renstra dinkes 2014-2017

Download Renstra Dinkes 2014-2017

Post on 15-Nov-2015

174 views

Category:

Documents

26 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rencana strategi dinkes 2014-2017

TRANSCRIPT

  • RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

    TAHUN 2013 2017 Nomor : 1324 Tahun 2013

    Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

    Tahun 2013

  • KATA PENGANTAR

    Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8

    tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD menyiapkan

    Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

    sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan Renstra SKPD setelah

    disesuaikan dengan RPJMD 2013-2017, oleh karena itu setiap SKPD berkewajiban

    untuk menyusun Renstra SKPD.

    Sesuai dengan alinea pertama maka dengan ini Dinas Kesehatan Provinsi DKI

    Jakarta menyampaikan Rancangan Akhirl Rencana Strategis Tahun 2013 2017

    sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemda Provinsi DKI Jakarta

    yang memuat Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

    Demikian kami sampaikan atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

    Jakarta, 15 Mei 2013

    KEPALA DINAS KESEHATAN

    PROVINSI DKI JAKARTA

    Dr.DIEN EMAWATI, M.Kes. NIP 195802271984102003

  • DAFTAR ISI

    Kata Pengantar .......................................................................................................... i

    Keputusan Gubernur Nomor 1081 tentang Pengesahan Renstra.............................. ii

    Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 2209 Tahun 2013 ................................. iii

    Daftar Isi ..................................... iv

    BAB I PENDAHULUAN :

    1.1. Latar Belakang, 1

    1.2. Landasan Hukum, .. 2

    1.3. Maksud dan Tujuan, . 9

    1.4. Sistematika Penulisan, .. 9

    Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

    1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, .. 11

    1.2. Sumber Daya SKPD, 14

    1.3. Kinerja Pelayanan SKPD, .. 20

    1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD,.. 32

    Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDSARKAN TUGAS DAN FUNGSI

    1.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

    Wakil Kepala Daerah Terpilih, . 34

    1.2. Telaahan Renstra K/L, 36

    1.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

    Hidup Strategis, 40

    1.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, 44

    1.5. Penentuan Isu-isu Strategis, .. 52

    Bab IV.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

    1.1. Visi dan Misi SKPD,. 54

    1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, 55

    1.3. Strategi dan Kebijakan SKPD, . 58

    Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA ,

    KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 62

    Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

    DAN SASARAN RPJMD .. 65

    Bab VII KAIDAH PELAKSANAAN......................................................................... 67

  • Renstra Dinkes 2013-2017 Page 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

    Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu

    kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan

    pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran

    dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

    masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

    Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

    dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-

    Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

    Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD)

    untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan

    Perencanaan Pembangunan daerah.

    Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan

    memperhatikan RPJM Nasional.

    Berdasarkan hal tersebut maka Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan

    Provinsi DKI Jakarta yang disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

    DKI Jakarta disusun untuk periode lima tahun, yaitu tahun 2013 2017.

    Rencana Strategis merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan

    komitmen bersama dari segenap karyawan Dinas Kesehatan Provinsi DKI

    Jakarta melalui Lokakarya Jajaran Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan,

    RSUD/RSKD, Sudinkes, UPT dan Puskesmas dengan berbasiskan data yang

    akurat berupa evaluasi kinerja, baik aspek kinerja layanan, keuangan, SDM,

    dan aspek lainnya yang relevan dan dianggap penting, dengan menggunakan

    asumsi-asumsi, analisis, serta pendekatan metodologi yang tepat yang

    digunakan dalam perumusan penyusunan dokumen. Dari keseluruhan proses

    tersebut menghasilkan dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi

    DKI Jakarta yang memuat ; Visi, Misi, Kajian Lingkungan Internal, Kajian

    Lingkungan Eksternal, Isu-isu strategis, Tahap Perencanaan berupa:

  • Renstra Dinkes Tahun 2013-2017 Page 2

    Penyusunan rencana operasional berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi,

    Pencapaian sasaran, berupa Program dan Anggaran (Programming and

    Budgeting), Tahap pelaksanaan serta Tahap pengendalian.

    Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

    dirumuskan dengan memperhatikan beberapa pendekatan sebagai berikut :

    a) Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

    memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

    penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas

    hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

    b) Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan

    perubahan yang terjadi.

    c) Efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau

    masukan terendah dengan keluaran maksimal.

    d) Efektif merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang

    dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

    e) Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari renstra bisnis harus

    dapat dipertanggungjawabkan.

    f) Partisipatif melibatkan seluruh bagian/bidang dalam setiap proses tahapan

    perencanaan.

    g) Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara

    untuk mencapainya.

    .

    1.2 Landasan Hukum

    Dasar hukum penyusunan Renstra Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencakup:

    1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang

    Wabah Penyakit Menular;

    2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

    Perlindungan Konsumen;

    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

    Keuangan Negara;

    4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharaan Negara;

    5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang

  • Renstra Dinkes Tahun 2013-2017 Page 3

    Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

    6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

    7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang

    Praktik Kedokteran;

    8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

    dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

    9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

    Daerah;

    10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang

    Sistem Jaminan Sosial Nasional;

    11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

    12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

    Penanggulangan Bencana;

    13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang

    Penataan Ruang;

    14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang

    Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota

    Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4744);

    15. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

    Keterbukaan Informasi Publik;

    16. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

    Pelayanan Publik;

    17. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

    Kesehatan;

    18. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang

    Rumah Sakit ;

    19. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang

    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

  • Renstra Dinkes Tahun 2013-2017 Page 4

    20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan

    Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan P