renstra 2012 2017

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2012-2017

KANTOR KESATUAN BANGSA

KOTA CIMAHI

Kompleks Perkantoran Kota Cimahi Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Gd. C Lt.4 Blok Jati

Cihanjuang Cimahi 40513 Telp (022) 6631859

Kantor Kesatuan Bangsa i

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dengan kerendahan hati kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah

SWT, atas perkenan-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa

Kota Cimahi Tahun 2012-2017 telah dapat diselesaikan. Shalawat serta salam

selalu disampaikan bagi junjunan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga,

sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi periode

2012-2017 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program

pembangunan nasional jangka panjang (RPJP) Tahun 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2008 – 2013, Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun

2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017.

Dengan memperhatikan arah kebijakan tersebut Kantor Kesatuan Bangsa

Kota Cimahi berupaya untuk menyusun dokumen Renstra Kantor Kesatuan

Bangsa Kota Cimahi periode 2012 – 2017 yang terdiri dari visi-misi-tujuan-sasaran

yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut dengan disertai strategi kebijakan

dan program yang akan dilakukan serta indikator untuk mengukur pencapaian

kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa adalah panduan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa untuk 5 (lima)

tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan

Bangsa Kota Cimahi ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan

bagi keberhasilan pencapaian sasaran, tujuan dan misi pembangunan, serta visi

Kota Cimahi.

Kantor Kesatuan Bangsa ii

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Kota

Cimahi periode 2012-2017 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat

dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa

Kota Cimahi dalam berupaya mewujudkan visinya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Cimahi, Mei 2013 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA CIMAHI Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, M.M. Pembina Tk. I NIP. 19711003 199101 1 002

Kantor Kesatuan Bangsa iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 8

2.2 Sumber Daya SKPD 18

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD 25

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI 27

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan SKPD 27

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 29

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis 29

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN 31

4.1 Visi dan Misi SKPD 31

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 32

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 33

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 34

5.1 Rencana Program dan Kegiatan 34

5.2 Indikator Kinerja 35

Kantor Kesatuan Bangsa iv

5.3 Kelompok Sasaran 35

5.4 Pendanaan Indikatif 36

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD 37

BAB VII : PENUTUP 38

7.1 Kesimpulan 38

7.2 Saran 38

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kantor Kesatuan Bangsa 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai

dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap

lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta

memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta

kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2017.

Komponen Perencanaan Startegis mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017

yang memuat visi, misi dan strategi utama, serta menjadi komitmen Kantor

Kesatuan Bangsa, dalam penyusunan Renstra SKPD dalam jangka waktu 5

(Lima) tahun mendatang.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah membuka

peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya

sesuai kebutuhan dan prioritasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) seperti

yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan

prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem

penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan

anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang

tersedia dengan hasil yang akan diharapkan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra-SKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus

menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-SKPD disusun


berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang

tingkat kelurahan maupun kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana

Strategik Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2012-2017 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota

Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4855);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);


7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009, Tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik;

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;

17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09

dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas


Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,

dan Pendirian Rumah Ibadat;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;


Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,

Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik;


Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Nirlaba Lainnya Dalam

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;


Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006

Tentang Kominda;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No

9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);


26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009

Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat No 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran

Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 88);

27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi

Tahun 2006 Nomor 58 seri D);

28. Peraturan Dearah Kota Cimahi Nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor

86 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005

– 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008

tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu (KPPT) Kota Cimahi;

31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-

2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor

Kesatuan Bangsa Kota Cimahi untuk Tahun 2012–2017 ini dimaksudkan

untuk :


1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana

program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan

politik.

2. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan

dalam jangka waktu 5 ( Lima ) Tahun ke depan.

3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5

(lima) tahun.

4. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang

ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi

dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

B. Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

Tahun 2012 – 2017 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Kantor

Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dengan mempertimbangkan sumber daya

dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga

setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

(performance indicator) yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan Sebagai berikut :

1. Menentukan arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.

2. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem

pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan

sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan

dalam program kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang Kantor Kesatuan Bangsa Kota

Cimahi, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada Bab II diuraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor

Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan

Bangsa Kota Cimahi.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

Pokok dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Bab ini berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

serta Strategi dan Kebijakan SKPD yang diambil oleh Kantor Kesatuan

Bangsa Kota Cimahi.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menampilkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini diuraikan Indikator Kantor Kesatuan Bangsa yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam

rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, merupakan salah satu lembaga

teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan,

menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan

Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian Strategis Daerah

dan Hubungan Antar Lembaga.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Kantor Kesatuan Bangsa sebagai bagian dari Pemerintah di Kota

Cimahi yang dibentuk dengan Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi

Nomor 12 Tahun 2011, Tanggal 17 Februari 2011 Tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, merupakan salah satu lembaga

teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam

merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun

pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian

Strategis Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi merupakan perangkat daerah

unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dipimpin oleh

seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor

Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, memiliki kedudukan dan kewenangan

sebagai berikut :

1. Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung tugas Walikota di

bidang Kesatuan Bangsa;

2. Kantor Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Kantor.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa adalah :

1. Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

bidang kesatuan bangsa, pengkajian strategis daerah dan hubungan antar

lembaga;


2. Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada nomor 1

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa;

b. Pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, pengkajian strategis

daerah dan hubungan antar lembaga;

c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari :

1. Kepala Kantor;

2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Kesatuan Bangsa;

4. Seksi Pengkajian Strategis Daerah;

5. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang pada Kantor

Kesatuan Bangsa Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan

menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan

bangsa.

Untuk menyelenggarakan tugas, kepala kantor mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri;

c. Pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri;

d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.


Adapun uraian tugas dari Kepala Kantor adalah :

b. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Kantor Kesatuan

Bangsa;

c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bina ideologi dan wawasan

kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama

dan kemasyarakatan dan politik dalam negeri;

d. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja

(RENJA) kantor;

e. Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan

lainnya sesuai bidang tugasnya;

f. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup

tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku;

g. Membina dan mengendalikan Sub Bagian Tata Usaha, seksi

Kesatuan bangsa, seksi Pengkajian Strategis Daerah dan seksi

Hubungan Antar Lembaga;

h. Merumuskan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, seksi

Kesatuan bangsa, seksi Pengkajian Strategis Daerah dan seksi

Hubungan Antar Lembaga;

i. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah atau pemerintah

provinsi sesuai dengan bidang tugasnya;

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif

pemecahannya;

k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;

m. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi

terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;

n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;


o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota

melalui sekretaris daerah;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Kasubag Tata Usaha

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol

urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan,

kepegawaian dan pengelolaan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program kegiatan urusan program dan pelaporan,

keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset

Kantor Kesatuan Bangsa;

b. Pelaksanaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum,

ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Kantor Kesatuan

Bangsa;

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan pelaporan,

keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset

Kantor Kesatuan Bangsa;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program

dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan

pengelolaan aset Kantor Kesatuan Bangsa;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Adapun uraian tugas dari Kasubag Tata Usaha adalah :

a. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategi (RENSTRA)

dan Rencana Kerja (RENJA) kantor;

b. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala

bentuk pelaporan lainnya lingkup kantor;

c. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program,

kegiatan serta anggaran dari masing-masing seksi;

d. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap seksi serta menyusun RKA

dan DPA lingkup kantor;


e. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian

lingkup kantor;

f. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kantor

yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji

Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu

Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes,

taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai,

membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan

pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan

tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK)

Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat

konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat

konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian

dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau

mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan

yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan

pegawai (DP-3);

g. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai


h. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup kantor sesuai


i. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil

dan pegawai tidak tetap di lingkup kantor;

j. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di

lingkup kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi


pemecahannya;

l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;


n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai


o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa

Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas urusan bina ideologi dan wawasan

kebangsaan.

Kepala Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi antara lain :

a. Perencanaan program kegiatan urusan bina ideologi dan wawasan

kebangsaan;

b. Pelaksanaan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bina ideologi dan wawasan

kebangsaan;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan bina

ideologi dan wawasan kebangsaan;



Adapun uraian tugas dari Kasie Kesatuan Bangsa adalah :

a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana

Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

b. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan

lainnya sesuai lingkup tugasnya;

c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan

sesuai lingkup tugasnya;

d. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara,

wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan

dan penghargaan kebangsaan skala kota;

e. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,

desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi,

perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi)


di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela

negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan

skala kota;

f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,

dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan

kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan

penghargaan kebangsaan skala kota;

g. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama

dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala

kota;

h. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,

desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan

konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan

evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan

skala kota;

i. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,

dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi

kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala

kota;

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi


pemecahannya;

k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam melaksanakan tugas;

l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

m. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan

mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;


n. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga


melaporkan pelaksanaan tugas urusan politik dalam negeri.

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi antara lain :

a. Perencanaan program kegiatan urusan politik dalam negeri;

b. Pelaksanaan urusan politik dalam negeri;

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan politik dalam negeri;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan politik

dalam negeri;



Adapun uraian tugas dari Kasie Hubungan Antar Lembaga adalah :







d. Melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya

dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;


dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,


di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik

pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan

politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;


desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik,


kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya

dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi


pemecahannya;

h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-



i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan



k. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah


melaporkan pelaksanaan tugas urusan kewaspadaan nasional.

Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah mempunyai fungsi antara lain:

a. Perencanaan program kegiatan urusan kewaspadaan nasional;

b. Pelaksanaan urusan kewaspadaan nasional;

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan kewaspadaan nasional;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan

kewaspadaan nasional;



Adapun uraian tugas dari Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah

adalah :








d. Melaksanakan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan

konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang

asing dan lembaga asing skala kota;


dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,


di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,

perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,

penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga

asing skala kota;


dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,

bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik

pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing

dan lembaga asing skala kota;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi


pemecahannya;

h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-



i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan



k. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Sebagaimana diuraikan di

atas dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi Sebagai berikut :

Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya SKPD

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, merupakan salah satu

lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam

merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Politik, Sosial

Budaya dan Kemasyarakatan, yang mempunyai :

1. Jumlah SDM sebanyak 18 orang dengan rincian seperti terlihat pada tabel

berikut :

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA

KASIE

KESATUAN BANGSAKASIE PENGKAJIAN STRATEGIS DAERAH

KASIE HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KEPALA

SUB BAGIAN TU


Jumlah SDM Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

No Pangkat / Golongan / Ruang Jumlah

1 Pembina Tk. I / IV.b 1 orang

2 Pembina / IV.a 1 orang

3 Penata Tk. I / III.d 3 orang

4 Penata / III.c 2 orang

5 Penata Muda Tk. I / III.b 4 orang

6 Penata Muda / III.a 1 orang

7 Pengatur Tk. I / II.d 2 orang

8 Pengatur / II.c 1 orang

9 Pengatur Muda Tk. I / II.b 1 orang

10 Honorer/Sukarelawan 2 orang

2. Jumlah Sarana dan Prasarana, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Sarana Prasarana Badan Kesatuan Bangsa

Kota Cimahi

No Nama Barang Jumlah

1 Alat Penghancur Kertas 1 buah

2 AC SPLIT 5 buah

3 Band Kas 1 buah

4 Camera + Attachment 2 buah

5 Cassette Recorder 1 buah

6 Camera Video 1 buah

7 Dispenser 3 buah

8 Filling Besi/Metal 12 buah

9 Faximile 1 buah

10 Handycam 1 buah

11 Infocus 2 buah

12 Kipas Angin 2 buah

13 Kompor Gas 1 buah

14 Kursi Lipat 4 buah

15 Kursi Rapat 42 buah

16 Kursi Tamu 1 buah


No Nama Barang Jumlah

17 Lemari Besi 8 buah

18 Lemari Besi Pendek 4 buah

19 Lemari Buku 1 buah

20 Lemari Es 1 buah

21 Lemari Kayu 1 buah

22 Lukisan/Foto 1 set

23 Meja 3/4 Biro 3 buah

24 Meja 1/2 Biro 14 buah

25 Meja Kayu 1 buah

26 Meja Rapat 1 buah

27 Meja Komputer 1 buah

28 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1 buah

29 Mesin Tik Elektrik 1 buah

30 Mobil Kijang 1 buah

31 Mesin Fotocopy 1 buah

32 Notebook 4 buah

33 Overhead Projektor 2 buah

34 Peralatan Jaringan Komputer 1 buah

35 P.C Unit 13 buah

36 Papan Struktur Organisasi 1 buah

37 Papan Visual 1 buah

38 Partisi 1 set

39 Peralatan Mini Komputer Lain-lain 1 buah

40 Pesawat Telephone 8 buah

41 Printer 6 buah

42 Radio 1 buah

43 Sepeda Motor 6 buah

44 Scanner 1 buah

45 Sofa 1 set

46 Tabung Gas 1 buah

47 Televisi 2 buah

48 Tempat Sampah 27 buah

49 Tiang Bendera 1 buah

50 UPS/Stabilizer 10 buah

51 White Board 3 buah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

A. Jenis Pelayanan

1. Pemberitahuan Keberadaan Partai Politik;

2. Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik;

3. Permohonan Rekomendasi Keramaian;

4. Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan

Yayasan;

5. Pendaftaran Praktek Kerja Lapangan, Mencari Data dan Riset.


B. Prosedur Pelayanan

1. Pemberitahuan Keberadaan Partai Politik

a. Pemohon mengajukan surat permohonan akan keberadaan Partai

Politik (surat diajukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

Kota Cimahi) serta persyaratannya ke Kantor Kesbang melalui

bagian Sie HAL;

b. Pemohon mengisi formulir isian data Partai Politik dengan lengkap

dan benar;

c. Jika formulir isian dan persyaratan belum lengkap, maka pemohon

harus melengkapi terlebih dahulu;

d. Jika formulir isian dan persyaratan lengkap, akan dilakukan survey

lapangan oleh petugas dari Kantor Kesbang;

e. Jika hasil survey tidak cocok dengan data pada formulir isian, maka

akan dibuatkan Surat Penolakan Penerbitan Surat Pemberitahuan

Keberadaan Partai Politik;

f. Jika hasil survey cocok dengan data pada formulir isian, maka data

akan diinput ke database Partai Politik;

g. Setelah data dientri ke dalam database, data akan disimpan dalam

Database Partai Politik;

h. Surat Pemberitahuan Keberadaan Partai Politik akan diproses;

i. Surat tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang,

dan dibuat 2 rangkap, masing-masing untuk Partai Politik

bersangkutan dan sebagai arsip di Kantor Kesbang.

2. Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik

a. Pemohon mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan

Partai Politik (surat diajukan kepada Kepala Kantor Kesatuan

Bangsa Kota Cimahi) serta persyaratannya ke Kantor Kesbang

melalui bagian Sie HAL;

b. Sie HAL memeriksa kelengkapan syarat. Jika tidak lengkap, berkas

akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

c. Sesudah data dan persyaratan lengkap, berkas akan diproses;


d. Sie HAL akan membuatkan nota dinas untuk pencairan dana

bantuan keuangan parpol yang bersangkutan, yang ditujukan ke

sekretariat daerah;

e. Sekretariat daerah akan mendisposisikan kepada bagian keuangan

sekretaris daerah untuk melakukan pencairan dana bantuan

keuangan tersebut;

f. Bagian keuangan memberitahukan PARPOL yang bersangkutan

untuk menandatangani bukti pencairan dana;

g. Jika bukti pencairan dana selesai ditandatangani, dana akan

dicairkan melalui rekening PARPOL;

h. Jika dana belum juga masuk ke rekening PARPOL, maka parpol

yang bersangkutan dapat menghubungi kembali bagian keuangan

sekretariat daerah.

3. Permohonan Rekomendasi Keramaian

a. Pemohon mengajukan surat permohonan akan Rekomendasi

Keramaian (surat diajukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

Kota Cimahi) serta persyaratannya ke Kantor Kesbang melalui

bagian Sie HAL;



c. Jika persyaratan sudah lengkap, berkas-berkas akan diproses;

d. Data-data yang diperlukan akan diinput, sebagai bahan penerbitan

Surat Rekomendasi Keramaian;

e. Surat Rekomendasi Keramaian akan ditandatangani oleh Kepala

Kantor Kesbang dan dibuat 4 (empat) rangkap (lembar 1 untuk

arsip, lembar 2 untuk pihak epolisian, lembar 3 untuk

penanggungjawab kegiatan dan lembar 4 untuk pihak lain yang

berwenang);

f. Surat Rekomendasi Keramaian ini sebagai bahan untuk pengajuan

rekomendasi keramaian ke kepolisian.


Yayasan

a. Pemohon mengajukan surat permohonan akan keberadaan

Orkemas/LSM/Yayasan-nya (surat diajukan kepada Kepala Kantor


Kesatuan Bangsa Kota Cimahi) serta persyaratannya ke Kantor

Kesbang melalui bagian Sie HAL;



c. Sesudah data dan persyaratan lengkap, berkas akan diproses;

d. Data yang diisikan harus benar, karena akan dilakukan survey

lapangan oleh petugas dari Kantor Kesbang;

e. Jika hasil survey tidak cocok dengan data pada formulir isian, maka

akan dibuatkan Surat Penolakan Penerbitan Surat Pemberitahuan

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Yayasan;

f. Jika hasil survey cocok dengan data pada formulir isian, maka data

akan diinput ke database Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan

Yayasan;

g. Setelah data dientri ke dalam database, data akan disimpan dan

diterbitkan Surat Pemberitahuan Keberadaan Organisasi

Kemasyarakatan, LSM dan Yayasan;

h. Data yang telah diproses akan dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap;

i. Surat tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang;

j. Rangkap 1 untuk arsip di Kantor Kesbang;

k. Rangkap 2 untuk Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Yayasan

yang bersangkutan.


a. Pemohon mengajukan surat permohonan PKL/Riset/Mencari Data

(surat diajukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota

Cimahi) serta persyaratannya ke Kantor Kesbang melalui bagian

Sie HAL;

b. Jika syarat belum lengkap, maka pemohon harus melengkapi

terlebih dahulu;

c. Setelah persyaratan lengkap, data akan dientri;

d. Setelah selesai dientri, Surat Keterangan PKL/Mencari Data/Riset

akan diproses;

e. Surat keterangan tersebut di atas akan dibuat 3 (tiga) rangkap,

rangkap 1 untuk arsip, rangkap 2 untuk yang bersangkutan,

rangkap 3 untuk tempat tujuan PKL/Mencari Data/Riset;


f. Tembusan surat disampaikan oleh masing-masing pemohon ke

tujuan CC surat, dan pemohon bisa mulai PKL/Riset/Mencari Data;

g. Setelah selesai melakukan kegiatan (PKL/Riset), pemohon harus

membuat laporan kegiatan PKL/Riset/Mencari Data;

h. Laporan kegiatan PKL/Riset/Mencari data disampaikan kepada

Kepala Kantor Kesbang.

C. Persyaratan Pelayanan

1. Pemberitahuan Keberadaan Partai Politik

a. Surat permohonan untuk Penerbitan Surat Pemberitahuan

Keberadaan Partai Politik;

b. Fotocopy Akta Notaris;

c. Fotocopy SK Kepengurusan dari Pengurus Provinsi;

d. Fotocopy AD/ART;

e. Surat Keterangan Domisili (sampai tingkat kecamatan);

f. Fotocopy NPWP;

g. Program Kerja;

h. Fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris & Bendahara);

i. Pas Foto pengurus.

2. Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik

a. Penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh KPU;

b. Susunan kepengurusan Partai Politik;

c. Rekening Kas Umum Partai Politik;

d. NPWP Partai Politik;

e. Rencana pengajuan dan bantuan keuangan PartaiPolitik, dan

f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan

tahun anggaran sebelumnya.

3. Permohonan Rekomendasi Keramaian

a. Surat permohonan untuk Penerbitan Surat Rekomendasi

Keramaian;

b. Proposal Kegiatan;

c. Surat izin penggunaan tempat dari Instansi Pemilik Tempat;

d. Fotocopy KTP Penanggungjawab Kegiatan.



Yayasan

a. Surat permohonan untuk penerbitan Surat Pemberitahuan

Keberadaan Ormas/LSM/Yayasan.

b. Fotocopy Akta Notaris;

c. Fotocopy SK Kepengurusan;

d. Fotocopy AD/ART;

e. Surat Keterangan Domisili (sampai tingkat kecamatan);

f. Fotocopy NPWP;

g. Program Kerja;

h. Fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris & Bendahara);

i. Pas Foto pengurus


a. Surat permohonan untuk PKL/Riset/Mencari Data ditujukan kepada

Kepala Kantor Kesbang;

b. Fotocopy KTM/Kartu pelajar;

c. Pas Foto pemohon;

d. Proposal (bagi yang mengajukan riset dan mencari data);

e. Tempat dan masa pelaksanaan PKL/Riset/mencari Data.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

1. Analisis Kekuatan (Strength)

Kekuatan Kantor Kesatuan Bangsa adalah :

a. Visi dan misi yang jelas;

b. Adanya dukungan dana yang cukup;

c. SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang

pendidikannya;

d. Struktur organisasi yang jelas;

e. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan.

2. Analisis Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa antara

lain :


a. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa

masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;

b. Padatnya volume pekerjaan;

c. Beban kerja yang tidak seimbang.

B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Analisis Peluang (Opportunities)

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang –

peluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian

informasi yang cepat dan tepat;

b. Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang

untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Kota dan

potensi di segala bidang yang ada;

c. Sumber Daya Alam yang minim untuk dikelola di Kota Cimahi,

menjadi pemicu bagi kota untuk mengembangkan ekonominya.

Pemerintah Kota Cimahi mencoba mengembangkan Sumber Daya

Manusia dengan fokus pada bidang jasa perdagangan dan seni.

Hal ini memberikan peluang bagi kota untuk mengembangkan

industri kreatif di bidang teknologi dan informasi.

2. Analisa Ancaman (Threat)

Munculnya peluang di berbagai sektor akan menjadi suatu tantangan

bagi Kantor Kesatuan Bangsa. Tantangan yang harus dijawab adalah

sebagai berikut :

a. Krisis multi dimensi yang masih berlangsung;

b. Penurunan disiplin;

d. Terjebak rutinitas kerja;

e. Kesulitan dalam pengawasan pegawai.


BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Karakteristik masyarakat Kota Cimahi yang heterogen dengan multi

kultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Cimahi yang

sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan Kabupaten

Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kota Cimahi dapat

dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama

terdapat di Kota ini. Letak yang sangat strategis ini memiliki implikasi positif

yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan

perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya, namun disisi lain dapat juga

memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

3.1.1 Seksi Hubungan Antar Lembaga

Secara umum bidang Hubungan Antar Lembaga di Kota Cimahi masih

perlu penanganan sedini mungkin untuk menghindari ekses-ekses negatif

yang mungkin saja terjadi. Adapun permasalahan tersebut dapat

diformulasikan sebagai berikut :

Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna

meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan daerah.

Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat

untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan

perilaku berdemokrasi.

Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya

dalam Pemilu.

Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan.

3.1.2 Seksi Kesatuan Bangsa

Sejak terjadinya krisis multidimensi yang melanda Bangsa Indonesia pada

tahun 1998, menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap


persatuan bangsa, kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam

pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari konflik sosial

yang terjadi akhir – akhir ini di beberapa daerah dan perlu di antisipasi

dampaknya di Kota Cimahi.

Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial,

melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa,

pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.

Kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan syariah ataupun

ajaran dalam beragama sering temui dalam aplikasinya masih dirasakan

belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan

yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 09 dan 08 Tahun 2006, Tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok – pokok

ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan

di tengah – tengah kehidupan masyarakat Kota Cimahi. Kondisi demikian

sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik

SARA.

3.1.3 Seksi Pengkajian Strategis Daerah

Aspek-aspek permasalahan aktual yang tidak dapat diduga dan

muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cimahi seringkali

mempengaruhi bidang-bidang lainnya, sehingga dapat membuat pencitraan

Kota Cimahi menjadi tidak kondusif.

Beberapa permasalahan aktual yang seringkali terjadi antara lain adalah :

Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam

kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan

menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari

terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan

golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan


kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi

Konflik tenaga kerja dengan pengusaha yang dipicu oleh permasalahan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penetapan Upah Minimum Kota

(UMK).

Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (Tenaga Kerja

Asing) maupun lembaga asing yang berada di Kota Cimahi.

Isu – isu terorisme.

Maraknya penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika dan zat

adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat

umum lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

A. Visi

“MENUJU CIMAHI CERDAS”

B. Misi

1. Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang;

2. Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik;

3. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan

dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat;

4. Mempertahankan Dinamika Perikehidupan Dalam Pembangunan;

5. Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak

Mulia;

6. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan.

C. Program

Beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan pada periode 2012

– 2017 secara berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat

4. Program Keamanan dan Kenyamanan Sosial

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam menjalankan administrasi

Pemerintahan Daerah masih ditemukan kendala – kendala antara lain :

1. Masih ditemukannya pegawai yang melanggar disiplin;

2. Masih rendahnya SDM aparatur daerah;

3. Masih kurang optimalnya fungsi pengawasan internal daerah;

4. Masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaporan pelaksanaan

kegiatan pemerintahan daerah;

5. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Cimahi dalam hal

menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2012–2017; “MENUJU

CIMAHI CERDAS” yaitu mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan

ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi Kota yang

unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam

kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religious akan

berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang

menuju kemandirian pelayanan Kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Cimahi yang

dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan.

Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika.

Untuk tahun 2012-2017, dirumuskan 6 (enam ) pernyataan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kreativitas dalam segala bidang;

2. Meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan publik;

3. Meningkatkan kemampuan dalam menanggapi tantangan, tuntutan dan

kondisi masyarakat secara cepat;

4. Mempertahankan dinamika perkehidupan dalam pembangunan;

5. Mewujudkan kesalehan sosial dalam masyarakat yang berakhlak mulia;

6. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Mengacu Visi dan Misi Pembangunan Kota Cimahi, maka dalam rangka

mengimplementasikannya Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi telah

merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi :

“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan, Wawasan Kebangsaan dan

Ketentraman Masyarakat Kota Cimahi Yang Heterogen Menuju Kehidupan

Politik Yang Harmonis“


Misi :

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan

dalam beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan

kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budaya

dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;

2. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan

berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses

penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan etika

politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai – nilai luhur

agama dan budaya bangsa.

3. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib, tentram,

dan dinamis yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam NKRI.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini,

memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian

masalah yang timbul di tengah – tengah masyarakat.

5. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi

Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi

organisasinya.

6. Mewujudkan SDM Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yang

profesional, bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan prilaku

disiplin dengan berpegang teguh pada norma Hukum dan Agama.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan

pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan bagi unsur organisasi

politik, organisasi pemuda, karang taruna, remaja dan pegawai negeri sipil

oleh Kantor Kesatuan Bangsa yang tertuang dalam dokumen Rencana

Strategis adalah target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, berdasarkan Visi dan Misi yang telah

ditetapkan.


Hubungan keselarasan rumusan tujuan dan sasaran jangka

menengah Kantor Kersatuan Bangsa diuraikan dalam Tabel 4.1

sebagaimana terlampir.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan

politis dan demokratis merupakan strategi dalam meningkatkan wawasan

kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Upaya mengimplementasikan atau mewujudkan Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik sebagaimana yang sudah menjadi komitmen dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi

Tahun 2012 – 2017 diuraikan dalam rumusan kebijakan strategis yang akan

dicapai melalui kebijakan dan program yang disajikan dalam Tabel 4.2

sebagaimana terlampir.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan

tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan

program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit

untuk mencapai tujuan dan program.

Program dan kegiatan Tahun 2012-2017 pada Kantor Kesatuan

Bangsa Kota Cimahi disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari

masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala

prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan

aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusunlah prioritas

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2012-2017 Kantor Kesatuan Bangsa

Kota Cimahi.

Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

10. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum


5.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai

keberhasilan pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi yang

diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam 1 (satu) program.

Indikator kinerja program Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam Berpakaian.

- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

- Meningkatnya Manajemen Ormas, LSM dan LNL.

- Meningkatnya Peran Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan, Tokoh

Agama, Tokoh Masyarakat dan FKUB dalam Penyelesaian Konflik Antar

dan Inter Umat Beragama.

- Memantapkan Pelaksanaan 4 (empat ) Pilar Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara (Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI).

- Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman Masyarakat Tentang

Kehidupan Politik dan Demokrasi.

- Fasilitasi Pemilu.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran kegiatan selama Periode 5 (lima) tahun ke-depan

pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

a. Aparatur Kantor Kesatuan Bangsa.

b. Anggota Pengurus FKUB Kota Cimahi, Camat, Lurah, Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat.

c. Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat.

d. Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Pegawai Pemerintahan dan Ormas serta

Pelaku usaha.

e. Pengurus Partai Politik.


f. LSM, OKP, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Yayasan dan

Paguyuban.

g. Anggota dan Pegurus Forum Pembauran Kebangsaan.

h. Anggota Intelijen instansi terkait.

5.4 Pendanaan Indikatif

Adapun jumlah Dana yang di Usulkan untuk selama 5 (lima) Tahun

adalah sebagai berikut

Tahun 2013 Rp. 2.422.374.000,-

Tahun 2014 Rp. 2.621.036.009,-

Tahun 2015 Rp. 3.553.277.320,-

Tahun 2016 Rp. 4.441.596.884,-

Tahun 2017 Rp. 5.853.769.081,-

Total Rp. 18.892.053.294,-

Kenaikan Anggaran yang signifikan setiap tahunnya dikarenakan

adanya Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam rangka

melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012

tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi menggambarkan kinerja

yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-

2017 sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1 :


BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa tahun 2012-

2017 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin

dalam sasaran dan indikatornya, dimana merupakan pedoman untuk

penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran. Dalam

penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dipilih sasaran yang akan dicapai

dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun

isu strategis yang ada.

Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat

dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan

rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan

tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa tahun 2012-2017

akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi

dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Kantor

Kesatuan Bangsa.

7.2 Saran

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi merupakan dokumen

acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari stake holder terhadap

dinamika pembangunan kepemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang

telah disepakati.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi tahun 2012 – 2017,

harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Kesatuan

Bangsa Kota Cimahi.

Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan

apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan

operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga

kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan

mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.


Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan

didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2012 -2017,

sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai

dinamika dan perubahan, Rencana Staregis ini dapat dievaluasi untuk

diselaraskan dan disesuaikan, semoga visi, misi, tujuan, kebijakan dan

program yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota

Cimahi tahun 2012 – 2017 yang tercermin dari Renja Kantor Kesatuan

Bangsa Kota Cimahi harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis

dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana

ketentuan peraturan yang berlaku.

Diterima tanggal Maret 2012

Yang Menerima --------------------------------

Cimahi, Mei 2013 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA CIMAHI

Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19711003 199101 1 002

renstra 2012 2017

Data & Analytics