renstra inspektorat 2013 - 2017

Download Renstra Inspektorat 2013 - 2017

Post on 18-Aug-2015

65 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

renstra

TRANSCRIPT

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 1 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA INSPEKTORAT Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor8-9Telepon 3822263 Fax. 3813523 J A K A R T A Kode Pos : 10110 KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR14 TAHUN2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN2013 - 2017 INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang :a.bahwadalamrangkapenyelenggaraanPemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakartaNomor2Tahun2013tentang RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah Tahun 2013-2017; b.bahwauntukpenyelenggaraanpengawasan PemerintahanDaeraholehInspektoratProvinsi DaerahKhususIbukotaJakartaperluditetapkan KeputusanInspektur ProvinsiDaerahKhususIbukota JakartatentangRencanaStrategisInspektorat ProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaTahun 2013 - 2017. Mengingat:1.Undang-UndangNomor28Tahun1999tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 2 2.Undang-UndangNomor29Tahun2007tentang PemerintahanProvinsiDaerahKhususIbukota JakartasebagaiIbukotaNegaraKesatuanRepublik Indonesia; 3.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang Keuangan Negara; 4.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang PemerintahanDaerah,sebagaimanatelahdiubah terakhirdenganUndang-undangNomor12Tahun 2008; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaandanPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCaraPengendaliandanEvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan; 9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang TataCaraPenyusunanRencanaPembangunan Nasional; 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 11. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. PeraturanDaerahNomor10Tahun2008tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. KeputusanGubernurProvinsiDKIJakarta Nomor75Tahun2004tentangPencegahanKorupsi, KolusidanNepotismeMelaluiOptimalisasiFungsi PengawasanPimpinanUnitOrganisasiSatuanKerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan:KEPUTUSANINSPEKTURPROVINSIDAERAH KHUSUSIBUKOTAJAKARTATENTANGRENCANA STRATEGISINSPEKTORATPROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013-2017. Pasal 1 RencanaStrategisInspektoratProvinsiDaerahKhusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 - 2017 adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, programdankegiatanInspektoratProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan menjadi acuan dalam melaksanakanpengawasanterhadappenyelenggaraan Pemerintahan Daerah periode Tahun 2013 - 2017. Pasal 2 RencanaStrategisInspektoratProvinsiDaerahKhusus IbukotaJakartaTahun2013-2017sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari: BAB I PENDAHULUAN BAB IITUGAS POKOK DAN FUNGSIBAB III ISU-ISUSTRATEGISBERDASARKANTUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB IVVISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKANBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKA-TORKINERJA,KELOMPOKSASARANDAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACUPADA TUJUAN BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 4 Pasal 3 RincianlebihlanjutRencanaStrategisInspektorat ProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaTahun 2013-2017sebagaimanadimaksuddalamPasal2 tercantum dalam Lampiran keputusan ini. Pasal 4 LampiransebagaimanadimaksuddalamPasal3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 5 Apabilaterjadikekeliruandalamkeputusaniniakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7Juni2013 Tembusan: 1.Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2.Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3.Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4.Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5.KepalaBadanPerencanaanPembangunanDaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 5 RENCANASTRATEGISINSPEKTORAT PROVINSIDKI JAKARTA 2013 2017 Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 6 DAFTAR ISI Kata Pengantar....................................................................................Daftar Isi................................................................................................ BAB I Pendahuluan........................................................................... 1.1 Latar Belakang..................................................................... 1.2 Landasan Hukum.................................................................1.3 Maksud dan Tujuan..............................................................1.4 Sistematika Penulisan........................................................... Bab II Gambaran Pelayanan SKPD.................................................... 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi...............................2.2 Sumber Daya........................................................................ 2.3 Kinerja .................................................................................2.4 Tantangan dan Peluang ...................................................... Bab IIIIsu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi................. 3.1 Identifikasi Permasalahan..................................................... 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis................................................. Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan............ 4.1 Visi dan Misi........................................................................ 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..............................4.3 Strategi dan Kebijakan......................................................... Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja.............. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif............................. Bab VIIndikator Kinerja...................................................................... Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 7 BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahPemerintah ProvinsiDKIJakartaTahun2013-2017merupakandokumenpenting programdankomitmenGubernuruntukmasakerjalimatahunkedepan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut Gubernur setiap tahunnya dan padaakhirmasajabatannyaberkewajibanuntukmelaksanakandan mempertanggungjawabkannyakepadamasyarakatdihadapanDewan Perwakilan Rakyat Daerah. UntukmendukungkomitmenGubernurtersebutperludilakukan pengawasanterhadappenyelenggaraanPemerintahanDaerah.Oleh karenaitu,InspektoratProvinsiDKIJakartasebagaiAparatPengawas InternPemerintah(APIP)perlumenyusunRencanaStrategisPengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013-2017. RencanaStrategisPengawasanataspenyelenggaraan PemerintahanDaerahTahun2013-2017inimerupakanprogramdan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk dijalankan selama periode lima tahun ke depan. RencanaStrategisPengawasanataspenyelenggaraanPemerintah DaerahinidisusunberdasarkantugasdanfungsiInspektoratProvinsiDKI Jakarta. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 8 1.2Landasan Hukum Acuan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Provisi DKI Jakarta yaitu : 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.Undang-undangNomor32Tahun2004tentangPemerintahan Daerahsebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.Undang-UndangNomor17Tahun2007tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 5.Undang-UndangNomor29Tahun2007tentangPemerintahan ProvinsiDaerahKhususIbukotaJakartaSebagaiIbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007Nomor93,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4744);6.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaan Keuangan Daerah; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 8.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedoman PembinaandanPengawasanatasPenyelenggaraanPemerintahan Daerah; 9.PeraturanPemerintahNomor6Tahun2006tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 10.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagian UrusanPemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanDaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2007tentangPengelolaan Uang Negara/Daerah; 13.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentangOrganisasi Perangkat Daerah; 14.PeraturanPemerintahNomor60Tahun2008tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah; 15.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor6Tahun2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2008tentangTahapan,Tata CaraPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 9 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman PengelolaanKeuanganDaerah Sebagaimanatelah diatur beberapakali,diubahterakhirdenganPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Recommended

View more >