bab i pendahuluan 1.1. renstra skpd -...

Renstra Kecamatan Padang TimurTahun 2015 -2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada

Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah

dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 ( lima ) tahun. Sesuai ketentuan di atas

dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kota Padang Tahun 2015-2019,

dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun

2015-2019.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Padang Timur Tahun 20152019.

dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Lurah di

lingkungan Kecamatan Padang Timur. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan

memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan stakeholders serta memberi

peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan

strategis.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2015-2019 ini disusun

dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota

Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahu 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan

di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Padang;

19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang;

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang;

21. Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Kecamatan;


22. Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Kelurahan;

23. Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendelegasian

Kewenangan Walikota Padang kepada Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah

Kota Padang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Kecamatan Padang Timur adalah untuk

mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan

Padang Timur Kota Padang Tahun 20152019 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada rancangan

awal RPJMD Kota Padang Tahun 2015-2019. Sedangkan tujuannya adalah sebagai

arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat

Struktural, Fungsional, karyawan/i. dan para Lurah di lingkungan Kecamatan Padang

Timur Kota Padang.

Beberapa Pengertian

Dalam Renstra Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 20152019 ini akan

ditemukan beberapa istilah Terminologi atau kata kunci key-words

berdasarkan rumusan dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan perundang-

undangan lainnya, dipandang perlu dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu seperti

uraian berikut :

a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

priode 5 (lima) tahun.

b. Visi adalah:

1) Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.


2) Gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin

dicapai instansi Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8

/2003).

c. Misi adalah:

1) Rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi ( UU No. 25/2004 ).

2) Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah,

sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan (Keputusan Kepala LAN Nomor:

239/IX/6/8/2003).

d. Tujuan adalah:

Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun sampai 5 (lima) tahunan.

e. Sasaran adalah:

Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

f. Strategi adalah:

1) Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi

dan Misi (UU No. 25/2004).

2) Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan

program-program (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

g. Kebijakan adalah:

1) Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan

(PP Nomor 8/2008).

2) Ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk guna terciptanya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi instansi

Pemerintah (Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/ 2003).


h. Program adalah:

1) Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (PP Nomor

8/2008).

2) Kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

(Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003).

i. Perencanaan Kinerja adalah:

Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh

instansi Pemerintah melalui beberapa kegiatan tahunan.

j. Kegiatan adalah:

Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi

Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan

tertentu.

k. Indikator Kinerja Kegiatan adalah:

Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan yang telah ditetapkan.

l. Masukan (Input) adalah:

Sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan

atau dalam rangka menghasilkan keluaran (outputs), misalnya sumber daya

manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

m. Keluaran (Outputs) adalah:

Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil dari

pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.


n. Hasil (Outcomes) adalah:

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka

menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk /jasa dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

o. Manfaat (benefits) adalah :Kegunaan suatu keluaran (Outputs) yang dirasakan

langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses

oleh publik.

p. Dampak (impacts) adalah:

Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum

lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan

sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, beberapa pengertian pokok istilah terminologi dan kata

kunci key words yang digunakan dan sistimatika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG TIMUR

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Padang Timur

yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,

sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan

tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Kecamatan Padang

Timur.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Walikota

dan Wakil Walikota Terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kota

Padang Tahun 2015-2019, telaahan terhadap RTRW dan hasil Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan

Kebijakan Teknis Pelaksanaan Camat Padang Timur dalam kurun waktu 2015-

2019.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Pada Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 2015-2019.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN SESUAI RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA

PADANG TAHUN 2015-2019

Pada Bab ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan

dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai rancangan awal

RPJMD Kota Padang Tahun 2015-2019.

BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra

yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional,

karyawan/i. serta para Lurah di lingkungan Kecamatan Padang Timur serta

para Pemangku Kepentingan stakeholders lainnya sesuai tuntutan

perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/atau kemajuan Iptek.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 19 tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, khususnya Pasal 4 ditegaskan tentang tugas

pokok dan fungsi Camat Padang Timur sebagai berikut:

a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c) Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;

d) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f) Membina penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;

g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan;

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Padang untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan

kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selanjutnya dalam Pasal 6-10 ditegaskan bahwa susunan organisasi

Kecamatan Padang Timur terdiri dari :

1) Camat;

2) Sekretaris; mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas

menyusun perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan memberikan pelayanan

administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan. Dalam

menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai

fungsi sebagai berikut :


a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Kecamatan;

b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan

rumah tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan

dokumentasi;

c. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyusunan

evaluasi dan pelaporan;

d. Peningkatan sumber daya manusia;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi :

1) Kepala Sub Bagian Umum;

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

untuk keperluan urusan surat menyurat , perlengkapan, urusan rumah

tangga, administrasi perjalanan dinas, inventarisasi barang serta perencanaan

dan pengembangan pegawai, mutasi, peningkatan disiplin, kesejahteraan

pegawai, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi

perundang undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

kepala sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat

2. Penyelenggaraan urusan perlengkapan/inventarisasi barang dan urusan

rumah tangga

3. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas

4. pelaksanaan administrasi kepegawaian

5. Penyusunan daftar urutan kepegawaian

6. Pelaksanaan disiplin dan kesejahteraan pegawai

7. Pelaksanaan organisasi, tatalaksana, formasi jabatan, dan analisis jabatan

8. Penghimpunan bahan peraturan perundang undangan, dan pembinaan,

pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan;

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan

penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan

pelaksanaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.

Kepala sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :


1. Pengelolaan penyusunan rencana anggaran rutin

2. Pelaksanaan penyusunan administrasi keuangan dan Laporan Keuangan

3.Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan

bendahara Gaji

4. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan; mempunyai tugas membantu Camat dalam

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

urusan tata pemerintahan. Penjabaran tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan

sebagaimana dimaksud adalah:

a. Melakukan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;

b. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

c. Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset Pemerintah Daerah

di wilayah kerjanya;

d. Memfasilitasi penataan Kelurahan;

e. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan

hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta

perolehan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan monitoring dan invetarisasi terhadap setiap kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah

timbul di wilayah kerjanya;

g. Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum;

h. Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;

i. Menyelenggarakan urusan pemilihan Kepala Daerah dan urusan Pemilihan

Umum;

j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata

Pemerintahan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan; mempunyai tugas

membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan.


Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

sebagaimana dimaksud adalah:

a. Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

b. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, Rukun Tetangga

(RT)/Rukun Warga (RW) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

c. Memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi Keluarga Berencana;

d. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah

kerjanya;

e. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Kelurahan;

f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan

perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepari-wisataan, perekonomian,

usaha kecil dan menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan,

pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;

g. Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka

menunjang keberhasilan program produksi pertanian;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

i. Menyelenggarakan lomba Kelurahan;

j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Kelurahan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana;

mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Bencana. Penjabaran tugas Seksi Kesejahtera-an Sosial dan

Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud adalah:

a. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman

kanak-kanak dan pendidikan dasar;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan,

generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan

wanita;

c. Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan;


d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan

masyarakat;

e. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;

f. Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahguna-an obat,

narkotika, zat adiktif, psikotropika dan bahan berbahaya;

g. Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar;

h. Mengkoordinir bantuan-bantuan sosial;

i. Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan permasa-lahan sosial di

Kecamatan;

j. Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan;

k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan

Sosial dan Penanggulangan Bencana;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

6) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; mempunyai tugas

membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penjabaran

tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud adalah:

a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;

b. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya;

c. Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah serta peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya;

d. Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-

langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

e. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan suberdaya alam tanpa izin dan

dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

f. Melaksanakan pengelolaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K-3) di

Kecamatan;

g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan

fungsinya.


Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Padang Timur dapat dilihat

struktur organisasi seperti Gambar 1 di bawah ini.

STRUKTUR KECAMATAN PADANG TIMUR Perda Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008

2.2. Sumber Daya

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Padang Timur adalah salah satu kecamatan di Kota Padang

Provinsi Sumatera Barat. Dan Kecamatan Padang Timur memiliki luas wilayah

16.06 Km2 (sumber Kecamatan Padang Timur Dalam Angka Tahun 2013)

Kecamatan Padang Timur berbatasan dengan :

JFU U Tasmiati

i Nip. 19630515 200701 2 004 004

NIP. 19670108198609 2 001 001

Dra. Rachmadeny dewi putri putri

CAMAT T

NIP. 19610912 199002 1 002 002

Ismetsyah, S. Sos Sos

SEKRETARIS S

Petugas jaga kantor (honoer) (honoer)

KELOMPOK JABATAN JABATAN FUNGSIONAL

L

KASUBAG UMUM UMUM Rahmat Riyan, SH SH NIP. 1971 0518 199310 1 001

001 JFU U Rahma Yeni

Yeni Operator Komputer (Honorer) (Honorer)

JFU U Afmawati

i Petugas Kebersihan (Honorer) (Honorer)

JFU U Syamsir chan

chan NIP. 19620926 200801 1 001 001

KASUBAG KEUANGAN KEUANGAN Desmayanti, SE

SE NIP.19701226 199202 2 002 002

JFU U Dwi Astri Rustianti, A.Md

A.Md NIP.19830817 201101 2 002 002

JFU U Zuryeni. Z,ST

Z,ST NIP. 19730505 201001 2 001 001

JFU U Rijal l

NIP. 19810927 201001 1 005 005

JFU U Ikhlas

s NIP. 19841016 201001 1 005 005

KASI TRANTIBUM TRANTIBUM

JFU U Syamsuir

r NIP. 19600101 200604 1 016 016

JFU U Dede Risanta

Risanta

JFU U Jamalus

s NIP. 19651010 200901 1 001 001

JFU U Hery Rosmali

Rosmali NIP. 19760519 201001 1 007 007

Benny Rosa,SH. Rosa,SH. NIP. 19730905 199403 1 003

003

KASI PPU PPU Jhon Rafdi, BE.

BE. NIP. 19581028 198903 1 004 004

JFU U Nanik Asih Dwiatmi, SE

SE NIP. 1972 0929 200312 2 002 002

KASI PMK PMK Nasrul chan

chan NIP. 19640523 198603 1 000 000

KASI KESOS/ PB PB Mariati, S. H

H NIP. 19600820 198101 2 002 002

JFU U Fifi Nofriyeni

Nofriyeni Operator Komputer ( Honorer ) )

KASI PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN Kasmiati, BA.

BA. NIP. 19580930 198103 2 001 001

JFU U Zulkarnaini

i NIP. 19611201 200701 1 001 001


- Sebelah Utara : Kecamatan Padang Utara, Kuranji

- Sebelah Selatan : Kecamatan Padang Selatan

- Sebelah Barat : Kecamatan Lubuk Begalung

- Sebelah Timur : Kecamatan Padang Barat

Secara Administrasi Kecamatan Padang Timur terbagi menjadi 10

(sepuluh) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah

2. Kelurahan Kubu Dalam Marapalam

3. Kelurahan Andalas

4. Kelurahan Sawahan Timur

5. Kelurahan Sawahan

6. Kelurahan Jati

7. Kelurahan Jati Baru

8. Kelurahan Parak Gadang Timur

9. Kelurahan Ganting Parak Gadang

10. Kelurahan Simpang Haru

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis

jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan

adanya 22 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan

pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya. Di samping itu,

juga dibutuhkan minimal 5 (lima) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk

melaksanakan tugas pengaturan ketertiban dan ketentraman sekaligus

pengamanan aset kantor dengan penggiliran shift jaga di luar jam dinas. Akan

tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 22 Pegawai dengan

komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat

seperti Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 berikut ini.


Jumlah Kepegawaian Kecamatan Padang Timur sebanyak : 26 orang,

yang terdiri dari :

a. Golongan IV : 1 orang

b. Golongan III : 11 orang

c. Golongan II : 8 orang

d. Golongan I : 2 orang

Jumlah Pegawai Kecamatan Padang Timur yang menduduki jabatan

struktural adalah :

a. Camat ( Eselon III ) : 1 orang

b. Sekretaris Camat ( Eselon III ) : 1 orang

c. Kepala Seksi ( Eselon IV ) : 5 orang

d. Kepala Sub.Bagian ( Eselon IV ) : 2 orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Padang

Timur berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel II.1 berikut :

Tabel II.1

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Total

1. Strata 1 3 6 9

2. Sarjana Muda/D3 1 1 2

3. SLTA 8 1 9

4. SLTP - - -

5. SD 2 - 2

Jumlah 14 8 22

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Kecamatan Padang Timur tidak sesuai dengan Fromasi persyaratan atau

secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Padang

Timur yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 orang ,dengan latar

belakang pendidikan Starata 1sebanyak 7 orang, sarjana muda 1 orang, SLTA 12

orang dan SD sebanyak 2 orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Padang Timur

berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah sebagaimana Tabel II.2

berikut:


Tabel II.2

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi pangkat/golongan

No Pangkat / Gol Laki-laki Perempuan Total

1. Pembina / IV.a - 1 1

2. Penata Tk.I / III.d 4 3 7

3. Penata / III.c 1 - 1

4. Penata Muda Tk.I/III.b - - -

5. Penata Muda/ III.a - 3 3

6. Pengatur Tk.I / II.d - - -

7. Pengatur /II.c - - -

8. Pengatur Muda Tk.I/II.b 4 1 5

9. Pengatur Muda / II.a 3 - 3

10. Juru Tk.I / I.d - - -

11. Juru / I.c - - -

12. Juru Muda Tk.I/I.b 2 - 2

13. Juru Muda / I.a - - -

Jumlah 14 8 22

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Padang Timur

berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklat adalah sebagaimana Tabel II.3 berikut :

Tabel II.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat

No Pendidikan Diklat Laki-laki Perempuan Total 1. PIM II - - - 2. PIM III - - - 3. PIM IV 2 3 5 4. PRAJABATAN - - -

Jumlah 2 3 5

2.2.2. Asset/Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan

Padang Timur dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset.

Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa

Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka


peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti Tabel 2.4 di

bawah ini ( Sumber : Pengurus barang, April 2014 )

1 Meja biro 56 Buah 2 meja rapat 1 Buah 3 Meja 1 biro 3 Buah 4 Kursi Putar 16 Buah 5 Kursi Lipat 49 Buah 6 Kursi Tamu 4 Buah 7 Kursi kerja staf 30 Buah 8 Lemari Kayu 3 Buah 9 Lemari Peta 1 Buah 10 Meja komputer 6 Buah 11 Komputer / CPU 30 Buah 12 Monitor 30 Buah 13 Printer 20 Buah 14 Filling Kabinet 11 Buah 15 Papan pengumuman 4 Buah 16 Wirelles 5 Buah 17 Kamera Digital 4 Buah 18 Mesin Fascimile 1 Buah 19 Multi Media Proyektor 1 Buah 21 Mesin Tik 14 Buah 22 Lap Top 6 Buah 23 LAN 4 Buah 24 Hendycam 1 Buah

Untuk menunjang operasional kegiatan, Kecamatan Padang Timur memiliki, alat

dan kendaraan dapat dilihat dalam table 2.5 sebagai berikut :

1 Kendaraan Roda Empat ( Mobil ) 2 Unit

2 Sepeda Motor Roda 2 17 Unit

3 Becak Sampah 2 Unit

4 Kontainer Sampah 2 Unit

2.2.3. Unit Usaha

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Karyawan/i. Kecamatan Padang

Timur, maka telah diaktifkan kembali keberadaan Koperasi Kecamatan Padang

Timur dengan berbagai jenis usaha antara lain simpan pinjam, pengadaan alat

tulis kantor dan fotocopy serta usaha-usaha produktif lainnya.


2.3. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran,

terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Padang Timur,

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Padang Timur dapat dilihat dari beberapa

indikator kinerja : yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Padang Timur sebagaimana tercantum dalam

penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja

Kecamatan Padang Timur sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan

Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari hari.

2. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan kelurahan untuk

mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah

Kota maupun pihak lainnya.

3. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan dan kecamatan

4. Pembinaan secara rutin ke Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di kelurahan

6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan

rutin pemerintahan kelurahan

7. Memfasilitasi adanya pemekaran RT dan RW di setiap kelurahan.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :

1. Melakukan penataan dan penertiban PKL karena telah di BKO kannya

beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ke Kecamatan.

2. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan melaksanakan

Musrenbang Kecamatan.

3. Monitoring Penyaluran Beras Raskin

4. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan

Padang Timur.

5. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada

warga.


6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu

7. Pembinaan anggota Linmas se-Kelurahan di kecamatan Padang Timur.

berdasarkan indikator kinerja pelayanan seperti Tabel 2.6 dan Tabel 2.7

berikut ini.

8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN merupakan suatu

sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup

Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia,

berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah

Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi

Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh

Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan

Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

NILAI-NILAI DALAM PELAYANAN PATEN DI KECAMATAN PADANG

TIMUR

INTEGRITAS

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang

teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

PROFESIONALISME

Bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung

jawab serta komitmen yang tinggi.

PELAYANAN

Berupaya untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat,

akurat dan mudah guna memenuhi kepuasan masyarakat.


RAMAH TAMAH

Mengupayakan perilaku yang ramah tamah dan budaya senyum dalam memberikan

pelayanan kepada masyrakat.

DISIPLIN

Aparatur kecamatan dalam melakukan tugasnya bekerja sesuai dengan tugas waktu

kerja dan aturan yang telah ditetapkan.

ADIL / NON DISKRIMINASI

Tidak memberikan perilaku yang berbeda-beda dalam pelayanan kepada masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah serta

sesuai penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi di atas, maka jenis

pelayanan di Kecamatan Padang Timur kepada Masyarakat terdiri dari 15

rekomendasi, 1 legalisasi, 1 perizinan, dan 1 surat keterangan sebagai

berikut:

1. Rekomendasi:

a. Rekomendasi izin lokasi dan operasional lembaga pendidikan

masyarakat luar sekolah;

b. Rekomendasi Surat Keputusan hasil musyawarah Komite Sekolah Dasar;

c. Rekomendasi penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi;

d. Rekomendasi izin lokasi bagi perumahan;

e. Rekomendasi pemasangan billboard, spanduk, poster, sele-baran,

pamflet dan umbul-umbul;

f. Rekomendasi administrasi penerbitan IMB di atas 100 M2;

g. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi,

usaha simpan pinjam dan UKM;

h. Rekomendasi penetapan lokasi pelaksanaan Program Padat Karya;

i. Rekomendasi penandatangan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan

Surat Keterangan Kependudukan;


j. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan (non

Muslim);

k. Rekomendasi pemasangan tower;

l. Rekomendasi pembangunan rumah ibadah;

m. Rekomendasi izin usaha kehutanan dan pertanian (peternakan,

perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura);

n. Rekomendasi permohonan izin keramaian; dan

o. Rekomendasi tempat usaha izin gangguan.

2. Legalisasi;

Legalisasi Surat Keputusan hasil musyawarah Komite Sekolah Dasar.

3. Perizinan;

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala s/d 100 M2.

4. Surat Keterangan;

Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan

Pindah antar Kecamatan dalam Kota.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan

Padang Timur menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan

internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Analisis Lingkungan Internal

A. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Telah ditetapkannya Perda Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang. Perda ini

memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang

menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan

2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat

fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.

3. Lokasi Kecamatan yang terletak di pusat Kota Padang dan jarak antar

kelurahan yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Lurah.

4. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan

pembangunan.


B. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Struktur Oragnisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan

yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun

2. Jumlah Staf cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas.

3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan

akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan

yang berkelanjutan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

A. Faktor Peluang ( Opportunity )

1. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Ditetapkannya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Padang yang merupakan pedoman perencanaan

pembangunan di Kota Padang.

B. Faktor Ancaman ( Threat )

1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan

kadang-kadang menimbulakan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi

tersebut ditampung dan diperhatikan.

2. Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola

pikir dan pola tindak dari masyarakat.


Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Padang Timur

Kota Padang

Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-

Rata-rata pertumbuhan

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Belanja Daerah

5.685.423.525

6.055.291.925

6.354.500.808

7.133.789.003

6.961.317.677

5.574.883.250

5.922.099.288

6.230.184.462

6.869.295.888

6.820.381.222

0,98

0,98

0,98

0,96

0,98

6.438.064.588

6.283.368.822

Belanja Tidak Langsung

4.097.205.025

4.430.637.525

5.009.665.808

5.659.657.403

5.240.050.477

4.014.336.893

4.350.549.720

4.956.855.931

5.424.605.639

5.126.910.577

0,98

0,98

0,99

0,96

0,98

4.887.443.248

4.774.651.752

Belanja

Langsung 1.588.218.500

1.624.654.400

1.344.835.000

1.474.131.600

1.721.267.200

1.560.546.357

1.571.549.568

1.273.328.531

1.444.690.249

1.693.470.645

0,98

0,97

0,95

0,98

0,98

1.550.621.340

1.508.717.070

Belanja Pegawai

320.095.000

141.422.000

253.944.200

208.506.100

156.325.400

315.432.000

135.313.000

198.673.800

192.216.800

156.203.400

0,99

0,96

0,78

0,92

1,00

216.058.540

199.567.800

Belanja Barang dan

Jasa

1.127.293.500

815.027.100

836.638.600

991.800.500

1.228.682.550

1.108.000.357

768.244.868

822.344.631

978.668.399

1.201.008.795

0,98

0,94

0,98

0,99

0,98

999.888.450

975.653.410

Belanja Modal

140.830.000

668.205.300

254.252.200

273.825.000

336.259.250

137.114.000

667.991.700

252.310.100

273.805.050

336.258.450

0,97

1,00

0,99

1,00

1,00

334.674.350

333.495.860


Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2015 - 2019

No

Indikator Kinerja Sesuai

tugas dan fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK Target

Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Pada Tahun Ke- Catatan Analisis

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1

Meningkatnya

kualitas keragaman budaya

Jumlah

Kegiatan pertunjukan kebudayaan

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100% 100% 100% 100% 100%

partisipasi dalam festival budaya

minangkabau

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 100% 100% 100%

2

Meningkatnya kualitas

Kehidupan Beragama

jumlah kegiatan

keagamaan

2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100%

MTQ tingkat Kota

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

3

Kualitas Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan

Jumlah Masukan Tentang Pembangunan

di Masyarakat

440

Masukan 340

Masukan 450

Masukan

440 Masukan

340 Masukan

450 Masukan

100% 100%

Jumlah Kelurahan yang mengikuti Musrenbang

10 Kelurahan

10 Kelurahan

10 Kelurahan

10 Kelurahan

10 Kelurahan

10 Kelurahan

10 Kelurahan

10 Kelurahan

10 Kelurahan

10 Kelurahan

100% 100% 100% 100% 100%


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan

orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk

dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi

yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan

alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Padang Timur, maka Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Padang Timur

yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur

Kelurahan serta stakeholders sebagai berikut:

a) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan Dan Kelurahan yang mengakibatkan

pelayanan kurang maksimal.

b) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Lurah sehingga

pelayanan terhadap masyarakat terhambat.

c) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya masing masing.

d) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan

sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

e) Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang

koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah

kelurahan dan kecamatan.

f) Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan aparatur

Kelurahan.

g) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan

pemerintah kota.


3.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah

Terpilih

Visi pembangunan Kota Padang, untuk lima tahun kedepan yaitu Mewujudkan

Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang

SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA.

Visi ini jabarkan kedalam enam misi, yaitu:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang

beriman, kreatif dan berdaya saing.

2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat

Sumatera.

3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan

berkesan.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

kerakyatan

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan

menghargai kearifan lokal.

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang

tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh SKPD didalam menjalankan tugas

dan fungsinya masing masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam

penyusunan renstra Kecamatan Padang Timur , yaitu :

1. Menumbuh kembangkan kehidupan masyarakat kota Padang yang religius

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Mewujudkan Masyarakat yang berpendidikan memiliki daya saing kreatifitas

yang tinggi

3. Menciptakan Kawasan yang ramah industri serta bersaing di segala bidang

perekonomian.

4. Menciptakan kawasan yang bersih, indah, dan sehat sehingga bisa memiliki

nilai pariwisata yang tinggi.


3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin

kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi , fleksibilitas,

distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan , arus globalisasi juga

mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan

situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty)

dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata

kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum

sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga

berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang

memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas

antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta

masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus

dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran

dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri

yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan

merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional

dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku

pembangunan nasional. Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki

kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang

dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional

sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : Masyarakat Indonesia Adil dan

Makmur.

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Sumatera Barat pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM

Daerah tahun 2010 2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk

menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk

mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam

menyelesaian isu yang bersifat local dan berimplikasi pada kesejahteraan

masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kota Padang antara lain ,


Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan

bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut

diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek

politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan

dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki

dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan,

sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan

daerah Kota Padang yaitu :

a. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat

b. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan

c. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya

investasi daerah

d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan

e. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat

pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM

f. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta

mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

g. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam

upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir

h. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik

i. Peningkatan daya dukung lingkungan kota dalam rangka mewujudkan Kota

Padang sebagai Kota Metropolitan berbasis mitigasi bencana

j. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur

perkotaan yang hijau dan berkesinambungan


3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Penataan ruang Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang didasarkan pada

karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya

didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian,

keselarasan , dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya

daya tamping. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan

berpengaruh pada subsistem yang lainnya , pada akhirnya akan mempengaruhi

system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang

membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang propinsi

Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfataan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di

ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kota Padang

wilayah Propinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi kewenangan

daerah Kota Padang. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara

terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan

kemampuan masyarakat Kota Padang. Memperkuat struktur ekonomi yang

memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan

industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin

kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya

tamping wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan

lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang

akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kota padang

tahun 2009 -2020 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas

pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.

6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan,UMKM dan Koperasi dan

Iklim Investasi.


7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.

8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.

9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.

10. Mitigas,Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

a. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam

memberikan pelayanan publik.

b. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan Dan Kelurahan yang

mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.

c. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Lurah

sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.

d. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan

dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing masing.

e. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan

sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

f. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang

koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah

kelurahan dan kecamatan.

g. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota terhadap kesejahteraan aparatur

Kelurahan.

h. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan

pemerintah kota.

i. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan walikota

kepada camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap

potensi yang ada di wilayah.

j. Penyelenggaraan pembangunan, terlebij pada pembangunan peningkatan

insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

k. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota

Padang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar

benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya

dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan

yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan

administrasi terpadu kecamatan (PATEN).


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. V i s i

Visi Kecamatan Padang Timur dirumuskan dengan melihat, menilai dan

memberi predikat Kecamatan Padang Timur yang akan dating, yaitu kondisi

ideal Kantor Camat Padang yang diinginkan pada masa yang akan datang.

Visi Kecamatan Padang Timur adalah :

Terwujudnya sumber daya aparatur Kecamatan yang profesional

dalam pelayanan menuju masyarakat yang religius, aman dan

sejahtera dengan lingkungan yang bersih dan hijau

4.2. M i s i

Misi Kecamatan Padang Timur merumuskannya dengan memperhatikan

tujuan dan sasaran Kecamatan Padang Timur sebagai suatu lembaga.

Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai, agama dan budaya.

Tercapai pengalaman pancasila secara konsekuensi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menegakkan supremasi

hukum.

Mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN, memiliki profesionalisme, etos

kerja dan disiplin tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan prima.

Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan publik sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

Mewujudkan lingkungan bersih dan asri guna mendukung program Padang

Kota Sehat.

Meningkatkan koordinasi pelayanan administrasi, sarana dan pra sarana

yang memadai.

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan

kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

meningkatkan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan

masyarakat.


4.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan renstra kecamatan Padang Timur ini

adalah :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan

pra sarana yang memadai.

2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan

kebijakan dan perkembangan Iptek.

3. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntunan

5. Meningkatkan koordinasi antar Dinas/Instansi dan aparat yang berada di

Kecamatan.

4.4. Sasaran

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan

pra sarana yang memadai.

2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan

kebijakan dan perkembangan Iptek.

3. Meningkatnya dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun indikator sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan

pra sarana yang memadai; dengan indikator sasarannya :

a. Persentase surat yang terdistribusikan;

b. Persentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan

listrik;

c. Persentase jasa perizinan kendaraan dinas operasional;

d. Persentase jasa perbaikan peralatan kerja;

e. Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor;

f. Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan;

g. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja;

h. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku

perundang-undangan;


i. Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu, halal

bi halal, buka bersama dan rapat staf

j. Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

k. Persentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah;

l. Persentase terpenuhi kebutuhan pembayaran honorarium dan

tambahan penghasilan Pegawai Honor dan Pegawai Kontrak;

m. Persentase terciptanya tertib administrasi;

n. Persentase terpenuhinya kebutuhan pembayaran uang lembur

Pegawai;

o. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin rumah

dinas/jabatan Camat Padang Timur;

p. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin

gedung/kantor Camat Padang Timur;

q. Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas operasional;

r. Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas,

olahraga dan pakaian khas nasional/daerah untuk karyawan/i.

Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Padang Timur;

s. Persentase terciptanya laporan capaian kinerja dan keuangan;

2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan

kebijakan dan perkembangan Iptek; dengan indikator sasarannya :

1) Persentase terpenuhinya kebutuhan dilat teknis fungsional (seperti:

manajemen kesekretariatan, manajemen pengelolaan barang,

bimbingan teknis staf paripurna, penyusunan Renstra, Renja, SOP,

SPM, LAKIP, manajemen persidangan dan risalah, akuntansi keuangan

dan manajemen keuangan daerah, manajemen audit, manajemen

kehumasan dan keprotokolan, bimtek pengadaan barang dan jasa

Pemerintah dan diklat atau bimtek sejenis lainnya);

2) Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat struktural (diklat

kepemimpinan diklatpim tingkat IV, dan diklatpim tingkat III);


3) Persentase terpenuhinya kebutuhan diklat fungsional (seperti:

manajemen kearsipan, analisis jabatan, analisis beban kerja, analis

kepegawaian, bendaharawan pengeluaran, bendaharawan gaji,

bendaharawan barang dan diklat sejenis lainnya)

3. Meningkatnya kapasitas dan kinerja Kecamatan Padang Timur; dengan

indikator sasarannya :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan secara optimal

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PNS

3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi

kemasyarakatan.

4. Meningkatkan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

6. Menciptakan Pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka

meningkatkan K3 di lingkungan masyarakat.

7. Melaksanakan Program e-KTP

4.5. S t r a t e g i

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual,

analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan

sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi . Strategi

adalah langkah langkah berisikan program program indikatif untuk

mewujudkanm visi dan misi. Kecamatan Padang Timur dalam rangka

mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan secara optimal

2. Meningkatkan kualitas SDM PNS

3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi

kemasyarakatan.

4. Meningkatkan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

6. Menciptakan Pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka

meningkatkan K3 di lingkungan masyarakat.

7. Melaksanakan Program e-KTP.


1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kota, Pimpinan SKPD,

pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi

kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri

(in house trainning) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur

kerja tetap SOP dan pembuatan lembaran uraian tugas).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota,

menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

4.6 K e b i j a k a n

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian

kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat

internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program program

pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka

mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun

kebijakan yang diambil kecamatan Padang Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan pra sarana.

2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek.

3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan.


TABEL IV.1

KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 2019

KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG

No

Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Renstra

Capaian Kinerja Program

2015 2016 2017 2018 2019

Target Target Target target Target

1 Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Pelayanan Publik

melalui pembangunan dan perbaikan standar pelayanan minimum,

meningkatnya kemitraan dengan masyarakat

dan swasta/dunia usaha.

Peningkatan SPM 10% per tahun, yang meliputi Variabel : a)

Tertib administrasi kepegawaian. b) Tertib administrasi

program, evaluasi dan pelaporan. c) Tertib administrasi

keuangan. d) Persentase SOP yang diterapkan.

e) Persentase SPM yang diterapkan. f) Jumlah pengaduan yang

ditindaklanjuti . g) Indeks Kepuasan

Masyarakat di bidang Pelayanan Umum/Publik.

Peningkatan variabel SPM 50 %






2 Terwujudnya

lingkungan yang sehat dan bersih

dari sampah

Tersedianya fasilitas

pengurangan sampah di Kelurahan sebesar

20% (10 Kelurahan)

Tersedianya

fasilitas pengurangan

sampah di Kelurahan sebesar 0,6 %

Tersedianya


sampah di Kelurahan sebesar 2,2

%

Tersedianya



%

Tersedianya


sampah di Kelurahan sebesar 8,6 %

Tersedianya



%

Tersedianya sistem penanganan

sampah di Kelurahan sebesar 22%

Tersedianya sistem

penanganan sampah di Kelurahan

sebesar 11,36%

Tersedianya sistem


sebesar 13,26%

Tersedianya sistem


sebesar 15,16%

Tersedianya sistem


sebesar 19,06%

Tersedianya sistem


sebesar 22%

3 Mengoptimalkan penataan

ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan

Terlayaninya masyarakat dalam

pengurusan IMB sebesar 100%

Terlayaninya masyarakat

dalam pengurusan IMB

sebesar 30%



sebesar 32%



sebesar 35%



sebesar 37%



sebesar 40%

4 Mengoptimalkan

penataan ruang sehingga terwujud

ruang wilayah yang

Terlaksananya tindakan awal

terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di

bidang tata

Terlaksananya

tindakan awal terhadap pengaduan

masyarakat

Terlaksananya


masyarakat

Terlaksananya


masyarakat

Terlaksananya


masyarakat

Terlaksananya


masyarakat


aman,

nyaman, produktif dan

berkelanjutan

ruang sebesar 100% tentang

pelanggaran di bidang tata

ruang sebesar 100%

tentang

pelanggaran di

bidang tata ruang sebesar 100%

tentang

pelanggaran di


tentang


ruang sebesar 100%

tentang


ruang sebesar 100%

5 Mengoptimalkan Pelayanan Publik sehingga terwujud

Pelayanan publik yang aman, nyaman, produktif

dan berkelanjutan

Tersedianya informasi mengenai data spatial untuk Pelayanan

Publik yang baik

Ketersediaan informasi mengenai

rencana Pelayanan publik Kota

beserta rencana

rincinya melalui peta analog

dan peta digital sebesar

31,27%



beserta rencana



32,25%



beserta rencana



40,07%



beserta rencana

rincinya melalui peta analog dan

peta digital sebesar 45,63%



beserta rencana



51,93%


ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif

dan

Terlaksananya penjaringan aspirasi

masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi

syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan

program

Terlaksananya penjaringan

aspirasi masyarakat melalui forum

konsultasi publik

yang mmenuhi



konsultasi publik

yang



konsultasi publik

yang



konsultasi publik

yang mmenuhi



konsultasi publik

yang mmenuhi


berkelanjutan pemanfaatan ruang yang

dilakukan minimal 2 kali setiap

disusunya RTR dan program pemanfaatan

Ruang

syarat inklusif

dalam proses penyusunan

RTR dan program pemanfaatan

ruang yang dilakukan minimal

2 kali setiap disusunya RTR dan program

pemanfaatan ruang

mmenuhi

syarat inklusif dalam proses

penyusunan RTR dan program

pemanfaatan ruang yang dilakukan

minimal 2 kali setiap disusunya


ruang

mmenuhi

syarat inklusif dalam proses

penyusunan RTR dan program

pemanfaatan ruang yang dilakukan

minimal 2 kali setiap disusunya


ruang

syarat inklusif





pemanfaatan ruang

syarat inklusif





pemanfaatan ruang

7 Mewujudkan

perumahan dan permukiman yang layak

dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan

teratur.

Cakupan ketersediaan rumah

layak huni sebesar 50%

Cakupan

ketersediaan rumah layak huni

sebesar 12,3%

Cakupan


sebesar17,3%

Cakupan


sebesar 22,3%

Cakupan


sebesar 27,3%

Cakupan

ketersediaan rumah layak huni sebesar

32,3%


ruang sehingga terwujud

ruang wilayah yang

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan

masyarakat tentang pelanggaran di

bidang tata


terhadap pengaduan

masyarakat


terhadap pengaduan

masyarakat


terhadap pengaduan

masyarakat


terhadap pengaduan

masyarakat


terhadap pengaduan

masyarakat


aman,

nyaman, produktif dan

berkelanjutan

ruang sebesar 100% tentang


ruang sebesar 100%

tentang

pelanggaran di


tentang

pelanggaran di


tentang


ruang sebesar 100%

tentang


ruang sebesar 100%

9

Melaksanakan pelayanan prima menuju penerapan

pelayanan terpadu 1 (satu) pintu

Terlaksananya kegiatan pelayanan public yang maksimal dan prima

Terlaksananya pelayanan terpadu di tiap

kelurahan sebesar 100 %

Terlaksananya pelayanan terpadu di

tiap kelurahan sebesar 100%

Terlaksananya pelayanan terpadu di

tiap kelurahan sebesar 100 %






Tabel VI.I

Indikator Kinerja Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan sarana dan

prasarana Di Kelurahan untuk Pelayanan

Publik

40 Unit aset Kelurahan






60 Unit Aser Di Kelurahan

2 Terpenuhinya Sumber Daya

Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan

Di Kecamatan26

orang .Kelurahan 3

Orang Kasi dan 1 Seklur, 1 Lurah

Di Kecamatan 28 orang dan

Kelurahan 4 orang kasi, 1

Seklur, 1 Lurah



Seklur, 1 Lurah



Seklur, 1 Lurah



Seklur, 1 Lurah



Seklur, 1 Lurah

10 Kelurahan di Kec.Padang

Timur


No

Indikator

Kondisi

Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap tahun

Kondisi

Kinerja Pada Akhir Periode

RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 Jumlah Pegawai

yang mengikuti diklat/pelatihan untuk Pelayanan

Publik

26 orang 40 orang 50 orang 60 orang 70 orang 75 orang Di Kelurahan

dan kecamatan

4 Terpenuhinya kegiatan

kemasyarakatan yang berbasis kinerja

Di Kecamatan3

2 kegiatan

Di Kecamatan 36kegiatan

Di Kecamatan 40 kegiatan




Kecamatan

5

Terlaksananya penerapan e-KTP

berbasis elektronik di Kecamatan

Padang Timur

Sebanyak 75 % sudah

melakukan perekaman e-KTP

Sebanyak 78 % sudah


Sebanyak 82 % sudah


Sebanyak 89 % sudah


Sebanyak 95 % sudah


Sebanyak 100 % sudah


10 Kelurahan


TABEL IV. 2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya sumber daya aparatur Kecamatan yang profesional dalam pelayanan menuju masyarakat yang religius, aman dan

sejahtera dengan lingkungan yang bersih dan hijau

Misi I : Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai, agama dan budaya.

Tujuan Sasaran Strategis Kebijakan

Memfasilitasi Masyarakat dalam

kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME

Meningkatkan kehidupan

masyarakat yang memiliki nilai budaya dan agama

Peningkatan keimanan dan

ketaqwaan terhadap tuhan YME

Fasilitasi warga masyarakat untuk

mengikuti kegiatan kegiatan keagamaan seperti :

- Memfasilitasi warga dalam

kegiatan MTQ Kecamatan

dan Kota

- Memfasilitasi Warga dalam

kegiatan pawai telong

telong atau napak tilas

- Memfasilitasi warga dalam

memeriahkan bulan suci

ramadhan.

Misi II : Tercapai pengalaman pancasila secara konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menegakkan supremasi hokum


Memfasilitasi masyarakat dalam

meningkatkan kegiatan hari bela

Meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman masyarakat akan

Peningkatan jiwa patriotisme dan

nasionalisme masyarakat

Memfasilitasi warga dalam dan

turut serta perayaan 17 agustus


negara dan semangat kebangsaan makna NKRI sebagai hari kemerdekaan bangsa

Indonesia

Misi III : Mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN, memiliki profesionalisme, etos kerja dan disiplin tinggi, sehingga mampu memberikan

pelayanan prima.


Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintahan yang bebas KKN , profesiobal dan disiplin tinggi

Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat

Peningkatan layanan administrasi perkantoran dengan kapasitras aparatur yang memadai

Meningkatkan cakupan layanan untuk pelayanan prima, sarana dan prasarana serta peningkatan

disiplin aparatur.

Misi IV : Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan


Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui

peningkatan sumber daya manusia , sarana dan prasarana

Meningkatnya pelayanan perkantoran

Peningkatan layanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana

, kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatus

Meningkatkan cakupan layanan administrasi, sarana dan prasarana

kapasitas sumber daya aparatus dan peningkatan disiplin aparatur.

Misi V : Mewujudkan lingkungan bersih dan asri guna mendukung program Padang Kota Sehat


Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan bersih

Meningkatkan upaya menjaga lingkungan dari rumah tangga sendiri

Peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih

Meningkatkan kebersihan lingkungan yang sehat dan bersih .

Misi VI : Meningkatkan koordinasi pelayanan administrasi, sarana dan pra sarana yang memadai.


Terwujudnya pelayanan

perkantoran yang optimal dengan sarana dan prasarana yang memadai

Meningkatkan pelayanan

perkantoran

Peningkatan layanan administrasi

perkantoran, sarana dan prasarana kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatkan cakupan layanan

administrasi, sarana dan prasarana yang memadai untuk aparatur pemerintahan


Misi VII : meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).


Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur yang memahami

perubahan ilmu pengetahuan dan IPTEK

Meningkatkan sumber daya aparatur

Peningkatan pelayanan dan optimalisasi kapasitas sumber daya

aparatur serta kemampuan IPTEK

Meningkatkan administrasi perkantoran yang berdaya saing

dan memenuhi standar IPTEK

Misi VIII : meningkatkan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat


Membina dan menggali potensi

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya

Terwujudnya fasilitasi dalam

kegiatan kemasyarakatan

Peningkatan prestasi warga dalam

kegiatan kemasyarakatan dan pelestarian budaya lokal

Meningkatkan cakupan kegiatan

yang dapat difasilitasi.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Tahun 2014

Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan antara lain :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/Operasinal

d. Penyediaan alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k. Penyediaan peralatan kebersihan

l. Penyediaan jasa pelayanan public

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


a. Pengadaan kendaraan dinas/Operasional

b. Pengadaan mebeleur

c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor kantor

g. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

h. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik,air,dan telpon

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



a. Pengadaan mesin/kartu absensi

b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan yang direncanakan adalah :

Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Koordinas dan Pemberdayaan Kelembagaan

Kegiatan yang direncanakan adalah Koordinasi lintas kelembagaan

6. Program Pengembangan Kecamatan


a. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

b. Pengembangan Ekonomi kemasyarakatan

c. Stimulan Kecamatan

d. Pengembangan Administrasi pemerintahan

e. Peningkatan infrastruktur kecamatan

f. Stimulan kelurahan

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


a. Penyusunan rencana Strategi ( RENSTRA )SKPD

8. Program Pengembangan Kecamatan


9. Program Pengembangan Kinerja Penegelolaan Persampahan


a. Penyediaan prasarana dan sarana penegeloaan persampahan

b. Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

10. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang



Pengendalian dan pengawasan bangunan liar

11. Program Pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan , Kegiatan

antara lain :

a. Lomba K-3 dan taman se-kecamatan

5.2. Rencana Kegiatan Tahunan

A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/Operasinal

d. Penyediaan alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k. Penyediaan peralatan kebersihan

l. Penyediaan jasa pelayanan public

2. Program Peningkata

bab i pendahuluan 1.1. renstra skpd -...

Documents