kuh perdata

Download KUH Perdata

Post on 20-Jun-2015

264 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Pertama Orang Daftar isi Bab I - Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan Bab II - Tentang akta-akta catatan sipil Bab III - Tentang tempat tinggal atau domisili Bab IV - Tentang perkawinan Bab V - Tentang hak dan kewajiban suami-istri Bab VI - Tentang harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya Bab VII - Tentang perjanjian kawin Bab VIII - Tentang gabungan harta-bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua atau selanjutnya Bab IX - Tentang pemisahan harta-benda Bab X - Tentang pembubaran perkawinan Bab XI - Tentang pisah meja dan ranjang Bab XII - Tentang keayahan dan asal keturunan anak-anak Bab XIII - Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda Bab XIV - Tentang kekuasaan orang tua Bab XIVA - Tentang penentuan, perubaran dan pencabutan tunjangan nafkah Bab XV - Tentang kebelumdewasaan dan perwalian Bab XVI - Tentang pendewasaan Bab XVII - Tentang pengampuan Bab XVIII - Tentang ketidakhadiran Buku Kedua - Benda/Barang Daftar Isi Bab I - Tentang barang dan pembagiannya Bab II - Tentang besit dan hak-hak yang timbul karenanya Bab III - Tentang hak milik Bab IV - Tentang hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga Bab V - Tentang kerja rodi

2. Bab VI - Tentang pengabdian pekarangan Bab VII - Tentang hak numpang karang Bab VIII - Tentang hak guna usaha (erfpacht) Bab IX - Tentang bunga tanah dan sepersepuluhan Bab X - Tentang hak pakai hasil Bab XI - Tentang hak pakai dan hak mendiami Bab XII - Tentang pewarisan karena kematian Bab XIII - Tentang surat wasiat Bab XIV - Tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan Bab XV - Tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan Bab XVI - Tentang hal menerima dan menolak warisan Bab XVII - Tentang pemisahan harta peninggalan Bab XVIII - Tentang harta peninggalan yang tak terurus Bab XIX - Tentang piutang dengan hak didahulukan Bab XX - Tentang gadai Bab XXI - Tentang hipotek Buku Ketiga - Perikatan Daftar Isi Bab I - Tentang perikatan pada umumnya Bab II - Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan Bab III - Tentang perikatan yang lahir karena undang-undang Bab IV - Tentang hapusnya perikatan Bab V - Tentang jual-beli Bab VI - Tentang tukar-menukar Bab VII - Tentang sewa-menyewa Bab VIIA - Tentang perjanjian kerja Bab VIII - Tentang perseroan perdata (persekutuan perdata) Bab IX - Tentang badan hukum Bab X - Tentang penghibahan Bab XI - Tentang penitipan barang Bab XII - Tentang pinjam-pakai Bab XIII - Tentang pinjam pakai habis (verbruiklening) Bab XIV - Tentang bunga tetap atau bunga abadi Bab XV - Tentang persetujuan untung-untungan Bab XVI - Tentang pemberian kuasa Bab XVII - Tentang penanggung Bab XVIII - Tentang perdamaian Buku Keempat Pembuktian dan Kedaluwarsa 3. Dafter Isi Bab I - Tentang pembuktian pada umumnya Bab II - Tentang pembuktian dengan tulisan Bab III - Tentang pembuktian dengan saksi-saksi Bab IV - Tentang persangkaan Bab V - Tentang pengakuan Bab VI - Tentang sumpah di hadapan hakim Bab VII - Tentang kedaluwarsa pada umumnya Bab I - Menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan 1. Penikmatan hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. 2. Anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya menghendakinya. Bila telah mati waktu dilahirkan, anak tersebut dianggap tidak pernah ada. (KUHPerd. 348, 489, 758, 836, 899, 1679) 3. Tiada suatu hukuman apapun dapat mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya seluruh hak-hak kewargaan (ISR. 144.) Catatan: Diumumkan dengan Maklumat tgl. 30 April 1847, S. 1847-23. Bagian II Tentang Akta-akta Catatan Sipil Bagian 1 Daftar catatan sipil pada umumnya 4. (s.d.u. dg. S. 1916-38 jo. S. 1917-18; S. 1907-205 pasal 3 jo. S. 1919-816; S. 1937-595.) Tanpa mengurangi ketentuan pasal 10 Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia, maka untuk golongan Eropa di seluruh Indonesia ada daftar kelahiran, daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian. (KUHPerd. 5; BS. 1.) Pegawai yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar itu, disebut pegawai catatan sipil. 5. Pemerintah (Gouverneur-Generaal), setelah mendengar Mahkamah Agung (Hooggerechtshof), dengan peraturan tersendiri, menentukan tempat dan cara menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, demikian pula cara menyusun akta-aktanya dan syarat-syarat yang harus diindahkan. Dalam peraturan itu juga ditetapkan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh pegawai catatan sipil, sejauh dalam hal itu belum atau tidak akan diatur dengan ketentuan undang-undang hukum pidana. (KURP 436, 556 dst. lihat peraturan BS. golongan Eropa, Indonesia dan Indonesia-Kristen dan catatan di bawah judul BS.) Bagian 2 Nama, perubahan nama, dan perubahan nama depan 5a. (s.d.t. dg. S. 1937-595.) Anak sah, dan juga anak tak sah tetapi yang diakui oleh ayahnya, menyandang nama keturunan ayahnya; anak yang tidak diakui oleh ayahnya, menyandang nama keturunan ibunya. (KUHperd. 250 dst., 255, 256 dst., 261, 272 dst., 280, 283 dst., 306; BS. 41.). 6. Siapa pun tidak diperkenankan mengganti nama keturunannya, atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin pemerintah. (BS. 28, 40; S. 1824-13 pasal 2; S. 1837-11; S. 1867-168 s V; S. 1917- 12.) (s.d.t. dg. S. 1937-595.) Barangsiapa tidak dikenal nama-keturunannya atau nama depannya, boleh mengambil suatu nama-keturunan atau nama-depan dengan izin pemerintah. 4. 7. (s.d.u. dg. S. 1937-595 dan S. 1941-370.) Permohonan untuk itu tidak dapat dikabulkan sebelum habis jangka waktu empat bulan, terhitung mulai dari hari pemberitaan permohonan itu dalam Berita Negara. (S. 1883-192 pasal 3.) 8. (s.d.u. dg. S. 1883-190.) Selama jangka waktu tersebut dalam pasal yang lalu, pihak-pihak yang berkepentingan boleh mengemukakan kepada pemerintah, dengan surat permohonan, dasar-dasar yang mereka anggap menjadi keberatan untuk menentang permohonan tersebut di atas. (S. 1883-192 pasal 3.) 9. (s.d.u. dg. S. 1937-595.) Bila dalam hal yang dimaksud dalam alinea pertama pasal 6 permohonan dikabulkan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal si pemohon, dan pegawai itu harus menuliskannya dalam buku daftar yang paling akhir, dan membuat catatan tentang hal itu pada tepi akta kelahiran si pemohon. (BS. 26.) (s.d.t. dg. S. 1937-595.) Surat penetapan yang diberikan berkenaan dengan dikabulkannya permohonan termaksud dalam pasal 6 alinea kedua, dibukukan dalam daftar kelahiran yang paling akhir di tempat tinggal yang bersangkutan, dan dalam hal termaksud dalam pasal 43 alinea pertama Reglemen tentang Catatan Sipil untuk Golongan Eropa, dicatat pula pada tepi akta kelahiran. (s.d.t. dg. S. 1937-595.) Bila suatu permohonan tidak dikabulkan seperti yang dimaksud pada alinea yang lalu, pemerintah dapat memberikan nama- keturunan atau nama-depan kepada yang berkepentingan. Surat penetapan ini harus diperlakukan sesuai dengan pasal yang lalu. 10. (s.d.u. dg. S. 1937-595.) Diperolehnya suatu nama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam keempat pasal yang lalu, sekali-kali tidak boleh diajukan sebagai bukti adanya hubungan sanak-saudara. (KUHPerd. 262; S. 1883-192 pasal 3.) 11. Tiada seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawatan kejaksaan (openbaar ministrie). (BS. 40.) 12. Bila pengadilan negeri mengizinkan penggantian atau penambahan nama-depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal si pemohon, dan pegawai itu harus membukukannya dalam daftar yang paling akhir, dan mencatatnya pula pada tepi akta kelahiran. (BS. 26.) Bagian 3 Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1836-16.) 13. Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, lihat BS. 67.) 14. Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding. (Rv. 844 dst.) 15. Keputusan ini hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah memohon, atau yang pernah dipanggil. (KUHPerd. 1917.) 16. Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam daftar-daftar yang paling akhir segera setelah diperlihatkan dan bila ada perbaikan, hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil. (BS. 26; Rv. 166.) Bab III - Tempat tinggal atau domisili 17. Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya. (Rv. 6-7?, 99.) 18. Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana. (KUHPerd. 19, 53 dst.) 5. 19. Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada kepala pemerintahan, baik di tempat yang ditinggalkan, maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. (KUHP 515; S. 1919-573 jis. 1931- 373, 423.) Bila tidak ada pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaan sebenarnya.

Recommended

View more >