renstra 2013-2017 hasil revisi

PEMERINTAH KABUPATEN TAPINDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANRENSTRA 2013 - 2017

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat menentukan tingkat

keberhasilan suatu kegiatan pembangunan, karena itu perencanaan pembangunan harus

disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,

sehingga perencanaan yang disusun merupakan satu kesatuan dalam kegiatan pembangunan

tersebut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah diwajibkan menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang merupakan dokumen

perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah

mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan

potensi dan kondisi daerahnya masing-masing, dengan tetap mengacu pada arah dan

kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 diamanahkan menyusun Rencana Strategis

(Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan

memperhatikan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipatif, transparan dan akuntabel).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan ini merupakan

dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran,

kebijakan,strategi, program dan kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan selama lima tahun ke depan (2013-2017).

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan

mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian dan selama lima

tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan

arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam

merencanakan dan melaksanakan pembangunan peternakan dan perikanan periode 2013-

2017 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor

terkait.

1 Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tapin Tahun 2013-2017


Perubahan-perubahan secara bertahap perlu dilakukan mengingat selama ini acuan

dan arah pembangunan peternakan dan perikanan belum sepenuhnya focus terhadap target,

tujuan dan sasaran. Dalam pengelolaan anggaran prinsif efisiensi dan efektifitas perlu

senantiasa dikedepankan agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Termasuk dalam hal ini

kemampuan mengantisipasi dan merespon dengan cermat kondisi lingkungan yang terus

berubah dengan sangat dinamis.

Pembangunan peternakan dan perikanan merupakan bagian integral dari

pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Dari pengalaman empirik menunjukkan

bahwa tidak ada satu negarapun yang mampu mencapai tahapan pembangunan

berkelanjutan tanpa dukungan kuat sector pertanian. Di Negara maju sekalipun

pengembangan sektor pertanian merupakan pilar utama berkembangnya sector industri dan

jasa berbaisis teknologi modern.

Pengalaman menunjukkan bahwa sektor pertanian telah menyumbang secara nyata

pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya produksi

berbagai komoditas pangan dan bahan baku industri, berkembangnya pasar di dalam negeri

serta relative besarnya pangsa devisa daeri ekspor hasil-hasil pertanian. Selain peran klasik

tersebut, sektor pertanian juga memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan

sektor sekunder dan tersier melalui penyediaan pangan dan bahan baku yang reltif murah

sehingga dapat tumbuh secara signifikan.

Sebagai implementasi dari proses pembangunan peternakan dan perikanan di

Kabupaten Tapin, sesuai strategi yang akan diterapkan untuk mencapai hasil yang optimal

dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, maka

hal itu perlu dirumuskan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017.

Renstra SKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain dan dokumen

penganggaran sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 temtang

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen perencanaan dengan dokumen

penganggaran.

Dalam penyusunan Renstra SKPD harus mempedomani, memperhatikan,

menjabarkan dan mengacu pada dokumen anggaran lainnya agar tujuan pelaksanaan

pembangunan dapat disusun secara sinergis antara Pemerintah Pusat

(Kementerian/Lembaga), Propinsi, dan Kabupaten dapat ditunjukkan dengan Diagram 1.

Diagram 1.1.

Hubungan Dokumen Perencanaan Strategis dengan Dokumen Lainnya



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 ini, menggunakan sejumlah peraturan perundang-

undangan sebagai landasan yaitu :

1. Landasan Idiil Pancasila

2. Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar (UUD) 1945

3. Landasan operasional :

a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);


RPJPNASION

AL

RPJMNASION

AL

RPJPDPropinsi

RPJMDPropinsi

RPJPDKab/Kota

RPJMDKab/Kota

RenstraSKPD

RKPD

KUA &

PPASAPBD

RenjaSKPD

Input

Dipedomani

RKA SKPD

Rincian

APBD

DPA SKPD


b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286)

c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

e. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Repbulik Indonesia Nomor 4844)

h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438)

i. Instruksi Presideen Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

k. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

l. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

m. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementrian/Lembaga

n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

o. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah



p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

r. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Peternkan dan Perikanan Kabupaten Tapin

s. Renstra Pemerintah Kabupaten Tapin

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan pembangunan

bidang Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Tapin pada lima tahun ke depan, sehingga

pelaksanaan pembangunan peternakan dan perikanan akan selalu terukur, terkontrol serta

terarah yang pada akhirnya akan mewujudkan visi dan misi Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin yang telah ditetapkan.

1. Maksud

a. Membuat rumusan-rumusan perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan

secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan selama 5 tahun

b. Membuat dan menetapkan indikator-indikator pengukuran tujuan dan sasaran kinerja

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.

2. Tujuan

a. Agar pelaksanaan pembangunan peternakan dan Perikanan berjalan terarah, efektif

dan efisien.

b. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan agar

mampu memenuhi ketersediaan pangan asal ternak, menunjang penciptaan

lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan petani .

c. Menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Evaluasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin

1.4. Sistematika Penulisan



Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan dan

Perikanan Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra

SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJM, Renstra K/L dan Renstra

Propinsi/Kabupaten/Kota dan Renja SKPD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur Struktur Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renstra SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis

besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa

saja sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan

utama yang dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur

organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon

dibawah Kepala SKPD, jumlah personil dan tata laksana SKPD (proses, prosedur

dan mekanisme)

2.2.Sumber daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki SKPD

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia,

asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3.Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target

renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau

indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau

indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1.Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD

beserta faktor faktor yang mempengaruhinya.

3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan

Visi, Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor

pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, ataupun Renstra

SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota.

3.4.Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini harus menampilkan isu-isu strategis yang berhubungan erat dengan

tantangan yang akan ditangani dalam Renstra

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.Visi dan Misi

Pada bagian ini mengemukakan rumusan visi dan misi SKPD yang telah

ditentukan

4.2.Tujuan dan Sasaran SKPD

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran SKPD

4.3.Strategi dan Kebijakan

Menampilkan dan mengemukakan strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai

tujuan dan sasaran

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengemukakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif SKPD selama 5 Tahun

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD selama 5

tahun

BAB VII PENUTUP

Lampiran-lampiran



BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin, disebutkan bahwa Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapin dibidang peternakan dan perikanan yaitu

mempunyai tugas melaksanakan urusan peternakan dan perikanan berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;

b. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan peternakan;



c. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan perikanan;

d. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan perlindungan dan pengawasan;

e. pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian urusan bina usaha;

f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;

g. pengelolaan unit pelaksana teknis;

h. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan

i. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin di atas dipilah-

pilah menjadi 5 (lima) kelompok kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bagian Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan program

dan rencana kegiatan dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, surat-

menyurat, kearsipan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan, serta

penyusunan laporan.

b. Bidang Peternakan mempunyai tugas meyelenggarakan pembinaan, pengembangan,

perizinan dan pengendalian kegiatan budidaya dalam bidang peternakan

c. Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan

pengendalian perbenihan ikan, perikanan budidaya dan tangkap.

d. Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan

mengkoordinasikan usaha tani dan sumber daya, pengolahan dan mutu hasil serta

promosi dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan

e. Bidang Perlindungan dan Pengawasan menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian kesehatan ternak dan ikan serta pengawasan ternak dan ikan dan

penyebaran informasi.

f. UPTD BBI Lokal Linuh mempunyai tugas Melaksanakan pembenihan, menyediakan

benih, menyediakan tempat jual beli benih ikan air tawar, meningkatkan produksi benih /

induk ikan air tawar, melaksanakan percontohan pembenihan, melaksanakan uji coba

teknologi pembenihan ikan air tawar, dan melaksanakan urusan tata usaha

Keberadaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Adapun struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin terdiri

dari Kepala Dinas, Sekretaris yang teridiri dari 3 kepala sub bagian yaitu sub bagian

program dan pelaporan, kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian umum dan

kepegawaian, 4 kepala bidang yang meliputi kepala bidang peternakan yang terdiri dari

kepala seksi pembudidayaan, kepala seksi perbibitan dan kepala seksi pakan dan wilayah,

kepala bidang bidang perikanan yang meliputi kepala seksi pembenihan ikan, kepala seksi

pembudidayaan ikan dan kepala seksi perikanan tangkap, kepala bidang bina usaha yang

meliputi kepala seksi pengolahan dan mutu hasil, kepala seksi promosi dan pemasaran dan 9 Rencana Strategis Dinas Peternakan dan

Perikanan Kab. Tapin Tahun 2013-2017

PEMERINTAH KABUPATEN TAPINDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANRENSTRA 2013 - 2017kepala seksi usaha tani dan sumberdaya , kepala bidang perlindungan dan pengawasan

meliputi kepala seksi kesehatan ternak dan ikan, kepala seksi kesehatan masyarakat

veteriner dan kepala seksi pengawasan dan penyebaran informasi yang juga diperkuat oleh

adanya 1 unit pelayanan teknis daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Linuh yang

dikepalai oleh seorang Kepala setingkat eselon IV. Adapun bagan struktur organisasi Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN NOMOR : 05 TAHUN 2008

KABUPATEN TAPIN TANGGAL : 12 FEBRUARI 2008

BUPATI TAPIN,

Drs. H. IDIS NURDIN HALIDI,M.AP

KEPALA DINAS

POKJAFUNG SEKRETARIS

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN KASUBAG PROGRAM & PELAPORAN KASUBAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG PETERNAKAN KEPALA BIDANG PERIKANAN

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PENGAWASAN

KEPALA BIDANG BINA USAHA

SEKSI PERBIBITAN TERNAK SEKSI PEMBENIHAN IKAN

SEKSI KESEHATAN HEWAN & IKAN SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN

SEKSI PEMBUDIDAYAAN TERNAK SEKSI PEMBUDIDAYAAN IKAN

SEKSI PENGAWASAN DAN PENYEBARAN INFORMASI

SEKSI PENGOLAHAN DAN MUTU HASIL

SEKSI PAKAN DAN PERWILAYAHAN SEKSI PERIKANAN TANGKAP KESMAVET SEKSI USAHA TANI DAN SUMBER DAYA

KEPALA UPTD BBI LOKAL LINUH

2.2. Sumberdaya Dinas Peternakan dan Perikanana. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan dalam

pembangunan peternakan dan perikanan. SDM peternakan dan perikanan masih perlu

peningkatan jumlah dan kualitas melalui penerimaan pegawai baru berbasis pendidikan

peternakan dan perikanan, dan dengan pelatihan dan kursus ketrampilan teknis peternakan

dan perikanan. SDM Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin berdasarkan tingkat

dan jenis pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan berdasarkan status kepegawaian

serta golongan tertera pada Taabel 2.2. Selanjutnya SDM Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin Tahun 2012 yang telaah memiliki kemampuan/ketrampilan teknis bidang

peternakan dan perikanan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.1. SDM Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2012

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Rincian Jumlah

1 Strata 2 (S2) 3 Orang 3 Orang

2 Strata 1 (S1)

Kedokteran Hewan

Sarjana Peternakan

2 Orang

15 Orang

2 Orang

15 Orang



Sarjana Perikanan

Sarjana Sosial

6 Orang

1 Orang

6 Orang

1 Orang

3 Sarjana Muda (D3)

Sarjana Muda Peternakan 1 Orang 1 Orang

4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

SMA

SNAKMA

17 Orang

3 Orang

17 Orang

3 Orang

J u m l a h 48 Orang

Selama tahun 2012, keadaan PNS di lingkungan Dinas Peternakan dan

Perikanan berjumlah 5 orang yang terdiri dari Golongan IV berjumlah 5 orang (10,42%),

Golongan III berjumlah 37 orang (77%), Golongan II berjumlah 6 orang (12,48%). Melihat

dari prosentasi tersebut dalam jumlah pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan

Perikanan masih didominasi oleh golongan III yang berjumlah 37 orang atau 77%. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. SDM Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2012 Berdasarkan

Status dan Golongan Tahun 2012

No Jenjang Pendidikan Jumlah

A Pegawai Negeri Sipil (PNS) 48 Orang

1 Golongan IV 5 Orang

2 Golomgan III 37 Orang

3 Golongan II 6 Orang

4 Golongan I 0

B Honorer 9 Orang

Tercatat pada Database Honorer 5 Orang

Tidak Tercatat dalam Database Honorer

a. Staf UPTD 3 Orang

b. Staf Dinas 0

c. Penjaga Kantor 1 Orang

Jumlah 67 Orang

Jumlah tenaga pelaksana teknis untuk mendukung kegiatan Inseminasi buatan

atau kawin suntik sapi terdiri dari inseminator sebanyak orang, petugas ATR (Active Teknis

Reservant) berjumlah orang dan petugas teknis pemeriksa kebuntingan atau PKB

sebanyak orang yang menyebar di 12 kecamatan. Data perkecamatan dapat dilihat pada


PEMERINTAH KABUPATEN TAPINDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANRENSTRA 2013 - 2017tabel 2.3. Sedangkan tenaga medik dan paramedik yang menyebar pada kecamatan dapat

dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.3. Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Inseminasi Buatan atau

Kawin Suntik Sapi

No Kecamatan ATR PKB Inseminator Jumlah Ketr

1 Binuang 1 1 1 Inseminator merangkap PKB

2 Hatungun 1 1 1 1 Inseminator merangkap PKB & ATR

3 Salam Babaris 1 1 1 1 Inseminator merangkap PKB & ATR

4 Tapin Selatan 0 0 0 05 Tapin Utara 1 1 1 1 Inseminator

merangkap PKB & ATR

6 Bungur 1 1 1 Inseminator merangkap PKB

7 Lokpaikat 1 1 1 Inseminator merangkap PKB

8 Bakarangan 0 0 0 09 Piani 0 0 0 010 Tapin Tengah 1 1 1 Inseminator

merangkap PKB11 Candi Laras Utara 0 0 0 012 Candi Laras Selatan 0 0 0 0

Jumlah 3 7 7 7

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin Tahun

2012

No Uraian Dinas UPTD BBI Jumlah

1 Pejabat Struktural

a. Eselon II-a 1 - 1

b. Eselon III-a 1 - 1

c. Eselon III-b 4 - 4

d. Eselon IV-a 14 1 14

e. Eselon IV-b - 1 1

2 Pejabat Fungsional

a. Pengawas Mutu

Benih Ikan

1 2 3

3 Staf 23 0 23

Jumlah 44 4 48



Tabel 2.5. Keadaan PNS Dinas Peternakan dan Perikanan Menurut Jenis

Kelamin Tahun 2012

No InstansiJumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

Pria Wanita Jumlah

1 Disnakkan 29 15 44

2 UPTD BBI 2 2 4

Jumlah 31 17 48

Tabel 2.6. Tenaga Medis dan Paramedis di Lingkungan Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2012

No Nama Puskeswan Lokasi/KecPersonil

Medik Paramedik

1 Suato Salam Babaris 0 5 Orang

2 Pandahan Tapin Tengah 3 Orang 3 Orang

Jumlah Kab. Tapin 3 Orang 8 Orang

Selain SDM Dinas Peternakan dan Perikanan, peternak, pembudidaya ikan dan

nelayan tangkap juga sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan peternakan dan

perikanan. Peningkatan jumlah pelaku atau lembaga yang mendukung usaha peternakan dan

perikanan sangat penting, karena semakin banyak pelaku yang terlibat dalam usaha

peternakan dan perikanan akan membuat usaha peternakan dan perikanan lebih maju dan

tangguh.

Tabel 2.7. Rumah Tangga Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Tapin

Tahun 2012

No Uraian Jumlah Keterangan

1 RTP Ternak Sapi Potong Perhitungan RTP berdasarkan

pada komoditas ternak,

sehingga ada RTP yang masuk

ke RTP komoditas lain

2 RTP Ternak Kerbau

3 RTP Ternak Kambing

4 RTP Ternak Ayam Buras

5 RTP Ternak Ayam Pedaging

6 RTP Ternak Itik

7 RTP Perairan Umum

8 RTP Budidaya Ikan

9 RTP Pengolahan Ternak

10. RTP Pemasar Ternak

11 RTP Pengolahan Hasil Ikan

12 RTP Pemasar Ikan



b. Aset dan Unit Usaha yang Masih OperasionalSarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang peningkatan produksi dan

produktifitas peternakan dan perikanan. Oleh karena itu Dinas Peternakan dan Perikanan

berkomitmen untuk terus menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung program

ketahanan pangan peternakan dan perikanan.

Keberadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian besar sudah

operasional dengan baik. Walaupun demikian perlu peningkatan operasionalisasinya, agar

lebih memberikan konstribusi yang maksimal bagi pembangunan peternakan dan perikanan

di Kabupaten Tapin. Selain sarana dan prasarana penunjang pengembangan peternakan

dan perikanan, aset lain lain yang sangat mempengaruhi produksi hasil peternakan dan

perikanan ke depan adalah populasi ternak dan luas areal budidaya ikan.

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin berupa peralatan kantor, mebeleur, perlengkapan kantor, serta sarana

dan prasarana lain yang mendukung kelancaran teknis pembangunan peternakan dan

perikanan dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8. Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Teknis Pembangunan Peternakan

dan Perikanan

No Uraian Jumlah Lokasi

1 Pasar Hewan 1 P. Pinang/Binuang

2 Pasar Unggas 1 Rantau

3 Rumah Potong Hewan 1 Binuang

4 Puskeswan 2 Suato Tatakan Kec. Salam Babaris, Pandahan Kec.

Tapin Tengah

5 Pos IB 1 Pulau Pinang/Binuang

6 ULIB 7 Hatungun, Tapin Utara, Binuang, Salam Babaris, Tapin

Tengah, Lokpaikat dan Bungur

7 Pasar Ikan Konsumsi 2 Pasar Rantau dan Pasar Binuang

8 Pasar Daging/Los

Daging

2 Pasar Rantau dan Pasar Binuang

9 Pasar Benih Ikan 1 Pampain Kec. Bungur

10. Budidaya Air Tawar 1 Pampain Kec. Bungur

11 UPTD BBI Lokal 1 Linuh Kec. Bungur

12 UPP 1 Kabupaten Tapin



Tabel 2.9. Populasi Ternak dan Produksi Hasil Ternak di Kabupaten Tapin

Tahun 2012

No Jenis Ternak Populasi (Ekor)Produksi Hasil Ternak

Daging (Kg) Telur (Kg)

1 Ternak Besar

Sapi

Kerbau

2 Ternak Kecil

Kambing

3 Ternak Unggas

Ayan Ras Pedaging

Ayam Buras

Itik

Tabel 2.10. Luas Areal Perikanan dan Produksi Ikan Kabupaten Tapin Tahun 2012

No Jenis Komoditas Luas Areal Produksi

A Ikan Konsumsi

1 Budidaya

Kolam

Keramba/KJA

Mina Padi

2 Hasil Penangkapan Ikan

Sungai

Rawa

B Benih Ikan

Balai Benih Ikan (BBI) Lokal

Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Tabel 2.11.Jenis dan Jumlah Ternak Keluar Masuk Kabupaten Tapin Tahun 2012

No Jenis Ternak Ternak Masuk (Ekor) Ternak Keluar (Ekor)

1 Sapi Potong

2 Kerbau

3 Kambing



4 Ayam Pedaging

5 Ayam Buras/Ayam Kampung

6 Itik

2.3. Kinerja Pelayanan SKPDIndikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Pelayanan SKPD Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin menggunakan Indikator Kinerja Mandiri yang

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, pada periode Rencana Strategis sebelumnya SKPD

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin telah mencapai tingkat kinerja yang cukup

baik, yang tergambar pada tabel 2.12. dibawah ini.

Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin tahun 2012

tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan

tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat

dari capaian target produksi baik daging maupun telur dan ikan konsumsi yang berturut-turut

yaitu sebesar %, % dan %.

Tabel 2.12. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan

Disnakkan kabupaten Tapin tahun 2012

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capain (%)

Produksi Daging Ton

Produksi Telur Ton

Produksi Ikan Konsumsi Ton

Konsumsi Ikan gr/kapita/hr

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD2.5.1. Tantangan dan Peluang Pembangunan Peternakan

Secara nasional aspek keberlanjutan adalah permasalahan pokok yang harus

terus dihadapi yaitu dengan semakin tingginya tingkat pendapatan dan pendidikan

masyarakat, permintaan terhadap komoditas ternak dan ikan (daging, telur, susu dan ikan)

terus meningkat , sementara kemampuan supply khususnya komoditi daging sapi dan susu

tergantung pada impor yaitu dalam bentuk impor bakalan sapi, dan impor susu baik bahan

maupun olahannnya.

Beberapa permasalahan pokok pembangunan bidang peternakan dalam rangka

peningkatan pendapatan dan pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin menjadi perioritas dalam pemecahannya antara lain adalah :

1.Sumber daya manusia dan kelembagaan : belum tangguh dan mandiri

2.Bibit ternak : kurangnya betina produktif (sapi), inbreeding dan belum luasnya capaian

hasil kawin suntik sapi (inseminasi buatan)


PEMERINTAH KABUPATEN TAPINDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANRENSTRA 2013 - 20173.Pakan ternak : secara kuantitas tersedia dan masih perlu peningkatan kualitas

4.Penyakit hewan dan ternak : Masih banyak terjadinya penyebaran penyakit ternak

tahunan (endemik) dan zoonosis (menyebar ke manusia)

5.Pengelolaan reproduksi : Belum dimanajemen dengan baik

6.Modal, Peralatan dan Teknologi, harga pasar dan posisi tawar peternak : masih bersifat

kecil dan belum menjadi orientasi bisnis.

2.5.2. Tantangan dan Peluang Pembangunan PerikananSecara nasional perubahan iklim dan kerusakan sumberdaya perikanan

merupakan permasalahan dan ancaman utama yang dihadapi masyarakat perikanan

indonesia dan dunia. Kerusakan sumberdaya perikanan disebabkan oleh penangkapan ikan

yang menimbulkan pencemaran perairan, kegiatan perikanan yang merusak (destructif

fishing), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebih (overfishing) yang dilakukan

secara illegal, seperti penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan

(bahan peledak, racun, listrik dan obat bius), penggunaan alat penangkap ikan yang tidak

sesuai dengan izin dan yang tidak berizin, maupun oleh pihak asing yang melakukan

praktik-praktik illegal di Indonesia.

Kondisi penurunan sumberdaya ikan ini mengakibatkan indonseia mengalami

kesulitan dalam upaya meningkatkan produksi secara nyata (significant) melalui kegiatan

perikanan tangkap. Gambaran tersebut memberikan tantangan bagi Indonesia untuk

kembali bertumpu pada kegiatan budidaya, sementara upaya konservasi dan rehabilitasi

laut dan perairan umum, kapasitas dan cakupannya terus ditingkatkan.

Peluang pembangunan perikanan terutama perikanan budidaya masih cukup

besar, permintaan konsumsi ikan yang terus berkembang yang terus meningkat didukung

permintaan pasar ekspor yang cukup tinggi adalah target yang harus dipenuhi sebagai salah

satu cara peningkatan perekonomian rakyat terutama pembudidaya ikan.

Beberapa permasalahan pokok pembangunan bidang perikanan dalam rangka

peningkatan dan pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Tapin antara lain :

1.Pemanfaatan perairan umum dengan budidaya perikanan : perubahan orientasi

pemanfaatan dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya

2.Pemanfaatan tata ruang air dalam rangka peningkatan kualitas : tata guna air perlu diatur

berdasarkan pemanfaatan, budidaya ikan kolam akan mendapatkan kualitas air yang

belum banyak tercemar limbah pertanian, industri dan rumah tangga sehingga dapat

mencapai kualitas terbaik bahkan ekspor.

3.Penegakan hukum dan produk hukum yang mengatur tata laksana dan tata ruang

perikanan : Hal ini perlu untuk mencegah tumpang tindih Rencana tata Ruang dan Tata

Wilayah (RTRW) alih fungsi lahan dan optimalisasi usaha dengan pendekatan penegakan

hukum.


PEMERINTAH KABUPATEN TAPINDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANRENSTRA 2013 - 20174.Peningkatan hasil olahan, promosi dan kemasan : Perlu menjadikan ikan haruan dan ikan

betok atau ikan papuyu ikon air tawar, dengan produk olahan yang baik dan akan menjadi

ikon pembangunan kabupaten Tapin.

2.5.3. Tantangan Pembangunan Bidang Peternakan Yang Akan Dihadapi Kedepan1.Ketergantungan impor sapi bakalan, dan daging sapi bahan baku pakan, obat-obatan,

peralatan dan bahan baku susu

2.Permintaan komoditi peternakan yang terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya

sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, tingkat

pendidikan dan budaya konsumsi pangan yang terus berkembang

3.Terus berlanjutnya pengurasan bibit ternak yang betkualitas ke kabupaten lain bahkan

propinsi lain dan pemotongan betina produktif

4.Meningkatnya tuntutan, efisiensi, peningkatan kualitas dan kuantitas produk serta tuntutan

terhadao peningkatan kualitas bidang peternakan dan kesehatan hewan

5.Kabupaten Tapin masih dibayangi dengan munculnya penyakit flu burung, serta

kewaspadaan terhadap penyakit hewan menular lainnya seperti Brucellosis, Anthraks, dan

Rabies. Hal ini disebabkan masih ”terbukanya” pintu masuk penyakit yaitu diperbatasan

dengan kabupaten dan propinsi tetangga.

6.Untuk mewujudkan Swasembada Daging atau Kabupaten Tapin sebagai Lumbung

Ternak, diperlukan upaya pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan curahan input

yang minimal. Persoalannya curahan input yang dibutuhkan yaitu dalam bentuk masuknya

investasi (Modal, Teknologi, dan Sumberdaya Manusia yang berkualitas) juga ditentukan

oleh lingkungan eksternal.

7.Membangun komitmen masyarakat peternakan kabupaten Tapin untuk bersama-sama

Smewujudkan Kabupaten Tapin sebagai salah satu lumbung ternak nasional.

2.5.4. Tantangan Pembangunan Bidang Perikanan Yang Akan Dihadapi Kedepan1.Sumberdaya air yang terus menerus secara kualitas dan kuantitas yang berpengaruh

terhadap produksi dan produktifitas serta kualitas daging ikan

2.Potensi penyebaran penyakit ikan yang cukup besar salah satunya adalah KHV atau Koi

Herves virus

3.Tuntutan pasar/selera konsumen terhadap mutu produk perikanan dan produk olahan

perikanan yang semakin tinggi.

2.6. Kelompok Sasaran Pelayanan SKPDa. Kelompok Pembudidaya, meliputi kelompok budidaya ternak besar, ternak kecil, ternak

unggas dan aneka ternak, kelompok budidaya ikan air tawar (kolam, keramba, jaring

apung, dan mina padi), serta kelompok Unit Perbenihan Rakyat (UPR)

b. Kelompok Nelayan, meliputi nelayan penangkapan ikan perairan umum dan rawa



c. Kelompok Pengolahan, meliputi kelompok pengolahan peternakan dan perikanan skala

kecil dan menegah terutama pada wilayah sentra sentra pengolahan

d. Kelompok Pemasaran, meliputi pedagang ikan keliling, pedagang unggas keliling,

pengumpul, pengecer maupun eksportir

e. Kelompok Lainnya, meliputi kelompok Pengawasan Masayarakat (Pokwasmas),

Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan berbagai elemen masyarakat lain yang

terkait dengan usaha peternakan dan perikanan



BAB IIIISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPDPermasalahan mendasar yang dihadapi sector pertanian secara nasional pada saat ini

dan masa yang akan dating adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

global, ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan dan air, sedikitnya atau kecilnya

kepemilikan lahan, lemahnya system perbenihan dan perbibitan nasional, keterbatasan akses

petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, lemahnya kapasitas dan

kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energy,

belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, rendahnya nilai tukar petani (NTP), dan

belum padunya antara sector dalam menunjang pembangunan pertanian.

Bidang Perikanan berdasarkan Renstra Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP)

2010-2014 permasalahan produksi perikanan budidaya adalah minimnya dan belum optimalnya

sarana dan prasarana perikanan serta kerusakan lingkungan terutama sumberdaya utama

pendukung produksi perikanan. Sarana dan prasarana pembenihan adalah focus utama dalam

perbaikan mutu benih ikan yaitu pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Lokal di Kabupaten/Kota

dalam rangka peningkatan produksi ikan di masa yang akan dating.

Secara spesifik permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Tapin untuk sub sector

peternakan dan perikanan adalah belum optimalnya ketersediaan bibit dan benih ikan baik dalam

jumlah maupun kualitas, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi peternakan dan

perikanan, terbatasnya kemampuan akses permodalan, masih adanya pemotongan ternak betina

produktif, masih adanya pencurian ternak dan illegal fishing serta penularan penyakit hewan

menular.

3.1.1. Menurunnya Kualitas Bibit dan Benih Penggunaan bibit unggul di bidang Peternakan dalam pencapaian swasembada daging

merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan. Perbibitan merupakan suatu system yang harus

didukung oleh beberapa subsistem antara lain sub system pengembangan jenis/varietas/bangsa,

sub system produksi, sub system kelembagaan perbibitan/perbenihan, sub system sertifikasi dan

perbaikan mutu.

Pengembangan sistem perbibitan di Kabupaten Tapin adalah melalui pengembangan

perbibitan rakyat atau Village Breeding Center (VBC) adalah salah satu cara dalam penggerakkan

system perbibitan tersbut yang harus didukung oleh sumberdaya manusia, sarana dan prasarana,



kebijakan pemerintah, system informasi dan kesadaran peternak dalam menggunakan bibit

unggul.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin telah mengupayakan secara terus

menerus dengan mengalokasikan dana untuk VBC baik dukungan APBD Kabupaten Tapin

maupun dukungan APBD Propinsi maupun APBN. Dalam pelaksanaannya pengembangan VBC

masih banyak kendala antara lain belum optimalnya sumberdaya manusia, sarana dan prasarana

yang masih kurang memadai serta kendala kendala teknis lain yang masih sulit untuk diatasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam beberapa tahun ini mengalokasikan

pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Lokal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK NDR) di

Kabupaten Tapin , BBI Lokal tersebut terletak di Desa Linuh Kecamatan Bungur yang saat ini telah

beroperasi dengan baik.

3.1.2. Rendahnya Penguasaan Teknologi dan Informasi Peternakan dan PerikananUsaha peternakan dan perikanan di Kabupaten Tapin saat ini umumnya dikelola dalam

skala rumah tangga. Skala itu dicirikan dengan bersifat tradisional, semi intensif dan merupakan

usaha sampingan, sehingga usaha peternakan dan perikanan tersebut belum berorientasi

agribisnis dan berorientasi pasar. Hal tersebut mengakibatkan konstribusi usaha peternakan dan

perikanan terhadap pendapatan keluarga masih rendah.

Perubahan orientasi agribisnis (budidaya ikan dan ternak) perlu didukung oleh

peningkatan penguasaan teknologi dan informasi sebagai salah satu syarat penumbuh

kembangkan budaya wirausaha. Hal inilah yang menjadi focus utama Dinas Peternakan dan

Perikanan untuk kemandirian peternak dan pembudidaya ikan.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin melalui dana APBD kabupaten telah

menyusun program pelatihan petugas, peternak dan pembudidaya ikan untuk meningkatkan teknis

pengetahuan dan keterampilan beternak seperti inseminasi buatan, embrio transfer, kesehatan

hewan dan budidaya ternak, keterampilan memijah, kesehatan ikan dan keterampilan perikanan

lainnya.

3.1.3. Terbatasnya Kemampuan Akses PermodalanPermodalan adalah hal klasik yang sering didengar dalam usaha pengembangan

peternakan dan perikanan. Usaha peternakan rakyat berskala kecil dan tersebar serta

keterbatasan dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk

membangun jaringan ke pelosok desa sehingga proporsi alokasi dan penyerapan pembiayaan

kecil, hal ini diperparah dengan kelembagaan petani yang belum solid dan belum mampu

mengelola administrasi secara professional. Penguatan akses permodalan perlu diupayakan

melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok dengan memperkuat

administrasi dan manajemen kelompok.

3.1.3. Masih adanya Pemotongan Ternak Betina Produktif



Laju permintaan daging yang cukup tinggi serta kurangnya ketersediaan ternak sapi

siap potong adalah masalah besar bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi daging yang

berkelanjutan, sehingga kenyataan di lapangan sering ditemukan pemotongan ternak betina

produktif.

Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) atau Tempat Pemotongan Hewan (TPH)

adalah solusi yang tepat bagi pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif.

Selain itu RPH atau TPH berfungsi untuk pengawasan kualitas potongan ternak sehingga

menjadikan daging aman untuk dikonsumsi atau yang dikenal dengan ASUH (aman, sehat, utuh

dan halal).

3.1.4. Masih Adanya Pencurian Ternak dan Illegal FishingFaktor keamanan dan pemanfaatan sumberdaya secara illegal adalah permasalahan

yang terus dan perlu perhatian khusus dalam rangka pengembangan kaawasan sentra ternak dan

ikan. Kabupaten Tapin melalui Dinas Peternakan dan Perikanan berusaha melakukan pendekatan

persuasive dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemberian bantuan peralatan

penangkapan atau pemeliharaan. Hal itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap

lingkungan sekitar dan bahaya yang dihasilkan apabila terjadi kepunahan terhadap spesies dan

keseimbangan ekosistem.

Pencurian ternak juga masih menjadi kendala dalam membenrtik kawasan sentra

ternak, pencegahan dengan pengamanan swakarsa kelompok ternak adalah salah satu cara yang

efektif untuk mencegah maraknya pencurian ternak terutama ternak sapi, kerbau dan kambing,

kerjasama dengan pihak kepolisian atau pihak terkait lainnya juga mempermudah dalam

pengendalian factor keamanan ini.

3.1.5. Kesehatan Ternak/Hewan dan IkanPenularan penyakit hewan/ternak dan ikan yang disebabkan pengrusakan lingkungan,

merupakan isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan peternakan dan perikanan.

Penularan dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penyakit menular hewan lainnya masih rentan

terjadi di wilayah Kabupaten tapin. Penyebaran virus dan penyakit lainnya melalui media perairan

masih cukup rentan terjadi dan merupakan resiko yang cukup tinggi dalam pembudidayaan ikan.

Pengrusakan lingkungan dengan pemberian racun ataupun sejenisnya yang dilakukan

secara sengaja masih kerap terjadi, sehingga menimbulkan resiko kerugian besar bagi

pembudidaya ikan maupun keseimbangan ekosistem perairan.

Pencegahan dan Penanggulangan secara terpadu harus dilaksanakan untuk

menghindari dan mengurangi resiko kerugian yang terjadi. Pencegahan sebelum terjadi dilakukan

dengan sosialisasi, pemeriksaan rutin dan pelayanan pengaduan deteksi dini, penanggulangan

kasus dilakukan dengan prinsip cepat, tepat untuk mencegah kerugian yang lebih tinggi lagi baik

dari sisi ekonomi maupun sosial kemanusiaan.



3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TerpilihBupati H. M. Arifin Arpan dan Wakil Bupati Ir. H. Sufian Noor, MAP terus melanjutkan

pembangunan Kabupaten Tapin dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui

pencanangan visi dan misi ketika mencalonkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati. Visi dan

Misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tapin tahun 2013 – 2017. Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2013 -2017

adalah :

Terwujudnya Tapin mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”

Makna dari uraian visi tersebut adalah :

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi DinasSebagaimana dijelaskan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangungan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 bahwa Visi Pemerintah Kabupaten

Tapin adalah :

“Terwujudnya Tapin mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”

Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang bergerak dinamis serta

memperhatikan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2013-2017 yaitu dengan mencermati Misi ke-5 yaitu Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat serta tujuan ke-5 yaitu meningkatkan pengelolaan pertanian sebagai agribisnis, dengan sasaran meningkatnya produktivitas pertanian, meningkatnya produktivitas perkebunan dan meningkatnya produktivitas peternakan serta memperhatikan tujuan 6 yaitu meningkatnya produktivitas perikanan dengan sasaran meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan meningkatnya produktivitas perikanan budidaya, maka Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2018 menetapkan Visi sebagai berikut :

“Pembangunan Peternakan dan Perikanan yang Berdaya Saing,Berkelanjutan dan Berkeadilan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Melalui visi tersebut, diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan sumberdaya

peternakan dan perikanan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk peternakan



dan perikanan sehingga produk peternakan dan perikanan memiliki daya saing yang tinggi

serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat baik kesempatan berusaha

di bidang peternakan dan perikanan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat kabupaten Tapin khususnya peternak dan petani ikan.

Secara spesifik penjabaran dari visi dirumuskan sebagai berikut yaitu :

1. Pembangunan Peternakan dan Perikanan adalah suatu proses perubahan untuk menuju

kehidupan yang lebih baik melalui pengelolaan sumberdaya peternakan dan perikanan di

kabupaten Tapin

2. Berdaya saing ditandai dengan pemberdayaan masyarakat dan berkembangnya ekonomi

rakyat sebagai pelaku agribisnis,terciptanya peluang pasar, menguatnya kelembagaan

usaha tani, diterapkan IPTEK dan menejemen ekonomi modern dalam kegiatan agribisnis.

3. Berkelanjutan ditanadai dengan oleh kemampuan mengembangkan usaha dan memenuhi

permintaan pasar secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kemampuan

dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup

4. Berkeadilan ditandai dengan adanya kesempatan berusaha yang seluasnya – luasnya dan

keseimbangan antara kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang terhadap usaha

kecil dan menengah untuk berusaha.

5. Untuk Kesejahteraan Masyarakat mengandung pengertian bahwa pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya peternakan dan perikanan sepenuhnya ditujukan bagi

kesejahteraan masyarakat peternakan dan perikanan, terutama peternak, pembudidaya,

nelayan, pedagang ternak dan ikan, pengolah skala kecil dan menengah dan sector

peternakan dan perikanan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan yang layak

dan prospektif sebagai usaha dalam skala bisnis.

Visi pembangunan peternakan dan perikanan yang telah ditetapkan, secara

operasional dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Tapin Tahun 2013-2017. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan umum

dari organisasi dalam mendukung terwujudnya visi. Dengan adanya misi diharapkan semua

pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat mengetahui dan memahami secara jelas

program atau kegiatan yang akan kita laksanakan. Maka Misi Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Tapin dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan

2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Peternakan dan Perikanan

3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Peternakan

dan Perikanan

4.2. Tujuan1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan publik Dinas

Peternakan dan Perikanan


PEMERINTAH KABUPATEN TAPINDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANRENSTRA 2013 - 20172. Meningkatanya produksi dan produktifitas usaha

peternakan dan perikanan yang ditandai dengan meningkatnya peran sektor peternakan

dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya kapasitas sentra-

sentra produksi peternakan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan

meningkatnya pendapatan

3. Berkembangnya diversifikasi dan pangsa produk

hasil peternakan dan perikanan yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan hasil

peternakan daan perikanan, meningkatnya brandling produk peternakan dan perikanan

dan market share di pasar regional, dan meningkatnya mutu dan keamaan produk

peternakan dan perikanan

4. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya peternakan

dan perikanan berkelanjutan ditandai dengan terwujudnya pengelolaan konservasi

kawasan secara berkelanjutan.

4.3. Sasaran 1.Meningkatnya kinerja dan pelayanan publik Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai SOP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pecapaian sasaran strategis ini adalah Persentase kinerja

dan pelayanan publik Disnakkan sesuai SOP dan Prosentase Kepuasaan

pelanggan/masayarakat terhadap pelayanan sesuai SOP.

2.Meningkatnya sumberdaya manusia peternakan dan perikanan yang terdidik dan terlatih. Indikator Kinerja Utama (IKU) pecapaian sasaran strategis ini adalah Persentase Petugas dan

Peternak dan Petani Ikan yang terlatih kapasitas dan kapabilitasnya.

3.Meningkatnya jumlah peternak dan petani ikan yang berusaha di bidang peternakan dan

perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pecapaian sasaran strategis ini adalah Prosentase

jumlah peternak dan petani ikan yang berusaha di bidang peternakan dan perikanan.

4.Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi peternakan dan perikanan yang memiliki

komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pecapaian sasaran strategis ini adalah

Jumlah produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produksi ternak berupa produksi

daging dan telur.

5.Meningkatnya mutu dan keamanan produk unggulan peternakan dan perikanan. Indikator

Kinerja Utama (IKU) pecapaian sasaran strategis ini adalah Jumlah jenis produk olahan

peternakan dan perikanan (Jenis)

6.Meningkatnya Ketersediaan hasil peternakan dan perikanan. Kinerja Utama (IKU)

pecapaian sasaran strategis ini adalah konusmsi ikan dan daging perkapita.

7.Meningkatnya Pemanfaatan Pengelolaan Sumberdaya Peternakan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapain strategis ini adalah Jumlah Kawasan Konservasi

Perairan yang Dikelola secara Berkelanjutan (%)

Secara rinci, target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan peternakan dan

perikanan yang akan dicapai tahun 2013-2017 sebagaimana tersebut dalam tabel 8.



No Rincian IKUTarget

2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah SOP yang dilaksanakan

(SOP)

Prosentase Kepuasan Pelanggan

60

0

70

0

80

0

90

60

100

75

2 Jumlah Petani dan Petugas yang

mengikuti Pelatihan Teknis (Org)

40 80 100 120 150

3 Jumlah Peternak dan Petani Ikan

(Orang)

41.560

1.858

41.590

1.918

41.620

1.978

41.660

2.038

41.690

2.098

4 Produksi Peternakan dan

Perikanan (Ton)

a. Tangkap

c. Budidaya

d. Daging

e. Telur

4.716

2.251

3.496

13.346

4.716

2.431

3.653,47

13.946

4.716

2.625

3.818

14.574

4.716

2.836

3.990

15.230

4.716

3.062

4.169

15.915

5 Jumlah Jenis produk olahan

peternakan dan perikanan (Jenis)

3 5 7 9 12

6 Tingkat Konsumsi Daging dan Ikan

dalam Kabupaten Tapin

(Kg/kapita/th)

- Daging

- Ikan

3,60

48,50

51,25

3,70

52,25

3,70

53,10

3,75

53,45

3,80

7 Jumlah kawasan konservasi

perairan yang dikelola secara

berkelanjutan (%)

20 30 40 50 60

4.4. StrategiUntuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan, diperlukan upaya-upaya

percepatan (acceleration), pemihakan (affirmative), pemberdayaan (enpowering), dan

penguatan (Strengthening) yang dibarengi dengan upaya menserasikan pertumbuhan antar

sub sektor peternakan, sub sektor perikanan, lintas sektor, sehingga memberikan kontribusi

terhadap pembangunan nasional.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam


PEMERINTAH KABUPATEN TAPINDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANRENSTRA 2013 - 2017serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran. Adapun strategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin

adalah :

1.Pengembangan Kawasan sentra produksi peternakan dan perikanan, melalui

pengembangan kawasan komoditas unggulan dan kawasan terintegrasi .yang dicirikan

dengan pendekatan :

a. ekonomi peternakan dan perikanan berbasis wilayah yaitu dengan mendorong

manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran

penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya, sekaligus

mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi dan

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan dan pengelolaan

lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan

b.Kawasan komoditas unggulan yaitu dengan memacu pengembangan komoditas yang

memiliki kriteria (1) bernilai ekonomis tinggi (2) teknologi tersedia (3) permintaan pasar

besar (4) dapat dikembangkan secara masal

c.Sentra Produksi yaitu dengan cara penempatan kegiatan pada kawasan pemasok hasil

produksi yang dapat memberikan konstribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan

kesejahteraan masyarakat>

d.Unit usaha, dengan cara memadukan seluruh unit usaha dengan menggunakan prinsip

bisnis secara professional dan berkembang dalam suatau kemitraan usaha yang saling

memperkuat dan menghidupi.

e.Penguatan dan pengembangan jumlah penyuluh

f. Lintas sector yaitu bahwa pengembangan kawasan peternakan dan perikanan akan

berhasil jika didukung oleh adanya kerjasama dari berbagai instansi terkait untuk

mendukung kepastian usaha Antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasaran

produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, akses jalan dan BBM.

2. Penguatan kelembagaan, SDM dan Iptek. Kelembagaan yang kuat dan mandiri dengan

pelaku usaha peternakan dan perikanan yang berpengetahuan dan menguasai teknologi

akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan SDM, kelembagaan dan iptek akan menjadi

sangat penting terutama dalam menghadapi persaingan pasar global. Selain penguatan

kelembagaan kelompok masayarakat, diperlukan pula penguatan kelembagaan birokrasi

pelaksana pembangunan. Kondisi ini diharapkan dapat mewujudkan kelembagaan birokrasi

yang fektif dan efisien dalam mewujudkan tugas dan fungsinya terutama peningkatan

kualitas pelayanan publik.

3. Pemberdayaan dan kewirausahaan. Pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat adalah


PEMERINTAH KABUPATEN TAPINDINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANRENSTRA 2013 - 2017upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu

menentukan plihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya peternakan dan

perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan

lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha

ekonomi produktif yang berbasis sumberdaya lokal.

4. Industrialisasi Peternakan dan Perikanan, dilakukan melalui penataan system dan

manajemen yang mencakup: pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi

pasar, penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan,

pengembangan konektivitas dan infrastruktur, pengembangan usaha dan investasi,

pengembangan iptek dan sumberdaya manusia, pengendalian mutu dan keamanan produk,

dan penguatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya peternakan dan perikanan.

Kebijakan dan ProgramPenetapan kebijakan dan program, serta pemilihan kegiatan merupakan wujud operasionalisasi

dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan

menyembunyikan kelemahan untuk mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian sasaran stratedis adalah sebagaimana

tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tapin Tahun 2013 – 2017.

Kebijakan pembangunan peternakan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi,

produktivitas dan mutu hasil dalam rangka meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan petani ternak dan ikan pada tingkat yang memadai.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Tapin menempuh beberapa kebijakan pembangunan peternakan dan

perikanan, antara lain adalah :

a) Kebijakan PublikMendorong semua aparat peternakan dan perikanan agar memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat, khususnya petani ternak dan ikan agar mereka dapat berusaha ternak

dan ikan secara agribisnis, mendapatkan modal secara mudah dan murah, menerapkan

teknologi tepat guna spesifikasi lokasi, meningkatkan produktivitas ternak dan ikan guna

memanfaatkan peluang pasar yang masih terbuka luas28 Rencana Strategis Dinas Peternakan dan

Perikanan Kab. Tapin Tahun 2013-2017


b) Kebijakan Teknis1. Peningkatan produktifitas, efisiensi, dan nilai tambah produk2. Pengembangan dan Pengawasan sistem jaminan mutu dan penelusuran produk

hasil peternakan dan perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri3. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya peternakan dan perikanan dan upaya

adaptasi bencana dan perubahan iklim4. Pengawasan Pemanfaatan sumberdaya peternakan dan perikanan5. Pengembangan sumberdaya manusia iptek peternakan dan perikanan6. Peningkatan kesejahteraan peternak dan petani ikan7. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi peternakan dan perikanan

Tabel 4.1.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “Pembangunan Peternakan dan Perikanan yang Berdaya Saing,Berkelanjutan dan Berkeadilan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Misi 1: Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Peternakan dan PerikanaanTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Menngkatnya

kinerja dan

pelayanan publik

Dinas Peternakan

dan Perikanan

2. Meningkatnya

Produksi dan

Produktiftas usaha

peternakan dan

perikanan

1. Menngkatnya kinerja dan

pelayanan publik Dinas


sesuai SOP

2. Meningkatnya prosentase

kepuasaan

pelanggan/masyarakat

sesuai SOP

1. Meningkatnya peranan

sector peternakan dan

perikanan terhadap

pertumbuhan ekonomi

daerah

2. Meningkatnya jumlah

peternak dan petani ikan

yang berusaha di bidang

peternakan dan

perikanan

3. Meningkatnya kapasitas

sentra-sentra produksi

peternakan dan

perikanan yang memiliki

komoditas unggulan

1. Penguatan kelembagaan, SDM

dan Iptek

1. Pengembangan Kawasan Sentra

Produksi Peternakan dan Perikanan

a) Pengembangan Sumberdaya Manusia Iptek


a. Peningkatan Produktifitas, efisiensi dan nilai

tambah produk

b. Peningkatan Kesejahteraan Peternak dan

Petani Ikan

c. Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Peternakan dan Perikanan

Misi 2 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Saing Produk Peternakan dan Perikanan



Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

2.Berkembangnya

Diversifikasi dan

Pangsa Produk

Peternakan dan

Perikanan

1. Meningkatnya mutu dan

keamanan produk

unggulan peternakan dan

perikanan

1.Industrialisasi Peternakan dan

Perikanan

a. Pengembangan dan Pengawasan sistem

jaminan mutu dan penelusuran produk

hasil peternakan dan perikanan dan

jaminan ketersediaan bahan baku industri

b. Pengembangan industri pengolahan dan

pengolahan hasil prosuksi peternakan

dan perikanan

Misi 3 : Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan

3. Terwujudnya

Pengelolaan

Sumberdaya

Peternakan dan

Perikanan

Berkelanjutan

1.Meningkatnya

ketersediaan produk

hasil peternakan dan

perikanan

1.Pemberdayaan dan

kewirausahaan

1. Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya


2. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya

peternakan dan perikanan dan upaya adaptasi

bencana dan perubahan iklim

ProgramProgram adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh

aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin merupakan

program perioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan untuk masing-masing

program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi

dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi

outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah

yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok

sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin . Pendanaan indikatif merupakan

perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan

pertahun.

Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan

masing-masing misi adalah sebagai berikut:



Misi 1: Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Peternakan dan Perikanaan


1. Menngkatnya

kinerja dan

pelayanan

publik Dinas

Peternakan dan

Perikanan

2.Meningkatnya

Produksi dan

Produktiftas

usaha

peternakan dan

perikanan

1.Menngkatnya kinerja

dan pelayanan publik

Dinas Peternakan

dan Perikanan sesuai

SOP

2.Meningkatnya

sumberdaya manusia

peternakan dan

perikanan yang

terdidik dan terlatih

Meningkatnya peranan

sektor peternakan dan

perikanan terhadap

pertumbuhan ekonomi

daerah

Penguatan kelembagaan,

SDM dan Iptek

Pengembangan Kawasan

Sentra Produksi Peternakan

dan Perikanan

Pengembangan Sumberdaya Manusia

Iptek Peternakan dan Perikanan

a.Peningkatan Produktifitas, efisiensi dan

nilai tambah produk

b.Peningkatan Kesejahteraan Peternak

dan Petani Ikan

c.Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Peternakan

dan Perikanan

Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan perioritas sebagai berikut :

Program Peningkatan Ketahanan PanganTujuan dari program peningkatan ketahanan pangan adalah memfasilitasi terjaminnya masyarakat

untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat dengan ketentuan pangan tersebut sehat dan

halal. Sedangkan sasarannya adalah :

Dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang

cukup, aman dan halal.

Meningkatkan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi kerawanan

Program Pengembangan Budidaya PerikananProgram ini bertujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana produksi dan infrastruktur

pengembangan perikanan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan perikanan budidaya

pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani

pembudidaya ikan serta tercukupinya kebutuhan masyarakat akan protein hewani asal ikan

sehingga tidak terjadinya loss generation.



Merupakan program yang menangani semua yang berkaitan dengan kegiatan budidaya, mulai dari

perbenihan, pembesaran, prasarana, pengendalian hama dan penyakit ikan.

Melalui program ini, diharapkan budidaya perikanan di Kabupaten Tapin akan berkembang sesuai

dengan potensi teknis yang dimilikinya. Pembudidaya kecil dan menengah merupakan obyek

utama. Peningkatan produktifitas yang selanjutnya meningkatkan produksi dan pendapatan adalah

hal pokok yang ingin dicapai.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TernakTujuan dari program ini adalah dalam rangka pencegahan penyakit dan penanggulangan penyakit

hewan baik yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar daerah yang meliputi :

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Pengawasan ternak merupakan antar daerah

Pembinaan dan pencegahan pengendalian penyakit hewan

Program Pengembangan Perikanan TangkapProgram ini bertujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana dan infrastruktur pengembangan

perikanan tangkap dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap yang pada gilirannya

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani /nelayan

perikanan tangkap tercukupinya kebutuhan masyarakat akan protein hewani asal ikan sehingga

tidak terjadinya loss generation.

Program perikanan tangkap lebih dititikberatkan pada upaya penangkapan yang terkendali di

perairan umum. Peningkatan produksi dan produktifitas merupakan sasaran utama, melalui upaya

modernisasi, sarana penangkapan, pengembangan prasarana perikanan tangkap, penerapan

iptek, peningkatan kemampuan usaha.

Program Peningkatan Produksi Hasil TernakProgram ini ditujukan terutama untuk kegiatan yang mengacu produksi hasil ternak yaitu :

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

Pembibitan dan perawatan ternak

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Penyuluhan dan Pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

Pengembangan agribisnis peternakan

Pengembangan ternak substitusi sapi potong

Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Program ini bertujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka mendukung

penigkatan disiplin aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Olah

Raga

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi terlaksananya tertib administrasi dan pelaporan

keuangan kegiatan Disnakkan Kabupaten Tapin baik sitem keuangan daerah maupun asset

daerah . Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Program Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Kualitas SDM Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur

Disnakkan dalam rangka mendukung penigkatan Pelayanan Publik.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Aparatur Teknis Peternakan.

Program Pengembangan TernakProgram ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi pengembangan ternak yang meliputi :

Pengembangan ternak di rumah kediaman Bupati

Pengembangan ternak substitusi daging sapi/ternak kecil dan unggas

Pengembangan ternak untuk tujuan hewan kesayangan dan aneka ternak

Program Peningkatan Teknologi Pertanian (Pengujian/Kajiterap)Program ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi peningkatan produksi ternak dan ikan melalui

penerapan teknologi spesifikasi lokasi yang meliputi :

Pemberdayaan Petugas dan Penas Tani melalui Penas Tani

Pengembangan Pertanian Terpadu Kebun PKK

Kaji Terap Teknologi Peternakan dan Perikanan Spesifikasi Lokasi

Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program dan kegiatan perioritas sebagai berikut :

Misi 2 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Saing Produk Peternakan dan Perikanan


2.Berkembangnya

Diversifikasi dan

Pangsa Produk

Meningkatnya mutu dan

keamanan produk unggulan


.Industrialisasi Peternakan

dan Perikanan

a. Pengembangan dan Pengawasan

sistem jaminan mutu dan

penelusuran produk hasil



Peternakan dan

Perikananpeternakan dan perikanan dan

jaminan ketersediaan bahan baku

industri

b. Pengembangan industri pengolahan

dan pengolahan hasil prosuksi


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PeternakanProgram ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi pemasaran produk peternakan yang meliputi :

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

Tapin Expo

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan dan

Perikanan

Program Pengembangan Sistem Pengolahan Hasil Perikanan.

Tujuan dari program ini adalah dalam rangka pembinaan pelaku usaha dan kemitraan dan

mengembangkan produk peternakan dan perikanansehingga memperoleh nilai tambah melalui

pengembangan pengolahan hasil.. Program ini dilaksanakan melalui :

Operasional kegiatan program peningkatan daya saing produk perikanan

Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah

Peningkatan kapasitas kelembagaan poklasar

Adopsi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Mitra Terkait

Inventarisasi Pengolahaan Hasil Perikanan dan Peternakan

Uji Sampel produk Peternakan dan Perikan

Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Hasil Ternak dan Ikan

Penumbuhan Usaha Pengolahan Hasil Nakkan

Pembangunan/Pengadaan Alat Sarana Pengolahan Ikan

Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program dan kegiatan perioritas sebagai berikut :

Misi 3 : Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Peternakan dan Perikanan




Terwujudnya

Pengelolaan

Sumberdaya

Peternakan dan

Perikanan

Berkelanjutan

Meningkatnya ketersediaan

produk hasil peternakan

dan perikanan

Pemberdayaan dan

kewirausahaan

1.Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya


2. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya

peternakan dan perikanan dan upaya adaptasi

bencana dan perubahan iklim

Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan PerikananProgram ini ditujukan terutama untuk mendukung kelestarian sumberdaya kelautan dan Perikanan.

Kelestarian sumberdaya alam ini harus selalu terjaga agar perannya sebagai penyangga

keseimbangan ekosistem sebagai sumber kehidupan dan penghidupan dan berlangsung secara

kontinyu.

Melalui program ini meminimalisir eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak berwawasan

lingkungan, yakni penangkapan dengan cara/bahan terlarang, penangkapan ikan muda,

penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai dosis teknis (budidaya).

Program Penunjang untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin antara lain :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistema manajemen administrasi

pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listerik

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listerik/penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

9. Perjalanan Dinas

10. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

11. Penyediaan Tim Inventaris Barang

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pemerintahan di daerah

sesuai dengan analisis keadaan serta kebutuhan melalui pengembangan sitem informasi

berbasis computerizes, pengadaan sarana kantor pemerintahan, pembanagunan dan



rehabilitasi prasarana gedung kantor pemerintahan, pembangunan sarana pelayanan publik

sesuai dengan kemampuan keuangan daearah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pengadaan Mebeleur

c. Pengadaan Peralatan Kantor

d. Pengadaan Peralatan Dapur

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

i. Pemeliharaan Jaringan SIMDA

j. Pengadaan Tanah

c) Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram ini bertujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka mendukung

penigkatan disiplin aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Pakaian

Olah Raga

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk memfasilitasi terlaksananya tertib administrasi dan pelaporan

keuangan kegiatan Disnakkan Kabupaten Tapin baik sitem keuangan daerah maupun asset

daerah . Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

c. Penyusunan Rencana Kerja Disnakkan

Rincian sasaran pembangunan peternakan dan perikanan kabupaten Tapin tahun 2013 -

2017 secara kuantitatif dapat disajikan dalam Lampiran 1.

BAB VPROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD



Kebijakan strategis di atas dalam implementasinya dijabarkan dalam program untuk

jangka waktu lima tahun ke depan (2013-2017). Beberapa program yang menjadi perioritas

yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program peningkatan ketahanan pangan ditujukan untuk meningkatkan ketahanan

pangan masyarakat. Ketahanan pangan ini dapat tercermin dari ketersediaan komoditas

pangan pokok dalam jumlah yang cukup memadai dan tersedia sepanjang waktu melalui

peningkatan produktifitas dan pengembangan produk olahan peternakan. Ketahanan

pangan ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan) dan stabilitas

pengadaannya.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan

kelembagaan pangan, mengembangkan usaha bisnis pangan dan menjamin ketersediaan

gizi dari pangan.

Sasaran Program Ketahanan Pangan adalah :1. Meningkatnya produksi dan produktifitas ternak melalui usaha intensifikasi ternak dan

penerapan teknologi tepat guna

2. Tersebarnya ternak pada wilayah sentra pengembangan yang sesuai dengan

karakteristik wilayah dan sosial budaya masyarakat

3. Tertatanya ternak pemerintah yang telah diberikan melalui program redistribusi dan

studi kasus terhadap ternak pemerintah yang bermasalah

4. Meningkatnya derajat kesehatan hewan dan masayarakat veteriner dengan

mengoptimalkan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap ternak dan atau

manusia melalui kegiatan pencegahan, pengendalian maupun pengobatan.

5. Meningkatnya kualitas sumberdaya lahan yang kurang produktif menjadi lebih

produktif melalui pengembangan lahan kering guna menunjang produksi peternakan

6. Terkelola dan terawasinya sumber air sebagai daya dukung lahan yang paling utama

Kegiatan Pokoknya a. Penataan Ternak Pemerintah

Diarahkan untuk perguliran (Revolping) ternak le petani lain sehingga terjadi

pemerataan pembangunan. Penguatan kelembagaan kelompok, perbaikan

administrasi dan anggaran yang jumlahnya terbatas harus dapat berkembang dengan

menganut prinsip ”SnowBowling” dimana pada awalnya sedikit semakin lama semakin



besar sehingga tumbuh sistem dan usaha agribisnis yang kuat baik di tingkat birokrasi

maupun di tingkat petani. Selain Penataan Ternak dilakukan pula Penataan Wilayah

Penyebaran dan Pengembangan peternakan untuk memudahkan pengawasan,

pelayanan dan penerapan kebijakan pembangunan daerah.

b. Peningkatan Produksi TernakDimaksudkan dalam rangka meningkatan kualitas ternak potong dan bibit, kualitas

pakan ternak dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan sesuai

dengan budaya setempat. Rincian kegiatannya antara lain :

1). Perbaikan mutu bibit melalui kegiatan pelayanan inseminasi buatan (IB) atau jasa

kawin suntik sapi pada suatu kawasan yang telah ditetapkan seperti wilayah

Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan,

Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Bungur,

Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Tapin Tengah, dimana pada wilayah-

wilayah tersebut sistem pemeliharaan ternak telah mengarah kepada

pemeliharaan intensif sehingga memudahkan pelayanan dan pengawasannya.

Selain itu, ditetapkannya Kabupaten Tapin khususnya Wilayah Kecamatan Tapin

Tengah sebagai Wilayah Pengembangan Sapi PO di Kalimantan Selatan

2). Perbiakan Mutu Pakan Ternak dengan membuat demplot-demplot Hijauan Pakan

Ternak pada daerah-daerah yang mempunyai irigasi teknis sehingga diharapkan

menjadi modal bagi pengembangan hijauan pakan ternak di masyarakat.

3). Pengembangan pakan ternak dengan menggunakan sistem tiga strata perlu

digalakkan dan dikembangkan pada wilayah-wilayah yang secara geografis selalu

kekurangan pakan ternak

4). Penerapan teknologi tepat guna antara lain : teknologi pakan ternak, teknologi

budidaya ternak dan pengkajian jenis pakan ternak yang sesuai dengan

karakteristik wilayah kabupaten Tapin dimana sebagian besar wilayahnya

merupakan daerah rawa sehingga masalah pakan dapat teratasi.

5). Mengingat petani sebagai pelaku agribisnis dengan skala usaha kecil dan sistem

pemeliharaan campuran (mixed farming sistem) maka pemeliharaan ternak

secara terpadu dan terintegrasi dengan tanaman perkebunan, kehutanan dan

pertanian merupakan salah satu alternatif mengurangi resiko kekurangan pakan

dan salah satu cara merubah pola pemeliharaan ternak dari ekstensif tradisional

menjadi semi intensif.

c. Percepatan Swasembada Sapi PotongMeliputi pengendalian pemotongan betina produktif, peningkatan angka kelahiran

ternak hasil kawin suntik sapi, penyebaran HMT Unggulan, Revitalisasi UPJA IB,

pemeriksaan kebuntingan, pemasukan ternak sapi dari luar melalui kegiatan



kemitraan system bagi hasil khususnya kemkitraan perbibitan sapi potong,optimalisasi

akseptor,perbaikan mutu dan penyediaan bibit, penanganan gangguan reproduksi dan

kesehatan hewan, pengembangan pakan local,intensifikasi kawin alam.

Indikator Kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan1). Terpenuhinya konsumsi protein hewan masayarakat veteriner di Kabupaten Tapin

sesuai standar nasional

2). Tersedianya cadangan pangan yang baik dari segi mutu dan jumlah dalam bentuk

ternak hidup, daging dan hasil ternak olahan di Kabupaten Tapin

3). Meningkatnya derajat kesehatan hewan yang ditandau dengan penurunan penyakit

hewan dan peningkatan kualitas produksi ternak.

2. Program Pengembangan Budidaya PerikananProgram ini mempunyai substansi untuk menumbuhkembangkan kawasan sentra-sentra

produksi perikanan di perairan tawar, rawa dalam rangka mendukung pertumbuhan sentra

minabisnis secara terpadu, penyediaan sarana dan prasarana berbasis perikanan dalam

rangka mendukung kegiatan produksi sekaligus pengawasan sumberdaya ikan, dan

rehabilitasi dan konservasi kelestarian sumberdaya perikanan maupun pengawasan

pemanfaatannya sehingga diharapkan kelestarian sumberdaya perikanan secara

keseluruhan terlindungi sehingga dapat bermanfaat secara berkesinambungan.

Kegiatan Pokoknya a. Pengembangan Usaha Budidaya Ikan

Meliputi kegiatan peningkatan produksi perikanan budidaya, sertifikasi sistem terpadu

mutu pembenihan (pengawasan manajemen mutu terpadu, mulai dari pengadaan

bahan, proses produksi, pengemasan, sampai dengan distribusi), penguatan modal

usaha bagi kelompok pembudidaya, sertifikasi kelayakan dasar budidaya,

pengendalian peredaran dan penggunaan sarana produksi dalam rangka penerapan

Good Aquaculture Pratice (GAP) untuk menekan penggunaan antibiotic dan

pengendalian distribusi benih/induk.

b. Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil PerikananMeliputi penyusunan pola kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran, perintisan

dan akselerasi usaha pengolahan dan pemasaran di daerah terpencil, peningkatan

dan pengendalian mutu hasil perikanan, pengembangan pengolahan dan produk

bernilai tambah tinggi, penguatan pemasaran domestik hasil perikanan, peningkatan

pelayanan public di bidang pengolahan hasil perikanan.

c. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan Air Tawar



Meliputi pengembangan dan pengembangan pembenihan, pembinaan unit

pembenihan rakyat, pengembangan budidaya air tawar berbasis masyarakat, kaji

terap uji coba komoditas budidaya ikan unggulan air tawar, pengembangan pos

kesehatan ikan, pengembangan teknologi ramah lingkungan

d. Pengembangan Perikanan RawaMeliputi pengembangan ikan local di perairan rawa, pembinaan desa binaan rawa, kaji

terap ikan komoditas unggulan rawa, perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya

aquaculture (PROLINDA) di perairan rawa dan pengembangan usaha penangkapan

ikan yang bertanggung jawab.

e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan BudidayaMeliputi penyediaan dan pengembangan sarana produksi perikanan budidaya,

pengembangan dan rehabilitasi Balai Benih Ikan Lokal Linuh

3. Program Pengembangan Perikanan TangkapProgram ini bertujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana dan infrastruktur

pengembangan perikanan tangkap dalam rangka meningkatkan produksi perikanan

tangkap yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat petani/nelayan perikanan tangkap tercukupinya kebutuhan

masyarakat akan protein hewani asal ikan sehingga tidak terjadinya loss generation.Program perikanan tangkap lebih dititikberatkan pada upaya penangkapan yang terkendali

di perairan umum. Peningkatan produksi dan produktifitas merupakan sasaran utama,

melalui upaya modernisasi, sarana penangkapan, pengembangan prasarana perikanan

tangkap, penerapan iptek, peningkatan kemampuan usaha.

4. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan PerikananProgram ini ditujukan terutama untuk mendukung kelestarian sumberdaya kelautan dan

Perikanan. Kelestarian sumberdaya alam ini harus selalu terjaga agar perannya sebagai

penyangga keseimbangan ekosistem sebagai sumber kehidupan dan penghidupan dan

berlangsung secara kontinyu.

Melalui program ini meminimalisir eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak

berwawasan lingkungan, yakni penangkapan dengan cara/bahan terlarang, penangkapan

ikan muda, penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai dosis teknis (budidaya).

Kegiatan Pokoknya adalah :a. Penyiapan Operasional Pengawasan Sumberdaya Ikan



Meliputi penyusunan perencanaan teknis pengawasan, juklak, juknis pengawasan,

pedoman peraturan daerah, koordinasi lintas sektoral

b. Operasional Pengawasan Sumberdaya IkanMeliputi operasi pengawasan dan kerjasama operasi, operasional pengawasan rutin,

pengumupulan, peningkatan dan pengawasan IUU Fishing dan budidaya ikan, dan

koordinasi pengawasan SDI

c. Pengembangan Sistem Pengawasan MasyarakatMeliputi sosialisasi, fasilitasi dan pengembangan jaringan POKWASMAS,

pengembangan komunikasi, informasi siwasmas, penggalangan,penggerakkan dan

pembinaan siwasmas, pemberian stimulant untuk pokwasmas, evaluasi pokwasmas

dan koordinasi pengembangan pokwasmas

d. Penataan dan Penegakan HukumMeliputi temu teknis penegakan hokum, sosialisasi dan apresiasi penataan hokum,

pemantauan dan evaluasi penegakan hokum, penyidikan dan pemberkasan perkara,

gelar perkara, pengamanan barang bukti dan koordinasi penegakan hukum.

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TernakSubstansi yang terkandung adalah untuk meningkatkan pemeliharaan kesehatan hewan

(animal health management) pada semua tingkat usaha peternakan atau tipologi usaha

ternak atau dalam rangka mencegah timbulnya kerugian peternak akibat penyakit

meningkatnya angka kematian dan kesakitan ternak sehingga diharapkan dengan

menekan angka kesakitan dan kematian ternak maka efisiensi usaha peternakan dapat

tercapai dan peternak mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usaha budidaya

ternaknya. Disamping itu substansi lainnya adalah dalam rangka meningkatkan rasa aman

masyarakat dari penyakit-penyakit yang mematikan yang diakibatkan oleh ternak.

a. Pelayanan Kesehatan Hewan Pelayanan kesehatan hewan dengan mendekatkan pelayanan kepada peternak pada

semua tingkat usaha tani melalui Puskeswan dan Laboratorium Keswan pada setiap

wilayah. Kegiatan utamanya adalah berupa diagnosa penyakit, pengobatan atau

penyembuhan hewan sakit dan penanganan gangguan reproduksi

b. Pengamanan Lingkungan Budidaya Ternak Adalah untuk mengendalikan dan memberantas penyakit hewan yang strategis guna

mengamankan asset yang dimiliki oleh peternak sehingga tercipta daerah kebal

penyakit atau wilayah bebas. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah surveilance

epidemologi, vaksinasi ternak, eliminasi hewan carrier, perbaikan sanitasi, hygiene

usaha peternakan

c. Pengamanan Produk Hasil TernakAdalah untuk melindungi masyarakat veteriner agar megkonsumsi produk-produk

peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Kegiatan utamanya meliputi



monitoring, pengawasan usaha peternakan, pengawasan RPH dan TPH, pengawasan

tempat penjualan/pemasaran daging, pengawasan terhadap kualitas dan kesehatan

daging, susu dan telur, peningkatan fasilitas RPH, TPH dan TPU. Memberikan

pembinaan dan pelatihan kepada pengusaha pemotongan ternak dan pelaksanaaan

pengendalian pemotongan betina produktif.

d. Pengawasan sarana kesehatan hewanAdalah lebih ditekankan pada pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan

yang disediakan untuk pencegahan, pengobatan, pengendalian dan pemberantasan

penyakit hewan.

6. Program Peningkatan Produksi Hasil PeternakanSubstansi yang terkandung adalah untuk menumbuhkembangkan kawasan sentra-sentra

produksi peternakan dalam rangka mendukung pertumbuhan sentra agroindustri.

Kegiatan Pokoknya a. Pengembangan Kawasan Sentra Perbibitan

Meliputi kegiatan pengembangan dan peningkatan perbibitan khususnya bibit sapi,

kerbau, kambing, dan unggas, pembinaan desa binaan, pengembangan hatchery

skala rumah tangga, revitalisasi lahan marginal bagi pengembangan perbibitan sapid

an ternak lainnya

b. Pengembangan Kawasan Sentra PenggemukanMeliputi kegiatan pengembangan dan peningkatan penggemukan khususnya sapi

potong, kerbau, kambing, dan unggas, pembinaan desa binaan, pengembangan

feedlot fattening skala rumah tangga, revitalisasi lahan marginal bagi pengembangan

penggemukan sapi potong.

c. Pengembangan Budidaya Ternak Kambing, Domba dan Aneka TernakMeliputi kegiatan pengembangan dan peningkatan produktivitas kambing dan domba,

penataan perbibitan kerbau,penataan budidaya ternak dan hewan kesayangan

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PeternakanSubstnsi pada program ini berupa pengembangan usaha berbasis peternakan unggulan,

tidak hanya terbatas pada produk primer tetapi juga produk-produk olahan dan usaha hulu

dan hilirnya

a. Pengembangan Usaha Pemasaran Hasil Produksi PeternakanMeliputi kegiatan pengembangan dan pemasaran dometik hasil peternakan,

peningkatan pelayanan publik dibidang pengolahan hasil peternakan



8. Program Pengembangan Sistem Pengolahan Hasil Perikanan.

Tujuan dari program ini adalah dalam rangka pembinaan pelaku usaha dan kemitraan dan

mengembangkan produk peternakan dan perikanansehingga memperoleh nilai tambah

melalui pengembangan pengolahan hasil.. Program ini dilaksanakan melalui :

7. Operasional kegiatan program

peningkatan daya saing produk

perikanan

2. Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan poklasar

4. Adopsi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Mitra Terkait

5. Inventarisasi Pengolahaan Hasil Perikanan dan Peternakan

6. Uji Sampel produk Peternakan dan Perikan

7. Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Hasil Ternak dan Ikan

8. Penumbuhan Usaha Pengolahan Hasil Nakkan

9. Pembangunan/Pengadaan Alat Sarana Pengolahan Ikan

10. Program Peningkatan Ketrampilan dan Kewirausahaan Mayarakat Peternakan dan PerikananSubstansi program ini berupa pengembangan kualitas SDM Peternakan dan Perikanan.

Pengembangan yang dilakukan tersebut tidak hanya mencakup aspek-aspek teknis,

seperti penciptaan iptek, manajemen ataupun peningkatan ketrampilan dan produktifitas

saja, tetapi juga mencakup aspek yang lebih mendasar, yaitu peningkatan harkat,

martabat dan kepercayaan terhadap diri sendiri, kemampuan berwiraswasta serta

tanggung jawab sebagai anggota keluarga, warga masyarakat atau pribadi mandiri.

a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia petarnakan dan perikananMeliputi kegiatan pelatihan, magang, studi banding, desiminasi, apresiasi, temu teknis,

dll bagi peternak, petani ikan, pelaku usaha peternakan dan perikanan serta aparatur

Pembina

b. Pengembangan Kemandirian Usaha Perikanan dan PeternakanMeliputi kegiatan pengembangan permodalan usaha, pembinaan dan pendampingan

teknologi

5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD1. Program Pengembangan Agribisnis



Substansi pada program ini berupa pengembangan usaha terintegrasi lingkup pertanian

dan perkebunan.

a. Pengembangan pertanian terpadu tanaman – ternak (perkebunan, tanaman pangan, holtikultura dan kehutanan)Meliputi kegiatan pengembangan ternak sapi di lahan pertanian, perkebunan dan

hortikultura

b. Pengembangan pelayanan agroindustri terpadu (Batamas/biogas)Meliputi kegiatan pemanfaatan limbah peternakan/kotoran ternak sebagai energi

alternative dan pupuk kandang.

BAB VIPENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin

dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin setiap tahunnya. Hal itu ditunjukkan

dari akumulasi pencapaian indicator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau

indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada

akhir periode Renstra SKPD dapat tercapai.

Dari uraian tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan peternakan dan

perikanan yang ingin dicapai selama periode 2013-2017 ditetapkan beberapa indicator kinerja



Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin sebagaimana tersaji dalam Tabel Penetapan

Indikator Kinerja Dinas Terhadap Capaian Kinerja Pembangunan sebagaimana terlampir.

BAB VIPENUTUP

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin Tahun

2013-2017 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok

ukur dalam menjalankan misi untuk mencapai visi Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin

2. Diharapkan setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Tapin agar menjabarkan Renstra ini pada tiap-tiap sub unit kerja sesuai dengan fungsi dan

peran yang diembannya. Penjabaran tersebut merupakan bagian yang utuh dan tidak

terpisahkan dari Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2013-

2017



3. Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir serta menjadi isu yang menonjol, agar

segera diinventarisir dan dijadikan bahan masukan dalam pertemuan teknis pelaksanaan

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 yang akan

datang

4. Sifat Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 adalah

fleksibel dan dapat dirubah sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi obyektif

yang berkembang sepanjang berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak

5. Diharapkan kepada semua unit kerja dalam jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tapin agar Renstra ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud

pengabdian organisasi dan kepada nusa dan bangsa pada keseluruhannya.

KEPALA,

Ir. H. BASTIAN, MAP MENGESAHKAN : NIP. 19630830 199403 1 011


BUPATI TAPIN,

H.M. ARIFIN ARPAN

renstra 2013-2017 hasil revisi

Documents