analisis kebijakan publik (2)

Download ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (2)

Post on 19-Jul-2015

880 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIKOLEH: DRS. AYI SOFYAN, M.Si Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung

SYLLABUS AKPTujuan : Mahasiswa

mampu mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktekkan proses, metodologie, analisis kebijakan publik.

Topik-Topik Inti: Sejarah perkembangan Analisis Kebijakan Publik Analisis Kebijakan dalam kontek Proses Kebijakan Publik; Kerangka Analisis Kebijakan Publik Metode merumuskan masalah Kebijakan; Sifat, Perumusan, Type analisis perumusan kebijakan Publik; Metode-metode perumusa masalah Forcesting Methode; tujuan, jenis, pedekatan, Ekstrapolasi, teori, teknik, dampak;

PENGANTAR OREINTASI KAJIAN: PRAGMATIS,KRITIS, LINTAS DISIPLINER.

BANGUNAN ILMU: ILMU POLITIK, EKONOMI, FILSAFAT DAN TRANSFORMASI---- AKP: Suatu disiplin ilmu sosial terapan

yg menerapkan metode kajian, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan, secara kritis menaksir dan mengkomunikasikan pengetahuan yg relevan dengan kebijakan. Perhatiannya; Berpusat pada masalah--argumentasi kebijakan, komunikasi kebijakan, diskursus publik, dan analisis teknis. Tujuan: Menjembatani pandangan ahli dan praktisi;

AKP: proses menciptakan pengetahuan yg relevan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan; (AKP- sebab, akibat, kinerja dan program publik); Pengetahuan Kebijakan-Proses Kebijakan.

I. ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

Proses Pengkajian KP: Metode Logic of inquiry (Pemahamah ttg pemecahan masalah; masalah yg dirumuskan dengan baik adalah masalah yg setengah terpepahkan)- standar, aturan, prosedure, untuk menciptakan, mengkritisi, dan mengkomunikasikannya);

METODE AKPDeskriptif (sebab akibat): ilmu politik, sosiologi, psikologi, filsafatMOTODOLOGI AKP Pertimbangan logis,praktis, prinsipil

Normatif (Kritik Nilai)> VALUATIF: (VARIABELTUJUAN & VARIABELCARA) etika terapan ttg pilihan Kesehatan, kemakmuran, keamanan, kedamaian, keadilan, Pemerataan, kebebasan; prioritas bukan semata teknis tetapi perlu penalaran dan moral----efifisiensi pilihan alternati kebijakan Evaluasi: Menciptakan, menilai secara kritis, dan mengomunikasikannya Pengembangan KP

Metode AKPOperasionalisme berganda Riset Multimetode Analisis sintesi berganda

MAKP Multiplisisme kritis Jawaban thd positivisme logis

Triangulasi Analisis multivariat thd berbagai perspektif, metode, ukuran, Analisis pelaku berganda semberdata, dan media komunikasi) Analisis perspectif berganda

Kuminakasi multimedia

Gambar 1 Lima Tipe informasi (Merah), Prosedur(Hijau) dan Analisis Kebikan Yg Brorientasi Masalah (all)Kinerja Kebijakan Evaluasi Perumusan masalah Peramalan

Hasil Kebijakan

Perumusan masalah

Masalah kebijakan

Perumusan masalah

Masa Depan Kebijaka

Pemantauan

Perumusan masalah

Rekomendasi

Aksi Kebijakan

Imformasi KebijakanApa hakikat Permasalah? KP apa yg pernah,sedang dibuat untuk Mengatasi masalah dan hasilnya? Masalah KP

Kinerja KP

IAKP

Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan Masalah?Alternatif kebijakan apa yang tersedia untk menjawab masalah?

Masa Depan KP

Aksi KP

hasil apa yang diharapkan?

Hasil KP

Proses Pembuatan KebijakanNo 1 2 FASE KARAKTERISTIK ILUSTRASIRUU>Komisi> ditolakLarangan Aborsi bagi Mahasiswa Hamil Perumusan Penempatan masalah pada masalah dan agenda. Banyak masalah tdk terjamah dan tertundatdk agendaterpecahkan Formulasi Kebijakan Merumuskan alternatif KP. Perintah eksekuti, Kep.Peradil., tindakan legislatif

34 5

Adopsi/Legiti masiImplementasi

Altern KP diadopsi dan dilegalisasi mayoritas, konsensus atau kep. PeradilanOleh unit administrator yang memobilisasi SDM dan Materail Apakah rumusan,

Wanita hamil berhak melakukan aborsi, jika.Pemeriksaan wanita aborsi, saksi &tersangka Penyimpangan,

Evaluasi

Prosedure Analisis dan Proses Kebijakan PublikPerumusan Masalah Penyususnan Agenda

Peramalan

Formulasi Kebijakan

Rekomendasi

Adopsi Kebijakan

Pemantauan

Implementasi kebijakan

Penilaian

Penilaian Kebijakan

AGENDA SETTING: Perumusan Asumsi misteri, diagnosis penyebab,memetakan Tujuan, memadukan pandangan, merancang Masalah Peluang baruFORMULASI KP (ALTERNATIF): Plausable, potensial, bernilai, > estimasi kendala, Kelayakan politik>Proyeksi statistik

Peramalan

Proses KP

ADOPSI/LEGITIMASI KP: Rekomendasi Estimasi resiko &ketidakpastian, akibat ganda, Kriteria pilihan, pertanggungjawaban adm. IMPLENTASI KEBIJAKAN: monitoring(tingkat Kepatuhan, menemukan akibat, identifikasi Hambatan, penanggungjawab PENILAIAN KINERJA DAN HASIL: Keberhasilan penyelesaian masalah,klasifikasi &kritik nilai, penyesuaian dan Perumusan ulang masalah

Pemantauan

Evaluasi

Komunikasi KebijakanPENGETAHUAN Masalah Kebijakan, Masa Depan KP, Aksi KP, Hasil KP Kinerja KP PENGEMBANGAN MATERI KP

AGENDA KP

PELAKU KEBIJAKAN: Penyusunan Agenda, Formulasi KP, Adopsi KP, Implentasi KP, Evaluasi KP

ANALISIS KEBIJAKAN

DOKUMEN: Memoranda KP, Paper isu KP, Ringkasan eksekutif, Apendik, Pengumuman berita

Utilisasi Pengetahuan

PRESENTASI: Percakapan, Komprensi Penemuan, Breifing, Dengar Pendapat

Kumunikasi Interaksi

Dokumen, Presentasi, dan Pengetahuan yg relevan dg KPDOKUMEN:Memoranda KP, Paper isu KP, Ringkasan eksekutif, Apendik, Pengumuman berita

1)Triangulasi Sintesis dari pelbagai publikasi 2) Tri. Terorganisasi: masalah, diagnosis,ruanglingkup, Penyebab, identifikasi alternatif dll. 3) Terjemahan kedalam bahasa pelaku. 4) Penyederhanaan jumlah pilihan, seleksi. 5)Penyajian visual 6) ringkasan

PRESENTASI: Percakapan, Komprensi Penemuan, Breifing, Dengar PendapatPENGETAHUANMasalah Kebijakan, Masa Depan KP, Aksi KP, Hasil KP Kinerja KP

Efektivitas komunikasi kebijakan dengan strategi yg tepat dan sesuai dengan karakteristik pemakai analisis kebijakan. Tidak ada Pengambil kebijakan universal dg stsndar penilaian plausabilitas, relevansi, dan daya guna analisis KP yg saman

1) Komposisi pengguna analisis (individu atau Kolektif), 2) efek penggunaan AKP (kognetif atau Prilaku)> Kognetif (konseptual>otoritas ahli-simbolis); Prilaku> sebagai intrumen Aktifitas kebijakan. 3) Lingkup Pengetahuan yg digunakan

II. KERANGKA AKP Arti AKP:ES Quade> analisis menghasilkan dan menyajikan informasi yang memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis (Umum)>penggunaan intuisi, pendapat, pengujian kebijakan, memilah dan memasukan kedalam komponen, perancangan dan sistesis alaternatif baru. Disiplin Ilmu Sosial Terapan: AKP diambil dari pelabagai disiplin dan profesi dengan tujuan bersifat deskriftif, evaluatif dan preskriftif> Ilmu sosial dan prilaku, administrasi publik, Hukum, etika, analisis sistem dan matematika terapan.>>menghasilkan informasi dan argumen2 yg masuk akal; Nilai, Fakta dan Tindakan; Pendekatannya: Empiris, valuatif, dan Normatif; Empiris> Penjelasan sebab akibat kebijakan faktual, deskriftif dan prediktif; Valuatif> Bobot dan nilai kebijakan manfaat? Normatif> Rekomendasi serangkaian tindakan yang dapat menyelesaiakan masalah kebijakan;

Tabel Tiga Pendekatan dalam AKPPENDEKATAN PERTNYAAN UTAMA EMPIRIS TIPE INFORMASI

Adakah dan akankah Deskriftif dan ada (fakta) Prediktif

VALUATIFNORMATIF

Apa manfaatnya (Nilai)Apakah yang harus dipebuat (aksi)

ValuatifPreskriftif

Kombinasi Motode PengkajianPEMANTAUAN (DESKRIPSI)UPAYA MENGHASILKAN INFORMASI YG RELEVAN DG KP YG BERSIFAT DESKRIFTIF, VALUATIF, DAN NORMATIF MELALUI PROSEDUR

INFORMASI: Sebab masa lalu dan akibat kebijakan INFORMASI: Konsekwensi masa depan kbijakan

PERAMALAN (PREDIKSI)

Evaluasi

Informasi: tentang nilai kegunaan kp yg lalu dan yang akan datangInformasi: Kemungkinan Tindakan Akan datang menghasilkan akibat yg bernilai Informasi: Situasi yang menyulitkan Dan membingungkan> tuntutan kepekaan dan pemecahannya

Rekomendsi (Preskripsi)Perumusan masalah

Argumentasi Kebijakan 1. Policy Relevant Information(I) (masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan> titik tolak argumentasi kebijakan>> Menerapkan berbagai metode. Cont. Energi Nuklir lebih efisien dari energi kompensional. 2. Policy Claim (C)(kesimpulan argumentasi kebijakan, Contoh Pemerintah harus investasi Pembangkit Nuklir. Maka 3. Warrant (W) (Pembenaran) memungkinkan berpindah dari informasi ke claim. 4. Backing (B) (dukungan) bagi (B)> hukum ilmiah,otoritas, keahlian, moral n etika. 5. Rebuttal (bantahan) (R), kesimpulan 2, argumen/asumsi menunjukkan ditolak, karena tidak sepakat. 6. Qualifier (Q), kesimpulan. Analisis yakin terhadap claim (c) Contoh Sangat mungkin tidak mengandung kesalahan.

Elemen Argumen Kebijakan(I) Informasi yg Relevan dg KP Tenaga Nuklir 2 k efisien dari e-konvensional

(Q)Karena itu Kesimpulan: (Baragkali)

(C) Klaim KebijakanPemerintah harus Investasi Pengembanga PLTN

(W) Sebab=Pembenaran:Produksi TN adalah satusatunya cara Menjaga pertumbuhan ekonomi

(R) Bantahan: Kecuali>Energi solar dapat dibangun dalam skala Besar

(B) Dukungan:Karena> Negara2Arab Terus mengembargo Minyak. Sumber e-lain terbatas

(B) Karena :Dukungan Inilah kesimpulan panel ahli

Type Informasi Yg Relevan dg KP1. Policy Problem>> Nilai, kebutuhan, kesempatan yang belum terpenuhi, yg dpt diidentifikasi diperbaiki dan dicapai melalui tindakan publik. (kesalahan identifikasi, menyebabkan kesalahan fatal). Policy Future (Masa depan kebijakan)>>Konsekwensi serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai>Penyelesaian masalah>> perlu kreatifitas, wawasan, intuisi, pandangan dan pengetahuan. Policy action (aksi kebijakan)>>Gerakan yg dituntun oleh alternatif kebijakan yg dirancang untuk mencapai hasil yang bernilai.>>konsekwensi positif&negatif aksi (hambatan, legal, ekonomis)>> meramalkan dan mengevaluasi konsekwensi aksi; Policy Out-come (hasil kebijakan)>> konsekwensi yang teramati dari aksi kebijakan (bersifat ke depan) juga kebelakang. Policy Perfomance (kinerja kebijakan)>> derajat hasil kebijakan yg memberi kontribusi terhadad pencapaian nilai. terpecahkan atau tidak terpecahkan, sehingga dapat digunakan untuk

2.

3.

4. 5.

Policy SystemPELAKU KEBIJAKAN

LINGKUNAGAN KEBIJAKAN Kriminalitas, inflasi, pengangguran, Analisis Kebijakan, kelompok warga

KEBIJAKAN PUBLIK Penegakkan ukum,ekonomi, kesejahteraan,personel

Kerangka Terintegrasi AKP (GB 1dan 3) dan Logika Terkontruksi VS Logika TerpakaiEvaluasiKInerja kebijakan Peramalan Perumusan masalah

Hasil Kebijakan

Maslah Kebijakan

Masa Depan Kebijakan

Pemantauan

Perumusan masalahAksi Kebijakan

Rekomendasi

Keterangan gambar Transformasi POLICY IMFORMATION COMPONENT dengan menggunakan POLICY analytic Prosedure. Penggunaan prosedure analisis kebijakan (Perumusan maslah, Peramalan, Pemantauan, Evaluasi, rekomendasi, memungkinkan analisis mentransformasikan satu tipe imformasi ke tipe informasi lainnya. Informasi dan prosedur bersifat saling tergantung, terkait dengan proses dinamis transformasi informasi kebijakan. Komponen-Komponen Informasi kebijakan (Maslah kebijakan, masa depan Kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan) ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan prosedure analisis kebijakan. Seluruh proses diatur melalui perumsan maslah yang diletakkan pada pusat kerangka kerja.

Logika Rekonstruksi Logis GB3 > tujuan metodologis mempelajari kekurangan dan kelebihan metode dan teknik AKP. Keterpaduan Informasi dan prosedure merupakan rekonstruksi logis AKP>> AKP dg praktek bisa sesuai dan bisa tidak karena variasi karakteristik analis dan keadaan institusinya. Faktor Yg mempengaruhi variasi logika analis Sbb. 1) Cognitive style, 2) analytic roles (pengusaha, politisi, teknisi), 3) institutional insentive systrem (kritik-nilaihumanistik, saintifik. Mekanisme kontrol kualitas kelembagaan, rasionalitas, dan rekomendasi), 4) institutional times contraints (hambatan waktu institusional).. Contoh batasan waktu untuk presentasi hasil kajian di DPR, 5) professional socialization (sosialisasi profesional).. Contoh Orientasi dasar dan orientasi terapan.

BENTUK-BENTUK AKPProduksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan

AKP Prospektif

Diimplementasikan khas ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi. Walter William== AKP merupakan alat untuk mensistesakan informasi dipakai dalam merumuskan nalternatif dan preferensi KP dinyatakan secara komperatif , diramalkan dalam bhs kuantitatif atau kualitatif sebagai penuntun pengambilan KP. AKPP sering menimbulkan kesenjangan antara pemecahan masalah dengan upaya memecahkannya; sesnalisuia dengan deskripsi penelitian KP. -- penciptaan dan transformasi informasi ssudah aksi kebijakan, dengan type: a) Analis yg berorientasi Disiplin (ilmuwan politik dan sosiolog)> mengembangkan menguji teori dengan tiori, sebab-sebab, konsekwensi kp, jarang mengidentifikasi tujuan dan sasran. B) anlis yg berorientasi pada masalah (ilmuwan politik dan sosiolog) kurang menru perhatian pada penujian teori lebih megidentifikasi variabel yang dimanipulasi para pmbuat KP untuk mengatasi maslah.

AKP Restrokpektif

C) Analis yang berorientasi pada aplikasi (Sosial work)

Mengkombinasikan gaya oprsi para praktisi yang meAKP Naruh perhatian pada pnciptaan dan ttranformasi in Terintegrasi Formasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan.

GB Bentuk-bentuk AKPRetrospektif: apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat Prospektif; apa yg kan terjadi dan apa yg harus dilakukan

Penemuan masalah: Masalah apa yg hrs diatasi

N perbed

Pemecahan masalah: apa solusi masalahnya

Teori Keputusan Deskriptif dan NormatifDescriptive Decission Theory Proposisi yg berkenaan dengan metode Retrosppektif, menerangkan sebab dan Konsekwensi tindakan sesudah aksi Dilakukan (posisi kanan). Memahami masalah ketimbang memecahkannya.Proposisi logis dan konsisten sebagai landasan memperbaiki konsekwensi aksi. Bermuara pada metode prospektif (peramalan dan Rekomendasi). Memprediksi Dan meramalkan arah tindakan. Orietasi pemecahan maslah.

Normative Decission Theory

Bag. III. FUNGSI-FUNGSI ARGUMENTASI KEBIJAKANPembahasan FAK meliputi: 1) Pengetahuan Siap Pakai dalam AKP, 2) Struktur Argumen Kebijakan (Jenis-jenis pernyataan pengetahuan, Proses Kritk Pengetahuan dan Kriteria untuk penilaian Plausabilitas), 3) Bentuk-Bentuk Argumen kebijakan (Otoritas, sampel, Keanggotaan, perasaan, metode, penyebab, pragmatis, dan etika, 4) Nalar dan etika dalam AKP, Nilai dan Basis dasar Nilai. Dua hal yang harus diingat: Lima prosedur AKP dapat digunakan untuk menghasilkan dan mentransformasikan lima jenis informasi yang relevan dengan kebijakan. Informasi merupakan titik tolak argumentasi dan debat kebijkan, katalisator, penilaian kritis, dan komunikasi kebijakan publik. Argumentasi dan debat kebijakan merupakan sarana untuk menghimpun pengetahuan yg siap pakai. Peran Argumentasi dan debat kebijakan adalah mengubah informasi yang relevan dg Kebijakan (PRI) menjadi pengetahuan yg siap pakai, dengan menyusun ciri mpengetahuan yg siap pakai, mempertentngkan pandanga esensialis dan plausibilis tentang kausalitas KP>> menelaah struktur argumen kp dalam menciptakan, menguji secara kritis dan mengkomunikasikan penegetahuan yg siap pakai (memenuhi standar pengetahuan pada umumnya)>> melakukan estimasi kriteria, mempertimbangkan argumen,

1. Pengetahuan Siap pakai dalam AKPData, informasi, dan Kebijakan saling tergantng> unsur-unsur yang dibedakan dalam proses kognesi. Informasi; Data interpretatif dan terorganisir> mengubah pikiran dan tindakan pembuat kebijakan. Pengetahuan>informasi yg dikomunikasikan untuk mentransformasikan menjadi keyakinan menacapai tujuan dalam situasi tertentu. Cont: Jika X dilakukan, maka Y akan terjadi dengan keyakinan yg diketahui.(Plausabilitas x mengakibatkan y) yang meyakinkan> meskipun bukan pasti; tetapi kebal kritik, sanggahan dan bantahan dengan syarat kausalitas essensialis. Logikanya: 1). Kebijakan (x) harus mendahului hasil (y) dari segi waktu. 2) Kebijakan (x) diperlukan bagi berlangsungnya hasil (y), bahya y tidak akan terjadi jika tidak ada x. 3) berlangsungnya kebijakan (x) harus memadai bagi berlangsungnya hasil (y). Jadi hasil (y) harus terjadi ketika kebijakan (x) ada. . Dalam Kebijakan yang kompleks persyaratan ini jarang terjadi. Misalnya faktor, kondisi, atau variabel lain bisa diajdikan sanggahan atau bantahan terhadap x untuk mengahsilkan y. Dalam AKP Argumentasi dan debat untuk mengkaji secara kritis dan mengkomunikasikannya plausabilitas sangat penting, sama pentinya mengkaji pernyata an yang kontrapersial plausabel. Oleh karena itu, Pengetahuan yang siap pakai atau yang relevan dengan kebijakan, berisi pernyataan tentang plausabilitas kebenaran yg optimal, yg diciptakan dengan keterlibaan secara langsung dan tidak langsung dalam

2. Struktur Argumentasi KebijakanStephen Toulmin (Model Struktural Argumen)- Sarana melukiskan berpikir praktis yang tidak terlalu deduktif dalam kerangka komunikasi, argumentasi dan debat kebijakan. Aristo Silogisme Rethorical (Enthymemes)premispremis yang tidak diungkapkan secara jelas, kalaupun dungkapkan tidak lengkap dan tidak kongklusif. --- Struktural argumen menghasilkan kesimpulan yg tidk sepenuhnya dapat dipercayai (praktis, tidak pasti, deduktif dan analitis) tetapi kembali kepada informasi lain yg lebih terjamin.

Jenis-Jenis Pernyataan PengetahuanPernyataan Pengetahuan adalah kesimpulan argumen Kebijakan; ada tiga:Desainatif (Designative)Terkait dengan Pendekatan empirik AKP, mempersoalkan fakta. apa hasil dari suat kebijakan

Evaluative

Terkait dengan pendekatan penilaian AKP. Mempersoalkan nilai. Apakah Kebijakan itu siap mpakai? Terkait dengan Pendekatan normatif AKP. Mempersoalkan tindakan. Kebijakan mana yg sebaiknya diambil?

Advocative

Contoh:Tiga jenis Pernyataan KebijakanKarena itu (c)Karena sekolah dikota besar didominasi kulit hitam. Harapan orang hitam meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi tak dapat terlaksana (Des). (penunjukan) (R)

(w) karena(i) Pelajar Hitam yang memasuki sekolah yang didominasi kulit hitam mempunyai prestasi belajar yg lebih rendah dibanding pelajar hitam yg masuk sekolah yang didominasi kulit putih

kecuali

Pelajar hitam terkonsentrasi di kota

Kontak kan prestasidengan orang pu belum tentu meningkat

Karena itu

(c)

Laporan Coleman adalah dokumen rasialis yang didasarkan pada mitos supremasi putih (Ev) (R) (W) karena Prestasi didefinisikan oleh orang putih yg curiga yg menyusun tes prestasi belajar Karena itu Kecuali Tes prestasi adalah cara alat ukur Prestasi yang syah untuk orang putih hitam

(C) Kebijakan nasional Sekolah campuran harus diadopsi secepatnya (Ad). (R) (W) Kecuali Karena Sekolah campuran akan menimbulkan Sekolah campuran akan menimbulkan komflik yg mengganggu prestasi murid campuran pelajar putih dan hitam

Proses Kritik PengetahuanMenunjukan Ampliatif (ampliative)> Pernyataan bukan definitif yg pasti yang terkandung dlm informasi KP, melainkan prkiraan yg meyakinkan yg muncul atas informasi yg ada.

Model argumen struktural>alatmemahami fungsi kritik kognetif mengembangkan dan menantang pernyataan pengetahuan yg dibuat dlm bidang yg beragam seperti filologi, fisika, kritik sastera, perencanaan dan manajemen staregis

Bersifat erotetis (erotetic)> semua unsur argumen dikali secara hati2 dan menjadi sasaran tanya jawab. Argumentasi muncul dri petanyaan bukan jawaban

Memahami keragaman konteks dalam pembuatan Argumen. Pernyataan optimal plausabel dasarkan norma dan standar ilmiah.

Argumentasi merupakan proses dinamis yg melibatkan pemindahanan dari Informasi melalui tuntutan ke perrnyataan. Pernyataan menjadi informasi dalam tahapan baru dan jaringan argumentasi sera Debat yg kompleks.

Argumentasi bersifat sistemik, mencerminkan konfigurasi yg Saling bergantng dari para pemikirnya yg membawa norma Dan standar berbeda dalam pernyataan pengetahuan

Keuntungan komparatifModel standar baku (asumsi) Model struktural Argumen (asumsi)Menekankan keanekaragaman interpretasi atas data yg sama. Interpretasi jamak> produk asumsi yg komfliktif dipakai untuk pembenaran (warrant, W) akan adanya lompatan ampliatif dari (i) ke pernyataan (c), dukungan (B) untuk mendukung pembenaran (W), dan sanggahan (R) yang dipakai untuk menolak satu unsur atau lebih dari argumen. Harus ada telaah yg menyeluruh terhadap proses berpikir dan bentuk rasionalitas pembuat kebijakan. Prses pikir danrasionalitas terlihat dalam isi tuntutan (W) dan dukungan (B) unuk menjastifikasi pernyataan kebijakan (C).

1

Informasi (i) yang valid dan reliabel akan menghasilakan pernyataan kebijakan (c) yang tidak kabur.

2 3

Ada hubungan rasionalitas ekonomi, teknik atau politik dengan pola pikir pembuat kebijakan Seringkali memiliki rasionalitas yang kabur dalam transformasi (I) menjadi pernyata kebijakan (C) dengan menyembunyikan premis yang seharusnya memberikan pembenaran atas premis itu.

Mengharuskan adanya kritik atas asumsi atau premis itu. Kritik itu menjadi salahsatu aspek dari keseluruan struktur penalaran kebijakan.

45

AKP merupakan produk seorang pakar saja

Mengharuskan argumen kebijakann sebagai proses sosial yng melibatkan min 2 kelompok saling bertukar pernyataan (c) melalui proses alami; membandingkan kekuatan dan kelemahan berbagai unsur yg membentuk argumen KP.Mengakomodasi pernyataan (C), pembenaran (W), dukungan (B), dan sanggahan (R) yang etis sebagai unsur penting dalam debat kebijakan.

Menyingkirkan pertimbangan etis sebagai sesuatu yg berada di luar proses kebijakan.

Kesimp. Metode Struktural ArgumenDengan demikian, Model struktural Argumen, merupakan instrumen (instrumental) yang ampuh untuk mewadahi isi dan struktur serta debat kebijakan. Bersifat interpretatif terhadap informasi yang sama dan dikembangkan secara sistematis, kritis (premis yang tersembunyi atau tak teruji dimunculkan sampai dapat dipercaya), Transaktif (argumen berubah sebagai konsekwensi dari proses sosial alami yang mencakup perbandingan, evaluasi, dan revisi terhadap pernyataan), etis (berisi proses penalaran etis maupun kausal), dan multimodal (banyak cara pembuatan argumen kebijakan menuntut transformasi dari informasi menjadi pernyataan). Model Struktural Argumen: mengharuskan pengkajian reflektif terhadap kerangka referensi, pandangan dan idiologi para pelaku kebijakan atas pernyataan mereka. Menegaskan penciptaan kritis dan komunikasi AKP yang simbolis komunikatif dengan melibatkan pihak-pihak yang scara reciprokal mempengaruhi, persuasi, rasional, dan plausabel.Model Strurtural Argumen: Adaloah metode intrumental, interpretatif, sistematis, kritis, transaktif, tis dan multimodal.

Kriteria Penilaian Plausibilitas Model Struktural ArgumenKriteria penilaian Plausbilitas Argumen> Standar Rasional Argumen untuk pembenaran penalaran induktif (dari kasus ke prinsip), tidak berakhir dengan kesimpula pasti, didasarkan atas premis enthymemes, melalui proses enthymemes deduction. Misl. Diterapkan pada argumen yang berbeda premis dari bentuk otoritatif, intuitif, analogis, dan etis, maupun premis kausal, metodologis dan statistik.

No

KriteriaKelengkapan Kesesuaian

UraianMencakup semua pertimbangan yang memadai. Misalnya, plausabilitas argumen tentang akibat suatu kebijakan tergantung kepada apakah argumen tsb mencakup seluruh penjelasan-lawan yg plausabel yang sama bentuk dn isinya, seperti hypotesis lawan. Unsur-unsur suatu argumen harus konsisten dan cocok secara Iinternal. Mis. Argumen etis tentang keadilan dari kebijakan adalah plausabel sampai pada tingkat argumen mengandung sistem hipotesis yang memiliki konsistensi etis, baik internal maupun eksternal.

1 2

34

Kepaduan (cohesiveness)

Unsur-unsur Argumen harus berkaitan secara operasional. Misalnya, plausibilitas arumen tergantung kepada respon terhadap pelbagai pertanyaan deskriptif dan valuatif yang verifikatif, validatf hingga vindikatif (dipertahankan) dalam konteks operasional.Unsur-unsur argumen harus memenuhi pola yang diharapkan. Mis. Argumen statistik yg meramalkan parameter-parameter populasi adalah plausabel pada tingkat sampel dan populasinya bersifat teratur dn seragam secara fungsional dan tidak bertentangan.

Keteraturan fungsional

Bentuk-bentuk Argumen Kebijakan(alat untuk megubah IRK menjadi Pernyataan Kebijakan (PK)) No

1

Bentuk Otoritatif/otorita s

PenjelasanPernyataan kebijakan atas argumen pihak berwenang, atas asumsi status yang dicapai atau diperoleh pembuat informasi. Mis. Kesaksian para pakar ilmiah atau pengamat politik digunakan sebagai argumentasi untuk menerima rekomendasi kebijakan. Contoh lihat hal 159. Pernyataan kebijakan didasrkan argumen yang diperoleh dari sampel asumsinya apa yng benar bagi sampel, benar bagi seluruh populasi. Demikian juga sampel non probabilitas (puposif) dipandang representasi populasi.Contoh lihat Hal 162 Pernyataan kebijakan didasarkan pada argumen yang berasal dari keanggotaan, atas dasar asumsi apa yang benar bagi invididu benar pula bagi kelompok itu. Argumen mengenai ras, diskriminasi dan seks atau persepsi mengenai musuh atau idiologi menggunakan bentuk klasifikasional ini.Cont. Lihat hal 164 Pernyataan kebijakan didasarkan atas suasana bathin (insight). Informasi diubah menjadi pernyataan atas asumsi tentang situasi mental (inner mental states). Misl. Pernyataan perasaan, penialaian, atau pengetahuan terpendam pembuat kebijakan sebagai argumen atau rekomendasi. Contoh liat hal 167 Pernyataan didasarkan atas argumen metodis. Atas dasar asumsi

23 4

Statistik/ Sampel Klasifikasional/k eanggotaanIntuitif/perasaan

Nalar dan Etika dalam AKPBarat menilai etika sebagai relatifitas yang tidak bisa dibuktikan secara empirik, dipandang non rasional dan hanya keinginan atau emosi individual. Dalam Islam etika adalah nilai keyakinan yang dapat dijadikan kajian dan rujukan kritis. Etika bukan data tetapi nilai yang given. Pelajari hal 193 sd199.

IV. METODE-METODE UNTUK ANALISIS KEBIJAlaKANMetodologi AKP adalah sistem, aturan atau prosedur untuk mengahasilkan pengetahuan yang bermanfaat atau pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Sasarannya adalah prosedure pokok yang memungkinkaqn analis menciptakan, menilai secara kritis mengkomukasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, yakni masalah-masalah kebijakan, kebijakan di masa mendatang (peramalan), aksi-aksi kbijakan, hasilhasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Bgaian ini membahas: Metode-metode dan teknik-teknik: 1) Mermuskan asalah-maslah kebijakan; 2) Meramalakan kebijakan di masa depan; 3) Merkomendasikan aksi-aksi kebijakan; 4) Memantau hasil-hasil kebijakan; 5) Mengevaluasi kinerja kebijakan.

Metode Permusan Masalahmasalah Kebijakan1. Maslah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatkan yang tdk terealisioder tetapi dapat dicapai lewat tindakan publik. Analis mengkaji pelbagi formulasi masalah yang saling berbeda dari para perumus kebijakan. Perumusan maslah merupakan petunjuk pokok, yang menentukan keberhasilan semua fase AKP. Para analis sering gagal karena memecahkan masalah yg salah daripada memperoleh solusi yng salah terhadap masalah yg tepat. Analisis kebijakan adalah proses berjenjang yang dinamis, metode perumusaln masalah harus mendahului metode pemecahan masalah.

Prioritas PM dalam AKPPengenalan masalah Situasi Masalah Perumusan Masalah

Pementahan Masalah Kebijakan Tidak

Maslah Kebijakan Masalah Benar Pemecahan Masalah Solusi Kebijakan

Pementaha Solusi masa

Ya

Pemecahan masalah kemba

Ya

Tidk

1.

Masalah kebijakan adlah produk pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi yang diabstraksikan dari suatu situasi oleh para analis. Situasi masalah, bukan masalah itu sendiri. 2. Perumusan masalah Vs Pemecahan Masalah (Tinggi &rendah)> Rancangan Kebijakan &Rancangan ilmu. Metode pemahaman masalah dalam urutan yag lebih tinggi adalah metametode, yaitu metode yang ada sebelum pemecahan masalah. 3. Pemecahan masalah kembali Vs Pementahan solusi masalah dan pementahan masalah (proboblem resolving, problem unsolving dissolving) menunjuk pada tiga macam proses pengoreksian kesalahan Ciri=ciri maslah KP. 1. Saling ketergantungan (messes). Suatu kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan segmen masyarakat yg berbeda mengharuskan pendekatan holistik; 2. Subjektivitas masalah kebijakan> didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan,dievaluasi secara selektif; 3. Sifat buatan maslah> penilaian mengenai keinginan untuk mengubah situasi masalah. Masalah adalah subjektivitas dari objektifitas> difahami, dipertahankan dan diubah. 4. Dinamika masalah kebijakan: masalah dan solusi Berada dalam perubahan yg konstan, tidak secara konstan terpecahan, bisa usang.

1. Masalah yg sama tidak ada yg sama persis; 2. Mempengaruhi sifat-sifat dan prilaku seca keseluruhan; 3. Tergantung kepada sifat-sifat dan prilaku sistem; 4. Dimungkinkan tidak indevenden dari keseluruhan; Pengakuan terhadap ketergantungan, subjektivitas, sifat buatan, dan kedinamisan maslah menunjukan keharusan berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya suatu konsekwensi yg tidak terduga.

Masalah VS Isu Masalah kebijakan adalah situasi problematis yang memerluka n pemecahan. Issu kebijakan adalah pemahaman dan interpretasi terhadap situasi problematis itu yg menimbulkan ketidaksetujuan tindakan aktual maupun potensial pemerintah. Issu: Utama (Tingkat tinggi), sekunder (Pelaksana program tk provinsi), fungsional (tingkat program dan proyek), dan minor (tingkat proyek yg spesifik).

Hirarki Isu Kebijakan Kebijakan strategisIsu utama Isu sekunder Isu fungsional Masalah saling tergantung artifisial, subjektif, dan dinamis. Semakin tiggi level isu semakin strategis kebijakan dan semakin sulit dibalik ulang. semkin rendah level issu kebijakan, semakin bersifat oprasional dan mudah dibalik-ulang.

Isu minorKebijakan Operasional

Tiga Kelas Masalah KebijakanN Elemen o Sederhana (WellStructured) Agak Sederhana( Moderately Structured) Satu atau Beberaapa Terbatas Konsensus Rumit (ill Structured)

12 3

Pengambil Satu atau Keputusan beberapa Alternatif TerbatasKegunaan (Nilai) Hasil Konsensus

BanyakTak terbatas Konflik

4

Pasti atau

Tidak Pasti

Tidak