kerangka kerja analisis kebijakan publik

Click here to load reader

Post on 13-Jul-2016

405 views

Category:

Documents

104 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • *KERANGKA KERJAANALISIS KEBIJAKAN PUBLIKProf. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM

  • DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIKApa saja yang pemerintah lakukan maupun tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu adalah suatu kebijakan publik.*

  • *TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

    IDENTIFIKASI

    AGENDA SETTING

    FORMULASI

    IMPLEMENTASI

    EVALUASI KEBIJAKAN

    LEGITIMASI

  • *PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Identifikasi masalah-masalah kebijakan melalui tuntutan tindakan pemerintah.Agenda setting atau memfokuskan perhatian media massa dan pejabat publik (pemerintah) pada masalah-masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang diputuskan.Merumuskan tujuan kebijakan melalui inisiasi dan perkembangannya dengan organisasi perencanaan kebijakan, kepentingan kelompok, birokrasi pemerintah serta presiden dan DPR.Legitimasi kebijakan melalui kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai, kepentingan kelompok, presiden dan DPR.Implementasi kebijakan, melalui birokrasi yang teratur, belanja/pengeluaran publik dan kegiatan-kegiatan dari badan eksekutif.Evaluasi kebijakan oleh badan pemerintah itu sendiri, konsultan luar, pers dan publik.

  • *Identifikasi isu kebijakanPara filosof mempertanyakan tentang apakah opini publik harus menjadi sebuah pengaruh independen yang penting pada kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan. Tetapi kaum empiris mempertanyakan tentang apakah opini publik merupkan suatu pengaruh independen yang penting pada kebijakan publik dapat dilakukan melalui penelitian secara sistematik. Bagaimanapun, meski pertanyaan para empiris ini telah dibuktikan namun sangat sulit untuk menjawabnya.Politikus Amerika V.O Key dalam bukunya yang berjudul Public opinion and american democracy meyakini bahwa opini publik mempunyai pengaruh independen terhadap kebijakan publik, namun beliau tidak dapat membuktikan secara meyakinkan. Meskipun demikian, beliau mengumpulkan sebanyak mungkin bukti yang mendukung dugaan bahwa pemilihan, partai dan kepentingan kelompok membuat institusi saluran komunikasi dari warga negara kepada para pembuat keputusan.

  • *Policy effects (pengaruh-pengaruh kebijakan). Kebijakan publik membentuk opini publik lebih sering dibanding opini membentuk kebijakan, karena beberapa alasan.Pertama, beberapa orang mempunyai opini bahwa mereka meragukan kebijakan para pembuat kebijakan.Kedua, opini publik sangat tidak stabil. Hal ini dapat berubah dalam beberapa waktu sebagai jawaban atas peristiwa yang dimunculkan oleh para pemimpin.Ketiga, para pemimpin tidak mempunyai persepsi yang jelas tentang opini massa. Kebanyakan komunikasi yang diterima melalui para pembuat keputusan adalah dari para elit lainnya yaitu para pembuat berita, kepentingan kelompok pemimpin dan para orang-orang berpengaruh lainnya dan tidak berasal dari warga negara biasa.Kekuatan media, kekuatan yang besar berasal dari kontrol terhadap media masyarakat. Media berperan baik sebagai pemain maupun sebagai wasit pada permainan politik. Media menentukan apa yang dibicarakan seseorang dan memikirkan tentang tirani dan lain-lain.

  • *EFEK MEDIAEfek media dapat di kategorikan sebagai :Mengidentifikasi isu dan setting agenda untuk pengambil kebijakan,Mempengaruhi sikap dan nilai ke arah isu kebijakan, danMengubah perilaku voter dan pengambil keputusan. Kategori ini diurut melalui tingkat pengaruh media pada audiens. Kekuasaan televisi tidak semata-mata bergantung pada usaha untuk membujuk satu sisi dari isu atau sisi lainnya. Sebagai gantinya, kekuasaan televisi bergantung pada rancangan agenda untuk pengambil keputusan memutuskan isu apa yang akan diberikan dan isu apa yang ditolak. Media dapat menciptakan opini yang lebih mudah daripada mereka dapat mengubah opini yang ada.

  • *FORMULASI KEBIJAKAN Formulasi kebijakan merupakan perkembangan dari alternatif kebijakan untuk berhubungan dengan permasalahan pada agenda publik. Formulasi kebijakan terjadi pada birokrasi pemerintah; pegawai kelompok yang berkepentingan, ruang komite legislatif; pertemuan komisi khusus; dan organisasi perencana kebijakan, yang dikenal sebagai pemikir. Rincian proposal kebijakan biasanya diformulasikan oleh anggota staff dari pada melalui boss walaupun staff dituntun melalui apa yang mereka ketahui dan diinginkan pemimpin.

  • *Implementasi kebijakan Implementasi kebijakan merupakan komponen penting dari proses pengambilan kebijakan. Birokrat membuat kebijakan ketika mereka terlibat pada tugas-tugas implementasi, pembuatan regulasi, penyesuaian kasus dan membuat kebijakan.Implementasi merupakan kelanjutan politik melalui cara yang lain. Pengambilan kebijakan tidak berakhir dengan undang-undang yang dibuat oleh kongres dan ditanda tangani oleh presiden. Tetapi birokrasi tidak diberdayakan untuk memutuskan pertanyaan kebijakkan tetapi melakukan tugas implementasi.

  • *Evaluasi kebijakan Model proses kebijakan menyiratkan evaluasi merupakan langkah akhir dalam pengambilan kebijakan, presiden, kelompok yang berkepentingan, birokrat, media, pemikir dan sebagainya berusaha untuk mempelajari apakah ada atau tidak ada kebijakan yang mencapai sasaran yang diinginkan, beberapa biaya dan dengan efek apa yang dimaksudkan dan tidak dimaksudkan pada masyarakat. Versi yang lebih canggih dari potret tersebut, evaluasi pengambilan kebijakan, mengidentifikasi permasalahan baru dan merancang proses pengambilan kebijakan.

  • *POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIKSistem politik mentransformasikan tuntutan yang muncul dalam lingkungan kedalam kebijakan publik literatur tradisional dalam politik menginstruksikan bahwa karakteristik sistim politik, khususnya kompetisi dua partai dan partisipasi pemilih, memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan publik.Kebanyakan korelasi antara variabel sisem politik dan ukuran kebijakan publik adalah suatu produk dari fakta bahwa sumber daya ekonomi membentuk baik sistem politik maupun kebijakan publik.

  • *Berikut ini beberapa model yang menghubungkan sumber daya ekonomi, karakteristik sistim politik (kompetisi dan partisipasi) dan kebijakan publik

    1. Model Kompetisi PolitikModel sistem paling awal dalam bidang kebijakan negara bagian adalah model kompetisi politik

    Sumber Daya EkonomiKompetisiPartisipasiKebijakan Publik

  • *Disini, sumber daya ekonomi menentukan tingkat kompetisi dan partisipasi pemilih dan faktor-faktor politik ini pada gilirannya menentukan kebijakan publik dalam beberapa hal antara lain :Kesejahteraan Kesehatan Jalan RayaPerpajakan danPembelanjaan

  • *2. Model Sumber Daya Ekonomi Variabel-variabel pengembang ekonomi lebih berpengaruh dibanding karakteristik sistem politik dalam membentuk kebijakan publik dinegara-negara bagian. Kebanyakan hubungan yang berlangsung antara variabel-variabel politik.Misalnya : Kompetisi partai, kehadiran para pemilih dan kontrol partai politik juga pemerintah pusat dan daerah dan hasil kebijakan benar-benar merupakan produk dari fakta bahwa pengembangan ekonomi mempengaruhi baik karakteristik sistem politik maupun hasil kebijakan

  • *

    Sumber Daya ekonomiKebijakan PublikKompetisi partisipasi

  • *Model hasil dari sumberdaya ekonomi dapat dilihat sebagai berikut : dalam pandangan ini, sumber ekonomi membentuk baik karakteristik sistem politik (kompetisi dan partisipasi) maupun kebijakan publik, tetapi karakteristik dari sistem politik tidak memiliki efek penyebab langsung terhadap kebijakan publik.

  • *Debat Antara Politik Versus EkonomiPenemuan-penemuan ini dianggap sebagai hal yang biasa oleh para ahli ekonomi namun sangat mengganggu bagi ilmuan politik yang menyatakan pentingnya kompetisi dan partisipasi dalam politik. Tentu saja kebanyakan kita akan memilih tinggal dalam suatu sistem politik dimana terdapat level kompetisi dan partisipasi yang tinggi tetapi hal tersebut mengingatkan kita pada pertanyaan ilmiah apakah kondisi-kondisi politik tersebut menghasilkan jenis-jenis kebijakan yang berbeda dibanding sistem politik yang non kompetitif, non partisipatif.

  • *Kita dapat mengasumsi bahwa kompetisi dan partisipasi akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik hanya karena kita mengacu pada suatu sistem politik kompetitif dan partisipatif. Tidak ada yang salah jika kita mencoba mencari relevasi kebijakan dari perbedaan struktur pemerintah atau proses politik, tapi kita tidak seharusnya memaksakan bahwa variabel-variabel politik harus mempengaruhi kebijakan publik hanya karena secara tradisional dalam ilmu politik dikatakan bahwa variabel politik merupakan sesuatu yang penting.

  • *3. Model CampuranSuatu model yang menarik dari tujuan kebijakan yang muncul kemudian adalah model campuran, diilustrasikan dalam diagram berikut ini

    Dalam model ini, sumber daya ekonomi membentuk kebijakan publik baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mempengaruhi kompetisi dan partisipasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan publikSumber daya ekonomiKompetisipartisipasiKebijakanpublik

  • *Hubungan Kerja Sumberdaya Ekonomi, Politik Dan Kebijakan PublikAktifitas pemerintah sangat berhubungan dengan tingkat sumberdaya ekonomi dalam suatu masyarakatKorelasi antara variabel sistem politik dan ukuran kebijakan publik adalah produk dari fakta bahwa sumber daya ekonomi membentuk baik sistem politik maupun kebijakan publik

  • *Kesimpulan Model proses kerangka kerja kebijakan memfokuskan pada bagaimana kebijakan dibuat daripada subtansi atau kandungan kebijakan. Model tersebut mengidentifikasi variasi aktivitas yang terjadi dalam sistem politik, termasuk identifikasi permasalahan dan agenda, menformulasikan proposal kebijakan, melegetimasi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan dan mengevaluasi efektivitas.

  • *