Renstra Inspektorat 2013 - 2017

Download Renstra Inspektorat 2013 - 2017

Post on 18-Aug-2015

55 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

renstra

TRANSCRIPT

<p>Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 1 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA INSPEKTORAT Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor8-9Telepon 3822263 Fax. 3813523 J A K A R T A Kode Pos : 10110 KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR14 TAHUN2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN2013 - 2017 INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang :a.bahwadalamrangkapenyelenggaraanPemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakartaNomor2Tahun2013tentang RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah Tahun 2013-2017; b.bahwauntukpenyelenggaraanpengawasan PemerintahanDaeraholehInspektoratProvinsi DaerahKhususIbukotaJakartaperluditetapkan KeputusanInspektur ProvinsiDaerahKhususIbukota JakartatentangRencanaStrategisInspektorat ProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaTahun 2013 - 2017. Mengingat:1.Undang-UndangNomor28Tahun1999tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 2 2.Undang-UndangNomor29Tahun2007tentang PemerintahanProvinsiDaerahKhususIbukota JakartasebagaiIbukotaNegaraKesatuanRepublik Indonesia; 3.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang Keuangan Negara; 4.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang PemerintahanDaerah,sebagaimanatelahdiubah terakhirdenganUndang-undangNomor12Tahun 2008; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaandanPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCaraPengendaliandanEvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan; 9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang TataCaraPenyusunanRencanaPembangunan Nasional; 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 11. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. PeraturanDaerahNomor10Tahun2008tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. KeputusanGubernurProvinsiDKIJakarta Nomor75Tahun2004tentangPencegahanKorupsi, KolusidanNepotismeMelaluiOptimalisasiFungsi PengawasanPimpinanUnitOrganisasiSatuanKerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan:KEPUTUSANINSPEKTURPROVINSIDAERAH KHUSUSIBUKOTAJAKARTATENTANGRENCANA STRATEGISINSPEKTORATPROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013-2017. Pasal 1 RencanaStrategisInspektoratProvinsiDaerahKhusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 - 2017 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, programdankegiatanInspektoratProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan menjadi acuan dalam melaksanakanpengawasanterhadappenyelenggaraan Pemerintahan Daerah periode Tahun 2013 - 2017. Pasal 2 RencanaStrategisInspektoratProvinsiDaerahKhusus IbukotaJakartaTahun2013-2017sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari: BAB I PENDAHULUAN BAB IITUGAS POKOK DAN FUNGSIBAB III ISU-ISUSTRATEGISBERDASARKANTUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB IVVISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKANBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKA-TORKINERJA,KELOMPOKSASARANDAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACUPADA TUJUAN BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 4 Pasal 3 RincianlebihlanjutRencanaStrategisInspektorat ProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaTahun 2013-2017sebagaimanadimaksuddalamPasal2 tercantum dalam Lampiran keputusan ini. Pasal 4 LampiransebagaimanadimaksuddalamPasal3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 5 Apabilaterjadikekeliruandalamkeputusaniniakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7Juni2013 Tembusan: 1.Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2.Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3.Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4.Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5.KepalaBadanPerencanaanPembangunanDaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 5 RENCANASTRATEGISINSPEKTORAT PROVINSIDKI JAKARTA 2013 2017 Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 6 DAFTAR ISI Kata Pengantar....................................................................................Daftar Isi................................................................................................ BAB I Pendahuluan........................................................................... 1.1 Latar Belakang..................................................................... 1.2 Landasan Hukum.................................................................1.3 Maksud dan Tujuan..............................................................1.4 Sistematika Penulisan........................................................... Bab II Gambaran Pelayanan SKPD.................................................... 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi...............................2.2 Sumber Daya........................................................................ 2.3 Kinerja .................................................................................2.4 Tantangan dan Peluang ...................................................... Bab IIIIsu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi................. 3.1 Identifikasi Permasalahan..................................................... 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis................................................. Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan............ 4.1 Visi dan Misi........................................................................ 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..............................4.3 Strategi dan Kebijakan......................................................... Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja.............. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif............................. Bab VIIndikator Kinerja...................................................................... Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 7 BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahPemerintah ProvinsiDKIJakartaTahun2013-2017merupakandokumenpenting programdankomitmenGubernuruntukmasakerjalimatahunkedepan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut Gubernur setiap tahunnya dan padaakhirmasajabatannyaberkewajibanuntukmelaksanakandan mempertanggungjawabkannyakepadamasyarakatdihadapanDewan Perwakilan Rakyat Daerah. UntukmendukungkomitmenGubernurtersebutperludilakukan pengawasanterhadappenyelenggaraanPemerintahanDaerah.Oleh karenaitu,InspektoratProvinsiDKIJakartasebagaiAparatPengawas InternPemerintah(APIP)perlumenyusunRencanaStrategisPengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013-2017. RencanaStrategisPengawasanataspenyelenggaraan PemerintahanDaerahTahun2013-2017inimerupakanprogramdan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan. RencanaStrategisPengawasanataspenyelenggaraanPemerintah DaerahinidisusunberdasarkantugasdanfungsiInspektoratProvinsiDKI Jakarta. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 8 1.2Landasan Hukum Acuan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Provisi DKI Jakarta yaitu : 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.Undang-undangNomor32Tahun2004tentangPemerintahan Daerahsebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.Undang-UndangNomor17Tahun2007tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 5.Undang-UndangNomor29Tahun2007tentangPemerintahan ProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaSebagaiIbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007Nomor93,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4744);6.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaan Keuangan Daerah; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 8.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedoman PembinaandanPengawasanatasPenyelenggaraanPemerintahan Daerah; 9.PeraturanPemerintahNomor6Tahun2006tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 10.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagian UrusanPemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanDaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2007tentangPengelolaan Uang Negara/Daerah; 13.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentangOrganisasi Perangkat Daerah; 14.PeraturanPemerintahNomor60Tahun2008tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah; 15.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor6Tahun2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2008tentangTahapan,Tata CaraPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 9 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman PengelolaanKeuanganDaerah Sebagaimanatelah diatur beberapakali,diubahterakhirdenganPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor23Tahun2007tentang PedomanTataCaraPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 19.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor24Tahun2007tentang Pedoman Pengawasan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah; 20.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor25Tahun2007tentang Pedoman Penanganan Kasus Pengaduan; 21.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor28Tahun2007tentang Kode Etik Pengawasan; 22.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor64Tahun2007tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 23.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor8Tahun2008tentang PejabatPengawasPemerintahdiLingkunganDepartemenDalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola OrganisasiPerangkatDaerahProvinsiDaerahKhususIbukota Jakarta; 25.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2010tentang PelaksanaanPeraturanPemerintahNomor8Tahun2008Tentang Tahapan,TatacaraPenyusunan,Pengendalian,DanEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 26.PeraturanDaerahNomor5Tahun2007tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranDaerahProvinsiDaerahKhusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5); 27.PeraturanDaerahProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaNomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 28.PeraturanDaerahProvinsiDKIJakartaNomor14tahun2011 tentangSistemPerencanaanPembangunandanPenganggaran Terpadu; 29.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2013 tentang RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahProvinsiDKI Jakarta Tahun 2013-2017; 30.Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 10 1.3Maksud dan Tujuan RencanaStrategis(Renstra)InspektoratProvinsiDKIJakarta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,TataCaraPenyusunan,Pengendalian,danEvaluasi PelaksanaanRencanaPembangunanDaerah,yangmengamanatkan SKPDuntukmenyusunRenstrayangberpedomankepadaRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD)Pemerintah Daerah.DokumenRenstraSKPDadalahpenjabaranRPJMD,terkait denganprogramdankegiatanSKPDdalammendukungprioritas Gubernur.terpilih.Renstrajugamerupakansatudokumenrencana resmidaerahyangdipersyaratkanuntukmengarahkanpelayanan instansikhususnyadanpembangunandaerahpadaumumnyadalam jangkawaktu5tahunkedepansehinggaSKPDdapatmemanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian. 1.4Sistematika Penulisan RencanaStrategis(Renstra)InspektoratProvinsiDKIJakartaini mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 20132017.SistematikapenyajianRenstraInspektoratProvinsiDKI Jakartaperiodetahun20132017disusunberdasarkanPeraturan MenteriDalamNegeriNomor54tahun2010tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian,danEvaluasiPelaksanaanPembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut : Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 11 BAB IPENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB IITUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2Sumber Daya 2.3Kinerja 2.4Tantangan dan Peluang BAB IIIISU-ISUSTRATEGISBERDASARKANTUGASPOKOKDAN FUNGSI 3.1Identifikasi Permasalahan 3.2Penentuan Isu-isu Strategis BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 12 BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA 2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SesuaiPeraturanDaerahProvinsiDKIJakartaNomor10Tahun 2008tentangOrganisasiPerangkatDaerah,InspektoratProvinsiDKI Jakartamerupakanunsurpengawasinternalpenyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkanperaturandaerahtersebut,InspektoratProvinsiDKI JakartamempunyaitugaspokokyaituMelaksanakanPengawasan FungsionalterhadapPenyelenggaraanUrusanPemerintahDaerahdan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. </p> <p> Tugaspokoktersebutdiatasselanjutnyadijabarkankedalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut : 1.Penyusunan,danpelaksanaanrencanakerjadananggaran inspektorat 2.Perumusankebijakanpengawasanpenyelenggaraanpemerintahan daerah dan BUMD 3.Pengawasanpenyelenggaraanurusanpemerintahandaeraholeh perangkat daerah 4.Pengawasan pengelolaan badan usaha milik daerah 5.Pengawasanpengelolaankeuangan,kepegawaian,danbarang daerah pada perangkat daerah 6.Evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah 7.Pemeriksaandanpengusutandugaanadanyapenyimpanganatau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai 8.Pelaksanaantindakanawalsebagaipengamanandiniterhadap dugaan adanya...</p>

Recommended

View more >