perumusan kebijakan publik dalam hukum pidana

of 16 /16
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA Oleh : Dr Ni Luh Gede Astariyani.,SH.,MH Disampaikan dalan Seminar Regional Pembaharuan Hukum Pidana Kamis, 5 Desember 2019

Author: others

Post on 16-Oct-2021

11 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1Disampaikan dalan Seminar Regional Pembaharuan Hukum Pidana
Kamis, 5 Desember 2019
PENDAHULUAN
• Seringkali, produk hukum pengaturan dalam bidang hukum pidana yang sudah
disahkan oleh pemerintah Indonesia diuji di Mahkamah Konstitusi.
• Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pembuat hukum dan kebijakan publik untuk selalu mengaitkan pembuatan hukum dengan hermeneutika dan semiotika hukum dalam proses kebijakan publik khususnya pada tahap formulasi (RIA) sehingga produk hukum memeiliki materi muatan yang baik.
• Penuangan materi muatan dan sanksi pidana yang tepat melalui perumusan kebijakan publik akan menjadikan produk hukum dalam bidang hukum pidana akan memiliki daya guna dana daya berlaku dalam penegakan hukum pidana.
I
Formulasi
3. Usulan Kebijakan Publik (alternatif kebijakan)
4. Pengesahan Kebijakan Publik
individu/pejabat atau kelompok-kelompok
keputusan kebijaksanaan
• dua dimensi, yakni bagaimana sebuah kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dan dampak aktual kebijakan.
HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
• sebuah metode yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif peraturan yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan
1. Analisis Dampak Peraturan.
politik hukum maupun politik kriminal.
Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah
1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik
sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak
pidana.
pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan
• Bertolak dari pengertian demikian melaksanakan “politik hukum pidana”
berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan
pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
dalam bentuk :
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada
suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang terutama perumusan
norma yang berkaitan dengan Sanksi Pidana.
Kebijakan dan Politik Hukum Pidana
A. Mulder, “Strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan:
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan
• Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem
hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan,
bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem
hukum pidana yang terdiri dari:
1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
2. Suatu prosedur hukum pidana.
3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.
• Dilihat dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang
lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana
formal dan di bidang pelaksanaan pidana.Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dabat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum
pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur
“nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagles, upaya
penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:
1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan
dan Kebijakan Publik
Untuk menganalisis hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari:
1. Sudut pandang kebutuhan hukum terhadap kebijakan publik dan
2. Sudut pandang kebutuhan kebijakan publik dalam Hukum Pidana
Sudut Pandang Kebutuhan Hukum Terhadap Kebijakan Publik
- Kesamaan Proses antara Formulasi Kebijakan dan Pembentukan Hukum
Dalam pembuatan Hukum diatas diperlihatkan adanya hubungan diantara keduanya yakni berawal dari fokus yang sama yaitu berangkat dari realitas yang sama di masyarakat yang menuntut adanya jaminan hukum sebagai hak akses dan hak atas informasi yang disebabkan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan sulitnya mendapatkan informasi kebijakan publik yang diputuskan pemerintah29
- Saling Mendukung antara Formulasi Kebijakan Pembentukan Hukum
Produk hukum harus mapan kandungan secara substansial, sosial dan politiknya agar tidak terjadi paradok- paradok hukum, untuk merealisasikan kemapanan itu maka diperlukan metode dalam proses pembuatan hukum. Metode itu, salah satunya, terdapat
Sudut Pandang Kebutuhan
(1) Kesamaan Proses, yakni kesamaan pada prosesnya yaitu sama- sama diawali dengan permasalahan dan sama-sama diakhiri dengan solusi terhadap permasalahan tersebut namun bentuk solusinya berbeda, jika solusi dari proses kebijakan publik adalah keputusan kebijakan publik, sedangkan solusi dari proses pembuatan hukum adalah produk hukum yang melegitimasi keputusan kebijakan publik dalam hukum pidana.
(2) Saling mendukung, dalam proses pembuatan kebijakan publik (formulasi) terdapat metodologi ex-ante evaluation dan feedback, metode inilah yang mendukung proses pembentukan hukum sehingga suatu produk hukum mencapai kemapanan secara substansi dalam materi mutan dan perumusan norma dalam pengenaan sanksi
(3) Saling menguatkan, Setelah proses kebijakan publik dirumuskan maka harus diakhiri dengan pemberian legalisasi (hukum) terhadap kebijakan publik agar kebijakan publik memiliki kekuatan untuk diimplementasikan secara resmi terutama apabila norma tidak terpenuhi dan pengenaan sanksi pidana yangakan diterapkan.
Daftar Pustaka….. Lanjutan.. 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 2).
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8).
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Pemerintah Provinsi Bali. 2018. Data Bali Membangun Tahun 2017. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2008-2028.
18. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018.
19. Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
20. Roadmap Penguatan (Analisis Kebijakan) Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2017.
Matur Suksma