkan mekanisme kelembagaan, yang didukung oleh dana penanggulangan bencana pusat, dengan kapasitas untuk terlibat dengan cepat dalam penyelamatan dan rehabilitasi awal operasi berikut bencana. Agar efektif kelembagaan mekanisme / prosedur tersebut dapat dikembangkansedemikian rupa untuk menjaga hubungan operasional dengan LSM nasional dan internasional, organisasi-organisasi amal lainnya dan berbagai organisasi PBB yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

The Sri Lankan and Indonesian disaster management records over the past five months clearly demonstrate that mere availability of funds does not guarantee speedy implementations of reconstruction/rebuilding programs. Effective absorption of aiddepends crucially on the ability of the authorities of the affected country to engage local communities, local governments, NGOs and international donor agencies both in the planning and implementation processes. This is going to be a daunting task

particularly if the disaster occurs in a country/area suffering from a deep-rooted ethno-political conflict such as Aceh and eastSri Lanka. Jading by the experiences of various disaster situations in other countries, some of the commitments may not translate into actual fund flows because of various reasons beyond the control of the affected country. Nevertheless, engaging donors in developing projects/programs to minimize the mismatch between donor’s interests and reconstruction priorities is vital for maximizing national gains from the generosity of international donors. The international donor community also should give serious consideration to designing innovative strategies for improving aid effectiveness in specific disaster situations.

Sri Lanka dan catatan manajemen bencana Indonesia selama lima bulan terakhir jelas menunjukkan bahwa ketersediaan belaka dana tidak menjamin implementasi yang cepat dari program rekonstruksi / pembangunan kembali. Penyerapan efektif aiddepends krusial pada kemampuan otoritas negara yang terkena dampak untuk melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah, LSM dan lembaga donor internasional baik dalam perencanaan dan pelaksanaan proses. Ini akan menjadi tugas menakutkan terutama jika terjadi bencana di negara / daerah menderita etno-politik konflik yang mengakar sepertiAceh dan timur Sri Lanka. Jading oleh pengalaman berbagai situasi bencana di negara-negara lain, beberapa komitmen mungkin tidak diterjemahkan ke dalam dana yang sebenarnya mengalir karena berbagaialasan di luar kendali negara yang tertimpa bencana. Namun demikian,terlibat donor dalam mengembangkan proyek-proyek / program untuk meminimalkan ketidaksesuaian antara kepentingan donor dan prioritas rekonstruksi sangat penting untuk memaksimalkan keuntungan nasional dari kemurahan hati donor internasional. Komunitas donor internasional juga harus memberikan pertimbangan serius untuk merancang strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas bantuan dalam situasi bencana tertentu.

Finally, Sri Lanka’s post-tsunami experience seems to hold importantlessons for macroeconomic management in the reconstruction phase when the disaster-affected country relies on massive aid inflows. With massive capital inflows, there is the possibility of exchange

rate appreciation with adverse implications for the traded goods sectors (export producing and import competing sectors), unless the inflow of capital in managed in an orderly fashion.

Akhirnya, Sri Lanka pengalaman pasca-tsunami tampaknya terus pelajaran penting bagi manajemen ekonomi makro dalam tahap rekonstruksi ketika negara yang terkena dampak bencana bergantung pada aliran bantuan besar-besaran. Dengan arus masuk modal besar, ada kemungkinan apresiasi nilai tukar dengan implikasi yang merugikan bagi sektor barang yang diperdagangkan (ekspor dan impor memproduksi sektor bersaing), kecuali masuknya modal di dikelola secara teratur.