bab iii revisi - .ketentuan asuransi jiwa takaful dalam kuh dagang pasal (302-308) ... kuh dagang

Download BAB III revisi - .KETENTUAN ASURANSI JIWA TAKAFUL DALAM KUH Dagang Pasal (302-308) ... KUH Dagang

Post on 09-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

30

BAB III

KETENTUAN ASURANSI JIWA TAKAFUL DALAM

KUH Dagang Pasal (302-308)

A. Dasar Hukum Asuransi Jiwa dalam KUH Dagang Pasal (302-308)

Asuransi jiwa adalah suatu bentuk asuransi paling penting untuk keluarga,

yang jumlah ganti ruginya telah ditentukan oleh penanggung sesuai dengan

kesepakatan dengan penanggung sesuai dengan kesepakatan dengan tertanggung

ketika menutup asuransi, tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Untuk itu

asuransi jiwa yang merupakan asuransi sejumlah uang, berupa pertanggungan

dengan peserta berupa premi yang jumlahnya telah ditentukan oleh penanggung,

yang harus dibayar oleh tertanggung berupa pertanggungan (premi verzekering).1

Pada hakekatnya asuransi jiwa dibutuhkan untuk menghindari kerugian

yang disebabkan oleh kematian orang yang dipertanggungkan dengan

menggunakan prinsip probabilitas, karena tidak mungkin memperkirakan kapan

seseorang itu meninggal dunia, meskipun cepat atau lambat kematian itu akan

terjadi. Dalam asuransi jiwa kepentingan tertanggung terhadap hidup atau

matinya seseorang yang di pertangungkan di jadikan syarat bagi tertanggung

untuk menerima jaminan asuransi dari penanggung akibat adanya kerugian

finansial dari biaya pemakaman, yang lebih lanjut adanya kerugian karena

1 Purwosucipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: ,Djambatan 1990 hlm. 18-19

31

hilangnya penghasilan (nafkah) dari almarhum untuk kelanjutan hidup

keluarganya atau ahli waris yang ditinggalkanya.2

Menurut Radik Purba, selain untuk menghindari kerugian yang

diakibatkan oleh kematian , asuransi jiwa juga untuk menghindari kerugian yang

disebabkan oleh adanya resiko hari tua yang mengakibatkan kekurangan maupun

untuk memperoleh penghasilan yang akan menimbulkan kesulitan bagi diri dan

keluarganya. Kesulitan ekonomi ini juga bisa disebabkan oleh kekurangmampuan

seseorang karena merosotnya kondisi kesehatan atau cacat seumur hidup karena

kecelakaan.3 Untuk itu menurutnya hidup manusia itu mempunyai nilai

ekonomis ( economic velue of human life) yang diukur kemampuannya dalam

memperoleh penghasilan setiap berkala untuk penghidupan keluarganya.4

Adapun kepentingan di dalam asuransi jiwa tidak bisa dinilai dengan uang

karena tidak mungkin diadakan suatu penilaian terhadap jiwa seseorang. Hal ini

bertentangan dengan pasal 268 KUH Dagang yang menyatakan kepentingan

harus dapat dinilai dengan uang. Karena menurut Emmi Pangaribuan kepentingan

ini merupakan syarat yang tidak diharuskan, karena di dalam asuransi jiwa selain

adanya pihak tertanggung atau penanggung, ada kepentingan. Untuk itu asuransi

jiwa merupakan pertanggungan yang sifatnya tidak merupakan pertanggungan.5

2 Santanoe Kertonegoro, Asuransi Jiwa dan Pensiun, Jakarta: Agung S, 19991, hlm. 154 3 Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, PT. Pustaka Binama Pressindo,1995, hlm. 226. 4 Ibid, hlm. 73 5 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Pokok-pokok Pertanggungan

Kerugian, Kebakaran dan Jiwa, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990, hlm. 92-93

32

KUH Dagang yang berlaku di Indonesia, termuat peraturan-peraturan

mengenai asuransi yaitu, dalam buku I Bab ke -9 dan 10 dan buku II Bab ke-9

dan 10 dengan perinciabn sebagi berikut :

1) Buku I Bab ke-9 mengatur asuransi kerugian pada umumnya (pasal 246-

286)

2) Buku I Bab ke-10 bagian pertama mengtur asuransi bahaya kebakaran

pasal (287-289), bagian ke dua mengatur asuransi bahaya yang

mengancam hasil-hasil peertanian di sawah pasal (299-301), dan bagian

ke tiga mengatur asuransi jiwa pasal (302-308)

3) Buku II Bab ke-9, bagian pertama mengatur asuransi pasal (592-618),

bagian kedua mengatur perkiraan barang-barang yang di asuransikan,

pasal (624-634), bagian ke empat mengatur hak dan kewajiban dalam

suransi pasal ( 635-662), bagian ke lima mengatur Abandon (melepaskan

hak milik atas barang yang di asuransikan) pasal (663-680) dan baian

keenam mengtur kewajiban-kewajiban dan hak-hak makelar di dalam

asuransi laut pasal (681-685)

4) Buku II Bab ke-10 tentang asuransi bahaya dalam pengangkutan di darat

dan di sungai pasal (686-690)6

Masih juga terdapat jenis-jenis asuransi di dalam praktek yang tak di atur

di dalam KUH Dagang itu misalnya, asuransi pencurian dan pembongkaran,

6 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial , dari soal lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah,

Jakrta . Mizan, Cet. Ke-III, 1995, hlm. 205-206

33

asuransi kerugian perusahaan; asuransi kecelakaan; asuransi atas pertanggung

jawab seseorang atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karena perbuatan

melawan hukum sendiri atau orang, bahwasannya; asuransi kredit (maksudnya

menanggung kerugian kerugian yang timbul atau diderita berhubung debitur tidak

dapat mengembalikan kredit yang diambilnya dari bank) asuransi wajib

kecelakaan penumpang (UU No. 33/1964).7

Dalam WvK :

1. Buku I, Bab IX : Asuransi pada umumnya.

2. Buku I, Bab X : asuransi kebakaran, Asuransi Pertanian dan Asuransi

Jiwa.

3. Buku II, Bab IX : Asuransi Laut , Asuransi Bahaya Perbudakan.

4. Buku II, Bab X : Asuransi Pengangkutan darat, Sungai dan Perairan,

Daratan.

Dalam Perundang-undangan baru Republik Indonesia :

1) Dana Kecelakaan Penumpang, UU-1964-33;

2) Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, UU-1964-34;

3) Tabungan dan asuransi Pegawai Negeri, PP No. 10 Tahun 1963;

4) Pendirian PN Asuransi Bendasaraya, PP No. 4 Tahun 1965;

5) Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan

Perseroan dalam bidang perasuransian kredit, PP No. 1 Tahun 19718

7 Ibid, hlm. 208. 8 Mashudi dan Chidir Ali, Hukum Asuransi, Bandung ; Mandar Manu, Cet. II, 1998, hlm. 1-2.

34

Dalam undang-undang No. 2 Tahun 1992 terdiri dari 13 bab dan 28 pasal,

diatur hal-hal yang berkaitan dengan usaha perasuransian dengan rincian

substansi sebagai berikut:9

a. Bidang Usaha perasuransian:

1) Usaha asuransi

2) Usaha penunjang perasuransian

b. Jenis usaha Perasuransian.

1) Usaha asuransi terdiri dari : asuransi kerugian, asuransi jiwa dan

reasuransi.

2) Usaha penunjang asuransi yang terdiri dari : pialang asuransi, penilai

kerugian, konsultasi aktuaria, dan agen asuransi.

c. Perusahaan perasuransian :

1) Perusahaan Asuransi Kerugian

2) Perusahaan Asuransi Jiwa

3) Perusahaan Reasuransi

4) Perusahaan Pialang Asuransi

5) Perusahaan Pialang Reasuransi

6) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

7) Perusahaan Konsultan Aktuaria

8) Perusahaan Agen Asuransi

9 Arif Djohan Tunggal, Peraturan Perundangan-undangan Perasuransian di Indonesia

Th.1992-1997, Jakarta: Harvarindo , 1998 hlm.251-252

35

d. Bentuk Hukum usaha perasuransian terdiri dari:

1) Perusahaan Persero (Persero)

2) Koperasi

3) Perseroan Terbatas

4) Usaha Bersama (Mutual)

e. Kepemilikan Perusahaan Perasuransian oleh;

1) Warga Negara Indonesia dan atau Badan hukum Indonesia

2) Warga negara indonesia dan atau badan hukum Indonesia bersama

dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

f. Perjanjian usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan.

g. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian oleh Menteri

Keuangan mengenai:

1) Kesehatan keuangan perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi

Jiwa dan Perusahaan Reasuransi

2) Penyelenggaraan usaha perasuransian dan modal usaha

h. Kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi melalui keputusan Pengadilan

Negeri

i. Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administrasi

36

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992, program

asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perundang yang mengatur asuransi sosial adalah sebagai berikut:10

a. Asuransi Kecelakaan Penumpang (Jasa raharja)

1) Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib

Kecelakaan Penumpang. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan

Pemerintah No. 17 Tahun 1965.

2) Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas

Jalan. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 18

Tahun 1965.

b. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK):

1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial

Pegawai Negeri Sipil (ASPN).

2) Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1991 Tentang Asuransi Sosial

Angkatan Bersenjata RI (ASABRI)

3) Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perubahan Peraturan Pemerintah No. 33

Tahun 1997)

4) Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK)

10 Ibid, hlm. 252-253

37

c. Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan (