renstra 2017 baru

1

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) TAHUN 2012 - 2017

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JUNI 2013

2

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah

SWT atas Rahmat-Nya sehingga Renstra DPPKA DIY Periode

2012-2017 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan

dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok

dan fungsi serta visi dan misi DPPKA DIY yang

memfokuskan pada optimalisasi kinerja Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset menuju good governance.

Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan

lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan

bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak

dicapai dan sebagai bentuk upaya tranparasi terhadap

pelayanan publik.

Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan

visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran

yang akan dicapai selama tahun 2012-2017, yang disertai

dengan program prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun

pedoman yang dipakai adalah RPJMD DIY Tahun 2012-2017.

Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan

untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk

program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya

selama tahun 2012- 2017.

Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran

Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Renstra ini dapat

digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas

kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta

mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan

perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat

sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah

yang lebih maju.

Yogyakarta, Juni 2013

Kepala,

Drs Bambang Wisnu Handoyo

NIP.19601003 198803 1 006

3

DAFTAR ISI

Halaman judul......................................... i

Kata Pengantar....................................... ii

Daftar Isi ..........................................iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG............................1

1.2 LANDASAN HUKUM ...........................4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.........................6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....................6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

2.1 TUGAS,FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI SKPD...7

2.2 SUMBER DAYA .............................11

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD...................14

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

PELAYANAN SKPD ......................... 22

BAB III ISU - ISU STRATEGIS

3.1 INDEKTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD ...............24

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

TAHUN 2012-2017..........................41

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN

RENSTRA SKPD TERKAIT ....................43

3.4 TELAAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS................................43

3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS.............44

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN VISI SKPD........................45

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD ..47

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD ..............50

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF......64

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD .......................80

LAMPIRAN

RENCANA STRATEJIK DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2017

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah

ditetapkan, maka status Keistimewaan Yogyakarta

diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih

utuh. Berdasarkan Undang undang Nomor 13 Tahun 2012

Pasal 7 ayat 2 , DIY memiliki kewenangan dalam urusan

Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian

jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur

dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah

DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata

ruang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan

program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta

memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama para

pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan

masing-masing, menyusun RPJMD Tahun 2012-2017 yang

merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah;

5

yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program

pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi

daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan semangat

keistimewaan di dalamnya.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, Satuan Kerja

Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun

Rencana Strategis Tahun 2012-2017.

Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset merupakan dokumen perencanaan yang

menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan

program pelayanan publik yang bersifat strategis

dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu

kerangka kerja pembangunan komprehensif dan

sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh

masyarakat.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini

adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi

dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan

secara strategis sistematis dan terpadu kedalam

tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas

Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur

pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui proses yang

transparan, demokratis, partisipatif.

6

FAKTOR EKSTERNAL

RPJMD DIY Tahun 2012-2017

Visi :“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera

Menyongsong Peradaban Baru”

Misi: 1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan

2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah

Alur Pikir Renstra

Gambar G.1.C.1

RPJPD DIY

VISI : “ Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara

dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”

MISI : Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.

2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai

budaya secara berkesinambungan.

3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.

4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan,

kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

1. Perkembangan perekonomian global;

2. Perkembangan Teknologi Informasi;

3. Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan sering berubah ;

4. Kesadaran dan kondisi pada Wajib Pajak.

DPPKA DIY

VISI :

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET TERBAIK SE INDONESIA

MISI :

1. Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan

pendapatan daerah

2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan

Keuangan Daerah

3. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja

BUMD

4. Mengoptimalkam pengelolaan aset daerah

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

6. Meningkatkan profesionalisme SDM

1. Potensi pendapatan pajak, retribusi, lain2 PAD yang sah

2. Kapasitas pengelolaan keuangan dan aset

3. Kinerja BUMD

4. Optimalisasi aset

5. Pelayanan publik

6. Kompetensi SDM

FAKTOR INTERNAL

7

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 827);Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025;


Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 5 Tahun2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor

3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Daerah Istimewa I – 6

Yogyakarta Nomor 5 Tahun2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);


Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);


Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007

Nomor 7);


Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

9

17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 30 April 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 Daerah

Istimewa Yogyakarta.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2012-2017 adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode lima tahun kedepan

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan

sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2017, yang

harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis,

harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis DPPKA Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2012-2017 disusun dengan tujuan

sebagai berikut:

a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke

dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai

selama tahun 2012-2017, yang disertai dengan

program prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan berpedoman pada RPJMD 2012-2017;

b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan

sasaran strategis dalam bentuk program dan

kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama

tahun 2012- 2017.

c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

periode Renstra yang lalu.

10

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

BAB III ISU – ISU STRATEGIS

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

11

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 12

Desember 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset sebelumnya adalah gabungan dari Bagian

Perlengkapan Biro Umum dan Badan Pengelola Keuangan

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai

tugas : melaksanakan pengelolaan anggaran

pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan

administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, akuntansi dan pengelolaan

barang daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana

tersebut diatas, DPPKA mempunyai fungsi :

12

1. Penyusunan program dibidang pengelolaan

anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas

daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah,

akuntansi dan pengelolaan barang daerah;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran

belanja, kas daerah, pembinaan administrasi

keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan

barang daerah;

3. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah;

4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

5. Pengelolaan kas daerah;

6. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan

daerah;

7. Penyelenggaran akuntansi dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

8. Penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;

9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program

dinas.

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat Dinas;

3. Bidang Anggaran Pendapatan;

4. Bidang Anggaran Belanja;

5. Bidang Pengelolaan Kas Daerah;

13

6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah;

7. Bidang Akuntansi;

8. Bidang Pengelolaan Barang Daerah;

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan cakupan wilayah operasional seluas

3.185,80 km² yang terbagi dalam 4 kabupaten dan 1

kota, 78 kecamatan, serta 438 desa dan kelurahan,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), 2 Samsat Pembantu,

yang mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional

pemungutan pajak daerah, retribusi dan pendapatan

lain-lain.

Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota

Yogyakarta;

2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten

Bantul;


Kulonprogo;


Gunungkidul;


Sleman.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sesuai Gambar

dibawah :

14

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DINAS PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN

UMUM

SUBBAGIAN

PROGRAM

SUBBAGIAN

DATA DAN

TEKNOLOGI

INFORMASI

UPT

D

BIDANG

ANGGARAN

BELANJA

BIDANG

ANGGARAN

PENDAPATAN

BIDANG

AKUNTANSI

SEKSI

PAJAK DAERAH

SEKSI RETRIBUSI

DAN

PENDAPATAN

LAIN-LAIN

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SEKSI

FISIK, SARPRAS

SEKSI

PERIMBANGAN

KEUANGAN

DAERAH

BIDANG

PENGELOLAAN

KAS DAERAH

SEKSI

PEREKONOMIAN

BIDANG

BINA ADMINISTRASI

ADMINISTRASI

KEUANGAN

DAERAH

SEKSI

BINA APBD DAN

PERHITUNGAN

KAB/KOTA SEKSI

BINA

PENGELOLAAN

KEUANGAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SEKSI

FISIK, SARPRAS

SEKSI

PEREKONOMIAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SEKSI

FISIK, SARPRAS

SEKSI

PEREKONOMIAN

BIDANG

PENGELOLAAN

BARANG DAERAH

SEKSI

ADMINISTRASI

BARANG DAERAH

SEKSI

PENDAYAGUNAAN

BARANG DAERAH

SEKSI

MONITORING DAN

EVALUASI

SEKSI

ADMINISTRASI

DANA

NON APBD

LAMPIRAN:

PERATURAN DAERAH DIY

NOMOR: 06 Tahun 2008

TANGGAl: 15 Agustus 2008

Gambar G.II.C.2

Struktur Organisasi DPPKA DIY

Gambar G.II.C.3

Struktur Organisas

KPPD Kabupaten/ Kota

Kasubbag

Tata Usaha

Kasi Pendaftaran

dan Penetapan

Kasi Pembukuan

dan Penagihan

Kepala Kantor

15

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun Sumberdaya Manusia Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta per Maret 2013 sebanyak 261 orang dengan

perincian sebagai berikut :

1.1 Jumlah pegawai PNS berdasarkan Jenis Kelamin

1.1.1 Laki-laki : 171 orang

1.1.2 Perempuan : 90 orang

1.2 Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.2.1 Sarjana Strata 2 : 21 orang

1.2.2 Sarjana Strata 1 :104 orang

1.2.3 Sarjana Muda/Diploma: 15 orang

1.2.4 Sekolah Lanjutan Atas :106 orang

1.2.5 Sekolah Lanjutan Pertama : 10 orang

1.2.6 Sekolah Dasar : 5 orang

1.3 Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

1.3.1 Golongan IV/c : 1 orang

1.3.2 Golongan IV/b : 7 orang

1.3.3 Golongan IV/a : 9 orang

1.3.4 Golongan III/d : 45 orang

1.3.5 Golongan III/c : 29 orang

1.3.6 Golongan III/b : 88 orang

1.3.7 Golongan III/a : 40 orang

1.3.8 Golongan II/d : 13 orang

1.3.9 Golongan II/c : 2 orang

1.3.10 Golongan II/b : 12 orang

1.3.11 Golongan II/a : 3 orang

1.3.12 Golongan I/d : 4 orang

1.3.13 Golongan I/c : 3 orang

1.3.14 Golongan I/b : 2 orang

1.3.15 Golongan I/a : 3 orang

1.4 Jumlah pegawai per bidang/sekretariat

1.4.1 Sekretariat : 30 orang

1.4.2 Bidang Anggaran Pendapatan :15 orang

1.4.3 Bidang Anggaran Belanja : 22 orang

16

1.4.4 Bidang Akuntansi : 18 orang

1.4.5 Bidang Pengelolaan Kasda : 20 orang

1.4.6 Bidang BAKD : 15 orang

1.4.7 Bidang Pengelolaan Aset : 20 orang

1.5 Jumlah pegawai Per KPPD

1.5.1 KPPD Kota Yogyakarta : 27 orang

1.5.2 KPPD Bantul : 25 orang

1.5.3 KPPD Kulonprogo : 18 orang

1.5.4 KPPD Gunungkidul : 18 orang

1.5.5 KPPD Sleman : 33 orang

Tabel T.II.C.1

Rekapitulasi Jumlah Pegawai

DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta

Per 31 Maret 2013

GOL LAKI-LAKI

JML

PEREMPUAN JML JML.TOTAL

S2 S1 D3/SM SLTA SLTP SD S2 S1 D3/SM SLTA SLTP SD

IV/e 0 0 0

IV/d 0 0 0

IV/c 1 1 0 1

IV/b 2 4 6 1 1 7

IV/a 6 2 8 1 1 9

JML.GOLIV 8 7 0 0 0 0 15 1 1 0 0 0 0 2 17

III/d 3 24 27 4 14 18 45

III/c 2 12 6 20 5 3 1 9 29

III/b 11 42 53 3 6 2 24 35 88

III/a 11 1 8 20 13 3 4 20 40

JML.GOL.III 5 58 7 50 120 7 38 8 29 0 0 82 202

II/d 8 8 5 5 13

II/c 1 1 2 0 2

II/b 12 12 0 12

II/a 1 2 3 0 3

JML.GOL.II 0 0 0 21 2 2 25 0 0 0 5 0 0 5 30

I/d 4 4 0 4

I/c 3 3 0 3

I/b 2 2 0 2

I/a 2 2 1 1 3

JML.GOL.I 0 0 0 0 9 2 11 0 0 0 0 0 1 1 12

JML.TOTAL 13 65 7 71 11 4 171 8 39 8 34 0 1 90 261

Sumber : DPPKA data diolah

17

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA


menempati Kantor di Unit III dan IV Komplek

Kepatihan serta Jalan Tentara Pelajar 15

Yogyakarta.

Unit III digunakan untuk ruang kerja Sekretariat

di Lantai 1, bidang Bina Administrasi Keuangan

Daerah lantai 2, Bidang Akuntansi di Lantai 3.

Untuk Unit IV ditempati oleh bidang Anggaran

Belanja untuk Lantai 1, Unit IV lantai 2

ditempati bidang Pengelolaan Kas Daerah, Lantai

3 ditempati bidang Pengelolaan Barang Daerah.

Bidang Anggaran Pendapatan menempati Kantor di

Jalan Tentara Pelajar No.5 Yogyakarta.

Tabel T.II.C.2

Sarana dan Prasarana

LOKASI LANTAI BIDANG/SEKSI

1 2 3

Jl. Tentara

Pelajar Yka

I Aula Bidang Pendapatan

II Bidang Anggaran Pendapatan :

- Kepala Bidang

- Seksi Pajak Daerah

- Seksi Retribusi dan PLL

- Seksi Dana Perimbangan

Unit III I Sekretariat :

- Kepala Dinas

- Sekretaris

- Subbag Umum

- Subbag Program

- Subbag Data dan TI

II Bidang BAKD :

- Kepala Bidang

- Seksi APBD & Perhitungan

Kab/Kota

- Seksi Bina Pengelolaan

Keuangan

- Seksi Administrasi dana Non

APBD

18

LOKASI LANTAI BIDANG/SEKSI 1 2 3

III Bidang Akuntansi

- Kepala Bidang

- Seksi pemerintahan

- Seksi Perekonomian

- Seksi Kesra

- Seksi Fisik dan Sarpras

Unit IV I Bidang Anggaran Belanja

- Kepala Bidang



- Seksi Kesra


II Bidang Pengelolaan Kas Daerah

- Kepala Bidang



- Seksi Kesra


III Bidang Pengelolaan Barang Daerah

- Seksi Administrasi Barang

Daerah

- Seksi Pendayagunaan Barang

Daerah

- Seksi Monitoring dan Evaluasi

Jalan Tentara

Pelajar 15 Yka

- KPPD DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Badegan

Bantul

- KPPD DIY di Bantul

Jalan Bayangkara,

Terbah, Wates

Kulonprogo

- KPPD DIY di Kulonprogo

Jalan Ki Hajar

Dewantoro,

Wonosari,

Gunungkidul

- KPPD DIY di Gunungkidul

Jl. Magelang KM.

13 Krapyak

Triharjo Sleman

- KPPD DIY di Sleman

Sumber : DPKA 2012

Pengembangan dan peningkatan sarana dan

prasarana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta terus dilakukan

untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan

dalam satu atap .

Untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan

kepada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor, retribusi maupun pajak air

permukaan telah dibangun gedung baru untuk Samsat

Pembantu Sleman di Jalan Solo, Maguwoharjo dan

Samsat Pembantu Bantul di Jalan Parangtritis Sewon

Bantul.

19

Selain itu juga dibuka dan beroperasi Samsat

Payment Point pada 6 lokasi yaitu Kantor Kas Bank

BPD Giwangan, Kantor Cabang Pembantu Bank BPD

Piyungan, Nanggulan, Karangmojo, Kalasan dan

Godean. Samsat Corner di Plza Mall Ambarukmo,

Samsat Drive Thru di Sewon.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan

operasional pelayanan untuk 6 bidang dan

Sekretariat maupun 5 KPPD, telah dilengkapi

peralatan dan perlengkapan kerja terdiri dari :

kendaraan roda 6 untuk Bus Satling sebanyak 1 unit,

kendaraan roda 4 berbagai merk 27 unit, kendaraan

roda 2 berbagai merk sebanyak 30 unit, komputer PC

berbagai merk dan type sebanyak 227 buah, Note Book

/ Laptop sebanyak 83 buah, UPS berbagai type

sebanyak 99 buah, Server sebanyak 45 unit, printer

berbagai merk sebanyak 310 unit, Scanner sebanyak 8

unit, Dump Terminal sebanyak 14 unit, Air

Conditioning sebanyak 165 buah, pesawat telepon

sebanyak 39 unit, LCD OHP sebanyak 11 unit, LCD

Proyektor sebanyak 11 unit, LCD Monitor sebanyak 26

unit, mesin ketik manual sebanyak 67 buah, Televisi

sebanyak 28 unit, Lemari es sebanyak 5 unit,

Faximile sebanyak 11 unit, Monitor sebanyak 11

unit, CPU sebanyak 16 unit dan komputer untuk

informasi layanan wajib pajak sebanyak 2 unit.

Adapun rincian peralatan dan perlengkapan kerja

adalah sebagaimana tabel dibawah.

20

Tabel T.II.C.3

Barang yang tersedia

No Jenis Barang Jumlah

1 Bus Satling 1 unit

2 Kendaraan roda empat 27 unit

3 Kendaraan roda dua 30 unit

4 Komputer PC 227 buah

5 Note Book 83 buah

6 UPS 99 buah

7 Server 45 unit

8 Printer 310 unit

9 Scanner 8 unit

10 Dum Terminal 14 unit

11 Air Conditioning 165 buah

12 Pesawat Telepon 39 unit

13 LCD OHP 11 unit

14 LCD Viewer 11 unit

15 LCD Monitor 26 unit

16 Mesin ketik 67 buah

17 Televisi 28 unit

18 Lemari Es 5 unit

19 Faximile 11 unit

20 Monitor 11 unit

21 CPU 16 unit

22 Komputer informasi layanan 2 unit

Sumber : SIMA Tahun 2012

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan.

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan

pelaksanaan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2009-2012, dapat digambarkan sesuai tabel dibawah.

15

Tabel T.II.C.4

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DPPKA

Daerah Istimewa Yogyakarta

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

***)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

-1 -2 -6 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -14 -16 -17 -18 -19

Indikator Kinerja Utama

1 Prosentase peningkatan pendapatan daerah 5,13 6,00 6,3 6,8 10,01 2,18 6,85 16,79 35.32 - 42,53 114.22 266.48 519.38 -

2 Prosentase Realisasi PAD terhadap target PAD 100 100 100 100 100 112.10 115.86 111.87 109,38 - 112.10 115.86 111.87 109 -

3

Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan

daerah 48,86 48,86 48,86 44,87 41,88 50.16 53.86 54,03 46,23 - 103 110 110 103 -

4

Prosentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran

Belanja Daerah 100 100 100 100 100 89.79 91.30 91.42 89,88 - 95 78,79 89,41 89.88 -

5 Jumlah Peraturan tentang APBD yang ditetapkan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - 100 100 100 100 -

6 Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 100 100 100 100 -

7 Jumlah barang milik daerah yang dapat diinventarisasi n/a n/a 694.544 902.461 959.371 n/a n/a 903.180 940.401 - n/a n/a 130 104 -

8 Jumlah aset tanah Pemda yang dapat disertifikatkan n/a n/a 25 25 20 n/a na 19 22 - n/a n/a 76 90 -

9 Persentase Aset Pemda yang dapat dioptimalkan n/a 42 42 10 10 n/a 42 42 11,29 - n/a 100 100 113 -

10

Rasio Pendapatan BUMD dan LKM terhadap penyertaan

modal BUMD dan LKM n/a n/a n/a 8 5,17 n/a n/a n/a 15,72 - n/a n/a n/a 197 -

11 Rasio PNS yang menguasai operasional SIPKD n/a n/a 4,33 5,97 100 n/a n/a 4,33 5,97 - n/a n/a 100% 100% - Sumber : DPPKA, data diolah

Keterangan :

n/a : Not available

16

Sesuai tabel T.II.C.4 tentang Review Pencapaian

Kinerja Pelayanan DPPKA DIY untuk periode 2009-2013

ditinjau sasaran strategis, rasio capaian prosentase

peningkatan pendapatan rata-rata 235%, akan tetapi pada

tahun 2009 hanya mencapai 42,53% dari target Renstra

karena prediksi pendapatan di Renstra targetnya terlalu

tinggi sehingga realisasinya belum tercapai. Untuk tahun

2010 s/d 2012 capaiannya terus meningkat sesuai

realisasi capaian APBD-nya.

Untuk prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap pendapatan daerah, rasio capaian rata-

rata sebesar 112,30% dan setiap tahun realisasinya

melebihi yang ditargetkan baik dari target Renstra

maupun target APBD.

Capaian kinerja prosentase kontribusi PAD terhadap

pendapatan daerah, rasio capaian rata-rata 106,63% dan

setiap tahun realisasinya melebihi yang ditargetkan baik

Renstra maupun APBD.

Capaian kinerja prosentase realisasi belanja

terhadap anggaran belanja, rasio capaian rata-rata

90,59% dan dari tahun 2009 s/d 2012 kurang dari 100%

karena adanya efisiensi anggaran dan adanya kegiatan

yang belum selesai 100%.

Jumlah peraturan tentang APBD yang ditetapkan dan

keberadaan laporan keuangan daerah rasio capaian kinerja

sesuai yang ditargetkan di Renstra dan APBD.

Capaian kinerja jumlah barang milik daerah yang

dapat diinventarisasi ditargetkan di Renstra mulai tahun

2011, rasio capaian rata-rata 117%.

Jumlah aset tanah pemda yang dapat disertifikatkan

, di targetkan di IKU mulai tahun 2011, rasio capaian

rata-rata 83%, di tahun 2011 capaian 76% dan tahun

2012 capaiannya 90%.

Untuk Aset Pemda yang dapat dioptimalkan rasio

capaian rata-ratanya 104,33% dan setiap tahunnya dari

tahun 2010 s/d 2012 realisasinya melebihi yang

ditargetkan.

17

Rasio pendapatan BUMD dan LKM terhadap penyertaan

modal BUMD dan LKM dimasukkan dalam IKU mulai tahun 2012

dan rasio capaiannya 197%, sedang rasio PNS yang

menguasai operasional SIPKD rasio capaiannya 100%.

18

Tabel T.II.C.5

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD DPPKA

Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian

Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke Rata -rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pendapatan 1,213,220,909,412 1,275,220,502,557 1,504,464,260,295 2,078,185,750,549 2.286.855.095.445 1,286,067,485,169 1,374,205,096,491 1,604,910,831,406 2,171,734,307,663 - 106 108 107 105 - 216,241,210,284 221,416,705,624

Pendapatan Asli Daerah

575,516,509,511

638,881,411,884 775,117,447,989

917,957,788,795

1.014.089.544.450

645,145,551,076 740,202,076,369

867,112,885,353 1,004,063,125,812

112 116 112 109

85,610,319,821 89,729,393,684

- Hasil Pajak Derah 494,847,565,500 539,653,461,500 655,306,917,953 805,095,980,000 885.217.610.000

541,192,265,770 634,710,019,497

735,226,105,916 871,630,605,393

109 118 112 108

77,562,103,625 82,609,584,906

- Hasil Retribusi Daerah

32,591,963,785

31,556,968,029 33,575,099,081 32,149,648,150

41.436.702.950

34,785,228,681 32,836,503,244

35,985,658,458 34,115,157,619

107 104 107 106

(110,578,909) (167,517,765)

- Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan

19,736,868,047

26,953,742,568

29,200,366,955 35,572,913,845

36.326.245.281

20,094,713,176

26,333,869,885

28,961,383,473 35,492,532,563

102

98

99

100

3,959,011,450

3,849,454,847

- Lain - lain PAD yang Sah

28,340,112,179 40,717,239,787 57,035,064,000 45,139,246,800 51.106.986.219

49,073,343,450 46,321,683,744

66,939,737,506 62,824,830,237

173 114 117 139

4,199,783,655 3,437,871,697

Dana Perimbangan

630,650,143,691 627,947,119,673 715,166,925,806 873,661,154,754

961.190.992.745

631,011,121,384 626,677,339,122 722,339,653,053 894,544,324,851

100 100 101 102

60,752,752,766 65,883,300,867

- Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak 73,320,193,691 89,091,772,673 74,864,997,806 97,551,718,754

98.360.324.745

73,681,173,384 87,821,992,122

82,037,725,053 118,434,888,851

100 99 110 121

6,057,881,266 11,188,428,867

- Dana Alokasi Umum 523,919,950,000 527,471,247,000 620,812,328,000 757,056,696,000 828.334.768.000

523,919,948,000 527,471,247,000

620,812,328,000 757,056,696,000

100 100 100 100

58,284,186,500 58,284,187,000

- Dana Alokasi Khusus

33,410,000,000 11,384,100,000 19,489,600,000 19,052,740,000

34.495.900.000

33,410,000,000 11,384,100,000

19,489,600,000 19,052,740,000

100 100 100 100

(3,589,315,000) (3,589,315,000)

Lain -lain Pendapatan daerah Yang Sah 7,054,256,210

8,391,971,000 14,179,886,500

286,566,807,000 311.574.558.250

9,910,812,710 7,325,681,000

15,458,293,000 273,126,857,000

140 87 109 95

69,878,137,698 65,804,011,073

- Pendapatan hibah

7,054,256,210 4,501,471,000 5,037,565,500 5,775,867,000

8815.476.250

7,124,862,710 5,232,631,000

6,315,972,000 6,568,977,000

101 116 125 114

(319,597,303) (138,971,428)

- Dana darurat 0

- Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah lain

0

Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

3,890,500,000 9,142,321,000 280,790,940,000

302.759.082.000

- 2,093,050,000

9,142,321,000 266,557,880,000

- 54 100 95

70,197,735,000 66,639,470,000

Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

0

Pendapatan lainnya - 0 2,785,950,000 - - - -

19

Uraian


Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18

BELANJA DAERAH 1,478,511,498,412

1,483,751,313,695

1,708,874,569,772

2,285,140,075,735

2.454.919.429.465

1,327,487,848,943

1,354,594,058,106

1,562,268,734,645

2,053,825,959,467

90 91

91

90

201,657,144,331 181,584,527,631

Belanja Tidak langsung

762,258,077,684

825,195,492,733

1,028,144,706,158

1,310,184,282,987

1.427.652.115.833

696,922,383,489

788,491,845,658

961,364,910,688 1,239,114,375,495

91 96

94

95

136,981,551,326 135,547,998,002

- Belanja Pegawai

329,142,837,472

361,608,925,696

431,785,979,061

479,688,076,525

503.342.635.078

310,260,955,405

335,693,915,466

414,966,135,024 455,794,239,590

94 93

96

95

37,636,309,763 36,383,321,046

-Belanja bunga

45,778,400

19,464,200

-

- -

45,778,400

19,464,200

- -

100 100

-

-

(11,444,600) (11,444,600)

- Belanja Subsidi

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

- -

- Belanja Hibah

17,015,222,300

89,895,291,845

17,943,134,000 406,004,124,000

467.336.913.650

15,550,887,300

89,895,291,845

17,578,561,700 369,002,245,000

91 100

98

91

97,247,225,425 88,362,839,425

- Belanja bentuan Sosial

116,393,128,300

98,866,347,612

148,359,261,200

24,153,330,000

15.955.857.100

96,290,500,384

88,513,099,537

114,820,604,720 24,153,330,000

83 90

77

100

(23,059,949,575) (18,034,292,596)

- Belanja Bagi hasil kepada

Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes

198,385,862,000

214,667,402,475

268,047,340,000

314,308,555,000

306.120.014.000

198,385,862,000

214,667,402,470

268,047,340,000 314,308,555,000

100 100

100

100

28,980,673,250 28,980,673,250

- Belanja Bantuan Keuangan

79,488,400,000

56,967,000,000

150,394,530,362

81,669,345,362 124.470.680.362

76,388,400,000

56,967,000,000

145,929,020,362

74,683,445,362

96 100

97

91

545,236,341 (426,238,660)

- Belanja Tidak Terduga

21,786,849,212

3,171,060,905

11,614,461,535

4,360,852,100 10.426.015.643

-

2,735,672,140

23,248,882 1,172,560,543

- 86

0

27

(4,356,499,278) 293,140,136

Belanja Langsung

716,253,420,728

658,555,820,962

680,729,863,614

974,955,792,748

1.027.267.313.632

630,565,465,454

566,102,212,448

600,903,823,957 814,711,583,972

88 86

88

84

64,675,593,005 46,036,529,630

- Belanja Pegawai

93,880,113,574

93,738,198,651

93,575,509,381

124,922,323,183 125.019.270.760

86,714,402,232

86,792,090,244

83,786,456,016 116,229,477,602

92 93

90

93

7,760,552,402 7,378,768,843

- Belanja Barang dan Jasa

401,326,275,210

405,181,835,763

426,372,440,757

569,954,139,742

609.742.631.432

350,913,011,793

355,885,366,573

374,323,534,963 482,062,123,930

87 88

88

85

42,156,966,133 32,787,278,034

- Belanja Modal

221,047,031,944

159,635,786,548

160,781,913,476

280,079,329,824 292.505.411.440

192,938,051,429

123,424,755,631

142,793,832,978 216,419,982,440

87 77

89

77

14,758,074,470 5,870,482,753

Surplus / Defisit

(265,290,589,000)

(208,530,811,138)

(204,410,309,477)

(206,954,325,186)

(168.064.334.020) (41,420,363,774) 19,611,038,385 42,642,096,761 117,908,348,196

- -

-

-

14,584,065,954 39,832,177,993

20

Uraian


Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

14 15

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

292,705,153,850

257,674,320,409

252,317,210,530

282,729,902,186

213.738.934.020

285,824,680,009

256,568,355,188

254,231,963,782

293,608,592,856

98 100

101

104

(2,493,812,916) 1,945,978,212

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

279,499,643,186

231,489,751,385

232,076,541,506

269,529,213,644

190.048.264.996

279,499,643,186

231,489,751,385

232,076,541,506 269,529,213,643

100 100

100

100

(2,492,607,386) (2,492,607,386)

- Pencairan dana Cadangan

-

- -

-

-

- -

- -

-

-

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

- Penerimaan pinjaman daerah

-

- -

-

-

- -

- -

-

-

- Penerimaan kembali pemberian

pinjaman

16,565,000,000

19,124,600,000

-

-

-

23,947,092,976

20,885,008,000 -

- 145

109

-

- -

- Penerimaan Piutang Daerah

12,089,441,640

8,503,500,000

- - -

5,445,531,350

-

-

(3,022,360,410) (1,361,382,838)

- Penerimaan kembali Investasi Dana bergulir

-

12,084,619,518

22.574.600.000

-

-

- 23,019,937,048

- -

-

190

3,021,154,880 5,754,984,262

- Penerimaan dari biaya penyusutan

kendaraan

1,116,069,024

1,116,069,024

1,116,069,024

1,116,069,024

1.116.069.024

879,505,473

1,131,510,827

1,270,414,276 1,059,442,165

79 101

114

95

- 44,984,173

Pengeluaran pembiayaan

27,414,564,850

49,152,852,067

47,906,901,053

75,775,577,000

45.674.600.000

12,914,564,850

44,102,852,067

27,344,846,900

32,275,000,000

47 90

57

43

12,090,253,038 4,840,108,788

- Pembentukan dana cadangan

1,575,000,000

-

-

-

-

1,575,000,000

-

- -

100 -

-

-

(393,750,000) (393,750,000)

- Penyertaan Modal ( Investasi) pemerintah Daerah

24,700,000,000

21,187,852,067

2,600,000,000

75,775,577,000

45.674.600.000

10,200,000,000

21,187,852,067

2,600,000,000 32,275,000,000

41 100

100

43

12,768,894,250 5,518,750,000

Pembayaran Pokok Utang

100,000,000

50,000,000

-

-

100,000,000

50,000,000

- -

100 100

-

-

(25,000,000) (25,000,000)

Pemberian Pinjaman Daerah

27,915,000,000

43,159,572,482

- -

-

22,865,000,000

23,225,000,000 -

- 82

54

-

- -

Pembayaran kewajiban tahun lalu yang blm diselesaikan

1,039,564,850

-

2,147,328,571

-

- 1,039,564,850

-

1,519,846,900 -

100 -

71

-

(259,891,213) (259,891,213)

Pembiayaan Netto

265,290,589,000

208,521,468,342

204,410,309,477

206,954,325,186

168.064.334.020

272,910,115,159

212,465,503,121

226,887,116,882

261,333,592,856

103 102

111

126

(14,584,065,954) (2,894,130,576)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

TAHUN BERKENAAN

-

231,489,751,385

232,076,541,506

269,529,213,643

379,241,941,053

Sumber : DPPKA 2012 diolah

21

Sesuai tabel T.II.C.5 capaian kinerja

untuk pendapatan untuk pelayanan SKPD

dalam kurun waktu 2009-2012 telah tercapai

dengan rata-rata capaian 106,5% atau rata

rata pertumbuhan target pendapatan Rp.

216.241.210.284,- dan rata-rata

pertumbuhan realisasi pendapatan adalah

Rp. 221.416.705.624,-.

Meskipun rata-rata pertumbuhan naik namun

sumber pendapatan dari retribusi mengalami

penurunan hal ini disebabkan karena

berdasarkan peraturan perundangan yang

baru khususnya UU.28/2009 banyak obyek

retribusi yang tidak diperkenankan untuk

dipungut, hal ini berdampak pada potensi

retribusi menjadi berkurang.

Dana Alokasi Khusus juga mengalami

penurunan karena sesuai dengan peraturan

pembagian DAK dari Pemerintah Pusat yang

bersifat given.

Pendapatan Hibah juga mengalami penurunan

karena komponen terbesar hibah sebelum

tahun 2009 berasal dari dana bantuan

bencana yang dikemudian hari komponen ini

mengalami penurunan seiring jogja bangkit.

Sedang capaian kinerja untuk belanja

daerah rata-rata realisasi belanja sampai

dengan tahun 2012 adalah 90,25% dengan

rata-rata pertumbuhan target belanja Rp.

201.657.144.331 dan rata-rata realisasi

belanja Rp. 181.584.527.631,-.

Belanja daerah meskipun rata rata

pertumbuhannya mengalami pertumbuhan naik,

namun belanja daerah dari belanja bunga

mengalami penurunan karena sudah tidak

punya kewajiban untuk membayar hutang

sekaligus bunganya.

Belanja Bansos rata-rata pertumbuhannya

juga mengalami penurunan karena Bansos

diberikan sesuai dengan kebutuhan.

22

Belanja tak terduga juga mengalami

penurunan karena posting belanja tak

terduga sesuai dengan kebutuhan.

Untuk pembiayaan rasio antara realisasi

dan anggaran adalah 100,75%, dengan rata-

rata pertumbuhan untuk penerimaan

pembiayaan minus Rp.2.493.812.916,-

, rata-rata realisasi penerimaan

pembiayaan Rp. 1.945.978.212,-.

Penurunan rata-rata pembiayaan dari

komponen SiLPA, hal ini dikarenakan daya

serap kegiatan baik.

Penurunan rata-rata pembiayaan juga

berasal dari piutang daerah karena

kewajiban dari pihak lain sudah dipenuhi.

Pembentukan dana cadangan juga mengalami

penurunan karena Perda tentang Pembentukan

Dana Cadangan telah dicabut.

Pembayaran Pokok hutang juga mengalami

penurunan dikarenakan hutang Pemda DIY

sudah lunas.

Pembayaran kewajiban tahun lalu mengalami

penurunan karena kegiatan yang bersifat

multi years sudah terselesaikan.

23

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan

Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset selama 5 tahun mendatang adalah

sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Kurang optimalnya sistem pengawasan

pendapatan, kesadaran masyarakat dalam

pemenuhan kewajiban relatif rendah

2. Identifikasi, mengkaji, monitoring potensi

sumber-sumber penerimaan asli daerah

3. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas

pembangunan yang berkesinambungan

4. Belum optimalnya penyediaan instrument

penganggaran berbasis kinerja yang efektif

efisien dan akuntabel

5. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan

anggaran kegiatan

6. Adanya tanah milik daerah namun bangunan

diatasnya terdapat rumah golongan III yang

sudah beralih kepemilikannya

7. Masih adanya aset di SKPD yang belum

dioptimalkan

8. Adanya aset pusat yang pengelolaannya oleh

daerah, namun belum diserahkan.

9. Kelembagaan BUKP belum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

10. Optimalisasi koordinasi dengan kabupaten/kota.

11. Penerapan system akuntansi berbasis accrual

12. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan

keuangan oleh BPK

13. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola

keuangan dan aset

14. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan

keuangan dan aset.

15. Tuntutan transparansi informasi publik menuju

good governance.

24

2.4.2 Peluang

1. Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan

sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi

terbesar dalam peningkatan PAD

2. Lokasi pelayanan pajak dan retribusi yang

strategis, on-line dan mudah diakses oleh

masyarakat

3. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah

tersedia.

4. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih

memudahkan dan membantu dalam perencanaan

penganggaran, penatausahaan dan penyusunan

laporan keuangan yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel.

5. Pengembangan BUMD menjadi lokomotif

perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan

menjadi sumber pendapatan asli daerah.

6. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola

keuangan dan aset yang masih bisa

dikembangkan.

7. Adanya website sebagai media informasi publik

8. Pertumbuhan ekonomi berakibat bertambahnya

kendaraan baru

9. Rencana kenaikan harga BBM

10. Tarif pungutan dalam pengelolaan retribusi

daerah dapat disesuaikan dengan masyarakat di

daerah

11. Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi

terhadap penggunaan Barang Milik Daerah

12. Badan Usaha Milik Daerah dapat dikembangkan

dan ditingkatkan.

25

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS

3.1 INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN SKPD

Dinas pendapatan, Pengelolaan keuangan dan

Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu

instansi di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran

pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan

administrasi keuangan daerah, akuntansi dan

pengelolaan barang daerah.

3.1.1 Kondisi sekarang

Kondisi realisasi pendapatan s/d tahun 2012

adalah sebagai berikut :

26

Tabel T.III.C.6

TARGET APBD TAHUN 2008-2012 DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2008 - 2012

URAIAN

2008 2009 2010 2011 2012

TARGET ( RENSTRA)

REALISASI TARGET

( RENSTRA) REALISASI

TARGET ( RENSTRA)

REALISASI TARGET

( RENSTRA) REALISASI

TARGET (RENSTRA)

REALISASI

JUMLAH PENDAPATAN 1,161,986,630,223 1,258,609,946,407 1,221,594,240,781 1,286,067,485,169 1,294,889,895,228 1,374,205,096,491 1,376,467,958,628 1,609,761,447,240 1,470,067,779,814 2.171.734.307.663

PENDAPATAN ASLI DAERAH 547,887,175,315 632,872,311,654 596,850,801,653 645,145,551,076 632,661,849,752 740,202,076,369 672,519,546,287 871,963,501,186 718,250,875,434 1.004.063.125.812

Pajak Daerah 486,168,175,841 525,185,354,193 524,567,434,500 541,192,265,770 556,041,480,570 634,710,019,497 591,072,093,846 735,226,105,916 631,264,996,227 871.630.605.393

Retribusi Daerah 33,144,872,640 29,259,898,276 32,935,463,785 34,785,228,681 34,911,591,612 32,836,503,244 37,111,021,884 35,985,658,458 39,634,571,372 34.115.157.619

Hsl Pengelolaan Kekayaan 12,768,526,834 12,481,050,739 14,071,903,368 20,094,713,176 14,916,217,570 26,333,869,885 15,855,939,277 28,961,383,473 16,934,143,148 35.492.532.563

Daerah yang Dipisahkan

Lain - lain Pendapatan Asli 15,805,600,000 65,946,008,447 25,276,000,000 49,073,343,450 26,792,560,000 46,321,683,744 28,480,491,280 71,790,353,339 30,417,164,687 62.824.830.237

Daerah yang Sah

DANA PERIMBANGAN 590,574,676,643 601,802,167,488 618,381,981,128 631,011,121,384 655,484,899,996 626,677,339,122 696,780,448,696 722,339,653,054 744,161,519,207 894.544.324.851 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 59,333,281,643 70,560,773,088 61,052,031,128 73,681,173,384 64,715,152,996 87,821,992,122 68,792,207,635 82,037,725,054 73,470,077,754 118.434.888.851

Dana Alokasi Umum 511,773,395,000 511,773,394,400 523,919,950,000 523,919,948,000 555,355,147,000 527,471,247,000 590,342,521,261 620,812,328,000 630,485,812,707 757.056.696.000

Dana Alokasi Khusus 19,468,000,000 19,468,000,000 33,410,000,000 33,410,000,000 35,414,600,000 11,384,100,000 37,645,719,800 19,489,600,000 40,205,628,746 19.052.740.000

LAIN - LAIN PENDAPATAN 23,524,778,265 23,935,467,265 6,361,458,000 9,910,812,710 6,743,145,480 7,325,681,000 7,167,963,645 15,458,293,000 7,655,385,173 266.557.880.000

DAERAH YANG SAH

Sumber data : DPPKA DIY diolah

27

Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta bersumber dari Anggaran

Pemerintah Daerah DIY dan Dana Perimbangan dari

Pemerintah Pusat.

Dalam periode Tahun 2009 – 2012 terdapat

beberapa kebijakan penting yang diambil dalam

penganggaran Pemerintah Daerah; Pertama

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan,

pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus

memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,

transparansi dan akuntabilitas. Kedua Belanja

harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang

telah ditetapkan dengan memperhatikan

perbandingan antara masukan dan keluaran

(efisiensi). Ketiga Keluaran dari belanja

dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya

oleh masyarakat (efektifitas). Keempat alokasi

anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka

berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan

(transparansi). Kelima pengelolaan belanja

harus diadministrasikan dan dipertanggung

jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku (akuntabilitas)

Penyerapan belanja Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2012

secara rata-rata mencapai 90,59%, yang dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL T.III.C.7

Penyerapan Belanja Daerah 2009-2012

TAHUN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN

2009 1.478.511.498.412 1.327.487.848.943 89,79%

2010 1.483.751.313.695 1.354.594.058.106 91,30%

2011 1.708.874.569.772 1.562.268.734.645 91,42%

2012 2.285.140.075.735 2.053.825.959.467 89,88%

Sumber: LRA Th 2008 -2012

28

Dari penyerapan sebesar 90,59% diketahui,

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang

terkecil penyerapannya dari anggaran. Setelah

itu Belanja Modal menempati urutan kedua dalam

penyerapan anggaran.

Dengan adanya sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah, dalam proses

perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga

pelaporan, pengendalian pencairan anggaran

lebih cepat dan efektif.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah

merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD selama periode satu tahun. Terkait dengan

hal tersebut, opini BPK terhadap pelaporan

keuangan pemerintah daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta selama 3 tahun (Tahun 2009 s.d.

2011) dapat dilihat pada tabel berkut:

Tabel T.III C.8

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY

NO TAHUN OPINI KETERANGAN

1 2009 WDP Aset belum dapat diyakini

kewajaranya

2 2010 WTP Paragraf penjelas berupa

aset Dinas PUESDM yang

belum diserahkan

3 2011 WTP Paragraf penjelas berupa :

pencatatan Dana bergulir

belum sesuai SAP dan belum

diberlakukannya penyusutan

aset

Sumber : DPPKA, diolah

Jumlah barang milik daerah yang dapat di

inventarisasi s/d tahun 2012 yang tercatat

dalam Sistem Informasi Manajemen Aset adalah

940.401 unit dengan tafsiran harga

Rp.4.727.074.614.964,-.

Barang milik daerah tersebut terdiri dari

tanah, alat-alat, bangunan gedung, jalan,

jembatan, hewan ternak dan tanaman maupun

konstruksi dalam pengerjaan.

29

Dari barang milik daerah tersebut, aset

tanah yang dapat disertifikatkan sampai dengan

tahun 2012 adalah 41 bidang.

Aset daerah yang dapat dioptimalkan

berupa tanah, kendaraan dan bangunan, baik itu

dengan sistem sewa, pinjam pakai maupun

bangunan guna serah (BGS). Sampai dengan tahun

2012 Aset tanah Pemda DIY sebanyak 850 bidang

yang dapat dioptimalkan.

Bank BPD adalah bank umum dengan 197

jaringan di DIY, sesuai laporan keuangannya

telah menunjukkan perkembangan yang positif

dengan total aset s/d tahun 2012 sebesar Rp.

5.632 milyar, laba yang dihasilkan Rp. 149.439

milyar meningkat 68,47% dari tahun sebelumnya.

Modal dasar bank BPD sebesar Rp. 250

milyar dimana sebesar Rp. 127,50 milyar atau

51% adalah modal pemda. Setoran PAD dari BPD

tahun 2012 berupa deviden dan dana pembangunan

sebesar Rp. 31,76 milyar atau 24.90% dari modal

disetor.

PT. AMI bergerak dibidang percetakan dan

penerbitan, pertambangan, perdagangan,

pariwisata dan rekayasa industri. PT AMI juga

bekerjasama dengan pihak ketiga dengan PT Yogya

Indah Sejahtera mengelola Mall Malioboro, PT.

Adicandra Ghraha Misata mengelola Sagan Resto,

PT Kaidi Indojaya mengelola pembangunan pusat

perdagangan Jogjatronik dan PT Mirota Batik.

Modal PT AMI yang disetor Pemda Rp. 15,36

milyar, sampai tahun 2011, namun hingga tahun

2012 belum dapat memberikan kontribusi PAD

kepada pemda.

PD. Taru Martani bergerak dibidang usaha

prosesing tembakau, dengan tenaga kerja 255

orang. Pada tahun 2011 modal yang disetor Pemda

Rp. 3,4 milyar. Sampai tahun 2012 kontribusi

PAD Rp. 86 juta.

30

BUKP se DIY sebanyak 75 unit, sampai

tahun 2012 dengan modal disetor Pemda Rp. 17.64

milyar, kontribusi PAD kepada Pemda Rp. 10.12

milyar.

SDM pengelola keuangan dan aset terdiri

dari perencana program, Bendahara penerimaan,

bendahara pengeluaran, petugas akuntansi,

pengurus dan penyimpan barang yang ada disetiap

SKPD. Jumlah SDM pengelola keuangan dan aset di

Pemda DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T.III.C.9

SDM Pengelola Keuangan dan Aset Pemda DIY

NO URAIAN JUMLAH 1 2 3

1 Perencana Program 70 orang

2 Bendahara penerimaan 30 orang

3 Bendahara pengeluaran 68 orang

4 Petugas akuntansi 67 orang

5 Pengurus barang 117 orang

6 Penyimpan barang 95 orang Sumber : DPPKA, diolah

Wajib pajak yang dilayani oleh Kantor

Pelayanan Pajak Daerah per hari adalah 4.460

wajib pajak dengan perincian sebagai berikut :

Tabel T.III.C.10

Wajib pajak yang dilayani per hari

No. KPPD JUMLAH WP/HARI 1 2 3

1. KPPD KOTA YOGYAKARTA 850 WP

2. KPPD BANTUL 1.000 WP

3. KPPD KULONPROGO 440 WP

4. KPPG GUNUNGKIDUL 470 WP

5. KPPD SLEMAN 1.700 WP Sumber : DPPKA, diolah

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan

publik khususnya wajib pajak pada pendaftaran

kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan

balik nama kendaraan bermotor serta upaya untuk

31

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah,

maka dilaksanakan layanan unggulan pada 5 Kantor

Pelayanan Pajak Daerah / Kantor Bersama Samsat di

seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan

pengembangan layanan antara lain :

1. Samsat Pembantu di Sewon Bantul dan Maguwoharjo

Sleman.

Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan

bermotor (pengesahan STNK Tahunan) dan

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan (SWDKLLJ).

2. Samsat Payment Point


bermotor (pengesahan STNK Tahunan) dan


Jalan (SWDKLLJ) yang pelaksanaannya berada pada

1 Kantor Kas dan 5 Cabang Pembantu Bank BPD

DIY, yaitu :

a. Kantor Kas Bank BPD Giwangan Kota Yogyakarta

b. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Piyungan

Bantul

c. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Nanggulan

Kulon Progo

d. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Karangmojo

Gunungkidul

e. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Kalasan

Sleman.

f. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Godean

Sleman.

32

3. Samsat Corner.


bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan


Jalan (SWDKLLJ) yang ditempatkan di Plaza /Mall

Ambarukmo.

4. Samsat Drive Thru




Jalan (SWDKLLJ) tanpa Wajib Pajak harus turun

dari kendaraan, terletak di Samsat Pembantu

Sewon Bantul.

5. Samsat Keliling




Jalan (SWDKLLJ) menggunakan 5 unit Bus pada

tempat-tempat strategis.

6. Samsat pada Acara Tertentu.




Jalan (SWDKLLJ) pada acara Pasar Malam Perayaan

Sekaten (PMPS) / Pameran Pembangunan di

Kabupaten / Kota.

Dalam memberikan pelayanan publik, KPPD /

SAMSAT se DIY telah memperoleh penghargaan Piala

Citra Pelayanan Prima (CPP) dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi pada tahun 2009 untuk KPPD Gunungkidul

dan KPPD Bantul, sedang KPPD Kota Yogyakarta pada

tahun 2012, dan pengakuan pelayanan dengan Indek

33

Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Baik

untuk 5 KPPD serta Sertifikasi ISO 9001-2008 sejak

tahun 2009.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan menjamin

tingkat akselerasi dan akurasi data pada proses

pelayanan di KPPD seluruh Daerah Istimewa

Yogyakarta telah menggunakan sistem pelayanan on-

line. Untuk menjamin transparansi pelayanan publik

telah dibangun berbagai fasilitas berbasis

teknologi informasi, antara lain :

1. SMS Informasi PKB.

Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) melalui SMS.

2. SMS Informasi Jatuh Tempo.

Layanan informasi jatuh tempo masa Pajak

Kendaraan Bermotor yang memberikan informasi

SMS, 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa

pajak.

Dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik

sebagai tindak lanjut tuntutan masyarakat terhadap

mutu Pelayanan Prima, maka aparatur pemerintah

perlu mempersiapkan diri dengan memperbaiki

kinerja palayanan secara terus menerus dan

berkesinambungan diiringi dengan peningkatan

Sarana dan Prasarana dari tahun ke tahun.

3.1.2 Potensi

Potensi pendapatan Tahun 2012-2017 bersumber

dari Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain

pendapatan.

Potensi Pendapatan Daerah diukur dan diperoleh

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,

khusus untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

sifatnya closed listed. Hal ini sedikit membatasi

gerak di daerah untuk melakukan perbaharuan

34

penerimaan khususnya dari pajak dan retribusi karena

obyek baru yang dianggap sebagai potensi pendapatan

harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan

Pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan untuk

dipungut.

Sehingga potensi yang akan digalakkan untuk

beberapa tahun ke depan diarahkan berasal dari

sumber Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, komponen

dana perimbangan dan juga komponen dana hibah,

maupun dana-dana penyesuaian dari pusat.

Adapun potensi pendapatan dari pajak daerah adalah

sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sehingga bertambah kendaraan

baru (10-12%)

2. Potensi realisasi wajib pajak yang belum

mendaftar (40%)

3. Rencana kenaikan harga BBM (PBBKB)

Rata-rata peningkatan kendaraan roda empat sebesar

531 unit kendaraan roda empat setiap bulan sedang

rata-rata peningkatan kendaraan roda dua sebesar

8.949 unit setiap bulan.

Dengan menggunakan model estimasi jumlah kendaraan,

diperoleh proyeksi jumlah kendaraan untuk roda

empat, terbesar terdapat di Kabupaten Sleman,

diikuti oleh Kota Yogyakarta sedangkan untuk sepeda

motor, proporsi terbesar terdapat di Kabupaten

Sleman dan Kabupaten Bantul.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga bahan

bakar kendaraan, rata-rata jarak yang ditempuh

kendaraan bermotor per hari, rata-rata jarak yang

mampu ditempuh oleh kendaraan per liter bahan bakar

yang digunakan, jumlah kendaraan bermotor, nilai

jual kena pajak yang telah di tentukan, dan tarif

pajak.

35

Potensi jenis bahan bakar yang tinggi adalah

premium dan solar karena kedua jenis BBM ini pula

yang memberikan kontribusi yang relatif paling

besar terhadap penerimaan PBBKB. Pertamax dan

Pertamax Plus bernilai sangat kecil sehingga dapat

diabaikan. Konsumsi bahan bakar jenis premium

diwakili oleh jenis kendaraan roda dua dan

kendaraan roda empat selain jenis truck, pick up,

dan bus (B1, B2, C1, C2) yang dianggap mewakili

konsumsi bahan bakar jenis solar.

Untuk mengestimasi potensi jenis pajak dari

pajak air permukaan ini dipergunakan rata-rata

pertumbuhan tertimbang sebesar rata-rata 5,58

persen. Presentase ini digunakan untuk mengestimasi

potensi pada tahun mendatang.

Potensi pelayanan kepada wajib pajak adalah

sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat untuk peningkatan

kualitas pelayanan publik cukup baik.

2. Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM

3. Komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedang potensi pendapatan dari retribusi daerah

adalah sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum

2. Retribusi jasa usaha

3. Retribusi perijinan tertentu

Ketiga jenis retribusi ini dimungkinkan terjadi

penambahan jenis penerimaan disamping ada revisi

terhadap tarif yang menyesuaikan dengan harga pasar.

Nilai proyeksi potensi retribusi dihitung dengan

menggunakan dasar perhitungan nilai potensi moderat

dengan rumus sebagai berikut:

Potensi retribusi tahun ini = Potensi tahun lalu

(skenario modercit) x Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi

36

Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang digunakan masih

sama dengan perhitungan potensi yaitu sebesar 4%

(skenario pesimis), 5% (skenario moderat) dan 6%

(skenario optimis). Dengan model perhitungan tersebut

terlihat ada kenaikan nilai potensi retribusi dari

tahun ke tahun.

Nilai pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan nilai

potensi sebesar 5% untuk ketiga skeniario. Dilihat

dari nilai nominalnya, nilai potensi retribusi untuk

tahun 2017 adalah sebesar Rp 50 miliar (nilai

pesimis), Rp 55 miliar (nilai moderat) atau Rp 60

miliar (nilai optimis).

Selain itu potensi pendapatan dari lain-lain

pendapatan yaitu :

1. Optimalisasi aset

Dapat diketahui kondisi dan penggunaan saat ini,

sehingga apabila penggunaan belum optimal dapat

lebih dioptimalkan

2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

Potensi pendapatan setiap tahun dari hasil

pengelolaan daerah yang dipisahkan tidak terlepas

dari jumlah penyertaan modal pemerintah daerah

kepada BUMD maupun kepada Swasta.

Untuk Potensi Badan Usaha Milik Daerah, Bank BPD

dapat ditingkatkan mejadi bank devisa, PT AMI

menjadi mitra kerja Pemda dalam memberikan

kontribusi PAD, PD. Taru Martani dengan badan

hukum jelas menjadi PT sebagai mitra kerja pemda

memberikan kontribusi PAD yang meningkat setiap

tahunnya, BUKP memberikan kontribusi PAD terhadap

Pemda setiap tahun.

37

3.1.3 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas

pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset

sesuai tugas dan fungsi pelayanan, antara lain

sebagai berikut :

1. Data base wajib pajak masih kurang valid

karena tidak ada sensus kendaraan

2. Perpanjangan STNK belum sesuai Peraturan

POLRI

3. Belum ada kaderisasi SDM

4. Lemahnya indentifikasi potensi retribusi

karena keterbatasan kewenangan pungutan

(closed list)

5. Penentuan harga satuan yang sangat cepat

berubah, sedangkan proses perundangan

membutuhkan waktu, sehingga antara target

dan realisasi terdapat gap yang tinggi.

6. Belum ada peraturan perundangan tentang

pendapatan dari lain-lain pendapatan yang

mengikat sebagai bahan pungutan

7. Jenis dan ragam lain-lain pendapatan

sangat banyak sehingga pemilahan juga harus

dikoordinasikan bersama dari pusat hingga

kabupaten dan kota.

8. Belum optimalnya penggunaan instrumen ( ASB

dan SPM) perencanaan penganggaran dalam

penyusunan anggaran

9. Belum adanya hasil evaluasi SPM sebagai

input perencanaan penganggaran tahun

berikutnya.

10. Belum adanya persamaan persepsi dalam

pengambilan kebijakan tentang indikator

kinerja dari TAPD terhadap implementasi

instrumen perencanaan penganggaran

11. Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di

masing-masing SKPD belum sama terutama

untuk pengajuan SP2D LS

12. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan

aliran kas sehingga terjadi penumpukan

anggaran di triwulan IV

38

13. SDM petugas pengelola keuangan daerah perlu

ditingkatkan

14. Verifikator SKPD belum optimal dalam

pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan

secara administrasi maupun

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

15. Masih terdapat kesalahan input data dalam

SIPKD

16. Jaringan internet yang belum lancar/trouble

di SKPD

17. Data kepegawaian yang tidak valid sebagai

dasar penghitungan gaji

18. Proses pemeriksaan BPK terkadap laporan

keuangan Pemda kedepan juga dikembangkan

melalui elektronik audit (e-audit)hal ini

mengharuskan pemda untuk terus

mengembangkan proses pengelolaan keuangan

daerah yang terintegrasi dan berbasis

teknologi informasi.

19. Permasalahan yang timbul dalam penerapan

sistem penganggaran berbasis kinerja adalah

sulitnya merumuskan indikator kinerja

sebagai alat pendeteksi tercapainya output

dan outcome yang dikehendaki.

20. Terkait dengan Bentuk pemanfaatan aset yang

optimal, permasalahan yang dihadapi adalah

belum teridentifikasi asset idle yang

terdapat di SKPD/UPTD.

21. Dalam upaya Peningkatan penatausahaan

asset, khususnya Pengelolaan BMD dengan

menggunakan SIPKD modul asset, Pengurus dan

penyimpan barang belum terampil dalam

mengoperasionalkan aplikasi.

22. Penyusunan RKBMD maupun RKPBMD belum

mengacu daftar inventaris barang sebagai

dasar pengalokasian anggaran, perencanaan

kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan

pemeliharaan BMD belum mengacu standar

sarana dana prasarana

23. Terdapat aset tanah yang belum

bersertifikat.

39

24. Perluasan usaha Badan Usaha Milik Daerah,

terkendala modal sehingga setoran minimal

sebagai akibat persaingan dunia perbankan

sangat ketat

25. Perseroan terbatas dan perusahaan daerah

mengalami Kesulitan likuiditas, disamping

bidang usaha yang dikelola tidak berjalan

dengan baik, beban operasional tinggi,

tekanan pasar, ruang gerak usaha dan

regulasi dibatasi.

26. Payung hukum Kelembagaan BUKP belum ada

bahkan terdapat 6 BUKP belum sehat.

27. Pemahaman SDM pengelolaan keuangan terhadap

regulasi pengelolaan keuangan belu memadai

hal ini disebabkan salah satunya oleh

sering terjadi perubahan regulasi.

28. Penguasaan SDM pengelola keuangan terhadap

teknologi informasi khususnya sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah masih

kurang memadai.

29. Adanya Mutasi PNS SDM pengelola keuangan

30. Sebagian SDM pelayan publik kualifikasinya

belum sesuai dengan kebutuhan.

31. Dengan bertambahnya tempat-tempat pelayanan

Wajib Pajak menyebabkan perbandingan

kuantitas SDM dengan Wajib Pajak tidak

seimbang.

32. Lahan parkir dan ruang tunggu untuk wajib

pajak kurang memadai

d. Target Pendapatan tahun 2013 s/d 2017 adalah

sebagai berikut:

40

Tabel T.III.C.11

Target Pendapatan 2013-2017

URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017

PENDAPATAN

2,822,069,129,115

2,984,169,114,501

3,648,949,719,135

3,930,844,900,784

4,245,609,201,460

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,014,089,544,450

1,130,625,412,406

1,260,733,194,326

1,406,008,528,672

1,568,235,891,221

Pendapatan Pajak Daerah

885,217,610,000

991,443,723,200

1,110,416,969,984

1,243,667,006,382

1,392,907,047,148

Pendapatan Retribusi Daerah

41,436,702,950

44,751,639,186

48,331,770,321

52,198,311,947

56,374,176,902

Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan

36,328,245,281

39,234,504,903

42,373,265,296

45,763,126,519

49,424,176,641

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

51,106,986,219

55,195,545,117

59,611,188,726

64,380,083,824

69,530,490,530

DANA PERIMBANGAN

961,190,992,745

1,033,964,090,885

1,153,790,615,762

1,287,656,390,342

1,437,218,929,927

Dana Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil bukan pajak

98,360,324,745

106,229,150,725

114,727,482,783

123,905,681,405

133,818,135,918

Dana Alokasi Umum

828,334,768,000

927,734,940,160

1,039,063,132,979

1,163,750,708,937

1,303,400,794,009

Dana Alokasi Khusus

34,495,900,000

-

-

-

-

41

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

846,788,591,920

819,579,611,210

1,234,425,909,047

1,237,179,981,771

1,240,154,380,312

Pendapatan Hibah

8,815,476,250

6,216,033,150

6,713,315,802

7,250,381,066

7,830,411,551

Pendapatan Dana Darurat

-

-

-

-

-

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

837,973,115,670

813,363,578,060

1,227,712,593,245

1,229,929,600,704

1,232,323,968,761

Dana Penyesuaian 23,759,082,000 25,659,808,560

27,712,593,245

29,929,600,704

32,323,968,761

Dana BOS Pusat 279,000,000,000

Dana Keistimewaan

535,214,033,670

787,703,769,500

1,200,000,000,000

1,200,000,000,000

1,200,000,000,000

Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainya -

-

-

-

-

Pendapatan lainnya -

-

-

-

-

Sumber : DPPKA, data diolah

42

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TAHUN

2012-2017.

Visi : Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih

Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera

Menyongsong Peradaban Baru”

Misi

Misi 3 RPJMD adalah Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik kearah katalisator yang

mampu mengelola pemerintahan secara efisien,

efektif mampu menggerakkan dan mendorong dunia

usaha dan masyarakat lebih mandiri.

Tujuan Misi 3.

Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif

dan efisien.

Sasaran Misi 3

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

meningkat.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

meningkat.

Program pembangunan daerah berdasarkan sasaran

diatas adalah :

a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran diatas

arah kebijakan pembangunannya adalah meningkatkan

nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dari B

menjadi A, dan Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK

yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Strategi yang ditetapkan untuk dilakukan adalah

Meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi dan

layanan publik yang responsif, transparan dan

akuntabel, dan Meningkatkan profesionalisme

pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi

pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan

kinerja BUMD serta optimalisasi pendapatan daerah.

43

Strategi diatas sesuai dengan tugas dan fungsi yang

diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA (

RENSTRA SKPD TERKAIT DIY, RENSTRA SKPD SEBELUMNYA )

Tabel T.III. C.12 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD

Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L

No Indikator Kinerja

Capaian

Sasaran

Renstra

SKPD

Provinsi

Sasaran pada Renstra

SKPD Kabupaten/Kota*)

Sasaran pada Renstra

Kementerian Keuangan

Republik Indonesia

(1

) (2) (3) (4) (5)

1 Prosentase

peningkatan

pendapatan daerah

104%

Tersusunnya rencana

keuangan tahunan

pemda

Tingkat pendapatan yang

optimal

2 Prosentase

Realisasi PAD

terhadap target PAD

109%

Tersusunnya rencana

keuangan tahunan

pemda

Tingkat kepatuhan wajib

pajak, kepabeanan, dan

cukai yang tinggi

3 Prosentase

kontribusi PAD

terhadap pendapatan

daerah

103%

Tersusunnya rencana

keuangan tahunan

pemda

Tingkat kepatuhan wajib

pajak, kepabeanan, dan

cukai yang tinggi

4 Prosentase

Realisasi Belanja

terhadap Anggaran

Belanja Daerah

90%

Tersusunnya rencana

keuangan tahunan

pemda

Alokasi belanja negara

yang tepat sasaran, tepat

waktu, efektif, efisien

dan akuntabel

5 Jumlah Peraturan

tentang APBD yang

ditetapkan 100%

Tersusunnya rencana

keuangan tahunan

pemda

Alokasi belanja negara

yang tepat sasaran, tepat

waktu, efektif, efisien

dan akuntabel

6 Laporan keuangan

pemerintah daerah

100%

Tersedianya laporan

keuangan yang

relevan, andal, dapat

dibandingkan dan

dapat dipahami

Peningkatan transparansi

dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan

negara

7 Jumlah barang milik

daerah yang dapat

diinventarisasi 104%

Terlaksananya

penatausahaan aset

sesuai peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya

penatausahaan kekayaan

negara yang handal dan

akuntabel

8 Jumlah aset tanah

Pemda yang dapat

disertifikatkan 90%

Terlaksanya

pengamanan dan

penanganan sengketa

aset

Terwujudnya database

nilai kekayaan negara

yang kredibel

9 Persentase Aset

Pemda yang dapat

dioptimalkan

113% Terlaksananya

pemanfaatan aset

Terwujudnya pemanfaatan

BMN berdasarkan prinsip

the highest and best use

10 Rasio Pendapatan

BUMD dan LKM

terhadap penyertaan

modal BUMD dan LKM

197% Tersusunnya rencana

keuangan tahunan

pemda

Terwujudnya pasar modal

dan lembaga keuangan non

bank sebagai sumber

pendanaan yang

mudah diakses, efisien

dan kompetitif

11 Rasio PNS yang

menguasai

operasional SIPKD

100% Terlaksananya

penatausahaan

keuangan dan aset

sesuai peraturan

perundang-undangan

Terciptanya sistem

perbendaharaan negara

yang modern, handal dan

terpadu

44

3.4 TELAAHAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY disusun atas

dasar amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

Peraturan Menteri PU Nomor: 15/PRT/M/2009

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi , telah dituangkan dan ditetapkan

melalui Perda No 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang No.

26 Tahun 2007, Peraturan Menteri PU Nomor:

16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Menteri

PU Nomor: 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi telah ditindaklanjuti oleh

Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang

Wilayahnya. Sehingga Provinsi DIY berikut

Kabupaten/Kota nya telah memiliki Rencana Tata

Ruang Wilayah.

Dalam penyusunannya Rencana Tata Ruang

Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN,

RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa

Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata

Ruang Wilayah DIY, telah disusun Rencana Rinci

dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan

strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan

strategis jawa-bali maupun kawasan strategis

provinsi.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

1. Potensi pendapatan dari pajak, retribusi dan lain-

lain pendapatan daerah yang syah untuk meningkatan

PAD.

2. Peningkatan Kapasitas pengelolaan keuangan daerah

3. Perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD

45

4. Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan asset

5. Peningkatan kompetensi SDM

6. Peningkatan kualitas layanan pajak.

46

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD

4.1.1 VISI

Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan

menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan

diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan

tetap eksis, antisipatif, inovatif serta

produktif. Visi Dinas Pendapatan, pengelolaan

Keuangan dan Aset adalah “ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET TERBAIK SE INDONESIA".

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang

dimaksud dengan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan

dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset sebagai lembaga / institusi yang

mempunyai tugas menghimpun, menghasilkan

pendapatan untuk dan mengalokasikan keuangan

daerah dan mengelola kekayaan / aset daerah.

Terbaik se Indonesia dimaksudkan adalah Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi

instansi / lembaga / institusi yang mampu bersaing

dan komitmen tinggi dalam mewujudkan kemandirian

kemampuan keuangan daerah.

4.1.2 MISI

Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi

untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk

mewujudkan Visi : "Terwujudnya Pengelolaan

Keuangan dan Aset terbaik se Indonesia", Misi


yaitu :

47

1. Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan

pendapatan daerah

2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan

daerah

3. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMD

4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah



Misi Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan

pendapatan daerah dimaknai bahwa pengelolaan

pendapatan harus dapat meningkatkan kemampuan

pendapatan yang digunakan untuk membiayai

pembangunan daerah.

Misi Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan

daerah dimaknai bahwa setiap pengelolaan keuangan

daerah harus mampu meningkatkan kemampuan SDM,

berikut Sarana dan Prasarana serta system yang

mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih

transparan dan akuntabel dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan penatausahaan,

pertanggungjawaban hingga pengawasan

(pengendalian).

Misi Memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMD

dimaknai sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang

selama ini sebagai salah satu sumber pendapatan

daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan

daerah kinerjanya masih belum optimal dan terdapat

Badan Usaha Milik Daerah karena belum menemukan

core busines sehingga belum menghasilkan

pendapatan, dan Badan Usaha Milik Daerah yang

telah eksis perlu dipertahankan keberadaannya agar

masyarakat memperoleh manfaat yang besar.

Misi Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah

dimaknai sebagai aset daerah dimanfaatkan untuk

meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk

pelayananan kepada masyarakat. Optimalisasi aset

daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan

aset, peningkatan kerjasama dengan pihak

48

lain/swasta baik dalam bentuk Bangun Guna Serah

maupun Kontrak Konsesi dan pembentukan badan usaha

baru yang khusus menangani pengoptimalan aset

daerah.

Misi Meningkatkan kualitas pelayanan publik

dimaknai sebagai segala bentuk jasa pelayanan

untuk publik, baik dalam bentuk barang jasa yang

menjadi tanggungjawabnya dan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Misi Meningkatkan profesionalisme SDM dimaknai

sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM

pengelolaan keuangan agar memiliki keahlian dan

inovasi untuk melaksanakan tugas-tugas dan

tanggungjawab yang dibebankan kepadanya serta

mempunyai inisiatif untuk selalu mengembangkan

kemampuan dirinya.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan

dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

adalah sesuai tabel dibawah:

49

Tabel T.IV.C.13

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Tahun ke

1 (2013) 2 (2014) 3 (2015) 4 (2016) 5 (2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembangunan

daerah

1.1

Meningkatnya

pendapatan

daerah dari

pajak retribusi

dan lain-lain

pendapatan

1.1.1 Prosentase kontribusi

PAD terhadap pendapatan

daerah

44.34% 51.47% 51.48% 51.49% 51.49%

2 Mewujudkan

pengelolaan

keuangan yang

transparan dan

akuntabel

2.1 Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

2.1.1 Penurunan Temuan

Kelemahan Sistem

Pengendalian Akuntansi

dan pelaporan

12 temuan 12 temuan 12 temuan 12 temuan 12 temuan

3 Mengoptimalkan

peningkatan

kinerja BUMD

3.1 Meningkatnya

kinerja BUMD

3.1.1 Prosentase deviden BUMD

terhadap jumlah total

penyertaan modal BUMD

31,56%

26,13%

22,95%

24,45%

28,36%

4 Meningkatkan

kontribusi

pendapatan

asli daerah

bagi pemda

4.1 Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

aset daerah

4.1.1 Prosentase aset daerah

yang dapat dimanfaatkan

11.43%

11.57%

11.71%

11.86%

12%

51

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai

tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan

melalui strategi yang tepat.

Suatu strategi dapat secara spesifik

dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok

sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan

berikut :

Gambar G-IV.C.3

Keterkaitan Sasaran dengan Strategi

Untuk menentukan alternative strategi

pencapaian dari setiap indikator sasaran dapat

dilakukan dengan analisis SWOT.

4.3.1 Analisis Eksternal.

Secara umum analisis eksternal bertujuan

untuk memetakan peluang dan ancaman yang

dihadapi DPPKA dalam kurun waktu 5 tahun

kedepan.

Atau

Sasaran 1

Sasaran 2

Strategi 1

Strategi 2

Sasaran 1

Sasaran 2

Sasaran 3

Strategi 1

52

Peraturan tentang pajak dan retribusi

merupakan kewenangan pusat. Data base yang masih

kurang valid karena tidak ada sensus kendaraan.

Perpanjangan STNK belum sesuai peraturan

Kepolisian Republik Indonesia. Lemahnya

identifikasi potensi retribusi karena

keterbatasan kewenangan pungutan, belum adanya

peraturan perundangan yang mengikat sebagai

bahan pungutan untuk lain-lain pendapatan yang

sah, jenis dan ragamnya sangat banyak sehingga

pemilahan harus di koordinasikan bersama dari

pusat hingga kab dan kota.

Peraturan regulasi ditentukan pusat sering

berubah dan tidak ada sinkronisasi dan

menimbulkan multi tafsir. Belum adanya hasil

evaluasi SPM sebagai output perencanaan

penganggaran tahun berikutnya. Belum adanya

persamaan persepsi dalam pengambilan kebijakan

tentang indikator kinerja dari TAPD terhadap

implementasi instrumen perencanaan penganggaran.

Dalam pengelolaan kas daerah tingkat

pemahaman penatausahaan keuangan di masing-

masing SKPD belum sama terutama untuk pengajuan

SP2D LS. Pencairan anggaran tidak sesuai aliran

kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di

triwulan IV. Data kepegawaian yang tidak valid

sebagai dasar penghitungan gaji. Proses

pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemda

kedepan juga dikembangkan melalui audit

elektronik (e-audit), hal ini mengharuskan pemda

untuk terus mengembangkan proses pengelolaan

keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis

teknologi informasi.

Dalam pengelolaan aset daerah belum ada

peraturan perundangan yang mengikat sebagai

pedoman pungutan. Jenis dan ragam peraturan

perundangan tersebut sangat banyak sehingga

pemilihan harus dikordinasikan bersama dari

pusat hingga kabupaten/kota.

53

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah,

persaingan dunia usaha sangat ketat. Bank BPD

diperluas menjadi bank devisa dengan syarat

modal disetor Bank Indonesia minimal 1 trilyun,

sedangkan modal disetor sekarang 250 milyar.

Untuk Perusahaan Daerah Taru Martani dibatasi

regulasi untuk jenis usahanya karena belum ada

perubahan Peraturan Daerah, sedangkan Badan

Usaha Kredit Pedesaan payung hukum

kelembagaannya belum jelas.

4.3.1.1 Peluang.

1) Pertumbuhan ekonomi berakibat bertambahnya

kendaran baru

2) Rencana kenaikan harga BBM

3) Tarif pungutan dalam Pengelolaan retribusi

daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan

masyarakat di daerah.

4) Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi

terhadap penggunaan barang milik daerah

5) Badan Usaha Milik Daerah dapat dikembangkan

dan ditingkatkan

6) Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola

keuangan dan aset masih bisa dikembangkan.

4.3.1.2 Ancaman

1) Potensi pendapatan dari pajak PKB setiap

tahun naik sehingga akan mengalami titik

jenuh mengakibatkan stagnan dan terus

menurun, sehingga sumber PAD dari pajak akan

menurun.

2) Adanya pembatasan/kepemilikan KBM untuk

menekan penggunaan BBM; luasan/panjang

lintasan jalan yang terbatas menyebabkan

polusi.

3) Penentuan harga satuan sangat cepat berubah, sedangkan proses perundangan membutuhkan

waktu, sehingga antara target dan realisasi

terdapat gap yang tinggi.

4) Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sering berubah.

54

4.3.2 Analisis Internal.

Analisis internal bertujuan untuk memahami

kondisi SKPD dengan memetakan kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan

menjadi potensi modal pembangunan serta

mengenali dan memahami kelemahan, kekurangan

agar dapat di eliminir dampaknya.

Dalam pengelolaan pendapatan, SDM

pengelola pendapatan, Sarpras pendukung

pengelola pendapatan dan kualitas pelayanan

wajib pajak kurang.

Pengelolaan belanja daerah belum optimal

dalam penggunaan instrumen ASB dan SPM

perencanaan penganggaran serta penyusunan

anggaran; ferivikator SKPD belum optimal dalam

pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan

secara administrasi maupun pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan; masih terdapat kesalahan

input data dalam SIPKD; jaringan yang belum

lancar/ trobel di SKPD; permasalahan yang

timbul dalam penerapan sistem penganggaran

berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan

indikator kinerja sebagai alat pendeteksi

tercapainya output dan out come yang

dikehendaki; selain itu diperlukan masa

transisi untuk mengubah sistem anggaran

berimbang yang telah dilaksanakan masa lalu

menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja.

Dalam pengelolaan aset belum

teridentifikasi "asset idle" yang terdapat di

SKPD/UPTD; pengurus dan penyimpan barang belum

terampil dalam mengoperasikan aplikasi;

penyusunan RKBMD dan RKPBMD belum mengacu

daftar inventaris barang sebagai dasar

pengalokasian anggaran; perencanaan kebutuhan

BMD dan RKPBMD belum mengacu standar sarana dan

prasarana.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

PT AMI kesulitan likuiditas, manajemen kurang

55

profesional, bidang usaha yang dikelola tidak

berjalan baik dan beban operasional tinggi.

Sedangkan PD Taru Martani selain kesulitan

likuiditas, juga terdapat 6 BUKP kurang sehat.

4.3.2.1 Kekuatan

1) Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan

sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi

terbesar dalam PAD

2) Lokasi strategis dan pelayanan pajak dan

retribusi-online mudah diakses oleh

masyarakat

3) Potensi sumber-sumber PAD tersedia 4) Pengembangan BUMD menjadi lokomotif

perekonomian dan sumber PAD DIY

5) Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk perencanaan, penganggaran,

penatausahaan dan pelaporan yang efektif dan

efisien, transparan dan akuntabel

6) Penyelenggaraan penatausahaan aset dengan

sistem aplikasi menertibkan administrasi

pengelolaan Barang milik daerah.

7) Adanya website sebagai media informasi

4.3.2.2 Kelemahan.

1) Meningkatnya tunggakan pajak kendaraan

bermotor yang tidak tertagih karena

terbatasnya SDM untuk penagihan tunggakan

pajak KBM.

2) Lemahnya identifikasi potensi karena

keterbatasan kewenangan pungutan untuk

retribusi daerah dan anggaran untuk

sosialisasi dan promosi terbatas dan sistem

pengawasan retribusi kurang optimal

3) Kewenangan pemda sebatas peningkatan kinerja dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMD

4) Pengurus dan penyimpan barang belum optimal dalam pengoperasian aplikasi.

5) "Asset idle" pada SKPD belum

teridentifikasi.

6) Pengadaan barang belum mengacu pada

kebutuhan barang milik daerah, pemeliharaan

belum mengacu pada daftar kebutuhan

pemeliharaan barang milik daerah

56

Tabel T.IV.C.14

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN KELEMAHAN

1)Pajak Kendaraan Bermotor

menjadi sumber pendapatan

dengan kontribusi terbesar

dalam PAD

2)Lokasi strategis, pelayanan

pajak dan retribusi on-

line,mudah diakses oleh

masyarakat

1)Meningkatnya tunggakan

pajak kendaraan bermotor

yang tidak tertagih

karena terbatasnya SDM

untuk penagihan

tunggakan pajak KBM.

3)Potensi sumber-sumber PAD

tersedia

2)Lemahnya identifikasi

potensi karena

keterbatasan kewenangan

pungutan untuk retribusi

daerah dan anggaran

sosialisasi dan promosi

terbatas, serta sistem

pengawasan retribusi

kurang optimal

4)BUMD menjadi lokomotif

perekonomian dan sumber PAD

DIY

3)Kewenangan pemda dalam

pengelolaan BUMD sebatas

peningkatan kinerja dan

fasilitasi dalam

pengelolaan BMD

5)Sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah

untuk perencanaan,

penganggaran, penatausahaan

dan pelaporan yang efektif

dan efisien, transparan dan

akuntabel.

4)Pengurus dan penyimpan

barang belum optimal

dalam pengoperasian

aplikasi.

6)Penyelenggaraan

penatausahaan aset dengan

sistem menertibkan

administrasi pengelolaan

Barang milik daerah.

5."Asset idle" pada SKPD

belum teridentifikasi

7)Adanya website sebagai

media informasi

6.Pengadaan barang belum

mengacu pada kebutuhan

barang milik daerah,

pemeliharaan belum

mengacu pada daftar

kebutuhan pemeliharaan

barang milik daerah

57

PELUANG ANCAMAN/TANTANGAN

1) Pertumbuhan ekonomi

menyebabkan bertambahnya

kendaran baru

2) Rencana kenaikan harga BBM 3) Tarif pungutan dalam

Pengelolaan retribusi

daerah dapat disesuaikan

dengan kemampuan masyarakat

di daerah.

4) Koordinasi, klarifikasi

dan inventarisasi

terhadap penggunaan

barang milik daerah

5) Badan Usaha Milik Daerah

dapat dikembangkan dan

ditingkatkan

6) Kualitas dan kapabilitas

SDM pengelola keuangan

dan aset masih bisa

dikembangkan.

1) Potensi pendapatan dari

pajak PKB setiap tahun

naik sehingga akan

mengalami titik jenuh

mengakibatkan stagnan

dan terus menurun,

sehingga sumber PAD dari

pajak akan menurun

2) Adanya pembatasan /

kepemilikan KBM selain

untuk menekan penggunaan

BBM karena luasan dan

panjang lintasan jalan

yang terbatas serta

potensi polusi.

3) Penentuan harga satuan

yang sangat cepat

berubah sedangkan proses

perundangan membutuhkan

waktu, sehingga antara

target dan realisasi

terdapat gap yang tinggi

4) Regulasi tentang


daerah sering berubah

58

Tabel T.IV.C.15

Analisis SWOT

Faktor Internal

Faktor Internal

STRENGHTS ( S ) 1) Pajak kendaraan bermotor merupakan

sumber pendapatan dengan kontribusi

terbesar dalam PAD

2) Lokasi strategis dan pelayanan pajak

dan retribusi-online mudah diakses

oleh masyarakat

3) Potensi sumber-sumber PAD tersedia 4) BUMD menjadi lokomotif perekonomian

dan sumber PAD DIY

5) Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk perencanaan,

penganggaran, penatausahaan dan

pelaporan yang efektif dan efisien,

transparan dan akuntabel

6) penyelenggaraan penatausahaan, aset

dengan sistem aplikasi menertibkan

administrasi pengelolaan Barang milik

daerah.

7) Website sebagai media informasi

WEAKNESSES (W) 1)Meningkatnya tunggakan pajak

kendaraan bermotor yang tidak

tertagih karena terbatasnya

SDM untuk penagihan tunggakan

pajak KBM.

2)Lemahnya identifikasi potensi

karena keterbatasan

kewenangan pungutan untuk

retribusi daerah dan anggaran

untuk sosialisasi dan promosi

terbatas serta sistem

pengawasan retribusi kurang

optimal.

3)Kewenangan pemda sebatas

peningkatan kinerja dan

fasilitasi dalam pengelolaan

BUMD.

4)Pengurus dan penyimpan barang

belum optimal dalam

pengoperasian aplikasi

5)Aset idle pada SKPD belum

teridentifikasi

6)Pengadaan barang belum

mengacu pada kebutuhan barang

milik daerah, pemeliharaan

belum mengacu kepada daftar

kebutuhan pemeliharaan barang

milik daerah

59

OPPORTUNITIES - O

1)Pertumbuhan ekonomi menyebabkan

bertambah kendaran baru

2)Rencana kenaikan harga BBM

3)Tarif pungutan dalam Pengelolaan

reritribusi daerah dapat

disesuaikan dengan kemampuan

masyarakat di daerah

4)Badan Usaha Milik daerah dapat

dikembang dan ditingkatkan

5)Koordinasi, klarifikasi dan

inventarisasi terhadap penggunaan

barang milik daerah

6)Kualitas dan kapabilitas SDM

pengelola keuangan dan aset masih

bisa dikembangkan

STRATEGI S - O

1)Intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan dari pajak retribusi dan

lain-lain pendapatan

2)Penentuan tarif pungutan untuk Perda

sebagai dasar regulasi pungutan

Retribusi

3)Pengembangan manajemen BUMD

4)Penguatan Modal dan pengembangan usaha

5)Monitoring dan investigasi aset daerah

6)Peningkatan Kualitas SDM

STRATEGI W - O

1)Jemput bola dan mendekatkan

lokasi pelayanan kepada wajib

pajak

2)Penggalian sumber pendapatan

dan penentuan besaran tarif

retribusi

3)Penataan kelembagaan BUMD

4)Verifikasi, klasifikasi dan

penilaian

5)Diklat / Bimtek pengelolaan

keuangan dan aset daerah

THREATS- T

1) Potensi pendapatan dari pajak PKB

setiap tahun naik sehingga akan

mengalami titik jenuh mengakibatkan

stagnan dan terus menurun, sehingga

sumber PAD dari pajak akan menurun.

2) Adanya pembatasan /kepemilikan KBM

selain untuk menekan penggunaan BBM

karena luasan dan panjang lintasan

jalan yang terbatas serta potensi

polusi.

3) Penentuan harga satuan yang sangat cepat berubah sedangkan proses

perundangan membutuhkan waktu,

sehingga antara target dan

realisasi terdapat gap yang tinggi

4) Regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah sering berubah

STRATEGI S - T

1)Penggalian sumber-sumber pontensi

peningkatan PAD selain pajak.

2)Percepatan regulasi dasar pungutan

3)Perencanaan penganggaran daerah sesuai

peraturan perundang-undangan yang

berlaku

4)Pelaporan keuangan sesuai ketentuan

yang berlaku

STRATEGI W - T

1)Perbaikan manajement terhadap

semua potensi pendapatan

daerah dari pajak, retribusi

dan lain-lain pendapatan.

2)Intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan

dari pajak retribusi dan


60

1. Sasaran meningkatnya pendapatan dari pajak,

retribusi dan lain-lain pendapatan, strategi

yang dilakukan adalah Perbaikan manajemen dan

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari

pajak dan, retribusi dan lain-lain pendapatan .

2. Sasaran Efisiensi dan efektifitas anggaran

daerah, strategi yang dilakukan adalah

perencanaan dan penganggaran belanja daerah

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku .

3. Sasaran meningkatnya transparansi dan

akuntabilitas penyusunan APBD Kab/Kota, strategi

yang dilakukan adalah perencanaan dan

penganggaran belanja daerah dan pelaporan

keuangan disesuaikan dengan ketentuan yang

berlaku.

4. Sasaran meningkatnya kinerja BUMD, strategi

yang dilakukan adalah Penataan kelembagaan BUMD,

Pengembangan Manajemen BUMD, penguatan

permodalan dan pengembangan usaha

5. Sasaran meningkatnya pemanfaatan aset daerah

secara efektif, strategi yang dilakukan adalah

dengan verifikasi, klasifikasi dan penilaian,

monitoring dan investigasi aset daerah

6. Sasaran meningkatnya pelayanan kepada wajib

pajak dan wajib retribusi, dilakukan dengan

strategi jemput bola dan mendekatkan lokasi

layanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

7. Sasaran meningkatnya kemampuan SDM pengelola

keuangan dan aset, strategi yang dilakukan

Diklat keuangan dan aset daerah.

61

Sedang kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan koordinasi dan kualitas SDM

pengelolaan pendapatan daerah

2. Peningkatan pelayanan, pemenuhan Sarpras dan

Sistem.

3. Perubahan bentuk badan hukum, penataan manajemen

dan penyehatan BUMD.

4. Pendayagunaan kekayaan daerah

5. Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan

6. Pemberian penghargaan dan sanksi

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan dapat digambarkan sebagaimana tabel

dibawah ini.

62

Tabel T.IV.C.16

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset terbaik se Indonesia

Misi 1 : Mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kemampuan

keuangan daerah untuk

membiayai pembangunan

daerah

Meningkatnya pendapatan

daerah dari pajak,

retribusi dan lain-lain

pendapatan

1. Perbaikan manajemen

terhadap semua potensi

pendapatan daerah dari

pajak, retribusi dan


2. Intensifikasi dan

ekstensifikasi

pendapatan daerah dari

pajak retribusi dan


Peningkatan Koordinasi

dan Kualitas SDM

Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Misi 2 : Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah


Mewujudkan pengelolaan

keuangan yang transparan

dan akuntabel

Meningkatnya kualitas


daerah

1.Perencanaan penganggaran

penatausahaan dan

pelaporan keuangan

daerah sesuai peraturan

perundang-undangan uang

berlaku

Ketepatan waktu proses

Pengelolaan Keuangan

63

Misi 3 : Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD


Mengoptimalkan

peningkatan kinerja

Badan Usaha Milik Daerah

Meningkatnya kinerja BUMD 1. Penataan kelembagaan

BUMD

2. Pengembangan Manajemen

BUMD

3. Penguatan modal dan

pengembangan usaha

Perubahan bentuk badan

hukum, penataan

manajemen dan penyehatan

BUMD.

Misi 4 : Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah


Meningkatkan kontribusi

Pendapatan asli daerah

bagi pemda

Meningkatnya kualitas

pengelolaan aset (tanah,

bangunan, kendaraan)

Verifikasi, klasifikasi

dan penilaian,

Monitoring dan investigasi

aset daerah

Pendayagunaan kekayaan

daerah

65

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Tabel T.V.C.17

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Sasaran

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indiaktor

Kinerja

Program

(outcome)

dan kegiatan

( output)

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

- 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penangung

Jawab

Indikator

Sasaran Tahun-1 (2013) Tahun-2 (2014) Tahun-3 (2015) Tahun-4 (2016) Tahun-5 (2017)

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Lokasi

target Rp000 target Rp000 target Rp000 target Rp000 target Rp000 target Rp000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Urusan Wajib

1.20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

keuangan daerah,

Perangkat Daerah,

Kepagawaian dan

persandian

1.20.09 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

daerah

meningkat

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Peningkatan

kualitas

pelayanan

internal

100

100

4,326,568

100

5,496,921

100

6,004,327

100

6,604,760

100

7,265,236

100

29,697,812

DPPKA

01.01 Penyediaan Jasa

Rurat Menyurat

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 tahun 100 19,549 100 22,345 100 24,575 100 27,033 100 29,736 100 29,736 DPPKA DPPKA

DIY dan 5

KPPD se

DIY

66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Komunikasi,

Sumberdaya, Air

dan Listrik

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 tahun 100 1,459,188 100 1,623,541 100 1,783,896 100 1,964,485 100 2,160,934 100 2,160,934 DPPKA DPPKA

DIY dan

5 KPPD

se DIY


Jaminan Barang

Milik Daerah

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

40 gedung,

55

kendaraan

100 490,000 100 815,000 100 900,000 100

990,000

100 1,089,000 100 1,089,000 DPPKA DPPKA

DIY

01.06 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan

Kendaraan Dinas

Operasional

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran


DIY dan

5 KPPD

se DIY


Administrasi

Keuangan

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

85 orang 100 198,240 100 198,240 100 198,240 100

218,064

100 239,873 100 239,873 DPPKA DPPKA

DIY dan

5 KPPD

se DIY


Kebersihan Kantor

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 tahun, 10

gedung

100 574,990 100 596,696 100 646,566 100 711,222 100 782,344 100 782,344 DPPKA DPPKA

DIY dan

5 KPPD

se DIY

01.10 Penyediaan Alat

tulis kantor

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 tahun, 65

jenis

100 336,098 100 368,997 100 403,697 100

444,066

100 488,473 100 488,473 DPPKA DPPKA

DIY dan

5 KPPD

se DIY

01.11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

penggandaan

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran


DIY dan

5 KPPD

se DIY

01.12 Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

15 jenis 100 79,989 100 92,088 100 101,296 100 111,426 100 122,569 100 122,569 DPPKA DPPKA

DIY dan

5 KPPD

se DIY

01.14 Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran


DIY dan

5 KPPD

se DIY

67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01.15 Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 tahun 100 68,865 100 74,805 100 80,817 100

88,898

100 97,788 100 97,788 DPPKA DPPKA

DIY dan

5 KPPD

se DIY

01.17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran


DIY dan

5 KPPD

se DIY

01.18 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 tahun 100 524,635 100 996,976 100 1,081,710 100 1,189,710 100 1,308,681 100 1,308,681 DPPKA DPPKA

DIY dan

5 KPPD

se DIY


Keamanan

Kantor/Gedung/Te

mpat kerja

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

6 orang 100 90,990 100 97,489 100 110,107 100 121,107 100 133,218 100 133,218 DPPKA Bangun

tapan,

Tegalre

jo,

Kalasan

01.26 Penyediaan

Retribusi Sampah

Prosentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 tahun 100 9,600 100 10,000 100 11,000 100 12,100 100 13,310 100 13,310 DPPKA 5 KPPD

se DIY

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Prosentase

penyediaan

dan

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

aparatur

02 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Peningkatan

kualitas

sarana dan

prasarana

kerja

100%

100

27,906,460

100

7,608,497

100

7,957,520

100

8,137,074

100

8,950,782

100

60,560,333

DPPKA

02.02 Pengadaan Tanah Posentase

penyediaan

dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

2 bidang 100 - 100 11,170,000 0 - 0 - 0 - 100 11,170,000 DPPKA Bantul,

Sleman

02.03 Pembangunan

Gedung kantor

Posentase

penyediaan

dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

2 gedung,

3.500 m2

100 20,369,000 100 11,087,000 100 30,000,000 0 - 0 - 100 61,456,000 DPPKA Bantul,

Kulon

progo

68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

02.05 Pengadaan

Kendaraan dinas

/operasional

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

4 unit 100 1,650,000 100 1,059,463 0 - 100 530,000 100 583,000 100 583,000 DPPKA DPPKA

DIY

02.07 Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

6 jenis 100 363,887 100 691,855 100 718,690 100 790,559 100 869,615 100 869,615 DPPKA DPPKA

DIY dan 5

KPPD se

DIY

02.09 Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

6 jenis, 36

unit

100 573,994 100 655,248 100 720,772 100 792,850 100 872,135 100 872,135 DPPKA DPPKA

DIY dan 5

KPPD se

DIY

02.10 Pengadaan

Mebeleur

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

7 set, 11

buah

100 216,583 100 234,030 100 257,176 100 283,176 100 311,493 100 311,493 DPPKA DPPKA

DIY dan 5

KPPD se

DIY

02.11 DED Pembangunan

Gedung Kantor

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

2 set

gambar

gedung, 2

set RAB

100 150,000 100 400,000 0 - 0 - 0 - 100 550,000 DPPKA Bantul,

Sleman

02.21 Pemeliharaan

Rutin/berkala

rumah dinas

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

7 PBB, 1

tahun

100 44,931 100 49,424 100 54,367 100 59,804 100 65,784 100 65,784 DPPKA Gondoku

suman,

Kotagede

,

Umbulha

rjo,

Wirobraj

an,

Depok

69

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

02.22 Pemeliharaan rutin

berkala gedung

kantor

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

1 tahun 100

530,850

100 883,080 100 971,388 100 1,068,526 100 1,175,379 100 1,175,379 DPPKA DPPKA

DIY dan 5

KPPD se

DIY

02.24 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas

operasional

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur)

1 tahun 100 652,118 100 785,020 100 863,522 100 949,874 100 1,044,862 100 1,044,862 DPPKA DPPKA

DIY dan 5

KPPD se

DIY

02.26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

1 tahun, 3

jaringan,

65 unit

100

849,850

100 951,978 100 1,047,176 100 1,151,893 100 1,267,083 100 1,267,083 DPPKA DPPKA

DIY dan 5

KPPD se

DIY

02.28 Pemeliharaan rutin

berkala peralatan

gedung kantor

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

7 jenis, 130

unit

100 167,250 100 195,885 100 215,473 100 237,020 100 260,722 100 260,722 DPPKA DPPKA

DIY dan 5

KPPD se

DIY

02.30 Pemeliharaan Arsip

kendaraan

bermotor

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

695.000

berkas,

15.000

buah, 30

buah

100 1,407,797 100 1,111,334 100 1,222,467 100 1,344,714 100 1,479,185 100 1,479,185 DPPKA 5 KPPD

se DIY

02.31 Pemeliharaan Arsip

Keuangan

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

17.500

berkas,

650 m2,

1.500 buah

100 154,000 100 169,400 100 186,340 100 204,974 100 225,471 100 225,471 DPPKA DPPKA

DIY

02.32 Pemeliharaan

Jaringan Sistem

Informasi

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur


DIY

02.40 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Jabatan

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

2 unit 100 90,000 100 170,650 100 187,715 100 206,486 100 227,135 100 227,135 DPPKA Sewon,

Depok

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

02.49 Perubahan Status

Hukum Barang

Daerah

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

5 gedung,

100 R.4, 25

R.2

100 133,300 100 169,828 100 186,811 100 205,492 100 226,042 100 226,042 DPPKA DPPKA

DIY

02.57 Sensus Barang

Milik Daerah

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

34 SKPD,

64 UPTD

100 330,000 0 0 - 0 - 0 - 100 330,000 DPPKA 34

SKPD+

UPTD se

DIY

02.60 Monitoring dan

investigasi

pengelolaan barang

milik daerah

Posentase

penyediaan dan

pemeliharaan

Sarpras

Aparatur

1 dokumen 100 148,990 100 149,260 100 198,000 100 217,800 100 239,580 100 239,580 DPPKA DPPKA

DIY

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Prosentase

PNS yang

mengikuti

diklat

05 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

100%

100%

550,318

100%

606,959

100%

652,162

100%

717,378

100%

789,116

100%

3,315,933

DPPKA

05.02 Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

Prosentase

PNS yang

mengikuti

sosialisasi

/diklat

675 orang 100 195,000 100 243,119 100 267,431 100 294,174 100 323,591 100 323,591 DPPKA 5 KPPD

se DIY

05.08 Bimtek Kasamsatan Prosentase

PNS yang

mengikuti

sosialisasi

/diklat

168 orang 100 70,000 100 58,910 100 64,801 100 71,281 100 78,409 100 78,409 DPPKA 5 KPPD

se DIY

05.42 Pembinaan dan

pelaksanaan

Bimtek bagi

pengelola keuangan

Prosentase

PNS yang

mengikuti

sosialisasi

/diklat

186 orang 100 255,389 100 275,000 100 290,000 100 319,000 100 350,900 100 350,900 DPPKA DPPKA

DIY

05.46 Pembinaan Teknis

Penyusunan APBD

Prosentase

PNS yang

mengikuti

sosialisasi

/diklat


DIY

71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan daerah

meningkat

Terlaksananya

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

06 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terwujudnya

akuntabilitas

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

100%

100

155,730

100%

162,078

100

178,286

100%

178,115

100%

213,926

100%

888,135

DPPKA

06.02 Penyusunan

Laporan Kinerja

SKPD

LAKIP, Rencana

Kinerja

Tahunan dan

Penetapan

Kinerja

3dokumen 100 7,494 100 8,243 100 9,067 100 9,974 100 10,971 100 10,971 DPPKA DPPKA

DIY

06.17 Penyusunan

Laporan Keuangan

SKPD

Laporan

keuangan

smesteran,

prognosis

realisasi dan

laporan

keuangan akhir

tahun SKPD

2 laporan 100 24,396 100 26,835 100 29,519 100 32,471 100 35,718 100 35,718 DPPKA DPPKA

DIY

06.18 Penyusunan

rencana program

dan kegiatan SKPD

serta

Pengembangan

Data dan Informasi

Sinkronisasi

pengembangan

FGD

penyusunan

rencana

program dan

kegiatan

instansi

3 dokumen,

40 org, 3

kali

100 92,245 100 92,245 100 101,469 100 93,616 100 120,978 100 120,978 DPPKA DPPKA

DIY

06.19 Monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

program kegiatan

SKPD

Kompilasi

laporan dan

rakor evaluasi

realisasi

pelaksanaan

kegiatan

1 dokumen,

30 orang

100 31,595 100 34,754 100 38,229 100 42,052 100 46,258 100 46,258 DPPKA DPPKA

DIY

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembangunan

daerah

Meningkatnya

pendapatan

daerah dari

pajak, retribusi

dan lain-lain

pendapatan

Prosentase

kontribusi PAD

terhadap

pendapatan

daerah

17 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan

keuangan Daerah

Prosentase

peningkatan

PAD

10.26% 10.47% 8,306,453 11.49% 9,137,098 11.51% 10,050,808 11.52% 11,055,889 11.54% 12,161,478 11.54% 12,161,478 DPPKA

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendalian

Akuntansi

dan

pelaporan

17.04 Penyusunan Sisdur

Pengelolaan

keuangan Daerah

Pergub dan

Sosialisasi

Sistem dan

prosedur

Pengelolaan

keuangan

Daerah

2 Pergub, 1

kali, 90

orang

100 90,000 0 0 - 0 - 0 - 0 - DPPKA DPPKA

DIY

72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.06 Penyusunan

Rancangan Perda

tentang APBD

Rancangan

peraturan

daerah tentang

APBD

1 Raperda,

34 SKPD,

800 buku

100 699,048 100 713,208 100 738,208 100 812,029 100 893,232 100 893,232 DPPKA Proses

penyusu

nan

APBD

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.07 Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang Penjabaran

APBD

Rancangan

peraturan

Gubernur

tentang

Penjabaran

APBD

1 raperda,

500 SET

100 727,524 100 757,524 100 782,524 100 860,776 100 946,854 100 946,854 DPPKA Proses

penyusu

nan

penjabar

an APBD

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.08 Penyusunan

Rancangan Perda

tentang Perubahan

APBD

Rancangan

peraturan

daerah tentang

Perubahan

APBD

1 Raperda,

500 buku

100 620,557 100 645,557 100 670,557 100 737,613 100 811,374 100 811,374 DPPKA Proses

penyusu

nan

perubah

an APBD

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.09 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran

Perubahan APBD

Rancangan

peraturan

gubernur

tentang

penjabaran

perubahan

APBD

1 Rapergub,

500 buku

100 684,307 100 714,307 100 739,307 100 813,237 100 894,561 100 894,561 DPPKA Proses

penyusu

nan

penjabar

an

perubah

an APBD

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.10 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang

Pertanggungjawab

an APBD

Rancangan

peraturan

daerah tentang

pertanggungja

waban

pelaksanaan

APBD

1 Raperda,

34 SKPD,

600 buku

100 412,272 100 453,500 100 498,850 100 548,735 100 603,608 100 603,608 DPPKA Proses

penyusu

nan

pertangg

ungjawab

an

pelaksan

aan

APBD

73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendalia

n Akuntansi

dan

pelaporan

17.11 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran

Pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBD

Rancangan

peraturan

gubernur

tentang

penjabaran

pertanggungja

waban

pelaksanaan

APBD

1

Rapergub,

150 buku

100

120,996

100 133,096 100

146,406

100 161,046 100 177,151 100 177,151 DPPKA Proses

penyusu

nan

penjabar

an

pertangg

ungjawab

an

pelaksan

aan

APBD

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.15 Bimbingan Teknis

Implementasi Paket

Regulasi tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pembinaan

teknis

implementasi

paket regulasi

tentang

penyusunan

laporan

keuangan

120 orang,

4 akt

100 199,352 100 219,287 100 241,216 100 265,337 100 291,871 100 291,871 DPPKA DPPKA

DIY

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembangunan

daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

peningkatan

PAD

17.19 Intensifikasi dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan

pendapatan daerah

Konsultasi,

fasilitasi

penerimaan

dana

perimbangan,

rekonsiliasi

data DBH PBB

dan BP PBB

5

dokumen

100 537,715 100 564,600 100 591,486 100 650,635 100 715,698 100 715,698 DPPKA Proses

intensifik

asi dan

ekstensif

ikasi

sumber-

sumber

pendapat

an

daerah

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.20 Penatausahaan dan

pengendalian gaji

pegawai daerah

Pendampingan

pencetakan

daftar gaji,

laporan

tahunan

realisasi gaji

dan koordinasi

IWP dengan

pihak ketiga,

pemerintah

pusat dan

provinsi lain

34 SKPD 100 476,741 100 389,000 100 395,000 100 434,500 100 477,950 100 477,950 DPPKA Proses

penataus

ahaan

dan

pengend

alian gaji

pegawai

pemda

DIY

74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembangunan

daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

peningkatan

PAD


ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan di

KPPD Bantul

Pemungutan

pajak

kendaraan

bermotor,

Retribusi dan

lain-lain

pendapatan

Rp.

152.327.02

2.000,- ,

250.000

lembar

100 1,007,672 100 1,057,958 100 1,163,754 100 1,280,129 100 1,408,142 100 1,408,142 DPPKA 15

kecamat

an di

Bantul

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembangunan

daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

peningkatan

PAD


ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan di

KPPD Gunungkidul

Pemungutan

pajak

kendaraan

bermotor,

Retribusi dan

lain-lain

pendapatan

Rp.

49.839.50

0.000,- ,

270.000

lembar

100 547,131 100 495,000 100 544,500 100 598,950 100 658,845 100 658,845 DPPKA 18

kecamat

an di

Gunungki

dul

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembanguna

n daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

peningkatan

PAD


ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan di

KPPD Kota

Yogyakarta

Pemungutan

pajak

kendaraan

bermotor,

Retribusi dan

lain-lain

pendapatan

Rp.

176.985.16

3.000,-

100 1,071,050 100 1,260,090 100 1,386,099 100 1,524,708 100 1,677,179 100 1,677,179 DPPKA 14

kecamat

an di

Kota

Yogyakar

ta

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembanguna

n daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

peningkatan

PAD


ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan di

KPPD Kulonprogo

Pemungutan

pajak

kendaraan

bermotor,

Retribusi dan

lain-lain

pendapatan

Rp.

44.256.00

0.000,-

100 628,055 100 660,000 100 726,000 100 798,600 100 878,460 100 878,460 DPPKA 12

kecamat

an di

Kulonpro

go

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembanguna

n daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

peningkatan

PAD


Ekstensifikasi

Sumber-sumber

Pendapatan di

KPPD Sleman

Pemungutan

pajak

kendaraan

bermotor,

Retribusi dan

lain-lain

pendapatan

Rp.

331.669.34

0.000,- ,

250.000

lembar

100 1,658,419 100 1,500,000 100 1,650,000 100 1,815,000 100 1,996,500 100 1,996,500 DPPKA 16

kecamat

an di

Sleman

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.26 Pembinaan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Keputusan

pengguna

anggaran,

kuasa

pengguna

anggaran dan

bendahara

3 SK Gub, 1

Pergub, 5

bank

100 75,000 100 165,000 100 181,500 100 199,650 100 219,615 100 219,615 DPPKA Proses

penyusu

nan

kebijakan

pengelol

aan

75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembanguna

n daerah

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.28 Pembinaan

Pengelolaan

Keuangan BLUD

Penilaian dan

workshop PPK

BLUD

1 Pergub, 1

SK Gub, 3

SKPD

100 90,000 100 90,000 100 99,000 100 108,900 100 119,790 100 119,790 DPPKA Kab.

Sleman

dan Kota

Yogyakar

ta

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembanguna

n daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

peningkatan

PAD

17.29 Pembinaan

Pengelolaan Pajak

Daerah

Pembinaan

teknis aparat

pengelolaan

pajak daerah


DIY

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembanguna

n daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

peningkatan

PAD

17.31 Pelayanan

Kesamsatan

Pelayanan

wajib pajak

kendaraan

bermotor,

publikasi dan

software

aplikasi

6 pameran,

5 SKH,

spanduk, 3

software

100 717,475 100 753,349 100 789,000 100 867,900 100 954,690 100 954,690 DPPKA Proses

pelayana

n pajak

kendaraa

n

bermoto

r

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembanguna

n daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

peningkatan

PAD

17.39 Penyusunan

Penghitungan

Dasar Pengenaan

PKB dan BBNKB

Dasar

pengenaan

PKB, BBNKB

dan Tabel NJKB

1 Pergub, 1

tabel

100 168,870 100 177,870 100 185,000 100 203,500 100 223,850 100 223,850 DPPKA DPPKA

DIY

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembanguna

n daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

peningkatan

PAD

17.46 Perencanaan dan

pengendalian

pendapatan daerah

Dokumen

perencanaan

dan

pengendalian

pendapatan

daerah

1 dokumen 100 173,490 100 182,164 100 190,443 100 209,487 100 230,436 100 230,436 DPPKA Proses

perencan

aan dan

pengend

alian

pendapat

an

daerah

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

teransparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.49 Penyusunan

laporan keuangan

dekonsentrasi dan

tugas pembantuan

Laporan

keuangan dana

dekonsentrasi

dan TP di

wilayah DIY

2 laporan,

24 SKPD,

25 SK Gub

100 142,705 100 142,705 100 156,975 100 172,673 100 189,940 100 189,940 DPPKA DPPKA

DIY

76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembanguna

n daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

PAD

terhadap

APBD

17.50 Pembinaan

Pengelolaan

Retribusi Daerah

Penyelenggara

an koordinasi

pembinaan

retribusi

daerah

36 kali 100 163,281 100 171,445 100 180,017 100 198,019 100 217,821 100 217,821 DPPKA Proses

pembuin

aan

pengelol

aan

retribusi

daerah

di DIY

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

teransparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.60 Pengesahan dan

Penetapan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Dokumen

pelaksanaan

laporan cash

bughet dan idle

cash, SPD

SKPD

34 SKPD,

390 buku,

4 triwulan

100 312,965 100 332,965 100 352,965 100 388,261 100 427,087 100 427,087 DPPKA Kecamat

an

Danureja

n

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

teransparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.61 Pengesahan dan

Penetapan

Dokumen

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

Dokumen

pelaksanaan

perubahan,

laporan cash

bughet dan idle

cash, SPD

SKPD

34 SKPD,

390 buku, 1

triwulan

100 302,333 100 319,175 100

339,175

100 373,093 100 410,402 100 410,402 DPPKA Kecamat

an

Danureja

n

Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembangunan

daerah

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

PAD

terhadap

APBD

17.64 Penggalian

sumber-sumber

potensi pendapatan

daerah

Dokumen

sumber-

sumber

potensi

pendapatan

daerah

1 dokumen 100 119,504 100 119,321 100

131,253

100 144,378 100 158,816 100 158,816 DPPKA Proses

penggali

an

potensi

sumber

pendapat

an

daerah

Meningkatkan

pelayanan

prima

kepada

masyarakat

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

PAD

terhadap

APBD

17.66 Peningkatan

Kualitas

pemungutan pajak

daerah di KPPD

Kota Yogyakarta

Sertifikasi ISO

9001 : 2008

1 sertifikat,

1 aplikasi, 1

unit mobil,

2 unit SPM

100 70,000 100 137,000 100 84,700 100 93,170 100 102,487 100 102,487 DPPKA KPPD

Yogyakar

ta

Meningkatkan

pelayanan

prima

kepada

masyarakat

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

PAD

terhadap

APBD

17.66 Peningkatan

Kualitas

pemungutan pajak

daerah di KPPD

Sleman

Sertifikasi ISO

9001 : 2008

1 sertifikat,

1 aplikasi,

25 org, 1

hr, 2 kl

100 70,000 100 137,000 100 84,700 100 93,170 100 102,487 100 102,487 DPPKA KPPD

Sleman

77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.70 Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Kompilasi

laporan

keuangan

smesteran dan

akhir tahun

anggaran

pemerintah

daerah

2 laporan,

34 SKPD

100 280.623 100 308,685 100 339.553 100 373.508 100 410.859 100 410.859 DPPKA Proses

penyusu

nan

laporan

keuanga

n

pemerint

ah

daerah

Meningkatkan

kontribusi

Pendapatan

Asli Daerah

bagi pemda

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan aset

daerah

Prosentase

Aset

Daerah

Yang dapat

dimanfaatk

an

17.72 Pembinaan dan

Pengembangan

pelaksanaan

Program Sistem

Informasi

Manajemen Aset

(SIMA)

Software dan

pendampingan

entri data

dalam aplikasi

barang

persediaan,

SIMA, SIPKD

Modul Aset

3 aplikasi,

194 orang

100 192,374 100 168,674 100 185,541 100 204,095 100 224,505 100 224,505 DPPKA DPPKA

DIY

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.68 Pembinaan dan

pengembangan

program gaji

pegawai daerah

Program gaji

pegawai

daerah

terpelihara

sesuai

peraturan

1 paket

program

100 150000 100 165,000 100 175.000 100 192.500 100 211.750 100 211.750 DPPKA Proses

gaji

pegawai

daerah

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.69 Peningkatan

pelayanan sistem

penerbitan SP2D

Penerbitan,

Pencetakan

dan

pemeliharaan

perangkat

penerbitan

SP2D

1 paket

program

100 105.000 100 115,000 100 125.000 100 137500 100 151.250 100 151.250 DPPKA DPPKA

DIY

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.73 Implementasi

Standar Akuntansi

Pemerintahan

Berbasis Acrual

Kebijakan

akuntansi

berbasis

acrual

tersosialisasi

kepada semua

SKPD

34 SKPD 100 150,000 100 265,000 100

181,500

100 199,650 100 219,615 100 219,615 DPPKA Kota

Yogyakar

ta

78

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan

pelayanan

prima

kepada

masyarakat

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

PAD

terhadap

APBD

17.74 Peningkatan

Kualitas

Pemungutan Pajak

Daerah di KPPD

Bantul

Sertifikasi ISO

9001 : 2008

1 sertifikat,

1 aplikasi

100 70,000 100 137,000 100 84,700 100 93,170 100 102,487 100 102,487 DPPKA KPPD di

Bantul

Meningkatkan

pelayanan

prima

kepada

masyarakat

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

PAD

terhadap

APBD

17.75 Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Pemungutan Pajak

Daerah di KPPD

Gunungkidul

Sertifikasi ISO

9001 : 2008

1 sertifikat,

1 aplikasi

100

70,000

100 137,000 100 84,700 100 93,170 100 102,487 100 102,487 DPPKA KPPD

Gunungki

dul

Meningkatkan

pelayanan

prima

kepada

masyarakat

Meningkatnya

pendapatan daerah

dari pajak,

retribusi dan lain-

lain pendapatan

Prosentase

PAD

terhadap

APBD

17.76 Peningkatan

kualitas pelayanan

pemungutan pajak

daerah di KPPD

Kulonprogo

Sertifikasi ISO

9001 : 2008

1 sertifikat,

1 aplikasi

100 70,000 100 137,000 100 84,700 100 93,170 100 102,487 100 102,487 DPPKA KPPD

Kulonpro

go

Meningkatkan

kontribusi

PAD bagi

Pemda

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan aset

daerah

Prosentase

Aset

Daerah

Yang dapat

dimanfaatk

an

17.82 Penatausahaan

Barang Milik

Daerah

Laporan

mutasi, daftar

kebutuhan,

daftar

kebutuhan

pemeliharaan,

rencana

kebutuhan dan

RKPBD

1 buku, 194

orang

pengelola

barang

100 135,000 - - - - - - - - 100 135.000 DPPKA Proses

penata

usahaan

barang

milik

daerah

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

17.83 Penyusunan

Aplikasi Dana Hibah

dan Bansos

Sistem Aplikasi

pengelolaan

dana keuangan

hibah dan

bansos

1 program

aplikasi

100 58,959 0 0

-

0 - 0 - 100 58,959 DPPKA DPPKA

DIY

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

transparansi dan

akuntabilitas

penyusunan APBD

Kab./Kota

Jumlah

Raperda

APBD

Kab/Kota

yang di

evaluasi

18 Program

Pembinaan dan

fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota

Peningkatan

pengelolaan

keuangan

kabupaten/ko

ta sesuai

peraturan

perundangan

yang berlaku

100% 100% 494,996 100% 350,653 100% 375,545 100% 419,340 100% 455,975 100% 2,096,509 DPPKA

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

transparansi dan

akuntabilitas

penyusunan APBD

Kab./Kota

Jumlah

Raperda

APBD

Kab/Kota

yang di

evaluasi

18.01 Evaluasi

Rancangan Perda

tentang APBD

Kab/Kota

Evaluasi

Raperda

Pertanggungja

wabanan,

Perubahan dan

perda APBD

kab/Kota

5 Pergub,

5

kab/kota,

100 396,000 100 460,000 100 506,000 100 556,600 100 612,260 100 2,530,860 DPPKA Kab/Kota

se DIY

79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatnya

transparansi dan

akuntabilitas

penyusunan APBD

Kab./Kota

Jumlah

Raperda

APBD

Kab/Kota

yang di

evaluasi

18.02 Evaluasi

Rancangan

Peraturan KDH

tentang Penjabaran

APBD Kab/Kota

Evaluasi

Rancangan

Peraturan

Walikota/Bupati

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawa

ban, Penjabaran

Perubahan,

Penjabaran APBD

5 Pergub,

5

kab/kota,

2 kali

100 148,824 100 148,824 100

163,707

100 180,077 100 198,085 100 839,517 DPPKA Kab/Kota

se DIY

Meningkatnya

transparansi dan

akuntabilitas

penyusunan APBD

Kab./Kota

Jumlah

Raperda

APBD

Kab/Kota

yang di

evaluasi

18.06 Rapat Kerja

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten / Kota

Raker

pengelolaan

keuangan

kab/kota

2 kali, 75

orang

100 54,858 0 0 0

-

0 - 0 - 100 54,858 DPPKA Kota

Yogyakar

ta

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan daerah

meningkat

Prosentase

penyimpan

gan pada

obyek

pemeriksa

an

20 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase

penyimpangan

pada obyek

pemeriksaan

75% 60% 3,144,764 45% 3,130,000 30% 3,150,00

0

15% 3,208,000 0% 3,230,000 0% 3,230,000 Inspektorat

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan daerah

meningkat

Prosentase

penyimpan

gan pada

obyek

pemeriksa

an

20.03 Pengendalian

Manajemen

Pelaksanaan

Kebijakan Kepala

Daerah

Monitoring dan

pengendalian

manajemen

pelaksanaan

kebijakan

kepala daerah

34 SKPD 100 118,009 100 123,909 100 130,000 100 143,000 100 157,300 100 157,300 DPPKA Kab/Kota

se DIY

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Penurunan

temuan

kelemahan

Sistem

pengendali

an

Akuntansi

dan

pelaporan

20.06 Tindaklanjut Hasil

Temuan

Pengawasan

Laporan tindak

lanjut hasil

pemeriksaan

1 laporan,

35 buku

100 65,753 100 72,328 100

79,561

100 87,517 100 96,268 100 96,268 DPPKA Pemda

DIY

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah

Prosentase

penyimpan

gan pada

obyek

pemeriksa

an

20.13 Tuntutan

Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti

Rugi

Tuntutan

perbendaharaan

dan tuntutan

ganti rugi

61 orang 100 75,000 100 91,688 100 100,856 100 110,942 100 122,036 100 122,036 DPPKA Proses

TPTGR

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah meningkat

Persentase

unit kerja

yang

menerapkan

sistem

administrasi

naskah

dinas

terpadu

23 Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Persentase

unit kerja

yang

menerapkan

sistem

administrasi

naskah dinas

terpadu.

20% 25%

58,832

35% 35,200 50% 36,960 70% 40,656 95% 44,721 95% 44,721 DPPKA

23.05 Pengelolaan data

dan Pengembangan

Teknologi Informasi

Website, Data

base, Company

profile

1 paket 25% 58,832 35% 35,200 50% 36,960 70% 40,656 95% 44,721 95% 44,721 DPPKA DPPKA

DIY

Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah meningkat

Prosentase

rancangan

produk

hukum yang

terselesaikan

26 Program

Penataan

Peraturan

perundang-

undangan

Prosentase

Rancangan

produk hukum

yang

terselesaikan

100% 100%

41,950

0% 0 0%

-

0% - 0% - 100% 41.950 DPPKA

26.26 Penyusunan

Rapergub tentang

Tata Kelola

Pendapatan dari

Jasa Layanan

Rapergub

tentang Tata

kelola

Pendapatan

dari jasa

Layanan,

Sosialisasi

1 Rapergub,

60 orang

100% 41,950 0% 0 0%

-

0% - 0% - 100% 41.950 DPPKA DPPKA

DIY

Meningkatkan

kualitas SDM

Meningkatnya

kemampuan SDM

Pengelola keuangan dan aset

Prosentase

PNS yang

menguasai operasional

SIPKD

36 Program

Peningkatan

Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Prosentase PNS

yang menguasai

operasional SIPKD

5.97% 100% 600,000 100% 660,000 100% 726,000 100% 798,460 100% 878,460 100% 878,460 DPPKA

36.01 Pembinaan dan

Pengembangan

Pelaksanaan

Sistem Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pelatihan dan

Pendampingan

implementasi

SIPKD

34 SKPD,

63 PA/KPA

100% 600,000 100% 660,000 100% 726,000 100% 798,460 100% 878,460 100% 878,460 DPPKA 34 SKPD

se DIY

Meningkatkan

kontribusi

pendapatan

asli daerah

bagi pemda

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan aset

daerah

Prosentase

Aset daerah

yang dapat

dimanfaatkan

39 Program

Pengembangan

Investasi dan Aset

Daerah

Prosentase

Aset daerah

yang

dioptimalkan

11.29% 11.43% 382,920 11.57% 381,942 11.71% 401,938 11.86% 431,938 12.00% 469,386 12.00% 469,386 DPPKA

Meningkatkan

kontribusi

pendapatan

asli daerah

bagi pemda

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan aset

daerah

Prosentase

Aset daerah

yang dapat

dimanfaatkan

39.01 Peningkatan Status

Atas Hak Tanah

Jumlah aset

tanah pemda

yang di

sertifikatkan

41 bidang,

125 warkah

20

115,000 27 103,227 34 113,550 41 124,905 49 137,396 49 137,396 DPPKA Proses

penyeles

aian aset

tanah

pemda

DIY

81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatkan

kontribusi

pendapatan

asli daerah

bagi pemda

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan aset

daerah

Prosentase

Aset daerah

yang dapat

dimanfaatkan

39.02 Peningkatan

Manajemen Aset /

Barang Daerah

Prosentase

aset daerah

yang dapat

dioptimalkan

30 unit

sewa, 29

unit pinjam

pakai

100 267,920 100 291,791 100 320,970 100 353,067 100 388,373 100 388,373 DPPKA Kab/Kot

a se DIY

Meningkatkan

kontribusi

pendapatan

asli daerah

bagi pemda

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan aset

daerah

Prosentase

Aset daerah

yang dapat

dimanfaatkan

39.003 Penatausahaan

Barang Milik

Daerah

Laporan

mutasi, daftar

kebutuhan,

daftar

kebutuhan

pemeliharaan,

RK dan RKPBD

1 buku, 194

orang

pengelola

barang

- - 100 522,951 100 575,246 100 632,770 100 696,047 100 696,047 DPPKA Proses

penataus

ahaan

barang

milik

daerah

Mengoptimal

kan

peningkatan

kinerja BUMD

Meningkatnya

kinerja BUMD

Prosentase

deviden

BUMD

terhadap

total

penyertaan

modal

BUMD

46 Program

pengembangan dan

Pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah

Prosentase

deviden BUMD

terhadap total

penyertaan

modal BUMD)

22% 22% 321,500 22% 350,000 23.10% 385,000 25.60% 400,000 28.30% 425,000 28.30% 425,000 DPPKA

Prosentase

deviden

BUMD

terhadap

total

penyertaan

modal

BUMD

46.01 Peningkatan dan

Pengembangan

Manajemen Badan

Usaha Milik Daerah

Penyehatan

BUKP, Training

Motivasi ,

Penyusunan

Standar gaji

BUKP,

RakerBUMD

dan BUKP

6 BUKP, 18

org, 5 kl, 1

Rapergub

100 321,500 100 353,650 100 389,015 100 427,916 100 470,708 100 470,708 DPPKA Danurejan,

Jetis,

Kotagede,

Mantrijeron

,Kalibawang

, Moyudan

Prosentase

deviden

BUMD

terhadap

total

penyertaan

modal

BUMD

46.02 Pembinaan BUKP Keputusan

Gubernur

tentang

laporan

Keuangan

BUKP, RKAT

dan laporan

Perkembangan

BUKP

2

Keputusan

Gubernur, 1

pedoman, 1

dokumen

100 250,000 100 250,000 100 275,000 100 302,500 100 332,750 100 332,750 DPPKA 75

kecamatan

Prosentase

deviden

BUMD

terhadap

total

penyertaan

modal

BUMD

46.03 Peningkatan

Manajemen

Lembaga Keuangan

Mikro

Sistem

Informasi

Teknologi dan

Sertifikasi

BUKP

1 software

keuangan,

75 BUKP,

20 orang,

100 500,000 - - - - - - - - 100 500,000 DPPKA 75

kecamatan

82

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan

untuk memberikan gambaran pencapaian visi dan misi

instansi sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan

pencapaian visi dan misi Gubernur.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel T.VI C.18

Indikator Kinerja SKPD

INDIKATOR KINERJA

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 0)

(2012)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

Tahun-1

(2013)

Tahun-2

(2014)

Tahun -3

(2015)

Tahun-4

(2016)

Tahun-5

(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8

Prosentase kontribusi PAD terhadap

pendapatan Daerah 43.90% 44.34% 51.47% 51.48% 51.49% 51.49% 51.49%

Prosentase deviden BUMD terhadap

jumlah total penyertaan modal BUMD 22% 31,56% 26,13% 22,95% 24,45% 28,36% 28,36%

Prosentase Aset Daerah yang dapat

dimanfaatkan 11,29% 11,43% 11,57% 11,71% 11,86% 12% 12%

Penurunan Temuan Kelemahan Sistem

Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 12 12 12 12 12 12 12

1

LAMPIRAN

PERENCANAAAN STRATEJIK


DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2012-2017

Visi : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset terbaik se Indonesia

Misi : 1. Mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah

2. Mengembangkan Kapasitas pengelolaan keuangan Daerah

3. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD

4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah



Kebijakan : 1. Peningkatan koordinasi dan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah

2. Peningkatan pelayanan, Pemenuhan Sarpras, Sistem

3. Perubahan bentuk badan hukum,penataan manajemen dan penyehatan BUMD.

4. Pendayagunaan kekayaan daerah

5. Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan

6. Pemberian penghargaan dan sanksi

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan

Target Kinerja Tahun ke

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah untuk

membiayai

pembangunan

daerah

1.1

Meningkatnya

Pendapatan

Daerah dari

Pajak,

Retribusi dan

Lain-lain

Pendapatan

1.1.1 Prosentase Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah

terhadap Pendapatan

Daerah

% 44.34 51.47 51.48 51.49 51.49

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

yang

transparan

dan

akuntabel

2.1 Meningkatnya

kualitas

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

2.1.1 Penurunan Temuan

Kelemahan Sistem

Pengendalian Akuntansi

dan Pelaporan

Jumlah 12 12 12 12 12

3 Mengoptimal

kan

peningkatan

kinerja BUMD

3.1 Meningkatnya

kinerja BUMD

3.1.1 Prosentase deviden BUMD

terhadap jumlah total

penyertaan modal BUMD

% 31,56 26,13 22,95 24,45 28,36

4 Meningkatkan

kontribusi

pendapatan

asli daerah

bagi pemda

4.1 Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

aset daerah

4.1.1 Prosentase aset daerah

yang dapat dimanfaatkan

% 11.43 11.57 11.71 11.86 12

renstra 2017 baru

Documents