proses analisis kebijakan publik

Download Proses Analisis Kebijakan Publik

Post on 16-Oct-2015

151 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

about decesion maker

TRANSCRIPT

  • PROSES ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

    Proses kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar

    bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi yang dirasakan adanya kesulitan

    atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai dan kesempatan( Ackoff

    dalam Dunn,2000:121). Dunn (2000-21) berpendapat bahwa metodologi analisis

    kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam

    pemecahan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan

    evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-

    nama khusus, yakni:

  • 1. Penyusunan Agenda

    Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam

    realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai

    apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik

    dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah

    publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak

    mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

    Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu

    publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan

    (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem).

    Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para

    aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan

    pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn

    (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik

    tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah

    tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

    2.Formulasi kebijakan

    Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh

    para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

    dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari

    berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan

    perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap

    perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih

    sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

    3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

    Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar

    pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh

    kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun

  • warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung.

    Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat

    baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir

    pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-

    simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung

    pemerintah.

    5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

    Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

    menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

    implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu

    kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap

    akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan

    demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah

    kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah

    kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

    Dalam analisis kebijakan publik paling tidak meliputi tujuh langkah dasar. Ke

    tujuh langkah tersebut adalah:

    Formulasi Masalah Kebijakan

    Untuk dapat mengkaji sesuatu masalah publik diperlukan teori, informasi

    dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga

    identifikasi masalah akan tepat dan akurat, selanjutnya dikembangkan menjadi

    policy question yang diangkat dari policy issues tertentu. Teori dan metode yang

    diperlukan dalam tahapan ini adalah metode penelitian termasuk evaluation

    research, metode kuantitatif, dan teori-teori yang relevan dengan substansi

    persoalan yang dihadapi, serta informasi mengenai permasalahan yang sedang

    dilakukan studi.

  • Formulasi Tujuan

    Suatu kebijakan selalu mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah

    publik. Analis kebijakan harus dapat merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara

    jelas, realistis dan terukur. Jelas, maksudnya mudah dipahami, realistis

    maksudnya sesuai dengan nilai-nilai filsafat dan terukur maksudnya sejauh

    mungkin bisa diperhitungkan secara nyata, atau dapat diuraikan menurut ukuran

    atau satuan-satuan tertentu.

    Penentuan Kriteria

    Analisis memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai

    alternatif-alternatif. Hal-hal yang sifatnya pragmatis memang diperlukan seperti

    ekonomi (efisiensi, dsb) politik (konsensus antar stakeholders, dsb), administratif

    ( kemungkinan efektivitas, dsb) namun tidak kalah penting juga hal-hal yang

    menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah

    (equity, equality, dsb)

    Penyusunan Model

    Model adalah abstraksi dari dunia nyata, dapat pula didefinisikan sebagai

    gambaran sederhana dari realitas permasalahan yang kompleks sifatnya. Model

    dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang dapat digolongkan sebagai berikut:

    Skematik model ( contoh: flow chart), fisikal model (contoh: miniatur), game

    model (contoh: latihan pemadam kebakaran), simbolik model (contoh: rumus

    matematik). Manfaat model dalam analisis kebijakan publik adalah

    mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan

    prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tidaknya perubahan-perubahan

    dalam faktor penyebab.

  • Pengembangan Alternatif

    Alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan

    untuk mencapai, langsung ataupun tak langsung sejumlah tujuan yang telah

    ditentukan. Alternatif-alternatif kebijakan dapat muncul dalam pikiran seseorang

    karena beberapa hal: (1) Berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan yang telah

    ada. (2) Dengan melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam sesuatu

    bidang dan dicoba menerapkannya dalam bidang yang tengah dikaji, (3)

    merupakan hasil pengkajian dari persoalan tertentu.

    Penilaian Alternatif

    Alternatif-alternatif yang ada perlu dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana

    yang dimaksud pada langkah ketiga. Tujuan penilaian adalah mendapatkan

    gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fisibilitas tiap alternatif

    dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif

    mana yang paling layak , efektif dan efisien. Perlu juga menjadi perhatian bahwa,

    mungkin suatu alternatif secara ekonomis menguntungkan, secara administrasi

    bisa dilaksanakan tetapi bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau bahkan

    mempunyai dampak negatif kepada lingkungan. Maka untuk gejala seperti ini

    perlu penilaian etika dan falsafah atau pertimbangan lainnya yang mungkin

    diperlukan untuk bisa menilai secara lebih obyektif.

    Rekomendasi kebijakan

    Penilaian atas alternatif-alternatif akan memberikan gambaran tentang

    sebuah pilihan alternatif yang tepat untuk mencapai tujuan-kebijakan publik.

    Tugas analis kebijakan publik pada langkah terakhir ini adalah merumuskan

    rekomendasi mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan

    secara optimum. Rekomendasi dapat satu atau beberapa alternatif, dengan

    argumentasi yang lengkap dari berbagai faktor penilaian tersebut. Dalam

    rekomendasi ini sebaiknya dikemukakan strategi pelaksanaan dari alternatif

    kebijakan yang yang disodorkan kepada pembuat kebijakan publik.

  • PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK

    Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam

    serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal

    dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya

    suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa

    pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa

    persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat

    pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima

    layanan. Fokus politik pada kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada

    administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan

    keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya.

    Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan

    kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya

    menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat.

    ISU KEBIJAKAN PUBLIK

    Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu

    publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan

    (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem).

    Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para

    aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan

    pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn, isu

    kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang

    rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu.

    Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

  • Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik

    menurut Kimber, Salesbury, Sandbach, Hogwood dan Gunn, diantaranya:

    1. telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman

    yang serius

    2. telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;

    3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat

    manusia) dan mendapat dukungan media massa

    4. menjangkau dampak yang amat luas

    5. mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;

    6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi

    mudah dirasakan kehadirannya)

    Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan

    masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali,

    sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Ilustrasi : Legislator negara dan

    kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi

    Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti

    di komite dan tidak terpilih. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan

    berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

    Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan

    keterlibatan stakeholder. Formulasi kebijakan Masalah yang sudah masuk dalam

    agenda kebijakan kemudia dibahas oleh para pembuat kebijakan.

    Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan

    masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif

    atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah

    untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-

    masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil

    untuk memecahkan masalah. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan Tujuan legitimasi

    adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan

    legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara

  • akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa

    tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung

    berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah

    yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat

    dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini

    orang belaja untuk mendukung pemerintah.

    PENILAIAN/ EVALUASI KEBIJAKAN

    Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

    menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

    implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu

    kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap

    akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan

    demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah- masalah

    kebijakan, rogram- program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah

    kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

    Pada situasi lain, awal dimulainya proses pembuatan kebijakan publik juga

    bisa berlangsung karena adanya masalah tertentu yang sudah sekian lama

    dipersepsikan sebagai "belum pernah tersentuh" oleh pemerintah atau

    ditanggulangi lewat kebijakan pemerintah. Pada titik ini kemudian mulai

    membangkitkan tingkat perhatian tertentu. (Wahab : 2001:35) Jadi, pada intinya

    isu kebijakan (policy issues) lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat

    di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau

    pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.

    Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari

    adanya perdebatan baik tentang rumusan rincian, penjelasan, maupun penilaian

    atas suatu masalah tertentu (Dunn, 1990). Pada sisi lain, isu bukan hanya

    mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang

  • bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang

    dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan (Hogwood dan

    Gunn, 1996).

    Dipahami seperti itu, maka isu bisa jadi merupakan kebijakan-kebijakan

    alternatif (alternative policies) atau suatu proses yang dimaksudkan untuk

    menciptakan kebijakan baru, atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan

    tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka (Alford dan Friedland, 1990:

    104). Singkatnya, timbulnya isu kebijakan publik terutama karena telah terjadi

    konflik atau "perbedaan persepsional" di antara para aktor atas suatu situasi

    problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu.

    Sebagai sebuah konsep, makna persepsi (perception) tidak lain adalah

    proses dengan mana seseorang atau sekelompok orang memberikan muatan

    makna tertentu atas pentingnya sesuatu peristiwa atau stimulus tertentu yang

    berasal dari luar dirinya. Singkatnya, persepsi adalah "lensa konseptual"

    (conceptual lense) yang pada diri individu berfungsi sebagai kerangka analisis

    untuk memahami suatu masalah (Allison, 1971).

    Karena dipengaruhi oleh daya persepsi inilah, maka pemahaman, dan tentu

    saja perumusan atas suatu isu sesungguhnya amat bersifat subjektif. Dilihat dari

    sudut pandang ini, maka besar kemungkinan masing-masing orang, kelompok

    atau pihak-pihak tertentu dalam sistem politik yang berkepentingan atas sesuatu

    isu akan berbeda-beda dalam cara memahami dan bagaimana merumuskannya.

    Persepsi ini, pada gilirannya juga akan mempengaruhi terhadap penilaian

    mengenai status peringkat yang terkait pada sesuatu isu.

    Dilihat dari peringkatnya, maka isu kebijakan publik itu, secara berurutan

    dapat dibagi menjadi empat kategori besar, yaitu isu utama, isu sekunder, isu

    fungsional, dan isu minor (Dunn, 1990). Kategorisasi ini menjelaskan bahwa

    makna penting yang melekat pada suatu isu akan ditentukan oleh peringkat yang

    dimilikinya. Artinya, makin tinggi status peringkat yang diberikan atas sesuatu

    isu, maka biasanya makin strategis pula posisinya secara politis

  • http://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-

    kebijakan-publik.html

  • RESUME ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

    WILLIAM N. DUNN

    TUGAS I

    MATA KULIAH : Kebijakan Pelayanan Publik

    Dosen : Dr. HAMKA, MA

    DISUSUN OLEH :

    ADE SAPUTRA

    1013000420

    JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

    PROGRAM STUDY MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

    SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

    LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

    2012