penyelenggaraan mal pelayanan publik dalam … · asisten deputi perumusan kebijakan dan...

of 17 /17
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dr.Drs.Muhammad Imanuddin,S.H.,M.Si Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB

Author: tranhanh

Post on 04-Mar-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Dr.Drs.Muhammad Imanuddin,S.H.,M.Si

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Kementerian PANRB

Belajar dari Good Practices Dunia(Georgia dan Azerbaijan)

1. Direct Services2. Mobile Services3. Self Services4. E-Services

Model Pelayanan

1. Instansional2. Terpadu

a. Satu Atapb. Satu Pintuc. Campuran

Tipe Pelayanan

Harapan Masyarakat

Atas Pelayanan Publik

CEPAT

MUDAH

TERJANGKAU

NYAMAN

AMAN

Definisi Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik

adalah tempat

berlangsungnya kegiatan atau

aktivitas penyelenggaraan

pelayanan publik atas barang,

jasa dan/atau pelayanan

administrasi yang merupakan

perluasan fungsi pelayanan

terpadu baik pusat maupun

daerah, serta pelayanan

Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik

Daerah dan Swasta dalam

rangka menyediakan

pelayanan yang cepat,

mudah, terjangkau, aman dan

nyaman.

DASAR HUKUM MAL PELAYANAN PUBLIK

Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (11 lokasi)

Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Keputusan Menteri PANRB Nomor 135 Tahun 2017 tentang Penetapan PercontohanMal Pelayanan Publik:

1) Pemprov DKI Jakarta

2) Pemkot Batam

3) Pemkot Surabaya

4) Pemkot Denpasar

MPP diselenggarakan oleh Organisasi PerangkatDaerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadusatu pintu

1

2 Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayananperizinan dan nonperizinan yang menjadikewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sertapelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan UsahaMilik Daerah/swasta.

Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakanoleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerahlainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan UsahaMilik Daerah/Swasta berdasarkan kesepakatanyang dituangkan dalam nota kesepahaman

3

MPP - Pelayanan Publik TERPADU dan TERINTEGRASI

Kementerian

Lembaga

BUMN

BUMD

Swasta

MPP

Instansi yang bergabung dalam MPP

1. Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Bea dan Cukai

2. Kementerian Hukum dan HAM

Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum

3. Kementerian ATR/BPN

4. Badan Koordinasi Penanaman

Modal RI

5. Kepolisian Negara Republik

Indonesia

6. K/L lainnya

Kementerian/Lembaga

BUMN

1. Jasa Raharja

2. BPJS Ketenagakerjaan

3. BPJS Kesehatan

4. PT. PLN (Persero)

5. POS Indonesia

Pemda Kab/Kota

1. PTSP

2. Disdukcapil

3. Badan Pajak dan Retribusi Daerah

4. OPD lainnya

Swasta

BUMD

1. PDAM

2. BANK DAERAH

1. Perbankan

2. Food station

3. Fasilitas lainnya

Integrasi Data dan Sistem Informasi Efisiensi Pelayanan

Penyelarasan SistemOperasional Prosedur

Penyelarasan StandarPelayanan

Pemanfaatan data tunggal

Penguatan layananberbasis teknologiinformasi (e-services)

EFISIENSI PELAYANAN

PERPUSTAKAAN PUBLIK

TEMPAT PENITIPAN ANAK

COUNTER PELAYANAN RUANG LAKTASI

MULTIFUNCTION ROOM

TEMPAT BERMAIN ANAK

FASILITAS DIFABEL

ATM CENTER

FASILITAS MAL PELAYANAN PUBLIK

MEETING ROOM

MAL PELAYANAN PUBLIK

TAHAPAN PEMBENTUKAN MPP

Koordinasi Pelayanan baik

Instansi Pusat dan Daerah serta

BUMN/D serta swasta yang akan

di integrasikan

Koordinasi Pelayanan Pengaturan Mekanisme

Kerja

Pengaturan Kelembagaan,

Mekanisme kerja antar instansi,

bisnis proses

Penyiapan Sarana Prasarana

Menyiapkan gedung beserta saranaprasarana yang dibutuhkan dalamimplementasi Mal Pelayanan Publik

SDM Pelayanan

Pengelolaan SDM pelayanan dan

sistem informasi pelayanan yang

terintegrasi

Peresmian

Peresmian Mal Pelayanan Publik

PERCONTOHAN MAL PELAYANAN PUBLIKKepMenPANRB No 135/2017

MPP SURABAYA Gedung Siola MPP BATAM Gedung Sumatera Expo

MPP DKI JAKARTA Kantor DPMPTSPMPP DENPASAR Graha Sewaka

Dharma

Terintegrasinya pelayanan kewenangan pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta Swasta pada satu gedung

6 MPP

2017

Mal Pelayanan Publik (MPP)

MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018*

*Usulan masih memerlukan konfirmasi

2. Kota Padang

3. Kota Palembang1. Kota Banda Aceh

4. Kota Pekanbaru

6. Kota Denpasar

7. Kota Makassar

5. Kota Samarinda

9. Kota Mojokerto

8. Kota Tangerang

11. Kabupaten Badung

15. Kabupaten Sidoarjo

14. Kabupaten Banyumas

16. Kabupaten Belu

10. Kota Tomohon

12. Kabupaten Bantul

13. Kabupaten Kulon Progo

MPP dan kemudahan berusahaIndikator

KemudahanBerusaha (EoDB)

1) Memulai usaha

2) Perizinan terkait mendirikan

bangunan

3) Penyambungan listrik

4) Pendaftaran property

5) Akses perkreditan

6) Perlindungan terhadap

investor minoritas

7) Pembayaran pajak

8) Perdagangan lintas negara

9) Penegakan kontrak

10) Penyelesaian perkara

kepailitan

MPP

DPM PTSP

Perbankan

PLN

BPJS Tenaga Kerja

Tujuan MPP (Pasal 2):

Meningkatkan daya saingglobal dalam memberikan

kemudahan berusaha di Indonesia

Perpajakan

BPJS Kesehatan

Best Practice Ease of Doing Business (Kemudahan Berusaha)

PeringkatEoDB

Negara Kebijakan yang dilakukan secara umum

1. Selandia Baru - Ketersediaan informasi terkait property. Termasuk sistem

online yang memungkinkan siapapun dapat mengakses

informasi kepemilikan property

- Pemanfaatan sistem pembayaran pajak online

- Kemudahan mengakses berbagai informasi terkait

- peraturan perizinan dari website milik pemerintah

- Perbaikan infrastruktur dan penggunaan peralatan elektronik

di pelabuhan untuk kemudahan ekspor-impor

- Perbaikan kualitas sistem administrasi pertanahan

- Reformasi kebijakan ketenagakerjaan

- Perbaikan akses pelayanan listrik

2. Singapura

3. Denmark

4. Korea

5. Hong Kong

6. Amerika Serikat

7. Inggris

8. Norwegia

9. Georgia

10. Swedia

TERIMA KASIH