1. Dalam konsep RUU KUHP disamping ada perumusan pasal 1 (mengenai “landasan

juridis/asas legaitas/asas sumber hukum” untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai

tindak pidana), ada juga perumusan pasal 11 (mengenai pengertian/batasan juridis”

tentang tindak pidana).

Pertanyaan:

Berikan komentar/analisis sdr terhadap adanya pasal 11 RUU KUHP itu dilihat dari

perspektif perbandingan di beberapa negara lain (KUHP asing).

Jawaban:

dalam Pasal 11 Konsep 2004-2008 berbunyi :

(1) “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbu-atan yang dilarang

dan diancam dengan pidana.

(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan

hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan

pembenar.

Formulasi tentang pengertian tindak pidana merupakan gagasan yang cemerlang, sebagai

perkembangan baru karena ketentuan umum mengenai tidak pidana atau batasan

juridisnya ini tidak dijelaskan dalam KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini. Memang

sudah menjadi keharusan untuk menjabarkan apa batas juridis sesuatu diklasifikasikan

sebagai sebuah tidak pidana, agar terhindar dari penafsiran yang berbeda antara satu

orang dengan yang lain mengenai batasan sebuah tindak pidana yang akhirnya justru

merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Sayangnya Indonesia belum mengikuti model baru seperti itu dimana di beberapa negara

sudah memformulasi dalam KUHP masing-masing negara tersebut bahkan dimasukkan

dalam aturan umumnya, antara lain di Arme-nia, Belarus, Brunei, Bulgaria, China, Jer-

man, Latvia, Macedonia, Perancis, Romania, Swedia, dan Yugoslavia.

Dalam berbagai KUHP asing batasan/pengertian yuridis tindak pidana itu

dirumuskan dalam ketentuan berjudul “the notion of crime” atau “the concept of a

criminal offence”. Hal ini terlihat antara lain dalam KUHP armenia, bellarus,

bulgaria, china, latvia, yugoslavia dan kazakhstan. Berdasarkan kajian komparatif itu,

suatu perbuatan walaupun telah memenuhi rumusan delik dalam UU dapat dinyatakan

tidak merupakan tindak pidana apabila:

a. Tidak menimbulkan bahaya publik atau sangat kecil bahaya sosialnya (does

not present public danger because of its little significance, i.e. it did not cause

or could not have caused significant damage- Psl. 18 armenia)

b. Tidak ada bahaya sosialnya (no social danger by virtue of its little

significance-psl. 17 bellarus)

c. Tidak berbahaya bagi masyarakat atau sifat bahayanya sangat kecil (its

insignificance is not dangerous to society or its danger to society is obviously

insignificant-psl 9 bulgaria)

d. Bahanya sangat kecil atau tidak besar (the circumstances are clearly minor

and the harm is not great-psl 13 china)

e. Ada keadaan-keadaan yang meniadakan/menghapus pertanggungjawaban

pidana (has been committed in circumstances which exclude criminal liability-

psl 6 latvia)

f. Bahaya socialnya sangat kecil atau tidak ada akibat yang

merusak/mengganggu (represents an insignificant social danger because of its

slight importance and insignificance or absence of detrimental consequences-

art. 8 ayat 2 yugoslavia)

g. Tidak ada bahaya sosialnya atau tidak menyebabkan kerugian bagi seorang

masyarakat, atau negara (by virtue of their insignificance do not present a

public danger that is which did not cause any harm and did not create a threat

of causing harm to a person society, or the state-art 9:2 kazakhstan)

2. Pasal 1 (3) KUHP Korea:

“Where a statute is changed after a sentence imposed under it upon a criminal conduct

has become final, with the effect that such conduct no longer constitutes a crime, the

execution of the punishment shall be remitted”

Pertanyaan:

a. Bandingkan ketentuan tersebut di atas dengan KUHP Indonesia yang berlaku saat ini

b. Bandingkan ketentuan tersebut dengan konsep RUU KUHP

Jawaban:

a. Maksud dari KUHP Korea Pasal 1 ayat 3 diatas adalah bahwa adanya perubahan

Undang-undang setelah adanya Putusan Pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap.

Artinya adalah bahwa apabila dalam Undang-undang yang baru mengatakan bahwa

terhadap kejahatan tersebut bukan lagi merupakan suatu tindak pidana, maka

pelaksanaan atau eksekusi pidananya tidak dapat dilaksankan (eksekusinya

dibatalkan/dihapuskan).

Jika dibandingkan dengan KUHP di Indonesia saat ini, hal tersebut diatas didak diatur.

Menurut KUHP Indonesia, jangkauan berlakuknya Pasal 1 ayat 2 KUHP hanya pada

saat Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun tidak diatur dengan tegas,

tetapi dalam praktik yurisprudensi yang berlaku selama ini, Pasal 1 ayat 2 ini dapat

digunakan dalam tingkat banding maupun pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

Apabila setelah putusan Ingkrach, kemudian keluar undang-undang yang baru yang

menyatakan perbuatan yang telah pernah diputus bukan lagi merupakan tindak pidana,

maka pidana yang telah dijatuhkan tetap harus dilaksanakan.

b. ................................

3. KUHP Polandia (psl. 8):

The perpetrator of an intentional offence shall be subject to a more severe liability which

the law makes dependent on a special consequence of an act at least if he should and

should have foreseen that consequence”

Pertanyaan:

a. Jelaskan materi yang diatur dalam pasal di atas (intinya saja)

b. Bandingan ketentuan tersebut dengan KUHP Indonesia yang berlaku saat ini

c. Bandingkan ketentuan tersebut dengan konsep RUU KUHP

Jawaban:

a. Inti dari Materi pasal 8 adalah ajaran mengenai erfolghaftung yang dianut KUHP

Polandia yang sudah mengalami modifikasi. Yaitu bahwa pertanggungjawaban

seseorang terhadap akibat yang ditimbulkan tidak dengan sengaja, dapat diancam

dengan pidana yang lebih berat apabila yang bersangkutan memahami atau mengerti

sejak awal akan dampak yang akan ditimbulkan (sebelum ia melakukan tindak

pidana).

“Pelaku tindak pidana dengan sengaja akan dikenakan pertanggung jawaban yang

lebih berat yang oleh undang-undang dikaitkan pada suatu akibat tertentu, apabila

sekurang-kurangnya ia seharusnya membayangkan dan seharusnya sudah dapat

membayangkan/ menduga sebelumnya akibat itu”

b. Di dalam KUHP Indonesia tidak diatur secara spesifik mengenai delik pidana seperti

yang ada di KUHP Indonesia. Asas kesalahan tidak tercantum dalam KUHP), karena

pandangan tentang schuld (kesalahan) baru muncul pada tahun 1916. Sebelumnya,

hukum pidana hanya menitik beratkan pada perbuatan orang beserta

akibatnya(Daadstrafrecht/Erfolgstrafrecht) sebagai akibat dari pengaruh

ajaran Erfolgshaftungdari ajaran hukum kuno (hukum kanonik) versari in re

illicita (seseorang bertanggung jawab atas semua akibatnya tanpa melihat hubungan

batin pelaku dengan akibatnya). Maka jika ditafsirkan secara menyeluruh bahwa unsur

ketidak segajaan tersebut merupakan delik hukum pidana. Delik tersebut terdapat pada

buku kedua kuhp tentang kejahatan. Tetapi tidak semua pasal masuk pada unsur

ketidak segajaan. Berikut ini adalah beberapa tafsiran unsure ketidak segajaan

(kealpaan) yang menyebabkan kerugian/membahayakan karena tidak menduga akibat

tersebut :

Bab - VII Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang

atau Barang

a. Pasal 188 ( L.N. 1960 - 1)

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakar- an, ledakan

atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidnna denda paling banyak

empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum

bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain,

atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

b. Pasal 193

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan

untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau

menyebabkan jalan umum darat atau air dirintangi, atau usaha untuk

pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam:

1.dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana

kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu

lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu

lintas;

2.dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana

kurungan paling lama satu tahun, jika kerena perbuatan itu mengakibatkan

orang mati.

c. Pasal 195

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menimbulkan bahaya

bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin

lain di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan

paling lama satu tahun.

d. Pasal 197

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyehabkan tanda untuk

keamanan dihancurkan, dirusak; diambil atau dipindahkan, atau menyebabkan

dipasang anda yang keliru, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana

kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu

lima ratus rupiah, jika karena per- buatan itu pelayaran tidak aman;

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan

paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat, rihu lima

ratus rupiah, jika karena Ixrhuatan itu mengakibatkan tenggelam atau

terdamparnya kapal,

e. Pasal 205

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-

barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan

atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli

atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana

kurungan paling lama satu tahun.

(3) Barang-barang itu dapat disita.

Bab XXI Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan

a. Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain

mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana

kurungan paling lama satu tahun.

b. Pasal 360

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain

mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain

luka-luka sedemikian rupa sehingga timhul penyakit atau halangan

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan

paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus

rupiah.

c. Pasal 361

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan

suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah dengan sepertiga dan

yang bersalah dapat dicahut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana

dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya

diumumkan.

c. Di dalam RUU KUHP, Salah satu perubahan yang signifikan dalam RUU KUHP

Konsep 2012 mengenai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana kelalaian yang

mengakibatkan orang lain mati atau luka berat adalah mengenai rumusan sanksi pidana

yang menggunakan sistem minimum khusus. RUU KUHP konsep 2012 menggunakan

sistem pidana minimum khusus, Menurut Barda Nawawi Arief, adanya pidana

minimum khusus untuk delik – delik tertentu mempunyai landasan antara lain:

1) Untuk mengurangi adanya disparitas pidana

2) Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal

yang objektif untuk delik – delik yang sangat dicela dan merugikan atau

membahayakan masyarakat/negara.

3) Untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (general prevention)

Berikut ini adalah pasal RUU KUHP yang menyatakan bentuk pertanggungjawaban

atas tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati atau luka berat :

Pasal 600 ayat (1)

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga

timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata

pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 600 ayat (2)

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda

paling banyak Kategori IV

Pasal 600 ayat (3)

(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

(lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak

Kategori IV

Pasal 601

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 dilakukan dalam

menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu

per tiga).

(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga

dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

4. Article 58 KUHP Albania:

For punishments up to one year of imprisonment, if the court notices grave family,

medical, professional, or social circumstances, it may decide the fragmentary execution of

the sentence for not less than two days per week.

Pertanyaan:

a. Jelaskan materi yang diatur dalam pasal di atas (intinya saja). Apa latar belakang ide

yang terkandung dari ketentuan seperti itu?

b. Apakah ketentuan seperti itu ada dalam KUHP indonesia yang berlaku saat ini dan

dalam Konsep RUU KUHP? Jelaskan.

Jawaban:

a. Ketentuan dalam dalam article 58 KUHP Albania merupakan ketentuan pelaksanaan

penjara alternatif di Albania. Jadi seorang yang dihukum maksimal satu tahun dapat

menjalani hukuman terpisah-pisah atau mencicil tidak kurang dari dua hari setiap

minggu jika syarat yang ditentukan oleh undang-undang tersebut terpenuhi. Dalam

article 58 KUHP Albania tersebut menegaskan bahwa “untuk hukuman penjara sampai

dengan satu tahun, jika pengadilan memberitahukan tentang kondisi keluarga yang

genting, keadaan kesehatan, professional dan kondisi sosial, dapat diputuskan untuk

menjalankan hukuman yang terpisah-pisah tidak kurang dari dua hari setiap minggu”

Latar belakang article 58 KUHP Albania ini tidak terlepas dari tujuan pemeberian

pidana. Tujuan pemberian pidana ialah memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik

yang tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap

kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga

ia akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dengan tujuan

pemidaan tersebut maka dapat dikatakan pemberian pidana tidak lepas dari aspek

kehidupan. Tetapi yang perlu diingat pada article 58 KUHP Albania adalah hukuman

penjara sampai dengan satu tahun dan memiliki pesyaratan keadaan kesehatan,

professional dan kondisi sosial.

b. Ketentuan ini tidak terdapat dalam KUHP Indonesia. Di Indonesia pemberian

keringanan dalam menyicil atau melaksanakan pidana kurungan tidak dijelaskan

secara eksplisit, tetapi menurut tafsiran article 58 KUHP Albania merupakan bagian

dari hukum pidana bersyarat yang ada di KUHP Indonesia. Pidana bersyarat

diberlakukan di Indonesia dengan staatblad 1926 No. 251 jo 486 Pidana bersyarat

sendiri memiliki sinonim dengan hukuman percobaan (Voorwardelijke Veroordeling)

Pengertian pidana bersyarat itu sendiri adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya

oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam

putusannya. Maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah untuk memberi

kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki

dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau

melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan oleh hakim kepadanya.

Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada pasal

14 a sampai pasal 14, dimana dapat disimpulkan “Dalam putusan yang

menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun”.

Selain syarat normatif yang diatur dalam KUHP, mempertimbangkan persyaratan

tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana

yang terbukti berbuat, antara lain:

1) Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak

pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku

2) Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun)

3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar

4) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan

menimbulkan kerugian yang besar

5) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang

dilakukan dengan intensitas yang besar

6) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan

dasar memaafkan perbuatannya

7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut

8) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si

korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya

9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak

mungkin terulang lagi

10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan

tindak pidana yang lain

11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik

terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya

12) Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat

non-institusional

13) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga

14) Tindak pidana terjadi karena kealpaan

15) Terdakwa sudah sangat tua

16) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa

17) Khusus untuk terdakwa di bawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan

orang tua untuk mendidik.

c. Sama halnya dengan KUHP, dalam RUU KUHP tidak terdapat penjabaran secara

eksplisit mengenai pentahapan pidana kurungan dengan bersyarat. Tetapi di dalam

RUU KUHP sangat memperhatikan terdakwa tindak pidana, dimana dalam

pemidanaan wajib mempertimbangkan (pasal 55) ”sikap batin pembuat tindak pidana

riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh

pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap

korban atau keluarga korban, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang

dilakukan”. Aspek-aspek tersebut telah mengambarkan bahwa ide untuk memberikan

keringanan pada terdakwa karena aspek kemanusian terdapat pada RUU KUHP.

Berikut ini adalah pasal RUU KUHP yang memberikan aspek “syarat” pada terdakwa :

Pasal 77 RUU KUHP : “Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pasal 78 RUU KUHP :

1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi

dan perbuatannya.

2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu

paling lama 3 (tiga) tahun.

3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:

terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;

terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana

pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh

tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau

terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu,

tanpa mengurangi kemerdekaan beragamadan kemerdekaan berpolitik.

4) Pengawasan dilakukan oleh balai pemasyarakatan pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pada pasal 86 RUU KUHP tentang pekerja sosial:

1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau

pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I maka pidana penjara atau

pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;

usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang

berhubungan dengan pidana kerja sosial;

riwayat sosial terdakwa;

perlindungan keselamatan kerja terdakwa;

keyakinan agama dan politik terdakwa; dan

kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.

4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:

dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas)

tahun ke atas; dan

seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas)

tahun.

5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh)

jam.

6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata

pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Dari penjelasan pasal tersebut terdapat tahapan dalam menjalankan pidana kerja sosial

tetapi yang perlu diingat adalah jika pemidanaan pidana penjara tidak lebih dari 6

(enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I.

5. Dalam perkembangan perundang-undangan di Indonesia, banyak UU yang mencantumkan

ancaman pidana minimal khusus.

Pertanyaan:

a. Jelaskan aturan/pedoman penerapan pidana minimal khusus di berbagai negara lain.

b. Jelaskan yang dimaksud degan “Mandatory Minimum Sentence”

Jawaban:

a. 1) KUHP INDIA

Untuk delik yang ada minimal khususnya:

Ada yg diberi klausul, bahwa apabila ada alasan-alasan khusus, pengadilan dapat menjatuhkan di bawah minimal. Contoh, perkosaan diancam dengan minimal wajib 7 tahun (Psl. 376), namun apabila ada alasan-alasan khusus, pengadilan dapat menjatuhkan di bawah 7 tahun klausul perkecualiannya berbunyi: “the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, impose a sentence of imprisonment for a term of less than seven years”.

Ada yang tidak diberi klausul perkecualian atau peringanan; jadi bersifat wajib (Mandatory Minimum Sentence). Misalnya, untuk delik:

perampokan dengan senjata mematikan atau berakibat luka berat (Psl. 397-398); dan

dowry death (kematian istri akibat KDRT; Psl. 304B).

Semuanya minimal 7 tahun penjara, tanpa ada klausul perkecualian atau peringanan.

Sebaliknya untuk delik yang tidak ada minimal khususnya (hanya ada maksimal),

namun diberi klausul, bahwa apabila dilakukan untuk yang kedua kali atau

berikutnya, ada minimalnya. Contoh, untuk delik pornografi (menjual dsb.) dalam

Psl. 292 dan pemerasan dengan menggunakan tulisan/gambar cabul (Psl. 292A)

diancam dengan maksimum 2 tahun penjara, tetapi ada klausul: “untuk delik yang

kedua kali atau berikutnya, diancam minimal 6 bulan penjara”.

2) KUHP BULGARIA

Pasal 55

Dalam hal-hal khusus atau karena adanya berbagai faktor yang meringankan,

sekalipun pidana minimal telah ditetapkan oleh UU, pengadilan :

a) dapat menetapkan pidana di bawah batas minimum itu

b) dapat mengganti:

- pidana mati dengan perampasan kemerdekaan mulai dari 15 sampai 20 tahun.

- perampasan kemerdekaan yang batas minimalnya tidak ditentukan, dengan

pidana kerja perbaikan atau denda dari 50.000 sampai satu juta levs, dan untuk

anak diganti dengan pencelaan publik.

- pidana kerja perbaikan dan domisili yang diwajibkan, diganti dengan denda

50.000 sampai 500.000 levs.

c) Dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam ayat-1 sub-1, apabila pidana itu pidana

denda, pengadilan dapat menetapkan pidana di bawah batas minimum itu paling

banyak setengahnya.

d) Dalam hal-hal seperti itu, pengadilan tidak boleh mengenakan pidana lebih ringan

yang ditentukan oleh UU bersama-sama dengan pidana perampasan kemerdekaan.

3) KUHP PORTUGAL

Artikel 72 tentang pedoman pengurangan/peringanan pidana

a) Di samping pengurangan pidana menurut UU, hakim dapat mengurangi pidana

apabila sebelum, setelah, atau pada saat delik dilakukan, terdapat keadaan-keadaan

yang mengurangi :

– sifat melawan hukumnya perbuatan

– kesalahannya

– perlunya pidana dijatuhkan

b) Untuk tujuan di atas, keadaan-keadaan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- di bawah pengaruh ancaman yang sangat berat, atau pengaruh ketergantungan

atau kepatuhan pada seseorang.

- karena motif yang patut dihormati, pengaruh godaan sangat kuat dari korban,

atau karena provokasi.

- ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penyesalan yang tulus, misal

memperbaiki kerusakan.

- setelah melakukan delik, yang bersangkutan selalu memelihara perbuatan baik.

b. Pengertian Mandatory Minimum Sentence

“Mandatory minimum sentencing laws set minimum sentences for certain crimes that

judges cannot lower, even for extenuating circumstances. The most common of these laws

deal with drug offenses and set mandatory minimum sentences for possession of a drug

over a certain amount”

Bahwa hukuman wajib minimum mengatur tentang batas hukuman minimum yang

diperuntukkan bagi kejahatan tertentu sehingga hakim tidak bias memutuskan hukuman

lebih rendah, bahkan untuk meringankan putusan. Yang paling umum dari undang-undang

tersebut adalah mengenai pelanggaran narkoba dan mengatur hukuman minimal wajib

untuk kepemilikan obat lebih dari jumlah tertentu.

Di Indonesia istilah ini dikenal dengan pidana minimal khusus. Minimum khusus adalah

sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-

perpasal secara khusus. Di dalam KUHP Indonesia saat ini hanya mengatur tentang

ketentuan Minimum Umum, Maximum Umum, Maksimum Khusus. Sedangkan ketentuan

Minimum Khusus bersifat tambahan yang diatur diluar KUHP. Contoh:

1) pasal 9 UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

2) UU No. 15 tahun 2003 tentang tindak pidana Terorisme

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pidana minimum khusus merupakan suatu

pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan,

membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh

akibatnya sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang

diancam dengan pidana penjara di atas tujuh tahun yang dapat diberi ancaman minimum

khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.