(Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)

Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Deputi PKT BPPT Dalam Perumusan Kebijakan

Jakarta, 26 Januari 2011

Tri Widodo W Utomo

Pusat KMK LAN-RI

Pengertian Kebijakan

PBB (1975) : PEDOMAN untuk bertindak. Pedoman itu dapat sederhana atau kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, publik atau privat, kualitatif atau kuantitatif.

JAMES E. ANDERSON (1978) : PERILAKU dari aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pusat KMK LAN-RI

Pengertian Kebijakan Publik

James E. Anderson: Public policies are those policies developed by government bodies and officials (kebijaksaan yg dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

David Easton: The authoritative allocation of values for the whole society (pengalokasian nilai-nilai / kewenangan secara sah untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat).

Pusat KMK LAN-RI

Kebijakan Publik & Pejabat Publik

Thomas Dye: Public policy is whatever the government choose to do or not to do, why they do it, and what difference it makes.• Pejabat harus mempertimbangkan dengan sangat cermat & hati-

hati setiap keputusan/tindakan yg akan dilakukan.• Why apa konsideran & bgmn sikonnya sehingga perlu ada

kebijakan?• What difference apa dampak & manfaat yg mungkin timbul?

Pertanggungjawaban Pejabat adalah secara formal & material.• Pasal 54 UU No. 1/2004: Pengguna Anggaran (Kepala SKPD)

bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

• Meskipun seorang pejabat tidak turut menikmati manfaat dari kebijakan yg dikeluarkan, namun tetap harus bertanggungjawab jika muncul kerugian akibat kebijakannya tsb.

Pusat KMK LAN-RI

Siklus KebijakanPusat KMK LAN-RI

Siklus Kebijakan (FEMA)

Pusat KMK LAN-RI

Siklus Kebijakan(Clay & Schaffer)

Pusat KMK LAN-RI

Siklus Kebijakan(Bromley)

Pusat KMK LAN-RI

Policy Level

Institutional Arrangements

Organizational Level

Institutional Arrangements

Operational Level

Patterns of Interaction

Outcomes

Assessment

Dunn (1994), mengemukakan bahwa metodologi analisis kebijakan dapat memberikan informasi dengan menjawab 5 pertanyaan :

1. POLICY PROBLEM Masalah apakah yg dihadapi?

2. POLICY OUTCOMESKebijakan apa yg telah ditempuh & apa hasil yg telah dicapai?

3. POLICY PERFORMANCEBagaimana nilai (kinerja) dari hasil kebijakan?

4. POLICY ALTERNATIVE / POLICY FUTUREAlternatif apa yg tersedia untuk memecahkan masalah & apa kemungkinan untuk masa depan?

5. POLICY ACTIONAlternatif mana / tindakan apa yg perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah?

Pusat KMK LAN-RI

Teori Stufenbau Hans Kelsen

Pusat KMK LAN-RI

NormaIndividu

Norma Umum

Norma Dasar

Grundnorm (cq. Konstitusi) adalah dasar berlaku dari semua kaedah yg berasal dari sistem tata hukum.

Psl 3 UU 10/2004: UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Grundnorm

Individual Norm

Peraturan Perundang-Undangan

Kebijakan: Regeling & Beschikking

Pusat KMK LAN-RI

Peraturan (Regeling) Keputusan (Beschikking)Bersifat mengatur (regulatory) Bersifat menetapkan (declaratory,

executory)Bersifat umum, baik substansi / materi maupun subyeknya.

Bersifat konkrit (materinya), dan individual (subyeknya)

Bertingkat (Tata Urut) Tidak BertingkatJudicial Review ke MK (untuk UU), atau MA (dibawah UU)

Gugatan ke PTUN atau Upaya Administratif melalui Atasan.

Prinsip Umum Peraturan Per-UU-an(Regeling)

Pusat KMK LAN-RI

Lex Superiori derogat legi Inferiori

Lex Posteriori derogat legi Anteriori

Lex Specialis derogat legi Generalis

Inferior

Superior

Lama Baru

Generalis Specialis

Tindakan Adm. Pemerintah (Beschikking) sbg Rekayasa Pembangunan

Mewujudkan tertib sosial & tertib hukum dalam masyarakat;

Meningkatkan pemerataan dan mengentaskan kemiskinan;

Mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi sektor riil di daerah (ekonomi kerakyatan);

Mencegah pengelolaan sumber daya alam secara ekstraktif eksploitatif;

Sumber pendapatan daerah.

Pusat KMK LAN-RI

Tindakan Adm. Pemerintah (Beschikking) sbg Rekayasa Pembangunan

Pusat KMK LAN-RI

Tindakan/Keputusan

Pemerintahan

Kontrak Pemerintah(dua arah)

Penetapan (KTUN/KAP)(satu arah)

Perizinan

Non Perizinan

Usaha

Non Usaha

Retribusi

Non Retribusi

Iklim Kondusif

PerpajakanPertumbuhan

ekonomiKesejahteraan

masyarakat

Tindakan Adm. Pemerintah (Beschikking) dlm Optik HAN Tindakan hukum / TAP masuk kategori Beschikking (declaratory,

executory) yg bersifat konkrit & individual; Tindakan hukum Istimewa klausul dalam TAP bukan kesepakatan

antara pemerintah & penerima tindakan. Pihak penerima dianggap menundukkan diri thd ketentuan/persyaratan yg ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.

Hindarkan veiligheid clausule (“jika dalam keputusan ini ditemukan kesalahan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya”).

Menganut fiksi hukum negatif (Pasal 3 UU PTUN): Jika Pejabat / Badan TUN tidak mengeluarkan keputusan sedang hal itu menjadi kewajibannya, hal tsb = Keputusan Hati-hati!

Harus mempertimbangkan algemeene beginselen van behoorlijk bestuur.

Pusat KMK LAN-RI

Jenis Kebijakan Lain

Distributive PolicyKebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan kepada individu-individu atau kelompok perusahaan. Contoh : Tax Holiday

Redistributive PolicyKebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasikekayaan, pemilikan, atau hak-hak.Contoh : pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Regulatory PolicyKebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/ tindakan.Contoh : larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

Pusat KMK LAN-RI

Kuadran / Jenis

BarangDefinisi Tingkat Intervensi

Pemerintah Contoh

1Private Goods

Barang yang dikonsumsi secara individual (excludable), penggunaannya dapat dibagi-bagi (divisible), dan untuk memperolehnya diperlukan biaya.

Peran pemerintah SANGAT KECIL, & penyelenggaraan sebagian besar urusan diserahkan kepada swasta melalui mekanisme pasar

Makanan, pakaian, rumah, ikan, air minum botolan, dsb.

2Toll Goods

Barang yang dikonsumsi secara bersama-sama (non-excludable), penggunaannya dapat dibagi-bagi (divisible), dan untuk memperolehnya diperlukan biaya.

Peran pemerintah CUKUP BESAR, namun jika kemampuan masy. sudah memadai, maka perlu dilakukan transfer of power.

Telepon umum, pipa air minum, kabel dan satelit TV, dsb.

3Common

Pool Goods

Barang yang dikonsumsi secara individual (excludable) dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi (non-divisible), dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya.

s.d.a Kekayaan laut, udara, subsidi, dsb.

4Collective /

Public Goods

Barang yang dikonsumsi secara bersama-sama (non-excludable) dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi (non-divisible), dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya.

Peranan pemerintah SANGAT DOMINAN, dan penyelenggaraan urusan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Urusan pertahanan, patroli polisi, pemadam kebakar-an, pemasyara-katan residivis, regulasi, dsb.

Analisis Kebijakan Berdasarkan Jenis Barang

Semoga Bermanfaat …

Terima Kasih

Pusat KMK LAN-RI

Tri Widodo W. Utomohttp://pkmk-lanri.org/; http://triwidodowutomo.blogspot.com/

triwidodowu@yahoo.com