psp.pertanian.go.idpsp.pertanian.go.id/assets/file/2020/45 petunjuk teknis...karena tingkat...

5

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tentang : Petunjuk Teknis Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah

Nomor : 39/Kpts/RC.210/B/12/2019Kpts/OT.160/B/KPA/ /2014

Tanggal : 18 Desember 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak

dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan

nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi

sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena

memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan

terhadap lahan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk

yang masih sekitar 1,49 persen per tahun, sementara luas lahan yang

ada relatif tetap, produktivitas lahan pertanian pangan mengalami

pelandaian (leveling off) serta kompetisi pemanfatan lahan untuk

pembangunan, termasuk pemekaran wilayah provinsi dan

kabupaten/kota, sehingga ketersediaan lahan untuk memenuhi

kecukupan pangan nasional semakin terancam. Selain itu, rata-rata

penguasaan lahan pertanian pangan oleh petani makin sempit

disebabkan oleh pewarisan kepemilikan lahan, terjadi juga persaingan

yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor

pertanian dan non-pertanian. Dalam keadaan seperti ini, apabila

paradigma dan sudut pandang para pemangku kepentingan dalam

perencanaan pemanfaatan ruang hanya terfokus pada`nilai ekonomi

sewa lahan (land rent economics), maka tidak ada`keseimbangan

pembangunan pertanian dengan pembangunan sektor lainnya.

Keadaan demikian ini akan berpengaruh terhadap penurunan daya

dukung lahan dan lingkungan. Hal itu terlihat dari makin

meningkatnya laju besaran alih fungsi lahan pertanian dari tahun ke

tahun. Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian dari

tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 diperkirakan seluas 110.000

(seratus sepuluh ribu) hektar/tahun (menurut PP No1 Tahun 2011).

6

Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung

dan tidak langsung serta berimplikasi serius dan berdampak negatif

terhadap produksi pangan, lingkungan dan budaya masyarakat yang

hidup di bagian hulu dan sekitar lahan yang dialihfungsikan tersebut.

Permasalahannya semakin kompleks, terutama lahan pertanian

pangan subur terdapat di Pulau Jawa yang dimanfaatkan untuk

berbagai kepentingan sektor, sementara lahan-lahan di luar Pulau

Jawa belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian pangan

karena tingkat kesuburan tanah rendah dan keterbatasan

infrastruktur. Dengan demikian, alih fungsi lahan pertanian tidak

hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi

merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi

agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian. Secara

perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan

meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan

pengendalian alihfungsi, pemberian insentif dan pemberdayaan

masyarakat. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan

berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan

merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis.

Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Pemetaan Alih

Fungsi Lahan Sawah pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah

banyak diterbitkan berupa peraturan perundang-undangan, akan

tetapi implementasinya tidak efektif karena peraturan perundang-

undangan tersebut tidak memuat sanksi pidana. Selain itu,

Pemerintah dan pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh untuk

melaksanakannya.

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 26 dan Pasal

53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan

dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan,

mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan

nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani,

memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan

ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penetapan lahan pertanian

pangan berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian pangan

7

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang

wilayah.

Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan

dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu

dilindungi. Pada tahun 2019, kegiatan Fasilitasi Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009, kajian alih fungsi lahan sawah dan

strategi pengendaliannya, penyusunan peta LP2B, serta monitoring dan

evaluasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perlindungan lahan pertanian pangan. Untuk itu,

perlu dilakukan rangkaian kegiatan yang mendukung upaya

pengendalian lahan tersebut. Pada tahun 2020, kegiatan Pemetaan Alih

Fungsi Lahan Sawah dilakukan melalui persiapan, pelaksanaan serta

monitoring dan evaluasi. Agar pelaksanaan kegiatan Pemetaan Alih

Fungsi Lahan Sawah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan

aturan, maka disusun Petunjuk Teknis ini sebagai acuan umum bagi

aparat dan dinas baik di pusat dan daerah.

1.2. Tujuan

Tujuan kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah adalah

memfasilitasi Dinas Pertanian Kabupaten untuk melaksanakan

amanah Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah, meliputi kegiatan:

1. Sosialisasi dan koordinasi peraturan perlindungan lahan.

2. Pemetaan alih fungsi lahan sawah.

3. Monitoring dan evaluasi Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah adalah Dinas

Pertanian Kabupaten di 42 Kabupaten dan 8 Provinsi, yaitu:

8

1 5

1 Bekasi 23 Deli Serdang

2 Ciamis 24 Labuhan Batu

3 Cianjur 25 Labuhan Batu Utara

4 Kerawang 26 Langkat

5 Bogor 27 Simalungun

2 6

6 Pati 28 Musi Banyuasin

7 Batang 29 OKI

8 Semarang 30 Banyuasin

9 Boyolali 31 OKU Timur

10 Pekalongan 32 Ogan Ilir

11 Pemalang 7

12 Tegal 33 Landak

3 34 Sambas

13 Bangkalan 35 Ketapang

14 Gresik 36 Sintang

15 Lamongan 37 Kubu raya

16 Mojokerto 8

17 Sidoarjo 38 Barito Kuala

4 39 Tabalong

18 Aceh Selatan 40 Tanah Laut

19 Aceh Timur 41 Tapin

20 Aceh Barat Daya 42 Balangan

21 Nagan Raya

22 Aceh Tamiang

NO

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Timur

Provinsi Aceh

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi/Kabupaten NO Provinsi/Kabupaten

1.4. Output

Output kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah di masing-masing

provinsi adalah sebagai berikut:

Laporan Sosialisasi dan Koordinasi Peraturan Perlindungan Lahan

Laporan Pemetaan Alih Fungsi Lahan, paling sedikit mencakup:

a. Peta Alih Fungsi Lahan Sawah Aktual, Black Design dan Legal

dengan skala 1: 5.000 atau 1: 10.000

b. Rekomendasi Strategis Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sawah berdasarkan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Alih Fungsi Lahan

Sawah.

1.5. Ruang Lingkup

Pelaksana Kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Dinas Pertanian

Kabupaten, meliputi kegiatan:

1. Sosialisasi Dan Koordinasi Peraturan Perlindungan Lahan

2. Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah

3. Monitoring dan evaluasi Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah

9

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis meliputi:

1) Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, sasaran, output,

dan ruang lingkup.

2) Dasar hukum.

3) Ketentuan Perlindungan dan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah

4) Pelaksanaan kegiatan

5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

6) Penutup

10

BAB II

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi pedoman di dalam kegiatan ini disampaikan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih

Fungsi Lahan Sawah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih

Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan

Perlindunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional.

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian.


Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan


11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman

Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan.

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman

Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan



Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016

tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah

yang Belum terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah.


tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

11


tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka

Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.


tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

Kabupaten/Kota.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

2018 dimana percepatan pengintegrasian KP2B dalam RTRW dan/atau

disusun dalam Perda tersendiri.

19. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

124/SR.040/M/9/2016 tanggl 13 September 2016 perihal Permohonan

Tindak Lanjut Hasil Perluasan Areal Sawah Baru.

20. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor B-

11/PW.030/B/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Program

bantuan pertanian dengan memprioritaskan pemberian bantuan kepada

petani/pemilik lahan yang telah di-LP2B-kan (tindak lanjut surat KPK RI

Nomor B-10074/01-15/12/2016 tanggal 20 Desember 2016).


86/RC.210/B/02/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditujukan kepada seluruh

Bupati/Walikota se-Indonesia beserta Kepala Dinas Pertanian TPH

Provinsi seluruh Indonesia.


211/SR.010/B/04/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Persetujuan

Gubernur terkait Penyampaian Usulan Penetapan LP2B.


39/RC.210/B/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 perihal Percepatan

Penetapan LP2B dalam Revisi RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.

24. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam

Negeri RI Nomor 520/636/Bangda tanggal 5 Pebruari 2018 perihal

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) pada Revisi

RTRW Kabupaten/Kota.

25. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-

10074/01-15/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Program

bantuan pertanian dengan memprioritaskan pemberian bantuan kepada

petani/pemilik lahan yang telah di-LP2B-kan.

12

26. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor

B/10173/LIT.04/01-15/11/2019 tanggal 28 November 2019 perihal Alih

Fungsi Lahan Baku Sawah

13

BAB III

KETENTUAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN

BERKELANJUTAN (PLP2B)

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dilakukan terhadap

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang berada di dalam atau di luar

kawasan pertanian pangan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan (1) Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B), (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di

dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan (3)

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di dalam dan di

luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

3.1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem

dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,

memanfaatkan, serta membina, mengendalikan dan mengawasi lahan

pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan

dengan tujuan:

1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara

berkelanjutan;

2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara

berkelanjutan;

3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan

masyarakat;

6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang

layak;

8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan

9. mewujudkan revitalisasi pertanian.

14

3.2. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses

menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a) Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan.

b) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan

c) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3.3. Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah Pertanian Pangan

Berkelanjutan

a. Pengertian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah

perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi

bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap

maupun sementara.

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih

fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat

dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:

a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau

b. terjadi bencana.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan

dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum

sebagaimana dimaksud dalam terbatas pada kepentingan umum

yang meliputi:

a. jalan umum;

b. waduk;

c. bendungan;

d. irigasi;

e. saluran air minum atau air bersih;

f. drainase dan sanitasi;

g. bangunan pengairan;

h. pelabuhan;

i. bandar udara;

15

j. stasiun dan jalan kereta api;

k. terminal;

l. fasilitas keselamatan umum;

m. cagar alam; dan/atau

n. pembangkit dan jaringan listrik.

Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas, alih

fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan

untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang

ditentukan oleh Undang-Undang.

Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana

dimaksud harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau

rencana rinci tata ruang.

b. Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan harus memenuhi kriteria :

a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang

dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar

masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau

nasional.

c. Persyaratan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka

pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan

dengan persyaratan :

1) memiliki kajian kelayakan strategis;

2) mempunyai rencana alih fungsi lahan;

3) pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

4) ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

16

Kajian kelayakan strategis paling sedikit mencakup :

1) luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;

2) potensi kehilangan hasil;

3) resiko kerugian investasi; dan

4) dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Rencana alih fungsi lahan paling sedikit mencakup :

1) luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;

2) jadwal alih fungsi;

3) luas dan lokasi lahan pengganti;

4) jadwal penyediaan lahan pengganti; dan

5) pemanfaatan lahan pengganti.

Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan dilakukan

dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih

fungsi. Besaran ganti rugi dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan

oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak

atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lahan pengganti harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan

dalam kondisi siap tanam. Lahan pengganti dapat diperoleh dari :

a) pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian

Pangan Berkelanjutan;

b) pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar

dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau

c) penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan.

d. Tata Cara Alih Fungsi LP2B

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka

pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana

diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan kepada:

a) bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1

(satu) kabupaten/kota;

17

b) gubernur setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dalam

hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/kota dalam 1

(satu) provinsi; atau

c) Presiden setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dan

gubernur dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas provinsi.

Usulan sebagaimana dimaksud disampaikan setelah mendapat

persetujuan Menteri.

3.4. Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah Sawah Sesuai Peraturan

Presiden 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sawah

Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah sawah merupakan salah satu

strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga

perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang

dilindungi dan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai program

strategis nasional. Hal ini menjadi penting mengingat luas alih fungsi

lahan pangan khususnya sawah menjadi non sawah semakin

meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi

dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam

ketahanan pangan nasional;

Berdasarkan Peraturan Presiden 59 Tahun 2019, pengertian alih

fungsi lahan sawah adalah perubahan lahan sawah menjadi bukan

lahan sawah baik secara tetap maupun sementara. Sementara itu,

Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang

dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi

bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.

a. Tujuan

Tujuan dari Peraturan Presiden 59 Tahun 2019 adalah :

1) mempcrcepat penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi

dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah

untuk mendukung kebutuhan pangan nasional;

2) mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah yang semakin pesat;

3) memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan

Sawah; dan

4) menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan

pcnetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

18

b. Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi

Penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dilakukan melalui:

1) verifikasi Lahan Sawah;

2) sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah; dan

3) pelaksanaan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi.

Lahan sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah

terseut berada di kawasan lindung atau kawasan budidaya.

Lahan Sawah yang akan ditetapkan daiam peta Lahan Sawah yang

dilindungi meliputi :

1) Lahan Sawah beririgasi meliputi Lahan Sawah:

a) Irigasi permukaaan; Lahan Sawah Irigasi permukaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

i. irigasi teknis;

ii. Irigasi semi teknis;

iii. Irigasi sederhana;

iv. Irigasi desa.

b) Irigasi rawa;

c) Irigasi air bawah tanah; dan

d) Irigasi pompa.

2) Lahan Sawah tidak beririgasi. Lahan Sawah tidak beririgasi

sebagaimana dimaksud merupakan Lahan Sawah tadah hujan

dan sawah yang tidak dilengkapi sistem Irigasi.

c. Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi

Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang

dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan

lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang,

tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi

perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pcmerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang.

19

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Tahapan Pelaksanaan

4.1.1. Persiapan

Persiapan pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan

Sawah dilakukan dengan:

a) Membentuk Pokja

Wajib membentuk kelompok kerja tingkat Kabupaten diketuai

oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan beranggotakan

antara lain Dinas Pertanian Kabupaten, Bappeda Kabupaten,

Dinas Tata Ruang Kabupaten, Kanwil ATR/BPN, Balai Besar

Sungai dan Rawa Kementerian PUPR, Tim Teknis Pengolahan

Data Spasial, dan anggota TKPRD Kabupaten serta para pihak

lainnya sesuai kebutuhan. Pokja sudah ditetapkan pada

selambat-lambatnya bulan Februari Tahun 2020.

Pembentukan pokja dimaksudkan sebagai sarana melakukan

koordinasi baik terkait kebijakan, teknis dan data dan informasi

yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Oleh sebab itu, mengingat

banyak kewenangan maupun data informasi bukan berada pada

kewennagan dinas pertanian maka keberhasilan kegiatan ini

sangat ditentukan oleh efektivitas kerja tim pokja. Selain dengan

Satuan Perangkat Daerah terkait, pokja perlu melibatkan

konstra tani sebagai ujung tombak sumber data di lapangan.

b) Koordinasi

Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan

Sawah dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan

oleh Tim Pokja dan dapat mengundang narasumber terkait.

c) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dan koordinasi peraturan perlindungan

lahan dilaksanakan di tingkat Kabupaten oleh Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten.

20

1. Materi/bahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Materi/bahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi paling sedikit

berupa :

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan;

3) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang

Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah Sawah.

4) Peraturan Daerah tentang RTRW yang sudah ditetapkan

maupun rencana peninjauan kembali (PK) khususnya

substansi pertanian dan LP2B.

5) Lesson learn dari penerapan perlindungan dan Pemetaan

Alih Fungsi Lahan Sawah dari pakar maupun stakeholder

terkait.

2. Peserta Pertemuan

Peserta pertemuan minimal mencakup:

1) Kepala Bappeda Kabupaten;

2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten;

3) Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten;

4) Kantah ATR/BPN Kabupaten;

5) Kantor Pertanahan Kabupaten;

6) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten; dan

7) Kepala Bidang yang menangani kegiatan Prasarana dan

Sarana Pertanian dari Dinas Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Kabupaten.

8) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

Kabupaten.

9) Unsur Mantri Tani Dinas Pertanian Kabupaten.

10) Konstra Tani.

21

4.1.2. Pelaksanaan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah

Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah terdiri

dari pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah dan rekomendasi strategis

Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah sawah dilakukan secara

swakelola kerja sama dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL).

Pelaksanaan kegiatan swakelola mengacu kepada Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa

pemerintah beserta aturan perubahannya.

Kegiatan pemetaan alih fungsi lahan sawah harus dilakukan dengan

metode studi peta secara desk dan verifikasi di tingkat lapangan.

I. Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah

Pemetaan alih fungsi lahan sawah dilakukan dengan tiga

pendekatan sebagai berikut :

1) Alih fungsi aktual di lapangan berbasis peta spasial.

2) Arahan alih fungsi (black design alih fungsi) berbasis

dokumen perencanaan ruang, Program Strategis Nasional

(PSN), Program Strategis Provinsi (PSP), dan Program

Strategis Kabupaten (PSK).

3) Alih fungsi lahan sawah secara legal berbasis data

pertanahan maupun izin pemanfaatan ruang.

1) Alih Fungsi Lahan Sawah Aktual

Alih Fungsi Lahan Sawah Aktual dilakukan dengan tahapan :

a) Inventarisasi, verifikasi dan update lahan sawah

tingkat kabupaten.

Inventarisasi, verifikasi dan update lahan sawah tingkat

kabupaten dilakukan dengan mengumpulkan berbagai

Data dan Peta Series Lahan Baku Sawah yaitu data dan

peta audit lahan sawah Kementerian Pertanian tahun

2012, peta dan data lahan sawah update Kementerian

ATRBPN Tahun 2013 dan update lahan sawah BIG,

maupun peta lahan sawah sesuai SK Menteri ATR/Kepala

BPN-RI No. 399/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober

2018, peta lahan baku sawah ATR/BPN tahun 2019, peta

usulan LP2B Dinas Pertanian Provinsi Tahun 2019, peta

22

Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Tahun 2019, peta tutupan lahan terbaru, atau data citra

terbaru, serta peta-peta lainya yang terkait.

b) Pengolahan Data

Output pengolahan data, peta, serta overlay peta-peta

hasil inventarisasi yaitu :

Update data luas dan sebaran lahan sawah tingkat

Kabupaten Tahun 2020.

Jumlah dan sebaran alih fungsi lahan sawah.

Peruntukan perubahan lahan sawah.

c) Analisis dan Kajian

Analisis, kajian, dan langkah strategis pengendalian

dilakukan dengan penelaahan aspek spasial dan tekstual

(aspek sosial, ekonomi, dan budaya) untuk merumuskan

faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan serta

memformulasikan langkah strategis pengendalian lahan

sawah.

2) Arahan Alih Fungsi (Black Design alih fungsi)

Rencana alih fungsi (black design alih fungsi) dilakukan

berbasis dokumen perencanaan ruang, Program Strategis

Nasional (PSN), Program Strategis Provinsi (PSP), dan Program

Strategis Kabupaten (PSK). Kajian rencana alih fungsi

dilakukan dengan tahapan.

a) Inventarisasi Data dan Peta pola ruang RTRW Provinsi dan

Kabupaten/Kota, berupa draft peta pola ruang Peninjauan

Kembali (PK) RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, peta

audit lahan sawah Kementan 2012, peta lahan sawah

Kementerian ATR 2013, peta lahan sawah SK Kementerian

ATR tahun 2018, peta lahan baku sawah ATR/BPN tahun

2019, peta usulan LP2B Dinas Pertanian Provinsi Tahun

2019, peta Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, Provinsi dan

Kabupaten Tahun 2019, peta Program Strategis Nasional

(PSN), peta Program Strategis Provinsi (PSP), peta Program

Strategis Kabupaten (PSK), serta peta lainnya.

23

b) Pengolahan Data, Peta dan Overlay

Berdasarkan hasil pengolahan data akan dihasilkan

informasi:

Lahan sawah yang direncanakan tetap sebagai lahan

sawah dalam kawasan pertanian.

Lahan sawah yang dialih fungsikan untuk peruntukan

lainnya.

Informasi luas, sebaran, dan jenis-jenis peruntukan

lainnya dari perubahan lahan sawah.

Informasi lahan sawah yang sudah diberikan izin

pemanfaatan ruang untuk penggunaan lain.

c) Analisis kajian serta langkah strategis pengendalian

dilakukan dengan penelahaan aspek spasial, tekstual

(aspek sosial, ekonomi, dan budaya), untuk merumuskan

faktor-faktor penyebab rencana alih fungsi lahan serta

memformulasikan langkah strategis pencegahan alih

fungsi.

3) Alih Fungsi Secara Legal

Alih Fungsi Secara Legal adalah alih fungsi yang dilakukan

pada lahan sawah yang sudah dikeluarkan izin perutukan lain

maupun telah memiliki HGB dan HGU maupun data

pertanahan.

Tata cara identifikasi alih fungsi secara legal dilakukan

dengan melakukan inventarisasi daftar izin peruntukan lain

yang telah dikeluarkan oleh Pemda serta HGU dan HGB

maupun hak guna lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian

ATR/BPN pada lahan sawah eksisting. Selanjutnya izin-izin

serta HGU dan HGB tersebut dianalisas status keaktifan dan

kelayakannya sebagai dasar verifikasi alih fungsi secara legal.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diperoleh data luas lahan

sawah yang berubah peruntukannya karena sudah diberikan

izin-izin, HGU dan HGB, maupun lahan yang dialihfungsikan

tetapi izin-izinnya tidak berlaku lagi.

24

II. Rekomendasi Strategis Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sawah

Berdasarkan Kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah,

Dinas Pertanian Kabupaten menyusun Rekomendasi Strategis

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah yang mencakup:

a) Hasil Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi

Pengendaliannya.

Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah dan langkah-langkah

pengendaliannya berdasarkan kajian alih fungsi lahan

sawah aktual, rencana alih fungsi (black design alih

fungsi), dan alih fungsi lahan sawah secara legal.

b) Rekomendasi Strategis disampaikan kepada:

1) Satker yang menangani tata ruang tingkat Kabupaten.

2) Dinas Pertanian Kabupaten, untuk selanjutnya

menyampaikan kepada satker yang menangani tata ruang

Kabupaten.

Rekomendasi strategis juga ditembuskan ke pusat c.q.

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

4.2. Jadwal Kegiatan

Dinas Pertanian Kabupaten wajib menyusun jadwal kegiatan Pemetaan Alih

Fungsi Lahan Sawah sesuai dengan tahap pelaksanaan. Jadwal

pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal palang.

4.3. Mekanisme Pelaksanan

Pelaksanaan kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah yang mencakup

sosialisasi dan koordinasi peraturan perlindungan lahan, pemetaan alih

fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya, mengacu kepada

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Mekanisme pelaksanaan peraturan perlindungan lahan dapat dilakukan

secara swakelola mandiri oleh Dinas Pertanian Kabupaten. Sementara itu,

khusus untuk kegiatan pemetaan alih fungsi Lahan Sswah dapat dilakukan

25

dengan mekanisme swakelola kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain

(IPL).

Dalam hal kegiatan pemetaan alih fungsi Lahan sawah, maka mekanisme

pelaksanaan masing-masing kegiatan sebagai berikut:

a. Penerbitan SK KPA dan PPK

Apabila dilakukan secara swakelola, PPK harus membentuk Tim yaitu

(a) Tim perencana, (b) Tim pengawas dan (c) Tim pelaksana. Tim

perencana dan tim pengawas terdiri dari kedua belah pihak (Dinas

Pertanian dan Instansi Pemerintah Lainnya sebagai pelaksana sesuai

butir (4) dalam rincian peserta pertemuan di atas).

b. Penerbitan Petunjuk Teknis oleh Kabupaten

c. Sosialisasi dan Koordinasi masing-masing kegiatan oleh Tim

Perencana/Tim Teknis

Pelaksanaan Sosialisasi dan Koordinasi dilakukan bersama Tim

Perencana/Tim Teknis dengan Tim Pelaksana, Dinas Pertanian

Kabupaten, Bappeda, Tata Ruang, BPN, TKPRD, Dinas Pertanian

Kabupaten, serta instansi terkait terhadap rencana persiapan

pelaksanaan kegiatan kajian alih fungsi lahan dan strategi

pengendaliannya serta penyusunan peta LP2B.

d. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja

e. Rencana anggaran biaya (RAB)

f. Jadwal kegiatan

g. Target keluaran (output) kegiatan

h. Apabila kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan IPL maka

pada tahap ini dilakukan :

1) Tersusunnya kesepakatan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

dengan IPL dalam bentuk Naskah Kerjasama atau Nota

Kesepahaman.

2) Kontrak antara PPK dengan Pelaksana Swakelola pada IPL.

i. Pengumuman Rencana Swakelola

Dinas Pertanian Provinsi mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui

website atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum

yang dapat diakses masyarakat umum. Untuk pekerjaan yang

dilakukan dengan jasa konsultan pengumuman pekerjaan dilakukan

26

dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4.4. Pendanaan Kegiatan

Pendanaan kegiatan dibiayai dari DIPA Ditjen PSP TA. 2020 melalui dana

tugas pembantuan ke Dinas Pertanian Kabupaten dengan satuan biaya 1

(satu) paket sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan

rincian sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan koordinasi peraturan perlindungan lahan sebesar

Rp.60.000.000,-.

b. Pelaksanaan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebesar Rp. 300.000.000,-

c. Monitoring dan evaluasi sebesar Rp.40.000.000,-.

Tabel 1. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pemetaan Alih Fungsi

Lahan TA 2020.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 400.000.000

Output Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Tanpa sub output

Komponen 051 Persiapan 60.000.000

SubkomponenSosialisasi dan koordinasi Peraturan Perundangan

Perlindungan Lahan

521211 Belanja Bahan 10.000.000

-Konsumsi rapat 1 Tahun 10.000.000 10.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 9.000.000

- Honor narasumber 12 OJ 750.000 9.000.000

524114 Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000

- Akomodasi dan Konsumsi Peserta 40 OH 750.000 30.000.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11.000.000 -Honor Tim Perencana 4 OB 500.000 2.000.000 -Honor Tim Pengawas 8 OB 500.000 4.000.000 Honor Tim PPHP 3 OB 500.000 1.500.000 Honor Pokja 7 OB 500.000 3.500.000

Komponen 052 Pelaksanaan 300.000.000

Sub komponen A Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah

526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 300.000.000

- Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah 15000 Ha 20.000 300.000.000

Komponen 053 Monitoring dan Evaluasi 40.000.000

SubkomponenMonitoring dan Evaluasi Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan

524111 Belanja Perjalanan Biasa 40.000.000

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 40 op 1.000.000 40.000.000

No Kegiatan VolHarga

Satuan Anggaran

Catatan : RAB disesuaikan dengan unit cost (SBU) dan jumlah orang

27

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah yang

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten harus terus dipantau

dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat

diketahui tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan

permasalahannya. Hal-hal yang perlu dipantau dan dievaluasi sebagai

berikut:

a. SK Pokja Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah.

b. Pelaksaaan Koordinasi Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah.

c. Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perlindungan lahan.

d. Pelaksanaan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi

Pengendaliannya.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemetaan Alih Fungsi

Lahan Sawah.

f. Laporan pelaksanaan kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan

Sawah.

5.2. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan Pemetaan Alih Fungsi Lahan Sawah

disampaikan juga ke Pusat c.q. Direktur Perluasan dan Perlindungan

Lahan, Jl. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta

Selatan, 12550.

psp.pertanian.go.idpsp.pertanian.go.id/assets/file/2020/45 petunjuk teknis...karena tingkat...

Documents