renstra 2013-2017 hasil revisi

Download Renstra 2013-2017 Hasil Revisi

Post on 13-Jul-2016

26 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Renstra 2013 - 2017 Hasil Revisi

TRANSCRIPT

KATA PENGANTAR

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPerencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan pembangunan, karena itu perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga perencanaan yang disusun merupakan satu kesatuan dalam kegiatan pembangunan tersebut.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerahnya masing-masing, dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 diamanahkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Governance (Partisipatif, transparan dan akuntabel).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan,strategi, program dan kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan selama lima tahun ke depan (2013-2017). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian dan selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan peternakan dan perikanan periode 2013-2017 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Perubahan-perubahan secara bertahap perlu dilakukan mengingat selama ini acuan dan arah pembangunan peternakan dan perikanan belum sepenuhnya focus terhadap target, tujuan dan sasaran. Dalam pengelolaan anggaran prinsif efisiensi dan efektifitas perlu senantiasa dikedepankan agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Termasuk dalam hal ini kemampuan mengantisipasi dan merespon dengan cermat kondisi lingkungan yang terus berubah dengan sangat dinamis.

Pembangunan peternakan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Dari pengalaman empirik menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang mampu mencapai tahapan pembangunan berkelanjutan tanpa dukungan kuat sector pertanian. Di Negara maju sekalipun pengembangan sektor pertanian merupakan pilar utama berkembangnya sector industri dan jasa berbaisis teknologi modern.

Pengalaman menunjukkan bahwa sektor pertanian telah menyumbang secara nyata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya produksi berbagai komoditas pangan dan bahan baku industri, berkembangnya pasar di dalam negeri serta relative besarnya pangsa devisa daeri ekspor hasil-hasil pertanian. Selain peran klasik tersebut, sektor pertanian juga memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan sektor sekunder dan tersier melalui penyediaan pangan dan bahan baku yang reltif murah sehingga dapat tumbuh secara signifikan.Sebagai implementasi dari proses pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Tapin, sesuai strategi yang akan diterapkan untuk mencapai hasil yang optimal dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, maka hal itu perlu dirumuskan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017.Renstra SKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain dan dokumen penganggaran sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 temtang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

Dalam penyusunan Renstra SKPD harus mempedomani, memperhatikan, menjabarkan dan mengacu pada dokumen anggaran lainnya agar tujuan pelaksanaan pembangunan dapat disusun secara sinergis antara Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Propinsi, dan Kabupaten dapat ditunjukkan dengan Diagram 1.Diagram 1.1.Hubungan Dokumen Perencanaan Strategis dengan Dokumen Lainnya

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 ini, menggunakan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai landasan yaitu :

1. Landasan Idiil Pancasila

2. Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar (UUD) 1945

3. Landasan operasional :

a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

e. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4844)h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438)

i. Instruksi Presideen Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

k. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

l. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

m. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga

n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

o. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

r. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternkan dan Perikanan Kabupaten Tapin

s. Renstra Pemerintah Kabupaten Tapin

1.3. Maksud dan TujuanPenyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan pembangunan bidang Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Tapin pada lima tahun ke depan, sehingga pelaksanaan pembangunan peternakan dan perikanan akan selalu terukur, terkontrol serta terarah yang pada akhirnya akan mewujudkan visi dan misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin yang telah ditetapkan.

1. Maksud

a. Membuat rumusan-rumusan perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan selama 5 tahun

b. Membuat dan menetapkan indikator-indikator pengukuran tujuan dan sasaran kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.

2. Tujuan

a. Agar pelaksanaan pembangunan peternakan dan Perikanan berjalan terarah, efektif dan efisien.

b. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan agar mampu memenuhi ketersediaan pangan asal ternak, menunjang penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

Recommended

View more >